Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Satpol PP

  • Pj Gubernur Bali Minta Tindaklanjuti Penggunaan Latar Dewa Siwa di Atlas

    Pj Gubernur Bali Minta Tindaklanjuti Penggunaan Latar Dewa Siwa di Atlas

    DENPASAR – Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menginstruksikan agar menindaklanjuti tindakan kelab malam yang menggunakan latar Dewa Siwa saat pertunjukan disc jockey (DJ).

    “Kami dapat teguran dari pimpinan agar menindaklanjuti, dari Pak PJ Gubernur untuk mengecek kemarin itu, kami telah melakukan komunikasi tapi belum ada hasil komunikasi,” kata Pemayun, Selasa, 4 Februari.

    Tjok Pemayun mengatakan, setelah beredar video latar belakang visual Dewa Siwa di tengah kerumunan pengunjung kelab malam Atlas Super Club yang menari di bawah gemerlap lampu, Pj Gubernur Bali langsung membahas ini melalui pesan grup.

    Dispar Bali dan Satpol PP Bali kemudian diminta mengumpulkan data-data dan segera melakukan pemanggilan terhadap pengelola.

    Pemprov Bali prihatin karena terulang kembali tindakan pengusaha industri pariwisata yang menodai Agama Hindu setelah sebelumnya kejadian pertunjukan kembang api megah oleh FINNS di pantai yang mengganggu upacara umat Hindu.

    “Saya prihatin kejadian ini terulang lagi karena sebelumnya ada beberapa yang kami ingatkan, ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman pengusaha agar berhati-hati di dalam melakukan inovasi-inovasi di Bali karena itu simbol kami agama Hindu, yang menjadi junjungan kami semua,” ujar Tjok Pemayun.

    Menurut dia, semestinya Atlas Super Club belajar dari kejadian FINNS, sebab mereka berpotensi mendapat teguran serupa dan parahnya menghancurkan usahanya sendiri.

    Dispar Bali mengingatkan pengusaha industri pariwisata agar mengikuti regulasi dan berpegang teguh pada konsep pariwisata budaya bukan justru mencederai nilai-nilai tersebut.

    Ia meyakini juga pengusaha melakukan hal baik maka akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat Bali, sementara jika dilanggar maka sanksi akan bekerja.

    Pada kasus penggunaan latar belakang visual Dewa Siwa, dinas pariwisata akan mencari tahu tujuan penggunaan simbol suci tersebut untuk menentukan tingkat kesalahan pengusaha.

    “Teguran tertulis pasti akan dilakukan, berpotensi seperti FINNS karena itu ada mekanisme, misalnya teguran tertulis pertama, ada juga teguran tanggung, dan terakhir langkah yang lebih ekstrem,” katanya dilansir ANTARA.

    Untuk mengantisipasi tindakan menodai agama ini ke depan, Tjok Pemayun melakukan pencegahan dengan menekankan aturan tidak bermain-main dengan simbol agama atau larangan dalam Hindu kepada pengusaha-pengusaha baru di sektor kelab malam.

  • GEGER Pesta Seks Gay di Jaksel Diikuti 56 Pria, Dulu Hutan Kota Cawang Jadi TKP Show Kaum Pelangi

    GEGER Pesta Seks Gay di Jaksel Diikuti 56 Pria, Dulu Hutan Kota Cawang Jadi TKP Show Kaum Pelangi

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pesta seks yang diikuti oleh laki-laki sesama jenis atau Gay di wilayah Setiabudi, Jakarta Selatan, menggegerkan masyarakat Jakarta.

    Peristiwa itu bukan yang pertama kali terjadi di Jakarta.

    Pernah ada kasus kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) menggelar pertunjukkan seks di Hutan Kota Cawang, Kebon Pala, Makasar, Jakarta Timur, pada tahun 2023.

    Kini, Polisi dari jajaran Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pesta seks Gay di Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Sabtu (1/2/2025) sekitar pukul 21.00 WIB. 

    Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan sebanyak 56 pria yang sedang asyik berpesta.

    Mereka melakukan aktivitas pesta seks kaum Gay digelar di kamar hotel nomor 2617. 

    “Adanya pesta sesama jenis laki-laki atau Gay,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Senin (3/2/2025).

    “Jadi pesta seks LGBT yang dilakukan oleh sesama jenis, laki-laki,” tambahnya.

    PESTA GAY DI JAKSEL – Polisi menemukan fakta baru dari pengungkapan kasus pesta seks Gay di Jaksel. Di lokasi ada temuan barang tak terduga yang dipakai 56 peserta. Ada juga yang berperan laki-laki dan pura-pura wanita.

    Dalam kasus ini, Polisi menetapkan 3 orang tersangka.

