Kementrian Lembaga: PPSU

  • Rekrutmen PPSU, Mereka yang Menggantung Harapan Jadi Pegawai Kontrak Pemprov DKI Jakarta – Page 3

    Rekrutmen PPSU, Mereka yang Menggantung Harapan Jadi Pegawai Kontrak Pemprov DKI Jakarta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Nadia berdiri di depan meja pendaftaran di pelataran Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tempat orang mengantre membawa map berisi lembaran persyaratan dan harapan.

    Mereka adalah pelamar kerja yang mengincar posisi sebagai pegawai kontrak di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mulai dari Pasukan Oranye (PPSU), Pasukan Biru (Tata Air), Pasukan Hijau (Pertamanan) hingga Pasukan Putih (Kelistrikan). Sambil tersenyum dan bercanda, Nadia sibuk memandu pelamar kerja.

    “Yang belum, ke sini dulu!” kata Nadia.

    Hari itu, sekitar 1.500 pelamar kerja datang, posisi paling diminati adalah PPSU, dengan lebih dari 750 pendaftar.

    “PPSU paling terbanyak 750-an,” ujar dia.

    Di antara pelamar kerja, datang Naufaldi menghampiri. Usianya belum genap tiga puluh. Dia mengenakan sweater cokelat, ransel hitam digendongnya. Begitu di meja pendaftaran, Naufaldi bergegas mengeluarkan berkas-berkas persyaratan dan diletakan di bagian PPSU.

    Naufaldi datang dari Jakarta Timur. Sehari-hari memanfaatkan kuda besi, mengantarkan penumpang ke tempat tujuan.

    Usai pulang ke rumah, tetangga dan adiknya memberikan informasi terkait ada lowongan pekerja di Pemprov DKI Jakarta. Naufaldi langsung menyiapkan berkas surat lamaran, SKCK, surat kesehatan, surat bebas narkoba, semuanya diurus dalam dua hari. Meski ijazah terakhirnya adalah paket, tak menyurutkan niatnya.

    “Tahu ada lowongan ini dari tetangga sama adik. Langsung aja niat, kali aja bisa kerja lebih layak lagi dari ojol,” kata Novaldi memulai perbincangan dengan Liputan6.com, Kamis (24/4/2025).

    Bukan tanpa alasan, Naufaldi mencoba peruntungan. Menurut dia, pengemudi ojek daring sejak pandemi, makin mengkhawatirkan. Penghasilannya menjadi tak menentu.

    “Habis dapat kabar loker itu ngurus sehari dua hari nganterin. Ya mau gimana, jadi ojol kadang cuma dapat lima puluh ribu, kadang tujuh puluh ribu. Padahal kebutuhan makin banyak,” ujar dia.

     

  • Pendaftar Rekrutmen PPSU Jakarta Tembus 7.000 Orang, Berapa Gajinya? – Halaman all

    Pendaftar Rekrutmen PPSU Jakarta Tembus 7.000 Orang, Berapa Gajinya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pendaftar petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) atau pasukan oranye di Jakarta membludak.

    Sejauh ini Pemprov Jakarta sudah menerima lebih dari 7.000 surat lamaran. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku kaget.

    “Secara pribadi saya kaget, saya dilaporkan yang mendaftar dalam waktu sebentar sudah 7.000 lebih dari 1.100 yang akan diterima,” ucapnya di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025) petang.

    Pramono menduga, tingginya antusiasme masyarakat ini terjadi lantaran syarat untuk mendaftar PPSU kini semakin mudah.

    Pasalnya, kini lulus Sekolah Dasar (SD) juga bisa ikut mendaftar sebagai pasukan oranye.

    Orang nomor satu di Jakarta ini pun memastikan, proses rekrutmen PPSU ini akan dilakukan secara transparan.

    “Begitu ngomongin PPSU yang paling banyak itu urusan ordal (orang salam), soal transparansi. Maka saya putuskan, nanti yang memutuskan itu level wali kota dan bupati, tetapi harus dilaporkan kepada gubernur,” ujarnya.

    “Saya hanya ingin melihat mekanismenya berjalan dengan baik atau enggak, karena saya pasti enggak akan nitip orang dalam, enggak lah itu,” sambungnya.

    Dengan mekanisme rekrutmen yang transparan dan syarat yang makin dipermudah, Pramono berharap, setiap pelamar mempunyai peluang yang sama dalam proses rekrutmen ini.

