Xcloud.id

Kementrian Lembaga: PPATK

  • Sebut Bank Tahu Rekening Judi Online, Meutya Minta Langsung Diproses

    Sebut Bank Tahu Rekening Judi Online, Meutya Minta Langsung Diproses

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta agar pihak Otoritas Jasa Keuangan dan PPATK bisa membantu pihaknya untuk memberantas judi online. Sebab, dia mengatakan karakteristik judi online sangat mudah terbaca.

    “Kalau yang terkait transaksi keuangan juga selain Kemkomdigi, kami berharap sekali dari OJK juga bisa membantu, dari PPATK. Karena sebetulnya karakteristik transaksi keuangan untuk judi online itu bisa terbaca,” jelas Meutya ditemui di Jakarta, Selasa (12/11/2024).

    Selain itu permintaan yang sama juga disamakan pada pihak perbankan. Karena perbankan juga bisa mengetahui akun-akun yang melakukan transaksi judi online.

    Dia meminta agar rekening yang terkait transaksi judi online bisa langsung diproses. “Nah dari perbankan kita juga harapkan langsung saja akun-akunnya, nomor rekeningnya itu diproses. Kalau memang mereka melihat bahwa ini juga transaksi judi online,” ucapnya.

    Meutya mengatakan ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Yakni untuk memerangi bersama permasalahan judi online.

    Kolaborasi antar pihak dan lembaga sangat dibutuhkan untuk memerangi aktivitas tersebut. Tak hanya itu, diperlukan juga keterlibatan para masyarakat.

    Komdigi sendiri, dia menjelaskan memiliki tugas utama melakukan literasi. Selain itu menurunkan konten ilegal tersebut sebanyak mungkin.

    “Komdigi ini tugas utamanya literasi dan men-takedown sebisa mungkin, sebanyak mungkin konten yang memang terdata sebagai konten judi online maupun kejahatan siber,” jelas Meutya.

    (dem/dem)

  • Sejahtera dengan Kerja, Tidak Ilusi Judi

    Sejahtera dengan Kerja, Tidak Ilusi Judi

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengatakan salah satu daerah terpapar judi online atau judol tertinggi di Jakarta berada di Cilincing, Jakarta Utara. Calon Gubernur (Cagub) Jakarta, Ridwan Kamil atau RK, mengatakan untuk menjadi sejahtera harus dengan bekerja.

    “Prinsipnya adalah, kalau mau sejahtera mari kita bekerja, tidak bisa sejahtera dengan ilusi sejahtera lewat perjudian ya,” kata RK di Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (13/11/2024).

    Menurut RK, warga perlu diberikan pelatihan mengenai dunia digital. Selain itu, warga juga harus memiliki pekerjaan agar tidak tergiur judol. Karena itu RK bakal menyiapkan sejumlah program untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

    “Kita ada program wirausaha pelatihan digital, ada kredit tanpa bunga tanpa agunan,” jelasnya.

    RK mengatakan yang terkena judol biasanya golongan menengah ke bawah. Dia mengingatkan dampak negatif dari judi online.

    “Dan yang terkena korban biasanya golongan menengah bawah dan dampaknya luar biasa, perceraian tinggi, ekonomi keluarga terpuruk, dan lain-lain, pasti salah satu program kita adalah melek digital dan juga memastikan lapangan pekerjaan bisa dihasilkan oleh pasangan RIDO, kan sampai satu juta itu,” tutur dia.

    “Saya ke sini ada karena beberapa poin alasan, salah satunya karena katanya di Cilincing ini salah satu yang judolnya tertinggi di DKI Jakarta,” kata Meutya dalam sambutannya.

    “Kita harus melihat data. Ini data PPATK ya. Karena itu saya ingin mengajak Ibu-Ibu semua, Kalau di Kemkomdigi aja alatnya terbatas. Karena alat saja secanggih apapun, meskipun nanti kan kita bersihkan, kita bereskan ya Ibu-Ibu tapi seberes apapun, sebersih apapun, alat dan pengawasan tidak akan cukup,” sambungnya.