    Tiga orang yang berinisial RH alias R, RE alias E, dan BP alias D merupakan otak terselenggaranya acara ini.

    RH berperan sebagai penyewa kamar hotel, RE adalah orang yang membayar biaya sewa dan BP alias D, ini adalah merekrut peserta.

    GEREBEK PESTA GAY – Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggerebek aktivitas pesta seks kaum gay yang digelar di kamar hotel nomor 2617 di Habitare Apart Hotel Rasuna, di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (1/2/2025) malam. Polisi mengamankan barang bukti kondom hingga obat anti-HIV. (Kolase Tribun/Instagram wargajakarta.id)

    “Jadi D inilah yang menghubungi satu persatu peserta untuk diajak ikut dalam event ini,” ungkap Ade Ary.

    “Kemudian dari 20 peserta awal yang dijapri oleh saudara tersangka D.”

    “Kemudian masing-masing juga mengajak, mengundang rekan-rekan lainnya yang berkeinginan untuk bergabung dalam event ini,” imbuh Ade Ary.

    Dari pengungkapan yang sudahd ilakukan, Polisi menemukan fakta bahwa para peserta yang terlibat saling berbagi peran.

    Seluruh pria yang ditangkap nyatanya berbagi peran, ada yang ngaku berperan sebagai ‘perempuan.’

    Peserta yang memainkan peran sebagai ‘perempuan’ ditempeli stiker di bagian bahu.

    “Yang menjadi pemeran laki-laki tidak menggunakan stiker, dan jika perempuan maka menggunakan label stiker pada bahu,” jelas Ade Ary.

    Material stiker di bahu ini akan memantulkan cahaya dalam kondisi gelap.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi saat diwawamcarai di Mapolda Metro Jaya, Rabu (22/1/2025). (TribunJakarta.com/Annas Furqon Hakim)

    Peserta juga diharuskan membuka pakaian hingga celana.

    “Di pesta ini kalau ada pasangan yang tidak cocok, para peserta dimohon untuk tidak menolak secara kasar,” beber Ade Ary. 

    Hutan Kota Cawang Jadi TKP Show ‘Kaum Pelangi’

    Sebelumnya masyarakat Jakarta juga digegerkan dengan adanya kelompok LGBT yang menggelar pertunjukkan seks di Hutan Kota Cawang, Kebon Pala, Makasar, pada tahun 2023.

    Berdasar hasil pemeriksaan dilakukan Tim Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Timur, area Hutan Kota Cawang yang digunakan untuk berbuat mesum tidak berada pada satu titik.

    Melainkan tersebar pada sejumlah titik pada bagian belakang Hutan Kota Cawang yang minim penerangan dan tertutup lebat pepohonan, sehingga aktivitas mesum dilakukan sulit terpantau.

    Aksi show mereka pun ditonton oleh teman-teman dari kaum LGBT. 

    Kondisi Hutan Kota Cawang yang disalahgunakan kelompok LGBT untuk berbuat mesum, Makasar, Jakarta Timur, Selasa (27/7/2023). (Bima Putra/TribunJakarta.com)

    Hal ini diketahui berdasar hasil pemeriksaan dari pria penyuka sesama jenis yang berada di Hutan Kota Cawang ketika penggerebekan dilakukan Tim Perintis Presisi beberapa bulan lalu.

    “Jadi ada tontonan seperti itu juga, kemudian ada tontonan tari (erotis) di bawah pohon. Ada yang dikasih lampu di pohonnya. Tempatnya banyak, dari ujung ke ujung (hutan kota) ada saja.”

    “Ada yang saya tanya, kamu ngapain di situ. Katanya nonton, nonton yang lagi berhubungan sesama jenis. Begitu katanya,” ujar Kepala Tim Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Timur, Ipda Aman Wibowo saat dikonfirmasi di Jakarta Timur, Kamis (27/7/2023).

    Aktivitas mesum tersebut menjawab banyaknya alat kontrasepsi, pelumas anal sex, tisu basah yang ditemukan berserakan di antara pepohonan Hutan Kota Cawang.

    Persoalannya karena secara hukum pidana penindakan terhadap kelompok LGBT belum diatur, Tim Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Timur hanya bisa melakukan pembinaan kepada mereka.

    Setidaknya sudah tujuh kali Tim Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Timur menggerebek aktivitas mesum di Hutan Kota Cawang dan selalu mengamankan pria penyuka sesama jenis.

    Anggota kelompok LGBT yang kerap bermuat mesum di Hutan Kota Cawang ternyata berasal dari berbagai kalangan.

    Kepala Tim Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Timur, Ipda Aman Wibowo membeberkan identitas anggota kelompok LGBT tersebut.

    Aman menuturkan salah seorang anggota kelompok LGBT itu, ada yang berprofesi sebagai guru.

