Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Satpol PP

  • Banjir di Pondok Gede Permai dan Villa Jatirasa Bekasi Sudah Seatap Rumah – Halaman all

    Banjir di Pondok Gede Permai dan Villa Jatirasa Bekasi Sudah Seatap Rumah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BEKASI – Sejumlah kompleks perumahan dan pemukiman padat penduduk di Kota Bekasi kebanjiran parah akibat hujan deras yang terjadi terus-menerus sejak Senin malam hingga Selasa dinihari, 3-4 Maret 2025 serta luapan air sungai. 

    Pemukiman warga di sejumlah kompleks perumahan terendam hingga 2 dan 2,5 meter. Hal ini terlihat di kawasan pemukiman warga di perbatasan Pondok Gede Permai, Jatiasih dan Villa Nusa Indah 2, Selasa (4/3/2025). 

    Air mengalir sangat deras luapan dari Kali Cikeas yang debitnya melonjak tinggi sejak dari hulu sungai. Ketinggian air di Perumahan Villa Jatirasa di Jatiasih mencapai 2 Meter. Warga mengatakan, ketinggian air di perumahan ini sudah menyentuh atap rumah.

    Banjir juga merendam pemukiman warga di Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) Kota Bekasi. Ketinggian air di kompleks perumahan ini bahkan hingga setinggi lantai satu rumah tingkat warga atau lebih dari 2 meter.

    Sejumlah warga memutuskan mengungsi seperti terjadi di pemukiman Villa Nusa Indah 2. Ada juga yang memilih bertahan di dalam rumah pindah ke lantai 2 terutama warga yang rumahya tingkat, 2 lantai atau lebih.

    Wali Kota Bekasi Tri Adhianto tadi malam mendatangi pintu air Bekasi di kawasan Jalan Mayor Madmuin Hasibuan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

    “Malam ini untuk di sepanjang kali Bekasi tentu dampaknya mulai dari Jatirasa, Jatibening, IKIP, kemudian Pondok Gede Permai (PGP), Kemang Ivi, Depnaker, terus sampai ke bawah, yang sudah mulai terjadi adalah di Jalan Mawar, Gang Mawar dan juga di perbatasan di sebelah utara,” kata Tri saat ditemui awak media di lokasi, Selasa (4/3/2025).

    Tri menjelaskan, banjir di wilayahnya disebabkan sejumlah faktor ditambah kondisi air laut yang tengah pasang membuat memperlambat kecepatan air mengalir ke muara sungai.

    “Karena memang di samping hujan lokalnya cukup tinggi, kirimannya (air) juga besar, dan rasanya air laut juga sedang dalam kondisi pasang,” jelasnya.

    “Curah hujan di hulu kali Cibongas, termasuk kali Cileungsi dan kali Cikeas sedang tinggi, ini bisa berdampak ke Bekasi,” imbaunya.

    Tri menegaskan sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk persiapan evakuasi warga termasuk  menyiapkan tempat untuk evakuasi sementara hingga perbekalan logistik.

    “Baik Pemadam Kebakaran (Damkar), Satpol pp, sama satker (Satuan Kerja) yang ada di wilayah mulai standby untuk melakukan persiapan-persiapan evakuasi,” tegasnya.

    Sejumlah mobil pompa air juga diminta untuk disiagakan di sejumlah lokasi guna antisipasi banjir.

    Sejumlah upaya itu dinilainya perlu dilakukan mengingat intensitas hujan meningkat tidak hanya di Kabupaten Bogor saja, namun juga di Kota Bekasi.

    BANJIR BEKASI UTARA – Kampung Lebak Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dilanda banjir, Senin (3/3/2025) siang. Banjir terjadi akibat tingginya curah hujan, (Tribun Bekasi/Rendy Rutama)

    “Kalau hari ini belum bisa dilakukan pemompaan karena memang menunggu hujan selesai baru kita bisa lakukan pemompaan (untuk) membantu dan meringatkan warga sehingga cepat untuk (tangani) genangan yang ada,” ucapnya.

    Tri mengatakan, jika kondisi debit air imbas curah hujan dan kiriman pada saat ini serupa dengan saat siklus banjir lima tahunan.

    “Jadi kalau dilihat ini hampir kayak rutinitas lima tahunan, 2016, 2020, dan hari ini adalah 2025, jadi ritmenya lima tahunan,” kata dia.