    “Karena kami tidak bisa menjangkau rumah-rumah tangga. Karena sekarang, tadi kalau datanya di bawah 19 tahun ada 200 ribu. Di bawah 10 tahun ada kurang lebih 80 ribu. Dia pakai akun-akun orang tuanya. Bisa mengakses biasanya lewat games,” ujarnya.

    “Jadi di bawah 10 tahun yang terpapar jadi online angkanya 80 ribu. ah ini yang tidak mungkin kami dari Kementerian jangkau sendiri. Kami harus kerjasama dengan Ibu-Ibu, orang tua, Ibu Bapak di rumah untuk mengawasi anak-anaknya,” lanjutnya.

    (lir/lir)

  • Ungkap Pesan Prabowo, Panglima TNI: Potensi Kerugian Negara Akibat Judol Rp981 T – Espos.id

    Ungkap Pesan Prabowo, Panglima TNI: Potensi Kerugian Negara Akibat Judol Rp981 T – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi judi online. (freepik)

    Esposin, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengungkap pesan Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan jajarannya soal potensi kerugian negara akibat judi online mencapai Rp981 triliun.

    Oleh karena itu, Panglima TNI pun memerintahkan jajaran prajurit untuk bersama-sama instansi pemerintah dan aparat penegak hukum memberantas judi online.

    Promosi
    Tingkatkan Kualitas Layanan Publik, BRI dan Ombudsman RI Gelar Sosialisasi

    “Presiden Prabowo Subianto menyampaikan adanya potensi kebocoran negara akibat judi online sebesar Rp981 triliun atau US$65 miliar, akibat penambangan ilegal sebesar US$7 miliar, dan kebocoran APBN hingga US$7 miliar setiap tahunnya,” kata Panglima TNI dalam amanatnya yang dibacakan oleh Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto saat Apel Gelar Pasukan Penegakan Hukum Tahun 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (13/11/2024). 

    Prabowo dalam rapat koordinasi nasional yang digelar secara tertutup minggu lalu (7/11/2024) itu pun memerintahkan jajarannya untuk bergerak menanggulangi persoalan tersebut.

    Oleh karena itu, Markas Besar TNI menggelar Apel Gelar Pasukan Penegakan Hukum Tahun 2024 di Lapangan PRIMA, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu. Gelar pasukan itu diikuti 1.200 personel gabungan dari TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Bea Cukai, Imigrasi, Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional, dan PPATK.

    “Bapak Presiden memberi perintah kepada Panglima TNI terkait pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi merugikan negara. Contohnya, judi online, narkoba, penyeludupan, dan korupsi. Tidak hanya itu, TNI juga siap memberantas pelanggaran lain yang berpotensi merugikan negara sehingga Bapak Panglima memerintahkan pelaksanaan gelar pasukan penegakan hukum di TNI,” kata Danpuspom TNI sebagaimana dilansir Antara. 

    Dia melanjutkan apel gelar pasukan dalam rangka penegakan hukum itu juga bakal digelar di komando-komando utama (kotama) TNI di seluruh Indonesia.

    “Kegiatan ini akan dilaksanakan secara masif, kemudian sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini TNI membentuk satuan tugas (satgas) untuk menanggulangi ancaman-ancaman yang saya sebutkan tadi,” kata Danpuspom TNI.

    Satuan tugas yang disebut oleh Danpuspom TNI merujuk pada Satgas Pencegahan, Pemantauan, dan Penindakan Pelanggaran Prajurit. Satgas itu dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa.

    Satgas tersebut terdiri atas empat sub satgas, yaitu Sub Satgas Judi Online dipimpin oleh Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI Brigjen TNI Ari Yulianto, Sub Satgas Narkoba dipimpin oleh Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, Sub Satgas Penyelundupan dipimpin oleh Direktur C Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Brigjen TNI Mirza Patria Jaya, dan Sub Satgas Korupsi dipimpin oleh Kepala Pusat Keuangan (Kapusku) TNI Laksamana Muda TNI Poedji Santoso.

