Kementrian Lembaga: PPATK

Setelah Rekening Bank, PPATK Pertimbangkan Blokir e-Wallet Nganggur

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mempertimbangkan untuk blokir e-wallet atau dompet elektronik yang nganggur. Setelah sebelumnya kebijakan demikian diterapkan untuk rekening bank.

E-wallet tiidak hanya untuk untuk melakukan sejumlah jenis pembayaran, tapi juga bisa untuk menyimpan uang. Beberapa contoh e-wallet yang umum digunakan di Indonesia yakni GO-PAY, Dana, OVO, dan ShopeePay.

Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono mengungkapkan bahwa pihaknya mempertimbangkan risiko pemblokiran e-wallet terlebih dahulu.

“Nanti kita lihat dulu risikonya e-wallet. Sekarang kripto kan juga bisa diperjualbelikan,” kata Danang kepada jurnalis d Kantor PPATK, Rabu (6/8/2025).

Soal waktu realisasinya, Danang belum bisa memastikan. Ia menyebut pihaknya masih fokus pada rekening bank.

“Nanti kita fokus dulu di rekening ini,” terangnya.

Sebelumnya, perlu diketahui pemblokiran rekening bank berdasarkan regulasi perbankan nasional serta amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

PPATK menyatakan bahwa langkah pemblokiran ini merupakan penghentian sementara transaksi untuk rekening yang terindikasi tidak digunakan secara aktif. Atau dianggap rekening dormant.

“PPATK melakukan penghentian sementara berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melindungi sistem keuangan dari penyalahgunaan,” tulis akun resmi @ppatk_indonesia.

Dilansir dari akun Instagram resmi PPATK @ppatk_indonesia, nasabah yang ingin kembali mengakses rekening-nya dapat mengajukan permohonan dengan mengisi formulir secara daring melalui tautan: https://form.ppatk.go.id/index.php/299299?lang=id

08/08/2025 08:15
Jabar tertinggi dalam penerima bansos bertransaksi judol

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Kemensos: Jabar tertinggi dalam penerima bansos bertransaksi judol
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 07 Agustus 2025 – 18:10 WIB

Elshinta.com – Kementerian Sosial bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan Jawa Barat menjadi provinsi tertinggi yang teridentifikasi penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) selama semester pertama 2025.

“Jawa Barat ada 49.431 orang pemain judi oniline dengan transaksi senilai Rp199 miliar,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf usai pertemuan terbatas dengan Ketua PPATK di Jakarta, Kamis.

Mensos Saifullah Yusuf memaparkan setelah Jawa Barat, juga ditemukan di Jawa Tengah sebanyak 18.363 penerima bansos menjadi pemain judol senilai Rp83 miliar, serta Jawa Timur dengan 9.771 penerima bansos main judol dengan nilai transaksi Rp53 miliar.

Provinsi Jakarta sebanyak 7.717 orang dengan nilai Rp36 miliar, Banten sebanyak 5.317 orang dengan nilai Rp25 miliar, dan Lampung sebanyak 5.039 orang dengan nilai Rp18 miliar.

Sementara pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bogor mencatat jumlah tertinggi dengan 5.497 orang dengan nilai transaksi Rp22 miliar, diikuti oleh Kota Surabaya sebanyak 1.816 orang dengan nilai transaksi Rp9 miliar, dan Jakarta Pusat sebanyak 1.754 orang dengan nilai transaksi Rp9 miliar.

Secara keseluruhan, kata dia, dari hasil penelusuran rekening penerima bansos oleh PPATK terdapat 132.557 yang teridentifikasi melakukan transaksi judi online selama semester pertama 2025 dengan total nominal transaksi mencapai Rp542,5 miliar.

Adapun transaksi terbanyak dilakukan melalui dompet digital Dana sebanyak 303.124 kali, disusul BCA (52.727), BRI (12.993), BNI (4.320), dan Mandiri (2.788).

