Xcloud.id

Kementrian Lembaga: PPSU

  • Wamensesneg Temui Massa BEM SI, Janji Sampaikan 11 Tuntutan ke Prabowo Megapolitan 28 Juli 2025

    Wamensesneg Temui Massa BEM SI, Janji Sampaikan 11 Tuntutan ke Prabowo Megapolitan 28 Juli 2025

    Wamensesneg Temui Massa BEM SI, Janji Sampaikan 11 Tuntutan ke Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg)
    Juri Ardiantoro
    menemui massa aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (
    BEM SI
    ) di kawasan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).
    Juri menghampiri mobil komando mahasiswa pada pukul 17.58 WIB, setelah massa tiga kali berupaya mendobrak barikade kawat dan melempar botol berisi air ke arah polisi.
    Ketegangan sebelumnya sempat memuncak di antara orasi dan nyala lilin yang sempat dinyalakan mahasiswa sebagai bentuk perlawanan simbolis.
    Juri menaiki mobil komando dan mengambil alih pengeras suara untuk membacakan tanggapan terhadap tuntutan BEM SI.
    Dalam sambutannya, Juri menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan mandat langsung dari Presiden
    Prabowo Subianto
    dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo.
    “Saya tidak akan basa-basi. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa saya diminta langsung oleh Bapak Presiden dan Pak Mensesneg untuk hadir di tengah-tengah teman-teman semua,” ujar Juri dari atas mobil komando mahasiswa.
    Ia menambahkan, Presiden menaruh perhatian besar terhadap aspirasi mahasiswa. Karena itu, tuntutan aksi akan disampaikan secara langsung ke Presiden.
    “Tidak benar Presiden mengabaikan aspirasi mahasiswa. Semua akan ditampung, dikaji, dan diambil tindakan jika memang sesuai dengan kepentingan bersama,” kata dia.
    Juri menerima 11 poin tuntutan yang telah dibundel mahasiswa dalam satu buku.
    Ia juga menandatangani dokumen tersebut di hadapan massa sebagai bentuk komitmen.
    Namun, mahasiswa mendesak agar respons pemerintah tidak hanya sebatas formalitas.
    Mereka meminta jaminan bahwa tuntutan tersebut benar-benar akan dibahas dan direspons dalam waktu tiga hari.
    “Kami ingin langkah konkret, bukan hanya terima kasih dan tanda tangan. Kami beri waktu 3×24 jam agar pemerintah menindaklanjuti tuntutan kami,” kata salah satu mahasiswa.
    “Kalau tidak, kami akan bawa massa lebih banyak. Hanya ada satu kata, lawan!” ujar salah satu orator.
    Massa kemudian menyambut penandatanganan itu dengan teriakan
    “Hidup mahasiswa!” dan “Hidup rakyat Indonesia!”, sebelum akhirnya mulai membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 18.15 WIB.
    Mereka berjalan meninggalkan kawasan Monas ke arah Stasiun Gambir dan area parkir IRTI.
    Petugas PPSU mulai membersihkan sampah bekas aksi, sementara aparat kepolisian mulai membuka kembali akses jalan yang sebelumnya ditutup.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jakbar kembali kerahkan 300 personel bersihkan puing kebakaran Tambora

    Jakbar kembali kerahkan 300 personel bersihkan puing kebakaran Tambora

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 300 petugas gabungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat membersihkan puing-puing bekas kebakaran di RW 02 Duri Utara, Tambora, pada Minggu.

    Pembersihan itu dilakukan untuk kali keduanya pasca kebakaran di lingkungan RW 02 Kelurahan Duri Utara.

    “Kerja bakti yang kedua ini lebih efektif lagi. Karena jumlah (personel) lebih banyak, serta melibatkan banyak instansi terkait lainnya. Kendaraan angkut juga relatif banyak,” ujar Camat Tambora, Holi Susanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

    Pihaknya mengerahkan personel gabungan yang terdiri dari PPSU se-Kecamatan Tambora, Sudin Bina Marga, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota, Sudin Lingkungan Hidup, Sudin Sumber Daya Air, BPBD, Satpol PP, serta masyarakat.

