Kementrian Lembaga: Satpol PP

  • DPRD Jember: Tidak Mungkin Honorer Diberhentikan Begitu Saja

    DPRD Jember: Tidak Mungkin Honorer Diberhentikan Begitu Saja

    Jember (beritajatim.com) – Ribuan orang pegawai honorer Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, terancam diberhentikan karena tidak terekrut sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    Pemkab Jember tengah merekrut dua ribu orang PPPK. “Pegawai yang tidak masuk data base (pangkalan data) Badan Kepegawaian Nasional tidak bisa ikut rekrutmen PPPK,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Widarto.

    Sementara itu pengelolaan ASN sudah harus kelar pada 31 Desember 2024. “Setelah itu tidak boleh ada lagi pengangkatan PNS dan PPPK. Otomatis kalau tidak mendapatkan SK, tidak akan mendapatkan honor,” kata Widarto.

    Widarto mengatakan, persoalan itu harus dimitigasi dan dicarikan jalan keluar. “Tidak mungkin juga mereka diberhentikan, karena akan ada banyak persoalan lanjutan seperti kemiskinan dan macam-macam,” katanya, ditulis Senin (27/1/2025).

    Menurut Widarto, berdasarkan hasil analisis jabatan, sebenarnya Pemkab Jember membutuhkan 28 ribu pegawai ASN. Sementara jumlah pegawai di Pemkab Jember baru 25 ribu orang, termasuk 11.680 orang pegawai honorer.

    Sebagian pekerjaan honorer bisa dilakukan pekerja alih daya (outsourcing) dengan pihak ketiga, seperti tenaga kebersihan, pengemudi, pramusaji, dan tenaga keamanan. “Persoalannya bagaimana dengan yang tidak bisa dialihdayakan, seperti guru, tenaga kesehatan, tenaga administratur. Ini bagaimana solusinya?” kata Widarto.

    DPRD Jember meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember memetakan detail pegawai untuk dikonsultasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

    Widarto berharap ada payung hukum untuk menggaji para pegawai honorer ini, terutama mereka yang tidak lulus PPPK. “Oke, yang masuk data BKN masih bisa menjadi PPPK paruh waktu. Yang tidak masuk dua-duanya bagaimana?” katanya.

    “Mumpung belum, meski agak terlambat juga karena sudah Januari 2025. Kami berharap sebisa mungkin sebelum Februari sudah ada titik terang, karena honorer ini digaji setelah bekerja. Beda dengan PNS yang digaji lebih dulu,” kata Widarto.

    Kegelisahan ini sudah sampai ke level bawah. Widarto mendapatkan pengaduan dari sejumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja. “Mereka belum berpandangan digantikan, tapi bagaimana nasib mereka?”

    Selama ini, menurut Widarto, rata-rata honorer Pemkab Jember menerima gaji di atas Rp 1 juta. “Ada yang digaji Rp 1,5 juta dan Rp 1,7 juta,” katanya.

    Saat ini guru atau tenaga pendidikan yang dikontrak langsung oleh sekolah berdasarkan kebutuhan bisa digaji dengan dana Bantuan Operasional Sekolah. Tapi ke depan, Widarto mempertanyakan kemungkinan benturan kebijakan ini dengan keputusan Menteri PAN-RB.

    “Jangan-jangan kalau surat Menteri Pendidikan disandingkan dengan Peraturan Menteri PAN-RB, lalu ada benturan dan yang harus dipedomani adalan Menteri PAN-RB jadi masalah,” kata mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ini.

    Sementara itu tenaga kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup selama ini digaji sesuai jam kerja. Mereka tidak berharap menjadi ASN. “Kami juga memetakan juru parkir di Dinas Perhubungan,” kata Widarto.

    Persoalan lain yang menyita perhatian adalah penempatan PPPK. “PPPK ini banyak yang bergeser. Misalkan dia sebelumnya adalah honorer di Dinas Pendidikan, tapi mendaftarkan diri sebagai PPPK tidak di sana. Pergeseran ini dipetakan karena menyangkut pos anggaran dan sebagainya,” kata Widarto.