     

     

     

  • DKI sepekan, Satpol PP siaga Ramadhan hingga omzet ayam gelonggongan

    DKI sepekan, Satpol PP siaga Ramadhan hingga omzet ayam gelonggongan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta di kanal Metro ANTARA pada sepekan kemarin masih layak untuk Anda simak hari ini mulai dari Satpol PP DKI antisipasi gangguan ketertiban saat Ramadhan dan Lebaran hingga Omzet penjualan ayam gelonggongan di Jaksel capai Rp10 juta/hari.

    Berikut rangkumannya:

    Transjakarta terapkan prosedur terbaru pelaporan barang tertinggal

    PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menerapkan prosedur terbaru dalam pelaporan barang penumpang yang tertinggal di seluruh layanan, mulai dari BRT (Bus Rapid Transit), non-BRT, hingga mikrotrans.

    Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu, merinci penumpang yang merasa barangnya tertinggal dapat membuat laporan melalui Omnichannel Transjakarta yaitu laman X (@pt_transjakarta), Facebook (PT. Transportasi Jakarta, Instagram (@infotije), Customer Care (1500102), dan Whatsapp (0818 0450 0102).

    Baca selengkapnya di sini.

    Satpol PP DKI antisipasi gangguan ketertiban saat Ramadhan dan Lebaran

    Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menjalin sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk melakukan pengawasan dalam upaya mengantisipasi terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah selama Ramadhan dan Lebaran.

    Beberapa hal utama yang menjadi perhatian antara lain pengawasan terhadap keberadaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti pengemis, manusia gerobak, manusia karung yang biasa marak memanfaatkan situasi Ramadhan.

    Baca selengkapnya di sini.

    DKI tegaskan “lay bay” dibangun untuk kurangi kemacetan

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan tempat berhenti sementara (lay bay) di Stasiun MRT Lebak Bulus dibangun untuk mengurangi kemacetan.

    “Untuk mengatur alur menurunkan (drop off) penumpang, fasilitas ‘lay bay’ dibuat agar tidak terjadi penumpukan penumpang yang berpotensi menyebabkan kemacetan,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini.

    441.675 tiket kereta api Lebaran terjual

    Sebanyak 441.675 tiket kereta api jarak jauh untuk perjalanan mudik di bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah hingga Lebaran 2025 telah terjual.

    “Hingga saat ini, sebanyak 441.675 tiket telah terjual, dengan tingkat okupansi mencapai 45 persen,” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini.

    Omzet penjualan ayam gelonggongan di Jaksel capai Rp10 juta/hari

    Polres Metro Jakarta Selatan menyebutkan omzet penjualan ayam gelonggongan yang diterima oleh pelaku berinisial SY saat melakukan aksinya di Pasar Kebayoran Lama, mencapai 10 juta per hari.

    “Omzet variatif, namun untuk pemotongan yang bisa dilakukan oleh saudara SY dalam satu hari bisa sampai 100 sampai 200 ekor ayam potong yang dijual mulai harga Rp30 ribu sampai Rp50 ribu,” kata Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Bima Sakti kepada wartawan di Pasar Kebayoran Lama Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Satpol PP DKI antisipasi gangguan ketertiban saat Ramadan dan Lebaran

    Satpol PP DKI antisipasi gangguan ketertiban saat Ramadan dan Lebaran

    Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menjangkau 659 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam Operasi Bina Tertib Praja selama 1-9 Agustus 2024. ANTARA/HO-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/pri.

    Satpol PP DKI antisipasi gangguan ketertiban saat Ramadan dan Lebaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 02 Maret 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menjalin sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk melakukan pengawasan dalam upaya mengantisipasi terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah selama Ramadan.

    Beberapa hal utama yang menjadi perhatian antara lain pengawasan terhadap keberadaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti pengemis, manusia gerobak, manusia karung yang biasa marak memanfaatkan situasi Ramadan.

    “Kemudian mencegah aktivitas konvoi saat menjelang buka puasa, setelah tarawih, ataupun menjelang sahur yang berpotensi menimbulkan gesekan atau tawuran,” kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

    Kemudian, Satpol PP juga melakukan pengawasan operasional usaha hiburan dan pariwisata selama Bulan Ramadan yang diatur berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 18 tahun 2018 tentang Penyelenggara Usaha Pariwisata dan sesuai Surat Pengumuman Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta nomor e-0001 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Pada Bulan Suci Ramadan Dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1446 H / 2025 M.

