Kementrian Lembaga: PSSI

  • Soal Sanksi Yuran Fernandes, Bernardo Tavares: Sepakbola Indonesia Terkenal hanya Gara-Gara ini

    Soal Sanksi Yuran Fernandes, Bernardo Tavares: Sepakbola Indonesia Terkenal hanya Gara-Gara ini

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR – – Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares merespon situasi yang dihadapi kapten timnya Yuran Fernandes.

    Seperti yang diketahui, Yuran Fernandes kembali mendapatkan sanksi larangan bermain sebanyak empat pertandingan dan denda Rp 50 Juta dari Komite Disiplin (Komdis) PSSI.

    Komdis PSSI menerbitkan surat bernomor 034/L1/SK/SD-PSSI/IX/2025 untuk Yuran.

    Yuran mendapatkan sanksi tersebut usai menolak berjabat tangan dengan wasit jelang kick off laga menghadapi Persija Jakarta.

    Terkait situasi itu, Bernardo Tavares pun mengaku tidak mau berbicara atau memberikan komentar terlalu banyak.

    Menurutnya sanksi yang didapatkan oleh Yuran merupakan regulasi baru dan pertama kalinya ia melihat hal seperti ini.

    “Saya kira ini aturan baru, saya tidak pernah melihat kondisi seperti ini. Namun saya kira lebih baik saya tidak berbicara panjang tentang ini,” kata Bernardo Tavares usai laga menghadapi PSIM Yogyakarta.

    “Kalau misalnya saya bicara panjang akan terjadi sesuatu kepada saya,” sebutnya.

    Pelatih asal Portugal itu menyebut karena adanya sanksi ini sepakbola Indonesia semakin terkenal lewat hal-hal seperti ini juga.

    Soal-soal sanksi tersebut, Tavares pun mempertanyakan soal kebetulan yang sering terjadi dan selalu menimpa PSM Makassar.

    “Kalian mungkin sudah tahu bagaimana opini saya terhadap sanksi sebelumnya terhadap Yuran,” jelasnya.

    “Sepak bola Indonesia terkenal hanya gara-gara ini. Dan ini selalu terjadi di PSM. Saya kira ini suatu kebetulan yang sangat besar,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Suporter Timnas Indonesia Dapat Jatah 4 Ribu Tiket di Kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI Beri Imbauan

    Suporter Timnas Indonesia Dapat Jatah 4 Ribu Tiket di Kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI Beri Imbauan

    JAKARTA – PSSI memberi imbauan kepada suporter Timnas Indonesia terkait tiket Putaran Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi. Hal ini diutarakan terkait kuota pembelian yang sudah ditetapkan penyelenggara.

    Putaran Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung awal Oktober 2025 di Arab Saudi. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi tuan rumah pada tanggal 9 Oktober 2025 WIB disusul kontra Irak di tanggal 12 Oktober 2025 WIB.

    Terkait pertandingan mendatang, Arya Sinulingga selaku Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI memberi imbauan kepada para suporter agar berhati-hati dalam membeli tiket. Pasalnya, akan ada pembatasan kuota di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah.

    “Perlu banget kami sampaikan, sampai hari ini kita dapat jatah delapan persen dari jatah kursi yang ada di stadion. Itu delapan persen dari sekitar 50 ribu kursi. Jadi, total jatah kita sekitar empat ribu tiket.”

    “Nah, tolong kepada masyarakat Indonesia. Yang beli tiket di sana, tolong hati-hati beli tiket, karena ada tiket yang betul-betul haknya teman-teman dari suporter Arab Saudi.”

    “Nanti kalau Anda beli di sana, seperti pengalaman kita sebelumnya, itu kursinya enggak ditempatkan di situ,” ujar Arya Sinulingga di Jakarta dikutip Jumat, 26 September 2025.

    Arya mewanti-wanti karena suporter Indonesia bisa menumpuk di satu area tribune jika ada pembelian tiket melebihi kuota yang disediakan.

    “Teman-teman kalau pakai (jersey) merah, teman-teman akan digeser ke suporter yang ada di Indonesia. Nah, ketika digeser ke sana, bayangkan tuh, kursi bebas. Jadi, duduknya nanti akan menumpuk di sana.”

