Kementrian Lembaga: Satpol PP

  • Ramai-ramai Mengecam Razia Warung di Garut saat Puasa

    Ramai-ramai Mengecam Razia Warung di Garut saat Puasa

    Jakarta

    Ramai soal aksi sekelompok orang merazia warung di Garut, Jawa Barat (Jabar), saat bulan Ramadan. Aksi tersebut menuai kecaman hingga polisi memeriksa organisasi masyarakat (ormas) tersebut.

    Razia warung tersebut menjadi sorotan karena adanya aksi menggebrak meja hingga menuang minuman orang yang tidak berpuasa sembarangan. Aksi razia atau sweeping itu terjadi pada Rabu (5/3/2025).

    Dalam video yang beredar, tampak seorang pria berpeci menghampiri seorang yang duduk di warung. Terdengar obrolan dalam bahasa Sunda yang menanyakan tentang agama pria yang sedang duduk dan ngopi tersebut. Tiba-tiba pria berpeci langsung mengambil gelas kopi dan membuang isinya.

    Di bagian warung lainnya ada pria lain yang menggebrak meja dan berteriak karena menuding orang-orang di warung itu tidak menghargai orang berpuasa. Ada juga pria lain yang melemparkan gelas hingga terdengar suara pecah. Video itu kemudian beralih ke luar warung yang menampakkan adanya sosok pria berpakaian dinas Satpol PP.

    Satpol PP Garut Buka Suara

    Kepala Satpol PP Garut, Basuki Eko pun angkat bicara. Dia mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu (5/3), saat personelnya sedang mensosialisasikan Maklumat Ramadan terkait jam operasional warung makan di saat bulan puasa. Di tengah jalan, anggota Satpol PP itu berpapasan dengan gerombolan orang-orang yang tampak dalam video viral itu.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    “Kejadian ini terjadi saat kami melakukan patroli untuk mensosialisasikan Maklumat Ramadan. Kebetulan di jalan kami berpapasan dengan massa, kemudian diikuti oleh anggota,” ucap Eko, seperti dilansir detikJabar, Sabtu (8/3/2025).

    “Jadi, tidak benar jika anggota kami ikut serta melakukan aksi. Anggota datang ke sana untuk melerai apa yang terjadi. Hanya saja, karena mereka bergerak menggunakan mobil sedangkan massa menggunakan motor, jadi tiba lebih lambat di TKP,” katanya.

    Isi Maklumat Ramadan Forkopimda-MUI

    Maklumat Ramadan yang dimaksud adalah yang dikeluarkan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut pada 1 Maret 2025, dan ditandatangani oleh Bupati Garut A Syakur Amin, Wabup Garut Putri Karlina, Ketua DPRD Garut Aris Munandar, beserta aparat penegak hukum.

    Berikut isinya:

    1. Larangan menyalakan petasan yang dapat mengganggu ketenangan ibadah.
    2. Pembatasan konvoi dan balapan liar, khususnya Sahur On The Road (OTR) menggunakan kendaraan R4 dan R2 yang tidak sesuai spesifikasi.
    3. Pelarangan praktik penyakit masyarakat, seperti premanisme, prostitusi, penjualan minuman keras, perjudian, serta peredaran dan konsumsi narkotika.
    4. Penutupan tempat hiburan malam selama bulan Ramadan.
    5. Larangan penjualan produk kontrasepsi secara bebas di toko dan warung.
    6. Pembatasan operasional restoran atau warung nasi yang wajib menutup tempat makan mereka pada siang hari, kecuali untuk layanan take away mulai pukul 16.00 WIB.
    Masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan, terutama kebakaran dan pencurian selama Ramadan. Selain itu, pihak berwenang akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran sesuai hukum yang berlaku. Dengan adanya maklumat ini, Forkopimda dan MUI berharap masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih khusyuk, aman, dan tertib.

    Bupati Garut Menyesalkan

    Bupati Garut Abdusy Syakur Amin angkat bicara terkait aksi sweeping atau razia warung itu. Dia turut menyesalkan aksi anarkis yang dilakukan sekelompok orang tersebut.

    “Tentunya saya sangat menyesalkan kejadian ini. Memang informasinya anarkis, tapi tidak sampai menimbulkan korban,” kata Syakur dilansir detikJabar, Minggu (9/3/2025).

    Syakur meminta masyarakat saling menghargai. Dia juga meminta masyarakat tidak main hakim sendiri dan melapor ke petugas.

    Lebih lanjut, Syakur mengatakan perwakilan massa yang melakukan razia tersebut sudah dimintai keterangan. Pihaknya meminta mereka menyampaikan permintaan maaf terkait aksi yang dilakukan.

    Pihak kepolisian pun memeriksa sejumlah saksi terkait aksi razia warung. Dilansir detikJabar, Kapolres Garut AKBP M Fajar Gemilang menyebut pihaknya tengah mendalami aksi tersebut. “Diproses,” kata Fajar saat dikonfirmasi, Minggu, (9/3/2025).

    Fajar mengatakan pihaknya telah memanggil beberapa pihak yang diduga terlibat dalam aksi tersebut. Di antaranya pihak ormas serta Satpol PP. Meski begitu, Fajar belum merinci ada atau tidaknya unsur pidana dalam kejadian tersebut, namun dia memastikan kasusnya tetap ditangani.

    PBNU: Kurang Toleran

    Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai tindakan itu tidak menunjukkan sikap toleransi di tengah masyarakat Indonesia yang beragam.

    “Ya menyayangkan, saya kalau sampai ada yang melakukan razia sendiri ya menyayangkan. Itu tidak elok, kurang toleran, dan kita hidup di Indonesia,” kata Gus Ipul saat dihubungi detikcom, Minggu (9/3/2025).

    Gus Ipul mengatakan masyarakat tidak boleh melakukan aksi sendiri dalam menindak warung yang buka saat bulan Ramadan. Jika ada pelanggaran aturan, lanjut Gus Ipul, maka yang berhak melakukan teguran atau penindakan adalah aparat pemerintah.

    “Nah kalau ada pelanggaran, ada aturannya. Nanti yang menegur itu pemerintah yang punya wewenang, tidak boleh setiap orang merazia,” katanya.

    Gus Ipul juga meminta umat muslim bertindak toleran terhadap orang yang tidak puasa. Dia mengingatkan yang tidak berpuasa tidak hanya nonmuslim, tetapi juga umat muslim yang sedang berhalangan.

    “Kan (warung) buka itu kan banyak orang yang nggak puasa juga, orang Islam yang nggak puasa kan ada. Misalnya ibu-ibu lagi haid, kan nggak puasa juga, harus dilayani juga, ada yang musafir. Jadi memang ada yang membutuhkan layanan warung di siang hari saat puasa,” jelasnya.

    Gus Ipul menambahkan, warung dan tempat makan tidak harus tutup saat puasa Ramadan. Namun dia mengimbau kepada semua pihak untuk saling menghormati.

