Kementrian Lembaga: Satpol PP

Mbak Wali Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Semeru 2025, Pastikan Pengamanan Nataru di Kota Kediri Kondusif

Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memimpin langsung Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat “Lilin Semeru 2025” di Halaman Balai Kota Kediri, Jumat (19/12/2025). Apel tersebut digelar untuk memastikan kesiapan pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 agar berjalan aman, tertib, dan kondusif.

“Lembaran tahun 2025 akan segera kita tinggalkan. Pada penghujung tahun, kita akan dihadapkan pada dua agenda besar, yaitu perayaan natal 2025 dan tahun baru 2026. Di mana kedua moment ini akan dirayakan oleh umat kristiani dan masyarakat lainnya,” ujar Vinanda Prameswati saat menyampaikan amanat apel.

Wali kota yang akrab disapa Mbak Wali itu menjelaskan, momentum Natal dan Tahun Baru akan diikuti dengan peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat, baik sebelum, saat, maupun setelah perayaan. Peningkatan aktivitas tersebut diperkirakan terjadi di berbagai pusat keramaian seperti tempat ibadah, tempat hiburan, pusat perbelanjaan, objek wisata, stasiun kereta api, terminal bus, hingga jalan-jalan protokol yang menjadi titik kumpul masyarakat saat pergantian tahun.

Namun di balik suasana suka cita tersebut, Mbak Wali mengingatkan adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang perlu diantisipasi bersama. Selain itu, kondisi cuaca yang tidak menentu dengan potensi hujan intensitas sedang hingga tinggi juga dapat berdampak pada genangan, gangguan lalu lintas, serta keselamatan pengguna jalan.

“Hari ini kita menggelar pelaksanaan Apel Operasi Lilin Semeru 2025 dalam upaya mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif selama perayaan Natal 2025 dan tahun baru 2026. Operasi ini akan tanggal 20 Desember 2025 hingga tanggal 2 Januari 2026. Operasi ini bersifat kemanusiaan dengan mengedepankan tindakan pre-emtif dan preventif yang didukung kegiatan intelejen, berupa deteksi dini maupun deteksi aksi, serta penegakan hukum secara tegas dan profesional,” jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, Pemkot Kediri bersama Polri dan TNI menyiapkan personel dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Pemadam Kebakaran, serta unsur elemen masyarakat lainnya. Sebanyak tujuh pos pengamanan dan pos pelayanan disiagakan di titik-titik strategis, di antaranya Pospam Gereja Setia Bhudi, Jalan Ahmad Yani, Jalan Veteran, Puhsarang, Gringging, Pospam Terpadu Jalan Dhoho, serta Pos Pelayanan Alun-alun Kota Kediri.

“Saya berharap melalui operasi ini kita dapat menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat Kota Kediri dalam merayakan Natal dan tahun baru,” ungkap wali kota termuda di Indonesia itu.

Untuk mewujudkan pengamanan yang optimal, Mbak Wali menekankan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian seluruh personel. Di antaranya penguatan koordinasi dan sinergitas antarinstansi, kewaspadaan terhadap segala bentuk ancaman, mitigasi rutin di lokasi keramaian dan objek vital, pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjaga profesionalisme dan nilai kemanusiaan, serta antisipasi terhadap dampak cuaca ekstrem.

“Mari kita laksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Saya yakin, dengan kerja sama yang baik, kita dapat menciptakan Kota Kediri yang aman, damai, dan sejahtera. Mari kita rayakan Natal 2025 dengan penuh suka cita dan mari sambut pergantian tahun ini dengan penuh optimisme dan harapan,” pungkasnya.

Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim menambahkan, hingga saat ini potensi kerawanan di wilayah Kota Kediri masih dalam kondisi landai dan terus dipantau secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga daerah. Penempatan pos pengamanan dan pos pelayanan dilakukan dengan mempertimbangkan kedekatan dengan aktivitas masyarakat dan jalur liburan.

“Silahkan masyarakat melakukan ibadah Natal dengan tenang dan nyaman. Mari kita jaga Kota Kediri tetap aman dan nyaman saat Natal dan tahun baru,” imbuhnya.