    Satriadi mengimbau kepada Pelaku Usaha Tempat Hiburan Malam dan Usaha Pariwisata untuk  secara sadar dan bertanggung jawab mengikuti aturan yang ditetapkan dan menghormati masyarakat lain yang sedang menjalankan ibadah.

    Selain itu, dia juga mengimbau kepada masyarakat hendaknya menyisihkan sebagian rezekinya untuk menyalurkannya melalui Lembaga Sosial yang resmi ataupun langsung di masjid atau mushalla.

    “Terkait dengan warga yang berniat membuka usaha dengan menjual takjil atau menu berbuka puasa juga diimbau untuk tetap tertib berdagang tanpa menimbulkan gangguan pada masyarakat lain pengguna fasilitas umum seperti kemacetan lalu lintas,” kata Satriadi.

    Satriadi berharap warga masyarakat juga saling menghormati dan menahan diri tidak melakukan aktifitas-aktifitas yang dapat mengganggu kekhusyukan pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan.

    Sumber : Antara

  • Satpol PP DKI antisipasi gangguan ketertiban saat Ramadhan dan Lebaran

    Satpol PP DKI antisipasi gangguan ketertiban saat Ramadhan dan Lebaran

    mencegah aktivitas konvoi saat menjelang buka puasa, setelah tarawih, ataupun menjelang sahur yang berpotensi menimbulkan gesekan atau tawuran

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menjalin sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk melakukan pengawasan dalam upaya mengantisipasi terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah selama Ramadhan dan Lebaran.

    Beberapa hal utama yang menjadi perhatian antara lain pengawasan terhadap keberadaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti pengemis, manusia gerobak, manusia karung yang biasa marak memanfaatkan situasi Ramadhan.

    “Kemudian mencegah aktivitas konvoi saat menjelang buka puasa, setelah tarawih, ataupun menjelang sahur yang berpotensi menimbulkan gesekan atau tawuran,” kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

    Kemudian, Satpol PP juga melakukan pengawasan operasional usaha hiburan dan pariwisata selama Bulan Ramadhan yang diatur berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 18 tahun 2018 tentang Penyelenggara Usaha Pariwisata dan sesuai Surat Pengumuman Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta nomor e-0001 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Pada Bulan Suci Ramadan Dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1446 H / 2025 M.

    Satriadi mengimbau kepada Pelaku Usaha Tempat Hiburan Malam dan Usaha Pariwisata untuk secara sadar dan bertanggung jawab mengikuti aturan yang ditetapkan dan menghormati masyarakat lain yang sedang menjalankan ibadah.

    Selain itu, dia juga mengimbau kepada masyarakat hendaknya menyisihkan sebagian rezekinya untuk menyalurkannya melalui Lembaga Sosial yang resmi ataupun langsung di masjid atau mushalla.

    “Terkait dengan warga yang berniat membuka usaha dengan menjual takjil atau menu berbuka puasa juga diimbau untuk tetap tertib berdagang tanpa menimbulkan gangguan pada masyarakat lain pengguna fasilitas umum seperti kemacetan lalu lintas,” kata Satriadi.

    Satriadi berharap warga masyarakat juga saling menghormati dan menahan diri tidak melakukan aktifitas-aktifitas yang dapat mengganggu kekhusyukan pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendagri pastikan kesiapsiagaan trantibumlinmas selama Ramadhan

    Kemendagri pastikan kesiapsiagaan trantibumlinmas selama Ramadhan

    Kemendagri telah mengadakan Apel Kesiapsiagaan Nasional Damkarmat, Satpol PP, dan Satlinmas 2025 di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur (1/3)

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan kesiapsiagaan nasional kekuatan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat (trantibumlinmas) selama Ramadhan 1446 H.

    Kemendagri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, memastikan kesiapsiagaan tersebut melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 400.6.1/749/SJ tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Arus Mudik Lebaran 2025.

    “Melalui SE ini, peranan Satdamkarmat (Satuan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan), Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Redkar (Relawan Pemadam Kebakaran), dan Satlinmas (Satuan Pelindungan Masyarakat) sangat penting dalam kelancaran arus mudik,” kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali.