    Muhammadiyah Menyesalkan

    Muhammadiyah menyayangkan peristiwa razia warung makan yang dibuka saat puasa berujung keributan dan perusakan. Menurutnya, menasihati tak perlu dengan cara kekerasan.

    “Kalau memang benar kejadian tersebut, perlu disesalkan, karena memberi nasihat tidak perlu dengan kekerasan, itulah ujian puasa untuk menahan amarah,” ujar Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad, Sabtu (8/3/2025).

    Menurutnya, warung, yang dibuka siang hari, menyediakan makan bagi orang yang tak berpuasa.

    “Orang membuka warung makan siang hari ialah untuk menyediakan makan bagi orang yang tidak berpuasa, apakah itu non-muslim atau para musafir, atau orang sakit, termasuk ibu yang sedang berhalangan berpuasa,” ujarnya.

    Selain itu, pemilik warung tak mengumbar-umbang aktivitas di dalam warung. Mereka pun diminta tak mengganggu orang yang puasa.

    “Dan dari pihak warung juga jangan demonstratif secara terbuka mempertontonkan orang yang lagi makan tertentu akan mengganggu orang yang berpuasa,” katanya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Berangkat Mengemis Naik Motor, Pasutri Bisa Hasilkan Rp 6 Juta Sebulan, Dapat Bansos dan Bantuan PIP

    Berangkat Mengemis Naik Motor, Pasutri Bisa Hasilkan Rp 6 Juta Sebulan, Dapat Bansos dan Bantuan PIP

    TRIBUNJATIM.COM – Pasangan suami istri atau pasutri asal Kabupaten Madiun, Jawa Timur menjadi pengemis dengan penghasilan hingga Rp 6 juta sebulan.

    Baru-baru ini, sang istri yang berinisial WN diamankan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Ponorogo.

    WN diamankan karena ketahuan membawa anaknya yang berusia 2,5 tahun untuk mengemis di perempatan pabrik es Ponorogo, Jawa Timur.

    Rupanya sang suami juga melakukan pekerjaan serupa.

    Kepala Dinsos P3A Ponorogo, Supriyadi, menyatakan bahwa operasi gelandangan dan pengemis dilakukan sebagai respons terhadap keluhan masyarakat yang semakin resah dengan meningkatnya jumlah pengemis, terutama menjelang Bulan Ramadhan.

    “Pengemis ibu-ibu bawa anak 2,5 tahun kita amankan di perempatan pabrik es. Laporan masyarakat jumlah pengemis semakin banyak,” ujarnya melalui pesan singkat pada Sabtu (8/3/2025), melansir dari Kompas.com.

    Supriyadi menambahkan bahwa WN mulai mengemis sejak pukul 10:00 WIB dan saat diamankan pada pukul 13:00 WIB, ia mengaku sudah mengumpulkan penghasilan sebesar Rp 160.000.

    “Dari pengakuannya, dari mengemis sehari dia bisa mendapatkan Rp 200.000. Saat diamankan tadi dia mengaku mendapat Rp 160.000,” imbuhnya.

    WN mengungkapkan bahwa ia selalu membawa anaknya saat mengemis untuk menarik empati dari para pengguna jalan.

    Ia juga menyatakan bahwa suaminya juga berprofesi sebagai pengemis, tetapi di lokasi yang berbeda.

    Meskipun telah diamankan, WN mengaku tidak akan berhenti mengemis karena dalam sebulan ia bisa meraup penghasilan hingga Rp 6 juta.

    “Dari data, WN merupakan penerima manfaat bantuan dari pemerintah. Anaknya juga mendapatkan bantuan PIP dan bansos lainnya. Sebulan dia bisa mendapat penghasilan hingga Rp 6 juta, demikian juga suaminya yang juga mengemis. Suaminya juga pernah kami tertibkan. Tetapi kalau ditanya apa mau mengemis lagi? Jawabannya iya, karena penghasilannya banyak,” jelas Supriyadi.

    Supriyadi mengungkapkan bahwa WN telah menerima pembinaan sebelumnya, namun setelah dikembalikan ke keluarganya, ia kembali mengemis.

    Untuk berangkat dari Kota Madiun, WN dan suaminya menggunakan sepeda motor.

    Bahkan, anaknya yang lebih besar juga memiliki sepeda motor yang didapat dari hasil mengemis.

    “Berpindah tempat begitu, kalau di sini ada operasi penertiban, mereka pindah ke kota lain. WN itu ke Ponorogo menggunakan sepeda motor, suaminya juga menggunakan sepeda motor. Bahkan anaknya yang besar juga punya sepeda motor,” jelasnya.

    Supriyadi mengimbau kepada masyarakat untuk lebih bijaksana dalam memberikan uang kepada pengemis yang beroperasi di Ponorogo.

    Ia mengajak masyarakat untuk lebih mengutamakan memberikan sedekah kepada lembaga yang memiliki legalitas jelas daripada kepada para pengemis.

    Sebelumnya, seorang pengemis ketahuan bawa uang Rp 40 juta saat didicuk Satpol PP Kota Kediri.

    Pengemis itu berusia 70 tahun dan berinisial AR.

    Ia diciduk Satpol PP saat berada di Simpang Empat Jalan Kawi, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

    AR diamankan akrena aduan dari masyarakat yang merasa resah dengan cara agresifnya dalam meminta uang.  

    Kabid Trantib Satpol PP Kota Kediri, Agus Dwiratmoko, mengungkapkan bahwa AR sering menggebrak kendaraan yang berhenti di lampu merah untuk meminta uang.

    Aksi tersebut membuat pengguna jalan merasa terganggu dan tidak nyaman.  

    “Jadi, kemarin itu kan ada pengaduan masyarakat bahwa di perempatan Jalan Kawi ada yang minta-minta sifatnya maksa, gebrak mobil gebrak motor, akhirnya kita tindaklanjuti dan pagi tadi baru ketemu yang bersangkutan terus kita amankan ke Mako Satpol PP untuk didata dan dibina,” ujar Agus Dwiratmoko, Kamis (13/2/2025). 

    Saat diamankan, AR membawa dua tas tanggung yang ternyata berisi uang dalam jumlah besar.

    Selain pecahan kecil Rp2 ribu, di dalam tasnya juga ditemukan beberapa gulungan uang pecahan Rp100 ribu.

    AR mengaku bahwa total uang yang dimilikinya mencapai sekitar Rp30-40 juta.  

    “Dia ini membawa dua tas tanggung, setelah kita tanya, dengan kesadaran dia memperlihatkan isinya ternyata isinya duit receh dan sudah dibendeli (Rp100 ribuan) itu. Menurut yang bersangkutan sekitar Rp30-40 juta,” terang Agus.  

    Berdasarkan pengakuannya, AR beroperasi mulai pagi hingga malam hari.

    Dalam waktu 2-3 jam, ia bisa mendapatkan sekitar Rp150 ribu dari hasil mengemis.

