Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Satpol PP

  • Legislator minta Satpol PP tindak tegas prostitusi di Gang Royal

    Legislator minta Satpol PP tindak tegas prostitusi di Gang Royal

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu meminta kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar menindak tegas serta menutup permanen tempat prostitusi di Gang Royal, Jakarta Barat, karena meresahkan masyarakat.

    “Apa yang terjadi di Gang Royal sudah jelas-jelas merupakan pelanggaran hukum,” kata Kevin di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, berdasarkan informasi yang diperoleh, prostitusi masih berlangsung di sekitar Gang Royal, padahal kegiatan tersebut sebelumnya sudah berkali-kali ditertibkan oleh Satpol PP.

    Dia menegaskan prostitusi tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Jakarta.

    “Mengacu kepada Perda (Peraturan Daerah) Nomor 8/2007 tentang Ketertiban Umum, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan seks komersial di Jakarta ini,” ujar Kevin.

    Dalam Pasal 42 nomor (2) Perda Nomor 8/2007 tentang Ketertiban Umum, disebutkan setiap orang dilarang menjadi penjaja seks komersial, memfasilitasi orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial, dan memakai jasa tersebut.

    Oleh sebab itu, Kevin menyayangkan apabila sampai dengan hari ini, masih ditemukan pihak-pihak yang melakukan kegiatan terlarang itu.

    Padahal, sambung dia, Jakarta pernah memiliki rekam jejak yang baik dalam menangani permasalahan sosial tersebut, salah satunya dengan pembongkaran tempat lokalisasi di wilayah Kalijodo.

    Dia pun menilai aktivitas terlarang itu menjadi gangguan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Selain itu, keberadaannya juga berpotensi menjadi sumber kemunculan dari penyakit berbahaya yang dapat menjangkiti masyarakat secara luas.

    “Keberadaan prostitusi seperti yang ditemukan di Gang Royal ini mengganggu ketertiban masyarakat dan berpotensi menciptakan pelbagai masalah sosial. Kemudian, tidak menutup kemungkinan oleh karena aktivitas di dalamnya, maka penyakit yang berbahaya bisa menyebar dan menjadi wabah di tengah-tengah masyarakat,” tutur Kevin.

    Lebih lanjut, dia meminta agar Satpol PP DKI segera menindak serta menutup tempat prostitusi tersebut secara permanen.

    Dia juga mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar melakukan pembinaan terhadap para pelaku seks komersial sehingga dapat mencari penghidupan dengan cara yang lain.

    “Satpol PP harus masuk kembali dan tegas melakukan penutupan terhadap lokasi prostitusi di Gang Royal tersebut. Kemudian, Pemprov DKI juga harus memastikan bahwa aktivitas prostitusi seperti itu tidak terulang kembali di sana,” tegas Kevin.

    Pada saat yang bersamaan, Pemprov DKI juga dinilai perlu melakukan pembinaan. Dia mengungkapkan harus ada upaya serius untuk membuat masyarakat benar-benar menjauh aktivitas terlarang itu dengan menggelar beragam pelatihan kerja.

    “Harapannya, setelah itu, para pelaku tidak kembali ke pekerjaan lamanya karena bisa mendapatkan sumber pencaharian yang lebih baik,” imbuh Kevin.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Petugas gabungan bersihkan material atap rumah ambruk di Kramat Jati

    Petugas gabungan bersihkan material atap rumah ambruk di Kramat Jati

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 28 petugas gabungan membersihkan material atap rumah yang ambruk di Gang Senggol, RT 02/08, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.

    “Pembersihan dilakukan untuk meringankan beban warga yang penyintas atap rumah ambruk tersebut,” kata Sekretaris Kelurahan Tengah Endri Budiarta saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Petugas gabungan itu terdiri dari petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

    “Petugas gabungan bersama warga bahu-membahu membersihkan material atap dua rumah yang ambruk pada Selasa (18/11) sekitar pukul 16. 30 WIB,” ujar Endri.

    Selain itu, dia menyebutkan pihaknya akan mengusulkan ke Baznas Bazis Jakarta Timur agar kedua rumah tersebut dibantu untuk direnovasi karena kondisi bangunannya sudah rapuh sejak dibangun pada 1960-an.

    Dua rumah yang atapnya ambruk itu dihuni oleh dua Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 11 jiwa. Saat ambruk, penghuni rumah mengungsi ke rumah kosong yang hanya berjarak sekitar 15 meter.