    Selain itu, Safrizal mengatakan bahwa unsur trantibumlinmas tersebut dapat berperan untuk mendeteksi dan mengantisipasi persoalan-persoalan di lapangan, serta mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum dalam bulan suci Ramadhan maupun peringatan Idul Fitri mendatang.

    Ia mengatakan bahwa peran tersebut akan mengoptimalkan sumber daya manusia di Satdamkarmat yang berjumlah 50.416 anggota, 122.610 anggota Satpol PP, 53.835 anggota Redkar, dan 1.253.758 anggota Satlinmas, untuk memenuhi pelayanan publik.

    Sementara itu, Kemendagri telah mengadakan Apel Kesiapsiagaan Nasional Damkarmat, Satpol PP, dan Satlinmas 2025 di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur (1/3).

    “Apel Kesiapsiagaan Nasional ini digelar dalam rangka menyinergikan seluruh kekuatan trantibumlinmas, yakni Satpol PP dan Satdamkarmat yang dibantu Satlinmas dan Redkar dalam memasuki bulan suci Ramadhan, dan menyongsong mudik lebaran 2025, sekaligus menjadi ajang bagi meningkatkan kompetensi jajaran,” kata Safrizal di Bontang, Kaltim (1/3).

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cegah Gangguan Kamtibmas, Pemkot Tangerang Gelar Patroli Gabungan Selama Ramadan – Page 3

    Cegah Gangguan Kamtibmas, Pemkot Tangerang Gelar Patroli Gabungan Selama Ramadan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang telah menyiapkan petugas untuk melakukan patroli kewilayahan guna mencegah aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban selama bulan Ramadan, seperti perang sarung dan “sahur on the road.”

    Kepala Satpol PP Kota Tangerang, Irman Pujahendra, menyatakan bahwa patroli akan dilakukan bersama kepolisian dan TNI dengan menyisir lokasi-lokasi yang dianggap rawan.

    “Kami berkomitmen penuh menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban selama bulan puasa nanti dengan mendukung pelaksanaan patroli gabungan yang biasanya diadakan untuk mengamankan keadaan sekitar dari gangguan berbagai aktivitas yang meresahkan,” kata Irman dalam keterangannya, dikutip dari Antara, Minggu (2/3/2025).

    Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, menambahkan bahwa pendekatan persuasif akan dikedepankan untuk mencegah aktivitas yang meresahkan.

    Namun, Polres Metro Tangerang Kota juga akan mengambil tindakan tegas sesuai konsekuensi hukum bagi individu yang sengaja melanggar imbauan kamtibmas selama bulan suci Ramadan.

    “Kami mendorong masyarakat untuk mengisi bulan Ramadan dengan berbagai kegiatan yang positif dan produktif, seperti memperbanyak kegiatan ibadah, bertadarus, maupun beriktikaf di masjid-masjid,” katanya.

     

  • Tempat Hiburan Malam dan Karaoke di Blora Dilarang Beroperasi Selama Ramadan

    Tempat Hiburan Malam dan Karaoke di Blora Dilarang Beroperasi Selama Ramadan

    TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Blora mengimbau para pengusaha hiburan malam dan kafe karaoke untuk tidak nekat buka selama bulan Ramadan.

    Kabid Pariwisata Dinporabudpar Blora, Yeti Romdonah, menegaskan larangan itu telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora No 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

    “Pada pasal 44 ayat 4, itu menyebutkan bahwa usaha karaoke atau hiburan malam dilarang beroperasi pada bulan Ramadan dan hari besar keagamaan lainnya,” katanya, kepada Tribunjateng, Sabtu (1/3/2025).

    Oleh karena itu, Yeti meminta kepada para pengusaha hiburan malam dan kafe karaoke untuk sementara selama bulan Ramadan ini tidak beroperasi terlebih dahulu.

    “Baru boleh buka nanti mulai tanggal 2 April 2025, Ramadan selesai itu baru boleh buka,” tegasnya.

    Menurut Yeti, surat imbauan terkait larangan buka untuk usaha hiburan malam dan kafe karaoke selama Ramadan, sudah dikirimkan ke masing-masing pemilik usaha.