Apel gelar pasukan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Karumkit Bhayangkara Kombes Pol Agung Hadi Wijanarko, perwakilan Forkopimda, kepala OPD terkait, para stakeholder, serta tamu undangan lainnya. [nm/ted]

19/12/2025 18:02
Pemkot Mojokerto Aktifkan Kembali Siskamling, Perkuat Peran Satlinmas Jelang Nataru

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus memperkuat upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum dengan mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) melalui pengaktifan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).

Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk antisipasi berbagai potensi kerawanan sosial, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menegaskan bahwa Satlinmas memiliki peran strategis dalam menjaga kondusivitas wilayah.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada anggota Satlinmas Kelurahan Prajurit Kulon. Menurutnya, Satlinmas harus mampu bersinergi dengan perangkat pemerintahan di tingkat paling bawah, yakni kelurahan, serta aparat keamanan lainnya.

“Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Satlinmas ini harus bersinergi dengan Pemerintah Kota Mojokerto di level yang paling bawah yaitu kelurahan. Panjenengan mitranya adalah Pak Lurah, lalu juga Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk bersama-sama menjaga ketenteraman dan ketertiban umum,” ungkapnya di Pendapa Kelurahan Prajurit Kulon, Kamis (18/12/2025).

Lebih lanjut, Ning Ita (sapaan akrab, red) menjelaskan bahwa Kota Mojokerto sebagai wilayah urban memiliki dinamika penduduk yang cukup tinggi. Banyaknya warga pendatang serta keberadaan rumah kos dan kontrakan menjadi faktor yang berpotensi menimbulkan berbagai kerawanan sosial apabila tidak diantisipasi sejak dini.

“Wilayah urban ini banyak didatangi orang luar daerah, maka potensi ancaman terhadap ketenteraman dan ketertiban juga besar. Di sinilah Satlinmas dibutuhkan. Siskamling harus bergerak, apalagi di sini banyak kos-kosan. Ajak bergerak bareng Satpol PP, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas,” ujarnya.

Menghadapi momentum Nataru, orang nomor satu di lingkungan Pemkot Mojokerto ini meminta seluruh elemen masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Ia menyoroti potensi pelanggaran norma sosial seperti penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas yang kerap terjadi di rumah kos maupun hotel murah.

“Mari dilakukan. Ini ikhtiar kita menjaga daerah supaya bersih dari penyalahgunaan narkoba, pesta seks, dan lain-lain. Jenengan sebagai warga asli pasti ingin menjaga lingkungannya sendiri,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita juga menyinggung keberhasilan pelaksanaan Siskamling di Kelurahan Meri yang mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Timur. Kelurahan tersebut bahkan masuk lima besar terbaik dalam lomba Siskamling tingkat Provinsi Jawa Timur dan memperoleh hadiah berupa CCTV untuk mendukung pengamanan lingkungan.

“Alhamdulillah, Siskamling di kelurahan-kelurahan berjalan baik. Kelurahan Meri masuk lima besar juara Siskamling se-Jawa Timur. Hadiahnya berupa CCTV untuk mendukung pengamanan lingkungan,” jelasnya.

Dengan komitmen bersama antara pemerintah daerah, Satlinmas, aparat keamanan, dan masyarakat, Pemkot Mojokerto optimistis mampu menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga. [tin/ted]

19/12/2025 07:56
Tembok Perumahan Griya Shanta Kota Malang Diruntuhkan Sejumlah Warga

Malang(beritajatim.com) – Sejumlah warga meruntuhkan tembok Perumahan Griya Shanta, Kota Malang pada Kamis (18/12/2025) sekitar pukul 11.00 siang.

Tembok ini sebelumnya akan dibongkar oleh Pemkot Malang sebagai pembuka jalur alternatif namun mendapat penolakan dari warga setempat beberapa waktu lalu.

Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono memastikan, pembongkaran itu bukan dilakukan oleh Pemkot Malang. Mereka tidak tahu menahu sebelumnya. Dia memastikan lembongkaran itu di luar kewenangan Pemkot Malang.

“Kami pun baru tahu setelah ada laporan dari teman-teman tadi,” kata Heru.