    Ketika digerebek karena melakukan aktivitas mesum di Hutan Kota Cawang, pria yang memiliki profesi terhormat itu mengaku malu.

    Petugas melakukan pengelasan di pagar pembatas Hutan Kota Cawang UKI yang berlubang di Makasar, Jakarta Timur, Kamis (27/7/2023). Sebelumnya, petugas mendapatkan beberapa orang dan barang bukti adanya penyalahgunaan ruang publik tersebut sebagai sarang kelompok lesbian gay biseksual dan transgender (LGBT) berbuat mesum.  (Istimewa)

    Tak cuma guru, anggota kelompok LGBT tersebut ada juga yang berprofesi sebagai karyawan swasta.

    “Ada karyawan swasta, rata-rata pekerja semua,” tuturnya.

    Perihal asal kelompok pria penyuka sesama jenis tersebut, Aman menuturkan dari hasil pemeriksaan mereka berasal dari berbagai wilayah di DKI Jakarta hingga Depok dan Bekasi.

    “Bukan orang di daerah situ aja, jauh-jauh. Terakhir saya gerebek ada yang dari Bekasi, Depok, Tanjung Priok. Itu terakhir sekitar dua bulan lalu, kalau total kita gerebek sudah tujuh kali,” kata Aman.

    Lalu, Kepala Satpol PP Kecamatan Makasar, Badrudin mengatakan berdasar hasil penelusuran pihaknya kelompok LGBT yang berbuat mesum berasal dari kalangan ekonomi atas atau high class.

    Orang kaya, ada yang pakai mobil soalnya. Ada mobil mewah juga. Contohnya CRV, itu kan lumayan mewah,” kata Badrudin.

    Dia mencontohkan ketika jajaran Satpol PP Kecamatan Makasar melakukan penggerebekan beberapa waktu lalu banyak mobil mewah yang parkir di sekitar Hutan Kota Cawang.

    Bahkan berdasar data yang dihimpun, saat kegiatan penyisiran di Hutan Kota Cawang pada tahun 2022 lalu ditemukan ada pria penyuka sesama jenis pengemudi mobil Lexus diamankan.

    “Jarang yang pakai mobil odong-odong. Jadi orang-orang high class semua,”ujar Badrudin.

    Badrudin menuturkan dari hasil penelusuran, para penyuka sesama jenis kerap memarkirkan kendaraannya di tepi jalan dekat Hutan Kota Cawang di Jalan Mayjen Sutoyo.

    Personel Satpol PP Jakarta Timur saat menunjukkan bekas alat kontrasepsi yang ditemukan di Hutan Kota Cawang, Kebon Pala, Makasar, Selasa (25/7/2023). (TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA)

    Untuk akses masuk ke Hutan Kota Cawang, mereka melalui celah pagar pembatas yang berlubang lalu berbuat mesum di sudut belakang hutan kota sehingga tidak terpantau.

    Dari hasil pemeriksaan juga diketahui bahwa kelompok pria penyuka sesama jenis yang berbuat mesum di Hutan Kota Cawang pada malam hari tersebut memiliki grup WhatsApp.

    “Jadi kalau ada yang pernah ke situ mereka masuk grup WhatsApp. Saya pernah buka grup WhatsApp-nya. Isinya ya (ajakan) kita malam ini ke situ, ada live tontonan (hubungan sex),” lanjut Aman.

    Aktivitas mesum ini rutin diadakan meski Hutan Kota Cawang sudah beberapa kali digerebek jajaran Tim Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Timur dan Satpol PP Jakarta Timur.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Aksi Warga: Panas di Depan Kantor Pemkab Jember, Dingin di Desa Kasiyan Timur

    Aksi Warga: Panas di Depan Kantor Pemkab Jember, Dingin di Desa Kasiyan Timur

    Jember (beritajatim.com) – Warga menggelar dua aksi dengan aspirasi berbeda dalam menyikapi kerusakan jalan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (3/2/2025). Sama-sama mengklaim mewakili hajat hidup orang banyak.

    Aksi di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember diikuti ratusan orang, yang menolak pembatasan akses untuk truk bermuatan lebih dari 15 ton di jalur Kecamatan Puger hingga Rambipuji. Saat ini jalan menuju dan dari pabrik semen PT Semen Imasco Asiatic hanya boleh dilewati truk dengan muatan maksimal 15 ton.

    Demo sempat memanas saat massa mencoba masuk ke kantor Pemkab Jember dan mendobrak pagar besi yang dijaga Satuan Polisi Pamong Praja dan polisi. “Santai, jangan anarkis, jangan anarkis,” teriak koordinator lapangan dari mobil komando.