“Ini menunjukkan pola yang perlu kita waspadai. Kita ingin bantuannya tepat sasaran, bukan diselewengkan untuk judi,” kata Mensos Saifullah Yusuf didampingi Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo.

Kementerian Sosial (Kemensos) saat ini sedang melakukan verifikasi dan pemadanan data lanjutan rekening penerima manfaat agar bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako ini tidak hanya sampai ke tangan yang berhak dan digunakan sesuai tujuan pengentasan kemiskinan.

“Sisa ada 375 ribu-an, ya, mereka masih menerima bansos triwulan pertama dan kedua, tetapi dengan adanya temuan PPATK maka akan kita evaluasi apakah mereka masih layak untuk penyaluran triwulan ketiga nanti,” kata Mensos Saifullah Yusuf.

Sumber : Antara

08/08/2025 05:25
Tak ditemukan penerima bansos dari 10 juta rekening dormant

Menteri Sosial Saifullah Yusuf didampingi jajaran kedeputian memberikan keterangan selepas pertemuan terbatas dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, terkait rekening penerima bantuan sosial yang terindikasi judi online dan anomali transaksi lainnya di Jakarta, Kamis (7/8/2025). ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo

Mensos: Tak ditemukan penerima bansos dari 10 juta rekening dormant
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Kamis, 07 Agustus 2025 – 19:56 WIB

Elshinta.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan tidak ditemukan satupun penerima bantuan sosial (bansos) dari kementeriannya di dalam 10 juta rekening dormant, setelah proses pencocokan nomor kependudukan yang dilakukan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Setelah kami cek, tidak ada satu pun rekening dormant itu yang sesuai dengan NIK penerima bansos dari Kemensos,” kata Mensos Saifullah Yusuf menjawab pertanyaan pewarta usai pertemuan terbatas dengan Kepala PPATK di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, temuan tersebut menunjukkan pentingnya verifikasi berlapis dalam proses penyaluran bantuan sosial agar tidak ada kebocoran atau bantuan salah sasaran.

Rekening dorman yang dimaksud adalah rekening pasif yang memiliki saldo signifikan, namun tidak menunjukkan aktivitas penarikan bantuan selama periode waktu tertentu.

“Kalau rekening itu tidak aktif selama lebih dari tiga bulan plus 15 hari, maka sesuai ketentuan, dana harus dikembalikan ke negara,” kata Mensos Saifullah Yusuf.

Dia menambahkan verifikasi yang dilakukan nantinya tidak hanya menyasar rekening penerima, tetapi juga anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mulai disisir dalam tahap lanjutan kerja sama dengan PPATK.

Langkah verifikasi ganda tersebut dinilai menjadi bagian dari strategi nasional untuk pengelolaan bantuan sosial yang lebih akurat, inklusif, dan berbasis bukti.

Sumber : Antara

08/08/2025 02:11
Kemensos telusuri temuan penerima bansos berprofesi dokter-manajer

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Kemensos telusuri temuan penerima bansos berprofesi dokter-manajer
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 07 Agustus 2025 – 23:34 WIB

Elshinta.com – Kementerian Sosial telusuri temuan ribuan rekening penerima manfaat bantuan sosial (bansos) yang terindikasi tidak wajar karena terdata sebagai pegawai BUMN, dokter dan manajer perusahaan.

“Itu informasi awal yang diterima PPATK dari bank ketika yang bersangkutan membuka rekening, mereka mengaku sebagai pegawai BUMN atau profesi lain,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Kamis.

Hal ini terungkap setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sejumlah rekening penerima bansos dengan status pekerjaan tidak wajar, seperti 27.932 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, dan lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial selama semester pertama tahun ini.

Sebagaimana peraturan Menteri Sosial Nomor 1/2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) pihak yang layak menerima manfaat di antaranya adalah masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sekarang menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menurut Saifullah, temuan tersebut sedang dalam proses pendalaman oleh Kementerian Sosial bersama PPATK dan otoritas terkait lainnya tingkat pusat maupun daerah.