    “Kemudian ada juga delapan unit kendaraan truk, terdiri dari tiga truk Sudin Lingkungan Hidup, dua truk Sudin Bina Marga, serta tiga truk dari Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat,” ujar Holi.

    Holi mengatakan, kerja bakti ini dilakukan mengingat kondisi lingkungan pasca kebakaran yang dikhawatirkan berdampak pada timbulnya penyakit.

    Hal itu juga menyusul dua akses jalan yakni Jalan Duri Utara 1 dan 2 sudah dipenuhi tumpukan puing-puing kebakaran, bercampur sampah dari Pasar darurat Garuda.

    “Kami melakukan pembersihan karena bau yang tercium dari pemandangan yang sudah tidak baik lagi. Kalau ini tidak segera diangkut, maka akan dikhawatirkan timbul penyakit seperti inspeksi saluran pernapasan serta diare,” imbuhnya.

    Oleh karena itu, lanjut Holi, mengajak para petugas terutama masyarakat untuk melakukan kerja bakti, termasuk meruntuhkan sisa-sisa tembok yang hangus terbakar.

    Sementara itu, Lurah Duri Utara, Ari Kurnia mengatakan bahwa kerja bakti massal terbagi dalam beberapa zona. Zona 1, kata dia, membersihkan tumpukan puing-puing kebakaran di Jalan Duri Utara 2.

    Kemudian zona 2 membersihkan tumpukan puing-puing kebakaran di Jalan Duri Utara 1.

    “Zona 3, membersihkan tumpukan puing-puing kebakaran di area dalam, sekaligus meruntuhkan sisa-sisa tembok rumah warga yang terbakar,” tuturnya.

    Selanjutnya zona 4, membersihkan puing-puing kebakaran yang dikumpulkan masyarakat pada setiap gang atau jalan.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bobby Lantik Direksi dan Komisaris Dua BUMD, Minta Rencana Dorong PAD

    Bobby Lantik Direksi dan Komisaris Dua BUMD, Minta Rencana Dorong PAD

    Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengangkat dan menetapkan direksi dan dewan komisaris dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) dan PT Dirga Surya.

    Pelantikan tersebut berlangsung di Anjungan Lantai 9, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (24/7/2025).

    Para pejabat yang dilantik adalah Direktur Utama PT PPSU Ferry Indra, Direktur Keuangan dan Umum PT PPSU Zia Muhammad, Dewan Komisaris PT PPSU Muhammad Syarif Lubis, Direktur Utama PT Dirga Surya Ari Wibowo, dan Anggota Komisaris PT Dirga Surya Lokot Ridwan Batubara.

    Dalam arahannya, Bobby Nasution meminta kepada para pejabat yang baru dilantik untuk segera membuat rencana strategis bisnis, yang tujuannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Dengan latar belakang para direksi yang luar biasa, Bobby pun yakin, mereka bisa menjadikan BUMD sebagai salah satu roda penggerak perekonomian dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumut.

    “Kenapa pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan? Presiden sudah menetapkan pertumbuhan ekonomi 8%. Untuk mencapai 8%, Sumut yang merupakan provinsi terbesar keempat di Indonesia, minimal pertumbuhan ekonominya 6,5% sampai 7%, agar bisa mencapai pertumbuhan 8% pertumbuhan ekonomi nasional tadi,” ucapnya.

    Bobby mengatakan, banyak faktor pembentuk angka pertumbuhan ekonomi tersebut, salah satunya investasi yang harus tercapai agar target pertumbuhan ekonomi 6,5% sampai 7% tadi bisa terealisasi.

    “Tantangan di sektor ekonomi untuk BUMD mempunyai dua peran, yakni tanggungjawab ke masyarakat dan meningkatkan PAD yang ada di Sumut,” ujar Bobby.

