Xcloud.id

Kementrian Lembaga: PPSU

  • Legislator minta Pramono evaluasi terkait janji pasang CCTV batal

    Legislator minta Pramono evaluasi terkait janji pasang CCTV batal

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim meminta Gubernur DKI Pramono Anung untuk mengevaluasi janji-janji populis pada saat kampanye terkait pemasangan CCTV di seluruh RT-RW dan sarapan gratis batal dilaksanakan.

    “Tidak usah sungkan apalagi malu. Disesuaikan saja kalau memang tidak mungkin dilaksanakan. Janganlah memaksakan diri,” kata Lukman di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, janji populis pada saat kampanye Pilkada Jakarta 2024 yang sudah dibatalkan ada dua yaitu pemasangan CCTV di seluruh RT-RW di wilayah DKI Jakarta dan Program Sarapan Gratis.

    Bang Lukman, sapaan Lukmanul Hakim mengkhawatirkan fenomena tersebut membesar, sehingga bisa membingungkan masyarakat dan para pelaksana teknis yang ada di birokrasi.

    Oleh karena itu, dia meminta agar Gubernur dan Wakil Gubernur segera melakukan evaluasi total dan merumuskan program-program baru yang lebih relevan dan bisa dilaksanakan.

    “Program memang harus ideal, tapi jangan mengabaikan kenyataan ada masalah fiskal yang serius yang dihadapi semua pemerintahan di dunia,” ujarnya.

    Saat maju Pilkada 2024, pasangan Pram-Rano Karno menyampaikan 21 janji program yang terbagi dalam 5 sektor utama, yaitu Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Transportasi, dan Olahraga.

    Pada sektor Kesehatan berisi tiga program utama yaitu sarapan gratis, mendirikan rumah sakit di Cakung, dan Membentuk Pasukan Putih.

    Pada Sektor Ekonomi ada empat program utama, yakni bantuan permodalan UMKM Rp300 miliar, memperpanjang kontrak kerja PPSU, mengembangkan rumah hunian era Ahok, dan memastikan penyerahan kunci unit Kampung Susun Bayam.

    Untuk sektor pendidikan, Pramono-Rano Karno menjanjikan sekolah swasta gratis, perbaikan fasilitas khusus difabel di setiap sekolah, menaikkan gaji guru ngaji setara UMP, serta menuntaskan permasalahan guru honorer di Jakarta.

    Sedangkan di sektor transportasi ada lima program inti, yaitu memperpanjang rute MRT sampai ke Tangsel dan Bekasi, memperpanjang jalur MRT dari Monas sampai ke JIS, memperbanyak work from home untuk mengurangi kemacetan, memperjuangkan driver ojol menjadi pekerja formal dengan gaji UMR, serta memastikan Jaklingko gratis.

    Sektor kelima yang masuk dalam prioritas adalah olahraga, yang akan dilakukan dengan perbaikan Stadion VIJ Petojo Jakarta Pusat, menyediakan home based bagi Persija, membuat Jakmania Center di JIS, dan memperbaiki jalur sepeda.

    Lukmanul Hakim mengajak Pram dan Rano untuk merenungkan kembali program-program yang dijanjikannya dengan mengedepankan program yang relevan dengan kondisi terkini, dan memungkinkan secara fiskal.

    “Program bagus kalau duitnya tidak ada, sama saja bohong,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kepulauan Seribu lakukan sejumlah upaya untuk tekan penyebaran TBC

    Kepulauan Seribu lakukan sejumlah upaya untuk tekan penyebaran TBC

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Seribu melakukan sejumlah upaya untuk menekan penyebaran Tuberkulosis atau TBC di kepulauan yang ada di Provinsi DKI Jakarta tersebut.

    “Upaya pertama yang dilakukan adalah melakukan investigasi kasus TBC yang ditemukan minimal delapan kontak per kasus,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu, Murniasi Hutapea di Jakarta, Senin

    Ia mengatakan, Penanggungjawab (PJ) Program TBC bekerjasama dengan kader kesehatan dalam melakukan investigasi kontak serumah dan kontak erat kasus TBC.

    “Dari pelaksanaan investigasi kontak tersebut diharapkan mampu menjaring terduga TBC serta kasus tersebut,” kata dia.

    Kemudian memberikan terapi pencegahan TBC pada kontak kasus sesuai dengan petunjuk teknis serta pemberian terapi pencegahan tuberkulosis sebagai langkah preventif penularan penyakit di sekitar kasus TBC.

