Xcloud.id

Kementrian Lembaga: PPATK

  • Ada Bom Waktu untuk Jatuhkan Presiden Prabowo

    Ada Bom Waktu untuk Jatuhkan Presiden Prabowo

    GELORA.CO – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengeluarkan pernyataan mengejutkan dalam acara Reuni 5 Tahun Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Yogyakarta, 18 Agustus 2025 lalu. Ia mengklaim adanya gerakan sistematis dari lingkaran pemerintahan yang bertujuan untuk mendelegitimasi dan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ada gerakan sistematis dan sabotase struktural dari kabinet yang disusun Pak Prabowo sendiri untuk menjatuhkan presiden. Sebagai rakyat yang taat kepada pemimpinnya tentulah wajib bagi kita untuk melindungi Presiden sebagai pemimpin negara,” tegasnya.

    Dalam pidatonya yang disiarkan melalui kanal YouTube Refly Harun, Gatot menyebut sejumlah kebijakan kontroversial dari para menteri sebagai bentuk insubordinasi terhadap kepala negara.

    Gatot Nurmantyo dalam penjelasannya mengurai tindakan maupun ucapan para menteri ataupun pejabat yang secara didesain untuk menjatuhkan Citra Presiden RI.

    “Maka sudah sepantasnya rakyat bergerak dan jangan berdiam diri untuk mendukung presiden negaranya dari serangan pembuat skenario biadab,” ujarnya.

    Ia menyoroti kebijakan kontroversi yang akhirnya dibatalkan Presiden Prabowo dari menteri maupun pejabat tinggi negara yang merongrong citra Presiden.

    Bulan Januari 2025 Sri Mulyani menaikkan PPN 20%.

    Januari 2025 heboh ditemukan adanya pagar laut di Tangerang, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono insubordinasi terhadap Presiden yang memerintahkan untuk membongkar dengan alasan untuk barang bukti.

    Februari 2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membuat isue tentang pembatasan gas melon yang akhirnya menimbulkan koran jiwa karena antrian.

    Februari 2025 heboh bensin oplosan sehingga masyarakat berbondong-bondong beli dari om bensin asing.

    Maret 2025 Menpan RB menunda pengangkatan CPNS dan PPK.

    PPATK melakukan pemblokiran rekening dormant yang tidak aktif selama 3 bulan yang mengakibatkan masyarakat tidak percaya menyimpan uang di bank, ditambah lagi rekening yang menyangkut rekening TKW/TKI. Pada saat itu 122 juta rekening diblokir.

    Di bulan April sengaja tidak ada gerakan takut diidentikkan dengan April mop.

    Bulan Juni 2025 Mendagri bikin heboh 4 pulau di propinsi Aceh akan diberikan ke propinsi Sumut.

    Bulan Juli 2025, Komdigi mengeluarkan pernyataan bahwa WA call hanya berlaku bagi yang menggunakan WA Premium.

    Akhir Juli 2025, Nusron mengatakan tanah menganggur 2 tahun disita negara.

    Dan lain-lain tindakan maupun ucapan yang diperbuat pejabat negara yang akan berbuntut buruknya citra Presiden Prabowo.

    Gatot menggarisbawahi sebagai sabotase struktural. “Saya menduga ini sabotase struktural yang dilakukan oleh struktur pemerintahan sendiri. Kalau tidak terima, panggil saya,” tegas Gatot.

    Menurutnya, jika tidak diantisipasi, gerakan ini bisa menjadi “bom waktu” yang mengarah pada pemakzulan.

  • Buka Data Rekening Terdakwa TPPU Tak Langgar Hukum, Ini Pasalnya

    Buka Data Rekening Terdakwa TPPU Tak Langgar Hukum, Ini Pasalnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Artis Niķita Mirzani mengaku kesal karena data mutasi rekeningnya dibuka di persidangan. Dia menjadi terdakwa kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (14/8), yang menghadirkan saksi dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA).

    Menanggapi hal ini, mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menegaskan, bank wajib memberikan informasi kerahasiaan nasabah jika diminta oleh aparat penegak hukum.

    Terlebih, jika nasabah menjadi terdakwa kasus dugaan TPPU, Pakar hukum perbankan itu menjelaskan, Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk meminta informasi terkait rekening nasabah kepada bank dalam mengusut kasus tindak pidana. Yunus menyebut, bank juga diberikan kekebalan untuk tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana atas tindakan tersebut.

    “Bank berhak memberikan informasi terkait nasabah kepada aparat penegak hukum, karena filosofinya adalah ada kepentingan umum yang lebih besar, yaitu penegakan hukum, yang harus didahulukan di atas kepentingan nasabah selaku individu,” terangnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (16/8).