    Kepada Ari Wibowo, yang baru ditetapkan menjadi Dirut PT Dirga Surya, Bobby meminta agar segera menetapkan bisnis plan yang jelas.

    “Mau ke arah mana. Pertanian sudah mulai merambah, apakah sektor pariwisata? Masih banyak sektor pariwisata yang harusnya bisa disentuh. Kalau perlu buat satu kawasan pariwisata, pelajari bagaimana membuat satu kawasan,” ujarnya.

    Bobby mengatakan, PT PPSU mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Dengan luas lahan yang cukup besar, Bobby meminta agar PT PPSU memaksimalkan lahan tersebut.

    “Saya yakin para direksi yang ditetapkan bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya. Harus bisa meningkatkan pendapatannya,” pungkas Bobby.

    Turut hadir pada acara tersebut Wakil Gubernur Sumut Surya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Togap Simangunsong, pimpinan BUMD, kepala perangkat daerah, dan undangan lainnya.

  • Isu Pungli Warnai Rekrutmen PPSU Jakarta, Pramono Anung: Padahal Belum Final – Page 3

    Isu Pungli Warnai Rekrutmen PPSU Jakarta, Pramono Anung: Padahal Belum Final – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, proses rekrutmen pasukan oranye atau Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) saat ini masih bergulir. Menurut dia, tahapannya sudah masuk seleksi di tingkat wali kota.

    Hasil seleksi di tingkat wali kota ini kemudian bakal dilaporkan kepada Gubernur Pramono sebelum diumumkan di akhir Juli 2025 mendatang.

    “Jadi (proses rekrutmen) PPSU ini sekarang di Wali Kota, nanti laporan terakhir baru ke saya,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Pramono tak menampik, menerima berbagai keluhan terkait rekrutmen PPSU, termasuk dugaan pungli. Meski begitu, Pramono menganggap protes yang datang dari para pendaftar itu sebagai hal wajar karena kekhawatiran tidak diterima.

    “Memang sekarang ini pastilah ada protes, tidak semua orang bisa diterima di PPSU. Yang tidak diterima komplain dan sebagainya, mereka menyampaikan (proses) tidak transparan,” ucap Pramono.

     

  • Terima Laporan Pungli Perekrutan PPSU, DPRD DKI: Ini Zalim!

    Terima Laporan Pungli Perekrutan PPSU, DPRD DKI: Ini Zalim!

    JAKARTA – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis mengaku menerima aduan dari warga mengenai adanya pungli dalam proses perekruten petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) yang kini dibuka oleh Pemprov DKI.

    Hal ini diungkapkan dalam interupsinya saat rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 yang dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

    “Saya kemarin reses ada informasi, pada saat perekrutan PJLP atau PPSU kemarin, saya dapat informasi oknum-oknum di bawah melakukan pungli, Pak Wagub,” kata Ali di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 16 Juli.

    Oleh sebab itu, Ali mendesak jajaran Pemprov DKI terutama Inspektorat DKI Jakarta untuk segera menelusuri siapa oknum-oknum pelaku pungli perekrutan PPSU dan memberi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

    Sebab, keterlibatan oknum yang memeras warga demi mendapat pekerjaan sangat merugikan. Hal ini juga bertentangan dengan klaim Gubernur DKI Jakarta bahwa rekrutmen PPSU berjalan transparan.

    “Ini kita zalim, ini sama saja praktik pemerasan terhadap orang-orang miskin. Udah masuk kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli. Tolong Pak Wagub, beserta jajaran Pemprov, melalui Inspektorat, sidak ke lapangan, cek oknum-oknum ini. Karena ini merugikan masyarakat Jakarta,” tegasnya.

    Dihubungi terpisah, Ali mengungkap laporan pungli perekrutan PPSU yang ia terima berada di Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Hanya saja, Ali tak mendapat informasi siapa oknum pelaku pungli tersebut.

    “Saya tidak diberitahukan siapa namanya,” ucap Ali kepada wartawan.

