Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Satpol PP

  • Pusing Kebanyakan! Dedi Mulyadi Bagi-bagi Mobil Dinas, Ada yang Buat RS Keliling

    Pusing Kebanyakan! Dedi Mulyadi Bagi-bagi Mobil Dinas, Ada yang Buat RS Keliling

    Jakarta –

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membagi-bagikan kendaraan dinasnya ke sejumlah instansi. Dedi mengaku pusing karena kebanyakan mobil dinas. Salah satu mobil dinas tersebut disumbangkan sebagai rumah sakit (RS) keliling. Mobil dinas yang bakal disumbangkan untuk kegiatan sosial itu adalah mobil MPV premium, Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI A3.

    Baru-baru ini Dedi Mulyadi mengabsen aset mobil dan motor dinas milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Momen tersebut diunggah di akun TikTok, @dedimulyadiofficial. Di video itu, Dedi mendapatkan pemaparan langsung dari stafnya tentang detail aset mobil dan motor milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kendaraan-kendaraan itu berjejer di halaman Gedung Pakuan, Bandung, yang merupakan kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat.

    Ada beberapa mobil dinas yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, antara lain Toyota Alphard 2020, Hyundai Ioniq 5 2022, Hyundai Ioniq sedan 2020, lalu Toyota Camry 2016, Toyota Crown 2017, mobil Patwal Hyundai Ioniq sedan 2020, mobil Patwal Toyota Altis 2014, mobil Patwal Toyota Fortuner 2014, kemudian Mercedes-Benz tipe Sprinter 315 CDI A3. Selanjutnya ada Toyota Rush 2014, mobil box Suzuki APV 2016, dan terakhir ada Daihatsu Gran Max pick-up 2014.

    Kemudian Dedi Mulyadi juga mengabsen aset motor Pemerintah Provinsi Jawa Barat, antara lain ada merek sport naked Royal Enfield 2020, BMW Motorrad 2020, dan ada dua motor Patwal: Honda CB500X dan Yamaha Xmax 250. Selain itu ada juga satu unit Honda CB500X yang masih menggunakan cat standar warna merah dan motor ini langsung ingin disumbangkan Dedi Mulyadi untuk kendaraan Dishub (dinas perhubungan).

    “Saya nggak mungkin pakai ini (CB500X), sayang. Jadi kira-kira ini cocoknya untuk apa?,” tanya Dedi kepada stafnya. “Dishub ya? Dishub bisa. Patroli agar nanti dibantu para Polisi (agar) tidak macet-macet di Jawa Barat. Jadi ini untuk Dishub, berubah jadi motor dinas,” terang Dedi.

    Dedi kemudian menunjuk motor lainnya, yakni sebuah naked bike besutan BMW Motorrad. Dedi akan menyumbangkan motor itu untuk petugas Satpol PP. “Bisa operasional (buat Satpol PP) misalnya untuk bantu-bantu pemerintahan kota, yang minta-minta itu, yang manusia ini, nanti patroli angkut di mobil belakang bawa ke dinas sosial, rumuskan problemnya apa, selesaikan,” lanjut Dedi.

    Selanjutnya Dedi mengarahkan pandangannya ke naked biker bergaya retro Royal Enfield. Dedi akan menyumbangkan motor itu buat stafnya. “Ini (Royal Enfiled) buat ini aja, admin pimpinan. Nanti takutnya ngikutin saya ke sana ke mari pakai motor. Nanti (motor) ini boleh bapak pakai,” kata dia kepada stafnya.

    Mercedes-Benz Sprinter Foto: Dok. Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI)

    Mobil Dinas Gubernur Jawa Barat untuk RS Keliling

    Singkat cerita, Dedi Mulyadi kemudian kembali menengok jajaran mobil dinas yang diparkir. Dia langsung menunjuk Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI A3 berwarna silver untuk disumbangkan sebagai RS keliling.