    Sementara dalam struktur kepemimpinannya, di bawah ketua satgas ada wakil, yang diisi oleh Wakil Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Marsekal Muda TNI M. Tawakal Syaeful Haq, kemudian sekretaris satgas diisi Wakil Inspektur Jenderal (Wairjen) TNI Mayjen TNI Alvis Anwar.

    Kerja-kerja satgas nantinya juga dibantu oleh tim hukum dan tim penerangan.

    “Kami akan memanfaatkan sumber daya yang ada di TNI, mulai dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, baik personel, teknologi, maupun peralatan yang kami punya untuk menindak dan mencegah prajurit, oknum prajurit, dan PNS TNI melakukan pelanggaran empat tadi judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi,” kata Wakil Irjen TNI selaku Sekretaris Satgas saat jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta.

    Dia juga menjelaskan kerja-kerja satgas nantinya fokus di internal TNI, tetapi pada prosesnya tetap bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, mengingat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) juga membentuk Desk Penanganan Judi Online yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

    “Tentunya secara institusi, kami berharap tidak perlu lama-lama ya, karena ini juga sudah ditangani oleh lembaga-lembaga lain, Kementerian Komunikasi dan Digital, dari Kemenko Polkam, Kepolisian, dari satuan-satuan lain atau instansi lain sudah melakukan tindakan atau langkah untuk menyelesaikan ini. Tentunya, itu akan sejalan nanti dengan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga lain,” kata Wakil Irjen TNI.

     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Anggota DPRD Prihatin Anak Jakarta Main Judol: Harus Ada Political Will

    Anggota DPRD Prihatin Anak Jakarta Main Judol: Harus Ada Political Will

    Jakarta –

    Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengungkapkan ada sebanyak 1.836 anak sampai dengan usia 17 tahun di Jakarta terlibat judi online (judol). Anggota DPRD Komisi E, Jhonny Simanjuntak meminta sekolah dan orangtua saling berdiskusi untuk menangani dan melakukan pencegahan agar anak tak terlibat judi online.

    Mulanya Jhonny mengatakan judi online merupakan penyakit sosial. Bahkan kini mereka yang terlibat judi online dari berbagai macam usia, sehingga negara perlu benar-benar tegas untuk melakukan penindakan.

    “Ini kan masalah penyakit sosial. Penyakit sosial ini kan sudah melibatkan seluruh segmen masyarakat, termasuk juga dari tingkat usia. Menghadapi persoalan seperti ini kan pendekatan yang komperhensif harus dilakukan. Pertama dulu dari negara, pemerintah, memang betul-betul harus semacam ada political will untuk melakukan penegakkan hukum yang tegas,” ujarnya.

    Jhonny menuturkan selain negara, perlu juga kerjasama dari seluruh stakeholder termasuk sekolah dan orangtua. Menurutnya, sekolah harus proaktif berdiskusi dengan orang tua membahas pencegahan dan penanganan judi online terhadap anak-anak.

    “Nah sesudah itu dilakukan, memang harus melibatkan seluruh stake holder negara kita ini, atau Jakarta ini. Oleh karena itu, sosialisasi yang dekat ke setiap orang itu harus dibangun, baik melalui lembaga-lembaga keagamaan. Khususnya di pendidikan, nah di pendidikan memang itu udah harus mulai ditekankan kepada anak-anak bekerjasama dengan orangtua,” jelasnya.

    “Sekolah harus proaktif khusus memanggil orangtua membicarakan masalah ini. Karena memang bagaimanapun sekolah kan hanya bisa di sekolah memantau anak-anak. Dasar-dasar karakter di sekolah itu sudah harus dibangun sedemikian rupa,” lanjutnya.