    “Misalnya empat ribu dibeli, kemudian ada yang beli jatahnya Arab Saudi, maka kita akan digeser oleh keamanannya ke situ (tempat suporter Indonesia).”

    “Karena enggak ada sistem kursi, jumlah nomornya enggak ada. Jadi, jangan sampai (kejadian) teman-teman di sana. Kecuali Anda pakaiannya suporter Arab Saudi, silakan. Kalau enggak, diusir nanti, digeser,” tutur Arya.

  • Alasan Presiden FIFA Izinkan Erick Thohir Rangkap Jabatan Menpora-PSSI

    Alasan Presiden FIFA Izinkan Erick Thohir Rangkap Jabatan Menpora-PSSI

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan bahwa rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sekaligus Ketua Umum PSSI bukanlah persoalan.

    Hal ini disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di New York, Amerika Serikat, Rabu (24/9/2025). Infantino menyebut Erick sebagai sosok multi-talenta yang telah menunjukkan kapasitas luar biasa, baik di dunia olahraga maupun pemerintahan. 

    “Itu tidak masalah [rangkap jabatan]. Erick Thohir sudah menunjukkan dirinya multitalenta. Ia bisa melakukan banyak hal dengan sangat baik. Apa yang sudah ia lakukan di federasi sepak bola, di pemerintahan, dan apa yang akan ia lakukan untuk olahraga Indonesia sangat luar biasa,” ujar Infantino dalam keterangan resmi. 

    Selain itu, Infantino juga menekankan bahwa Erick merupakan koleganya di Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan memiliki reputasi tinggi di kancah global. 

    “Ia bukan hanya sahabat besar, tetapi juga seorang yang sangat kompeten. Saya menantikan kerja sama berkelanjutan dengan Indonesia dan Erick Thohir untuk membawa Indonesia ke posisi yang lebih tinggi, menjadi negara yang kini mulai diperhitungkan dunia,” tambahnya.

    Pertemuan antara Infantino dan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting yang menegaskan dukungan FIFA terhadap pengembangan sepak bola Indonesia.

    Dalam kesempatan itu, Infantino menyatakan bahwa FIFA akan terus berkolaborasi erat dengan pemerintah Indonesia untuk memajukan olahraga, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan sepak bola internasional.

  • Terpopuler, Trump puji pidato Prabowo hingga Jakarta masih ibu kota

    Terpopuler, Trump puji pidato Prabowo hingga Jakarta masih ibu kota

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan Kamis untuk disimak, Trump puji pidato Prabowo di PBB hingga Pramono tegaskan Jakarta masih berstatus ibu kota negara. Berikut berita-berita tersebut:

    1.⁠ ⁠Puji pidato Prabowo di PBB, Trump: Anda lakukan pekerjaan luar biasa

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji pidato Presiden RI Prabowo Subianto saat sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum Ke-80 PBB di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9) waktu setempat.

    Hal itu dikatakan Trump kepada Prabowo dalam pertemuan multilateral Timur Tengah, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB. Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠Dasco: Status Kementerian BUMN akan turun jadi Badan Penyelenggara

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menurunkan status Kementerian BUMN menjadi Badan Penyelenggara BUMN. Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠Pakar ingatkan bahaya strobo ilegal terhadap keselamatan berkendara

    Pakar Otomotif Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu menegaskan bahwa penggunaan lampu strobo ilegal pada kendaraan pribadi sangat membahayakan keselamatan lalu lintas.

    “Strobo adalah sinyal visual berkedip yang sengaja dibuat sangat mencolok agar pengguna jalan memberi prioritas pada kendaraan darurat. Jika dipakai sembarangan, efeknya justru bisa membingungkan dan berbahaya,” ujar Yannes. Baca selengkapnya di sini

    4.⁠ ⁠Erick rangkap jabatan, Presiden FIFA: Tidak masalah, dia multitalenta

    Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino mengatakan rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga tidak menjadi masalah.

    Infantino menyebut Erick Thohir sebagai sosok multitalenta yang mampu menjalankan banyak hal dengan baik. Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠Pramono tegaskan Jakarta masih berstatus ibu kota negara

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara, meskipun Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028.