Verifikasi tersebut akan dilakukan secara hati-hati agar tidak ada bantuan dari Kementerian Sosial yang salah sasaran dan jika terbukti bahwa penerima tersebut tidak layak maka menurut dia, rekening akan diblokir dan bantuannya akan dialihkan kepada yang lebih berhak.

“Kami tidak ingin terburu-buru. Butuh waktu karena prinsipnya harus akuntabel, kalau tidak sesuai semua kami evaluasi,” cetusnya, seraya menambahkan langkah ini bagian dari upaya transparansi pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial yang berkeadilan dan berbasis data sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sumber : Antara

08/08/2025 01:06
Rekeningnya Diblokir PPATK, Ustadz Das’ad Latif Senggol Pemerintah: Jangan Menyusahkan Rakyat

GELORA.CO – Kebijakan pemblokiran rekening tidur dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sempat diberlakukan meski pada akhirnya dibatalkan setelah menuai protes keras dari masyarakat dan netizen di media sosial.

Namun ternyata, rekening yang sudah diblokir tidak lantas aktif kembali meski kebijakan itu dibatalkan oleh PPATK. Hal itu terbukti, rekening milik ustadz Das’ad Latif yang sudah diblokir tidak aktif sehingga tidak dapat mencairkan uang.

Padahal, uang itu sangat dibutuhkan untuk kepentingan pembangunan masjid. Ustadz Das’ad Latif mencurahkan pengalaman tak menyenangkan tersebut melalui video di akun Instagram pribadinya.

“Saya hari ini berencana membayar besi, semen untuk pembangunan masjid saya. Saya datang mengambil uang yang saya tabung di bank pemerintah. Ternyata rekening saya diblokir karena tidak aktif selama 3 bulan,” kata Das’ad Latif.

“Saya bingung kenapa diblokir. Alasannya katanya supaya menghindari hal-hal negatif. Setahu saya selalu diiklankan oleh negara ayo menabung, ayo menabung. Saya menabung, tapi kenapa diblokir,” imbuhnya.

Das’ad Latif menyatakan, banyak orang menabung di bank tujuannya supaya uangnya tidak diambil. Namun disaat masyarakat menabung, justru pengambil keputusan malah membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat.

“Uang ditaruh di bank memang untuk ditabung. Kalau diambil terus bolak balik, lebih baik disimpan di dompet,” kata Das’ad Latif.

Dia melanjutkan, dalam membuat setiap keputusan, pemerintah seharusnya punya dasar kuat yaitu harus berorientasi pada kebaikan dan kemaslahatan masyarakat luas. Namun yang terjadi dengan pemblokiran rekening nganggur atau tidur, justru dinilai tidak mencerminkan prinsip itu.

“Saya harap pemerintah membuat keputusan yang elegan, tidak meresahkan masyarakat dan tidak menyusahkan rakyat kecil. Saya berharap apapun keputusan itu selalu berpijak pada kemaslahatan umat. Saya tahu niat ini bagus, niat pemblokiran rekening baik, tapi caranya tidak elegan,” katanya.

Das’ad Latif memberikan sentilan yang cukup tajam kepada pengambil kebijakan yang justru tidak berpegangan pada prinsip kemaslahatan rakyat.

“Apa gunanya kalian sekolah tinggi tinggi ke luar negeri, digaji oleh negara, bekerja mengelola keuangan masyarakat, lalu justru meresahkan masyarakat,” kata Das’ad Latif.