    “Kami juga sedang mengajukan bantuan barang (natura) ke Suku Dinas Sosial Jakarta Timur. Untuk Pembersihan material atap rumah ambruk ditargetkan rampung hari ini,” jelas Endri.

    Sementara itu, salah seorang pemilik rumah bernama Ani Pancawati Ningrum membeberkan peristiwa itu terjadi saat ia sedang beristirahat sambil bermain telepon genggam di dalam rumah bersama anaknya.

    Tiba-tiba Ani terkejut saat mendengar suara atap rumah yang ambruk.

    “Saya berharap sekali bantuan untuk memperbaiki rumah ini agar bisa tinggal dengan aman dan nyaman,” ucap Ani.

    Sebelumnya, sebuah pohon besar dan tiang lampu penerangan jalan umum (PJU) tumbang sehingga menimpa empat unit mobil yang tengah melintas di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (20/11).

    Petugas keamanan bernama Tegar yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian itu mengatakan pohon tersebut tumbang sekitar pukul 14.45 WIB, setelah angin kencang menerjang wilayah tersebut.

    “Tadi angin dulu. Lalu, gerimis dan tak lama, terdengar bunyi ‘bruk’ keras sekali, sambil diikuti bunyi kaya gelas pecah. Saya langsung cek, ternyata pohon tumbang,” kata Tegar di Jakarta, Kamis (20/11).

    Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, tiga mobil rusak akibat tertimpa batang, ranting pohon dan tiang lampu jalanan, sehingga total kerugian mencapai Rp100 juta.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terminal Kampung Rambutan bersih-bersih jelang libur Natal-Tahun Baru

    Terminal Kampung Rambutan bersih-bersih jelang libur Natal-Tahun Baru

    Jakarta (ANTARA) – Terminal Kampung Rambutan di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur menggelar aksi Jumat Bersih bersama dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait (stakeholders) sebagai persiapan menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Kegiatan bersih-bersih ini digelar sebagai bagian dari persiapan menghadapi angkutan libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Ujang Harmawan di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Jumat.

    Kegiatan bersih-bersih itu dimulai dengan senam bersama yang melibatkan pengurus Dharma Wanita Dinas Perhubungan, kemudian dilanjutkan dengan kerja bakti massal di seluruh area Terminal Kampung Rambutan.

    Menurut Ujang, kegiatan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus upaya menjaga keamanan, kenyamanan, serta keindahan area yang memiliki luas sekitar 14 hektar itu.

    “Kegiatan ini juga sejalan dengan momentum Hari Lingkungan Hidup yang diperingati pada bulan November. Karena itu, pembersihan lingkungan dilakukan secara besar-besaran dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup,” jelas Ujang.

    Selain membersihkan lingkungan, sejumlah pejabat Dinas Perhubungan DKI yang hadir juga menanam berbagai jenis pohon di Terminal Kampung Rambutan.

    Beberapa jenis pohon yang ditanam itu, yakni pohon mangga, pohon rambutan, dan pohon nangka. Pohon-pohon tersebut dipilih karena memiliki manfaat jangka panjang, termasuk menjaga kualitas lingkungan dan daya resap air di kawasan terminal itu.

    “Ke depan, kami berharap Terminal Kampung Rambutan bisa menjadi terminal terbesar kedua setelah Pulogebang. Karena itu, keamanan, kenyamanan, dan kebersihan harus terus dijaga,” ucap Ujang.

    Lebih lanjut, dia menyebutkan terdapat sekitar 200 personel yang dikerahkan ke terminal itu. Selain itu, dia juga turut melibatkan warga sekitar Terminal Kampung Rambutan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

    Ratusan personel itu terdiri dari 100 personel Dinas Perhubungan, 30 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP, 50 personel Dinas Lingkungan Hidup, 30 petugas pertamanan, dan sekitar 30 warga.

    “Kami berharap lingkungan Terminal Kampung Rambutan tetap bersih dan nyaman, serta siap melayani lonjakan penumpang pada musim liburan Natal dan Tahun Baru 2026,” harap Ujang.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Bapemperda DKI nilai larangan jual rokok sulit diimplementasikan

    Wakil Bapemperda DKI nilai larangan jual rokok sulit diimplementasikan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menilai pasal-pasal pelarangan penjualan rokok dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sulit untuk diimplementasikan.