    Samsul Rizal, koordinator aksi, menegaskan komitmen sejak awal untuk menggelar aksi damai. “Yang kami minta dari aliansi masyarakat UMKM dan driver dump truck kecil, akses jalan dari Rambipuji hingga Puger harus dibuka, karena itu jalan umum, bukan jalan pribadi,” katanya.

    Rizal mempertanyakan pembatasan yang dilakukan pemerintah. “Kenapa kami dibatasi, sehingga para pelaku UMKM sangat dirugikan. Penghasilannya sangat menurun, gara-gara penolakan jalan yang tidak sesuai prosedur,” katanya.

    Rizal dan kawan-kawan meminta pemerintah daerah dan DPRD tingkat kabupaten maupun provinsi membuka akses jalan tersebut.

    “Andaikata tidak dibuka, kami menuntut keadilan. Kami sama-sama masyarakat Jember. Apapun saya berupaya akses itu harus dibuka karena itu jalan provinsi, bukan perorangan,” katanya.

    Sementara itu, pada saat bersamaan, aksi unjuk rasa dengan aspirasi berbeda terjadi di Desa Kasiyan Timur, Kecamatan Puger. Mereka mendukung perbaikan jalan dan menolak truk-truk dengan tonase muatan berlebih melewati jalan Puger hingga Rambipuji.

    Sebagian peserta aksi unjuk rasa adalah ibu rumah tangga. Mereka menggelar spanduk di titik jalan yang paling rusak karena dilewati truk bermuatan melebihi kapasitas yang diperbolehkan. Aksi ini relatif lebih dingin daripada aksi di depan kantor Pemkab Jember.

    Para pengunjuk rasa ini menuntut penjelasan jadwal perbaikan jalan secara cor oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jawa Timur dan PT Imasco. Selama pengecoran jalan belum dilaksanakan, warga mendukung pembatasan akses lalu lintas bagi truk yang bermuatan lebih dari 15 ton.

    Yuli mengingatkan bahwa jalan yang dilalui truk-truk dari dan menuju pabrik semen Imasco berstatus jalan kelas tiga dengan maksimal tonase muatan yang diizinkan lima hingga delapan ton. Saat ini warga sudah memberi toleransi dengan mengizinkan truk milik masyarakat setempat dengan tonase angkutan 15 ton lewat.

    “Kan sudah sepakat, sudah deal. Kenapa masih ada yang mau membuka akses itu?” kata Nurullah Yuli, warga Desa Kasiyan Timur.

    Kesepakatan yang dimaksud Yuli adalah kesepakatan dalam pertemuan yang dipimpin Bupati Hendy Siswanto di Pendapa Wahyawibawahraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (13/1/2025) sore.

    Pertemuan itu membahas penyelesaian masalah jalan rusak milik pemerintah provinsi di jalur Kecamatan Rambipuji hingga Kecamatan Puger dan Kecamatan Jombang hingga Kecamatan Puger. Tak hanya Bupati Hendy dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman, pertemuan itu juga diikuti Asisten II Pemerintah Provinsi Jatim Joko Irianto, Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono, Kepala Bidang Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jatim Hadi Pramoedjom anggota DPRD Jatim Satib, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim.

    Kepala Kepolisian Resor Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi, Komandan Distrik Militer 0824 Letnan Kolonel Artileri Medan Indra Andriansyah, para ketua fraksi di DPRD Jember juga hadir.

    “Problem utamanya adalah angkutan yang overload sampai 50 ton. Ini sangat berisiko terhadap jalan. Jalan pasti rusak,” kata Hendy saat itu.

    Gara-gara kerusakan jalan yang parah dan memakan korban, warga sempat memblokade jalur transportasi di Kecamatan Puger pada 8-11 Januari 2025. Mereka menolak truk-truk yang memuat angkutan melebihi tonase untuk jalan kelas tiga lewat.

    Rapat koordinasi itu menelurkan sembilan poin kesepakatan, di antaranya warga dilarang menutup jalan umum, dan memperkenankan kendaraan dump truck dengan kapasitas maksimal 15 ton bisa melintas. [wir]

  • Pengawas Pemilu di Kudus Meninggal, Ahli Waris Terima Klaim Rp 42 Juta

    Pengawas Pemilu di Kudus Meninggal, Ahli Waris Terima Klaim Rp 42 Juta

    TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus menyerahkan klaim Jaminan Kematian (JKm) petugas Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD) Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus yang meninggal dunia.

    Penyerahan berlangsung di rumah almarhum dengan dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus Mulyono Adi Nugroho, Senin (3/2/2025).

    PKD yang meninggal merupakan Faisal Azis. Dia meninggal pada 16 November 2024. Saat itu, dia sempat bertugas sebelum akhirnya mengeluh sakit dan pulang.