Sementara itu, pengurus RT 02 Perumahan Griya Shanta, Edi Sutrisno mengaku warga hanya bisa pasrah saat pembongkaran dilakukan. Warga memilih jalur hukum dengan melaporkan ke Polresta Malang Kota atas tindakan pembongkaran ini.

“Dan masalah tembok ini juga sudah kita laporkan di Polres dan sudah diproses ada 6 warga yang kita proses, dipanggil. Karena ini sudah diproses hukum, saya mohon maaf mewakili warga melarang warga untuk dibiarkan saja. Dibiarkan karena sudah proses hukum,” kata Edi.

Warga menduga kelompok orang yang membongkar bagian dari aliansi yang juga demo di Balai Kota Malang pada Kamis (18/12/2025) pagi. Terkait aliansi dari mana dia mengaku tidak mengetahui.

“Aliansi apa saya tidak tahu. Mestinya polisi kan sudah mendapat laporan, mendapat pemberitahuan untuk aliansi untuk demo. Mestinya kan juga datang, tapi faktanya enggak datang. Bahkan polisi ada di sini tadi juga tidak ada respon,” ujar Edi. (luc/ted)

18/12/2025 16:31
KPP Bea dan Cukai Pabean Sidoarjo Terus Pelototi Peredaran Rokok Ilegal

Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemberantasan peredaran rokok ilegal terus dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Sidoarjo.

Puluhan juta batang rokok ilegal dimusnahkan melalui kegiatan pemusnahan barang milik negara (BMN) hasil penindakan di bidang cukai periode Juli sampai denganq November 2025.

Barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan terhadap peredaran BKC ilegal yang tidak dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, atau tidak sesuai peruntukannya sesuai UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Menurut Kepala Kantor Bea Cukai Sidoarjo Rudy HK, sepanjang tahun 2025, Bea Cukai Sidoarjo telah melakukan enam kali kegiatan pemusnahan dengan total BKC ilegal yang dimusnahkan sebanyak 63.616.395 batang rokok illegal dengan potensi nilai barang mencapai Rp 91.608.979.760 dan potensi kerugian negara sebesar Rp 56.728.743.064.

“Sepanjang tahun 2025, Bea Cukai Sidoarjo telah melakukan enam kali kegiatan pemusnahan dengan total BKC ilegal yang dimusnahkan sebanyak 63.616.395 batang rokok ilegal dengan potensi nilai barang mencapai Rp 91.608.979.760 dan potensi kerugian negara sebesar Rp 56.728.743.064,” ucapnya usai melakukan pemusnahan secara simbolis di Halaman Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I Kamis (18/12/2025).

Selanjutnya tambah Rudy, rokok ilegal akan diangkut menggunakan 10 truk akan dimusnahkan selama dua hari secara keseluruhan di PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA) Mojokerto. “Pemusnahan dilakukan telah melalui proses penetapan BMN dan mendapatkan persetujuan pemusnahan dari Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara sesuai nomor S-221/MK/KN.4/2025 tanggal 29 September 2025, S-303/MK/KN.4/2025 tanggal 18 November 2025 dan S314/MK/KN.4/2025 tanggal 24 November 2025,” urainya.

Dalam kesempatan sama, Kepala Kanwil DJBC Jatim I, Untung Basuki berharap melalui kegiatan ini dapat mengedukasi masyarakat agar tidak memproduksi, mengedarkan, ataupun mengonsumsi Rokok illegal. Pihaknya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja, Aparat Penegak Hukum, serta seluruh instansi terkait dan elemen masyarakat yang telah mendukung upaya pemberantasan rokok ilegal sepanjang tahun 2025.

“Pemusnahan ini merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah dalam memerangi peredaran Rokok ilegal. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan mengajak masyarakat bersama-sama menolak produk ilegal. Rokok ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan konsumen dan pelaku usaha yang taat aturan,” imbuhnya. (isa/ted)

18/12/2025 11:31
Taman Tempurejo Kediri Raih Predikat RBRA dari KemenPPPA, Mbak Wali: Hasil Kolaborasi Bersama

Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri mengikuti penyampaian hasil audit Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Taman Tempurejo yang diselenggarakan di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Rabu (17/12/2025).