    Kegiatan ini melibatkan peran kader kesehatan, puskesmas serta RT dan RW apabila diperlukan, kata dia.

    Kemudian membentuk Pengawas Minum Obat (PMO) di setiap keluarga pasien TBC agar dapat mengingatkan sekaligus memastikan bahwa pasien sudah benar menelan obat TBC sesuai dengan dosis yang ditentukan.

    Selanjutnya melakukan kegiatan skrining, “community outreach” (penyuluhan) dan edukasi Tuberkulosis kepada masyarakat oleh Puskesmas dan kader.

    Dalam hal ini dapat diberikan pengetahuan dasar tentang TBC serta menghilangkan stigma negatif di lingkungan masyarakat.

    “Pada tahun 2024 di beberapa Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sudah melaksanakan kegiatan ini di sekolah dan asrama siswa, pegawai kelurahan (PPSU) serta kegiatan edukasi langsung di masyarakat,” kata dia.

    Pihaknya juga melaksana “active case finding” (ACF) TBC menggunakan “portable x-ray” untuk mempermudah menemukan kasus dan terduga TBC dengan bekerja sama dengan Poltekkes dengan sasaran orang dengan imunokompromais seperti penyandang diabetes melitus, ODHIV, anak dengan stunting dan lainnya.

    “Kegiatan ini melibatkan petugas kesehatan puskesmas, petugas Poltekkes, Sudinkes dan kader,” kata dia.

    Kemudian melakukan penguatan komitmen dengan pihak terkait dalam pengendalian TBC di Kepulauan Seribu.

    Semua ini sudah tertuang dalam keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 128 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu serta komitmen pembentukan Kampung Siaga TBC melalui SK Lurah tahun 2024.

    “Sejumlah upaya ini dilakukan agar angka penyebaran kasus TBC ini dapat ditekan melalui pemetaan yang tepat,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi awasi penurunan atribut ormas secara mandiri di posko Makasar

    Polisi awasi penurunan atribut ormas secara mandiri di posko Makasar

    Pengawasan  penurunan dan pembersihan spanduk ataupun atribut ormas di posko ormas wilayah Kecamatan Makasar ini sebagai bentuk dukungan terhadap Operasi Brantas Jaya 2025

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian mengawasi penurunan atribut organisasi kemasyarakatan (ormas) secara mandiri di posko-posko yang berada di wilayah Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

    “Kegiatan pengawasan pembersihan atribut ormas di wilayah Makasar yang dilaksanakan secara mandiri oleh ketua maupun anggota ormas masing-masing,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Pengawasan penurunan dan pembersihan spanduk ataupun atribut ormas di posko ormas wilayah Kecamatan Makasar ini sebagai bentuk dukungan terhadap Operasi Brantas Jaya 2025.

    “Posko ormas di Kecamatan Makasar ini berjumlah empat. Semua telah dibersihkan, dicat, dan diturunkan atribut-atribut ormasnya secara mandiri, kemarin dari pukul 10.00-15.00 WIB,” ujar Nicolas.

    Hasil giat yang dilaporkan, antara lain penurunan atribut di posko ormas DPD Satria Banten di Jalan Pinang Ranti, Forum Betawi Rempug (FBR) di Jalan Permata, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB Jaya) di Jalan Cipinang Asem, dan FBR Gardu 109 di Jalan Jatiwaringin Raya.

    “Semua sudah dibersihkan dan cat secara mandiri dibantu dengan PPSU Kelurahan Cipinang Melayu Makasar,” ucap Nicolas.

    Lalu, pembersihan bendera dan spanduk ormas Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) sebanyak sembilan lembar. Rinciannya, tiga bendera di Jalan Pinang Ranti 1, tiga spanduk ormas FORKABI, dan tiga bendera di Jalan Raya Kalimalang.

    Penurunan atribut organisasi kemasyarakatan (ormas) secara mandiri di posko-posko yang berada di wilayah Makasar, Jakarta Timur, Kamis (15/5/2025). ANTARA/HO-Polres Metro Jakarta Timur.

    Adapun kegiatan penertiban ini merupakan strategi Kepolisian untuk menciptakan ruang publik yang bersih dari simbol-simbol yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.

    Penertiban dilakukan secara tegas dan mengedepankan cara-cara yang humanis ini juga menjadi bentuk netralitas negara terhadap semua kelompok.

    “Kami berkomitmen menciptakan Jakarta Timur yang tertib, aman dan inklusif bagi seluruh warga. Tidak boleh ada simbol ormas yang mengintimidasi atau menciptakan kesan penguasaan wilayah,” jelas Nicolas.