    “Pak Sekda, oleh bapak nanti ini (Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI A3) dialokasikan dirubah jadi mobil rumah sakit,” bilang Dedi. “Ya, rubah mobil ini jadi rumah sakit yang di situ ada pemeriksaan jantung, pemeriksaan ibu hamil, kalau perlu bisa mendeteksi kanker di sini, pemeriksaan darah. Kelengkapannya lengkapin, alokasikan hitung berapa (biayanya),” katanya lagi.

    “Jadi gubernur (Jabar) itu punya mobil rumah sakit, tapi bukan buat saya, (tapi buat) warga,” tegas Dedi. Dedi menilai jika jadi kendaraan dinas Gubernur Jawa Barat, maka mobil ini bakal jarang dipakai. Jadi seharusnya disumbangkan untuk kegiatan sosial.

    Setelah memutuskan menyumbangkan Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI A3 untuk dijadikan RS keliling, Dedi kemudian memerintahkan kepada stafnya agar menyumbangkan Toyota Camry 2016 ke salah satu dinas di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Atau jika perawatan mobil ini mahal, Dedi ingin mobil sedan premium itu dilelang saja. Selain Camry, Dedi juga akan menyumbangkan mobil listrik sedan Ioniq ke salah satu dinas dan Ioniq 5 untuk digunakan salah satu staf di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

    “(Untuk Toyota Alphard digunakan) Sekda aja,” bilang Dedi.

    Sementara itu Dedi mengatakan hanya akan menggunakan Toyota Innova Zenix. “Tadi ada Innova yang saya pakai ya. Ya itu bolehlah, Innova mah boleh,” terang Dedi.

    Dedi mengatakan tujuannya membagi-bagi mobil dinas agar tidak menumpuk di kantornya. “Jangan terlalu banyak (kendaraan dinas), lieur (pusing). Nanti numpuk itu biaya pemeliharaan, perawatan, pajak, di kita. Nanti jadi boros,” ungkap Dedi.

    (lua/din)

  • Dua Pasangan Bukan Suami Istri Diamankan Saat Razia Kos di Mojokerto

    Dua Pasangan Bukan Suami Istri Diamankan Saat Razia Kos di Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dua pasangan bukan suami istri diamankan dari sebuah tempat kos di Lingkungan Kuwung, Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Sabtu (22/2/2025) malam. Mereka terjaring dalam razia yang dilakukan petugas gabungan menjelang bulan suci Ramadan.

    Razia ini melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto bersama unsur TNI dan Polri. Sejumlah tempat kos menjadi sasaran untuk memastikan tidak ada pelanggaran norma dan ketertiban umum. Dari operasi ini, petugas mendapati dua pasangan yang diduga melanggar aturan.

    Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Kabid Trantibum Linmas), Satpol PP Kota Mojokerto, Akhmad Ajib Mustofa, mengatakan bahwa kedua pasangan tersebut langsung dibawa ke Kantor Satpol PP untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

    “Mereka kami bawa ke Mako Satpol PP untuk dilakukan pembinaan dan dimintai keterangan. Kedua pasangan ini, kami amankan dari sebuah tempat kos di Lingkungan Meri, Kelurahan Meri,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kabid Penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP Kota Mojokerto, Fudi Harijanto, mengungkapkan bahwa salah satu perempuan yang diamankan sempat mengelak dan berbohong saat dimintai keterangan oleh petugas. Namun, petugas tetap mengamankannya.

    “Laki-lakinya berasal dari Jakarta, berusia 24 tahun, sementara perempuannya dari Lamongan. Perempuan ngekos di Mojokerto karena bekerja di sini (Kota Mojokerto). Kami temukan juga dua botol minuman keras dalam kamar kos tersebut. Minuman tersebut bukan untuk diperjualbelikan,” jelasnya.