    Hal ini, kata dia, termasuk pasal yang melarang penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

    “Sangat sulit nanti mengatur pedagang. Bagaimana jika usaha mereka lebih dahulu ada dari sekolah? Makanya saya sampaikan di Rapat Bapemperda,” kata Johnny di Jakarta, Jumat.

    Dia juga memproyeksikan pasal pelarangan itu dapat berujung bentrok antara pedagang dengan aparat penegak hukum.

    “Perda ini bisa tumpul. Tidak perlu diatur sebegitunya. Siapa juga yang bisa menegakkannya? Satpol PP? Jangan jadi ide gagah-gagahan tapi tercabut dari realita,” ujar Johnny.

    Sebelumnya, sejumlah pedagang kaki lima, pedagang pasar dan pedagang warteg membentangkan spanduk penolakan Raperda KTR di depan Gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis (20/11).

    Dewan Pembina Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran mengatakan pihaknya tegas menyatakan penolakan terhadap pasal-pasal pelarangan penjualan yang telah difinalisasi oleh Panitia Khusus (Pansus) Raperda KTR DPRD DKI Jakarta.

    “Pasal larangan penjualan rokok radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, sampai perluasan kawasan tanpa rokok di pasar rakyat sama saja dengan menghilangkan mata pencaharian pedagang pasar yang semakin hari semakin tergerus,” ungkap Ngadiran.

    Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki 153 pasar yang dikelola oleh Perumda Pasar Jaya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 146 pasar masih aktif beroperasi, sedangkan tujuh pasar lainnya telah dialihfungsikan. Sementara itu, jumlah pedagang pasar itu mencapai 110.480 orang.

    “Ada seratus ribuan pedagang yang terdampak langsung dengan larangan-larangan Raperda KTR ini. Pedagang itu kan aset pasar yang harusnya dilindungi, diberdayakan,” tutur Ngadiran.

    Oleh karena itu, dia menambahkan APPSI mendesak Pemprov dan DPRD DKI agar pasar tradisional atau pasar rakyat dikecualikan dalam kategori “Tempat Umum” pada penerapan Raperda KTR secara secara keseluruhan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Datangi Longsor Cilacap, Mendagri Perintahkan Pemda Gencarkan Mitigasi Bencana

    Datangi Longsor Cilacap, Mendagri Perintahkan Pemda Gencarkan Mitigasi Bencana

    JAKARTA  – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk memperkuat mitigasi bencana usai terjadinya bencana tanah longsor yang menelan korban jiwa di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

    “Saya datang langsung untuk melihat kondisi di lapangan dan memastikan penanganan berjalan maksimal. Ini juga menjadi peringatan bagi pemda lain agar segera memperkuat mitigasi bencana,” kata Tito dalam keterangan dilansir ANTARA, Kamis, 20 November.

    Hal itu disampaikan Tito usai meninjau lokasi bencana di Kabupaten Cilacap. Dalam kunjungannya, Tito menemui para korban terdampak serta memberikan penguatan kepada keluarga yang masih menunggu hasil pencarian.

    Ia juga meminta seluruh unsur tim evakuasi yang terdiri dari unsur Basarnas, BNPB, TNI/Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan relawan, untuk bekerja solid dan cepat, guna mengurangi kegelisahan keluarga korban.

    Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kemendagri untuk memperkuat koordinasi dengan pemda dalam memetakan daerah rawan bencana, terlebih intensitas curah hujan diprediksi masih tinggi.

    “Curah hujan tinggi berisiko, khususnya di Jawa yang padat penduduk. Kalau longsor terjadi di lahan kosong, dampaknya minim. Tapi, jika menimpa permukiman, bisa menimbulkan korban. Karena itu, pemda harus inventarisasi titik rawan dan menyiapkan langkah mitigasi sejak dini,” ujarnya.

    Tito juga mempersilakan pemda merelokasi warga dari wilayah rawan bencana, serta memanfaatkan dana belanja tidak terduga jika menghadapi keterbatasan anggaran.

    Pada kesempatan terpisah, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman mengapresiasi kedatangan Mendagri Tito Karnavian yang meninjau langsung lokasi longsor di Desa Cibeunying.

    Menurutnya, kehadiran Mendagri menjadi bukti bahwa Kementerian Dalam Negeri tidak membiarkan pemerintah daerah bekerja sendirian dalam menghadapi bencana.