    “Terus dibawa ke Rumah Sakit Loekmono Hadi dan meninggal di ruang ICU,” kata istri mendiang Umi Hasanah.

    Almarhum meninggal di usianya yang ke-42 tahun. Dengan adanya klaim jaminan kematian sebesar Rp 42 juta setidaknya bisa meringankan beban keluarga. Apalagi mendiang masih memiliki dua anak yang masih harus menempuh pendidikan.

    Sementara itu Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan mengatakan, mendiang Faisal Azis sudah beberapa kali terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Pihaknya sebagai pimpinan tentu merasakan kehilangan. Apalagi meninggalnya mendiang beberapa hari sebelum puncak tahapan Pilkada.

    “Beliau sakit dari kantor sempat pulang terus dibawa ke rumah sakit,” kata Minan.

    Memang sejak 2018 instrumen pengawas Pemilu maupun Pilkada didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tidak hanya petugas Bawaslu, bahkan petugas Panwaslu, pengawas desa, sampai pengawas TPS seluruhnya didaftarkan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian di BPJS Ketenagakerjaan.

    “Dengan adanya ini saya kira sangat positif sangat membantu bagi yang terkena musibah karena kami tidak mungkin bisa membiayai semua tanpa kami ajukan ke BPJS Ketenagakerjaan. Dengan adanya ini saya membantu bagi penyelenggara kami,” kata Minan.

    Kemudian Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus Mulyono Adi Nugroho mengatakan, penyerahan klaim jaminan kematian ini pihaknya berikan setelah berkas administrasinya lengkap. Pada penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2024, katanya, ada juga tiga anggota Linmas yang meninggal. Untuk proses pencairan sudah pihaknya proses.

    “Untuk petugas Linmas ini didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui Satpol PP,” kata Nugroho.

  • 6 PSK Cerme Gresik Diamankan Tim Gabungan

    6 PSK Cerme Gresik Diamankan Tim Gabungan

    Gresik (beritajatim.com) – Menjelang Bulan Ramadan 1446 H, aparat gabungan Polsek Cerme, Satpol PP, dan Koramil setempat melakukan razia. Hasilnya, enam pramusaji yang diduga berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) diamankan. Razia gabungan ini dilakukan di sejumlah tempat hiburan yang diduga menjadi sentra peredaran minuman keras ilegal dan prostitusi.

    Di kawasan Dusun Betiring, Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, tim gabungan menemukan sejumlah perempuan yang diduga PSK tengah mangkal menunggu pelanggan. Bahkan, beberapa di antaranya terlihat berduaan di dalam kamar dengan pria hidung belang.

    “Di lokasi itu, kami mengamankan 6 terduga PSK dan 2 pria hidung belang. Mereka diamankan lalu dilakukan pendataan, pembinaan, serta pemanggilan keluarganya, baik itu suami maupun orang tua,” ujar Kapolsek Cerme, Iptu Andik Asworo, Minggu (2/2/2025).

    Masih menurut Andik, razia ini merupakan respons cepat atas laporan masyarakat melalui aplikasi lapor ke Cak Roma (Kapolres AKBP Rovan Richard Mahenu) yang diterima Polsek Cerme. “Operasi razia ini bertujuan sebagai langkah preventif untuk menekan tindak kriminal dan menciptakan lingkungan yang aman serta nyaman bagi masyarakat,” paparnya.

    Lebih lanjut dia menuturkan, pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan dan penertiban di lokasi-lokasi rawan guna menindak tegas aktivitas ilegal yang meresahkan warga. “Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang,” tuturnya.

    Dengan operasi ini, lanjut Andik, bisa mempersempit ruang gerak aktivitas ilegal dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga. Sementara itu, Imron (49), salah satu warga Cerme, mengapresiasi adanya razia ini. Terlebih menjelang datangnya Bulan Ramadan, warga sangat terganggu masih adanya PSK maupun warkop remang-remang yang beroperasional secara terang-terangan.

    “Kalau bisa razia seperti ini tidak hanya sekali saja tapi lebih kontinyu guna memberikan efek jera,” tandasnya. (dny/but)

     

     

  • Kronologi Kebakaran di Pantai Kemiren Cilacap

    Kronologi Kebakaran di Pantai Kemiren Cilacap

    Liputan6.com, Cilacap – Musibah kebakaran terjadi di Pantai Kemiren, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu malam (1/2/2025).

    Informasi yang dihimpun Liputan6.com, kebakaran terjadi sekitar pukul 21.30 Wib. Begitu api terlihat, warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya.

    Namun, tiupan angin yang kencang dan material bangunan menyebabkan api cepat membesar dan sulit dikendalikan. Api lantas membakar sejumlah warung di pantai wisata ini.