    Dari sisi anggaran, sebenarnya belanja pegawai Pemkab Jember sudah melampaui batas minimal 30 persen yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni 31 persen.

    Namun Widarto menilai kelebihan itu masih masuk akal, karena untuk menggaji pegawai yang bekerja di bidang layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. “Itu pun kalau melihat analisis jabatan, kekurangan ASN di Jember masih tinggi,” katanya. [wir]

  • Transpuan yang Marah-marah di Apotek Kembangan Pernah Ditangkap Dinsos 2 Kali
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        26 Januari 2025

    Transpuan yang Marah-marah di Apotek Kembangan Pernah Ditangkap Dinsos 2 Kali Megapolitan 26 Januari 2025

    Transpuan yang Marah-marah di Apotek Kembangan Pernah Ditangkap Dinsos 2 Kali
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – T (33),
    transpuan
    yang videonya viral di media sosial karena marah-marah di sebuah apotek di Kembangan, Jakarta Barat, pernah ditangkap Suku Dinas Sosial Jakbar. 
    T pernah ditangkap dua kali pada 2023 dan September 2024.
    “(T) sudah pernah kita jangkau sebelumnya,” kata Koordinator Pelayanan, Pengawasan, dan Perlindungan Sosial (P3S) Sudin Sosial Jakarta Barat, Amir, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/1/2025).
    Pada 2023, Sudin Sosial Jakbar menangkap T untuk pertama kalinya bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
    Saat itu, T ditangkap karena warga Meruya Selatan melaporkan gangguan kenyamanan. 
    “Kalau yang pertama itu informasi memang ada laporan warga dengan kasus yang sama. Yang pertama di tahun 2023 itu di wilayah Meruya Selatan,” tambah dia.
    Sementara, penangkapan kedua bukan berasal dari laporan dari warga. T ditangkap karena terjaring penertiban gabungan Sudin Sosial dengan Satpol PP Kalideres.
    “Itu kita lagi kegiatan penertiban bersama Satpol PP di wilayah Kalideres,” kata dia.
    T sempat diserahkan ke panti sosial setelah ditangkap. Namun, tak dijelaskan berapa lama T dibina di panti sosial.
    “Kalau itu pembinaannya ada di panti,” tambah dia.
    Diberitakan sebelumnya, seorang transpuan dua kali marah-marah di sebuah apotek di Kembangan, Jakarta Barat.
    Video transpuan marah-marah itu viral di media sosial. Dalam video yang diunggah akun Instagram @Jakartabarat24jam, tampak transpuan tersebut berdebat dengan seseorang di sebuah ruangan. Namun, belum jelas apa yang mereka perdebatkan.
    Seseorang yang merekam perdebatan kemudian didatangi oleh transpuan tersebut lantaran kesal.
    Sambil menunjukkan kunci mobil kepada perekam video, transpuan tersebut juga mengaku memiliki mobil.
    “Viralin, Mbak. Yang penting kita enggak nyopet. Viralin buruan. Ada b*nc*ng gila gitu. Bawa mobil. Tapi, aku enggak maksa ya (minta-minta). Maksa, ya? Viralin. Ada hukum enggak coba? Tapi yang maksa punya mobil enggak Mbak? Jawab m*mp*s,” kata transpuan tersebut kepada perekam video, dikutip Jumat (24/1/2025).
    Keterangan video menyebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (22/1/2025).
    Dalam narasi video itu dijelaskan, transpuan tersebut sempat meminta uang kepada petugas apotek dan ditolak. Karena tak diberi uang, pelaku pun marah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Transpuan yang Marah-marah di Apotek Kembangan Pernah Ditangkap Dinsos 2 Kali
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        26 Januari 2025

    Transpuan yang Marah-marah di Apotek Kembangan Pernah Ditangkap Dinsos 2 Kali Megapolitan 26 Januari 2025