    “Kehadiran Pak Mendagri Tito Karnavian ke lokasi longsor sangat berarti bagi kami. Beliau meninjau dapur umum, memberikan arahan atas langkah-langkah yang telah dilakukan, dan memimpin langsung apel kesiapsiagaan serta pencarian korban. Ini memberi semangat besar bagi kami,” kata Syamsul.

    Selain meninjau dapur umum dan tim SAR, Tito juga mengingatkan bahwa longsor di Cibeunying harus menjadi kewaspadaan bagi pemerintah daerah (pemda) lain dalam memitigasi potensi bencana hidrometeorologi akibat curah hujan yang meningkat beberapa waktu terakhir.

    “Mendagri menyampaikan ini menjadi pembelajaran bersama agar lebih siap siaga, apalagi jika sudah ada peringatan dini dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) terkait potensi bencana alam,” ujar Syamsul.

    Bupati mengatakan, Mendagri Tito Karnavian juga menyatakan kesiapannya mendukung rencana Pemkab Cilacap untuk merelokasi warga selamat ke Desa Jenang, sekitar 2 kilometer dari titik longsor.

    Salah satu upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait terkait kemungkinan program perumahan bagi warga relokasi.

    “Lahan seluas 3,9 hektare telah siap. Prosesnya melalui tahapan. Kepala daerah menetapkan jumlah warga yang direlokasi, kemudian diusulkan kepada BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk hunian sementara, baru setelah itu hunian tetap,” jelas Syamsul.

    Sementara itu, pencarian korban longsor Cibeunying resmi diperpanjang tiga hari setelah tim SAR gabungan dan keluarga korban sepakat melanjutkan operasi.

    “Keluarga berharap operasi dilanjutkan. Atas dasar kemanusiaan, operasi SAR resmi diperpanjang tiga hari,” kata Kepala Kantor SAR Cilacap, Muhammad Abdullah.

  • Sinergi Bapenda-Kejari Blitar, Piutang Pajak PBB Rp5 Miliar Bisa Tertagih

    Sinergi Bapenda-Kejari Blitar, Piutang Pajak PBB Rp5 Miliar Bisa Tertagih

    Blitar (beritajatim.com) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar membuktikan bahwa sinergi dengan aparat penegak hukum menjadi kunci ampuh dalam mengamankan pendapatan daerah. Melalui program inovatif bertajuk “Petang Berkesan” (Penagihan Piutang Bersama Kejaksaan), Bapenda berhasil menagih tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga menembus angka Rp 5 miliar per November 2025.

    Capaian ini menjadi bukti efektivitas kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) yang telah dirintis sejak 2023.

    Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Bapenda Kabupaten Blitar, Roni Arif Satriawan, mengungkapkan bahwa tahun 2025 menjadi momentum kebangkitan realisasi penagihan piutang setelah sempat melandai pada tahun sebelumnya.

    “Kerja sama ini sudah berjalan dari 2023. Tahun pertama kita dapat lebih dari Rp 5 miliar, lalu 2024 sekitar Rp 1–2 miliar. Alhamdulillah, dengan inovasi baru metode penagihan di 2025 ini, hingga bulan November telah kembali menembus angka Rp 5 miliar,” ujar Roni, mewakili Kepala Bapenda Asmaningayu Dewi Lintangsari, Kamis (20/11/2025).

    Secara umum, kinerja penerimaan PBB-P2 menunjukkan tren yang sangat positif. Realisasi penerimaan PBB-P2 (Buku 1, 2, dan 3) terus menanjak dari Rp 34 miliar pada 2022, menjadi Rp 39,6 miliar (2023), dan Rp 41,5 miliar (2024).

    “Untuk 2025, hingga November saja sudah mencapai Rp 41,5 miliar. Capaian total hingga pertengahan November ini sudah di angka 95,28%, lebih baik dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 94,17%,” paparnya.

    Roni menjelaskan, keberhasilan tahun ini tidak lepas dari penyempurnaan strategi. Jika sebelumnya hanya mengandalkan forum koordinasi (desk), tahun ini Bapenda menerapkan metode sampling. Sebelum tim gabungan (Bapenda, Inspektorat, Satpol PP, dan Kejaksaan) turun melakukan penagihan, mereka terlebih dahulu memetakan masalah spesifik di desa-desa.

    “Pada tahun 2025 ini kita ada inovasi. Sebelum melaksanakan desk, kita lakukan sampling ke desa-desa. Hasilnya, respons di lapangan sangat signifikan,” ungkapnya.