    “Suratnya sudah kami kirimkan ke para pengusaha hiburan malam dan kafe karaoke. Kami juga menyampaikan ke seluruh camat se Kabupaten Blora, khususnya yang wilayahnya ada tempat usaha karaoke, sudah kami berikan surat tembusan juga, kemarin kami juga dibantu dari Satpol PP di masing-masing kecamatan membantu mengirimkan surat imbauan itu ke pengusaha hiburan malam dan kafe karaoke,” jelasnya.

    Menurut Yeti, pengusaha hiburan malam dan kafe karaoke juga sudah menerima adanya aturan yang telah ditetapkan tersebut.

    “Saya sudah menyampaikan ke para pengusaha selaku mereka yang bertanggung jawab terhadap karyawan dan karyawatinya, mereka sudah sepakat untuk melaksanakan surat edaran kami, untuk tidak buka selama bulan Ramadan dan hari besar keagamaan lainnya,” terangnya.

    Pihaknya juga akan melakukan monitoring untuk memastikan tidak ada yang nekat buka selama Ramadan.

    Terkait penindakan, Dinporabudpar Blora juga bekerjasama dengan Satpol PP Blora.

    “Ada monitoring, kami juga pesan kepada pengusaha karaoke, untuk berhati-hati apalagi ini era media sosial, pokoknya kalau nanti mereka melanggar ya nanti akan ada penindakan dari Satpol PP, selaku pelaksana daerah yang mempunyai kewenangan penindakan kan itu Satpol PP,” paparnya.(Iqs)

  • Komisi VII DPR sebut Ramadhan bulan pengembangan UMKM dan ekraf

    Komisi VII DPR sebut Ramadhan bulan pengembangan UMKM dan ekraf

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Saleh Partaonan Daulay menyebutkan Ramadhan merupakan bulan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif (ekraf).

    Pasalnya pada bulan Ramadhan, kata dia, pebisnis UMKM dan ekraf meningkatkan produktivitas, baik dari segi kualitas dan kuantitas, hingga mengupayakan lahirnya berbagai produk baru yang lebih bagus dan kreatif.

    “Para pebisnis UMKM dan ekraf selalu mengandalkan bulan Ramadhan. Di bulan ini, mereka selalu berharap dapat keuntungan lebih dibandingkan dengan bulan lainnya, sejalan dengan meningkatnya minat dan keinginan belanja masyarakat,” ujar Saleh dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Dalam konteks tersebut, ia menilai sudah sewajarnya Pemerintah membantu pebisnis UMKM dan ekraf dalam menjual produknya, salah satunya dengan cara membuka pasar bagi UMKM dan ekraf.

    Untuk itu, ketua komisi yang membidangi UMKM dan ekraf tersebut berharap pemerintah di seluruh level kepemimpinan dapat mendirikan bazar di tempat strategis di masing-masing kota.

    Dengan adanya berbagai bazar yang diselenggarakan, Saleh berpendapat masyarakat akan turut senang dan bisa dengan mudah datang ke tempat itu untuk belanja sekaligus ngabuburit.

    Implikasinya, lanjut dia, kompetisi dagang yang sehat akan berkembang. Uang akan beredar di masyarakat, sehingga perekonomian di daerah bisa membaik.

    “Kalau ada bazar itu kan bagus, di sana dijual berbagai kebutuhan. Tentu lebih khusus produk keperluan Ramadhan, katakanlah misalnya seperti makanan, minuman, pakaian, kain, alat shalat, kurma, mainan, oleh-oleh Ramadhan, serta berbagai produk lainnya,” ungkapnya.

    Apabila seluruh kabupaten atau kota memiliki tempat bazar dan pasar murah seperti itu, dirinya memastikan berbagai tempat tersebut akan diminati dan senangi.

    Maka dari itu yang terpenting, menurutnya, Pemerintah harus rela memfasilitasi. Para Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat keamanan pun bisa diminta berpartisipasi untuk menjaga keamanan di berbagai tempat tersebut.

    “Kalau tidak difasilitasi, tetap saja mereka berjualan. Tetapi kadang kurang rapi dan kurang tertib karena sering sekali di pinggir jalan dan pertokoan, sehingga menimbulkan kemacetan yang sangat mengganggu,” tutur Saleh menambahkan.