    Transpuan yang Marah-marah di Apotek Kembangan Pernah Ditangkap Dinsos 2 Kali
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – T (33),
    transpuan
    yang videonya viral di media sosial karena marah-marah di sebuah apotek di Kembangan, Jakarta Barat, pernah ditangkap Suku Dinas Sosial Jakbar. 
    T pernah ditangkap dua kali pada 2023 dan September 2024.
    “(T) sudah pernah kita jangkau sebelumnya,” kata Koordinator Pelayanan, Pengawasan, dan Perlindungan Sosial (P3S) Sudin Sosial Jakarta Barat, Amir, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/1/2025).
    Pada 2023, Sudin Sosial Jakbar menangkap T untuk pertama kalinya bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
    Saat itu, T ditangkap karena warga Meruya Selatan melaporkan gangguan kenyamanan. 
    “Kalau yang pertama itu informasi memang ada laporan warga dengan kasus yang sama. Yang pertama di tahun 2023 itu di wilayah Meruya Selatan,” tambah dia.
    Sementara, penangkapan kedua bukan berasal dari laporan dari warga. T ditangkap karena terjaring penertiban gabungan Sudin Sosial dengan Satpol PP Kalideres.
    “Itu kita lagi kegiatan penertiban bersama Satpol PP di wilayah Kalideres,” kata dia.
    T sempat diserahkan ke panti sosial setelah ditangkap. Namun, tak dijelaskan berapa lama T dibina di panti sosial.
    “Kalau itu pembinaannya ada di panti,” tambah dia.
    Diberitakan sebelumnya, seorang transpuan dua kali marah-marah di sebuah apotek di Kembangan, Jakarta Barat.
    Video transpuan marah-marah itu viral di media sosial. Dalam video yang diunggah akun Instagram @Jakartabarat24jam, tampak transpuan tersebut berdebat dengan seseorang di sebuah ruangan. Namun, belum jelas apa yang mereka perdebatkan.
    Seseorang yang merekam perdebatan kemudian didatangi oleh transpuan tersebut lantaran kesal.
    Sambil menunjukkan kunci mobil kepada perekam video, transpuan tersebut juga mengaku memiliki mobil.
    “Viralin, Mbak. Yang penting kita enggak nyopet. Viralin buruan. Ada b*nc*ng gila gitu. Bawa mobil. Tapi, aku enggak maksa ya (minta-minta). Maksa, ya? Viralin. Ada hukum enggak coba? Tapi yang maksa punya mobil enggak Mbak? Jawab m*mp*s,” kata transpuan tersebut kepada perekam video, dikutip Jumat (24/1/2025).
    Keterangan video menyebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (22/1/2025).
    Dalam narasi video itu dijelaskan, transpuan tersebut sempat meminta uang kepada petugas apotek dan ditolak. Karena tak diberi uang, pelaku pun marah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Petugas gabungan Tangerang siaga jaga keamanan selama libur panjang

    Petugas gabungan Tangerang siaga jaga keamanan selama libur panjang

    Anggota Kepolisian dan Dishub tetap siaga saat libur panjang terkait pengawasan truk bermuatan lebih. ANTARA/HO-Pemkot Tangerang

    Petugas gabungan Tangerang siaga jaga keamanan selama libur panjang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 26 Januari 2025 – 07:51 WIB

    Elshinta.com – Ratusan petugas gabungan dari sejumlah perangkat daerah disiagakan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Kota Tangerang, Banten selama libur panjang hingga 29 Januari 2025 mendatang. Plt Kepala Satpol PP Kota Tangerang Irman Pujahendra di Tangerang Sabtu mengatakan pengamanan difokuskan di sejumlah titik keramaian, mulai dari pusat perbelanjaan, taman tematik, alun-alun hingga sejumlah pusat kuliner di Kota Tangerang. 