    Warga kemudian menghubungi pemadam kebakaran Cilacap. Tim pemadam mengirimkan dua unit Damkar. Dibantu warga dan relawan, api berhasil dijinakkan.

    Ada dua warung atau kios yang terbakar. Yakni, milik Hesti dan Hening, warga Tegalkamulyan. Sementara, penyebab kebakaran masih diselidiki

    Terkonfirmasi, dua warung ludes terbakar. Yakni, milik Hesti dan Hening warga Tegalkamulyan.

    “Ada kurang lebih dua kios yang terbakar, dengan penyeban yang masih dalam proses penyelidikan,” kata Kepala Seksi Pemadaman dan Keselamatan pada Satpol PP Cilacap, Supriyadi, kepada wartawan, Minggu (2/2/2025).

     

    Detik-Detik Kebakaran di Pantai Kemiren Cilacap

  • Damkar Jember Hadapi Sejumlah Persoalan, Apa Saja?

    Damkar Jember Hadapi Sejumlah Persoalan, Apa Saja?

    Jember (beritajatim.com) – Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari kendaraan operasional hingga ketersediaan sarana pemadaman api di sejumlah titik.

    “Mau dibilang apa? Kondisi riil kami, pengadaan kendaraan damkar di Jember terakhir pada 2014 kalau tidak salah. Sementara untuk mobilitas coverage afrea 31 kecamatan, di Mako (Markas Komando) hanya ada dua unit kendaraan,” kata Kepala UPT Damkar Jember Ahmad Sidiq, Sabtu (1/2/2025).

    Sementara itu di tiga pos, yakni Kalisat, Ambulu, dan Rambipuji, hanya ada tiga unit. “Untuk manajemen wilayah kebakaran, prosedur operasional standarnya, kami harus 15 menit sampai di lokasi kebakaran. Jadi sangat kurang sekali,” kata Sidiq.

    Sidiq mencontohkan pemadam kebakaran Pos Kecamatan Rambipuji yang memiliki wilayah kerja hingga Kecamatan Tanggul, Sumberbaru, dan Kencong. Dengan jarak perjalanan yang jauh, kendaraan pemadam baru sampai ke lolasi kebakaran kurang lebih satu jam.

    “Bandingkan dengan Kota Batu yang punya tiga kecamatan, tapi mobil damkarnya 15-20 unit. Kita yang punya 31 kecamatan, hanya punya lima unit mobil dan sudah berusia lanjut. Mudah-mudahan ke depan ada akselerasi dari pemerintah daerah, perhatian khusus di samping kami mengajukan hibah ke pemerintah pusat,” kata Sidiq.

    Sidiq sempat menyampaikan masalah ini saat bertemu Bupati Hendy Siswanto, di Pendapa Wahyawibawagraha, Jumat (31/1/2025). “Perlu ada pos baru lagi di Tanggul. Tapi tentu perlu tambahan tenaga dan sarana mobil,” kata Hendy.

    Tak hanya mobil pemadam. Hidran di Jember sebagai lokasi mengambil air juga minim. Hanya ada lima buah di kawasan kota yang berfingsi, yakni di Jalan Sentot, Jalan Gajah Mada, Jalan Kartini, Jalan PB Sudirman, dan Johar Plasa.

    Pasukan damkar berharap lebih banyak hidran yang difungsikan. “Menurut teman-teman, ada sembilan hidran. Tentunya dengan melihat volume air yang ada. Kalau volume air berkurang, meski ada hidran aka terkendala,” kata Hendy.

    Hendy memandang perlu ada uji coba pengaktifan hidran. “Apakah menganggu kondisi jaringan perpipaan pelanggan PDAM. Saya menyampaikan ke Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (yang membawahi UPT Damkar) agar berkoordinasi dengan PDAM,” katanya.

    Hendy juga menyarankan damkar berkoordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara terkait mitigasi dan sosialisasi arus rendah. “Saat pergantian musim hujan ke kemarau, akan jadi problem kalau tidak ada sosialisasi kabel-kabel rumah tangga yang di-jumper. Arus rendah ini berbahaya sekali karena berpotensi menyebabkan kebakaran,” katanya.

    Mengatasi kekurangan mobil pemadam, Hendy menyarankan Damkar Jember melakukan kerja sama antarkabupaten, yang melibatkan Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Bondowoso, Lumajang, terkait perbatasan. Apabila terjadi kebakaran di perbatasan, kita bisa meminta bantuan tetangga-tetangga sebelah,” katanya.

    Hendy juga menerima laporan soal tidak adanya inspektur dan analis damkar di Jember. Seorang inspektur damkar harus menjalani pendidikan untuk menguasai kompetensi lebih tinggi soal penanganan kebakaran.