    Meski memiliki banyak uang, AR tetap memilih hidup sebagai pengemis dan enggan meninggalkan kebiasaannya.  

    AR mengaku selalu membawa semua uangnya ke mana-mana karena takut dicuri orang.

    Selain itu, ia juga diketahui tidak memiliki istri maupun anak.

    Saat ini, ia tinggal bersama saudara-saudaranya di rumahnya di Kecamatan Mojoroto.  

    “Dia pagi sampai malam. Kemana-mana duit dibawa takut diambil orang katanya. AR ini tidak punya istri dan anak. Dia tinggal di rumah bersama saudara-saudaranya. Sekarang kita sudah kembalikan dan kita minta untuk tidak mengemis lagi,” terang Agus.  

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Dedi Mulyadi Kini Minta Satu Hal ke Warga Jakarta, Nangis Melihat Gunung Dibelah Hutannya: Sakral

    Dedi Mulyadi Kini Minta Satu Hal ke Warga Jakarta, Nangis Melihat Gunung Dibelah Hutannya: Sakral

    TRIBUNJATIM.COM –  Alasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menangis melihat kondisi wilayah Puncak.

    Dedi Mulyadi melihat hutan di wilayah tersebut dibabat demi pembangunan ekowisata.

    Bahkan, Dedi Mulyadi merasa jika martabatnya sedang direndahkan.

    Hal tersebut karena, Dedi Mulyadi sosok yang menghormati gunung.

    “Saya ini termasuk orang yang begitu menghormati gunung. Ketika orang seenaknya demi kepentingan komersial membelah hutannya hanya untuk kesenangan-kesenangan dan duit, saya nangis. Kenapa? bagi saya sebagai orang Sunda, saya merasa martabat saya direndahkan,” ujar Dedi Mulyadi di Bekasi, Jawa barat, Jumat (7/3/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Baginya, gunung adalah sesuatu yang sakral.

    Maka dari itu harus dihormati dan tidak boleh dirusak.

    “Gunung itu sesuatu yang dihormati, karena dia adalah sumber dari kehidupan. Dari gunung itu lahirlah air, dari mata air lahirlah kehidupan, ada danau, ada sawah. Kemudian itu lahir jadi kehidupan manusia,” kata Dedi.

    Sebelumnya diberitakan, Dedi Mulyadi tidak kuasa menahan tangis saat melihat alih guna lahan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat pada Kamis (6/3/2025).

    Alih guna lahan ini pun menjadi pemicu banjir berulang di kawasan berhawa dingin tersebut.

    Gubernur Jabar itu tampak tertunduk sesekali menyeka air matanya setelah melihat kerusakan hutan di Gunung Gede Pangrango.

    Dari kejauhan, Dedi Mulyadi melihat tanah terbelah.

    Ia tidak menyangka ada pembangunan ekowisata Eiger Adventure Land, yaitu jembatan gantung.

    Dedi Mulyadi Minta Warga Jakarta Tak Lagi Bangun Villa di Puncak

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengatur kembali tata ruang kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, yang rusak akibat menjamurnya tempat wisata. 

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta warga dari luar wilayah, termasuk Jakarta, untuk tak lagi membangun vila di sana. 

    “Paling utama, warga Jakarta jangan lagi bikin bangunan dan vila di Puncak. Kalau sekarang airnya langsung ke Jakarta, mereka cari tempat untuk tidur,” ucap Dedi saat inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan Puncak pada Kamis (6/3/2025), dikutip dari Warta Kota.

    Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, kawasan Puncak Bogor merupakan palang pintu Jakarta sehingga harus dijaga kelestariannya. 

    Penataaan kembali Puncak akan disesuai dengan aspek-aspek penata ruangan yang memadai yang memberikan keselamatan bagi warga. 

    “Bukan hanya warga Jawa Barat yang kami pikirkan, tetapi juga warga DKI Jakarta. Untuk itu, kami akan berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta untuk membicarakan hal ini,” imbuh dia. 

    Terkait Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 yang dituding sebagai biang keladi hancurnya landscape kawasan Puncak, Dedi memastikan akan mencabutnya. 

    “Kita akan mencabut Perda itu dan dikembalikan alam Jawa Barat seperti kondisi semula” imbuh dia.

    Nasib bos tempat wisata Hibisc Fantasia akhirnya terungkap

    Sempat ngeyel dan membela diri di hadapan Dedi Mulyadi kini bos Hibisc Fantasy tak lagi bisa berkutik.

    Apalagi dirinya saat ini jadi sasaran empuk netizen di media sosial.

    Terungkap akun sosmed Direktur PT Jaswita Lestari Jaya, pemiliki taman rekreasi Hibisc Fantasy Puncak yang jadi biang kerok banjir itu akhirnya menghilang juga.

    Angga Kusnan memiliki akun media sosial yang aktif, yakni Instagram.

    Di laman Instagramnya, Angga Kusnan mencantumkan beberapa informasi.

    Rupanya Angga merupakan seorang pengusaha muda.

    Ia adalah Ketua Umum HIPMI Bandung Barat dan Ketua lPNI Bandung Barat.

    Berikut akun sosmed Angga yang dipantau sudah menghilang sejak Jumat (7/3/2025).

    Sosok Direktur PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ) Angga Kusnan, kini sedang ramai disorot publik.

    Sebab Angga Kusnan sempat ngeyel saat diminta oleh Dedi Mulyadi membongkar bangunan Hibisc Fantasy Puncak yang belum berizin.

    Kepada Dedi Mulyadi, Angga juga mengaku sudah memiliki izin membangun seluas 15.000 meter.

    “Kemudian PT PN meminta kami menambah menjadi 21 hektare, KSO-nya,” kata Angga.

    Taman rekreasi itu pun dibangun di atas lahan yang dulunya merupakan kebun teh dan hutan.

    Dedi Mulyadi kemudian menanyakan kepada Angga kenapa peringatan dari Satpol PP Kabupaten Bogor tidak dilaksanakan.

    ALAT BERAT MUNGIL – Dedi Mulyadi minta alat berat untuk menghancurkan bangunan HIbisc Fantasy Puncak Bogor, Kamis (6/3/2025). Ternyata yang datang malah kecil. (YouTube/KANG DEDI MULYADI CHANNEL – TikTok)

    Namun ia malah beralasan telah menyegel bangunan-bangunan yang tidak berizin.

    “Izin pak memang kami sedang melakukan rekomendasi dari Pemkab Bogor dengan tidak menggunakan gedung tersebut, pada akhirnya kita memang menyegel gedung-gedung yang tidak terpakai, terutama bianglala,” kata Angga dikutip dari Instagram @dedimulyadi71.

    Pengakuan Angga itu sontak saja membuat Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau Jaro Ade kaget.

    “Bukan, ente nu ngabangun, ente nu nyegel? (Anda yang bangun, Anda yang segel),” tanya Jaro Ade.