07/08/2025 23:46
Mensos Koordinasi ke Erick Thohir Bila Benar 27.932 Pegawai BUMN Dapat Bansos Nasional 7 Agustus 2025

Mensos Koordinasi ke Erick Thohir Bila Benar 27.932 Pegawai BUMN Dapat Bansos
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
— Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul akan berkoordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal hampir 28 ribu pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerima bantuan sosial (bansos).
“Kalau benar mereka adalah pegawai BUMN, pasti kita akan koordinasi. Tapi ini masih akan kita dalami,” ujar Gus Ipul di Kantornya, Kamis (7/8/2025).
Temuan tersebut sebelumnya disampaikan oleh Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai bagian dari data hasil analisis transaksi perbankan semester pertama 2025.
Dalam data tersebut, diketahui ada beberapa penerima bansos yang mengaku sebagai pegawai BUMN saat membuka rekening di bank.
“Jadi tadinya, untuk yang BUMN dan profesi-profesi lain yang disinggung oleh Ketua PPATK tadi itu adalah pengakuan mereka ketika membuka rekening di perbankan,” jelas Gus Ipul.
Gus Ipul menekankan bahwa informasi yang diterima PPATK berasal dari data awal nasabah di perbankan, yang bisa saja tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Oleh karena itu, verifikasi dan pendalaman akan dilakukan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Makanya kita ingin tahu, apakah benar mereka pegawai BUMN. Itu masih perlu diverifikasi, dan pasti kita akan koordinasi ya (dengan Kementerian BUMN),” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam data penerima bantuan sosial (bansos) yang diajukan Kementerian Sosial.
Dia menyebut, terdapat ribuan penerima bansos yang berasal dari kalangan profesi berpenghasilan tinggi, mulai dari pegawai BUMN, dokter, hingga tingkat eksekutif managerial.
“Dari profil yang kami temukan di satu bank saja, terdapat 27.932 penerima bansos yang berstatus pegawai BUMN, 7.479 orang berstatus dokter, dan lebih dari 6.000 orang bekerja sebagai eksekutif atau manajerial,” ungkap Ivan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/08/2025 21:23
Perkuat Layanan AI, BNI (BBNI) Gandeng Cloudera

Bisnis.com, SINGAPURA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) atau BNI menggandeng Cloudera untuk memperluas inovasi artificial intelligence (AI) pada lini usaha perseroan.

Memanfaatkan platform data hybrid Cloudera, BNI dapat menyederhanakan rantai pasok AI, mengintegrasikan data ingestion, tata kelola, analitik, dan machine learning ke dalam satu lingkungan yang kohesif atau terpadu.

Toto Prasetio, Chief Information Officer BNI mengatakan langkah ini merupakan kemajuan besar dalam upaya perseroan untuk menyediakan layanan digital banking yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih bertanggung jawab bagi masyarakat Indonesia.

“Langkah ini merupakan kemajuan besar dalam upaya kami menyediakan layanan digital banking yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih bertanggung jawab bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (8/7/2025).

BNI menjadi salah satu pengguna pertama Cloudera AI Inferencing, yang dibangun di atas layanan NVIDIA NIM on-premise. Layanan on-premise ini memungkinkan penerapan large language models (LLMs) open source menggunakan GPU NVIDIA, memberdayakan BNI untuk mengembangkan AI generatif secara aman sambil menjaga kendali penuh atas data yang sensitif.

Peluncuran penuh ditargetkan pada akhir 2025, di mana BNI bekerja sama dengan Cloudera dan NVIDIA untuk memastikan performa, kepatuhan, dan ketahanan di setiap tahapnya.

BNI memilih Cloudera karena keselarasannya dengan berbagai regulasi di Indonesia dan kemampuannya untuk mendukung AI berskala enterprise.

Platform data terpadu Cloudera menawarkan tata kelola yang kokoh, keamanan yang menyeluruh dari hulu ke hilir, serta fleksibilitas penerapan hybrid, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), sekaligus mendukung kedaulatan data BNI.

Dengan kapabilitas AI dan machine learning, serta fondasi open source, BNI dapat memperluas analitik prediktif, deteksi penipuan (fraud), dan personalisasi layanan nasabah secara efisien dan aman.

Remus Lim, Senior Vice President for Asia Pacific and Japan Cloudera mengatakan pihaknya sangat antusias untuk mempererat kemitraan dengan BNI yang memelopori fase berikutnya perbankan berbasis AI di Indonesia.