    Menurut Fudi, minuman keras (miras) tersebut hanya sebagai sampel atau tester, lantaran perempuan yang bersangkutan bekerja sebagai sales minuman beralkohol. Kedua pasangan bukan suami istri ini dijerat dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 69 dan 70 tentang Tertib Asusila. [tin/suf]

  • Satpol PP Kota Mojokerto Gelar Razia Jelang Puasa, Sasar Tempat Karaoke dan Warung Remang-remang

    Satpol PP Kota Mojokerto Gelar Razia Jelang Puasa, Sasar Tempat Karaoke dan Warung Remang-remang

    Mojokerto (beritajatim.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto bersama TNI/Polri menggelar razia pada Sabtu (22/2/2025). Razia ini menyasar berbagai lokasi, termasuk tempat bermain anak di Alun-alun Wiraraja, tempat karaoke, warung remang-remang, serta tempat kos.

    “Kita melaksanakan beberapa kegiatan, yang pertama adalah penertiban mainan yang ada di Alun-alun. Di mana itu adalah atensi dari beberapa OPD karena di situ juga sebagai tempat untuk Ruang Bermain Anak dan merupakan atensi tingkat nasional untuk lomba,” ungkap Kepala Satpol PP Kota Mojokerto, Modjari.

    Petugas gabungan menertibkan berbagai alat permainan yang ada di Alun-alun Wiraraja. Sedikitnya delapan alat permainan atau sepeda listrik diamankan dalam operasi ini. Selain itu, Satpol PP juga melakukan razia dan sosialisasi ke tempat karaoke di Kota Mojokerto menjelang bulan puasa.

    “Kita melakukan sosialisasi ke tempat-tempat karaoke di Kota Mojokerto, jangan sampai nanti sebelum waktu puasa ada karaoke yang tetap beroperasi. Pemerintah Kota Mojokerto tidak mengharapkan seperti itu sehingga diharapkan tempat karaoke yang ada di Kota Mojokerto selama bulan puasa, libur penuh,” katanya.

    Selain tempat karaoke, petugas gabungan juga menyasar warung remang-remang di Jalan By Pass. Langkah ini dilakukan setelah menerima aduan dari masyarakat. Petugas kemudian mendatangi sejumlah warung tersebut dan melakukan sosialisasi agar tidak ada aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban selama bulan puasa.

    “Kita apresiasi pengaduan masyarakat tersebut semoga dengan kegiatan yang kita laksanakan pada malam hari ini bisa menjadi atensi dari teman-teman yang ada di By Pass agar warung remang-remang tersebut tutup tidak beroperasi lagi. Selanjutnya kita bergeser di tempat kost yang ada di Kelurahan Meri,” ujarnya.

    Di beberapa tempat kos yang diperiksa, petugas menemukan dua pasangan bukan suami istri yang berada dalam satu kamar. Keempatnya kemudian diamankan ke Kantor Satpol PP Kota Mojokerto di Jalan Bhayangkara untuk dilakukan pembinaan.

    “Kita temukan dua pasangan bukan suami istri dari tempat kos di Meri, mereka kita bawa ke Mako untuk dilakukan pembinaan. Kedepannya, kita akan melaksanakan pemantauan di Alun-alun, tempat karaoke, warung remang-remang dan tempat kos agar tidak melakukan pelanggaran,” tegasnya.

    Razia ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi bulan puasa dan menjaga ketertiban di Kota Mojokerto. Satpol PP berjanji akan terus melakukan pemantauan dan tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran serupa. [tin/suf]

  • Dedi Mulyadi Bagi-bagi Kendaraan Dinas, Minta Mercy Diubah Jadi RS Berjalan Bandung 22 Februari 2025

    Dedi Mulyadi Bagi-bagi Kendaraan Dinas, Minta Mercy Diubah Jadi RS Berjalan Bandung 22 Februari 2025