    Nicolas memastikan operasi serupa akan terus dilakukan secara rutin untuk menjaga suasana aman, tertib dan harmonis di tengah masyarakat.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jaksel kerahkan petugas kebersihan di Kampung Lebak Tanjung

    Jaksel kerahkan petugas kebersihan di Kampung Lebak Tanjung

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Selatan mengerahkan petugas kebersihan di Kampung Lebak Tanjung RT 05/RW 05, Kelurahan Bintaro, Pesanggrahan yang dinilai kumuh.

    “Kami turunkan petugas PPSU Kelurahan Bintaro, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota serta Sudin Lingkungan Hidup untuk penanganan kebersihan,” kata Wali Kota Jaksel, M. Anwar saat meninjau Kampung Lebak Tanjung, Jakarta Selatan, Selasa.

    Peninjauan itu untuk merespon pemberitaan di media sosial mengenai Kampung Lebak Tanjung yang disebut kumuh, kotor dan makam di wilayah itu juga tidak terawat.

    Menurut Anwar, dengan adanya pemberitaan tersebut, maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan terkesan tidak peduli dengan lingkungan sekitar, padahal yang sebenarnya tidak seperti itu.

    “Peninjauan dilakukan untuk memastikan bahwa lokasi tersebut terawat, tidak seperti yang disampaikan di media sosial,” tambahnya.

    Oleh karena itu, Pemkot Jaksel mengerahkan10 petugas kebersihan, yang jumlahnya bisa terus bertambah menyesuaikan kebutuhan.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Peserta seleksi duga ada kecurangan dalam penerimaan PJLP di DKI

    Peserta seleksi duga ada kecurangan dalam penerimaan PJLP di DKI

    Jakarta (ANTARA) – Peserta seleksi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) berinisial A (20) menduga ada kecurangan penerimaan PJLP, sehingga dirinya tak lolos sebagai petugas keamanan wanita di Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) 1 KS Tubun.

    “Saya menduga ada unsur kecurangan karena dari hasil seleksi yang kami ikuti nilai saya yang terbaik, tapi malah yang nilainya di bawah saya yang lolos,” kata wanita berinisial A (20) di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) 1 KS Tubun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta hanya membuka satu posisi tenaga keamanan wanita. Sementara, ada tiga perempuan yang ikut hingga tes terakhir.

    Ia mengaku sudah memiliki ijazah satpam, KTA satpam, sudah ikut pendidikan satpam dan nilai kekuatan fisiknya juga bagus.

    “Saya memiliki keyakinan bisa lolos seleksi. Tapi, ternyata tidak masuk,” kata dia.

    Menurut dia, seluruh peserta digabungkan dalam satu grup WhatsApp dan seluruh informasi tentang seleksi ada grup tersebut. Begitu pun, hasil kelulusannya. Namun, bagi mereka yang tidak lolos langsung dikeluarkan dari grup.

    “Saya sudah dikeluarkan dari grup itu,” kata dia.

    Menurut A, pengumuman dirinya tidak lolos seleksi diumumkan melalui pesan WhatsApp dan tidak diberitahukan penyebab dirinya tidak lolos menjadi anggota tenaga keamanan.

    “Awalnya saya bilang ini mungkin belum rezeki, tapi setelah dipikir lagi ada dugaan kecurangan,” kata dia.

    Dia berharap agar proses seleksi perekrutan tenaga jasa keamanan itu bisa di ulang kembali dari awal dan dilakukan secara terbuka agar tidak timbul kecurangan.

    Ia berharap diulang lagi dari awal, kalau perlu ada pihak eksternal yang dilibatkan, sehingga seleksi ini lebih adil.

    “Kemarin kan cuma beberapa panitia. Tertutup, ” kata dia.

    Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjamin rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) berlangsung transparan serta diawasi dan dilaporkan secara langsung .

    “Yang jelas saya sudah membaca komen-komen publik yang khawatir tidak berlangsung transparan. Maka saya sudah meminta untuk dilakukan secara terbuka. Dan untuk penetapannya, bukan panitia kecil yang menentukan. Tapi harus dilaporkan di dalam rapat yang dihadiri gubernur, wakil gubernur, untuk dilihat bersama,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Kamis.

    Pramono mengatakan memastikan secara langsung bahwa proses rekrutmen berjalan secara terbuka dan tidak ada “titipan” melalui saudara atau keluarga.

    Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengatakan proses pengadaan petugas PPSU telah diatur secara ketat melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Ia menyampaikan, proses rekrutmen akan diumumkan secara terbuka melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), untuk menjamin kepastian dalam memberikan peluang yang sama bagi semua calon penyedia jasa yang memenuhi syarat.

    Tak hanya soal transparansi, Pemprov DKI Jakarta juga menegaskan komitmennya terhadap inklusivitas dalam pemberdayaan masyarakat.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov Jakarta Buka 1.000 Lowongan Petugas Damkar, Rekrutmen Dimulai Pertengahan Tahun Ini Megapolitan 9 Mei 2025

    Pemprov Jakarta Buka 1.000 Lowongan Petugas Damkar, Rekrutmen Dimulai Pertengahan Tahun Ini Megapolitan 9 Mei 2025

    Pemprov Jakarta Buka 1.000 Lowongan Petugas Damkar, Rekrutmen Dimulai Pertengahan Tahun Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta membuka 1.000 lowongan pekerjaan untuk posisi petugas pemadam kebakaran (Damkar).
    Gubernur Jakarta Pranono Anung menyatakan bahwa proses rekrutmen akan dimulai pada pertengahan tahun ini sampai awal tahun depan.
    “Secara resmi Pemerintah DKI dalam hal ini gubernur telah memutuskan untuk memberikan kuota penerimaan Damkar. Kalau Damkar kita kasih kuota seribu,” ucap Pramono saat ditemui di wilayah Jakarta Barat, Jumat (9/5/2025).
    Pramono menyampaikan, mekanisme rekrutmen akan sepenuhnya dikelola oleh pihak
    Damkar Jakarta
    .
    Berbeda dengan rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang dilakukan di Balai Kota Jakarta, proses penerimaan Damkar akan dilaksanakan di kantor-kantor Damkar di wilayah Jakarta.
    “Mekanisme penerimaannya akan diatur mungkin mulai pertengahan (tahun) ini ya sampai dengan awal (tahun depan),” ujarnya.
    Pramono mengakui jumlah personel Damkar Jakarta saat ini masih jauh dari ideal.
    Saat ini, jumlah petugas Damkar di Jakarta hanya sekitar 4.000 orang, sedangkan kebutuhan idealnya mencapai 11.000 personel.
    “Dengan kekurangan yang ada Damkar tetap menjadi darlingnya publik, darlingnya masyarakat dan yang membanggakan. Damkar ini, Damkar kita juara satu dunia,” kata Pramono.
    Sebagai perbandingan, Pemprov Jakarta sebelumnya juga membuka 1.606 lowongan pekerjaan untuk PPSU. Kuota tersebut terdiri dari 1.100 kuota baru dan 506 kuota tambahan.
    “Enggak, enggak (buka lowongan di Balai Kota) ini Damkar, harus di tempat Damkar. Jadi kuotanya kalau PPSU itu 1.100 ditambah 506. Jadi nanti 1.606,” kata Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kayu dolken akan dipasang pada tembok roboh Kalibata

    Kayu dolken akan dipasang pada tembok roboh Kalibata

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta Selatan (BPBD Jaksel) akan memasang kayu dolken sebagai turap sementara pada tembok roboh di Jalan Raya Kalibata Timur RT 01/RW 01, Pejaten Timur, Pasar Minggu.

    “Akan dilakukan pemasangan kayu dolken oleh Sumber Daya Air (SDA) untuk turap sementara,” kata Komandan Pleton BPBD Jakarta Selatan, Muhammad Nur di Jakarta, Rabu.

    Nur mengatakan tembok roboh tersebut ditangani SDA, Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kalibata dan Pejaten Timur.

    Adapun pada sekolah terdampak, saat ini SMK Walisongo kondisi airnya sudah surut.

    “Akses Jalan Raya Kalibata Timur sudah bisa dilalui kendaraan roda dua dan roda empat,” ujarnya.

    Tembok roboh di Jalan Raya Kalibata Timur RT 01/RW 01, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Rabu (7/5/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

    Sementara, Lurah Pejaten Timur, Rocky A. Tarigan mengatakan, tembok roboh di antara Jalan Kalibata Timur dan Jalan Empang III ini disebabkan hujan deras yang membuat debit air di dalam saluran meningkat.

    “Jadi, memang debit air dari seluruh saluran yang ada di sekitar lokasi tersebut titik kumpulnya di situ. Sehingga, hujan semakin deras, air meluap dan tembok tidak kuat menahannya,” ujar Rocky.