    “Memang mekanismenya sata ubah lebih transparan, lebih terbuka, SD pun bisa sehingga demikian bisa memberikan ruang orang bekerja di Jakarta,” tuturnya.

    Sebagai informasi tambahan, pelamar PPSU kian membludak, Balai Kota Jakarta pun diserbu masyarakat dalam beberapa hari terakhir ini.

    Seperti yang terlihat pada Rabu kemarin dimana antrean panjang mengular hingga ke area luar Balai Kota Jakarta.

    Mengenakan pakaian rapi sambil menenteng map coklat, para pelamar tampak sabar mengantre menunggu giliran untuk menyerahkan berkas lamaran.

    Mereka datang daei berbagai latar belakang, ada yang benar-benar baru lulus, namun tak sedikit pula yang ingin banting setir jadi PPSU lantaran tak puas dengan pekerjaan mereka sekarang.

    Namun yang jelas tujuan mereka hanya satu, yaitu memperbaiki nasib keluar mereka. 

    Gaji dan Tunjangan PPSU

    Gaji petugas PPSU di Jakarta sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 169 Tahun 2015 Tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan.

    Selain gaji pokok, petugas PPSU juga memperoleh jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, dan tunjangan hari raya (THR).

    Untuk gaji PPSU Jakarta 2025, sesuai dengan Pergub yang berlaku, gaji tersebut disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta, yang berkisar di angka Rp5,3 juta per bulan.

    Namun, besaran gaji ini dapat berubah setiap tahunnya tergantung kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP).

    Selain itu, PPSU juga berhak atas berbagai tunjangan yang setara dengan hak-hak pekerja, seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan THR.

     

    Penulis: Dionisius Arya Bima Suci

  • Seberapa Ketat Peluang Jadi Petugas PPSU 2025 Jakarta? – Halaman all

    Seberapa Ketat Peluang Jadi Petugas PPSU 2025 Jakarta? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seberapa ketat peluang jadi petugas PPSU 2025 Jakarta?

    Persaingan untuk mendapatkan posisi ini ternyata cukup tinggi.

    Satu formasi petugas PPSU diperebutkan oleh tujuh pelamar.

    Dengan ribuan surat lamaran yang sudah masuk, seleksi tahun ini menjadi salah satu yang paling kompetitif.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa proses rekrutmen berlangsung transparan, terbuka, dan tanpa pungutan biaya.

    Persaingan Ketat, Satu Formasi Diperebutkan Tujuh Orang

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa peluang menjadi Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tahun 2025 sangat kompetitif. 

    Ia menyebut, berdasarkan data terakhir yang diterima hingga Rabu (23/4/2025), jumlah pelamar sudah mencapai 7.000 orang, sedangkan formasi yang tersedia hanya sebanyak 1.100.

    DIa mengaku terkejut dengan tingginya antusiasme masyarakat. “Kaget,” katanya singkat pada Kamis (24/4/2025).

    Melihat ketatnya persaingan tersebut, Pramono memastikan proses rekrutmen akan dilakukan secara transparan. 

    Ia menegaskan bahwa mekanisme rekrutmen tahun ini telah diperbarui agar lebih terbuka dan adil bagi seluruh pelamar. 

    “Mekanismenya saya ubah lebih transparan dan lebih terbuka,” ujarnya.

    Meski keputusan akhir berada di tangan wali kota atau bupati di masing-masing wilayah DKI Jakarta, Pramono tetap meminta agar setiap hasil keputusan dilaporkan kepadanya.

    “Yang memutuskan itu level wali kota dan bupati. Harus dilaporkan kepada gubernur,” tegasnya.

    ILUSTRASI PPSU – Pelamar PPSU mengantre di Balai Kota DKI Jakarta untuk menyerahkan berkas secara manual, Selasa (22/4/2025).Warta Kota/Henry Lopulalan (WARTA KOTA/WARTA KOTA/HNL)

    Sejak Selasa (22/4/2025), antrean pelamar terlihat memadati Balai Kota Jakarta untuk menyerahkan berkas lamaran.

    Namun kini, Pemprov DKI Jakarta telah mempermudah proses pendaftaran dengan sistem daring melalui laman resmi di www.jakarta.go.id/loker. Pelamar tidak lagi perlu datang langsung ke Balai Kota.

    Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, mengatakan, “Masyarakat bisa mengakses situs Pemprov DKI Jakarta di www.jakarta.go.id dan mengakses kanal lowongan kerja. Pendaftaran dapat dilakukan secara online.”

    Proses seleksi dilakukan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) demi menjamin transparansi dan akuntabilitas. Tidak ada pungutan biaya dalam proses ini.

    Syarat dan Ketentuan Pendaftaran Petugas PPSU 2025:

    Warga ber-KTP DKI Jakarta

    Minimal lulusan Sekolah Dasar (SD)

    Kondisi fisik sehat dan mampu bekerja di lapangan

    Proses seleksi dilakukan secara online melalui SPSE

    Gaji sebesar Rp 5.396.791 (sesuai UMR DKI Jakarta)

    Tidak ada biaya pendaftaran

    Tahun ini, tersedia 1.652 formasi untuk warga DKI Jakarta. Pemprov mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan jasa calo atau oknum tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan panitia rekrutmen PPSU.

    Akses Tribunnnews.com di Google News atau WhatsApp Channel Tribunnews.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Gaji Petugas PPSU menggiurkan meski lulusan SD, ini syarat, kewajiban, dan daftar pekerjaan Pasukan Oranye

    Gaji Petugas PPSU menggiurkan meski lulusan SD, ini syarat, kewajiban, dan daftar pekerjaan Pasukan Oranye

    GELORA.CO – Ratusan warga ibu kota mengajukan lamaran untuk posisi Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum atau PPSU DKI Jakarta.

    Pada Selasa, 22 April 2025 kemarin sampai hari ini Rabu 23 April 2025, antrean pelamar PPSU di Balai Kota Jakarta membludak.

    Warga rebutan ingin jadi anggota Pasukan Oranye atau Pekerja PPSU karena bakal mendapat gaji yang menggiurkan.

    Merujuk Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2016, Pekerja PPSU adalah pekerja yang melakukan penanganan prasarana dan sarana umum tingkat Kelurahan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Surat Perintah Kerja.

    Petugas PPSU sering juga disebut sebagai Pasukan Oranye karena mereka menggunakan pakaian kerja berwarna oranye saat bertugas di lapangan.

    Syarat pendidikan untuk melamar jadi petugas PPSU yakni berpendidikan paling rendah Sekolah Dasar (SD) atau kejar paket A.

    Selain harus ber-KTP Jakarta, pelamar petugas PPSU juga minimal berusia 18 tahun dan maksimal 55 tahun.

    Gaji Petugas PPSU

    Sementara itu, besaran gaji yang diterima petugas PPSU juga diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2016.

    Selain gaji pokok, pekerja PPSU juga berhak menerima BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Tunjangan Hari Raya.

    Adapun besaran gaji atau upah yang diterima petugas PPSU setiap bulannya adalah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.

    “Upah kerja harian setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dibayarkan secara bulanan melalui rekening Bank DKI,” bunyi Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2016.

    Adapun berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 829 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2025, besaran UMP di Jakarta ditetapkan sebesar Rp5.396.791 atau Rp5,3 juta rupiah.

    Daftar Kerja Petugas PPSU

    Pekerja PPSU memiliki tugas utama untuk menangani berbagai sarana dan prasarana umum di tingkat kelurahan.

    Tugas-tugas pekerja PPSU meliputi perbaikan jalan dan trotoar yang rusak, serta pembersihan dan perbaikan saluran air, got, dan tali-tali air.

    Anggota PPSU juga bertanggung jawab atas penanganan taman dan pepohonan, termasuk kegiatan pemotongan dan pemangkasan.

    Selain itu, petugas PPSU melakukan pembersihan lingkungan dari coretan liar dan sampah liar, serta menangani permasalahan penerangan jalan umum (lampu PJU), termasuk pelaporan kerusakan.

    Tak hanya tugas fisik, Petugas PPSU juga dapat menjalankan tugas non-fisik sesuai perintah lurah, seperti membantu pekerjaan administratif di kantor kelurahan.

    Fasilitas Kerja Petugas PPSU

    Setiap pekerja PPSU dibekali dengan fasilitas dan perlengkapan kerja yang memadai untuk menunjang tugasnya di lapangan.

    Mereka menerima perlengkapan kerja tahunan yang meliputi kaos, rompi, wearpack, helm, sepatu boot, jas hujan, dan perlengkapan lainnya sesuai kebutuhan.