    Lebih lanjut, Yunus menjelaskan bahwa Pasal 72 ayat (2) UU TPPU secara eksplisit mengecualikan rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pencucian uang oleh penegak hukum.

    Menurutnya, tindakan bank sebagai penyedia jasa keuangan yang segera menindaklanjuti permintaan dari PPATK dalam rangka pengusutan kasus pencucian uang juga sudah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) UU TPPU. “Oleh karena itu, mengingat kepentingan penegakan hukum diperlukan oleh semua pihak, maka ketentuan rahasia bank dapat diterobos,” tandasnya.

    Sebelumnya Nikita Mirzani menyatakan tak terima data rekeningnya diungkap saat proses persidangan, tanpa dimintakan izin kepadanya terlebih dahulu. “Iya itu saya kecewa sekali karena saya adalah nasabah prioritas. Jadi, kecewa karena rekening koran saya diobrak-abrik,” katanya seusai sidang.

    Terpisah, pengamat hukum sekaligus guru besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho juga menjelaskan bahwa aparat penegak hukum berhak untuk mengakses rekening perbankan terdakwa kasus tindak pidana, tanpa harus meminta persetujuan langsung dari nasabah terjerat.

    “Membuka rekening itu merupakan upaya paksa, memang perlu izin dari lembaga hukum terkait tapi bukan dari tersangka/terdakwa” ujar Hibnu.

    Ia juga menjelaskan bahwa kerahasiaan data perbankan tidak bersifat mutlak. Demi kepentingan peradilan, sambungnya, data rekening dapat dibuka dan dijadikan alat bukti di persidangan.

    “Kalau memang dibutuhkan harus dibuka karena untuk kepentingan peradilan. Tidak ada rahasia mutlak karena untuk kepentingan peradilan,” tuturnya.

  • PPATK Pernah Ungkap Ribuan Anggota Dewan Terlibat Judol, Panik?

    PPATK Pernah Ungkap Ribuan Anggota Dewan Terlibat Judol, Panik?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebuah video yang menunjukkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkap anggota Dewan Perwaklilan Rakyat terlibat Judi Online (Judol) kembali mencuat.

    Video itu kembali tersebar di media sosial. Padahal, pernyataan itu diungkapkan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6).

    “Sekali lagi kami sampaikan DPR, DPRD, dan sekretariat itu ada 63 ribu transaksi. Nah untuk di sini saja (DPR RI) yang aktif saja kalau boleh saya sampaikan ada sekitar tujuh ribu sekian, artinya kami hanya bisa menyampaikan tujuh ribu ini saja kan. Tidak yang se-Indonesia tadi,” kata Ivan kala itu.

    Ivan menjelaskan, saat ini pihaknya sudah menerima instruksi dari Kepala Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam Hadi Tjahtanto agar temuan PPATK terkait judi online disampaikan kepada pimpinan masing-masing kementerian dan lembaga negara. 
     
    Karena itu, pihaknya menunggu perintah dari Menko Hadi agar menyampaikan data tersebut kepada pimpinan DPR, DPRD, dan Sekjen DPR.

    “Sekarang kami menunggu perintah saja karena ada klaster daerah dan segala macam mungkin yg bisa kami serahkan kami ikut apakah DPR RI pusat, se-Indonesia, termasuk setjen pula, kalau Setjen saya akan ketemu pak Setjen, mungkin saya akan ketemu pak setjen untuk menyerahkan data terkait,” ucap Ivan.
     
    Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI ini juga, Ivan menyatakan bahwa lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD terlibat dalam permainan Judol.

  • Puan Soroti PPATK Blokir Rekening hingga Royalti Hak Cipta Lagu di Paripurna

    Puan Soroti PPATK Blokir Rekening hingga Royalti Hak Cipta Lagu di Paripurna

    Jakarta –

    Ketua DPR Puan Maharani menyoroti sejumlah permasalahan yang belakangan dikeluhkan oleh masyarakat. Puan menyinggung pemblokiran rekening dormant oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga royalti hak cipta lagu.

    Hal itu disampaikan Puan dalam pembukaan paripurna ke-1 DPR periode 2025-2026. Puan menyebut DPR memberikan atensi penuh terhadap permasalahan yang berkaitan langsung dengan rakyat.

    “Fungsi pengawasan DPR RI, diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam menangani urusan rakyat dan dalam menjalankan UU. DPR RI memberikan perhatian yang besar terkait permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, yaitu antara lain: penanganan dan penyelesaian masalah pemblokiran rekening dormant oleh PPATK,” ujar Puan dalam pidato di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Puan kemudian menyoroti rencana penertiban kawasan dan tanah terlantar oleh negara. Tak lupa, ia juga menyertakan pelaksanaan program Sekolah Rakyat.