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Taman Tempurejo resmi meraih predikat Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dengan nilai 574. Dengan capaian tersebut, Taman Tempurejo dapat diusulkan untuk memperoleh Surat Keputusan (SK) pemberian anugerah RBRA tanpa perbaikan.

Tim auditor Kementerian PPPA RI juga menemukan sejumlah temuan positif. Di antaranya, adanya komitmen yang sangat tinggi dari Pemerintah Kota Kediri serta perhatian khusus dalam penerapan standar Ruang Bermain Anak (RBA) Taman Tempurejo menjadi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA). Selain itu, terdapat pula beberapa temuan positif lainnya yang menunjukkan keseriusan Pemkot Kediri dalam mewujudkan ruang publik yang aman dan ramah bagi anak.

Meski demikian, tim auditor juga menyampaikan beberapa rekomendasi perbaikan. Di antaranya penambahan jalur pemandu disabilitas sesuai standar internasional pada jalur pedestrian, baik di luar maupun di dalam kawasan Taman Tempurejo. Selain itu, direkomendasikan pula penambahan pagar setinggi kurang lebih 60 sentimeter di sekeliling pulau-pulau vegetasi pada taman lalu lintas, serta beberapa aspek lain yang masih perlu disempurnakan secara bertahap.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Kediri yang akrab disapa Mbak Wali menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas hasil audit yang diraih. “Alhamdulillah, nilai yang kita peroleh adalah 574. Hasil audit ini lebih dari sekadar catatan penilaian, tetapi menjadi ruang refleksi bersama,” ujarnya.

Mbak Wali juga mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang telah bekerja secara kolaboratif dalam proses pemenuhan standar RBRA. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan hasil kerja satu OPD semata, melainkan sinergi lintas sektor. “Yang terlibat bukan hanya DP3AP2KB, tetapi juga beberapa OPD lainnya. Saya mengapresiasi kolaborasi dan sinergi yang telah terbangun dalam mewujudkan Kota Kediri sebagai kota ramah anak,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Wali Kota termuda ini menegaskan bahwa berbagai masukan yang disampaikan oleh tim auditor akan menjadi penguat arah kebijakan Pemerintah Kota Kediri ke depan. Hasil audit tersebut akan dijadikan bahan evaluasi sekaligus pembelajaran bersama. “Yang sudah baik akan kami jaga dan tingkatkan, sementara yang masih perlu diperbaiki akan kami tindak lanjuti secara bertahap dan terencana,” tegasnya.

Pembelajaran dari hasil audit RBRA Taman Tempurejo ini tidak akan berhenti pada satu lokasi saja. Menurut Mbak Wali, hasil audit ini akan menjadi referensi penting dalam pengembangan ruang bermain anak serta taman-taman lainnya di Kota Kediri. Ke depan, Pemerintah Kota Kediri berkomitmen untuk membangun ekosistem kota ramah anak yang lebih luas dan berkelanjutan.

Di akhir sambutannya, Wali Kota Kediri berharap hasil audit ini tidak hanya menjadi laporan administratif, tetapi juga menjadi pemantik komitmen bersama seluruh OPD untuk terus berbenah dan berinovasi demi kepentingan terbaik anak-anak di Kota Kediri.

Pada kegiatan tersebut, hadir pula Lead Auditor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dermawati, Kepala DP3AP2KB Kota Kediri Muhammad Fajri Mubasyyir, Kepala Dispendukcapil Kota Kediri Marsudi Nugroho, perwakilan DLHKP, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta tamu undangan lainnya. [nm/ted]

18/12/2025 07:19
Ratusan Personel Disiagakan, Ini Titik Pengamanan Natal dan Tahun Baru di Depok Megapolitan 17 Desember 2025