    Dedi Mulyadi Bagi-bagi Kendaraan Dinas, Minta Mercy Diubah Jadi RS Berjalan
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    meminta stafnya untuk mengalihfungsikan mobil dinasnya berjenis Mercedes Benz Sprinter untuk menjadi ambulans atau rumah sakit berjalan.
    Itu diutarakan Dedi saat meninjau barisan mobil dinas di Gedung Pakuan atau Rumah Dinas
    Gubernur Jabar
    di Kota Bandung.
    Kegiatannya tersebut diunggah di akun TikTok Dedimulyadiofficial, Sabtu (22/2/2025).
    Dalam video tersebut, Dedi bertanya tentang usia kendaraan dinas yang diparkir berjejer.
    Saat tiba di Mercedes Benz V-Class, Dedi meminta Sekda Jabar Herman Suryatman untuk mengubah mobil berkapasitas 10 orang itu menjadi mobil rumah sakit.
    “Pak Sekda, oleh bapak ini dialokasikan ini ubah jadi mobil rumah sakit,” kata Dedi.
    “Yang ada pemeriksaan jantung, pemeriksaan ibu hamil, kalau perlu bisa mendeteksi kanker di sini, pemeriksaan darah,” lanjut Dedi.
    Ia meminta Sekda Herman menghitung alokasi anggaran untuk mengubah mobil berjenis van ini.

    “Jadi gubernur itu punya mobil rumah sakit, tapi bukan buat saya,” kata mantan Bupati Purwakarta ini.
    “Ini mah pasti jarang dipakai,
    beurat
    (berat),” tukasnya.
    Ia juga meminta agar mobil dinas Toyota Camry 2007 untuk dilelang.
    Menurutnya, jika mobil relatif tua dengan biaya pemeliharaan tinggi lebih baik untuk dilelang ketimbang digunakan.
    Mantan anggota DPR itu pun memberikan Toyota Alphard untuk dipakai Sekda Herman.
    “Mobil bapak (yang saat ini digunakan) kasihkan,” ujar Dedi.
    Dedi mengaku cukup menggunakan Toyota Innova Zenix yang digunakan gubernur sebelumnya.
    “Jangan terlalu banyak (mobil dinas),
    lieur
    (pusing),” katanya.
    Banyaknya mobil dinas, kata dia, akan membebani APBD karena harus membayar biaya perawatan dan pajak.
    Dedi juga memerintahkan agar sepeda motor Honda CBR untuk jadi kendaraan operasional Dinas Perhubungan.
    Lalu, sepeda motor Royal Enfiled dan BMW juga ia berikan untuk Satpol PP dan pimpinan kantor Gubernur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Misteri Buaya di Sungai Grindulu Pacitan: Dari Mana Asalnya?

    Misteri Buaya di Sungai Grindulu Pacitan: Dari Mana Asalnya?

    Pacitan (beritajatim.com) – Warga Desa Kembang, Kecamatan/Kabupaten Pacitan, digegerkan dengan penangkapan seekor buaya muara sepanjang 1,5 meter di Sungai Grindulu. Buaya tersebut berhasil ditangkap oleh seorang warga bernama Rengga saat memancing pada Sabtu (22/2/2025) dini hari.

    Penangkapan itu langsung menyedot perhatian warga sekitar. Pasalnya, Sungai Grindulu selama ini bukanlah habitat alami buaya muara. Menurut Kepala Desa Kembang, Sahudi, keberadaan buaya tersebut sudah beberapa kali terlihat oleh warga, namun asal-usulnya belum diketahui.

    “Warga beberapa kali melihat buaya itu, tapi tidak tahu dari mana asalnya. Baru kali ini bisa ditangkap,” ujar Sahudi, Sabtu (22/05/2025).

    Setelah ditangkap, buaya tersebut langsung diserahkan kepada tim Pemadam Kebakaran (Damkar) Satpol PP Pacitan. Kepala Bidang Damkar Satpol PP Pacitan, Sugito, menyampaikan bahwa buaya tersebut akan dikirim ke penangkaran di Batu, Malang, untuk mendapatkan perawatan yang lebih aman.

    Sugito juga mengimbau warga agar tetap waspada. Pasalnya, berdasarkan laporan warga setempat, masih terdapat sekitar empat ekor buaya muara lain yang berukuran lebih besar dan diduga masih berkeliaran di sekitar Sungai Grindulu.

    “Kami mengimbau warga agar lebih berhati-hati, terutama saat beraktivitas di sekitar sungai. Jika menemukan buaya, segera laporkan ke pihak berwenang agar dapat ditangani dengan baik,” kata Sugito.