    Selain itu, petugas juga dikerahkan di sejumlah masjid dan vihara yang menggelar kegiatan besar terkait perayaan hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW pada Senin (27/1) dan Selasa (28/1) hingga Rabu (29/1) untuk Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili 

    “Kita memastikan keamanan dan ketertiban di seluruh lokasi di Kota Tangerang. Sehingga, siapa pun mereka yang ada di Kota Tangerang, baik itu liburan atau beribadah akan merasa aman dan nyaman dengan segala aktivitasnya,” ungkap Irman.

    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang Achmad Suhaely mengatakan ratusan personel diturunkan dengan sistem shift untuk menjaga dan mengatur lalu lintas, khususnya di jalur-jalur pusat keramaian. Personil ditugaskan di jalan nasional hingga jalan kota seperti menuju lokasi ibadah, pusat perbelanjaan, hingga pusat kuliner. 
    Mengatur lalu lintas untuk tidak terjadi kemacetan yang berkepanjangan atau melakukan peralihan arus, saat kondisinya dibutuhkan

    “Komitmennya, Dishub Kota Tangerang berupaya memberikan kenyamanan seluruh masyarakat yang tengah berada atau berlalu lintas di Kota Tangerang. Sehingga waktu libur atau ibadah terasa lebih nyaman dan bahagia,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Transpuan yang Marah-marah di Apotek Kembangan Pernah Ditangkap Dinsos 2 Kali
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        26 Januari 2025

    Dinsos Cari Transpuan yang Marah-marah di Apotek Kembangan Megapolitan 26 Januari 2025

    Dinsos Cari Transpuan yang Marah-marah di Apotek Kembangan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Suku Dinas (Sudin) Sosial Jakarta Barat tengah mencari keberadaan T (33),
    transpuan
    yang viral di media sosial karena marah-marah di sebuah apotek di Kembangan.
    Hingga kini, keberadaan T belum dapat diidentifikasi oleh Sudin Sosial Jakarta Barat.
    “Kita memang dapat informasi (T) sering muter di daerah Meruya, Taman Aries, tapi memang kita belum mendapatkan orangnya, (T) sedang dicari,” kata Koordinator Pelayanan, Pengawasan, dan Perlindungan Sosial (P3S) Sudin Sosial Jakarta Barat, Amir, saat dihubungi
    Kompas.com
    , Minggu (26/1/2025).
    Selain oleh Sudin Sosial, T juga sedang dicari pihak kepolisian karena korban melaporkan insiden marah-marah tersebut ke pihak berwajib. 
    Amir mengatakan, mobilitas T tidak menentu. Hal itu menjadi hambatan pihaknya melacak keberadaan T.
    “Cuma enggak tentu mobilitasnya, kadang di daerah Ciledug, Kembangan, kadang di Kalideres,” tambah Amir.
    Amir juga mengungkapkan, pihaknya telah dua kali menangkap T dalam operasi Sudin Sosial bersama Satpol PP sejak 2023 lalu.
    T juga sempat dipindahkan ke panti sosial hingga akhirnya dia dilaporkan kembali atas kejadian kemarin.
    Diberitakan sebelumnya, seorang transpuan dua kali marah-marah di sebuah apotek di Kembangan, Jakarta Barat.
    Video transpuan marah-marah itu viral di media sosial. Dalam video yang diunggah akun Instagram @Jakartabarat24jam, tampak transpuan tersebut berdebat dengan seseorang di sebuah ruangan.
    Namun, belum jelas apa yang mereka perdebatkan. Seseorang yang merekam perdebatan kemudian didatangi oleh transpuan tersebut lantaran kesal.
    Sambil menunjukkan kunci mobil kepada perekam video, transpuan tersebut juga mengaku memiliki mobil.
    “Viralin, Mbak. Yang penting kita enggak nyopet. Viralin buruan. Ada b*nc*ng gila gitu. Bawa mobil. Tapi, aku enggak maksa ya (minta-minta). Maksa, ya? Viralin. Ada hukum enggak coba? Tapi yang maksa punya mobil enggak Mbak? Jawab m*mp*s,” kata transpuan tersebut kepada perekam video, dikutip Jumat (24/1/2025).
    Keterangan video menyebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (22/1/2025).
    Dalam narasi video itu dijelaskan, transpuan tersebut sempat meminta uang kepada petugas apotek dan ditolak. Karena tak diberi uang, pelaku pun marah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus Pengamen Transpuan Mengamuk di Jakarta Barat, Polisi Periksa Tiga Saksi – Halaman all