Ratusan Personel Disiagakan, Ini Titik Pengamanan Natal dan Tahun Baru di Depok
Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com –
Sebanyak 665 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru 2026 di wilayah Kota Depok.
Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan situasi tetap kondusif selama rangkaian libur panjang akhir tahun.
Jumlah personel tersebut berasal dari berbagai unsur, mulai dari kepolisian, TNI, hingga pemerintah daerah.
“Ada 665 personel dari gabungan semuanya, dari Polres
Depok
, Kodim, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait lainnya,” kata Kapolres Metro Depok Kombes Pol Abdul Waras saat ditemui wartawan di Polres Depok, Rabu (17/12/2025).
Abdul menjelaskan, fokus pengamanan akan ditempatkan di sejumlah titik yang dinilai memiliki potensi kerawanan, terutama rumah ibadah.
Berdasarkan hasil pemetaan intelijen, kepolisian menetapkan beberapa lokasi prioritas dengan pola pengamanan yang disesuaikan.
Saat ini, aparat telah menyiapkan delapan pos pengamanan yang tersebar di wilayah Depok.
Satu pos ditempatkan di Terminal Jatijajar, sementara tujuh pos lainnya berada di sekitar gereja.
“Dengan hasil mapping intelijen, potensi kerawanannya di situ, ada beberapa gereja yang kita prioritaskan. Namun demikian, bukan berarti yang lain tidak kita prioritaskan, hanya pola pengamanan yang akan berbeda,” ujar Abdul.
Selain potensi gangguan keamanan, kepolisian juga mewaspadai dampak cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi selama periode libur akhir tahun.
Abdul menyebut,
pengamanan Natal dan Tahun Baru
kali ini diselaraskan dengan antisipasi cuaca ekstrem akibat siklon yang dampaknya turut dirasakan di wilayah Jabodetabek.
Ia mengimbau warga Depok untuk melakukan langkah antisipatif, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir dan berencana bepergian jauh selama libur panjang.
Koordinasi lintas instansi juga terus dilakukan untuk meminimalkan risiko gangguan keselamatan masyarakat.
Di sisi lain, kepolisian turut menyoroti proyek galian di sejumlah ruas jalan yang dinilai berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
Abdul menyebut, penutupan lubang galian yang tidak maksimal dapat membahayakan pengguna jalan dan memicu kemacetan.
“Dari hasil evaluasi kami, begitu selesai pengerjaan galian, penutupannya tidak maksimal sehingga berpotensi untuk kendaraan lewat menjadi terperosok dan akibatnya menimbulkan kemacetan,” jelas Abdul.
Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, pihak kepolisian telah meminta satuan terkait melakukan klarifikasi dan koordinasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas proyek galian.
“Sudah kita mintakan ke Satreskrim untuk (pihak terkait) bisa klarifikasi dan dikomunikasi,” lanjut dia.
Pengamanan terpadu ini diharapkan dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat Kota Depok dalam menjalani rangkaian ibadah Natal dan aktivitas libur
Tahun Baru 2026
, sekaligus meminimalkan potensi gangguan keamanan, keselamatan, dan ketertiban umum.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/12/2025 19:34
Berantas Peredaran Gelap, 36 Ribu Batang Rokok Ilegal di Sampang Dimusnahkan

Sampang (beritajatim.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sampang memusnahkan sebanyak 36 ribu batang rokok tanpa pita cukai dengan taksiran nilai barang mencapai Rp53.714.900 pada Rabu (17/12/2025).

Pemusnahan barang bukti ini merupakan hasil penindakan intensif yang dilakukan secara bersinergi guna menekan kerugian negara akibat peredaran produk tembakau ilegal di wilayah Madura.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Madura, Andru Iedwan Permadi, hadir langsung untuk memberikan pendampingan teknis dalam proses pemusnahan tersebut. Sinergi ini merupakan tindak lanjut dari serangkaian operasi gabungan yang melibatkan unsur Aparat Penegak Hukum (APH) mulai dari Polri, Kejaksaan, hingga Pengadilan Negeri.

“Kami sebatas mendampingi pelaksanaannya saja,” terang Andru saat memberikan keterangan resmi terkait pelaksanaan pemusnahan barang bukti tersebut di Sampang.

Operasi yang dilakukan selama ini menyasar berbagai titik krusial, meliputi pasar tradisional, jalur distribusi antarwilayah, hingga lokasi-lokasi yang terindikasi kuat sebagai pusat peredaran rokok polos. Sebagian besar barang ilegal yang dihancurkan hari ini diketahui berasal dari wilayah domestik Kabupaten Sampang.