    Angga pun mengatakan saat itu dirinya melakukan penyegelan bersama Satpol PP Kabupaten Bogor.

     Lalu Dedi Mulyadi mencecar Angga kenapa tidak membongkar bangunan tidak berizin itu.

    Sebab menurut Kasatpol PP Kabupaten Bogor, M Ade, pihak Hibisc Fantasy mengaku akan membongkar sendiri.

    “Kenapa gak bongkar sendiri?,” tanya Demul.

    “Waktu itu masih diminta revisi site plan,” jawab Angga.

    Dedi Mulyadi pun penasaran dengan pemodal tempat wisata itu.

    “Yang punya duit siapa sih?,” tanya Dedi Mulyadi.

    Namun Angga terlihat kebingungan menjawab pertanyaan itu.

    “Ada investor-investor,” jawab Angga.

    Dedi Mulyadi pun mendesak Angga untuk menyebutkan sosoknya.

    “Siapa sebutin?,” kat Dedi Mulyadi.

    Tak bisa menjawab, Angga Khusnul pun hanya bisa terdiam.

    Diungkap Dedi Mulyadi PT Jaswita Lestari Jaya hanya dijadikan boneka oleh para pemodal agar mempermudah perizinan.

    “Jaswita gak mungkin punya duit lah, saya tahu lah ini Jaswita cuma dipakai cover aja untuk mendapat izin, agar mudah, tidak ada yang melakukan penindakan, pakailah cover PT Jaswita, Anda itu jadi boneka,” kata Dedi Mulyadi.

    Angga pun terlihat menganggukan kepalanya.

     Hari ini, Jumat (7/3/2025), Dedi Mulyadi kembali mendatangi Hibics Fantasy Puncak.

    Ditemani Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal, Dedi Mulyadi berkeliling ke bagian dalam Hibisc Fantasy Bogor.

    DEDI MULYADI SIAP GANTI – Foto gapura Hibisc Fantasy Puncak seusai dibongkar, Bogor, Jabar, Kamis (6/3/2025). Dedi Mulyadi mengungkapkan keinginan untuk mengganti semua kerugiannya. (TribunnewsBogor.com)

    Dedi Mulyadi pun mengaku akan mengawal proses pembongkaran bangunan yang tidak berizin dari taman rekreasi itu.

    “Saya konsisten, kalau nggak ditungguin suka kabur, makanya saya tungguin,” kata Dedi Mulyadi dikutip dari Youtube Official iNews, Jumat.

    Menurut Dedi Mulyadi, saat ini pihaknya akan fokus membongkar bangunan yang tidak berizin.

    “Izin IMB nya hanya untuk 14 bangunan, sedangkan sekarang berdiri 39 bangunan, maka ada 29 bangunan tanpa IMB. Rencana awal 4.600 meter, sekarang sudah mencapai 23 ribu meter,” tuturnya.

    Dedi Mulyadi juga mengungkap sosok pemodal taman wisata yang diduga jadi biang kerok banjir ini.

    Menurut dia, pemilik uangnya yakni pengusaha dari Semarang dan Jakarta.

    “Yang mengajukan perizinan untuk kegiatan usaha ini adalah anak PT Jaswita, tetapi berdasarkan keterangan dari Direkturnya kemarin, bahwa uang yang digunakan adalah uang mitra, ada para pemodal dari Semarang, Jakarta,” bebernya.

    BOS HIBISC NGEYEL – Dedi Mulyadi saat bertemu bos Hibisc Fantasy Puncak Bogor, Kamis (6/3/2025). (YouTube/KANG DEDI MULYADI CHANNEL)

    Namun Dedi Mulyadi tidak mengetahui perjajian antara PT Jaswita Lestari Jaya dengan pemodal.

    “Saya nggak tahu perjanjiannya seperti apa, nanti Direkturnya belum datang sampai sekarang,” katanya.

    Menurut Demul, Angga belum muncul lagi setelah pertemuan dengannya kemarin.

    “Biasanya kemarin ada di sini (direktur), nggak tahu hari ini belum datang,” kata Demul dengan wajah ketus.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Hibisc Fantasy Puncak Kini Tinggal Kenangan Setelah Dibongkar Habis Dedi Mulyadi, Apa Kata Wisatawan – Halaman all

    Hibisc Fantasy Puncak Kini Tinggal Kenangan Setelah Dibongkar Habis Dedi Mulyadi, Apa Kata Wisatawan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kawasan wisata Hibisc Fantasy di Puncak, Cisarua, Bogor, kini tinggal kenangan setelah proses pembongkaran yang dilakukan oleh Satpol PP atas perintah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap banjir yang melanda kawasan tersebut, Hibisc Fantasy dituding sebagai penyebab utamanya.

    Tribunnews sempat merekam suasana Hibisc Fantasy Puncak sekitar 10 hari sebelum kawasan wisata baru di Puncak itu dibongkar.

    Senin (24/2/2025) siang itu, tempat ini masih tampak ramai dikunjungi masyarakat meski tidak dalam suasana liburan.

    Wahana di Hibisc Fantasy Puncak memang menarik perhatian warga yang melewati kawasan Puncak.

    Betapa tidak, kawasan ini berada tepat di pinggir jalan raya Puncak, Cisarua, Bogor.

    Siapapun yang melintasi kawasan ini matanya pasti tertuju pada bangunan megah bak istana dengan warna-warna yang mencolok.

    Murniyati salah satunya.

    Wisatawan dari Provinsi Bangka Belitung ini ingin langsung menuju ke Hibisc Fantasy Puncak saat melewati jalan Puncak Cisarua.

    Dia pun segera berhenti dari mobil yang ditumpanginya dan turun menuju Hibisc Fantasy Puncak.

    Meski tak sempat menikmati berbagai wahana di Hibisc Fantasy Puncak, Murniyati merasa cukup menikmati indahnya berbagai bangunan wahana di Hibisc Fantasy Puncak berlatar pohon-pohon hijau dan perbukitan.

    “Bagus sekali pemandangan dilihat dari sini (Hibisc Fantasy Puncak). Bangunan wahananya juga megah, warna-warni. Apalagi latarnya pegunungan dan pepohonan hijau,” kata Murniyati saat ditemui Tribunnews.com di lokasi, Senin (24/2/2025) lalu.

    “Orang-orang yang lewat sini pasti tertarik ingin turun dan menikmatinya,” tambahnya.

    HIBISC FANTASY PUNCAK – Suasana Hibisc Fantasy Puncak, Cisarua, Bogor, Senin (24/2/2025) atau 10 hari sebelum dibongkar Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, masih ramai dikunjungi wisatawan. Objek wisata ini dibongkar lantaran dianggap sebagai pemicu banjir di kawasan Puncak. (Tribunnews.com/Dewi Agustina)

    Pantauan Tribunnews, kawasan Hibisc Fantasy Puncak tampak sangat luas.

    Disana terdapat berbagai wahana dan juga spot yang instagramable buat berfoto.