    Kasus Pengamen Transpuan Mengamuk di Jakarta Barat, Polisi Periksa Tiga Saksi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polisi menerima satu laporan polisi kasus pengamen waria atau transpuan mengamuk di Kembangan, Jakarta Barat.

    Kapolsek Kembangan Kompol Moch Taufik Iksan mengatakan korban melapor diantar pemilik apotek dr Yusac.

    Kompol Taufik menyebut pihaknya sudah melakukan olah TKP dan menggali keterangan dari saksi.

    “Untuk di TKP mengambil barang bukti CCTV dan mencari saksi-saksi,” ucapnya, Minggu (26/1/2025).

    Adapun saksi-saksi yang diperiksa sebanyak tiga orang.

    Berdasarkan keterwngan saksi, pelaku kerap meminta-minta di sepanjang jalan sekitar lokasi kejadian.

    Informasi yang beredar bahwa pelaku pernah diamankan Satpol PP Kalideres dan kemudian diserahkan ke dinsos pada September 2024.

    Sebelumnya pengamen waria atau transpuan di Kembangan, Jakarta Barat viral di media sosial setelah mengamuk disebuah klinik.

    Mengetahui dirinya viral, waria tersebut langsung mendatangi klinik tersebut dan melakukan intimidasi.

    Aksi tak terpuji waria itu terekam kamera CCTV klinik.

    Akun TikTok @aaaainel mengunggah rekaman CCTV tersebut.

    “Kemaren minta di-viralin giliran viral marah dan labrak minta dihapus,” tulis TikTok @aaaainel dikutip TribunJakarta.com, pada Kamis (23/1/2024).

    Berdasarkan rekaman CCTV, waria itu terlihat masuk ke dalam klinik dan langsung marah-marah.

    “Yang viralin gue mana?” tanyanya kepada seorang pegawai perempuan.

    “Enggak ada,” jawab pegawai tersebut.

    Sambil membanting ponsel yang diduga milik pegawai perempuan tersebut, waria itu mendesak agar videonya mengamuk di klinik segera dihapus.

    Pegawai perempuan itu lalu menjelaskan sosok yang memviralkan sedang tidak ada di klinik.

    “Tolong hapus engga, kalau enggak gue maki-maki!” ucap waria tersebut.

    “Orang bukan saya,” imbuhnya.

    Waria tersebut kemudian mendesak pegawai klinik tersebut untuk meminta maaf kepadanya.

    “Minta maaf enggak sama gue?” kata waria.

     

  • Perayaan Imlek dan Cap Go Meh jadi daya tarik pariwisata Pontianak

    Perayaan Imlek dan Cap Go Meh jadi daya tarik pariwisata Pontianak

    Cap Go Meh daya tarik orang ke Kalimantan Barat termasuk ke Kota Pontianak. Perhelatan itu memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan terutama di sektor jasa pariwisata, transportasi dan akomodasi,

    Pontianak (ANTARA) – Penjabat Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat Edi Suryanto mengatakan bahwa perayaan Imlek dan Cap Go Meh menjadi daya tarik pariwisata Pontianak.

    “Cap Go Meh daya tarik orang ke Kalimantan Barat termasuk ke Kota Pontianak. Perhelatan itu memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan terutama di sektor jasa pariwisata, transportasi dan akomodasi,” ujarnya di Pontianak, Sabtu.

    Ia menyatakan bahwa Pemerintah Kota Pontianak siap mendukung pelaksanaan Cap Go Meh. Pihaknya akan menggelar rapat akhir untuk persiapan pelaksanaan acara dalam waktu dekat.