Andru menegaskan bahwa Bea Cukai akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempersempit ruang gerak pelaku usaha rokok ilegal. Fokus pengawasan ke depan dipastikan akan lebih tajam dan meluas.

“Nantinya kami tidak hanya akan menyasar toko dan pasar, tetapi juga produsen serta jalur distribusi rokok ilegal di Sampang,” janjinya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kabupaten Sampang, Suaidi Asyikin, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 pihaknya terus memantau peredaran rokok tanpa cukai di 14 kecamatan. Pemetaan wilayah rawan terus dilakukan guna memastikan penindakan tepat sasaran.

“Detail lokasi masih dalam tahap penyelidikan dan bersifat tertutup,” ujar Suaidi mengenai pengembangan kasus peredaran gelap di wilayahnya.

Selain menyasar pengecer, Pemkab Sampang mengklaim telah mengantongi identitas para produsen rokok ilegal yang beroperasi di wilayah tersebut. Suaidi memastikan bahwa langkah persuasif hingga penegakan hukum sudah masuk dalam agenda prioritas Satpol PP.

“Produsen sudah kami ketahui dan telah didatangi. Untuk penindakan lanjutan masih menunggu penjadwalan,” tegas Suaidi mengakhiri penjelasannya. [sar/ian]

17/12/2025 15:46
Jelang Nataru, BNN Pasuruan Razia Tretes: Belasan LC Dites Urine, Satu Positif Ganja

Pasuruan (beritajatim.com) – Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Pasuruan meningkatkan kewaspadaan di wilayah rawan peredaran narkotika. Pada Selasa (16/12/2025) malam, BNN menggelar razia gabungan dan melakukan tes urine terhadap belasan lady companion (LC) di kawasan Tretes, Kecamatan Prigen.

Razia yang melibatkan Satpol PP, kepolisian, dan Denpom ini dimulai sekitar pukul 22.00 WIB. Petugas menyisir dan menggeledah kamar di tiga wisma berbeda di Lingkungan Watuadem, Kelurahan Pecalukan.

Di wisma pertama, sebanyak 10 LC dan tiga penjaga wisma menjalani pemeriksaan. Sementara di dua wisma lainnya, sembilan LC dan tiga penjaga wisma juga turut diperiksa dan menjalani tes urine di tempat.

Kepala BNN Kabupaten Pasuruan, Masduki, menyatakan bahwa kawasan Tretes memang menjadi target utama karena dinilai rawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, khususnya menjelang libur panjang. Lokasi razia telah ditentukan berdasarkan analisis intelijen dan laporan yang masuk ke BNN.

“Hasil pemeriksaan menunjukkan mayoritas negatif, hanya satu orang yang terdeteksi positif. Hasil tes urinenya menunjukkan adanya kandungan tetrahidrokanabinol atau THC yang mengindikasikan penggunaan ganja,” jelas Masduki, Rabu (17/12/2025).

Satu LC yang dinyatakan positif tersebut langsung diamankan oleh petugas gabungan. Proses selanjutnya adalah menjalani asesmen di BNN untuk menentukan tingkat kecanduan dan penanganan yang tepat.

“Jika hasil asesmen ringan atau sedang akan direhabilitasi rawat jalan, namun bila berat harus rawat inap,” katanya. Proses ini dilakukan sesuai prosedur penanganan penyalahgunaan narkotika.

Masduki turut mengimbau masyarakat untuk menjauhi narkotika, terutama saat merayakan libur panjang akhir tahun.

“Silakan merayakan Natal dan Tahun Baru, tapi jangan sampai terjerumus narkoba,” pungkasnya. [ada/beq]

17/12/2025 12:01
Kabel Optik Semrawut Bahayakan Warga, DPRD Pasuruan Ancam Potong Paksa Jaringan Ilegal

Pasuruan (beritajatim.com) – Komisi I dan Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan mengeluarkan ultimatum keras terhadap penyedia layanan telekomunikasi (provider) terkait maraknya jaringan kabel optik yang terpasang semrawut di berbagai ruas jalan. Parlemen mengancam akan mengerahkan Satpol PP untuk memutus paksa kabel-kabel yang dinilai membahayakan keselamatan masyarakat jika tidak segera dibenahi.