    “Harus kerjasama, makanya seperti yang saya katakan tadi, ada pertemuan-pertemuan periodik, khusus membicarakan hal-hal yang bersifat tematik lah. Tema apa yang kita bahas. Katakanlah judol ini menjadi sebuah fenomena yang begitu mengharu birukan kita, ini diajak orangtua bicara, ini loh keadaan sekarang. Sekolah kami hanya punya kemampuan seperti ini, kami di sekolah hanya bisa membangun bagaimana karakter menjadi orang-rang yang betul-betul baik dan sebagainya dan sebagainya,” ucapnya.

    “Oleh karena itu sekolah harus punya perhatian lebih lah ya. Pembicaraan kita tentang pendidikan jangan hanya berbicara dari aspek akademik tok, tapi pembangunan karakter itu penting. Oleh karena itu, sosialisasi itu udah harus seluruh, dari mulai upacara bendera, pada saat pendidikan agama, pada saat misalnya, sekolah-sekolah kita harus ada lah kata-kata yang bisa membangun itu untuk membuat anak-anak waspada terhadap judol itu,” imbuhnya

    Transaksi Judo 1.836 Anak Mencapai Rp 2,29 Miliar

    “Pada tahun 2024 ini paling tidak berdasarkan PPATK, ada sekitar 1.836 anak usia sampai dengan 17 tahun yang terlibat di DKI Jakarta, dengan nilai transaksi kurang lebih Rp 2,29 miliar,” kata Teguh saat melakukan kunjungan ke SMA 92 Jakarta Utara bersama Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid, Selasa (12/11/2024).

    Teguh mengimbau seluruh jajarannya waspada. Dia meminta sosialisasi mengenai dampak negatif judi online digencarkan.

    “Saya sudah tekankan kepada jajaran baik OPD khususnya tingkat pendidikan, dan dinas kominfotik untuk mewaspadai itu dan terus melakukan sosialisasi,” katanya.

    Dia menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan mendukung program pemerintah pusat terkait literasi digital sebagai upaya mengatasi judi online. Salah satunya, acara literasi digital yang digelar bersama Kementerian Komunikasi dan Digital.

    “Kami siap untuk mendukung program-program strategis dari pemerintah pusat, termasuk juga program yang terkait dengan literasi digital. Kita berharap dari acara ini betul-betul bisa menyadarkan kita,” ujarnya.

    (dek/dnu)

  • Suami Judol, Harta pun Ludes

    Suami Judol, Harta pun Ludes

    Jakarta –

    Bahaya main judi online itu nyata. Di hadapan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, emak-emak menceritakan kisah pilu mereka karena sang suami main main judi online hingga bikin harga ludes.

    Mereka mengungkapkan unek-unek tersebut saat Meutya melakukan kunjungan kerja di Cilincing, Jakarta Utara. Berdasarkan data PPATK, kawasan ini merupakan salah satu yang tertinggi masyarakat yang terjerumus judi online, termasuk anak-anak.

    “Gara-gara judi online, HP, semua TV habis. Sampai saya ditagih-tagih utang. Jangankan untuk online, utang Bank Mekar pun saya ditagih. Bank yang keliling itu (pinjam uang) nama saya. Semua saya tanggung malu, aib,” ungkap Nur yang suaminya kecanduan judi online, Selasa (12/11/2024).

    Nur menduga kalau suaminya itu main permainan haram tersebut karena salah pergaulan hingga terjerembab di dalamnya. Dengan kondisi yang ada ia berharap suaminya sadar.

    “Hingga saat ini ya, saya berusaha sabar saja,” ucapnya.

    “Ini sudah berapa lama?” tanya Menkomdigi Meutya.

    “Sudah lama banget, empat tahunan ada mungkin,” lirih Nur.

    “Semangat untuk seorang perempuan kuat Ibu Nur,” respon Meutya.

    Hal serupa juga diungkapkan oleh Nani bahwa suaminya juga turut kecanduan judi online yang membuat keluarga sengsara. Nani mengatakan awal mula ia mengira kalau suaminya itu sekedar main game, ternyata di dalamnya ada unsur pertaruhan seperti judi.