    Pemprov DKI Jakarta telah membuka proses rekrutmen petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) secara serentak di berbagai kelurahan-kelurahan Jakarta. Proses perekrutan PPSU dilakukan oleh kelurahan masing-masing.

    Pendaftaran PPSU sudah dibuka sejak tanggal 23 Juni dan ditutup pada 26 Juni 2025. Surat lamaran dikirimkan ke kantor kelurahan masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam surat pengumuman rekrutmen.

    Setelahnya, dilakukan uji administrasi pada tanggal 27-30 Juni 2025, dilanjutkan dengan uji teknis pada 30 Juni-11 Juli 2025, dan pengumuman akhir siapa saja yang diterima sebagai PPSU pada 31 Juli 2025.

    Sebagai catatan, persyaratan teknis dan administrasi lainnya dapat dilihat dalam pengumuman resmi pembukaan lowongan PPSU yang dikeluarkan di tiap kelurahan. Berkas lamaran juga diserahkan secara langsung ke kantor kelurahan yang dituju.

  • Rano tegaskan akan berantas oknum lakukan pungli pada perekrutan PPSU

    Rano tegaskan akan berantas oknum lakukan pungli pada perekrutan PPSU

    Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur, melakukan seleksi wawancara terhadap ratusan orang calon petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Aula Kantor Kelurahan Cipayung, Rabu (9/7/2025). (ANTARA/Siti Nurhaliza)

    Rano tegaskan akan berantas oknum lakukan pungli pada perekrutan PPSU
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 15:06 WIB

    Elshinta.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membenarkan bahwa masih ada oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) perekrutan calon petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP).

    Rano menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberantas para oknum yang masih nekat melakukan hal tersebut.

    “Ya nggak bisa ditutupi ada. Dan kita sudah ngomong, itu (pungli) harus diberantas,” kata Rano saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Rano mengatakan, hal itu sebenarnya sudah pernah dibahas saat dirinya bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo melakukan kampanye Pilkada DKI Jakarta.

    Saat perekrutan PPSU, Pramono juga sempat menegaskan bahwa tidak boleh ada pungli dalam proses tersebut. Dia pun berjanji proses rekrutmen PPSU akan berjalan secara transparan.

    “Dari awal, mungkin dari kampanye kita, kita sudah wanti-wanti itu. Bahwa ada PPSU yang bayar sekian puluhan juta. Bayangin. Itu kita nggak bisa terima gitu. Jadi langsung ditindak saja,” kata Rano.

    Dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, anggota DPRD DKI Jakarta Ali Lubis juga sempat menyinggung hal tersebut.

    “Pak Wagub, saya kemarin reses ada informasi. Pada saat perekrutan PJLP atau PPSU kemarin, saya dapat informasi oknum-oknum di bawah melakukan pungli,” kata Ali.

    Ali mendengar kasus tersebut terjadi di Cipinang Muara, Jakarta Timur, ketika melakukan sosialisasi dengan masyarakat.

    Ali mengungkapkan bahwa hal tersebut sudah termasuk perbuatan zalim ​​​​​karena melakukan praktik pemerasan terhadap orang-orang miskin.

    “Sudah masuk kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli. Tolong Pak Wagub, beserta jajaran pemprov. Melalui Inspektorat, sidak ke lapangan, cek oknum-oknum ini. Karena ini merugikan masyarakat Jakarta,” katanya.

    Sumber : Antara

  • DPRD Jakarta Soroti Dugaan Pungli dalam Rekrutmen PJLP dan PPSU

    DPRD Jakarta Soroti Dugaan Pungli dalam Rekrutmen PJLP dan PPSU

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota DPRD Jakarta sempat menuturkan adanya dugaan praktik pungutan liat dalam rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), khususnya petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). 

    Dugaan ini disampaikan oleh anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Ali Lubis, kepada Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, di akhir rapat paripurna di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (16/7/2025).

    Ali mengaku memperoleh informasi tersebut saat menjalani masa reses. Dia menyebut ada oknum yang diduga melakukan pungli dalam proses perekrutan PJLP atau PPSU.