    Selain itu, para pekerja juga diberikan peralatan kerja dan bahan material seperti semen, pasir, kuas, sapu, dan alat bantu lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas harian.

    Untuk mendukung mobilitas dan efektivitas kerja, disediakan pula kendaraan atau alat angkut seperti mobil pick-up di wilayah perkotaan dan perahu motor di wilayah kepulauan, sesuai karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing.***

  • Di Jaksel ada “Rabu menoping” untuk cegah pohon tumbang

    Di Jaksel ada “Rabu menoping” untuk cegah pohon tumbang

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Jakarta Selatan menggencarkan kegiatan “Rabu menoping” untuk menjamin keamanan pengguna jalan dan perapihan pohon yang rawan tumbang atau sempal di wilayah tersebut.

    “Kegiatan ‘Rabu menoping’ merupakan kegiatan penoping pohon di lokasi tertentu, biasanya dikerjakan pada satu kecamatan yang sudah ditentukan,” kata Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Selatan, Djauhar Arifien saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Djauhar mengatakan, lokasi penopingan atau pemangkasan biasanya berdasarkan laporan atau aduan masyarakat melalui aplikasi Cepat Respons Masyarakat (CRM).

    Nantinya, jumlah personel yang dikerahkan menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan penopingan. Kegiatan ini dilakukan bergilir di 10 kecamatan yang ada di Jakarta Selatan (Jaksel).

    “Tujuannya bukan hanya untuk menjaga estetika pohon, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pohon tumbang di saat terjadi hujan deras di sertai angin kencang agar tidak membahayakan warga sekitar,” katanya.

    Dia menilai “Rabu menoping” terbilang efektif lantaran adanya kolaborasi antara Suku Dinas (Sudin) Distamhut maupun kelurahan.

    “Efektif, karena setiap kepala satuan pelaksana (kasatpel) masing-masing kecamatan sudah meninjau lokasi terlebih dahulu yang dirasa ‘urgent’ untuk dilakukan penopingan,” katanya.

    Kemudian, pihaknya juga berkolaborasi dengan kelurahan terkait dukungan alat dan personel seperti petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) untuk membantu pengangkut sampah penopingan dan bantuan jika lokasi pohon tidak bisa dimasuki kendaraan besar seperti truk.

    Sudin Tamhut Jakarta Selatan sejak awal Januari hingga Maret 2025 telah memangkas atau menoping sebanyak 3.653 pohon agar tidak tumbang dan memastikan keamanan pengguna jalan.

    Sebanyak 3.653 pohon itu terdiri dari penopingan ringan sebanyak 579 pohon, penopingan sedang sebanyak 1.971 pohon dan penopingan berat sebanyak 866 pohon.

    Kemudian, sebanyak 161 pohon telah ditebang dan 76 pohon telah ditangani.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lautan Sampah di Rel Kereta Kampung Bahari yang Bahayakan Perjalanan KRL…
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 April 2025

    Lautan Sampah di Rel Kereta Kampung Bahari yang Bahayakan Perjalanan KRL… Megapolitan 24 April 2025