Sementara proses inferencing masih berlangsung, BNI sudah memanfaatkan machine learning untuk:

Rekomendasi Produk: Menyajikan produk perbankan yang relevan berdasarkan riwayat nasabah
Analitik Rantai Pasokan: Mengoptimalkan aliran material dan jaringan vendor untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko operasional.
Deteksi Judi Online: Menggunakan pemantauan secara real time dan model ML untuk mendeteksi, membekukan, dan melaporkan rekening-rekening yang mencurigakan, guna mendukung upaya nasional memberantas judi online, bekerja sama dengan Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komdigi, OJK, dan BI.
Chatbot untuk Pemahaman Produk: Menyediakan jawaban berbasis AI bagi relationship manager untuk menjawab berbagai pertanyaan nasabah.
Prediksi Churn: Mengidentifikasi nasabah yang berisiko berhenti menggunakan layanan bank, dan melakukan intervensi yang proaktif untuk meningkatkan retensi.

07/08/2025 16:33
PPATK Temukan 78 Ribu Penerima Bansos Tahun Ini Masih Main Judi Online

Jakarta –

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku menemukan puluhan ribu penerima bantuan sosial (bansos) masih bermain judi online (judol). Data itu berasal dari pemantauan PPATK selama enam bulan terakhir.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan data ini ditemukan setelah pihaknya melakukan pencocokan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos. Data itu menyebut banyak penerima bansos masih bermain judi online.

“Kami menemukan lebih dari 78 ribu penerima bansos di tahun 2025 ini semester 1 masih bermain judol,” kata Ivan di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2025).

Ivan mengaku menemukan anomali data penerima bansos. Katanya, ada 1,7 juta rekening yang terdata sebagai penerima bansos malah tidak menerima duitnya.

“Ada beberapa anomali contohnya misalnya kalau bisa saya sebutkan dari 10 juta jumlah rekening yang dimohonkan kepada kami, 1,7 jutanya tidak teridentifikasi menerima bansos. Jadi hanya 8.398.624 yang diketahui menerima bansos,” jelas dia.

“Sebagai contoh saja kalau bicara nilai rekening kami menemukan ada orang yang memiliki rekening di atas Rp 50 juta tapi masih menerima bansos. Jadi di rekeningnya dia memiliki uang lebih dari Rp 50 juta tapi masih menerima bansos itu hampir 60 orang,” ucapnya.

(haf/haf)

07/08/2025 15:56
PPATK Blokir 122 Juta Rekening Tidak Aktif, Ini Alasan dan Cara Mengaktifkannya Kembali

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengeluarkan kebijakan besar-besaran yang berdampak pada ratusan juta akun bank di seluruh Indonesia.

Sebanyak 122 juta rekening yang terdeteksi tidak aktif atau dormant telah dikenakan pembatasan aktivitas transaksi sementara. Langkah ini diambil sebagai bagian dari inisiatif besar PPATK untuk menjaga stabilitas sektor keuangan nasional.

Lembaga ini mengungkapkan bahwa langkah tersebut bukan tanpa sebab. Mereka menemukan adanya indikasi kuat penyalahgunaan rekening-rekening tersebut untuk tindak kejahatan terorganisir.

PPATK menegaskan bahwa penangguhan ini dilakukan setelah evaluasi mendalam dan kerja sama erat bersama 105 institusi perbankan, membantah anggapan bahwa kebijakan ini dilakukan secara tergesa-gesa.

Bagi pemilik akun yang merasa khawatir, PPATK menjamin seluruh dana tetap utuh dan tidak akan hilang.

Tujuan utama dari penangguhan ini adalah melindungi aset milik nasabah yang sah serta mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

Keputusan tersebut diambil setelah tim PPATK menemukan fakta mengkhawatirkan di lapangan. Banyak akun lama yang telah lama ditinggalkan pemiliknya justru berpindah tangan dan diperjualbelikan di pasar gelap serta media sosial.