    Menurut dia, tradisi Cap Go Meh telah menjadi bagian penting dari budaya dan pariwisata di Kota Pontianak. Terlebih Pontianak yang tidak memiliki kekayaan sumber daya alam, hanya mengandalkan sektor perdagangan dan jasa.

    Ia menilai Cap Go Meh bukan hanya sebuah ritual agama, tetapi juga sebuah budaya yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, tanpa memandang agama atau etnis.

    “Ini adalah simbol kerukunan umat beragama di Pontianak,” kata dia.

    Untuk memastikan kelancaran acara, pihaknya akan mengerahkan perangkat daerah terkait, mulai dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi terkait lainnya.

    “Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat, Cap Go Meh diharapkan dapat berjalan sukses dan memberikan dampak positif bagi perekonomian serta kerukunan di Kota Pontianak,” kata dia.

    Sementara itu, Ketua Panitia Cap Go Meh 2576 Hendry Pangestu Lim mengungkapkan, persiapan telah dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemasangan lampion yang telah menghiasi sepanjang Jalan Gajah Mada.

    Hendry mengimbau masyarakat Tionghoa di Pontianak untuk merayakan Imlek dengan sederhana namun bermakna, dengan menekankan pentingnya kebersamaan keluarga dan teman.

    “Ketika lampion sudah terpasang, hati masyarakat mulai senang menyambut Imlek,” kata dia.

    Terkait dengan perayaan Cap Go Meh, Hendry menjelaskan bahwa pihak panitia tidak merekomendasikan pawai tatung di Pontianak. Bagi yang ingin mengikuti pawai tatung, diarahkan untuk bergabung di Kota Singkawang. Kendati demikian, Panitia CGM di Pontianak telah mempersiapkan atraksi 39 ekor naga bersinar dengan hiasan lampu yang akan berparade pada 12 Februari 2025.

    “Termasuk naga terbesar yang dilengkapi lampu dan efek asap,” ungkapnya.

    Selain itu, perayaan Cap Go Meh juga akan semarak dengan digelarnya festival kuliner di sepanjang Jalan Diponegoro mulai tanggal 6 hingga 12 Februari 2025, diikuti dengan acara ‘Naga Buka Mata’ pada 10 Februari 2025.

    Hendry juga menjelaskan, setelah perayaan Imlek dan Cap Go Meh, lampion-lampion yang terpasang di sepanjang Jalan Gajah Mada akan diganti dengan dekorasi ketupat menjelang Idul Fitri, sebagai simbol toleransi dan keragaman budaya di Kota Pontianak.

    “Kami ingin menunjukkan semangat toleransi di Kota Pontianak, di mana kemeriahan Cap Go Meh diikuti dengan persiapan Ramadhan dan Idul Fitri,” kata dia.

    Pewarta: Dedi
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bau Menyengat Jadi Petunjuk? Tim SAR Perluas Area Pencarian Korban Bengawan Solo

    Bau Menyengat Jadi Petunjuk? Tim SAR Perluas Area Pencarian Korban Bengawan Solo

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Tim SAR Gabungan BPBD Bojonegoro telah melakukan pencarian hingga hari kelima korban terseret arus Sungai Bengawan Solo. Pada pencarian hari kelima, Tim SAR akan lebih fokus melakukan penyisiran tepian sungai dari titik lokasi korban tenggelam hingga perbatasan Lamongan.

    Kepala Unit Siaga Pos SAR Bojonegoro Kantor Basarnas Surabaya, Novix Heryadi mengatakan, pada pencarian korban tenggelam terseret arus sungai Bengawan Solo di Desa/Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro hari kelima ini secara teknis melakukan penyisiran sisi pinggir sungai di kanan dan kiri.

    “Semua alut LCR dari lokasi kejadian, nanti teknisnya kita bagi estafet masing-masing LCR berangkat selang waktu 15 menitan di sisi pinggir sungai saja sisi kanan dan kiri,” ujarnya saat melakukan koordinasi pencarian bersama Tim SAR Gabungan BPBD Bojonegoro, Sabtu (25/1/2025).

