Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Satpol PP

  • 2 Ancaman Teror di Gedung DPRD Bekasi, Massa Berpakaian Hitam Masuk Ruang Sidang, Polisi Kecolongan – Halaman all

    2 Ancaman Teror di Gedung DPRD Bekasi, Massa Berpakaian Hitam Masuk Ruang Sidang, Polisi Kecolongan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BEKASI – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi diguncang oleh dua ancaman teror yang menghebohkan pada Selasa (25/3/2025).

    Kejadian dimulai saat sejumlah orang tidak dikenal (OTK) melakukan aksi bakar ban di depan gerbang gedung DPRD Kota Bekasi, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang ada.

    Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Lia Erliani, menjelaskan bahwa aksi teror pertama dilakukan dengan membakar ban di depan gedung DPRD.

    “Saat adzan Isya, mereka masih melakukan aksi bakar ban di depan gedung DPRD,” ungkap Lia ketika ditemui di lokasi kejadian.

    Aksi ini menambah ketegangan yang semakin meningkat di sekitar gedung DPRD Kota Bekasi.

    Sebagai respons terhadap ancaman tersebut, pihak DPRD Kota Bekasi segera mengintensifkan pengamanan gedung selama 24 jam penuh.

    Lia Erliani menambahkan, pihaknya telah meningkatkan pengamanan dengan melibatkan Pamdal, Satpol PP, dan petugas kepolisian yang akan berjaga secara bergiliran untuk memastikan gedung DPRD tetap aman.

    Sementara itu, ancaman kedua, saat sejumlah orang tak dikenal yang diduga menentang pengesahan Undang-Undang (UU) TNI, memaksa masuk ke ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Bekasi.

    Aksi tersebut terjadi saat sebagian besar petugas gabungan kepolisian dan Satpol PP sedang salat ashar, membuat mereka kecolongan. Para massa berhasil masuk ke dalam ruang sidang meskipun sebelumnya sempat tertahan oleh petugas Pamdal.

    Lia Erliani menjelaskan bahwa massa tersebut berhasil memasuki ruang sidang paripurna karena jumlah mereka yang lebih banyak daripada petugas yang berjaga.

    “Pintu masuk hanya dijaga oleh sedikit Pamdal dan staf DPRD yang kebetulan sedang melaksanakan ibadah salat. Akhirnya massa bisa masuk,” jelas Lia.

    Lia juga mengungkapkan bahwa aksi tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian.

    “Aksi ini belum mendapatkan izin dari kepolisian untuk melakukan demo di gedung DPRD,” tegasnya.

     Ini menambah kehebohan di lokasi kejadian, di mana massa yang tidak mendapat izin memaksa memasuki gedung legislatif.

    Video yang diterima TribunBekasi menunjukkan puluhan orang mengenakan kaos hitam berdiri di meja para dewan yang biasa digunakan untuk rapat paripurna. Beberapa tembok dan kursi di ruang tersebut tampak dicoret-coret dengan cat pylox yang bertuliskan, “Tolak UU TNI, Tolak”.

    Selain coretan di tembok dan lantai, berbagai benda berserakan di ruang tersebut, termasuk papan nama Wali Kota Bekasi dan Ketua DPRD Kota Bekasi.

    Massa aksi ini juga berorasi dengan keras menyuarakan penolakan terhadap UU TNI dan RUU Polri yang baru saja disahkan.

    Sementara itu, petugas kepolisian, Satpol PP, dan TNI yang sedang berjaga di sekitar gedung DPRD Kota Bekasi terlihat kesulitan mengendalikan situasi.

    Kejadian ini menunjukkan celah dalam pengamanan gedung DPRD Kota Bekasi, di mana dua ancaman teror yang datang hampir bersamaan menguji ketahanan sistem keamanan di sana.

    Dengan meningkatnya ketegangan dan ancaman teror yang terjadi, pengamanan di sekitar Gedung DPRD Kota Bekasi kini ditingkatkan lebih ketat untuk menghindari kejadian serupa di masa depan.

  • Disambut Isak Tangis, Jenazah Guru Korban Serangan KKB Tiba di NTT

    Disambut Isak Tangis, Jenazah Guru Korban Serangan KKB Tiba di NTT

    Jakarta –

    Jenazah serangan KKB, Rosalina Barek Sogen (30) tiba di Bandara Gewayantana Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga dan kerabat.