    Penangkapan buaya muara ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah setempat. Pihak berwenang terus memantau situasi di sekitar Sungai Grindulu untuk mencegah potensi bahaya yang ditimbulkan oleh keberadaan buaya-buaya tersebut. (end/kun)

  • Potret Kepala Daerah PDI-P “Stand By” di Magelang, Ada yang Sudah Berseragam Satpol PP

    Potret Kepala Daerah PDI-P “Stand By” di Magelang, Ada yang Sudah Berseragam Satpol PP

    Potret Kepala Daerah PDI-P “Stand By” di Magelang, Ada yang Sudah Berseragam Satpol PP
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Sejumlah kepala daerah dari kader PDI-Perjuangan telah berkumpul di sebuah kafe di
    Magelang
    , Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025) sore.
    Mereka berkumpul untuk bersiaga apabila sewaktu-waktu dapat mengikuti
    retreat kepala daerah
    yang digelar di Akademi Militer, Magelang.
    Suasana pertemuan para kepala daerah itu terekam dalam foto yang dibagikan oleh Bupati Tapanuli Tengah
    Masinton Pasaribu
    .
    Berdasarkan foto tersebut, para kepala daerah berbaris untuk berfoto bersama dengan tangan mengepal.
    Foto itu memperlihatkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama dengan Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Herry Heryawan yang berbaju batik.
    Sejumlah kepala daerah juga telah mengenakan seragam Satuan Polisi Pamong Praja, seragam yang dikenakan kepala daerah peserta retreat pada hari ini.
    Salah satu yang terlihat menggunakan seragam Satpol PP adalah Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo.
    Masinton mengatakan, pertemuan ini memberikan penjelasan agar seluruh kepala daerah yang berstatus kader
    PDI-P
    bersiaga di sekitar lokasi retreat.
    “Ya tadi kami berkumpul, ada berkisar lima puluhan lebih kepala daerah dari kader-kader PDI Perjuangan, nah tadi kami sudah disampaikan oleh informasi dari Mas Pram,” ujar Masinton, Sabtu.
    Masinton juga menegaskan, pada prinsipnya seluruh kader PDI-P yang menjadi kepala daerah terpilih siap mengikuti retreat kepala daerah, tetapi menunggu kepastian untuk dapat bergabung,
    “Prinsipnya bahwa kami harus siap mengikuti retret ini. Nah jadi prinsipnya kami siap mengikuti retret, dan waktunya kapan, insyaAllah dalam 1-2 hari ini nanti bisa bergabung,” kata dia.
    Masinton juga menjelaskan, PDI-P dalam sikap pemerintahan tetap menjalin hubungan baik antara pemerintah pusat dan daerah.
    Namun untuk sikap politik, Masinton menyebut PDI-P punya sikapnya sendiri dan para kader harus taat dengan keputusan tersebut.
    “Namun, hal yang berbeda adalah ketika dalam keputusan politik. Kami sebagai anggota organisasi partai politik, tentu kami ikut dengan garis politik partai kami. Jadi dalam aspek pemerintahan, kami semua kader PDI Perjuangan tunduk pada keputusan presiden,” imubuh dia.
    Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI-P
    Megawati Soekarnoputri
    menginstruksikan kepala daerah dari PDI-P untuk menunda mengikuti retreat di Akademi Militer yang dimulai pada Jumat (21/2/2025) kemarin.
    Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polresta Bogor Bareng Satpol PP-Dinsos Gelar Razia Premanisme, 36 Orang Diciduk

    Polresta Bogor Bareng Satpol PP-Dinsos Gelar Razia Premanisme, 36 Orang Diciduk

    Kota Bogor –

    Aparat gabungan melaksanakan razia premanisme di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Hasilnya, sebanyak 36 orang diamankan.

    Razia tersebut dilaksanakan oleh aparat gabungan dari jajaran Polresta Bogor Kota bersama dengan Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Bogor, pada Sabtu, 22 Februari 2025, dini hari tadi.