    Meski capaian memuaskan, Roni tidak menampik masih adanya tantangan besar (“PR”) dalam sektor piutang. Laju kenaikan piutang PBB-P2 yang mencapai 28 persen per tahun menuntut penanganan serius.

    Masalah klasik yang dihadapi meliputi piutang kadaluarsa (diatas 5 tahun), warisan dari era sebelum pendaerahan, wajib pajak yang berdomisili di luar kota, hingga persoalan dana yang belum disetorkan oleh oknum petugas pemungut di tingkat bawah.

    “Pajak bumi dan bangunan ini memang sebagian ada yang belum disetorkan ke kami. Namun dengan kolaborasi bersama Kejaksaan, kita lakukan upaya percepatan penyelesaian. Kita cari terobosan untuk menggenjot penerimaan daerah agar dapat digunakan sebagai sumber dana pembangunan,” tegas Roni.

    Program ‘Petang Berkesan’ sendiri lahir dari musyawarah bersama berbagai elemen (IKOMAT, Pemerintah Desa, Inspektorat, Satpol PP, dan Kejaksaan). Dengan dukungan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara, Bapenda Blitar optimis dapat terus menekan angka kebocoran pajak dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah di masa mendatang. (owi/but)

  • Pelanggaran tempat dan usaha tertentu dominasi tipiring di Jakbar

    Pelanggaran tempat dan usaha tertentu dominasi tipiring di Jakbar

    Jakarta (ANTARA) – Pelanggaran tertib tempat dan usaha tertentu mendominasi sidang kasus tindak pidana ringan (tipiring) di wilayah Jakarta Barat pada Kamis.

    Dari 31 warga yang disidang, 26 di antaranya melanggar tertib tempat dan usaha tertentu, empat melanggar tertib peran masyarakat dan satu pelanggar tertib lingkungan.

    “Ini hasil penindakan selama satu bulan terakhir di delapan wilayah kecamatan di Jakarta Barat,” kata Kepala Satpol PP Jakarta Barat, Herry Purnama saat dikonfirmasi di Jakarta.

    Herry menyebutkan, denda yang terkumpul dari para pelanggar berjumlah Rp20 juta lebih (Rp20.100.000). “Denda yang dikumpulkan tersebut akan disetorkan ke Kas Daerah DKI Jakarta,” kata dia.

    Sidang yustisi yang dipimpin oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Aslan Ainin itu digelar dengan tujuan untuk menimbulkan efek jera. “Sehingga warga aktif mengurus perizinan dan mematuhi aturan daerah,” katanya.

    Selain itu, warga yang ingin melakukan kegiatan usaha di Jakarta Barat (Jakbar) agar mengurus perizinan yang sudah ditetapkan.

    Pihaknya mengimbau warga agar tertib mengurus izin usaha serta mematuhi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

    “Jadi supaya tidak sampai berulang kali untuk kena yustisi. Jika semua tertib aturan, usaha pun akan lancar, aman dan nyaman,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPBD Pamekasan Petakan Potensi Bencana Musim Penghujan

    BPBD Pamekasan Petakan Potensi Bencana Musim Penghujan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, memetakan beragam jenis bencana alam yang berpotensi terjadi di wilayah setempat, khususnya memasuki musim penghujan 2025.

    “Berdasarkan dokumen KRB (Kajian Resiko Bencana) Pamekasan, terdapat beragam jenis potensi bencana alam yang berpotensi terjadi selama musim penghujan, di antaranya bencana angin kencang, banjir, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, longsor, serta puting beliung,” kata Plt Kalaksa BPBD Pamekasan, Akhmad Dhofir Rosidi, Kamis (20/11/2025).

    Berdasar data yang dimilikinya, bencana angin kencang dan cuaca ekstrem berpotensi terjadi hampir di semua kecamatan di Pamekasan, kecuali kecamatan Pasean. Gelombang ekstrem dan abrasi potensi terjadi di wilayah pesisir Pamekasan.

    “Pada musim penghujan, jenis potensi bencana alam bisa berupa banjir biasa terjadi di Kecamatan Pamekasan, Pademawu, dan Pasean. Untuk longsor hampir terjadi di semua kecamatan kecuali Tlanakan, sedangkan cuaca ekstrem potensi terjadi di seluruh kecamatan di Pamekasan,” ungkapnya.