    Pihaknya pun mengerahkan sebanyak 50 personel gabungan untuk membenahi tembok roboh tersebut.

    Dia berharap agar saluran tersebut bisa segera dialihkan menjadi fasilitas umum (fasum) agar kejadian serupa tidak terjadi kembali.

    “Lahannya sudah kita cek bersama dengan SDA, memang belum dialihkan menjadi fasilitas sosial fasum, namun untuk antisipasi kejadian seperti ini, kami sudah bersurat agar dilakukan pembuatan saluran air secepat mungkin. Tapi kejadian tembok roboh yang kita tidak inginkan, akhirnya terjadi,” ucapnya.

    Ke depan, lanjutnya, permasalahan ini akan dirapatkan bersama Niffaro Park selaku pihak pengembang dan unsur terkait pada Jumat (9/5) di Kantor Walikota Jakarta Selatan.

    Robohnya tembok di Jalan Raya Kalibata Timur lantaran luapan kali sodetan dan banjir setinggi 60 sentimeter (cm) akibat hujan lebat di daerah itu.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Warga Pendatang Jadi Sebab Lonjakan Pendaftaran PSSU Megapolitan 5 Mei 2025

    Warga Pendatang Jadi Sebab Lonjakan Pendaftaran PSSU Megapolitan 5 Mei 2025

    Warga Pendatang Jadi Sebab Lonjakan Pendaftaran PSSU
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Lonjakan jumlah pelamar petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (
    PPSU
    ) di DKI Jakarta ternyata dipicu oleh meningkatnya jumlah
    warga pendatang
    yang datang ke ibu kota usai Lebaran 2025.
    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat meninjau proses perekrutan PPSU di Balai Kota, Senin (5/5/2025).
    Menurut Pramono, setelah masa arus balik Lebaran, pergerakan warga ke Jakarta mengalami peningkatan signifikan.
    Banyak di antara mereka datang dengan harapan mendapatkan pekerjaan di Jakarta, termasuk menjadi petugas PPSU.
    “Karena memang kemarin setelah lebaran yang arus mudiknya pada waktu itu berkurang, yang datang bertambah. Dan yang datang bertambah inilah yang kemudian mereka banyak mencari peluang bekerja, salah satunya di PPSU,” kata Pramono, dikutip dari situs resmi Pemprov DKI Jakarta.
    Minat terhadap posisi PPSU tahun ini memang melonjak tajam. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat lebih dari 7.000 pelamar mendaftar untuk mengisi kuota rekrutmen PPSU sebanyak 1.100 orang.
    Jumlah ini menunjukkan rasio persaingan yang ketat, yakni sekitar satu posisi diperebutkan oleh enam hingga tujuh orang.
    Gubernur Pramono menegaskan, bahwa proses perekrutan akan dilakukan secara adil dan transparan tanpa celah untuk praktik nepotisme atau “orang dalam”.
    Dirinya telah memantau langsung tahapan seleksi di tingkat kelurahan dan kantor wali kota guna memastikan integritas proses tersebut.
    “Saya bilang supaya ini fairness, tidak ada istilah orang dalam, transparan,” tegas Pramono.
    Lebih lanjut, Pramono menambahkan, bahwa hasil akhir seleksi akan ditentukan berdasarkan penilaian objektif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Balai Kota.
    Melihat tingginya animo masyarakat terhadap pekerjaan PPSU, Pemprov DKI Jakarta berencana membuka rekrutmen tambahan pada akhir 2025 atau awal 2026, dengan kuota 506 orang.
    Kondisi ini sekaligus menyoroti tantangan ketenagakerjaan di Jakarta pasca-Lebaran, di mana urbanisasi terus mendorong lonjakan pencari kerja.
    Pemprov DKI Jakarta pun dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk menyediakan lapangan kerja yang layak, serta memastikan proses perekrutan berjalan jujur dan adil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Permukiman Terendam Banjir Akibat Pembangunan Tol, Warga Pademangan Unjuk Rasa di Lokasi Proyek

    Permukiman Terendam Banjir Akibat Pembangunan Tol, Warga Pademangan Unjuk Rasa di Lokasi Proyek

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

    TRIBUNJAKARTA.COM, PADEMANGAN – Sejumlah warga menggelar aksi unjuk rasa memprotes proyek pembangunan jalan Tol Harbour Road 2 yang dianggap menjadi biang kerok banjirnya permukiman mereka.

    Unjuk rasa dilakukan di lokasi proyek, Jalan R. E. Martadinata, Pademangan, Jakarta Utara, pada Senin (5/5/2025).