    “Bilangnya ini iseng main game-game biasa, enggak kelihatan ini. Terus pas saya lihat kan suka ada iklannya tuh Ibu Menteri, yang petir apa gitu, saya ngerti, kalau itu tuh judi,” kata Nani.

    “Terus awalnya memang kayaknya dia dikasih menang terus. Lama-lama sudah ngasih nafkah seenaknya, terus (saya) punya anak kecil, jadi ujung-ujungnya pinjol pakai data saya. Tadi sudah ke-blacklist, enggak bisa pinjam. Data saya dipinjam buat ke debt collector,” tuturnya.

    Menkomdigi Meutya mengatakan dalam memberantas judi online tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri tapi juga melibatkan masyarakat. Meutya yang langsung ke masyarakat ini merupakan bagian dari sosialisasi bahaya judi online.

    Disampaikannya alat canggih yang dimiliki Komdigi tidak akan efektif bila tidak melibatkan peran masyarakat.

    “Saling ingatkan, lihat kiri-kanan. Kalau nampaknya dia sudah mulai banyak gelisah, kekurangan uang terus gitu ya, coba ditanya masalahnya apa, saling ingatkan. Itulah salah satu cara menjaga karena biasanya orang yang sudah terlilit dia itu malah menjauh dan cari pertolongan karena malu, aib. Tolong ini jangan dilihat sebagai sesuatu yang memalukan. Ini penyakit yang harus kita sama-sama lawan. Jangan ragu cerita kalau ada masalah,” pungkasnya.

    (agt/agt)

  • Judi Online Bikin Masyarakat Boncos, Penyelenggara Jasa Pembayaran Tak Mau Kebobolan – Page 3

    Judi Online Bikin Masyarakat Boncos, Penyelenggara Jasa Pembayaran Tak Mau Kebobolan – Page 3

    Bukan tanpa alasan pihak LinkQu menerapkan hal ini. Komitmen mematuhi peraturan Regulator dalam hal ini Bank Indonesia dan juga pemerintah RI dilakukan oleh PT Tri Usaha Berkat (PT TUB) sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Financial Technology (FINTECH), dimana selain telah terdaftar, diawasi dan berizin dari Bank Indonesia juga sudah terdaftar sebagai anggota Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia (APPUI) dan juga telah bekerja sama dg PPATK, Kominfo juga beberapa lembaga lain terkait.

    Kepatuhan ini merupakan tanggung jawab moral dan hal paling esensial dalam menjalankan usaha di industri sistem pembayaran demi menjaga integritas layanan dan perlindungan konsumen.

    AFTECH Sendiri disini sebagai wadah bagi penyelenggara fintech dan pada tanggal 9 Agustus 2019 secara resmi ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital.

    “Sebagai perusahaan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) resmi, LinkQu selalu menjalankan proses pendaftaran akun merchant-merchant secara proper dan profesional sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku. Dan dengan segera melakukan pemblokiran merchant yang ditengarai melakukan penyalahgunaan layanan untuk kegiatan ilegal,” kata Head of Risk Management Linkqu Rizki Alwi.

    Tim operasional perusahaan fintech yang berbasis di Surabaya ini juga telah secara ketat telah melakukan proses monitoring dan analisa profil transaksi secara intensif demi mencegah terjadinya fraud dan juga aksi ilegal seperti judi online ini oleh seluruh pengguna jasa Linkqu.

     

  • RI Darurat Judi Online, Ini Wilayah yang Paling Parah di Jakarta

    RI Darurat Judi Online, Ini Wilayah yang Paling Parah di Jakarta

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melakukan kunjungan kerja ke daerah Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (12/11/2024).

    Acara ini merupakan pelatihan literasi digital dengan Tema ‘Pencegahan dan Penanganan Judi Online di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat’.

    Dalam kunjungan kerja kali ini, Meutya mengatakan wilayah tersebut dipilih karena Cilincing menjadi salah satu wilayah pengguna judol tertinggi menurut data PPATK.

