Kementrian Lembaga: Polisi

  • Sadis! Kelompok Bersenjata Haiti Tarik Pasien dari Ambulans-Tembak Mati

    Sadis! Kelompok Bersenjata Haiti Tarik Pasien dari Ambulans-Tembak Mati

    Jakarta

    Sadis! Sebuah kelompok bersenjata di Haiti menarik seorang pasien keluar dari ambulans dan menembaknya di jalanan. Pasien yang sedang dalam kondisi kritis itu pun tewas ditembak.

    Atas kejadian ini, kelompok bantuan internasional Doctors Without Borders yang juga dikenal sebagai MSF, mengatakan bahwa mereka menghentikan sementara pekerjaan di sebuah pusat medis di ibukota Haiti, Port-au-Prince.

    Serangan mengerikan itu terjadi pada hari Selasa (12/12) waktu setempat di dekat Pusat Darurat Turgeau di jantung kota Port-au-Prince yang marak kekerasan geng-geng kriminal.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (15/12/2023), MSF mengatakan dalam rilis pers pada Kamis (14/12) waktu setempat, bahwa ketika dua ambulans meninggalkan Pusat Darurat Turgeau dengan pasien-pasien di dalamnya, termasuk seorang pria yang dirawat dalam kondisi kritis, sekitar 10 orang bersenjata muncul dan menghalangi kedua ambulans tersebut.

    Setelah melepaskan tembakan ke udara dan memeriksa bagian dalam ambulans, mereka memerintahkan “ambulans kedua untuk mundur sementara mereka menarik pasien dari ambulans pertama,” kata MSF.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    Kelompok bersenjata kemudian memukuli pria tersebut sebelum menembaknya beberapa kali dari jarak dekat, lalu kabur dari lokasi kejadian.

    “MSF tetap menjadi salah satu organisasi internasional terakhir yang menyediakan layanan kesehatan di ibu kota Haiti dan tidak dapat menerima bahwa ambulansnya diserang dengan kekerasan dan pasien ditembak mati di jalan,” kata kepala misi MSF Benoit Vasseur dalam siaran persnya.

    Lihat juga Video ‘Ribut-ribut Haiti Vs Republik Dominika, Perbatasan Negara Dikunci’:

    Pusat Darurat Turgeau akan ditutup “tanpa batas waktu” sementara MSF melakukan analisis keamanan, kata kelompok itu. MSF menambahkan bahwa mereka akan terus memberikan perawatan medis di lokasi lain di Port-au-Prince.

    Pusat Turgeau merawat 80 hingga 100 pasien per hari.

    Geng-geng bersenjata yang kejam telah memaksa beberapa pusat kesehatan ditutup dalam beberapa tahun terakhir di Port-au-Prince.

    Kekerasan geng yang merajalela hanyalah salah satu tantangan yang dihadapi negara termiskin di Amerika ini, yang sistem politik, ekonomi, dan kesehatan masyarakatnya sedang compang-camping.

    Sejauh ini pada tahun 2023, lebih dari 8.000 orang telah tewas dibunuh, terluka atau diculik di Haiti, menurut kantor hak asasi manusia PBB. Angka ini jauh melampaui angka sepanjang tahun 2022.

    PBB memperkirakan bahwa hampir 80 persen wilayah metropolitan Port-au-Prince berada di bawah pengaruh atau dikendalikan langsung oleh geng-geng bersenjata.

    Di tengah krisis ini, Dewan Keamanan PBB pada awal Oktober lalu, memberikan lampu hijau bagi misi yang dipimpin Kenya untuk membantu polisi Haiti yang kewalahan.

    Seorang pejabat PBB mengatakan dia berharap pasukan keamanan multinasional akan dapat dikerahkan ke Haiti pada kuartal pertama tahun depan.

    Lihat juga Video ‘Ribut-ribut Haiti Vs Republik Dominika, Perbatasan Negara Dikunci’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pengungsi Rohingya Tembus 1.600, Kenapa Nelayan Aceh Menolong Mereka?