    Komisi VII DPR RI membidangi perindustrian, ekonomi kreatif, UMKM, pariwisata dan sarana publikasi.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Miliki 15 Tempat Karaoke, Satpol PP Blitar akan Rutin Lakukan Razia

    Miliki 15 Tempat Karaoke, Satpol PP Blitar akan Rutin Lakukan Razia

    Blitar (beritajatim.com) – Bupati Blitar telah mengeluarkan aturan bahwa selama bulan Ramadhan ini seluruh tempat karaoke di Bumi Penataran harus tutup. Menindaklanjuti aturan tersebut, Satpol PP Kabupaten Blitar akan rutin melakukan razia ke semua tempat karaoke tersebut.

    Total Kabupaten Blitar memiliki 15 tempat karaoke. Belasan tempat karaoke tersebut mayoritas berada di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Kelimabelas tempat karaoke itu pun diminta mematuhi aturan soal penutupan selama bulan Ramadhan 2025 ini.

    “Razia pasti kita lakukan, nanti razia akan kita jadwalkan, ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tempat karaoke itu mematuhi aturan yang berlaku,” ucap Plt. Kepala Satpol PP Kabupaten Blitar, Agus Santosa, Sabtu (01/03/2025).

    Satpol PP Kabupaten Blitar pun akan menindak tegas tempat karaoke yang nekat buka di bulan Ramadhan ini. Penutupan paksa pun akan dilakukan jika menemukan tempat karaoke yang buka di bulan suci ini.

    “Untuk sanksi lain tentu akan mengikuti aturan yang berlaku,” tegasnya.

    Disinggung soal sanksi pencabutan izin, Satpol PP Kabupaten Blitar pun tidak mau berspekulasi lebih jauh. Pihaknya akan berpatokan pada aturan dan undang-undang berlaku dalam penegakan aturan tersebut.

    “Tentu yang pertama kita lakukan adalah melakukan penutupan jika menemukan adanya tempat karaoke yang masih beroperasi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Bupati Blitar telah mengeluarkan surat edaran nomor B/180.07/01/409.1.3/2025 tentang pelaksanaan rangkaian kegiatan ibadah bulan suci Ramadhan dan perayaan Idulfitri 1446 H/2025. Dalam surat edaran tersebut, Rijanto menegaskan bahwa seluruh tempat karaoke yang berada di Kabupaten Blitar dilarang untuk beroperasi.

    “Selama bulan suci Ramadhan 1446 H/2025 M khusus rumah karaoke dan hiburan malam lainnya tutup total dengan menaati segala ketentuan yang telah diterapkan dan bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tulis Rijanto, dalam surat edaran tersebut. (owi/ian)

  • Rawan Kecelakaan, Separator Jalan Margonda Raya Depok Dibongkar Megapolitan 28 Februari 2025

    Rawan Kecelakaan, Separator Jalan Margonda Raya Depok Dibongkar Megapolitan 28 Februari 2025

    Rawan Kecelakaan, Separator Jalan Margonda Raya Depok Dibongkar
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Dinas PUPR Depok membongkar separator jalan di
    Jalan Margonda Raya
    , Kota Depok, Jumat (28/2/2025).
    Sebab, beberapa kali terjadi kecelakaan di separator tersebut.
    Langkah ini merupakan hasil koordinasi Satuan lalu Lintas Polres Metro Depok, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah beberapa waktu lalu.
    “Memang ini (solusi) dari hasil analisa Dishub dan Satlantas bahwa sering terjadi kecelakaan di titik lokasi ini,” kata Kepala Dinas PUPR Depok Citra Indah Yulianty kepada wartawan, Jumat.
    Ia menerangkan, panjang separator yang dibongkar hingga mencapai satu kilometer itu juga mengakibatkan banyak pengendara naik ke atasnya karena tak terlihat.
    “Sering terjadi kecelakaan di sini, kendaraan sering naik ke separator daerah sini. Maka kita bongkar supaya buat nyaman pengendara yang lewat, baik kendaraan roda motor dan roda empat,” ujar Citra.
    Rencananya, pembongkaran separator di ruas Jalan Margonda Raya akan terus dilakukan sembari menunggu perizinan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
    “Tapi memang kita tidak semuanya dibongkar, hanya ruas ini saja dulu. Karena memang kita sedang berproses untuk izinnya ke BPTJ,” imbuh dia.
    Selain BPTJ, Pemkot Depok juga tengah berkoordinasi untuk pembongkaran separator tahap berikutnya dengan pihak Balai Jalan di bawah naungan Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.