    Lautan Sampah di Rel Kereta Kampung Bahari yang Bahayakan Perjalanan KRL…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Memprihatinkan mungkin jadi kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi bantaran rel yang terletak di perbatasan RW 15 Kampung Muara Bahari dengan RW 6 Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
    Rel yang seharusnya berfungsi sebagai pelintasan kereta api justru menjadi lautan sampah. Hampir sepanjang bantaran rel di wilayah ini terdapat sampah yang berserakan.
    Bahkan, di beberapa titik, ada sampah yang sudah semakin bertumpuk hingga tiga meter. Sampah-sampah tersebut merupakan milik warga sekitar.
    “Dari sana (RW 15) juga buang ke situ, dari sana (RW 6) juga buang ke situ,” ucap salah satu warga bernama Surti (bukan nama sebenarnya) (63) saat diwawancarai
    Kompas.com
    di lokasi, Rabu (23/4/2025).
    Selain warga RW 15 dan RW 6, Surti kerap melihat warga dari wilayah lain yang dengan sengaja membuang sampah rumah tangganya di rel itu.
    Biasanya, mereka datang menggunakan sepeda motor dengan membawa sampah yang sudah dimasukkan ke dalam plastik.
    Warga di Kampung Bahari dan Kampung Muara Bahari sebenarnya sudah memiliki bak sampah masing-masing yang dibuatkan oleh kelurahannya.
    Namun, sampah yang dibuang ke bak sampah justru kerap menimbulkan bau tak sedap yang menganggu warga.
    Hal itu lah yang membuat warga lebih gemar membuang
    sampah di rel kereta
    karena jauh dari rumahnya.
    “Pernah dibuat bak sampah tapi bawahnya kan malah lembab jadi berbau karena malah membusuk. Jadi warga lebih baik ke situ, karena sampahnya langsung kena panas, terus langsung dibakar-bakarin,” tutur Surti.
    Di tengah banyaknya warga yang membuang sampah di rel, petugas kebersihan dari Pemerintah Kota (Pemkot) disebut jarang melakukan pembersihan di lokasi tersebut.
    “Kalau ama Dinas Lingkungan Hidup (LH) belum pernah. Paling ama PPSU, itu juga jarang, paling cuma sekali. Setiap hari mah enggak ada yang datang,” tutur Surti.
    Hal itu lah yang membuat sampah di rel kereta terus menumpuk dan membuat lingkungan tersebut terlihat kumuh.
    Sebagai warga yang tinggal di dekat rel, Surti sebenarnya kerap terganggu dengan bau sampah yang ada. Oleh sebab itu, ia kerap membakar sampah-sampah yang menumpuk agar tak bau.
    “Kalau di sini enggak begitu (bau) karena kan diurus dengan cara dibakar,” jelas warga lain bernama Yeni (bukan nama sebenarnya) (34).
    Selain untuk mengurangi bau, sampah dibakar agar tidak beterbangan ke mana-mana jika terkena angin.
    Pasalnya, sampah yang beterbangan kerap masuk ke rumah warga dan membuatnya kotor.
    Warga meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara ikut turun tangan dalam membersihkan sampah di rel.
    Yeni mengaku kerap merasa kewalahan karena setiap harinya harus membakar sampah demi terhindar dari bau.
    Oleh karena itu, ia berharap, agar ada petugas kebersihan dari Pemkot Jakut yang memang ikut membantu dirinya untuk rutin membersihkan sampah-sampah tersebut.
    “Biar ada aja yang membantu biar membersihkan, karena kan kalau kita aja kan keteter, ini kan sampah warga bukan sampah sendiri,” ucap Yeni.
    Yeni tak menuntut petugas kebersihan harus datang setiap hari untuk membersihkan sampah di rel. Menurutnya, satu minggu sekali saja sudah cukup dibandingkan tidak sama sekali.
    Terkait persoalan sampah yang berserakan di sepanjang rel, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 angkat suara.
    Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko mengatakan, PT KAI rutin melakukan pembersihan sampah-sampah itu setiap hari Jumat.
    “Setiap hari Jumat, seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) di wilayah Daop 1 Jakarta secara rutin melaksanakan kegiatan Jumat Bersih (Jumsih) di area masing-masing,” ungkap Ixfan saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Rabu (23/4/2025).
    Ia juga mengimbau, agar warga tak lagi membuang sampah di rel. Pasalnya sampah-sampah itu bukan hanya membuat rel terlihat kotor, melainkan juga membahayakan perjalanan kereta api.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI kemarin, pajak bahan bakar 5 persen hingga penindakan parkir liar

    DKI kemarin, pajak bahan bakar 5 persen hingga penindakan parkir liar

    Jakarta (ANTARA) – Peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta selama Rabu (23/4) mulai dari diskon atau kemudahan untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Jakarta sebesar lima persen hingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindak tegas parkir liar di Jakarta, khususnya di Tanah Abang.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    1. Pajak bahan bakar di Jakarta hanya 5 persen

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan memberikan diskon atau kemudahan untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Jakarta hanya sebesar lima persen.

    “Kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta. Kami akan memberikan kemudahan ataupun diskon yang dulu dipungut 10 persen menjadi 5 persen untuk kendaraan pribadi dan 2 persen untuk kendaraan umum,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    2. Ada pencurian besi Halte Trans-J di Jalan Bekasi-Cakung

    Sejumlah warga mengungkapkan bahwa ada pencurian besi di Halte Transjakarta di Jalan Raya Bekasi hingga Pasar Cakung, Jakarta Timur, yang sudah terbengkalai sejak lama.