    Taman seluas 15.000 meter itu memiliki 31 wahana bermain bagi anak dan dewasa, seperti bianglala, kora-kora, carosel, dan ontang-anting. 

    Tiket masuk ke Hibisc Fantasy Puncak dibanderol Rp 40 ribu, belum termasuk wahana permainan.

    Selain itu, ada tiket terusan Rp 50 ribu yang sudah termasuk tiket masuk dan free 15 wahana.

    HIBISC FANTASY PUNCAK – Foto kolase suasana Hibisc Fantasy Puncak, Cisarua, Bogor, Senin (24/2/2025) atau 10 hari sebelum dibongkar Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, masih ramai dikunjungi wisatawan. Objek wisata ini dibongkar lantaran dianggap sebagai pemicu banjir di kawasan Puncak. (Tribunnews.com/Dewi Agustina)

    Tempat rekreasi yang dibuka akhir tahun 2024 itu juga dilengkapi dengan taman bunga, kolam renang, dan berbagai spot foto menarik.

    Namun siapa sangka ini adalah kali pertama dan terakhir Murniyati menginjakkan kakinya ke Hibisc Fantasy Puncak.

    Sebab terhitung Jumat (6/3/2025), Hibisc Fantasy Puncak dibongkar habis lantaran dianggap sebagai penyebab banjir di kawasan Puncak.

    Menanggapi pembongkaran Hibisc Fantasy Puncak, Murniyati sempat kaget.

    HIBISC FANTASY PUNCAK – Foto salah satu wahana di Hibisc Fantasy Puncak, Cisarua, Bogor, Senin (24/2/2025) atau 10 hari sebelum dibongkar Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Objek wisata ini dibongkar lantaran dianggap sebagai pemicu banjir di kawasan Puncak. (Tribunnews.com/Dewi Agustina)

    Dia mengetahui objek wisata ini dibongkar dari pemberitaan di televisi.

    Namun begitu dia mendukung upaya Pemprov Jabar yang langsung bertindak cepat dengan melakukan pembongkaran pasca banjir menerjang kawasan Puncak.

    “Sebenarnya kalau dalam situasi aman-aman saja, Hibisc Fantasy ini bagus untuk hiburan pengunjung. Tapi kalau keberadaannya membahayakan manusia dan mengancam lingkungan, memang lebih baik dibongkar saja,” kata Murniyati saat dikonfirmasi Tribunnews melalui pesan Whatsapp terkait pembongkaran Hibisc Fantasy, Minggu (9/3/2025).

    Hal senada juga diungkapkan Dian.

    HIBISC FANTASY PUNCAK – Foto kolase suasana Hibisc Fantasy Puncak, Cisarua, Bogor, Senin (24/2/2025) atau 10 hari sebelum dibongkar Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, masih ramai dikunjungi wisatawan. Objek wisata ini dibongkar lantaran dianggap sebagai pemicu banjir di kawasan Puncak. (Tribunnews.com/Dewi Agustina)

    Warga asal Bogor ini mengatakan Pemda setempat yang paling bertanggung jawab atas pembongkaran Hibisc Fantasy. 

    Sebab menurutnya, bagaimanapun Pemda setempat pasti mengetahui proses perizinan dari awal mulai akan dibangun Hibics Fantasy ini. 

    “Puncak yang seharusnya adalah tempat dimana orang-orang kota bisa datang untuk menikmati kesegaran dalam suasana pedesaan, perkebunan dan pepohonan yang masih asri, lebih utama adalah untuk menahan air hujan agak terserap ke dalam tanah, malah dibongkar untuk pendirian Hibics Fantasy ini. Tentu saja banyak pihak-pihak yang merasa kesal, kecewa dan merasa dirugikan,” ujarnya. 

    Akibatnya ketika hujan deras seperti beberapa hari lalu mengakibatkan banjir dan longsor di area Puncak, karena tidak adanya penahan air hujan yang cukup untuk debit air hujan yang besar. 

    Selain itu kata Dian, perizinan yang kabarnya hanya diberi 5.000 hektar untuk pembangunan Hibics Fantasy malah menjadi 20.000 hektar.

    “Inipun tanda tanya besar buat masyarakat awam. Apa mungkin masyarakat setempat juga mengetahui hal ini, namun tidak diberi waktu dan tempat untuk berbicara oleh Pemda setempat,” ujarnya.

    Meski sering berkunjung ke Puncak, Dian mengaku belum pernah berkunjung ke Hibics Fantasy.

    Dian punya alasan tersendiri.

    “Saya sejujurnya dari awal tempat itu dibabat habis, agak kurang bahagia karena dalam pikiran saya, itu sangat merusak alam. Makanya, saya tidak begitu ingin masuk bahkan liat-liat ke sana (Hibics Fantasy). Walaupun anak saya Rania beberapa kali ngajak ke sana,” kata Dian.

    Perintah Dedi Mulyadi

    Pada Kamis (6/3/2025), Dedi Mulyadi memimpin proses pembongkaran wahana Hibisc Fantasy Puncak, Bogor, milik BUMD PT Jaswita.

    Pembongkaran dilakukan bersama Kepala Satpol PP Provinsi Jabar, Ade Afriandi dan Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi.

    Wahana Hibisc Fantasy Puncak dianggap melanggar aturan dan menjadi salah satu penyebab masalah lingkungan di kawasan Bogor.

    Dedi Mulyadi mengatakan, berdasarkan informasi dari Satpol PP, taman rekreasi yang dikelola anak perusahaan Jaswita, PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ) tersebut hanya mengantongi izin mengelola kawasan seluas 4.800 meter.

    Namun, ternyata area wisata itu sudah mencapai 15.000 meter persegi.

    “Hibisc dikelola oleh BUMD PT Jaswita,” ujar Dedi Mulyadi, Kamis, dilansir TribunJabar.id.

    Menurut Dedi Mulyadi, Pemprov Jabar sempat meminta agar JLJ membongkar sendiri area wisata yang di luar ketentuan.

    Namun hal itu tidak dilakukan hingga akhirnya dilakukan penyegelan.

    “Karena tidak mau bongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini (Kamis).”

    “Saya tidak segan-segan walaupun ini adalah PT BUMD Provinsi Jawa Barat harus menjadi contoh bagi siapapun, bahwa yang melanggar harus ditindak,” tegasnya.

    Proses Pembongkaran

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor mulai membongkar bangunan wisata rekreasi Hibisc Fantasy di Puncak, Bogor, Jumat (7/3/2025) sejak pagi hingga sore. 

    Pemerintah mengerahkan lima unit alat berat atau ekskavator untuk merobohkan puluhan bangunan permanen di lokasi tersebut. 

    Mengutip Kompas.com, pembongkaran bangunan ini dilakukan oleh Satpol PP Jabar dan Kabupaten Bogor. 

    Sejumlah warga tampak kompak bersatu mendukung eksekusi bangunan tersebut.