    “Inspektur damkar ini yang memprogramkan mitigasi dan menjadi motor utama. Ini jadi pekerjaan rumah Satpol PP untuk menaikkan grade teman-teman dengan menyekolahkan mereka, dan menyediakan anggarannya,” katanya.

    Sementara itu, analis damkar bertugas menangani tata kelola administrasi keuangan dan perencanaan. “Karena damkar ini, meskipun tidak ada accident, harus ada pelatihan -pelatihan periodik dan simulasi. Analis ini yang punya kompetensi ini,” kata Hendy. [wir]

  • Kebumen Kembali Gelar CFD, PKL Dilarang Berjualan di Alun-alun Regional 1 Februari 2025

    Kebumen Kembali Gelar CFD, PKL Dilarang Berjualan di Alun-alun Regional 1 Februari 2025

    Kebumen Kembali Gelar CFD, PKL Dilarang Berjualan di Alun-alun
    Tim Redaksi
    KEBUMEN, KOMPAS.com
    – Setelah sekian lama ditiadakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
    Kebumen
    bakal kembali melakukan uji coba
    car free day
    (CFD) mulai Minggu (2/2/2025) di Alun-alun Pancasila.
    Selama CFD berlangsung, pedagang kaki lima (PKL) dilarang berjualan, begitu juga seterusnya karena alun-alun diharuskan bebas dari PKL.
    Hal itu diungkapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kebumen Ira Puspitasari melalui keterangan tertulis, Sabtu (1/2/2025).


    Ia mengatakan, setelah pemerintah menertibkan PKL Alun-alun pada Kamis (30/1/2025) sore, seterusnya PKL tidak lagi diperbolehkan berjualan di alun-alun.
    “Begitu juga pada saat
    Car Free Day
    . Mulai Minggu besok rencana kita mau uji coba untuk dibuka kembali, dan mohon maaf PKL yang biasa berjualan pada saat hari Minggu pagi tidak diperkenankan lagi berdagang di alun-alun,” kata dia.
    Ia menuturkan, alun-alun harus steril dari PKL kecuali yang berada di Kapal Mendoan.
    Khusus Minggu, PKL diberikan kelonggaran untuk berjualan di area Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Mayjen Soetoyo, Jalan Veteran, dan Jalan Pahlawan. 
    “Khusus di hari Minggu PKL akan tetap kita akomodir. Jadi di jalan-jalan tersebut, nanti akan kita buat lahan untuk parkir sekaligus lahan untuk PKL. Namun tidak dicampur, kita kasih dulu lahan untuk PKL, baru belakangnya lahan parkir, nanti ada barikadenya,” terangnya.
    Ira menambahkan, kawasan alun-alun hanya diperuntukkan pejalan kaki dan pesepeda saat gelaran CFD.
    Dirinya berharap
    , masyarakat bisa menikmati udara pagi yang segar dengan berolahraga dan bermain. Pihaknya terus mengajak semua masyarakat untuk menjaga dan merawat Alun-alun Pancasila.
    “Karena ini ruang terbuka hijau, maka mari kita jaga alun-alun agar tetap estetik, dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak, dan selalu menjaga ketertiban agar semua merasa nyaman dan aman saat berkunjung ke alun-alun,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Camat Asemrowo Pilih Damai Usai Viral Tuduhan Hoaks Dirinya Sembunyikan Wanita di Dalam Kantornya – Halaman all

    Camat Asemrowo Pilih Damai Usai Viral Tuduhan Hoaks Dirinya Sembunyikan Wanita di Dalam Kantornya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Camat Asemrowo, Muhammad Khusnul Amin, memilih untuk berdamai setelah dituduh menyembunyikan seorang wanita di kantornya.

    Tuduhan ini mencuat setelah sekelompok orang, diduga anggota organisasi masyarakat, menggeruduk kantor kecamatan pada Senin, 6 Januari 2025.

    Klarifikasi dan Permohonan Maaf

    Mengenai hal ini, Khusnul mengungkapkan bahwa ia telah memaafkan Ketua Barisan Nasional Pemuda Madura (BNPM), Muhammad Rosuli, yang terlibat dalam insiden tersebut.

    “Saya sudah menerima permohonan maaf dari Mas Rosuli (Ketua BNPM). Kami sama-sama saling memaafkan, apalagi sebentar lagi sudah memasuki bulan Ramadhan,” ucap Khusnul, di kantor Kecamatan Asemrowo, Jumat (31/1/2025), dilansir Kompas.com.

    “Ke depannya (hubungan keduanya) menjadi lebih baik lagi, menjalin persaudaraan lebih baik lagi, dan saling bertegur sapa serta menjaga ukhuwah Islam,” imbuhnya.

    Sementara itu, Rosuli juga mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Khusnul serta warga Surabaya.