    Penetapan itu dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang diundangkan pada 30 Juni 2025. Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden FIFA soal Erick Thohir Ketum PSSI sekaligus Menpora: That’s Okay
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        25 September 2025

    Presiden FIFA soal Erick Thohir Ketum PSSI sekaligus Menpora: That’s Okay Nasional 25 September 2025

    Presiden FIFA soal Erick Thohir Ketum PSSI sekaligus Menpora: That’s Okay
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden FIFA Gianni Infantino menekankan pihaknya tidak masalah dengan Erick Thohir yang rangkap jabatan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sekaligus Ketua Umum (Ketum) PSSI.
    Gianni menyebut dirinya sudah melihat Erick Thohir sebagai sosok yang multitalenta sejak lama.

    That’s okay
    (tidak masalah). Tentu saja tidak masalah. Bapak Erick Thohir sudah menunjukkan sejak lama bahwa beliau adalah sosok multitalenta. Ia bisa melakukan banyak hal dengan cara yang luar biasa,” ujar Gianni usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Amerika Serikat, Rabu (24/9/2025).
    “Apa yang telah ia lakukan di federasi sepak bola, apa yang ia lakukan di pemerintahan, dan apa yang akan ia lakukan untuk olahraga di Indonesia. Ia juga rekan saya, anggota International Olympic Committee,” sambungnya.
    Gianni menjelaskan, dirinya menantikan untuk terus bekerja sama dengan Indonesia dan Erick Thohir.
    Dia lantas menyebut Erick sebagai sahabat baik sekaligus sosok yang “sangat, sangat, sangat” kompeten.
    “Dan membawa Indonesia ke posisinya sekarang: sebuah negara yang kini disegani dan menjadi teladan,” imbuh Gianni.
    Sebagai informasi, FIFA telah mengirim surat dan memastikan Erick Thohir bisa menjalani tugas sebagai Menpora RI sekaligus Ketua Umum PSSI.
    Seperti diketahui, Erick Thohir baru saja dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada bulan September ini.

    Setelah pelantikan itu, tak sedikit yang mempertanyakan kelanjutan tugas Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI.
    Kini, Erick Thohir dipastikan tetap menjabat Ketua Umum PSSI hingga 2027.
    Dalam surat tersebut, FIFA menegaskan tidak ada benturan kepentingan terkait posisinya sebagai Menpora dan Ketum PSSI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pembangunan Gedung DPR-MA di IKN Rampung Desember 2027

    Pembangunan Gedung DPR-MA di IKN Rampung Desember 2027

    Jakarta

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menargetkan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif rampung pada Desember 2027. Hal ini selaras dengan target IKN jadi Ibu Kota Politik pada 2028.

    Fungsi IKN sebagai Ibu Kota Politik didukung oleh rencana pembangunan infrastruktur legislatif seperti Gedung DPR, hingga yudikatif seperti Kantor Mahkamah Agung (MA) dan institusi hukum lainnya. Proyek infrastruktur tersebut masuk pembangunan IKN Tahap Kedua.

    Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Otorita IKN, Almi Mardhani, mengatakan saat ini sarana dan prasarana yang saat ini tengah dikebut pembangunannya yakni area Kawasan Legislatif dan Yudikatif. Di mana, saat ini dua proyek tersebut tengah dalam tahap lelang atau tender.

    “Mudah-mudahan (tender kawasan yudikatif dan legislatif) berkontrak akhir Oktober. Harapannya berjalan sampai dengan 840 hari atau sekitar 27-28 bulan, sehingga dapat rampung pada Desember 2027,” kata Almi dalam keterangan tertulis, Selasa (23/9/2025).

    Hal ini disampaikan saat kunjungan Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (ABID Ekontim), Kementerian Keuangan, Tri Budhianto ke IKN. Sejumlah titik strategis di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN ditinjau.

    Titik tersebut antara lain Plaza Legislatif, Plaza Yudikatif, Proyek Peningkatan Jalan Paket A di KIPP 1B, Training Center PSSI, Istana Garuda, Istana Negara, Kantor Kementerian Koordinator 3, Taman Kusuma Bangsa, serta Rusun ASN 1.