    “Hari ini kami menindaklanjuti pembongkaran, total ada lima alat berat dan 60 personel Satpol PP Jabar diterjunkan,” kata Kasatpol PP Provinsi Jabar Muhammad Ade Afriandi saat ditemui Kompas.com di sela-sela pembongkaran, Jumat. 

    Ade mengatakan, terdapat 39 bangunan wisata Hibisc ini yang dibongkar. 

    Empat belas di antaranya harus melalui proses cabut izin, sedangkan 25 bangunan lainnya resmi dibongkar, Jumat. 

    Dengan demikian, target pembongkaran selesai dalam beberapa hari atau Kamis depan. 

    Kini, pihaknya terus melakukan pembongkaran awal di bagian tembok pembatas atau keramik agar ada resapan air. 

    “Sesuai perintah Pak Gubernur (Gubernur Jabar Dedi Mulyadi), itu enggak menyerap air. Kan ini daerah resapan air, harusnya,” ucap Ade. 

    “Makanya, ini pembongkaran hari ini dengan menyelesaikan penahan taman. Kalau sudah ada alat lebih lengkap lagi, bisa kami angkut,” tuturnya.

    Sumber: (Tribunnews.com/Dewi Agustina) (TribunJabar.id) (Kompas.com)

     

  • Rencana Permkab Kediri dalam Program Nasional, Bekas GOR Totokerot Disulap Jadi Sekolah Rakyat

    Rencana Permkab Kediri dalam Program Nasional, Bekas GOR Totokerot Disulap Jadi Sekolah Rakyat

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Isya Ansori

    TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI – Lahan bekas Gelanggang Olahraga (GOR) Totokerot yang terletak di Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, kini tengah diproyeksikan sebagai bagian dari program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia.

    Lahan tersebut, yang berdekatan dengan kantor Satpol PP Kabupaten Kediri, telah terbengkalai sejak pembangunannya pada tahun 2020. 

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan program Sekolah Rakyat melalui Kementerian Sosial, yang bertujuan memberikan kesempatan pendidikan lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. 

    Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana mengungkapkan bahwa lahan seluas empat hektare bekas pembangunan GOR Totokerot saat ini sedang dalam tahap inventarisasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri. 

    Mas Dhito sapaan akrabnya berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai lokasi baru untuk SMA Boarding School Dharma Wanita, yang saat ini masih beroperasi di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.

    “GOR Totokerot saat ini sudah masuk dalam daftar inventarisasi sebagai GOR. Saya berharap program Sekolah Rakyat yang dicanangkan Presiden dapat membangun 40 SMA Boarding School, dan kami ingin SMA Dharma Wanita bisa dipindah ke sini,” kata Mas Dhito, Sabtu (8/3/2025). 

    Jika rencana ini terealisasi, Mas Dhito menegaskan bahwa GOR Totokerot akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana modern, termasuk fasilitas olahraga yang memadai. 

    Dengan begitu, siswa di sekolah tersebut dapat menikmati lingkungan belajar yang lebih representatif dan mendukung perkembangan akademik maupun non-akademik mereka.

    “Kami ingin memberikan fasilitas olahraga yang baik. Selain itu, jika SMA Dharma Wanita pindah ke sini, maka sekolah ini bisa masuk dalam 40 program prioritas SMA Boarding School Presiden,” jelasnya. 

    Mas Dhito juga menekankan bahwa program Sekolah Rakyat atau Boarding School ini dirancang untuk memberikan kesempatan lebih besar kepada siswa dari keluarga kurang mampu agar bisa memperoleh pendidikan berkualitas dan memiliki keterampilan yang siap untuk dunia kerja.

    “Sekolah ini akan diisi oleh siswa-siswa yang berasal dari keluarga paling membutuhkan di setiap kecamatan. Harapannya, setelah lulus, mereka bisa langsung memiliki keterampilan dan siap bekerja,” pungkasnya. 

  • Sosok Putri Karlina, Wabup Garut Semprot Ormas yang Kasari Orang Tidak Puasa: Cara Mainnya Gak Gini

    Sosok Putri Karlina, Wabup Garut Semprot Ormas yang Kasari Orang Tidak Puasa: Cara Mainnya Gak Gini

    TRIBUNJATIM.COM – Sosok Wakil Bupati (Wabup) Garut, Putri Karlina, viral di media sosial. 

    Aksinya ‘semprot’ organisasi masyarakat (ormas) yang bikin gaduh di warung makan saat bulan Ramadan 2025 banjir dukungan dari masyarakat. 

    Diketahui, aksi ormas tersebut sempat ramai jadi perbincangan warganet alias netizen. 

    Pasalnya mereka menegur orang yang tidak berpuasa dengan cara kasar. 

    Ormas Aliansi Umat Islam di Garut, menggeledah sebuah warung makan yang masih tetap buka saat puasa.

    Dalam video yang diunggah akun TikTok @gagal sarjana, seorang pria anggota ormas tampak memarahi pembeli di warung lantaran tidak berpuasa.

    Sontak pria anggota ormas tersebut sengaja menumpahkan minuman di depan pembeli.

    Aksi tersebut menimbulkan kegaduhan hingga sampai ke Wakil Bupati Garut, Putri Karlina. 

    Wakil Bupati Garut Putri Karlina pun menemui ormas dan Satpol PP terkait video viral tersebut.

    Dalam pertemuan ini Putri Karlina menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak tepat dilakukan, karena berdampak Kota Garut dicap sebagai kota yang tidak ramah.

    “Mungkin dilain Waktu bisa bicara ke rekan-rekannya.. Karena cara mainnya nggak begini, Satpol PP juga gak begini. Terus kalau sekarang viral, terus ke nasional. Garut ini memang ormasnya gini nanti orang yang mau investasi” tutur Putri Karlina dalam unggahan TikTok @tehputri.karlina, Jumat (7/3/2025).

    Selain itu perwakilan ormas Aliansi Umat Islam yang hadir mengakui kejadian ini di luar dugaan mereka dan menyampaikan permohonan maaf.

    “Dalam video yang beredadr, kami memohon maaf bahwa hal tersebut di luar dugaan kami, mungkin ini teguran buat saya dan rekan-rekan” ujar perwakilan ormas.

    “Nah, kalau misalnya Garut terkenalnya ormasnya meresahkan anarkis dan segala macam, saya khawatir kalau Garut di cap sebagai kota tidak ramah investor” lanjut Putri Karlina.

    Putri juga menyampaikan pentingnya menjaga ketertiban dengan cara yang benar, agar Garut tidak dicap sebagai daerah yang kurang kondusif. 

    Jika citra Garut buruk di tingkat nasional, maka akan berdampak pada banyak aspek, termasuk investasi dan perekonomian daerah. 

    Beliau juga mengingatkan bahwa seluruh pihak, baik pemerintah, aparat, maupun masyarakat, memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga nama baik Garut.

    Sementara itu, Satpol PP menegaskan bahwa segala bentuk penertiban harus dilakukan sesuai aturan, dengan prinsip tegas, tepat, dan tetap humanis.

