Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Isya Anshori
TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aksi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Kediri, Jumat (21/2/2025) sore.
Aksi ini diwarnai dengan pembakaran ban dan penutupan jalan selama tiga jam di dua arah Jalan Soekarno-Hatta, Doko, Ngasem.
Sekitar 200 mahasiswa tiba di lokasi dengan mengendarai sepeda motor.
Sesampainya di depan gedung DPRD, mereka langsung membentangkan berbagai spanduk dan poster berisi kritik terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Beberapa di antaranya bertuliskan “Dulu Sok Cinta Rakyat, Kini Cinta Duit Rakyat” serta “Efisiensi Anggaran Ndasmu.”
Bahkan, ada poster bergambar Presiden RI Prabowo Subianto dengan mata tertutup bertuliskan “Efisienshit.”
Mahasiswa menolak kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai membawa dampak buruk di berbagai sektor, terutama bagi masyarakat kecil.
Dalam orasinya, salah satu mahasiswa, Syaiful Amin, menegaskan, kebijakan tersebut lebih merugikan rakyat kecil dibandingkan kelompok masyarakat atas.
“Saudara semua, aturan baru ini sangat merugikan kami, terutama rakyat kecil,” seru Syaiful dalam orasinya.
Menurutnya, efisiensi anggaran berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan berkurangnya layanan publik.
Sementara itu, kelompok masyarakat ekonomi atas tidak terlalu terdampak karena kebutuhan mereka tetap terpenuhi.
Aksi semakin memanas ketika seorang orator memanjat gerbang DPRD dan menyuarakan tuntutannya.
Mahasiswa menuntut perwakilan dewan untuk menemui mereka dan menyampaikan aspirasi terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menjadi polemik.
Setelah beberapa saat, Ketua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kediri, Yuli Marwantoko, bersama perwakilan sekretariat dewan akhirnya keluar menemui massa.
Namun, mereka menjelaskan bahwa seluruh anggota DPRD Kabupaten Kediri sedang melakukan kunjungan kerja ke Jakarta, sehingga tidak ada yang bisa menerima audiensi saat itu.
Kecewa dengan jawaban tersebut, mahasiswa berupaya masuk ke gedung DPRD, tetapi berhasil dihalau oleh aparat kepolisian dan satpol PP yang berjaga.
Koordinator aksi, Shelfin Bima Prakosa, menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran perlu dikaji ulang karena berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Ia menyoroti pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan, yang menurutnya seharusnya lebih diutamakan dibandingkan program makan bergizi gratis.
“Di wilayah Kediri bagian barat, terutama di Kecamatan Semen, masih banyak infrastruktur yang kurang layak, kesejahteraan guru juga belum stabil. Seharusnya hal ini lebih diperhatikan dari pada memangkas anggaran,” ujarnya.
Sementara itu, Yuli Marwantoko menyampaikan, setelah berkomunikasi melalui video call dengan Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro, dipastikan akan ada pertemuan lanjutan pada Senin (24/2/2025) untuk membahas tuntutan mahasiswa.
“Tadi disampaikan kalau akan ada pertemuan lanjutan hari Senin pagi,” kata Yuli.
Meski belum mendapatkan jawaban langsung dari anggota DPRD, mahasiswa berjanji akan terus mengawal kebijakan ini dan kembali turun ke jalan jika tuntutan mereka tidak diakomodasi.
Massa aksi kemudian membubarkan diri dengan menyanyikan lagu “Indonesia Pusaka” di sela hujan yang mulai turun sekitar pukul 18.00 WIB.