    Prabowo Tetapkan IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

    Dalam salinan dokumen perpres yang diteken Presiden Prabowo Subianto per 30 Juni 2025 tersebut, tercatat ada sebanyak 83 Kegiatan Prioritas Utama RKP Tahun 2025. Pembangunan IKN masuk ke dalam urutan ke-73 dalam daftar tersebut.

    “Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” bunyi beleid tersebut dikutip Jumat (19/9/2025).

    Untuk mewujudkan hal tersebut, Prabowo merinci target pelaksanaan pembangunan IKN dengan berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya. Pertama, luas area KIPP dan sekitarnya yang terbangun mencapai 800-850 hektare (ha).

    Kedua, persentase pembangunan gedung/perkantoran di IbuKota Nusantara mencapai 20%. Ketiga, persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50%.

    Keempat, cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50%. Kelima, indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan lbu Kota Nusantara menjadi 0,74.

    Tonton juga video “Pembangunan IKN Terancam Molor gegara Tambahan Anggaran Ditolak” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (shc/ara)

  • Optimisme Bos PB Djarum pada Erick Thohir, Menpora yang Baru Dilantik Presiden Prabowo

    Optimisme Bos PB Djarum pada Erick Thohir, Menpora yang Baru Dilantik Presiden Prabowo

    Di mata Yoppy, Erick Thohir bukanlah orang asing di dunia olahraga di Indonesia. Pria berusia 55 tahun itu pernah aktif menjadi Ketua Komite Olimpiade Indonesia, menjadi pemilik klub basket Satria Muda, menjadi pengurus klub Persib Bandung, dan terakhir menjadi Ketua Umum PSSI.

    “Selanjutnya di kancah sepak bola internasional, Erick pernah menjadi pemilik klub asal Amerika Serikat, DC United. Kemudian klub Italia, Inter Milan, serta klub basket NBA, Philadelphia 76ers,” ucap dia.

    Saat ini, lanjut Yoppy, Erick Thohir juga masih mempunyai klub di luar negeri. Bersama Anindya Bakrie, dia menjadi pemilik saham mayoritas Oxford United yang bermain di Divisi Championship atau divisi kedua dalam sistem Liga Inggris.

    Dengan berbagai pengalaman berkecimpung langsung di dunia olahraga, Yoppy memberikan penilaian positif terhadap Menpora yang baru. Pihaknya menyebut bahwa Erick adalah praktisi sejati yang tepat untuk memimpin dunia olahraga di tanah air.

    “Bagus, dia sangat mengerti mengenai olahraga, sangat mengerti dan praktisi olahraga sejak beberapa puluh tahun yang lalu,” papar Yoppy.

     

  • Daftar Perseteruan Indonesia-Kuwait Memanjang usai Penentuan Wasit di Kualifikasi Piala Dunia 2026

    Daftar Perseteruan Indonesia-Kuwait Memanjang usai Penentuan Wasit di Kualifikasi Piala Dunia 2026

    JAKARTA – FIFA sudah merilis daftar wasit yang akan memimpin laga Timnas Indonesia di Putaran Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

    Pada Grup B Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia akan dipimpin wasit asal Kuwait saat melawan tuan rumah Arab Saudi pada 8 Oktober 2025 waktu setempat.

    Dari wasit utama hingga asisten wasit, semua berasal dari Kuwait. Bahkan, video assistant referee (VAR) pun diisi wasit-wasit asal negara yang sama. Hanya pengawas wasit yang berasal dari Uzbekistan, yaitu Vladislav Tseytlin.

    Bila ditarik ke belakang, penunjukan wasit Kuwait untuk laga Timnas Indonesia ini membuat hubungan kedua federasi memanas.

    PSSI dan Federasi Sepak Bola Kuwait (KFA) sebelumnya sudah pernah bersinggungan saat FIFA Matchday pada September 2025.

    PSSI pernah mengagendakan Timnas Indonesia melawan Kuwait pada FIFA Matchday awal September lalu yang sebetulnya sudah disepakati.

    Namun, mendekati hari pertandingan, Kuwait memilih mundur dari agenda itu. Situasi itu membuat PSSI menggantinya dengan China Taipei.

    “Kalau dulu ‘kan kenapa kami ingin bermain dengan negara Timur Tengah (Kuwait), ya, tentu karena untuk persiapan. Karena ada satu hal yang lain, kami harus mencari opsi.”