    “Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis, tata kelola pemberian tunjangan jabatan fungsional tertentu di kementerian/lembaga dan di daerah;
    rencana perubahan pola penyaluran bantuan sosial dari seumur hidup menjadi 5 tahun,” ujar Puan.

    Puan mengatakan harus ada perlindungan yang ketat terhadap data pribadi WNI. Terakhir, Puan menyoroti pelaksanaan royalti hak cipta lagu yang dikeluhkan oleh publik.

    “Perlindungan data pribadi warga negara Indonesia sebagai bagian kesepakatan tarif dagang. Pelaksanaan putusan MK tentang pendidikan gratis SD dan SMP,” ujar Puan.

    “Sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Pelaksanaan royalti hak cipta lagu,” tambahnya.

    Ketua DPP PDIP ini menyebut dalam satu tahun terakhir, DPR telah menerima pengaduan masyarakat sebanyak 5.642 laporan. Ia menyebut per harinya bisa ada 15-16 laporan masyarakat yang masuk.

    “Setiap laporan tersebut telah ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR RI, dengan rekomendasi-rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah secara cepat dan tepat,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 2

    (dwr/rfs)

  • 7 Pesan dari Pati untuk Indonesia Nasional

    7 Pesan dari Pati untuk Indonesia Nasional

    Pesan dari Pati untuk Indonesia
    Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.
    Entah apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianati rakyatmu. Lengserkan Sudewo.
    TULISAN
    besar yang terpampang di spanduk yang dibawa pengunjuk rasa di Pati, Jawa Tengah, 13 Agustus 2025, tidak sekadar menyuarakan kekesalan warga Pati, Jawa Tengah, terhadap Bupatinya Sudewo.
    Aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang diperkirakan mencapai lebih dari 50.000 orang – sesuai dengan tantangan Sudewo sebelumnya – menjadi tumpahan kemuakan warga Pati yang selama ini terpendam.
    Aksi solidaritas yang terbangun secara spontan berhasil mengumpulkan logistik untuk keperluan para pengunjuk rasa.
    Mulai dari air mineral, roti hingga buah pisang disumbangkan sukarela oleh warga. Timbunan logistik tersebut memenuhi jalanan di depan Kantor Bupati Pati.
    Bahkan ada Paijan, pengemudi angkutan bajaj dari Jakarta yang rela menempuh perjalanan 12 jam dari Ibu Kota ke Pati hanya untuk menyumbang air minum dalam kemasan demi simpatinya untuk warga Pati.
    Wiharto, petani dari daerah Gunungsari, Pati, rela menyerahkan satu mini truk berisi buah pisang hasil panennya untuk para pengunjuk rasa (
    Cnnindonesia.com
    , 13 Agustus 2025).
    Kibaran bendera “One Piece” juga ikut dibentangkan para pendemo di Pati. Tentu saja di mata para pengibar, bendera “One Piece” sebagai perwujudan terjadinya kemunafikan, kejahatan serta tipu muslihat penguasa.
    Tidak saja dengan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang luar biasa, ternyata warga Pati juga mempersoalkan sulitnya mendapatkan pekerjaan di kampungnya sendiri.
    Pemutusan hubungan kerja tenaga Kesehatan di RSUD RAA Soewondo yang semena-mena, penerapan lima hari masa sekolah tanpa kajian dan tanpa mendengar masukan dari pemangku kepentingan, serta janji-janji kampanye yang tidak terlaksana menjadi daftar “dosa” Sudewo yang selalu diingat warga Pati.
    Demonstasi terbesar yang baru terjadi di Pati itu memang berhasil menundukkan keangkuhan seorang Sudewo.
    Permintaan maaf dan pencabutan aturan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen yang dilakukan Sudewo ternyata belum cukup di mata warga.
    Para pengunjuk rasa juga berhasil memaksa dan meyakinkan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Pati untuk segera bersidang dan menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pemakzulan Sudewo sebagai bupati.
    Menariknya, Fraksi Partai Gerindra bersama partai-partai pengusung Sudewo di DPRD Pati seperti PKB dan Nasdem ikut menyetujui pembentukan Pansus pemakzulan Sudewo.
    Walaupun proses pemakzulan di DPRD memerlukan waktu, tapi setidaknya perjuangan warga Pati menjadi “inspirasi” dari cara serta pilihan penyaluran keresahan warga di berbagai daerah yang mengalami persoalan yang sama.
    Ada pesan-pesan keresahan dari rakyat di belahan Tanah Air manapun yang merasa telah “menitipkan” perjuangan pada warga Pati.
    Perjuangan warga Pati seakan ikut “menyuarakan” kesumpekkan warga di manapun yang kini tengah mengalami kekecewaan dengan “Sudewo-Sudewo” lain.
    Warga Kota Malang, Jawa Timur pun sedang kesal. Beberapa waktu lalu, karnaval di Mulyorejo, Sukun, Kota Malang, diwarnai kericuhan antara warga dan peserta karnaval akibat suara
    sound system
    yang terlalu keras, mengganggu warga yang sedang sakit.
    Warga Kota Malang mengaku kecewa dengan sikap aparat yang abai terhadap kenyamanan warga yang telah membayar pajak selama ini.