    Dilansir detikBali, jenazah tiba pada Selasa (25/3/2025) pukul 14.23 Wita. Jenazah Rosalina disambut langsung oleh Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen dan Wakil Bupati Flores Timur, Ignasius Boli Uran beserta pimpinan OPD setempat di Bandara Gewayantana Larantuka.

    Rosalina juga diterima oleh aparat gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) cabang Flores Timur datang mengenakan pakaian warna khaki dan meyakinkan lagu Guru Pahlawan Tanpa Tanda Jasa.

    Ratusan motor dan mobil mengular di sepanjang jalan. Suasana duka menyelimuti keluarga. Isak tangis memecah hening jalan sunyi Larantuka tersebut.

    Bupati Flores Timur, Anton Doni Dihen, sempat menangis saat memberikan kata sambutan di depan Kantor Bupati Flores Timur.

    (rdp/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tolak Pengesahan Revisi UU TNI, Massa Acak-acak Ruang Paripurna DPRD Kota Bekasi, Tembok Dicoret – Halaman all

    Tolak Pengesahan Revisi UU TNI, Massa Acak-acak Ruang Paripurna DPRD Kota Bekasi, Tembok Dicoret – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BEKASI- Kantor DPRD Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat digeruduk sejumlah orang yang menolak pengesahan revisi UU TNI yang baru disahkan DPR, Selasa (25/3/2025).

    Massa dapat masuk ke ruang paripurna saat petugas gabungan dari Polisi dan Satpol PP sedang salat ashar.

    “Massa masuk ke ruang paripurna saat sebagian anggota polisi dan Satpol PP salat ashar, karena kami juga sedang melaksanakan ibadah puasa. Ternyata mereka (massa aksi) masuk ke dalam ruang sidang paripurna,” kata Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Lia Erliani, saat ditemui di DPRD Kota Bekasi pada Selasa (25/3/2025).

    Lia menjelaskan massa sempat tertahan oleh petugas Pamdal DPRD Kota Bekasi saat ingin masuk ke ruang sidang Paripurna.

    Namun karena jumlah massa lebih banyak dibandingkan petugas Pamdal, akhirnya mereka dapat masuk ke ruang sidang paripurna.

    “Pintu masuk (ruangan sidang paripurna) itu hanya ada beberapa tim PAMDAL dan beberapa tim atau staf dari sekretariat DPRD Kota Bekasi semuanya juga Satpol PP dan lainnya sedang melakukan sholat sebagian dan di bawah, kalah jumlah jadinya petugas saat itu,” jelasnya.

    Lia menegaskan faktor lain massa aksi bisa masuk ruangan sidang paripurna DPRD Kota Bekasi karena tidak adanya pemberitahuan aksi kepada pihak kepolisian.

    Sehingga dapat disimpulkan aksi yang dilakukan itu belum mendapatkan izin dari pihak kepolisian.

    “Yang pasti tadi hanya menyampaikan beberapa aspirasi mereka itu info dari Polres karena kebetulan memang Polres juga menyampaikan ini (aksi) belum dikeluarkan izin untuk melakukan aksi dan demo di gedung DPRD ini,” tegasnya.

    Tolak UU TNI

    Lia Erliani mengatakan tujuan mereka ingin menyampaikan aspirasi agar DPRD Kota Bekasi mendorong ke pemerintah pusat menolak UU TNI.

    “Iya yang disampaikan oleh mereka sama penolakan terhadap undang-undang TNI itu saja sih, ingin disampaikan itu dan mereka menolak,” kata Lia Erliani.

    Hanya saja ketika sejumlah orang itu datang ke kantor DPRD Kota Bekasi, Lia menjelaskan para wakil rakyat daerah itu tengah tidak ada di lokasi.

    Sehingga sejumlah orang tersebut usai masuk hingga ruangan paripurna langsung berorasi menyampaikan aspirasi.

    Hingga kemudian petugas gabungan dari Polisi dan Satpol PP mengarahkan mereka keluar ruangan.

    “Di dalam kebetulan anggota DPRD tidak ada, karena mereka juga dadakan dan tidak ada pemberitahuan ya sebelumnya, kalau sebelumnya ada aksi demo diterima oleh DPRD langsung,” jelasnya.