    “Saya kemarin reses ada informasi, pada saat perekrutan PJLP atau PPSU kemarin, saya dapat informasi oknum-oknum di bawah melakukan pungli, Pak Wagub,” tutur Ali.

    Dia menilai, praktik tersebut merupakan bentuk pemerasan terhadap masyarakat kecil.

    “Ini kita zolim, ini sama saja praktik pemerasan terhadap orang-orang miskin Pak Wagub. Udah masuk kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli,” jelasnya. 

    Atas dasar itu, Ali meminta agar Inspektorat melakukan inspeksi langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

    Selain itu, Ali juga menyoroti kebijakan kenaikan dana operasional bagi pengurus RT, RW, dan kader Dasawisma. Menurutnya, kebijakan tersebut belum sepenuhnya adil.

    Dia meminta agar Pemprov Jakarta turut mempertimbangkan kenaikan dana operasional bagi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), kader posyandu, dan juru pemantau jentik (jumantik).

    “Hari ini Pak Wagub menyampaikan APBD naik, kenapa mereka juga kita tidak naikkan? Karena ini berpotensi terjadi gejolak di masyarakat, akan terjadi kecemburuan sosial,” tutur Ali.

  • Darurat Pekerjaan Layak di RI, Banyak Sarjana ‘Turun Kelas’

    Darurat Pekerjaan Layak di RI, Banyak Sarjana ‘Turun Kelas’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kondisi darurat pekerjaan layak di Tanah Air menciptakan fenomena overqualification dalam persaingan bursa kerja. Salah satunya, tampak pada lowongan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), atau yang dikenal sebagai “pasukan oranye”.

    Fenomena ini ditangkap oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI dalam Laporan Market Brief Mei 2025 lalu.

    LPEM melihat program PPSU juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menyerap tenaga kerja dan membantu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Ibu Kota.

    Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka rekrutmen untuk 1.652 posisi PPSU guna mengisi kekosongan di berbagai kelurahan.

    “Antusiasme masyarakat terhadap lowongan ini sangat tinggi, terbukti dengan jumlah pelamar yang mencapai lebih dari 7.000 orang, jauh melebihi kuota yang tersedia,” tulis LPEM dalam laporannya yang dikutip Senin (14/7/2025).

    Menurut LPEM UI, setiap kelurahan biasanya mempekerjakan antara 40 hingga 70 petugas, tergantung pada kebutuhan masing-masing wilayah. Gaji petugas PPSU mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2025, yaitu sebesar Rp5,3 juta per bulan.

    Selain itu, mereka juga menerima berbagai tunjangan, termasuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Tunjangan Hari Raya (THR).

    “Menariknya, meskipun syarat pendidikan minimal untuk menjadi PPSU adalah lulusan Sekolah Dasar (SD), banyak pelamar yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi, termasuk lulusan SMA dan perguruan tinggi,” ungkap laporan LPEM yang disusun oleh Muhammad Hanri dan Nia Kurnia ini.

    Dengan demikian, fenomena overqualification ini mencerminkan keterbatasan lapangan kerja formal yang tersedia, sehingga pekerjaan sebagai PPSU menjadi alternatif yang menarik bagi mereka yang mencari stabilitas ekonomi.

    Gaji Pasukan Oranye

    Menurut Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DK, proses rekrutmen akan diumumkan secara terbuka melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), untuk menjamin kepastian dalam memberikan peluang yang sama bagi semua calon penyedia jasa yang memenuhi syarat.

    Tugas PPSU yang tidak mudah diganjar dengan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di DKI Jakarta. Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan sempat menaikkan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar 5,1% atau setara Rp 225.667 melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1517 Tahun 2021. Berdasarkan aturan tersebut, UMP DKI Jakarta 2022 ditetapkan sebesar Rp 4.651.864.