    “Upaya ini sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Kapolresta Bogor Kota Kombes Eko Prasetyo.

    Tes urin saat razia premanisme di wilayah Kota Bogor Foto: (dok istimewa)

    Petugas kepolisian bersama instansi terkait menyasar beberapa lokasi rawan. Dalam razia ini, petugas berhasil mengamankan sebanyak 36 orang yang diduga terlibat dalam kegiatan premanisme.

    “Mereka langsung dibawa ke Polresta Bogor Kota untuk dilakukan test urine dan proses lebih lanjut,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Eko mengatakan kegiatan razia ini merupakan bagian dari upaya Polresta Bogor Kota untuk mengurangi kejahatan dan menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Bogor.

    “Kami dari jajaran Polresta Bogor Kota berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Bogor,” pungkasnya.

    (mea/mea)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kepala Daerah Nggak Bisa Bekerja Sendiri

    Kepala Daerah Nggak Bisa Bekerja Sendiri

    loading…

    Mendagri Tito Karnavian resmi membuka Retreat Pembekalan Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025). Foto: SINDOnews/Raka Dwi Novianto

    MAGELANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi membuka Retreat Pembekalan Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).

    Forum tersebut dihadiri para kepala daerah meliputi gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia yang mengenakan seragam Satpol PP.

    Dalam sambutannya, Tito menekankan kegiatan retreat kepala daerah sangat penting lantaran menjadi momentum kepala daerah untuk saling mengenal. Dengan koordinasi tersebut, kepala daerah dapat mengimplementasikan program kerja secara sinkron dan sinergis.

    “Kepala daerah nggak bisa bekerja sendiri. Gubernur nggak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan bupati, wali kota. Bupati, wali kota nggak bisa bekerja tanpa dukungan dari gubernur. Antarbupati juga nggak bisa bekerja sendiri,” ujar Tito.

    Dia memuji sejumlah daerah yang telah memanfaatkan forum tersebut untuk melakukan pendekatan informal antarkepala daerah. Dia berharap kebersamaan yang terjalin dapat membantu kepala daerah untuk mengurangi sekat-sekat yang selama ini kerap terjadi.

    Pada retreat yang berlangsung hari ini akan ada sejumlah pemateri yang dihadirkan yakni Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily hingga Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Menurut dia, berbagai materi yang diberikan akan membantu daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    “Menurut pengamatan kami, ini akan bermanfaat bagi rekan-rekan untuk menapakkan langkah menuju kepemimpinan di tempat daerah masing-masing,” kata Tito.

    Dia menilai forum tersebut juga menjadi momentum kepala daerah untuk mengenal lebih dekat jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Pasalnya, menteri dijadwalkan akan memberikan materi terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing.

  • Hari Kedua Retret di Magelang: Bangun Diiringi Suara Terompet, Kepala Daerah Pakai Seragam Satpol PP – Halaman all

    Hari Kedua Retret di Magelang: Bangun Diiringi Suara Terompet, Kepala Daerah Pakai Seragam Satpol PP – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MAGELANG – Acara retret di Akademi Militer (Akmil) di Magelang memasuki hari kedua pada Sabtu (22/2/2025).

    Pihak panitia membangunkan 450 kepala daerah pada Sabtu pagi. Suara terompet mengiringi.

    “Kami bangun pagi dengan diiringi suara trompet,” kata Wali Kota Surakarta, Respati Achmad Ardianto, pada Sabtu (22/2/2025).

    Setelah bangun, mereka berganti pakaian dengan memakai seragam Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengaku tak menyangka bakal menggunakan seragam Satpol PP.

    “Baju ini mungkin saya nggak bakal pakai kalau tidak ada acara seperti ini. Seperti kemarin juga, baju komcad,” ujarnya.

    Retret Magelang 2025 ini diikuti oleh 450 kepala daerah dari seluruh wilayah di Indonesia.