    Lapor polisi

    Lia mengatakan DPRD Kota Bekasi akan melaporkan aksi perusakan gedung tersebut ke polisi.

    Pelaporan akan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan pimpinan dewan dan seluruh anggota.

    “Iya kami akan melakukan tentunya (pelaporan) sesuai dengan tahapan ya, kami akan melakukan proses atas seizin pimpinan DPRD dan seluruh anggota, kami menyampaikan laporan kepada Polres Metro Bekasi terkait kerusakan, terkait kerusakan dan kronologis tadi kejadian yang masuk dengan paksa ke ruang sidang paripurna,” kata Lia.

    Kenakan kaos hitam

    Berdasarkan video yang diterima TribunBekasi, puluhan orang tak dikenal itu nampak berdiri di meja para dewan DPRD Kota Bekasi yang kerap digunakan untuk rapat paripurna.

    Tembok hingga kursi di ruangan DPRD Kota Bekasi tersebut terlihat dicoret-coret menggunakan cat pylox.

    “Tolak UU TNI, Tolak,” tulis dalam coretannya.

    Tidak hanya itu, tempat tisu hingga papan nama Wali Kota Bekasi dan Ketua DPRD Kota Bekasi terlihat berserakan di lantai.

    Sejumlah orang yang terlihat mendominasi mengenakan kaos berwarna hitam itu juga berorasi.

    Pantauan TribunBekasi di lokasi, tembok pintu masuk Kantor DPRD Kota Bekasi penuh coretan.

    Selain itu lantai Kantor DPRD di bagian pintu masuk dicoret juga.

    “Batalkan UU TNI dan tolak RUU Polri,” tulis dalam coretan.

    Sementara para petugas dari Polisi, Satpol PP, dan TNI masih berjaga di sekitar kantor DPRD Kota Bekasi.

     

    Penulis: Rendy Rutama

    dan

    Orasi di Ruang Paripurna DPRD Kota Bekasi, Sejumlah Orang yang Demo DPRD Tegaskan Tolak UU TNI

  • Tolak Pengesahan Revisi UU TNI, Massa Acak-acak Ruang Paripurna DPRD Kota Bekasi, Tembok Dicoret – Halaman all

    Petugas Salat, Sejumlah Orang Geruduk Sidang Paripurna DPRD Kota Bekasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BEKASI- Kantor DPRD Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Timur, Provinsi Jawa Barat, digeruduk sejumlah orang pada Selasa (25/3/2025).

    Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Lia Erliani mengatakan mereka yang datang menyampaikan aspirasi menolak UU TNI itu dapat masuk ke ruangan paripurna ketika petugas gabungan dari Polisi dan Satpol PP tengah melangsungkan salat ashar.

    “Pada saat salat ashar sebagian anggota polisi dan Satpol PP, karena kami juga sedang melaksanakan ibadah puasa, ketika itu ternyata mereka (massa aksi) masuk ke dalam hingga ke dalam ruang sidang paripurna,” kata Lia saat ditemui di lokasi kejadian pada Selasa (25/3/2025).

    Lia menjelaskan niat massa aksi ingin masuk ke ruang sidang paripurna sempat tertahan oleh petugas Pamdal.

    Namun dikarenakan jumlah massa aksi lebih banyak dibandingkan petugas Pamdal, akhirnya mereka dapat masuk ke ruang sidang paripurna.

    “Pintu masuk (Ruangan sidang paripurna) itu hanya ada beberapa tim PAMDAL (Pengamanan dalam, red) dan beberapa tim atau staf dari sekretariat DPRD Kota Bekasi semuanya juga Satpol PP dan lainnya sedang melakukan sholat sebagian dan di bawah, kalah jumlah jadinya petugas saat itu,” jelasnya.

    Lia menegaskan faktor lain massa aksi bisa masuk ruangan sidang paripurna DPRD Kota Bekasi karena tidak adanya pemberitahuan aksi kepada pihak kepolisian.

    Sehingga dapat disimpulkan aksi yang dilakukan itu belum mendapatkan izin dari pihak kepolisian.