    “Saya ke sini ada karena beberapa poin alasan, salah satunya karena katanya di Cilincing ini judolnya tertinggi di DKI Jakarta,” kata Meutya dalam sambutannya.

    “Karena itu saya ingin mengajak Ibu-Ibu semua, Kalau di Kemkomdigi aja alatnya terbatas. Karena alat saja secanggih apapun, meskipun nanti kan kita bersihkan, kita bereskan ya Ibu-Ibu tapi seberes apapun, sebersih apapun, alat dan pengawasan tidak akan cukup,” sambungnya.

    Meutya mengatakan bahwa saat ini anak sekolah juga banyak yang terlibat judol. Anak-anak tersebut kata Meutya, biasa menggunakan akun dari orang tuanya atau lewat game.

    “Sekarang, tadi kalau datanya di bawah 19 tahun ada 200 ribu orang, di bawah 10 tahun ada kurang lebih 80 ribu orang,” paparnya.

    Kesempatan itu dijadikan ajang curhat bagi warga yang datang. Mereka bercerita mengenai nestapa yang harus dialami karena suaminya kecanduan bermain judi online. Bahkan satu keluarga harus hancur akibat judi online.

    Salah satu cerita datang dari Nani (44) yang suaminya kecanduan judi online. Sang suami awalnya mengaku kalau yang sering ia mainkan adalah game online biasa. Namun ternyata game yang dimainkan merupakan judi online, ia mengetahui fakta tersebut karena melihat iklan petir yang muncul di game tersebut.

    “Terus awalnya emang kayaknya dia dikasih menang. Biasanya kan kayak gitu ya. Dia kayaknya tergiur, tapi kan kalau kayak gitu enggak menang terus,” ujar Nani.

    Cerita serupa datang dari Nur, yang mengatakan suaminya sampai ditahan karena judi online. Semua harta bendanya habis terjual untuk membayar utang.

    “Suami saya sendiri sampai dia ditahan gara-gara judi online. Handphone semua TV habis, sampai saya di tagih-tagih utang. Bank keliling itu semua pakai nama saya,” ujar Nur.

    (dem/dem)

  • Di Depan Emak-emak, Meutya Ingatkan Judi Online Menjangkiti Anak

    Di Depan Emak-emak, Meutya Ingatkan Judi Online Menjangkiti Anak

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengingatkan bahaya judi online di hadapan emak-emak saat melakukan kunjungan kerja di kawasan Cilincing, Jakarta Utara.

    Meutya menjelaskan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tidak bisa memberantas judi online sendirian. Ia pun mengajak emak-emak unyuk mengingatakan suami maupun anak-anak agar tidak terjerumus permainan haram tersebut.

    “Karena katanya di Cilincing ini salah satu yang judulnya tertinggi di DKI Jakarta. Kita harus melihat data. Ini data PPATK ya karena itu saya ingin mengajak Ibu-Ibu semua, kalau di Kemkomdigi aja alatnya terbatas,” ujar RPTRA Intiland Teduh Semper Barat, Jakarta Utara, Selasa (12/11/2024).

    Menkomdigi menuturkan bahwa Komdigi memiliki alat canggih untuk men-takedown konten judol. Hanya saja, menurutnya, menekan judol itu perlu peran dari masyarakat juga.

    Ia kemudian memaparkan data bahwa pemain judol tak hanya kalangan dewasa, tapi juga sudah menjangkit anak-anak hingga remaja. Persoalan itu harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan masyarakat.

    “Karena kami tidak bisa menjangkau rumah-rumah tangga. Sekarang, tadi kalau datanya di bawah 19 tahun ada 200 ribu orang, di bawah 10 tahun ada kurang lebih 80 ribu orang,” paparnya.

    Disampaikannya, anak-anak yang main judi online memakai akun-akun orang tuanya, di mana biasanya mengakses biasanya lewat game. “Jadi, di bawah 10 tahun yang terpapar jadi online angkanya 80 ribu orang,” sambungnya.