    AMUK ORMAS: Putri Karlina Wakil Bupati garut (kiri) amuk ormas yang geledah warung makan saat puasa. Putri Karlina merupakan dokter gigi.

    Sosok Luthfianisa Putri Karlina

    Nama Luthfianisa Putri Karlina tentu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Kabupaten Garut, Jawa Barat.

    Namun, perjuangan Luthfianisa Putri Karlina hingga bisa menjadi Wakil Bupati Garut periode 2025-2030 pastinya tidak mudah dan sebentar.

    Sebelum terjun di dunia politik, Luthfianisa Putri Karlina merupakan pengusaha kuliner.

    Selain itu, Luthfianisa Putri Karlina juga memiliki latar belakang pendidikan sebagai dokter gigi.

    Sedangkan dari keluarga Luthfianisa Putri Karlina juga tidak memiliki latar belakang politisi.

    Riwayat Pendidikan

    S1 UNIVERSITAS GAJAH MADA    (2010-2014)

    SMAN 1    (2007-2010)

    Harta Kekayaan

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.163.560.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 262 m2/220 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.463.560.000

    2. Tanah Seluas 107 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

    3. Tanah Seluas 3118 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

    4. Tanah Seluas 780 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

    5. Tanah Seluas 345 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000

    6. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

    7. Tanah Seluas 231 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

    8. Tanah Seluas 775 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

    9. Tanah Seluas 537 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

    10. Tanah Seluas 765 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

    11. Tanah Seluas 495 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

    12. Tanah Seluas 467 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

    13. Tanah Seluas 490 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

    14. Tanah Seluas 124 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

    15. Tanah Seluas 119 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

    16. Tanah Seluas 142 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

    17. Tanah dan Bangunan Seluas 2007 m2/300 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. —-

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 48.429.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 274.035.293

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 6.486.024.293

    III. HUTANG Rp. —-

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.486.024.293

    Berita Viral lainnya

  • Hibisc Fantasy Puncak Dibongkar Pemilik Sendiri, PT Jaswita Sah atau Melawan Hukum?

    Hibisc Fantasy Puncak Dibongkar Pemilik Sendiri, PT Jaswita Sah atau Melawan Hukum?

    PIKIRAN RAKYAT – Hibisc Fantasy Puncak disegel karena melanggar aturan alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 6 Maret 2025.

    Tempat wisata tersebut diketahui dibongkar pemilik sendiri yakni PT Jasa dan Kepariwisataan (PT Jaswita), salah satu BUMD Provinsi Jawa Barat.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika mengkonfirmasi pembongkaran Hibisc Fantasy Puncak di Cibinong pada Sabtu, 8 Maret 2025.

    “Pemerintah daerah memandangnya Pak Gubernur sebagai pemilik Jaswita, jadi itu pembongkaran mandiri, karena oleh kami sudah ditegur,” ucap Ajat seperti dikutip dari Antara.

    Sah atau Melawan Hukum?

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor lega atas pembongkaran tempat wisata Hibisc Fantasy Puncak yang dikomandoi langsung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Menurutnya, pembongkaran bangunan berdasarkan instruksi dari Gubernur Jabar sah dilakukan.

    Hal ini karena kepala daerah berperan secara langsung dalam pengelolaan BUMD sebagai KPM (Kuasa Pemilik Modal).

    Pemkab Bogor memerlukan sejumlah tahapan lagi untuk melakukan pembongkaran secara paksa.

    Bongkar Paksa

    Bangunan Hibisc Fantasy Puncak sebagian besar tak mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

    “Kita sudah melakukan peneguran, Pak Teuku Mulya (Kepala DPKPP Kabupaten Bogor) sudah melakukan teguran satu, teguran dua, teguran tiga,” lanjutnya.

    Mereka telah melayangkan beberapa kali peringatan pada PT Jaswita guna melakukan pembongkaran secara mandiri tapi tak diindahkan.

    “Artinya menegur untuk menyesuaikan dengan ketentuan. Akhirnya dilimpahkan ke Satpol PP,” lanjut Ajat.

    Petugas membongkar bangunan Hibisc Fantasy Puncak di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 7 Maret 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Operasi Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Bogor Selalu Bocor, Satpol PP: Ada Cepu!

    Operasi Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Bogor Selalu Bocor, Satpol PP: Ada Cepu!

    JABAR EKSPRES  – Satpol PP Kabupaten Bogor menggelar inspeksi mendadak (sidak) di dua tempat hiburan malam (THM) pada Jumat (7/3) malam.

    Dua lokasi yang diperiksa yakni Dua Raja di Kecamatan Sukaraja dan Hotel M-One di Kecamatan Cibinong.

    Saat memeriksa Dua Raja, petugas gagal menemukan pelanggaran, karena informasi tentang sidak tersebut sudah bocor.

    “Di lokasi pertama, Dua Raja, kebetulan informasinya sudah bocor, jadi kami tidak menemukan apa-apa,” kata Sekretaris Dinas Satpol PP Kabupaten Bogor, Anwar Anggana, pada Sabtu (8/3).

    Meski demikian, petugas melakukan penyegelan pada salah satu bangunan di Dua Raja yang terbukti masih beroperasi sejak pagi hari selama bulan Ramadan.

    Menurut Anwar, penyegelan ini bertujuan untuk memberi efek jera dan mendorong pemilik tempat usaha agar mematuhi surat edaran dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

    “Ada beberapa ruko yang sengaja buka, jadi kita segel. Mereka harus patuh pada surat edaran yang dikeluarkan pimpinan kami,” tegasnya.

    Selanjutnya, Satpol PP melanjutkan operasi ke Hotel M-One, namun di lokasi ini tidak ditemukan pelanggaran.

    Anwar menjelaskan bahwa M-One telah mematuhi surat edaran yang berlaku, dan di sana tidak ditemukan aktivitas karaoke.

    “Setelah itu, kami kembali ke Mako dan sempat mampir ke sebuah toko, di mana kami menemukan 183 botol miras dari berbagai jenis,” ungkap Anwar.

    Terkait siapa yang membocorkan informasi mengenai operasi THM tersebut, Anwar mengaku tidak ingin menuduh siapapun. Namun, ia menyebut bahwa saat operasi melibatkan banyak pihak, seringkali informasi bocor.

    “Ketika operasi ini melibatkan banyak pihak seperti Muspika, memang sering terjadi kebocoran informasi. Saya tidak tahu siapa yang membocorkannya,” ujar Anwar.

    Ia menambahkan bahwa ada oknum yang memberitahukan bahwa akan ada penertiban, sehingga operasi tersebut selalu terungkap lebih dulu.

    “Intelnya seperti ‘cepu’ (informan), banyak sekali cepu-cepunya. Kami tidak menuduh siapa pun, tapi memang ada yang diduga memberi informasi tentang penertiban ini,” tutupnya.