     
    “Yang pasti tadi hanya menyampaikan beberapa aspirasi mereka itu info dari Polres karena kebetulan memang Polres juga menyampaikan ini (aksi) belum dikeluarkan izin untuk melakukan aksi dan demo di gedung DPRD ini,” tegasnya.

    Diketahui sebelumnya, berdasarkan video yang diterima TribunBekasi, puluhan orang saat berada di ruangan paripurna itu nampak berdiri di meja para dewan.

    Tembok hingga kursi di ruangan tersebut terlihat dicoret-coret menggunakan pylox.

    “Tolak UU TNI, Tolak,” tulis dalam coretannya.

    Tidak hanya itu, tempat tisu hingga papan nama Wali Kota Bekasi dan Ketua DPRD terlihat berserakan di lantai.

    Sejumlah orang yang terlihat mendominasi mengenakan kaos berwarna hitam itu juga terlihat berorasi.

    Kemudian di tembok pintu masuk kantor DPRD terlihat juga sejumlah coretan.

    Lantai kantor DPRD di bagian pintu masuk juga serupa dicoret-corer.

    “Batalkan UU TNI dan tolak RUU Polri,” tulis dalam coretan.

    Sementara para petugas dari Polisi, Satpol PP, dan TNI masih berjaga di sekitar kantor DPRD Kota Bekasi. (m37)

    Penulis: Rendy Rutama

  • Disparekraf DKI sebut destinasi wisata siap sambut warga yang liburan

    Disparekraf DKI sebut destinasi wisata siap sambut warga yang liburan

    Kami juga berharap setiap destinasi dapat berkoordinasi langsung dengan seluruh OPD terkait

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI memastikan seluruh destinasi wisata di Jakarta siap menyambut wisatawan yang akan berlibur pada Lebaran 2025 yang meliputi penyediaan sarana maupun prasarana.

    “Kami meninjau beberapa destinasi untuk memastikan kesiapan dalam menyambut lonjakan wisatawan selama libur Idul Fitri 2025,” kata Kepala Dinas Parekraf DKI Jakarta Andhika Permata di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, Disparekraf bersama Kementerian Pariwisata RI serta beberapa organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait, telah melakukan peninjauan ke beberapa destinasi wisata unggulan di Jakarta seperti Taman Impian Jaya Ancol, Taman Margasatwa Ragunan, Pantai Indah Kapuk 1, Taman Mini Indonesia Indah, dan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan.

    Andhika mengatakan peninjauan tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pariwisata Republik Indonesia kepada seluruh gubernur tentang pentingnya penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan selama libur lebaran dan hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Andhika menyatakan pihaknya juga menggandeng Dinas Perhubungan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta unsur Wali Kota.

    “Diharapkan, melalui kolaborasi ini, koordinasi selama periode libur Idul Fitri dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga wisatawan dapat menikmati pengalaman berlibur yang aman dan nyaman di Jakarta,” ujarnya.

    Andhika menjelaskan saat peninjauan tim melakukan dialog dengan pengelola destinasi wisata sekaligus meninjau langsung berbagai fasilitas yang telah tersedia.

    Pemeriksaan mencakup akses masuk, loket tiket, area parkir, sarana ibadah, fasilitas bagi penyandang disabilitas, pos kesehatan dan keamanan, toilet dan kamar mandi, serta sarana penunjang kebersihan.

    Ditambahkan Andhika, pengelola destinasi wisata juga telah mengantisipasi.antrian parkir kendaraan dengan menambah kantong parkir dan armada keliling

    Bahkan, kata Andhika, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) akan menambah layanan bus pengumpan (feeder) gratis yang menghubungkan Stasiun LRT-TMII untuk mempermudah akses pengunjung

    Dalam peninjauan ini, lanjut Andhika, tim juga melakukan pengecekan alat pemadam kebakaran serta perangkat keselamatan lainnya di setiap destinasi wisata untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi potensi keadaan darurat.

    Sebagai langkah preventif menghadapi kemungkinan terjadinya cuaca ekstrem saat libur lebaran nanti, tim mengimbau pengelola destinasi wisata untuk menambah signage (papan penanda) di beberapa lokasi strategis agar wisatawan mudah mengakses informasi penting seperti jalur evakuasi, fasilitas umum, dan petunjuk arah.