    “Kami bertanding dengan China Taipei yang kebetulan mereka juga menghormati undangan kami. Dalam waktu pendek, mereka akan hadir pada tanggal 5 (September 2025),” kata Ketum PSSI, Erick Thohir ketika itu.

    Lucunya, tak lama kemudian Kuwait malah mengumumkan laga FIFA Matchday mereka melawan Suriah. Hal itu pun membuat PSSI kecewa sampai melaporkan kepada AFC.

    “Baru diumumkan Kuwait melawan Suriah. Ya, kami enggak bisa apa-apa ‘kan? Tentu kalau secara hitam di atas putih, ya, kami sudah punya approval.”

    “Makanya, kami juga akan melaporkan ke AFC. Namun, dengan waktu yang sangat sempit, saya berterima kasih juga ada negara yang ingin membantu kami untuk persiapan,” ujar Erick Thohir lagi.

    Insiden yang membuat hubungan PSSI-KFA memanas pada FIFA Matchday itu diperparah dengan penunjukan wasit Kuwait pada laga Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

    Ketum PSSI menyiratkan bahwa seakan-akan ada sebuah kesengajaan untuk mengganggu Timnas Indonesia dari mulai persiapan di FIFA Matchday hingga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

    PSSI pun sudah melayangkan protes kepada FIFA soal penunjukan wasit tersebut yang dinilai tidak fair karena berasal dari regional sama dengan Arab Saudi yang akan jadi lawan Timnas Indonesia.

    “Sekjen (PSSI) sudah kirim surat resmi ke FIFA, saya juga akan kirim surat resmi ke AFC, mengenai penunjukan wasit sekarang, yang ternyata wasitnya dari regional yang sama, dari Kuwait.”

    “Kami sedang coba melobi, kalau bisa wasitnya lebih netral seperti Australia, Jepang, China, atau bahkan Eropa. Ya, kita lihat hasilnya.”

    “Memang tekanan itu menarik. Rupanya dengan sepak bola kita bangkit, ada juga pihak-pihak yang mengantisipasi berlebihan.”

    “Padahal, sepak bola itu yang diciptakan untuk kompetisi yang sehat, tapi realitanya hal-hal seperti ini terjadi,” kata Erick Thohir beberapa waktu lalu.

    Tak hanya soal wasit, gangguan buat Skuad Garuda juga datang dari berbagai lini. Mulai dari penunjukan tuan rumah, jadwal pertandingan, hingga pembatasan suporter.

    “Tekanan terus tinggi. Satu, tadinya tuan rumah netral, sekarang sudah ditentukan tuan rumahnya (Arab Saudi).”

    “Kedua, kemarin jadwal pertandingan Timnas Indonesia (sebelumnya) ditaruh jam 6 sore (waktu setempat), lalu kami kirim surat, intinya protes dan alhamdulillah disetujui. Sekarang jadwalnya jam 08.15 (malam waktu setempat).”

    “Suporter juga dibatasi dalam jumlah kecil. Hal-hal seperti ini yang kami antisipasi karena bisa merugikan kami, salah satunya wasit itu,” ujar Ketum PSSI pada kesempatan yang sama.

    Gangguan-gangguan menjelang penampilan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 tak lepas dari hasil buruk Arab Saudi ketika berjumpa Skuad Garuda.

    Pada Grup C Putaran Ketiga, Arab Saudi tercatat tidak pernah mengalahkan Timnas Indonesia dalam dua pertemuan.

    Green Falcon hanya bermain seri 1-1 di kandang dan kalah 0-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hasil itu membuat mereka gagal lolong langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akhirnya didapat Jepang dan Australia pada Grup C Putaran Ketiga.

    Arab Saudi hanya menempati peringkat ketiga dengan 13 poin, berselisih satu poin dari Timnas Indonesia yang ada di peringkat keempat yang membawa kedua tim melanjutkan pencarian tiket Piala Dunia 2026 ke Putaran Keempat.

    Sementara itu, pada laga melawan Timnas Indonesia vs Irak di Putaran Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026, wasit yang akan memimpin terbilang netra.