    “Nah ini yang tidak mungkin kami dari kementerian jangkau sendiri. Kami harus kerjasama dengan Ibu-Ibu, orang tua, ibu Bapak di rumah untuk mengawasi anak-anaknya,” kata Menkomdigi.

    (agt/fyk)

  • Transaksi Kian Kompleks, RI Jadi Surga ‘Bandar’ Judi Online?

    Transaksi Kian Kompleks, RI Jadi Surga ‘Bandar’ Judi Online?

    Bisnis.com, JAKARTA — Polisi mengakui kesulitan untuk menumpas habis judi online alias judol karena kompleksitas transaksinya. 

    Saat ini, transaksi judi online yang tadinya menggunakan rekening telah beralih ke payment gateway seperti QRIS, e-Wallet, hingga e-Money.

    “Model alat pembayaran yang tadinya menggunakan rekening saat ini bergeser menggunakan payment gateway, QRIS, dan e-wallet dan sekarang juga bergeser menggunakan crypto,” ujar Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Senin kemarin.

    Model transaksi yang jauh lebih sederhana dan praktis karena berbasis daring, kemudian memiliki konsekuensi terhadap semakin menjamurnya judi online. Hampir semua kalangan menurut Kapolri terpapar praktik haram tersebut. Apalagi, baseline deposit untuk main judi online dipatok lebih rendah yang tadinya Rp100.000 menjadi Rp10.000.

    Adapun kendala lainnya, menurut Kapolri adalah server yang tadinya berada di dalam negeri, telah berpindah ke negara yang melegalkan praktik judi online, seperti Kamboja, Thailand, Filipina dan Tiongkok. 

    Sementara itu, modus peminjaman KTP masyarakat untuk membuka rekening yang bakal digunakan untuk judi online juga menjadi kendala lain dalam pemberantasan judi online ini.

    “Pola layering transaksi dengan melibatkan banyak rekening ada rekening yang mereka buka dari meminjam KTP masyarakat, dibayar dan kemudian ktp-nya dipinjam untuk membuka rekening dan mereka diberikan insentif,” jelasnya.

    Jumlah Kasus 

    Sementara itu, Kapolri mengungkapkan pihaknya telah menangkap 9.096 tersangka dalam kasus judi online.Dia menyampaikan, ribuan tersangka itu ditangkap dalam 6.386 perkara yang telah diungkap sejak 2020 hingga 2024. 

    “Dari mengungkap kasus [judi online] tersebut selama 2020-2024. 9096 tersangka kita amankan,” ujarnya dalam raker bersama Komisi III DPR RI, Senin (11/11/2024).

    Sigit menambahkan, pihaknya juga telah melakukan penindakan terhadap 5.991 rekening dan memblokir 68.108 situs judi online. Dalam paparan Kapolri itu juga terlihat bahwa lembaga penegak hukum RI ini telah berhasil menyita aset sebesar Rp861,8 miliar dalam periode 2020-2024.

    Ilustrasi judi online Perbesar

    Kendati demikian, jumlah Rp861,8 triliun tersebut relatif lebih rendah dibandingkan dengan potensi transaksi judi online. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sekarang berubah menjadi Komenteri Komunikasi dan Digital alias Komdigi pernah memperkirakan perputaran uang judi online mencapai Rp900 triliun pada 2024.

    Jumlah itu naik hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan 2023 yang sebesar Rp327 triliun menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 

    Pemerintah pada waktu itu menyatakan besarnya nilai transaksi di judi online karena masyarakat tergiur dengan iming-iming keuntungan besar yang ditawarkan platform judi online. 

    Menurutnya, pemberantasan judi online di Indonesia membutuhkan komitmen dan konsistensi yang perlu diterapkan oleh seluruh masyarakat termasuk pegawai Kementerian Kominfo. 

    Adapun data PPATK sampai dengan September 2024 lalu, jumlah transaksi mencurigakan yang terindikasi terkait perjudian mencapai 33.835 transaksi. Jumlah pada bulan September tersebut telah melampaui total transaksi mencurigakan kasus judi pada tahun 2022 dan 2023 yang masing-masing mencapai 11.222 dan 24.850.