    “Halte yang di tengah (Tipar Cakung) itu sebenarnya belum beroperasi, itu bangun sekitar satu tahun, dua tahun ini,” kata salah satu pedagang di sekitar Cakung, Yudha (39) saat ditemui di Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    3. Tanggul laut penting untuk atasi rob di Jakarta

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya pembangunan tanggul laut raksasa untuk menghadapi ancaman rob dan penurunan muka tanah di pesisir utara Jakarta.

    “Penurunan tanah bisa mencapai 10 cm per tahun. Ini bahaya eksistensial, bukan hanya bagi pesisir, tapi untuk Jakarta secara keseluruhan,” kata AHY dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD DKI Jakarta 2025-2029 di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    4. Parkir liar akan ditindak tegas, khususnya Tanah Abang

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindak tegas parkir liar di Jakarta, khususnya di Tanah Abang, apalagi peraturan mengenai hal tersebut sudah ada, namun tak dijalankan dengan baik.

    “Secara khusus kami sampaikan kami akan menertibkan parkir-parkir liar termasuk yang terjadi di Tanah Abang,” kata Gubernur Pramono Anung Wibowo di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    5. Pendaftaran PPSU dan Damkar tak perlu harus ke Balai Kota

    Pendaftaran untuk menjadi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) serta Pemadam Kebakaran (Damkar) seharusnya tidak perlu datang ke Balai Kota Jakarta tetapi cukup di kelurahan.

    “Kalau ada rekrutmen PJLP silakan buka saja di kelurahan masing-masing, bukan di Balai Kota karena jauh,” kata Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana di Jakarta, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pergub Sudah Ada tapi Tidak Dijalankan dengan Baik

    Pergub Sudah Ada tapi Tidak Dijalankan dengan Baik

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa pihaknya akan menertibkan parkir liar khususnya di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat. Sebetulnya penertiban parkir liar sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) tetapi tidak dijalankan dengan baik.

    “Secara khusus kami akan sampaikan kami akan menertibkan parkir-parkir liar termasuk yang terjadi di Tanah Abang maka sebenarnya pergubnya sudah ada, tapi tidak dijalankan secara baik,” kata Pramono di Balairung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 23 April 2025.

    Pramono meminta kepada Satpol PP DKI untuk melakukan penertiban terhadap parkir liar tersebut. Dia juga secara khusus mengajak Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang berani menertibkan motor parkir di trotoar akan diganjar penghargaan.

    “Saya sudah sampaikan ke Satpol PP untuk melakukan penertiban untuk itu termasuk secara khusus hari ini saya mengundang PPSU atau pasukan oranye yg berani mencegah penindakan kepada masyarakat yang menggunakan motor yang naik ke trotoar. Karena yang begitu-begitu harus diberi penghargaan,” katanya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta agar persoalan parkir liar khususnya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat harus dapat dibenahi. Dia meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bekerja sama dengan polisi untuk membenahi parkir liar itu.

    “Jadi salah satu tugas utama saat Satpol PP bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian adalah menata urusan perparkiran,” kata Pramono di Balai Kota DKI, Sabtu, 19 April 2025.

    Pramono pun mengaku dirinya baru mengetahui kalau di Jakarta lahan parkir itu merupakan sumber penghasilan luar biasa bagi pengelolanya.

    Politisi PDIP itu mengatakan bahwa sudah menyampaikan dalam rapat internal kepada Satpol PP agar dapat membenahi lahan-lahan parkir di Jakarta. Dikatakan Pramono bahwa membenahi parkir liar menjadi tugas Satpol PP.

    “Untuk parkir liar yang seperti itu, maka itulah tugas Satpol PP, bukan memindahkan orang yang mau demonstrasi pakai kemah. Bahkan kemarin yang di depan kantor saya, kemah mau sebulan juga enggak apa-apa,” kata Pramono dikutip dari Antara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Lamar PPSU Bisa Online? Rekrutmen Lebih Mudah, Efisien, Adil dan Tertib

    Lamar PPSU Bisa Online? Rekrutmen Lebih Mudah, Efisien, Adil dan Tertib

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau masyarakat tak datang langsung ke Balai Kota guna melamar pekerjaan sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

    Hal ini termasuk posisi Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Pemadam Kebakaran (Damkar).

    Menurut Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik DKI Jakarta Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim, saat ini Pemprov DKI tengah menyiapkan sistem pendaftaran online.