    Namun, pada tahun ini, gaji PPSU sudah berubah. Gaji petugas PPSU pada tahun 2025 mengikuti besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Adapun, berdasarkan ketetapan terbaru, gaji PPSU DKI Jakarta 2025 berkisar Rp5.396.791 atau dibulatkan menjadi Rp5,4 juta per bulan.

    Selain mendapatkan gaji UMP DKI Jakarta, petugas PPSU juga memperoleh sejumlah peralatan kerja hingga jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, dan tunjangan lain sesuai undang-undang yang berlaku.

    Petugas PPSU dengan tugas khusus seperti operator alat berat juga mendapatkan tambahan penghasilan yang disesuaikan dengan koefisien risiko pekerjaannya.

    Misalnya PPSU yang menjadi petugas operator alat berat di TPA Bantar Gebang bakal mendapatkan tambahan penghasilan berkisar Rp 1,2 juta per bulan. Namun, angka ini bisa berubah seiring dengan perkembangan kebijakan dan aturan di era gubernur dan wakil gubernur yang baru.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pramono Anung Buka Suara Soal Fenomena Pelamar PPSU Banyak dari Lulusan Sarjana – Page 3

    Pramono Anung Buka Suara Soal Fenomena Pelamar PPSU Banyak dari Lulusan Sarjana – Page 3

    Pramono menambahkan, jika sudah diseleksi maka mereka yang lolos akan diputuskan bersama melalui rapat yang dipimpinnya bersama wakil gubernur.

    Saat ditanya lebih jauh, Pramono menampik hadirnya fenomena lulusan sarjana daftar jadi PPSU dikarenakan sempitnya lapangan kerja di Jakarta. Sebab, kebijakan membuka kesempatan bagi lulusan SD bertujuan memberikan kesempatan kepada siapa pun yang memiliki keinginan untuk kerja.

    “Bukan minim, ya artinya karena syaratnya SD ya, mau ada sarjana, mau doktor, yang daftar ya sama aja kan gitu,” Pramono menandasi.

    Sebelumnya, Banyak pelamar yang ingin menjadi petugas PPSU berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk Nabila (27) dan Febrina Nuranisa (32). Keduanya merupakan lulusan sarjana dengan gelar di bidang akuntansi.

    Bukan tanpa alasan mereka mau bekerja sebagai PPSU di wilayah Kelurahan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, meski sudah pernah duduk di bangku universitas hingga meraih gelar sarjana. Keduanya mengaku sekarang masih menganggur karena sulit mencari pekerjaan.

    “Alasan yang pertama ingin cari kerja. Yang kedua memang sudah terbiasa beberes rumah,” ujar kata Nabila diiyakan Febrina, di Taman Delta, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran seperti dikutip, Selasa (8/7/2025).

    “Dan sekarang ini kan memang lagi susah mencari pekerjaan. Selagi ada peluang di depan mata, ambil aja dulu,” kata Febrina.

  • Pram bantah minim lapangan kerja jadi alasan sarjana lamar jadi PPSU

    Pram bantah minim lapangan kerja jadi alasan sarjana lamar jadi PPSU

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan fenomena banyaknya lulusan sarjana yang melamar sebagai petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) bukan karena minimnya lapangan pekerjaan.

    Pramono menyebutkan, justru fenomena ini merupakan bentuk kesetaraan dalam proses rekrutmen.

    “Bukan minim, artinya karena syaratnya SD, mau ada sarjana, mau dokter yang daftar juga sama saja, kan gitu,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat.

    Pramono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak membeda-bedakan latar belakang pendidikan para pelamar.

    “Untuk PPSU, mau sarjana, mau SD, kami tidak membedakan. Tapi yang jelas, syaratnya, pergubnya yang sudah saya tandatangani adalah SD,” kata Pramono.

    Pramono juga mengatakan proses seleksi PPSU diserahkan sepenuhnya kepada tim yang telah ditunjuk.

    Namun, keputusan akhir tetap akan dibahas melalui rapat bersama yang dipimpin oleh dirinya dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.