    Sementara dari beragam potensi bencana alam di wilayah setempat, setidaknya terdapat 11 jenis bencana yang berpotensi terjadi di Pamekasan. “Selain potensi bencana di musim hujan, juga terdapat berbagai jenis bencana lainnya. Di antaranya epidemi, gempa bumi, karhutla, kekeringan, kebakaran gedung dan pemukiman hingga gagal teknologi.

    “Dari itu kami kembali mengingatkan seluruh masyarakat, agar selalu waspada terhadap beragam potensi bencana di daerah masing-masing. Setidaknya selalu meningkatkan kewaspadaan serta mengantisipasi terhadap beragam jenis bencana,” sambung Dhofir.

    Sebaran Titik Bencana Alam di Pamekasan Tahun 2024. [Gambar: BPBD Pamekasan]Tidak hanya itu, pihaknya juga mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada petugas terdekat jika mendapatkan beragam potensi bencana. “Segera hubungi pihak terkait jika ada beberapa kejadian yang berpotensi terhadap bencana, baik di tingkat desa, kecamatan atau bisa juga melalui pos terpadu,” imbaunya.

    “Untuk musim penghujan tahun ini, terdapat bencana angin kencang disertai hujan deras yang mengakibatkan 14 rumah warga maupun bangunan rusak di empat kecamatan berbeda di Pamekasan, Senin (3/11/2025). Jumlah itu tersebar di 5 desa dan satu kelurahan, yakni kecamatan Kadur, Pagantenan, Palengaan dan Pamekasan (Kota),” jelasnya.

    Akibat peristiwa tersebut, belasan rumah warga Sebagian besar rusak pada bagian atap, serta tiga pohon tumbang yang menimpa jaringan listrik, satu di antaranya menimpa rumah warga. Bahkan sekitar dua hingga tiga rumah juga ambruk dan rata dengan tanah. ”Kejadian ini merupakan peristiwa pertama yang terjadi pada musim penghujan tahun ini,” pungkasnya.

    Sementara untuk menghadapi beragam potensi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, sudah melaksanakan Apel Bersama Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Kesiapsiagaan Bencana yang dipimpin langsung oleh Bupati Kholilurrahman di area Monumen Arek Lancor, Pamekasan, Selasa (11/11/2025).

    Dalam kegiatan tersebut tampak hadir sejumlah unsur OPD di lingkungan Pemkab Pamekasan, di antaranya para camat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol-PP dan Damkar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Perhubungan (Dishub) hingga para petugas parkir.

    Berdasar data BPBD Pamekasan Tahun 2024, terdapat sebanyak 476 total bencana alam, meliputi banir (20 kejadian), tanah longsor (23), cuaca ekstrem (103), gempa bumi (1), karhutla (31), kekeringan (269), kebakaran gedung dan pemukiman (28), gagal teknologi (1). [pin/kun]

  • Mendagri instruksikan pemda se-Indonesia perkuat mitigasi bencana

    Mendagri instruksikan pemda se-Indonesia perkuat mitigasi bencana

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk memperkuat mitigasi bencana usai terjadinya bencana tanah longsor yang menelan korban jiwa di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

    “Saya datang langsung untuk melihat kondisi di lapangan dan memastikan penanganan berjalan maksimal. Ini juga menjadi peringatan bagi pemda lain agar segera memperkuat mitigasi bencana,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Tito usai meninjau lokasi bencana di Kabupaten Cilacap. Dalam kunjungannya, Tito menemui para korban terdampak serta memberikan penguatan kepada keluarga yang masih menunggu hasil pencarian.

    Ia juga meminta seluruh unsur tim evakuasi yang terdiri dari unsur Basarnas, BNPB, TNI/Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan relawan, untuk bekerja solid dan cepat, guna mengurangi kegelisahan keluarga korban.

    Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kemendagri untuk memperkuat koordinasi dengan pemda dalam memetakan daerah rawan bencana, terlebih intensitas curah hujan diprediksi masih tinggi.

    “Curah hujan tinggi berisiko, khususnya di Jawa yang padat penduduk. Kalau longsor terjadi di lahan kosong, dampaknya minim. Tapi, jika menimpa permukiman, bisa menimbulkan korban. Karena itu, pemda harus inventarisasi titik rawan dan menyiapkan langkah mitigasi sejak dini,” ujarnya.

    Tito juga mempersilakan pemda merelokasi warga dari wilayah rawan bencana, serta memanfaatkan dana belanja tidak terduga jika menghadapi keterbatasan anggaran.