    Mereka menuntut penanganan serius atas genangan air di permukiman yang diduga akibat saluran air tertutup oleh proyek tersebut.

    Puluhan warga membawa poster berisi tuntutan di tengah proyek yang sedang berjalan.

    Menurut warga, genangan mulai terjadi sejak Desember tahun lalu dan hingga kini belum ada penanganan yang memadai.

    “Sudah dari bulan Desember. Kita sudah beberapa kali demo, ke kelurahan, ke camat, ke SDA, Bina Marga, tapi tidak didengar. Saluran air kita ini ditutup proyek, jadi aliran air mandek, banjir semua,” ujar Ketua RT 02 RW 11 Pademangan Barat, Yenni Sulistyo.

    Yenni menjelaskan, genangan terjadi meski tidak turun hujan, dan saat hujan turun, ketinggian air bisa mencapai betis orang dewasa.

    Akibatnya, aktivitas warga terganggu, termasuk anak-anak yang kesulitan berangkat sekolah.

    Genangan air tersebut merendam dua RT, yakni RT 01 dan RT 02 di RW 11 Pademangan Barat.

    Ketinggian air bervariasi hingga 30 sentimeter, dan juga merambah ke sebagian jalur rel kereta api yang berada dekat permukiman.

    Camat Pademangan Didit Mulyadi membenarkan kondisi tersebut.

    Ia menyebut selain tertutupnya saluran air oleh proyek, situasi diperparah oleh kebocoran pipa PAM di lokasi yang sama.

    “Memang ada saluran kita yang tertutup proyek. Selain itu juga ada kebocoran dari pipa PAM. Kami sudah koordinasi dengan pihak proyek tol Harbour Road 2, termasuk CMNP dan kontraktor WIKA. Saat ini petugas SDA, Bina Marga, dan PPSU terus melakukan penyedotan air,” jelas Didit.

    Setidaknya dua pompa air dikerahkan oleh petugas dari Kecamatan Pademangan untuk mengurangi genangan di permukiman tersebut.

    Pihak kecamatan menyatakan akan terus melakukan upaya penanganan sambil menunggu solusi permanen dari pengelola proyek.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pelamar PPSU di Jakarta tembus lebih dari 7 ribu orang

    Pelamar PPSU di Jakarta tembus lebih dari 7 ribu orang

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. ANTARA/Risky Syukur

    Pelamar PPSU di Jakarta tembus lebih dari 7 ribu orang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 04 Mei 2025 – 16:51 WIB

    Elshinta.com – Jumlah pelamar pekerjaan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Jakarta mencapai lebih dari tujuh ribu orang.

    “Ini, sudah lebih dari komposisi yang dibutuhkan,” kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu. 

    Dengan demikian, lanjut Pramono, alokasi untuk PPSU tetap sehingga tak bisa ditambah lebih dari 1.100 orang.  Pram menyebut akan mengawasi proses perekrutan petugas PPSU agar transparan dan bersih dari unsur nepotisme. Ia juga sudah menginstruksikan jajaran lurah, camat dan wali kota agar tidak mengambil keputusan dalam menetapkan proses penentuan petugas PPSU yang akan direkrut.

    “Proses rekrutmen akan dilakukan secara transparan dan kita membuka diri terhadap berbagai masukan,” kata Pram.

    Ia menegaskan hanya Gubenur DKI Jakarta yang bisa menetapkan personel yang direkrut dan dilakukan berjenjang mulai dari lurah, camat hingga wali kota.

    “Sampai saat ini proses rekrutmen masih belum sampai di meja saya. Nanti setelah sampai di saya, akan saya buat secara transparan dan terbuka sehingga rumor tentang orang dalam, tak ada,” demikian Pramono.

    Data yang dihimpun menyebutkan, jumlah petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) aktif di DKI Jakarta saat ini diperkirakan berkisar antara 10.687 hingga 18.960 orang.  Jumlah itu bervariasi tergantung pada kebutuhan masing-masing dari total 267 kelurahan, dengan setiap kelurahan biasanya mempekerjakan antara 40 hingga 70 petugas.

    Pada 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka rekrutmen untuk 1.652 posisi PPSU baru guna mengisi kekosongan di berbagai kelurahan.  Gaji petugas PPSU di DKI Jakarta mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025, yaitu sebesar Rp5.396.791 per bulan . Selain gaji pokok, petugas juga menerima berbagai tunjangan, termasuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Tunjangan Hari Raya (THR) .

    Sumber : Antara