    FIFA manugaskan wasit utama, asisten wasit, hingga VAR berasal dari China, sementara pengawas wasit berasal dari Singapura.

    Daftar Wasit Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

    Indonesia vs Arab Saudi (8 Oktober 2025)

    Wasit: Ahmad Al Ali (Kuwait)

    Hakim Garis 1: Abdulhadi Alanezi (Kuwait)

    Hakim Garis 2: Ahmad Abbas (Kuwait)

    Wasit Keempat: Ammat Ashkanani (Kuwait)

    VAR: Abdullah Jamali (Kuwait)

    VAR: Abdullah Alkandari (Kuwait)

    Pengawas Wasit: Vladislav Tseytlin (Uzbekistan)

    Irak vs Indonesia (11 Oktober 2025)

    Wasit: Ning Ma (China)

    Hakim Garis 1: Fei Zhou (China)

    Hakim Garis 2: Cheng Zhang (China)

    Wasit Keempat: Jingyuan Jin (China)

    VAR: Ming Fu (China)

    VAR: Jianxin Dun (China)

    Pengawas Wasit: John Cia Eng Wah (Singapura)

  • Nyaris Bikin Indonesia Gelap, KPU Cabut Keputusan karena Takut ‘Di-Nepalkan’?

    Nyaris Bikin Indonesia Gelap, KPU Cabut Keputusan karena Takut ‘Di-Nepalkan’?

    Oleh: Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes.*

    Hampir saja kedamaian Indonesia yang baru pulih dari Tragedi Agustus berdarah kelabu bulan lalu kembali terkoyak akibat ulah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Hal ini dipicu oleh Keputusan KPU No. 731 Tahun 2025 tentang “Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan”.

    Sebuah keputusan yang terkesan irasional, bahkan dalam bahasa Gen Z, “tidak masuk nurul.”

    Bagaimana tidak? Keputusan yang ditandatangani sepihak oleh pimpinan KPU pada 21 Agustus 2025 lalu tanpa konsultasi dengan DPR, khususnya Komisi II sebagai pengawasnya, langsung memicu kegaduhan publik.

    Tak sedikit warganet di media sosial bahkan melontarkan seruan agar KPU “di-Nepalkan”, meskipun, syukurlah, hal itu tidak benar-benar terjadi.

    Bisa dibayangkan, kedamaian yang dengan susah payah diraih bisa hilang begitu saja karena ulah KPU.

    Untungnya, pada Selasa, 16 September 2025, KPU buru-buru menggelar konferensi pers untuk mencabut keputusan kontroversial tersebut.

    Pengumuman disampaikan langsung oleh Ketua KPU Muh Affifuddin bersama Agust Melaz, Abdul Kholiq, dan jajaran komisioner lainnya.

    Meski patut diapresiasi karena mau mendengar desakan publik, muncul pertanyaan: apakah pencabutan ini cukup untuk dianggap selesai?

    Tak heran bila kini muncul desakan agar seluruh pimpinan dan komisioner KPU mengundurkan diri.

    Sebab, keputusan No. 731 Tahun 2025 jelas merupakan hasil kolektif-kolegial, bukan keputusan pribadi.

    Jadi, bukan hanya Muh Affifuddin yang harus bertanggung jawab, tetapi seluruh jajaran KPU, karena mereka bersama-sama gagal menjaga integritas lembaga.

    Baca Juga:

    Erick Thohir Resmi Dilantik Jadi Menpora, Status Ketua PSSI Jadi Sorotan

    Mengapa keputusan itu sangat kontroversial? Karena salah satu tujuannya tampak jelas: menutup akses publik terhadap dokumen ijazah calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

    Namun, akibatnya justru lebih fatal: seluruh 16 dokumen persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden ikut ditutup, termasuk LHKPN, surat pernyataan setia pada Pancasila dan UUD 1945, hingga keterangan bebas dari keterlibatan G30S/PKI.

    KPU beralasan ada konsekuensi bahaya bila dokumen-dokumen tersebut dibuka untuk publik, termasuk soal ijazah.

    Namun alasan ini tidak masuk akal, bahkan mencerminkan keberpihakan kepada oknum pejabat yang enggan transparan.