    Selain itu, destinasi wisata diharapkan menyediakan materi publikasi berupa infografis, baik terkait event yang akan diselenggarakan maupun ketentuan khusus selama libur Idul Fitri.

    ‘Kami akan mendukung penuh informasi event-event maupun informasi penting lainnya bagi wisatawan. Kami juga berharap setiap destinasi dapat berkoordinasi langsung dengan seluruh OPD terkait,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gencar Penertiban, Satpol PP Sumedang Akui Kelengkapan Administrasi Perum SBG Belum Berizin

    Gencar Penertiban, Satpol PP Sumedang Akui Kelengkapan Administrasi Perum SBG Belum Berizin

    JABAR EKSPRES – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang genjot dalam intensifkan pemeriksaan perumahan, khususnya yang berdiri di wilayah Kecamatan Cimanggung.

    Hal itu dilakukan, sebagai langkah lanjutan dalam upaya penanganan pascabencana banjir dari luapan Sungai Cimande, yang sempat merendam empat desa beberapa waktu lalu.

    Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Sumedang, Yan Mahal Rizal mengatakan, pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap developer.

    “Bahwa PT SBG (Kampung Geulis) telah memiliki dokumen rekomendasi atau saran teknis (sartek), serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejak 2019,” katanya saat dikonfirmasi belum lama ini.

    BACA JUGA:Intensifkan Penertiban Perumahan, Pemkab Sumedang Akan Mintai Keterangan SBG dan Bumi Pasir Nanjung Indah

    Rizal menerangkan, Perusahaan SBG saat ini tercatat memiliki lahan seluas 103.128 meter persegi, dengan rincian sebagai berikut:

    • Luas lahan terbangun: 28.992 meter persegi.
    • Tipe 27/60: 895 unit seluas 24.165 meter persegi.
    • Tipe 32/72: 97 unit seluas 3.104 meter persegi.
    • Tipe 40/90: 39 unit seluas 1.560 meter persegi.
    • Lahan terbuka: 74.136 meter persegi
    • Ruang Terbuka Hijau (RTH): 57.002 meter persegi.
    • Ruang Terbuka Non-Hijau (RTNH): 17.320 meter persegi.

    “Dari total unit yang direncanakan, saat ini baru 240 unit tipe 27/60 yang telah dibangun. Dari jumlah tersebut, 233 unit sudah dihuni, sedangkan 7 unit masih kosong,” terangnya.

    Rizal mengakui, data tersebut didapat setelah dilakukan pemeriksaan, tepatnya mengutip dari berkas administrasi terkait IMB serta keterangan Aria, penanggung jawab lapangan pihak Perumahan SBG.

    Selain itu, Satpol PP Sumedang juga menemukan bahwa di lokasi Perumaham SBG tidak ada aktivitas pembangunan unit rumah baru.

    BACA JUGA:Perumahan SBG di Cimanggung Diduga Lakukan Penataan Lahan Secara Ilegal, Satpol PP Sumedang Hentikan Aktivitas

    “Namun, sebelumnya sempat terjadi pemanfaatan material pasir dan batu (sirtu) di luar area perumahan yang tidak memiliki izin operasional dan pengangkutan,” bebernya.

    “Atas temuan tersebut, kegiatan (yang sempat berlangsung) sudah kami hentikan (sementara sampai izin selesai),” lanjut Rizal.

    Dia menjelaskan, setiap proyek pembangunan harus mematuhi aturan hukum dan regulasi yang berlaku.

    “Sesuai Perda (Peraturan Daerah) nomor 15 tahun 2011, tentang Bangunan Gedung, Pasal 15 ayat (1),” jelas Rizal.

  • Satpol PP siagakan 1.300 personel saat Hari Raya Idul Fitri

    Satpol PP siagakan 1.300 personel saat Hari Raya Idul Fitri

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Polisi Paming Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menyiagakan sekitar 1.300 personel untuk melakukan pengamanan saat Hari Raya Idul Fitri.

    “Personel seluruhnya kita bagi, jadi untuk setiap harinya yang berpiket itu sekitar 1.300 personel,” kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan saat dijumpai di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, jumlah personel Satpol PP DKI Jakarta ada 5.300. “jadi kita bagi hari ini, satu hari itu 1.300 personel yang kita ‘stand by’ kan,” katanya.