    Kenaikan PBB-P2 usai disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari 0,055 menjadi 0,2 persen atau hampir 4 kali lipat pasti akan memberatkan warga (
    Ketik.com
    , 13 Agustus 2025).
    Warga Kota Cirebon yang terinspirasi dengan langkah perjuangan warga Pati, juga berencana turun ke jalan mengingat
    PBB juga melonjak hingga 1.000 persen.
    Kenaikan “yang gila-gilaan” tersebut merujuk Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi. Paguyuban Pelangi Cirebon menilai kebijakan itu sangat memberatkan masyarakat dan tidak masuk akal.
    Di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah warga juga dikagetkan dengan kenaikan PBB hingga 400 persen. Warga Kecamatan Ambarawa yang bisanya membayar pajak PBB Rp 160.000 di tahun kemarin, kini melonjak menjadi Rp 872.000 (
    Detik.com,
    12 Agustus 2025).
    Sementara di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, warga melakukan “perlawanan” saat membayar tagihan PBB-P2 yang melonjak dengan menggunakan uang koin.
    Sengaja pembayar pajak memperlihatkan upayanya menggunakan uang tabungan milik anaknya untuk membayar pajak Rp 1,2 juta dari sebelumnya yang Rp 300.000 di Kantor Bapenda Jombang (
    Kompas.com
    , 12/08/2025).
    Aksi-aksi penolakan pembayaran kenaikan pajak diperkirakan akan masif terjadi di berbagai daerah. Gerakan perlawanan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu harus diakui menjadi “pemantik” dari perlawanan lokal terhadap kebijakan kenaikan pajak yang tidak bijak.
    Bisa dibayangkan di saat rakyat tengah gunda gulana karena kesulitan mencari lapangan pekerjaan di tengah semakin maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), semakin tingginya angka kriminalitas akibat pengangguran; timpangan penghasilan yang menimbulkan kecemburuan sosial; harga sembako yang semakin menggila dengan takaran yang rawan disalahgunakan; korupsi yang semakin merajalela setelah sebelumnya ramai dengan kejadian pemblokiran tabungan oleh PPATK dan kontroversi perampasan tanah, maka kenaikan pajak menjadi klimaks dari kejengahan rakyat terhadap kepengapan saat ini.
    Saya khawatir jika Presiden Prabowo Subianto dan para pembantunya tidak tepat dalam mengambil langkah antisipatif dan pengambilan keputusan, aksi demonstrasi besar di Pati akan berlanjut dan terus bermunculan di berbagai daerah.
    Kejadian Pati, Cirebon, Semarang, Jombang dan daerah lain adalah miniatur dalam skala kecil seperti fenomena “Arab Spring”.
    Fenomena jatuhnya pemerintahan akibat
    Arab Spring
    seperti rangkaian peristiwa revolusi dan protes yang terjadi di negara-negara Arab pada awal tahun 2010-an.
    Protes yang bermula dari aksi bakar diri Mohamed Bouazizi di Tunisia menjadi pemicu awal gelombang protes di seluruh wilayah Tunisia.
    Akibatnya, Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali berhasil ditumbangkan setelah berkuasa selama lebih dari dua dekade.
    Dari Tunisia, gelombang protes terus menjalar ke negara-negara Arab lainnya menuntut perubahan politik dan sosial, termasuk demokrasi, hak asasi manusia, dan perbaikan ekonomi.
    Beberapa pemerintahan seperti di Mesir, Libya, Yaman dan Suriah berhasil digulingkan sebagai akibat dari gelombang protes ini, sementara yang lain mengalami perubahan signifikan dalam sistem politik.
    Sebagai Presiden, Prabowo harus meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk tidak “ngotot” memperlakukan rakyat sebagai sapi perahan pajak.
    Kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Prabowo harus menegaskan kembali tugas pokok dan fungsinya untuk mengawasi pemerintahan daerah.
    Keberadaan dua wakil menteri di Kementerian Dalam Negeri harusnya mempunyai fungsi dan tugas yang terukur.
    Pelaksanaan retreat kepala daerah yang memakan biaya besar ternyata tidak berdampak pada pola pikir kepala daerah. 
    Kepada Kepolisian dan aparat TNI, Prabowo sebaiknya memerintahkan untuk tetap mengedepankan langkah humanis nir kekerasan dalam mengatasi aksi-aksi unjuk rasa.
    Para pengunjuk rasa bukanlah musuh negara. Mereka tengah memperjuangkan perutnya, kehidupannya agar terus hidup di tengah kesulitan hidup yang semakin berat.
    Dan terakhir selaku Ketua Umum Partai Gerindra tempat afiliasi politik Bupati Pati Sudewo, dibutuhkan sikap Prabowo untuk mendorong partainya mendukung pemakzulan yang dikehendaki rakyat Pati.
    Upaya menjaga nama baik Gerindra di mata pemilih tidak boleh kalah karena ulah seorang Sudewo. Harga Gerindra terlalu mahal bagi kepongahan Sudewo.
    Bisa jadi pembelajaran dari Pati menjadi titik awal Prabowo untuk melakukan
    reshuffle
    terhadap kabinetnya.
    Isi kabinet pemerintahan sekarang terlalu gemoy dan kerap membuat gaduh yang tidak perlu serta hanya mendegradasi komitmen Prabowo dalam upaya mensejahterakan rakyat.
    Tanah subur tapi hidup tak makmur