    Ironisnya, KPU berdalih sesuai PKPU No. 15 Tahun 2014 dan PKPU No. 22 Tahun 2018, padahal jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang kedudukannya lebih tinggi.

    Sebelum pencabutan keputusan itu, saya sempat membahas masalah ini dalam program Dialog Kompas Petang, Senin, 15 September 2025, bersama mantan Ketua KPU Arif Budiman (2017–2022) dan pengacara Jokowi Rivai Kusumanegara, dipandu oleh Audrey Candra.

    Dalam diskusi tersebut tampak jelas siapa yang berpihak pada transparansi dan siapa yang justru ingin menutupinya.

    Fakta akhirnya terkonfirmasi dengan dibatalkannya keputusan KPU tersebut.

    Kesimpulannya, meski Keputusan KPU No. 731 Tahun 2025 telah resmi dicabut, perjuangan menjaga demokrasi belum selesai.

    Masyarakat harus terus mengawasi KPU dan lembaga-lembaga negara lainnya.

    Setiap celah regulasi yang berpotensi melemahkan transparansi wajib dicurigai.

    Musuh demokrasi sering menyelinap dari dalam, lewat aturan-aturan yang menutup akses publik.

    Intinya, meski Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan reshuffle kabinet, rakyat tidak boleh lengah.

    Kita harus tetap konsisten dalam gerakan menegakkan demokrasi dan supremasi hukum, termasuk melalui seruan #AdiliJkW dan #MakzulkanFufufafa.

    *) Pemerhati Telematika, Multimedia, AI, dan OCB Independen

    Jakarta, Rabu 17 September 2025

  • Pakar pemerintahan: Erick Thohir tidak perlu mundur dari Ketum PSSI

    Pakar pemerintahan: Erick Thohir tidak perlu mundur dari Ketum PSSI

    Jakarta (ANTARA) – Pakar ilmu pemerintahan Achmad Baidowi menilai tidak ada kewajiban bagi Erick Thohir untuk mundur dari jabatan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) meskipun kini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

    “Dalam perspektif hukum tata pemerintahan tidak ada larangan bagi Menpora sekaligus menjadi Ketum PSSI,” kata Achmad Baidowi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menugaskan pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui kebijakan, pendidikan, pelatihan, hingga evaluasi. Ketentuan itu berlaku secara proporsional untuk semua cabang olahraga.

    Dengan demikian, kata dia, Menpora memang memiliki tugas mengayomi seluruh cabang olahraga tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya adalah sepak bola yang saat ini dipimpin Erick Thohir melalui PSSI.

    Baidowi juga menegaskan statuta FIFA maupun statuta PSSI tidak melarang rangkap jabatan antara ketua umum federasi sepak bola dengan pejabat pemerintah. Menurut dia, aturan hanya menekankan larangan konflik kepentingan.

    “Dalam statuta PSSI syarat ketua umum mencakup warga negara Indonesia, pengalaman mengelola sepak bola, pengetahuan tata kelola dan hukum sepak bola, pengalaman di posisi strategis pemerintahan atau swasta, serta keselarasan dengan program PSSI, FIFA, dan AFC,” ujarnya.

    Ia menilai kekhawatiran sebagian pihak mengenai intervensi pemerintah dalam sepak bola nasional tidak relevan. Selama ini, Erick Thohir yang sebelumnya menjabat Menteri BUMN justru memperlihatkan dukungan nyata pemerintah terhadap pengembangan sepak bola Indonesia.

    Sebagai bukti, Baidowi menyinggung pernyataan Presiden FIFA Gianni Infantino yang memberikan ucapan selamat dan dukungan kepada Erick Thohir ketika terpilih sebagai Ketua Umum PSSI.

    Hal itu, menurut dia, menandakan tidak ada masalah dengan rangkap jabatan selama tidak terjadi konflik kepentingan.

    “Yang penting syaratnya satu, tidak boleh ada konflik kepentingan. Jika itu terpenuhi, maka rangkap jabatan tidak menjadi persoalan,” ujar Baidowi.

    Atas dasar itu, ia menegaskan bahwa dalam perspektif hukum tata pemerintahan, tidak ada larangan bagi Erick Thohir untuk menjalankan tugas sebagai Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI, terutama demi keberlanjutan pembinaan sepak bola nasional.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.