    Selain berkoordinasi dengan TNI dan Polri, Satpol PP DKI Jakarta juga melakukan monitoring ke pemukiman-pemukiman dan tempat-tempat hiburan yang banyak dikunjungi masyarakat.

    “Nah itu di lokasi wisata juga kita lakukan monitoring dan sekaligus pengamanan juga. Dan kita juga koordinasi dengan pengelola dari tempat-tempat wisata di DKI Jakarta,” kata Satriadi.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo juga telah berpesan agar pengamanan di Jakarta tetap terjaga saat Lebaran.

    “Pokoknya penjagaan kepada masyarakat di Jakarta tidak boleh kendor, tidak boleh berkurang walaupun masyarakat yang pulang kampung cukup besar,” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Warga Jaksel bisa titip kendaraan di kantor camat-lurah selama mudik

    Warga Jaksel bisa titip kendaraan di kantor camat-lurah selama mudik

    Jakarta (ANTARA) – Warga di Jakarta Selatan bisa menitipkan kendaraan di kantor kecamatan dan kelurahan di wilayah tersebut selama mudik Lebaran ke kampung halaman.

    “Sudah diklaim oleh Pak Gubernur DKI Pramono Anung dan Pak Wakil Gubernur DKI Rano Karno bahwa boleh dititip di kantor kecamatan dan kelurahan,” kata Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Munjirin mengatakan, penitipan di kantor kecamatan dan kelurahan ini diharapkan bisa menjaga keamanan serta ketertiban masing-masing.

    Dia menilai perlu adanya penjaga berkompeten agar kendaraan yang dititipkan bisa terjamin keamanannya.

    “Benar-benar harus dijaga yang ditugaskan orang berkompeten untuk mengelola ini semuanya di kantor kecamatan dan kelurahan,” katanya.

    Camat Jagakarsa, Santoso menambahkan, pihaknya menerima penitipan kendaraan bagi warga sejak Jumat (28/3) hingga selesai masa libur Lebaran.

    “Para petugas yang kami kerahkan yakni Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan PJLP yang ada di kecamatan-kelurahan secara bergiliran melakukan penjagaan,” ujar Santoso.

    Adapun syarat untuk menitipkan kendaraan di kantor kecamatan dan kelurahan kawasan Jagakarsa yakni menyerahkan fotokopi identitas KTP dan STNK.

    Jika nantinya yang menitipkan berbeda orang, maka perlu adanya surat kuasa tambahan untuk mengambil kendaraan sebagai keamanan.

    “Silahkan titipkan kendaraan di kantor kecamatan dan kelurahan, namun apabila sudah memadai maka warga disarankan berkoordinasi dengan pihak RT dan RW,” katanya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono Minta Satpol PP Jakarta Tetap Bertugas Selama Lebaran 2025 Megapolitan 25 Maret 2025

    Pramono Minta Satpol PP Jakarta Tetap Bertugas Selama Lebaran 2025 Megapolitan 25 Maret 2025