    Di neg’riku Indonesia

    Tambang emas, intan permata

    Tapi entah siapa yang punya

    Kerja berat, peras k’ringat, banting tulang

    Pontang-panting dari berdiri sampai nungging

    Tapi mengapa masih banyak rakyat miskin?

    Apa harus budi daya kalajengking?
    – (Lirik lagu “Kalajengking” oleh Pujiono)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemensos-Himbara percepat Burekol penerima bansos

    Kemensos-Himbara percepat Burekol penerima bansos

    Mensos Gus Ipul dan Wamensos Agus Jabo di Jakarta, Selasa (12/8/2025). Foto: Kemensos

    Kemensos-Himbara percepat Burekol penerima bansos
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 18:54 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sepakat mempercepat proses buka rekening kolektif (Burekol) bagi penerima bantuan sosial (bansos) agar penyaluran bantuan lebih efektif dan tepat sasaran. Selama ini, Burekol kerap menjadi kendala karena prosesnya membutuhkan waktu lama.

    Hal ini disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi dengan Himbara di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

    Kami diskusi mencoba mencari jalan supaya bisa lebih cepat, karena insya Allah setiap tiga bulan akan ada burekol. Alhamdulillah setelah melakukan diskusi lebih dari satu jam, kami menemukan solusi yang insya Allah solusi ini bisa mempercepat pembukaan rekening kolektif,” kata Gus Ipul.

    Ia menuturkan, Kemensos dan Himbara menyepakati agar data-data Burekol bisa dikirim secara bertahap. “Yang kemudian setiap hari bisa dicetak kartunya,” katanya.

    Menurut Gus Ipul, penyaluran bansos dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan pemutakhiran data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru. “Pemutakhiran itu selalu saja kita temukan adanya penerima manfaat baru yang belum memiliki nomor rekening,” ujarnya.

    Ia memastikan penerima bansos berpedoman pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, karena data bersifat dinamis, selalu ada inclusion error dan exclusion error yang mempengaruhi siapa saja yang berhak menerima bansos. “Salah satu masalahnya adalah bahwa ketika burekol ini dilakukan, Himbara atau perbankan memerlukan waktu,” kata Gus Ipul.

    Mensos merinci, waktu yang dibutuhkan untuk Burekol dimulai dari pengiriman data Kemensos, pembersihan data (cleansing), hingga penentuan data yang memenuhi syarat. Data yang lolos akan diteruskan ke Himbara, sementara yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan.

    “Yang triwulan ini kita membuka rekening kolektif di semua bank penyalur itu 3,6 juta. Dari jumlah itu, selama dua bulan lebih ini sudah selesai sekitar 2 juta lebih. Sisanya masih dalam proses,” jelasnya.

    Menurut Gus Ipul, jumlah pembukaan rekening kolektif yang besar dipengaruhi dua faktor. Pertama, adanya pengalihan penyaluran dari PT Pos ke Himbara. Kedua, hasil pengecekan lapangan (ground check) dari pemutakhiran data. “Sehingga lebih dari 3 juta itu kita memerlukan untuk membuka rekening kolektif,” katanya.