    Pada kesempatan terpisah, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman mengapresiasi kedatangan Mendagri Tito Karnavian yang meninjau langsung lokasi longsor di Desa Cibeunying.

    Menurutnya, kehadiran Mendagri menjadi bukti bahwa Kementerian Dalam Negeri tidak membiarkan pemerintah daerah bekerja sendirian dalam menghadapi bencana.

    “Kehadiran Pak Mendagri Tito Karnavian ke lokasi longsor sangat berarti bagi kami. Beliau meninjau dapur umum, memberikan arahan atas langkah-langkah yang telah dilakukan, dan memimpin langsung apel kesiapsiagaan serta pencarian korban. Ini memberi semangat besar bagi kami,” kata Syamsul.

    Selain meninjau dapur umum dan tim SAR, Tito juga mengingatkan bahwa longsor di Cibeunying harus menjadi kewaspadaan bagi pemerintah daerah (pemda) lain dalam memitigasi potensi bencana hidrometeorologi akibat curah hujan yang meningkat beberapa waktu terakhir.

    “Mendagri menyampaikan ini menjadi pembelajaran bersama agar lebih siap siaga, apalagi jika sudah ada peringatan dini dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) terkait potensi bencana alam,” ujar Syamsul.

    Bupati menambahkan, Mendagri Tito Karnavian juga menyatakan kesiapannya mendukung rencana Pemkab Cilacap untuk merelokasi warga selamat ke Desa Jenang, sekitar 2 kilometer dari titik longsor.

    Salah satu upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait terkait kemungkinan program perumahan bagi warga relokasi.

    “Lahan seluas 3,9 hektare telah siap. Prosesnya melalui tahapan. Kepala daerah menetapkan jumlah warga yang direlokasi, kemudian diusulkan kepada BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk hunian sementara, baru setelah itu hunian tetap,” jelas Syamsul.

    Sementara itu, pencarian korban longsor Cibeunying resmi diperpanjang tiga hari setelah tim SAR gabungan dan keluarga korban sepakat melanjutkan operasi.

    “Keluarga berharap operasi dilanjutkan. Atas dasar kemanusiaan, operasi SAR resmi diperpanjang tiga hari,” kata Kepala Kantor SAR Cilacap, Muhammad Abdullah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga Lamongan Bongkar Makam Palsu Berbangunan Beton di Dusun Rangkah

    Warga Lamongan Bongkar Makam Palsu Berbangunan Beton di Dusun Rangkah

    Lamongan (beritajatim.com) – Warga Dusun Rangkah, Desa Ngujungrejo, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, bergotong royong membongkar sebuah makam palsu pada Kamis (20/11/2025). Makam tersebut sebelumnya menimbulkan keresahan karena diduga dapat digunakan untuk aktivitas yang dianggap menyimpang.

    Makam palsu itu dibangun dengan konstruksi beton yang berdiri kokoh. Pada bagian atapnya terdapat sebuah kotak amal berwarna putih. Bangunan penutup makam tersebut berukuran sekitar 6×6 meter, dan di dalamnya terpampang tiga nama, yakni Syekh Abdurrahman bin Abdurrahim, Resi Pranoto Wijaya, dan Nyi Mas Tanjung Sari.

    Camat Turi, Rahmad Hidayat, menjelaskan bahwa pembongkaran dilakukan sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Daerah Lamongan mengenai pengembalian fungsi makam. “Pembongkaran terlaksana setelah hasil koordinasi dengan pemerintah desa dan dusun,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa proses eksekusi baru dapat dilakukan setelah melalui tahapan panjang melibatkan sejumlah pihak. “Akhirnya hari ini bisa dibongkar. Yang membongkar 10 orang yang dari dulu kontra dengan makam palsu tersebut,” tuturnya.

    Seorang warga Dusun Ngujung, Mahmudi, mengungkapkan bahwa bangunan itu telah berdiri sekitar dua tahun. Menurutnya, makam palsu tersebut dibangun oleh sebuah kelompok keagamaan di desa setempat. “Kelompoknya bernama Jamaah Yasinan dan Tahlil. Anggotanya sekitar 20 orang,” kata Mahmudi.

    Mahmudi bersyukur pembongkaran berjalan lancar tanpa perlawanan dari pihak yang membangun makam. Proses pembongkaran turut diamankan aparat kepolisian serta petugas Satpol PP. [fak/beq]