    Novix menambahkan, untuk pencarian kali ini akan lebih didetailkan antisipasi bau yang menyengat dikarenakan air sungai sudah surut. Pencarian dilakukan dari titik awal terjadinya musibah hingga ke wilayah Babat Kabupaten Lamongan.

    Untuk diketahui, korban atas nama Tasam (60) warga RT 01 RW 04 Desa/Kecamatan Kanor Bojonegoro diduga terseret arus sungai saat mencari kayu saat kondisi Sungai Bengawan Solo sedang banjir, Selasa (21/1/2025). Korban diduga ikut terseret kayu yang digantol dan hilang.

    Proses pencarian korban diikuti oleh sejumlah instansi dan potensi relawan. Seperti, BPBD Bojonegoro, BPBD Jatim, Dinas Damkarmat, TNI, Polri, Satpol PP, Basarnas, Brimob, URC SH Terate, SAR MTA, EBR, Orari, LPBI NU, Tagana, DSD – SDS, Destana Banjarsari. [lus/aje]

  • PKL Gedebage Ditertibkan, Pedagang Pasar: Tidak Tepat

    PKL Gedebage Ditertibkan, Pedagang Pasar: Tidak Tepat

    JABAR EKSPRES – Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Induk Gedebage menuai protes dari para pedagang. Mereka mengeluhkan kebijakan relokasi yang dinilai tidak memperhatikan kondisi lapangan, termasuk kelayakan lokasi baru yang disediakan oleh pengelola pasar.

    Sejumlah PKL pun mengeluhkan kondisi los dan kios yang belum layak untuk berjualan. Ia menambahkan bahwa penertiban ini semakin memberatkan di tengah musim hujan dan masalah banjir yang kerap melanda kawasan pasar.

    Pada prinsipnya, para PKL menyatakan kesiapan untuk pindah, namun dengan syarat lokasi baru harus layak dan mendukung aktivitas perdagangan. Hal itu diungkapkan dalam audiensi yang digelar dengan pihak PT Ginanjar Saputra pada Selasa (23/1/2025) sore.

    Pasar Induk Gedebage masih menghadapi masalah banjir yang kerap terjadi, terutama saat musim hujan. Hal ini memengaruhi jumlah pembeli yang datang. Den, Koordinator PKL Pasar Gedebage, menyoroti bahwa kebijakan relokasi ini datang di waktu yang tidak tepat.

    BACA JUGA:Rentan Menjamur di Momen Libur Panjang, Satpol PP Beberkan Strategi Pengawasan PKL Lewat Hal Ini!

    “Pasar ini banjir, bagaimana pembeli mau datang? Kami sudah berjualan di depan kios sejak kebakaran beberapa tahun lalu, dengan izin. Tapi sekarang kami disuruh pindah saat kondisi masih sulit,” ungkap Deni berdasarkan keterangan yang diterima Jabar Ekspres, beberapa waktu lalu.

    Ia juga mengingatkan bahwa tempat yang disediakan tidak mencukupi untuk semua PKL, sehingga berpotensi menghilangkan mata pencaharian mereka. Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

    Agus, Ketua Paguyuban Warga Pasar Induk Gedebage (PWPIG), mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung penertiban PKL, namun pelaksanaannya dinilai tidak mempertimbangkan situasi terkini.

    “Kami mendukung penertiban, tapi momentumnya kurang tepat. Sekarang musim hujan, omset pedagang—baik PKL maupun kios—menurun. Selain itu, sarana dan prasarana di tempat baru jauh dari layak,” ujar Agus.

    BACA JUGA:Zona Bebas PKL, Ujian Ketegasan Pemkot Bandung Jelang Libur Panjang

    Menurutnya, paguyuban telah memfasilitasi keluhan para PKL yang awalnya berencana menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota Bandung. Audiensi dengan PT Ginanjar Saputra dilakukan sebagai upaya mencari solusi.