    Pada hari kedua ini, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan Menteri Pertahanan dijadwalkan memberikan materi dalam agenda yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Berdasarkan jadwal resmi dari Sekretariat Retret Magelang 2025, kegiatan dimulai sejak pukul 04.30 WIB dengan ibadah dan olahraga pagi.

    Selanjutnya, peserta mengikuti apel pagi pada pukul 07.45 WIB di lapangan depan Ruang Sudirman sebelum memasuki sesi utama.

    Menteri Dalam Negeri dijadwalkan membuka acara pada pukul 08.10 WIB, diikuti dengan paparan Gubernur Lemhanas pada pukul 09.30 WIB.

    Setelah itu, Wakil Menteri Dalam Negeri akan memberikan pengarahan terkait rencana aksi bagi para peserta retret.

    Pada siang hingga malam hari, materi dari Lemhanas akan berlanjut dalam beberapa sesi.

    Selain itu, Menteri Pertahanan dijadwalkan memberikan paparan pada pukul 14.00 WIB.

    Rangkaian Retret Magelang 2025 akan berlangsung hingga malam hari, dengan sesi terakhir dijadwalkan selesai pukul 21.00 WIB sebelum peserta beristirahat.

     

     

  • Ratusan Tiang WiFi Tak Berizin di Nganjuk Ditempeli Stiker, Ancaman Penertiban Menanti Jika Bandel

    Ratusan Tiang WiFi Tak Berizin di Nganjuk Ditempeli Stiker, Ancaman Penertiban Menanti Jika Bandel

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Danendra Kusuma

    TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK – Sebanyak ratusan tiang WiFi yang terpasang di sejumlah ruas jalan di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, diketahui tidak berizin. 

    Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk pun bergerak melakukan tindakan. 

    Sejumlah tim dikerahkan untuk menempel stiker bertuliskan “tidak berizin” pada tiang WiFi yang dinilai tak mematuhi aturan tersebut didampingi Satpol PP setempat. 

    Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DPMPTSP Kabupaten Nganjuk, Wahyu Wijanarko mengatakan tindakan ini dilaksanakan lantaran tiang WiFi yang dipasang belum melalui proses izin. 

    Pemasangan tiang WiFi di jalan raya wewenang Pemkab itu juga melanggar Perbup Nomor 43 Tahun 2023.

    “Sebelumnya sudah kami imbau untuk mengurus izin namun mereka masih belum merespon. Akhirnya kita tempeli stiker tak berizin. Hal ini supaya mereka lekas mengurus izinnya,” katanya, Jumat (21/2/2025). 

    Wahyu melanjutkan, pelaku usaha atau penyelenggara yang diminta mengurus izin pemasangan tiang WiFi berjumlah sekira 32 di Kabupaten Nganjuk. 

    Saat ini, pihaknya sudah memasang stiker 100 tiang WiFi yang ada di ruas jalan di Kecamatan Nganjuk. 

    “Kami pesan lagi 200 stiker lagi untuk dilanjutkan penempelan. Sementara tindakan ini dilaksanakan di Kecamatan Nganjuk. Ke depannya, di seluruh Kabupaten Nganjuk. Kami perlu melakukan identifikasi terlebih dahulu,” terangnya. 

    Ia mengungkapkan, pemasangan tiang WiFi tak berizin tentunya merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, ada target retribusi dari pemasangan tiang WiFi. 

    “Target penerimaannya pertahun Rp 500 juta di 2024. Tapi, baru terserap Rp 80 juta, masih sangat kurang. Akan kita tingkatkan tindakan di lapangan agar target PAD meningkat di 2025,” ujarnya. 

    Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah (Perda) Satpol PP Kabupaten Nganjuk, Sujito menjelaskan usai ditempeli stiker, pihaknya memberi waktu sekitar sebulan kepada pemilik atau vendor untuk mengurus izin pemasangan tiang WiFi. 

    Mereka bisa mengurus perizinan secara daring melalui aplikasi milik DPMPTSP. 

    “Jika tetap bandel, kami ambil tindakan penertiban, yakni pemotongan atau pencabutan tiang,” urainya