    “Kami sedang membangun sistem yang lebih praktis dan transparan agar warga tidak perlu datang jauh-jauh ke Balai Kota untuk menyerahkan lamaran. Semua bisa diakses secara daring,” ucap Chico pada Selasa, 22 April 2025 seperti dikutip dari Antara.

    Antusiasme Masyarakat

    Menurut Chico, para pelamar nantinya bisa mengakses informasi lewat situs resmi Pemprov DKI Jakarta di https://www.jakarta.go.id/loker.

    Hal ini agar proses rekrutmen dapat dilakukan dengan lebih mudah, efisien serta nyaman untuk masyarakat.

    Masyarakat bisa langsung mengakses situs resmi dari instansi atau unit kerja yang membuka rekrutmen PJLP sesuai kebutuhannya.

    Pemprov DKI berterima kasih atas tingginya antusiasme masyarakat dalam melamar kerja, terutama untuk posisi PJLP seperti PPSU dan Damkar.

    Sistem Online

    Beberapa pelamar telah hadir di Balai Kota untuk menyerahkan berkas lamaran secara langsung sejak Selasa pagi.

    Chico mengaku lamaran ini akan diteruskan pada instansi atau unit kerja terkait guna diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

    “Kami menghargai antusias warga yang ingin bekerja dan membangun Jakarta bersama-sama. Namun, semua proses rekrutmen harus berjalan profesional dan berbasis pada kapasitas, tanpa ada titipan maupun intervensi dari pihak mana pun,” lanjutnya.

    Sebagai informasi, rekrutmen PJLP seharusnya dilakukan wilayah atau suku dinas terkait, sesuai kebutuhan masing-masing unit kerja.

    Sistem online yang tengah disiapkan diharapkan dapat lebih mudah diakses peluang kerja dan proses rekrutmen bisa berlangsung secara adil, tertib serta akuntabel.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Walkot Jakut Larang Warga Bakar Sampah Sembarangan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        23 April 2025

    Walkot Jakut Larang Warga Bakar Sampah Sembarangan Megapolitan 23 April 2025

    Walkot Jakut Larang Warga Bakar Sampah Sembarangan
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Wali Kota Jakarta Utara Juaini Yusuf melarang warganya membakar sampah sembarangan untuk mencegah terjadinya kebakaran.
    “Kebakaran yang terjadi pada Rabu (16/4/2025) di bawah kolong Tol Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, terjadi disebabkan ada warga yang membakar sampah kemudian menjalar karena tertiup angin,” kata Juaini dilansir dari
    Antara
    , Rabu (23/4/2025).
    Untuk mencegah terjadinya kejadian kebakaran, Juaini meminta tokoh-tokoh di wilayah untuk mengimbau warga membuang sampah pada tempatnya dan tidak di kolong tol lagi.
    Membuang sampah di bawah kolong tol selain mengeluarkan bau yang tidak sedap tentunya dapat mengurangi kekuatan konstruksi jalan tol tersebut.
    Dia berharap sinergi dan kolaborasi semakin ditingkatkan dalam upaya mencegah kejadian kebakaran serupa terulang kembali.
    Ia mengatakan, kondisi di lapangan cukup mengkhawatirkan dan kerja sama dari berbagai pihak, terutama pengelola tol perlu dilakukan agar proses pembersihan berjalan cepat dan lokasi tidak dijadikan tempat pembuangan sampah.
    Setelah terjadi kebakaran, puluhan petugas dari kecamatan, kelurahan, Suku Dinas (Sudin) Lingkungan Hidup, Sudin Bina Marga, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota, UPS Badan Air berkolaborasi melaksanakan pembersihan sampah dari kolong tol di Jalan Danau Cincin Utara RT 08 RW 05 Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok.
    Menurut dia, hingga saat ini, petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dari Kelurahan Papanggo masih melakukan bersih-bersih di lokasi kejadian.
    “Sementara sampah-sampah tersebut kemudian diangkat dan dibuang ke TPS 3R Waduk Cincin,” kata dia.
    Lurah Papanggo, Harry Firmansyah berkomitmen untuk membersihkan lokasi dari sampah dan hingga saat ini sejak api dapat dipadamkan, upaya pembersihan sampah masih dilakukan.
    “Kami berharap lokasi ini dapat dimanfaatkan warga seperti dijadikan lokasi
    urban farming
    ataupun dijadikan tempat sarana olahraga,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.