    Pengungsi Rohingya Tembus 1.600, Kenapa Nelayan Aceh Menolong Mereka?

    Jakarta

    Sebanyak 45 orang Rohingya yang seluruhnya pria ditemukan terdampar di Pantai Kuala Idi Cut, Aceh Timur, Kamis (14/12).

    Menurut wartawan Hidayatullah di Aceh yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, puluhan pengungsi ini sudah dipindahkan ke Gedung Sport Center.

    Berdasarkan laporan UNHCR, ini merupakan gelombang kedatangan Rohingya ke-10 dalam satu bulan terakhir. UNHCR mencatat total pengungsi yang berada di Aceh sejauh ini mencapai 1.608 jiwa, termasuk 140 orang yang bertahan dalam satu tahun terakhir.

    Gelombang kedatangan orang Rohingya ke Aceh diwarnai sentimen negatif warganet Indonesia. Bahkan, narasi kebencian dan hoaks soal Rohingya marak beredar di media sosial.

    Sejumlah anak pengungsi Rohingya menikmati buah semangka bantuan dari warga Banda Aceh, setelah mereka lima kali berpindah-pindah tempat karena penolakan dari masyarakat lokal dan kini berada di penampungan sementara di Balai Meuseuraya Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Senin (11/12/2023). (ANTARA FOTO)

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    Di tengah polemik ini, seorang anggota DPR mewacanakan agar penyelamatan pengungsi yang masuk wilayah Indonesia harus didahului pemeriksaan status mereka.

    Peneliti yang fokus pada Rohingya dari BRIN mengkritik wacana tersebut, karena bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, sekaligus bertolak belakang pada aturan yang sudah dibuat Presiden Joko Widodo.

    Sementara itu, seorang nelayan di Aceh mengatakan, “Kalau ada musibah [di laut], wajib kita tolong. Kalau tidak menolong, ada sanksi adat.”

    Kalau tidak menolong, ada sanksi adat

    Seorang nelayan di Aceh, Rahmi Fajri, mengatakan hukum adat laut yang disepakati bersama dengan pimpinan adat yang disebut “Panglima Laot”, mengikat para nelayan untuk menolong siapapun yang kesusahan di laut.

    “Di darat kita bermusuhan, tapi ketika di laut kita jadi saudara. Kalau ada musibah, wajib kita tolong. Kalau tidak menolong, ada sanksi adat,” kata Rahmi.

    Menurut Rahmi, aturan tersebut sudah turun temurun berlaku dari nenek moyang yang menjadi “kekhususan adat Aceh” dan tidak goyah walau sejumlah kalangan menyuarakan penolakan pengungsi Rohingya.

    Rahmi Fajri, nelayan di Aceh sedang membenahi peralatan tangkap ikannya. (Hidayatullah)

    “Jika di laut akan kita tolong. Tapi ketika dibawa ke darat, itu urusannya pengawasan dan pemerintah. Jadi di luar tanggung jawab nelayan,” tambahnya.

    Panglima Laot Aceh, Miftah Tjut Adek, juga mempertegas hal itu: “Bagi kami, Rohingya itu bukan kewenangan hukum adat laot untuk menerima mereka”.

    “Kami hanya menerapkan hukum sosial untuk membantu mereka di laut apabila mereka butuh. Tanpa menarik/mengangkut ke darat. Membantu orang yang butuh pertolongan adalah kewajiban kita semua,” kata Miftah.

    Apa itu Hukum Adat Laut Aceh?

    Berdasarkan keterangan Miftah, Lembaga Hukum Adat Laot adalah lembaga adat nelayan yang dipimpin seorang yang dipilih secara adat yaitu Panglima Laot. Panglima Laot ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Samudera Pasai, 16 abad yang lalu.

    Secara historis, panglima laot bertugas sebagai perpanjangan tangan raja untuk menjaga laut sebagai lalu lintas perdagangan termasuk memungut pajak, melayani dan menjaga keamanan para pedagang dari luar kerajaan, termasuk pelindung untuk nelayan.