  • Dedi Mulyadi Sebut Kerugian Pembongkaran Hibisc Fantasy Bukan Tanggung Jawab Pemprov – Halaman all

    Dedi Mulyadi Sebut Kerugian Pembongkaran Hibisc Fantasy Bukan Tanggung Jawab Pemprov – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa kerugian akibat pembongkaran tempat rekreasi Hibisc Fantasy di Puncak Bogor bukan tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. 

    Hibisc Fantasy sebelumnya disegel dan akhirnya dibongkar karena melanggar ketentuan lingkungan hingga diduga menjadi satu diantara penyebab parahnya banjir pekan ini. 

    “Setelah melalui kajian, ternyata seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat pembongkaran @hibiscfantasypuncak_bogor bukan merupakan tanggung jawab Pemprov Jawa Barat,” ujar Dedi Mulyadi melalui akun Instagram resminya, @dedimulyadi71, Sabtu (8/3/2025).

    Dalam video yang diunggah, Dedi tengah berbincang dengan perwakilan pemilik modal Hibisc Fantasy asal Semarang. 

    Dedi mengatakan bahwa  risiko usaha ditanggung oleh pemilik modal. 

    “Risiko usaha ditanggung pemodal,” kata Dedi dalam unggahannya. 

    Dedi mengatakan, tak ada mekanisme atau aturan yang mengharuskan pemerintah membayar ganti rugi atas langkah pembongkaran itu. 

    Pasalnya, Hibics Fantasy melibatkan anak perusahaan dari BUMD yakni PT Jaswita.

    Oleh karena itu, tak ada keterkaitan pemerintah dengan perusahaan tersebut. 

    “Mekanisme di pemerintah enggak ada ya. Kalau itu memang ada konsekuensi pemerintah harus mengganti ke pemilik modal ya kita ganti lah Rp40 miliar. Persoalannya kan enggak ada kaitannya (dengan pemerintah), karena ini kan perusahaan yang bukan pemerintah, ini anak perusahaan BUMD,” katanya.

    “Jadi kerugian ditanggung sendiri manajemen,” sambungnya.

    Sebelumnya, Pada Kamis (6/3/2025), Dedi Mulyadi memimpin proses pembongkaran wahana Hibisc Fantasy Puncak, Bogor, milik BUMD PT Jaswita.

    Pembongkaran dilakukan bersama Kepala Satpol PP Provinsi Jabar, Ade Afriandi dan Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi.

    Wahana Hibisc Fantasy Puncak dianggap melanggar aturan dan menjadi salah satu penyebab masalah lingkungan di kawasan Bogor.

    Dedi Mulyadi mengatakan, berdasarkan informasi dari Satpol PP, taman rekreasi yang dikelola anak perusahaan Jaswita yakni PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ) tersebut hanya mengantongi izin mengelola kawasan seluas 4.800 meter.

    Namun, ternyata area wisata itu sudah mencapai 15.000 meter persegi.

    “Hibisc dikelola oleh BUMD PT Jaswita,” ujar Dedi Mulyadi, Kamis, dilansir TribunJabar.id.

    Menurut Dedi Mulyadi, Pemprov Jabar sempat meminta agar JLJ membongkar sendiri area wisata yang di luar ketentuan.

    Namun, kata dia, hal itu tidak dilakukan hingga akhirnya dilakukan penyegelan.

    “Karena tidak mau bongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini (Kamis).”

    “Saya tidak segan-segan walaupun ini adalah PT BUMD Provinsi Jawa Barat harus menjadi contoh bagi siapapun, bahwa yang melanggar harus ditindak,” tegasnya.

    Pembongkaran ini, kata Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat, M Ade Afriandi, memerlukan lima unit alat berat. 

    Pembongkaran tersebut mendapat dukungan dari warga Puncak Bogor yang ingin alamnya kembali hijau.

    M Ade Afriandi mengungkapkan, untuk bangunan yang telah berizin dan sesuai site plan, tidak akan dilakukan pembongkaran.

    “Total ada 39 bangunan, yang masuk di dalam persetujuan bangunan dan gedung itu ada 14, berarti ada 25 yang tidak masuk persetujuan bangunan atau gedung,” ungkapnya, Jumat (7/3/2025). 

    M Ade Afriandi menjelaskan, pihaknya hanya akan membongkar bangunan yang sudah jelas terbukti melanggar, selama empat hari ke depan.

    Menurutnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga Pemerintah Kabupaten, kini sedang melakukan kajian dan evaluasi.

    Mengingat, lokasi Hibisc Fantasy Puncak berada di area resapan air dari daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung yang mengalir dari Bogor hingga Jakarta.

    Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat, M Ade Afriandi, mengatakan lima unit alat berat dikerahkan untuk melakukan pembongkaran pada destinasi wisata Hibisc Fantasy Puncak, Bogor.

    Pembongkaran tersebut mendapat dukungan dari warga Puncak Bogor yang ingin alamnya kembali hijau.

    M Ade Afriandi mengungkapkan, untuk bangunan yang telah berizin dan sesuai site plan, tidak akan dilakukan pembongkaran.

    (Tribunnews.com/Milani)(TribunJabar.id/Nazmi A) 

  • Operasi Satpol PP Razia Kos-Kosan di Kabupaten Tangerang Gagal

    Operasi Satpol PP Razia Kos-Kosan di Kabupaten Tangerang Gagal

    TANGERANG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang menggelar razia di sejumlah rumah kos di Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, pada Jumat, 7 Maret 2025. Operasi ini dilakukan sebagai respons terhadap laporan warga yang menduga adanya penyalahgunaan tempat kos untuk praktik yang melanggar peraturan daerah.

    “Kami turun langsung untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan memastikan rumah kos tidak disalahgunakan,” ujar Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang, Agus Suryana.

    Selain rumah kos, razia juga menyasar beberapa tempat hiburan di wilayah Pasar Kemis untuk memastikan kepatuhan terhadap Surat Edaran Bupati Tangerang Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur ketertiban umum. Namun, hasil operasi tidak menemukan adanya praktik prostitusi atau kegiatan ilegal lainnya.

    “Berdasarkan hasil pemantauan, kami tidak menemukan indikasi pelanggaran, baik di rumah kos maupun tempat hiburan seperti Kali Mati dan Wisma Mas,” kata Camat Pasar Kemis, Nurhanudin.

    Meski demikian, sejumlah warga menduga razia ini telah bocor sebelumnya, sehingga tidak membuahkan hasil.

    “Sudah banyak yang tahu sebelum razia dilakukan, jadi hasilnya nihil. Biasanya ramai, tapi kalau bulan puasa seperti ini mereka main kucing-kucingan,” ujar seorang warga setempat, Nina.

    Satpol PP Kabupaten Tangerang memastikan akan terus melakukan pemantauan rutin guna menjaga ketertiban dan memastikan tidak ada aktivitas yang melanggar peraturan daerah di tempat-tempat usaha maupun rumah kos di wilayah tersebut.