  • Penggusuran Rumah di Nangahale Sikka Dikecam, Ada Desakan Copot Kapolres
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        24 Januari 2025

    Penggusuran Rumah di Nangahale Sikka Dikecam, Ada Desakan Copot Kapolres Regional 24 Januari 2025

    Penggusuran Rumah di Nangahale Sikka Dikecam, Ada Desakan Copot Kapolres
    Tim Redaksi
    SIKKA, KOMPAS.com
    – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Nusa Bunga angkat bicara terkait
    penggusuran
    rumah dan tanaman di Nangahale, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NT), pada Rabu (22/1/2025).
    Ketua Pelaksana Harian AMAN Nusa Bunga, Maximilianus Herson Loi menilai, penggusuran yang dilakukan pihak PT Kris Rama sangat tidak manusiawi.
    Dia juga menyoroti kehadiran aparat satpol PP, Polres Sikka, TNI, dan beberapa oknum yang diduga preman kampung.
    “Kami mengecam sikap Polres Sikka yang membiarkan penggusuran ini terjadi. Mestinya hal ini tidak boleh terjadi,” ujar Herson dalam keterangannya, Jumat (24/1/2025).
    Menurut dia, tugas Polri semestinya menjadi pengayom dan pelindung masyarakat, bukan menjadi pelindung perusahaan.
    Melindungi merupakan kewajiban polisi untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.
    “Masyarakat adat Suku Soge dan Goban Runut berhak atas rasa aman. Hak atas rasa aman merupakan hak dasar warga yang wajib dipenuhi oleh negara,” kata dia.
    Jika Polres Sikka bertindak profesional, kata dia, peristiwa penggusuran tidak terjadi.
    “Kami mendesak Kapolri untuk mencopot Kapolres Sikka karena dinilai melakukan pembiaran terjadinya tindakan penggusuran rumah dan tanaman milik masyarakat adat Suku Soge Natarmage dan Goban Runut di Nangahale,” ujarnya.
    Herson juga menyoroti sikap PT Kris Rama yang tidak mengedepankan dialog dengan prinsip cinta kasih.
    Oleh sebab itu, AMAN mendesak untuk menghentikan penggusuran tersebut.
    “Kami mendesak Kementerian ATR/BPN RI untuk membatalkan SK HGU Nomor 01/BPN.53/7/2023 tentang Pembaharuan HGU PT Kris Rama di Nangahale karena kami menilai penerbitan SHGU tersebut cacat administratif,” katanya.
    Menanggapi tuntutan itu, Kepala Sub Seksi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Multimedia Polres Sikka, Ipda Yermi Soludale menegaskan, kehadiran aparat Polres Sikka di lokasi tersebut dalam rangka upaya preemptif dan preventif.
    “Polri hadir guna mencegah terjadinya benturan kedua belah pihak,” kata dia.
    Menurut dia, dalam pelaksanaan pengamanan, aparat kepolisian menyebar di seluruh lokasi untuk melihat langsung kondisi di lapangan agar tidak terjadi aksi kekerasan.
    “Dan Polri, khususnya Polres Sikka, bersifat netral,” kata Yermi.
    Diberitakan sebelumnya, ratusan masyarakat adat mengadang alat berat saat membersihkan bangunan yang ada di lokasi tersebut pada Rabu (22/1/2025).
    Namun, pembersihan tetap dilakukan.
    Sebanyak 101 bangunan berhasil dirobohkan, yang terdiri atas dua rumah permanen, 95 rumah semi permanen, 1 bengkel, dan 3 kios.
    Direktur PT Kris Rama, Romo Epi Rimo mengatakan bahwa pihaknya memiliki hak untuk mengelola 325 hektare tanah eks HGU di Nangahale berdasarkan sepuluh sertifikat yang diterbitkan negara.
    “Kami melakukan pembersihan lokasi untuk program peremajaan. Tanaman kelapa di lahan ini sudah tua, sehingga perlu diganti dengan tanaman baru sebagai bagian dari strategi pengembangan bisnis perkebunan kami,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.