    Ia menambahkan, Kemensos terus berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan lembaga terkait untuk pemutakhiran DTSEN agar profil penerima bansos bisa diketahui lebih detail. “Ini kita mulai dalami, baik melakukan ground check datang ke rumah setiap penerima bansos dan juga kita mengetahui profil rekeningnya penerima bansos. Disamping dengan PPATK kita juga dengan perbankan,” katanya.

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Negara perkuat perlindungan antisipasi efek negatif judol

    Negara perkuat perlindungan antisipasi efek negatif judol

    Judi online. Foto: Ilustrasi/elshinta.com.

    PPATK: Negara perkuat perlindungan antisipasi efek negatif judol
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 13:36 WIB

    Elshinta.com – Frustasi, depresi, hingga akhirnya bunuh diri menjadi masalah yang muncul akibat kecanduan judi online. Nyatanya, bukan hanya orang dewasa yang kecanduan judi online. 

    Kemajuan teknologi menjadi tantangan bagi pengguna. Alih-alih mempermudah komunikasi, kemajuan teknologi malah menjerat pengguna untuk kecanduan judi online berkedok permainan atau website, atau tergiur dengan promosi bernuansa judi online di media sosial.

    Judi online berkembang cepat melalui berbagai platform, dari situs web hingga aplikasi yang mudah diakses siapa saja. Kemudahannya menjadi jebakan bagi banyak orang, terutama generasi muda, yang tergoda oleh janji “kemenangan instan”.

    Mengkutip dalam siaran pers PPATK Rabu (13/8), Data kuartal satu Tahun 2025, yang dikumpulkan oleh PPATK menunjukkan jumlah deposit yang dilakukan oleh pemain berusia 10-16 Tahun lebih dari Rp2,2 miliar. Usia 17-19 tahun mencapai Rp47,9 miliar dan deposit yang tertinggi usia antara 31-40 Tahun mencapai Rp2,5 triliun. 71,6% masyarakat yang melakukan judi online berpenghasilan dibawah Rp5 juta dan memiliki pinjaman diluar pinjaman perbankan, koperasi dan kartu kredit. Angka-angka yang ada ini bukan sekadar angka, namun dampak sosial dari persoalan besar kecanduan judi online ini adalah konflik rumah tangga, prostitusi, pinjaman online dan lain-lain.

    Pemerintah perlu bersikap lebih keras dalam memberantas judi online. Pasalnya efek judi online tidak hanya memicu tindakan kriminal tetapi juga gangguan psikis bagi para pelakunya.

    Padahal, di balik layar, sistem judi online dirancang sedemikian rupa untuk membuat pemain kalah. Korban tidak hanya mengalami kerugian materi, tetapi juga terjebak dalam lingkaran kecanduan, stres, bahkan depresi. Tak jarang, kecanduan ini berujung pada tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, hingga bunuh diri.

    Banyak kisah tragis bermula dari “sekadar coba-coba”. Bermain judol demi iseng, meminjam online demi kebutuhan mendesak. Namun dalam hitungan minggu, mereka terseret dalam pusaran masalah yang tak mudah diselesaikan.

    Pentingnya sinergi antara lembaga penegak hukum, regulator, sektor keuangan, dan pelaku industri teknologi dalam memerangi TPPU berbasis siber. Penindakan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, tapi juga harus menyasar bandar dan pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan pencucian uang digital. 

    “Kita tidak akan membiarkan dampak sosial dari judol ini terjadi. Nyawa yang hilang, Konflik rumah tangga, usaha bangkrut, terjerat pinjaman, putus sekolah dll. Negara memperkuat perlindungan dengan menjaga rekening – rekening nasabah bank agar tidak disalahgunakan oleh pelaku pidana. Rekening 100% aman  dan bisa dipergunakan kembali,” kata Ivan Yustiavandana selaku Kepala PPATK melalui akun resmi Instagram @ppatk_indonesia pada Kamis (31/7).

    Sumber : Elshinta.Com

  • Kemensos percepat pembukaan rekening kolektif untuk penyaluran bansos

    Kemensos percepat pembukaan rekening kolektif untuk penyaluran bansos

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemensos percepat pembukaan rekening kolektif untuk penyaluran bansos
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 21:48 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat pembukaan rekening kolektif bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) berdasarkan hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Sebagaimana yang kita ketahui, setiap tiga bulan kita menyalurkan bansos, dan penyaluran itu didasarkan pada hasil pemutakhiran data BPS yang paling terakhir, itu yang akan kita jadikan pedoman lah. Pemutakhiran itu selalu saja kita temukan adanya penerima manfaat baru yang belum memiliki nomor rekening, maka kita membuka rekening bagi keluarga penerima manfaat yang belum memiliki rekening karena kita tahu data ini dinamis,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan, dalam pemutakhiran penerima bansos yang dilakukan oleh BPS seringkali ditemukan inclusion dan exclusion error yang akan memengaruhi keluarga penerima manfaat dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah.