Fithriadi, Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK, dalam keterangannya, menyampaikan bahwa akun-akun tersebut menjadi alat yang digunakan untuk berbagai tindak kriminal.

“Rekening dormant tersebut masif digunakan untuk menampung deposit hasil judi online (judol), transaksi narkotika, penipuan, peretasan, hingga menyamarkan dana hasil korupsi,” ungkap Fithriadi dalam keterangannya dikutip Kamis (7/8/2025).

07/08/2025 14:35
Legislator Rieke `Oneng` minta PPATK bongkar data bansos fiktif

Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

Legislator Rieke `Oneng` minta PPATK bongkar data bansos fiktif
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 07 Agustus 2025 – 14:13 WIB

Elshinta.com – Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak dibongkarnya penerima bantuan sosial (bansos) fiktif. Ia mendukung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membongkar hal itu.

Menurut pemeran Oneng dalam sinetron “Bajaj Bajuri” itu, negara berpotensi merugi hingga ratusan triliun rupiah per tahun akibat dari bansos yang disalurkan kepada penerima fiktif tersebut.

“Tak ada pembangunan yang lahirkan kesejahteraan jika basisnya data fiktif negara” ujar Rieke dalam unggahan akun Instagram miliknya, @riekediahp, Rabu, 6 Agustus 2025.

Menurut dia, pada tahun 2021 tercatat sekitar 52,5 juta data penerima bansos diduga fiktif. Estimasi kerugian negara akibat hal itu mencapai Rp126 triliun per tahun.

“Jika data penerima bansos fiktif, maka indikasi kuat dana bansos disalurkan ke rekening fiktif. Saat itu diyatakan data fiktif dihapus. Pertanyaannya, ke mana dana bansos yang dialokasikan berbasis data fiktif tersebut?,” kata dia.

Ia mengatakan, hal ini sesungguhnya berulangkali disuarakan, namun tak pernah digubris.

“Barulah di era Presiden Prabowo Subianto ada instruksi tegas pada PPATK untuk mengungkap kasus ‘manipulasi data negara’ ini,” kata Rieke.

Ia menuturkan, pada Sabtu, 5 Juli 2025, PPATK mengumumkan 10 juta data fiktif penerima bansos. Sedangkan pada Senin, 7 Juli 2025, diumumkan 571.410 data penerima bansos terindikasi terlibat pinjol, judol, bisnis narotika, dan terorisme.

“Hipotesis sementara, jika data penerima bansos fiktif, maka rekening penerima fiktif,” ucapnya.

Rieke mengatakan, menurut PPATK sekitar 2000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran negara digunakan untuk mengendapkan Rp 2,1 triliun dana bansos.

“Bansos terdiri dari berbagai program. Saya ambil ilustrasi dua program saja. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp 2,4 juta/tahun/orang dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 3,6 juta/tahun/orang. Artinya, Rp6 juta/tahun/orang,” papar Rieke.

Analisis sementara ini, kata dia, tidak menggunakan data fiktif 2021, yaitu 52,5 juta. Yang digunakan, kata Rieke yakni yang dilansir dari PPATK pada tahun 2025, yaitu 10 juta data fiktif.

“Kalikan Rp6 juta, maka indikasi kuat Rp60 triliun dialirkan ke rekening fiktif. Itu pun analisisnya dibatasi di dua program bansos dan di tahun 2025 saja. Padahal ada juga subsidi energi (listrik, BBM dan gas), Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan, rumah tidak layak huni dan pupuk gunakan basis data yang kurang lebih sama dalam penyalurannya,” jelasnya.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menegaskan dukungannya kepada Presiden Prabowo untuk membenahi data dasar negara yang akurat, aktual dan relevan.

“Harapan saya Presiden Prabowo berani dan berkomitmen menjadi ‘Bapak Satu Data Indonesia Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi’,” tandas Rieke.

Sumber : Elshinta.Com

07/08/2025 14:14