Pernyataan tegas ini disampaikan dalam rapat koordinasi yang memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan provider internet. Langkah pemanggilan ini diambil menyusul banyaknya keluhan mengenai kondisi kabel menjuntai dan tiang jaringan yang berdiri tanpa pola jelas, yang selain merusak estetika juga berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Rudi Hartono, menyoroti banyaknya tiang kabel yang berdiri tanpa izin resmi di lahan milik pemerintah daerah maupun desa. Ia menegaskan bahwa praktik pemasangan infrastruktur yang asal-asalan ini tidak bisa ditoleransi selamanya.

“Pemerintah akan melakukan sosialisasi karena yang dilakukan provider ini salah,” ujar Rudi di sela-sela rapat.

Politisi yang akrab disapa Rudi ini memperingatkan bahwa jika imbauan perbaikan tidak diindahkan, pihaknya tidak segan mengambil tindakan represif di lapangan.

“Kalau tetap membandel, saya minta Satpol PP melakukan sweeping dan langsung memutus kabelnya,” tegasnya.

Senada dengan Rudi, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Yusuf Danial, menyoroti aspek tata ruang. Menurutnya, keberadaan tiang provider sering kali memakan bahu jalan sehingga mengganggu rencana pengembangan infrastruktur daerah.

“Jangan sampai ketika ada pelebaran jalan justru terkendala karena tiang kabel,” kata Yusuf.

Rapat tersebut juga mengungkap akar masalah dari kekacauan ini. Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan, Ridwan Haris, mengakui bahwa kekosongan regulasi menjadi kendala utama dalam penertiban.

“Saat ini belum ada aturan sewa lahan dan sewa tiang, sehingga banyak kabel menempel di tiang PJU, PLN, dan Telkom,” ungkap Ridwan.

Merespons tekanan dari legislatif, perwakilan provider Lamdanet Prigen, Heri, menyampaikan keberatannya jika tindakan pemutusan kabel dilakukan secara serta-merta. Ia meminta adanya tenggang waktu bagi para pengusaha untuk melakukan penataan.

“Beri kami waktu untuk berbenah karena biaya penataan ulang jaringan sangat mahal,” tutur Heri.

Rudi Hartono menambahkan, pertemuan ini merupakan langkah awal untuk memetakan masalah yang dihadapi kedua belah pihak. DPRD berkomitmen untuk segera menyusun payung hukum yang jelas guna menata infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Pasuruan.

“Ke depan akan kami siapkan regulasinya agar tidak semrawut,” ucap Rudi. [ada/beq]

16/12/2025 10:12
Belum Kantongi Izin, Proyek Tower Telekomunikasi di Grabagan Disegel Satpol PP Tuban

Tuban (beritajatim.com) – Diduga tidak mengantongi izin, proyek tower telekomunikasi di Desa Ngandong, Kecamatan Grabagan, Kabuapaten Tuban disegel oleh petugas Satpol PP dan Damkar Tuban.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, bahwa proyek pembangunan tersebut dikerjakan oleh PT DMT yang merupakan provider menara telekomunikasi.

Plt. Kasatpol PP dan Damkar Tuban, Siswanto membenarkan bahwa tim Satpol PP telah melakukan kegiatan penyegelan pembangunan menara telekomunikasi di Kecamatan Grabagan tersebut.

“Ini kita lakukan karena belum ada izin, terutama terkait zona rekomendasi maupun Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),” ujar Siswanto. Senin (15/12/2025)

Menurutnya, waktu diadakan kegiatan di lapangan baru proses pondasi, sehingga penanggungjawab di lapangan maupun pengurus proses perizinan tidak berada di lokasi.

“Untuk sementara proses pembangunan dihentikan sampai proses izin terbit,” kata Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) itu.

Ia berharap, agar pelaksana proyek menara ini untuk segera mengurus segala perizinan yang diperlukan dan menaati aturan yang berlaku, serta melakukan koordinasi dengan Satpol PP selaku penegak Perda. [dya/ian]

15/12/2025 22:47