    “Salah satu masalah adalah bahwa ketika buka rekening kolektif ini dilakukan, Himbara atau perbankan memerlukan waktu yang lumayan cukup panjang, mulai dari data yang kami kirimkan, kemudian dibersihkan, dan yang memenuhi syarat diteruskan, sedangkan yang belum memenuhi syarat dikembalikan dan seterusnya. Itu memerlukan waktu antara dua sampai tiga bulan,” paparnya.

    Untuk itu, Gus Ipul mengemukakan pihaknya telah berdiskusi dan mencari jalan keluar bersama Himbara agar pembukaan buku rekening kolektif tersebut bisa lebih dipercepat.

    “Karena in syaa Allah setiap tiga bulan akan ada buku rekening kolektif, alhamdulillah setelah melakukan diskusi, kami menemukan solusi yang bisa mempercepat pembukaan rekening kolektif, nanti dilanjutkan dengan pembagian kartu kepada penerima manfaat di rumah masing-masing,” ujar dia.

    Ia menegaskan, penyaluran bansos tetap berpedoman pada DTSEN yang telah dimutakhirkan oleh BPS.

    Gus Ipul menyatakan, Kemensos juga telah menghentikan 55 ribu penerima bantuan sosial (bansos) anomali yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Mensos mengungkap ada lebih dari 100 ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang anomali atau seharusnya tidak menerima bantuan.

    “Dari jumlah itu, 55 ribu sudah tidak terima bansos lagi, tinggal sekarang 44 ribu yang sedang kita proses untuk tidak lagi menerima bansos,” kata Gus Ipul.

    Selain ASN dan BUMN, penerima bansos berprofesi anomali itu juga mencakup anggota TNI-Polri, dokter, dosen, manajer, eksekutif, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan mencatat ada 27.932 pegawai BUMN yang terindikasi menerima bansos.

    Untuk mencegah bansos tidak tepat sasaran, Kemensos berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai pihak terkait untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menekankan pentingnya akurasi, interoperabilitas, pembaruan data, dan sinergi antarkementerian atau lembaga.

    Sumber : Antara

  • Kemensos hentikan 55 ribu penerima bansos anomali berprofesi ASN-BUMN 

    Kemensos hentikan 55 ribu penerima bansos anomali berprofesi ASN-BUMN 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemensos hentikan 55 ribu penerima bansos anomali berprofesi ASN-BUMN 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 20:22 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan Kemensos telah menghentikan 55 ribu penerima bantuan sosial (bansos) anomali yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara (ASN) hingga pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Gus Ipul mengungkap ada lebih dari 100 ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang anomali atau seharusnya tidak menerima bantuan.

    “Dari jumlah itu, 55 ribu sudah tidak terima bansos lagi, tinggal sekarang 44 ribu yang sedang kita proses untuk tidak lagi menerima bansos,” kata Gus Ipul di Jakarta pada Selasa.

    Selain ASN dan BUMN, penerima bansos berprofesi anomali itu juga mencakup anggota TNI-Polri, dokter, dosen, manajer, eksekutif, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan mencatat ada 27.932 pegawai BUMN yang terindikasi menerima bansos.

    Untuk mencegah bansos tidak tepat sasaran, Kemensos berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai pihak terkait untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menekankan pentingnya akurasi, interoperabilitas, pembaruan data, dan sinergi antarkementerian atau lembaga.

    Gus Ipul menjelaskan, pemutakhiran data dilakukan rutin setiap tiga bulan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi masyarakat, seperti kelahiran, kematian, atau perpindahan penduduk. Hasil pemutakhiran diserahkan kepada BPS untuk divalidasi dan diverifikasi sebelum digunakan sebagai dasar penyaluran bansos.

    Bansos yang tidak tepat sasaran akan dialihkan kepada masyarakat yang lebih berhak, terutama mereka yang berada dalam desil 1 hingga desil 4, mencakup kelompok miskin ekstrem, miskin, dan rentan.

    “Secara bertahap yang salah sasaran akan kita koreksi, kita alihkan kepada mereka yang berikutnya. Fokus kita menyalurkan kepada desil 1 sampai desil 4,” ujar dia.