    Pramono Minta Satpol PP Jakarta Tetap Bertugas Selama Lebaran 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Gubernur Jakarta
    ,
    Pramono Anung
    meminta Satuan Polisi Pamong Praja (
    Satpol PP
    ) Jakarta tetap bertugas selama
    Lebaran 2025
    .
    Meski banyak warga Jakarta yang pulang kampung, pengamanan dan penjagaan di Jakarta tidak boleh berkurang.
    “Pokoknya penjagaan kepada masyarakat di Jakarta tidak boleh kendur, tidak boleh berkurang walaupun masyarakat yang pulang kampung cukup besar,” ucap Pramono usai menghadiri apel HUT Satpol PP dan Satlinmas di Plaza Selatan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).
    Sementara itu, Kepala
    Satpol PP Jakarta
    , Satriadi Gunawan, mengungkapkan pihaknya telah mengatur sistem piket bagi personelnya selama masa mudik Lebaran.
    Dari total 5.300 personel Satpol PP, setiap harinya akan ada sekitar 1.300 petugas yang disiagakan.
    “Karena pasukan kami kan ada 5.300, jadi kita bagi hari ini, satu hari itu 1.300 personel yang kita stand by kan,” kata dia.
    Selama libur Lebaran, tugas utama Satpol PP tidak hanya berkoordinasi dengan aparat keamanan lain, tetapi juga melakukan pemantauan di berbagai titik strategis.
    Nantinya petugas akan melakukan pengawasan di sekitar permukiman, terutama rumah-rumah kosong yang ditinggal mudik pemiliknya, serta tempat wisata yang diperkirakan akan ramai dikunjungi masyarakat.
    “Di lokasi wisata juga kita lakukan monitoring dan sekaligus pengamanan juga. Dan kita juga koordinasi dengan pengelola dari tempat-tempat wisata di DKI Jakarta,” kata dia.
    Selain pengamanan Lebaran, Satpol PP juga mencatat adanya 11 pelanggaran selama bulan Ramadhan 2025.
    Satriadi menyebut, sebagian besar pelanggaran terjadi akibat tempat usaha yang tetap menjual makanan secara terbuka sebelum waktu berbuka puasa.
    Bahkan, beberapa bar juga kedapatan melanggar aturan operasional selama Ramadhan.
    Sanksi yang diberikan terhadap tempat usaha yang melanggar aturan bervariasi, mulai dari peringatan hingga penutupan sementara.
    “Kita lakukan peninjauan ke lokasi, kemudian kita bikinkan surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi, nah itu kita pegang. Nah selama ini sih tidak ada yang mengulangi kejadian pelanggaran itu,” ungkap Satriadi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Minta Satpol PP Jakarta Tetap Bertugas Selama Lebaran 2025 Megapolitan 25 Maret 2025

    Heran Seragam Dinas Gubernur Jakarta Banyak, Pramono: Hari Ini Satpol PP, Besok Apa Lagi? Megapolitan 25 Maret 2025

    Heran Seragam Dinas Gubernur Jakarta Banyak, Pramono: Hari Ini Satpol PP, Besok Apa Lagi?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Gubernur Jakarta

    Pramono Anung
    mengaku heran banyaknya
    seragam dinas
    yang harus dikenakan dalam berbagai acara resmi.
    Pramono mengenakan
    seragam Dinas
    Pemadam Kebakaran dalam apel bersama Dinas Gulkarmat Jakarta pada Senin (24/3/2025). Kini, Pramono mengenakan pakaian dinas upacara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
    “Saya dari kemarin merenung kenapa jadi Gubernur Jakarta ini pakaiannya banyak banget, seragamnya banyak banget. Kemarin
    Damkar
    , hari ini Satpol PP, besok apa lagi,” ucap Pramono usai apel
    HUT Satpol PP
    dan Satlinmas di Plaza Selatan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).
    Dia juga menyebut pagi tadi telah menghubungi Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno untuk memintanya menjadi inspektur upacara.
    Meskipun demikian, Pramono menegaskan bahwa semua kegiatan tersebut dilaksanakan dengan penuh rasa gembira.
    “Tadi pagi saya udah telepon Bang Dul, ‘Bang, Abang aja yang jadi inspektur upacara’. Tetapi kami melaksanakan dengan penuh rasa gembira,” katanya.
    Adapun Pramono memimpin apel dalam HUT ke-75 Satpol PP dan ke-63 Satlinmas di Plaza Selatan Monas.
    Dalam sambutannya, Pramono mengapresiasi jajaran Satpol PP dan Satlinmas atas dedikasi mereka dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan bagi warga Jakarta.
    “Secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih yang saya tunjukkan kepada seluruh jajaran Satpol PP dan Satuan Pelindungan Masyarakat atau Satlinmas yang selama ini telah menyelenggarakan ketertiban umum, menjaga ketenteraman masyarakat, dan memberikan perlindungan masyarakat Jakarta dengan tetap mengedepankan sikap yang santun, tegas, dan humanis,” ucap Pramono.
    Ia juga mengajak Satpol PP dan Satlinmas untuk terus beradaptasi dengan perkembangan kota, mengembangkan inovasi, meningkatkan profesionalisme, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugasnya.
    “Saya berharap Satpol PP, Satlinmas, agar terus beradaptasi dengan dinamika perkembangan kota, mengembangkan inovasi, profesionalisme, serta mengedepankan sisi humanis dalam setiap tugas yang dijalankan,” ungkap Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.