    Secara persentase angka transaksi gelap terkait judi pada kuartal 3/2024 telah tumbuh sebanyak 36,2% dibanding tahun 2023 (full year) dan 201,6% dibanding tahun 2022 (full year).

    18 Tersangka Judi Online

    Sementara itu, Polda Metro Jaya telah menangkap 18 tersangka dalam kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi.

    Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan 18 tersangka ini merupakan gabungan oknum Komdigi dan sipil.

    “Sampai saat ini terdapat 18 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Ade dalam keterangan tertulis, Senin (11/11/2024).

    Judi online Perbesar

    Ade merincikan, 10 dari 18 tersangka itu merupakan oknum pegawai Komdigi, sementara sisanya merupakan warga sipil. “10 pegawai Komdigi dan 8 sipil ya,” tambahnya.

    Sejauh ini, baru enam tersangka yang sudah diketahui identitasnya yaitu AK, AJ, A, DM, MN dan A. Khusus AK, AJ dan A disebut sebagai pengendali sindikat judi online yang bermarkas di kantor satelit yang berlokasi di Bekasi.

    Sementara, MN dan A merupakan buronan dalam kasus ini. Untuk MN sudah ditangkap, dari penangkapan itu polisi turut meringkus DM. Sementara, A hingga saat ini masih berstatus DPO.

  • Maaf Menteri Meutya, Tahan Tangis di Depan Ibu-Ibu Korban Judi Online

    Maaf Menteri Meutya, Tahan Tangis di Depan Ibu-Ibu Korban Judi Online

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta maaf sambil sedikit terisak atas perbuatan oknum pegawai Komdigi yang terlibat judi online.

    Hal tersebut ia sampaikan saat acara literasi digital di RPTRA Intiland Teduh Semperbarat, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (12/11/2024).

    Mulanya, ia memberikan sambutan kepada warga yang datang. Dalam kunjungannya bahasan yang disampaikan mengenai judi online (judol).

    Menurut Meutya, wilayah Cilincing dipilih karena merupakan salah satu daerah yang transaksi judi onlinenya tertinggi di DKI Jakarta.

    “Kita harus melihat data. Ini data PPATK ya. Karena itu saya ingin mengajak Ibu-Ibu semua [ikut cegah judi online], Kalau di Kemkomdigi saja alatnya terbatas,” ujar Meutya.

    Kemudian, ia mengatakan bahwa mungkin masyarakat sudah mengetahui soal kasus oknum pegawai di Komdigi yang “membina” website judi online.

    “Seperti yang mungkin Ibu Bapak lihat kemarin. Saya juga minta maaf Ibu Bapak bahwa dari kantor kami kemudian ada yang terlibat. Sedihnya luar biasa,” kata Meutya. Setelah mengatakan itu, ia berhenti sejenak sambil terisak.

    “Karena saya seperti ibunya di kantor itu. Sama kayak kalau Ibu ada anak-anak yang terlibat pasti segini,” imbuhnya.

    Salah seorang perempuan yang bercerita ke Meutya adalah Nur. Ia mengungkapkan kelakuan suaminya yang terjerat judi online.

    “Suami saya sendiri sampai dia ditahan gara-gara judi online. Handphone semua TV habis, sampai saya di tagih-tagih utang. Bank keliling itu semua pakai nama saya,” ujar Nur.

    Menurut Meutya, alat secanggih apapun dan dibersihkan dengan cara apapun oleh pihak Komdigi, tidak akan cukup. Karena pihaknya tidak bisa menjangkau rumah-rumah tangga. Sehingga diminta kerja sama orang tua untuk mengawasi anak-anaknya.

    “Karena sekarang, tadi kalau datanya di bawah 19 tahun 200 ribu. Di bawah 10 tahun ada kurang lebih 80 ribu. Dia pakai akun-akun orang tuanya. Bisa mengakses biasanya lewat games.” pungkasnya.

    (dem/dem)