    Gus Ipul juga mendorong peran aktif masyarakat dalam pemutakhiran data melalui aplikasi Cek Bansos, yang memungkinkan warga melaporkan penerima bansos tidak layak atau mendaftarkan calon penerima yang seharusnya berhak namun belum mendapatkan bantuan. Untuk pengajuan tersebut, pelapor harus melampirkan identitas dan kelengkapan lain sebagai bahan verifikasi dan validasi.

    “Kalau merasa ada tetangganya, atau mungkin dirinya sendiri seharusnya mendapat bansos tapi tidak mendapatkan, berikan informasi identitasnya supaya kita bisa verifikasi,” tuturnya.

    Dengan langkah-langkah tersebut, Kemensos berharap penyaluran bansos semakin akurat, tepat sasaran, dan mampu membantu mereka yang benar-benar membutuhkan.

    Sumber : Antara

  • Banyak Bansos Tak Tepat Sasaran, Ini Cara Mensos Mencegahnya Nasional 12 Agustus 2025

    Banyak Bansos Tak Tepat Sasaran, Ini Cara Mensos Mencegahnya Nasional 12 Agustus 2025

    Banyak Bansos Tak Tepat Sasaran, Ini Cara Mensos Mencegahnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul buka suara soal banyaknya sorotan terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran.
    Ia mengatakan, Kementerian Sosial (Kemensos) akan terus berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan perbaikan data penerima bansos.
    “Selama ini kan banyak itu, protes-protes bansos tidak tepat sasaran. Nah, maka itu Presiden menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025. Dengan Inpres ini, kita memperbaiki data-data itu, dipimpin oleh BPS,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (12/8/2025).
    “Caranya bagaimana? Dimutakhirkan, dicek ke lapangan. Dilihat dari berbagai sisi, termasuk profil rekening penerima bansos kita,” sambungnya.
    Ia sendiri tidak menampik adanya kejanggalan terhadap penyaluran bansos. Salah satunya adalah penerima bansos yang memiliki saldo di atas Rp 5 juta.
    Menurutnya, penerima bansos yang memiliki saldo di rekeningnya lebih dari Rp 5 juta tidak masuk akan untuk kategori masyarakat desil 1 dan 2.
    “Yang intinya nanti, kalau semua itu sesuai dengan kenyataan, kita akan coret sebagai penerima bansos,” ujar Gus Ipul.
    Jika ada masyarakat yang tercoret sebagai penerima bansos, padahal memenuhi syarat, Gus Ipul mengimbau masyarakat untuk mengajukan sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos.
    “Jadi bisa lihat di aplikasi Cek Bansos, di situ ada usul sanggah. Silakan usul, silakan sanggah. Tapi dengan beberapa bukti yang harus dilampirkan supaya kami bisa meninggalkan BPS,” ujar Gus Ipul.
    Diketahui, sejumlah kejanggalan ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam data penerima bansos yang diajukan Kemensos.
    Salah satu kejanggalan adalah temuan 27.932 pegawai BUMN yang terindikasi menerima bansos tersebut.
    Selain pegawai BUMN, PPATK juga menemukan 7.479 penerima bansos yang berprofesi sebagai dokter.
    Lalu, PPATK juga menemukan lebih dari 6.000 penerima bansos yang bekerja sebagai eksekutif atau manajerial.
    dok. PosIND Ilustrasi bansos
    Sebelum itu, PPATK juga mengungkap, sebanyak 9,7 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) terindikasi bermain judi online.
    Dari 9,7 juta NIK itu, sebanyak 571.410 di antaranya merupakan penerima bantuan sosial (bansos) pada 2024.
    Sedangkan dari 571.410 penerima bansos itu, terdapat total deposit untuk judi online mencapai Rp 957 miliar atau hampir Rp 1 triliun.
    Ketua DPR Puan Maharani pun mengingatkan pentingnya verifikasi data dalam penyaluran bansos ke masyarakat agar tepat sasaran.
    “Jangan sampai kemudian rakyat yang berhak mendapatkan semua program itu tidak mendapatkan. Malah orang yang tidak berhak, mendapatkan program-program tersebut,” tegas Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/8/2025).
    Verifikasi data, kata Puan, menjadi salah satu yang ditekankan selama dirinya menjadi Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
    Menurutnya, data merupakan pegangan paling penting bagi Kementerian Sosial (Kemensos) dalam penyaluran bansos.
    “Kalau saya tetap berharap mengimbau bahkan meminta terkait dengan hal-hal verifikasi data itu paling penting. Jadi verifikasi data dulu. Jangan sampai mengubah satu program tanpa verifikasi data yang baik, yang detail, yang benar, karena data itu yang paling penting, sebagai pegangan,” ujar Puan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.