    “Saya mohon maaf secara pribadi, juga terhadap keluarga Pak Amin dan warga Surabaya, atas apa yang terjadi,” kata Rosuli.

    Selain itu, Rosuli juga meminta maaf terkait video viral yang menuduh Camat Asemrowo menyembunyikan wanita di ruangannya. 

    Dia memastikan bahwa kabar tersebut tidaklah benar atau hoaks. 

    “Saya juga menyatakan bahwa yang terjadi kegaduhan kemarin (6/1/2025) di ruangan Pak Camat (Amin) sehingga memberikan narasi yang tidak baik, bahwa itu tidak benar,” kata dia.

    Kronologi Kejadian

    Kejadian ini berawal dari penertiban bangunan liar oleh Satpol PP di wilayah Asemrowo.

    Khusnul menegaskan bahwa penertiban bangunan liar dilakukan berdasarkan keluhan warga. 

    Dia juga menjelaskan, pada hari kejadian, ia sedang menggelar rapat virtual dengan stafnya ketika sekelompok orang datang dengan maksud mencari dirinya. 

    Sambil berteriak, warga menggebrak sejumlah pintu kantor kecamatan.

    Saat itu, tak ada penjagaan dari Satpol PP di kantor kecamatan karena personel sedang dikerahkan untuk menyosialisasikan penertiban Bangli di wilayah lain.

    Setelah menyisir kantor kecamatan, warga akhirnya menemukan ruangan Camat. 

    Saat itu, suasana tidak kondusif, Khusnul pun tak memperbolehkan mereka masuk dan menahannya di depan pintu ruangan, seperti digambarkan pada video yang viral.

    Melihat jumlah massa yang besar datang dengan kondisi memanas, dua staf yang ada di ruangan Khusnul tetap berada di dalam.

    Posisinya, Alvian berada di belakang pintu dan Devi berada di bawah meja.

    “Staf kami ketakutan semua. Lari semua. Datang bergerombolan begitu sambil teriak-teriak. Saat itu, Satpol-PP juga tidak di Kantor Kecamatan karena sedang proses penertiban,” katanya.

    Khusnul mengatakan, pemilik Bangli menggeruduk kantor Kecamatan karena meminta pembatalan proses penertiban.

    “Mereka minta Bangli tidak ditertibkan. Alasannya, ini dan itu. Saya katakan tidak bisa,” katanya.

    “Kami tegaskan bahwa kami adalah pelayan masyarakat, penegak perda. Kalau mengganggu masyarakat, melanggar perda, maka mau tidak mau kami tertibkan. Apalagi, ini permintaan warga,” katanya.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Resahkan Pengguna Jalan, Polres Tuban Amankan Anak Punk

    Resahkan Pengguna Jalan, Polres Tuban Amankan Anak Punk

    Tuban (beritajatim.com) – Mengusik ketenangan pengguna jalan, aktivitas mengamen anak punk di simpang empat depan SMP Negeri 4 Tuban memicu keresahan masyarakat. Sebagai respons atas laporan tersebut, Unit Patroli Satuan Samapta Polres Tuban melakukan penindakan pada Jumat (31/1/2025) malam.

    Menurut informasi yang dihimpun, warga sekitar mengeluhkan perilaku anak punk yang mengamen dan meminta-minta di perhentian lampu merah. Berbekal laporan tersebut, petugas yang tengah berpatroli segera menuju lokasi dan berhasil mengamankan sejumlah anak punk yang tengah melakukan aktivitas tersebut.

    Dari hasil pendataan, diketahui bahwa sebagian anak punk yang diamankan tidak hanya berasal dari Tuban, melainkan juga ada yang datang dari Batang, Jawa Tengah. Keberadaan mereka yang berada di lokasi strategis ini menimbulkan kegelisahan bagi para pengguna jalan yang mengharapkan ketertiban dan kenyamanan saat melintas.

    Kasat Samapta Polres Tuban, AKP Agus Tri Wahyudi, menjelaskan bahwa penindakan dilakukan untuk menjaga ketertiban umum serta memberikan pembinaan kepada anak-anak yang terlibat dalam aktivitas yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial.

    “Para anak punk ini sudah kami bawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial Tuban,” ujar Agus.

    Langkah penyerahan kepada Dinas Sosial Tuban merupakan upaya untuk membina para remaja tersebut, agar mereka tidak semakin terjerumus ke dalam kegiatan yang meresahkan masyarakat.

    “Kami mengimbau kepada masyarakat terutama para orang tua untuk terus memantau anak-anaknya dari pergaualan yang kurang baik,” pungkas AKP Agus Tri Wahyudi.

    Polres Tuban berharap agar upaya pembinaan dan pengawasan ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan mengurangi aktivitas yang menimbulkan keresahan di kalangan pengguna jalan. [ayu/beq]