    Seiring perkembangan zaman, lembaga ini mengambil peran menjaga keamanan di laut, agar nelayan tidak berkonflik dalam mengeksploitasi sumberdaya ikan.

    Kemudian, menjaga hukum adat dan adat istiadat yang tumbuh berkembang dalam kehidupan masyarakat nelayan termasuk adat sosial di dalamnya, serta menjaga kelestarian lingkungan pesisir pantai dan laut.

    ANTARAFOTOWarga melihat kapal kayu yang ditumpangi imigran Rohingya hingga terdampar di pesisir pantai Lamreh, Aceh Besar, Aceh, Minggu (10/12/2023).

    “Hukum adat bukan qanun atau undang undang yang perlu disahkan oleh DPR Kabupaten/DPR Aceh/pemerintah,” kata Miftah.

    Sebelum ramai kehadiran Rohingya, banyak nelayan Aceh membantu orang-orang di laut baik hidup maupun sudah meninggal. “Tanpa melihat agama, ras dan etnis,” tegas Miftah.

    Dalam wawancara BBC News Indonesia beberapa tahun lalu, Panglima Laot Aceh tetap akan menolong pengungsi Rohingya, meskipun terdapat larangan pihak TNI.

    Kearifan lokal yang tidak diperhatikan

    Profesor Tri Nuke Pudjiastuti dari BRIN menyayangkan kearifan lokal yang dimiliki nelayan Aceh ini “tidak diperhatikan” oleh pihak otoritas. Padahal hukum adat mereka satu napas dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri, yang memprioritaskan penyelamatan.

    “Kalau mereka menerima kapal yang ditolak beberapa kali, menunjukan sebenarnya mereka tidak menolak. Tetapi tekanan lingkungan dan ketidakjelasan kebijakan pemerintah, menjadikan mereka, tergantung situasi.”

    “Kalau perspektifnya hak asasi manusia, maka yang pertama orang itu ditolong,” kata Nuke.

    Selain itu, jika terdapat pihak otoritatif yang mendorong kapal Rohingya kembali ke laut, maka “sudah jelas itu melanggar”.

    Dalam Perpres No. 125/2016, kata Nuke, sudah gamblang dijelaskan agar pengungsi dari luar negeri melewati tahap apa yang disebut “penemuan, penampungan, dan pengamanan”.

    ANTARAFOTOImigran Rohingya yang terdampar di pantai Lamreh Kabuten Aceh Besar menggendong anaknya saat memasuki lantai dasar Balee Meurseuraya Aceh (BMA) di Banda Aceh, Aceh, Selasa (12/12/2023).

    “Jadi kalau dibilang, didata dulu, baru ditolong, nanti keburu tidak bernapas lagi,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR, Bobby Rizaldi, memaknai kewajiban operasi penyelamatan dalam Perpres No. 125/2016 harus didahului kejelasan status orang-orang yang masuk wilayah Indonesia.

    Politikus dari Partai Golkar ini menengarai tidak setiap orang, termasuk dari komunitas Rohingya, masuk ke Indonesia dengan status pengungsi.

    “Yang datang ke Indonesia mungkin tidak terdaftar sebagai pengungsi. Karena tidak ada teregistrasi sebagai pengungsi, otoritas akan memasukkan mereka sebagai imigran gelap,” ujar Bobby dalam sebuah diskusi publik di Jakarta, Rabu (13/12).

    Bagaimana aturan Jokowi tentang penanganan pengungsi?

    Presiden Jokowi meneken Perpres No. 125/2016 pada 31 Desember 2016. Regulasi ini mengatur penanganan pengungsi yang datang dari luar negeri.

    Pengungsi yang dimaksud perpres ini adalah orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena ketakutan yang beralasan terhadap persekusi berbasis ras, suku, agama, kebangsaan dan pendapat politik yang berbeda.

    Yang masuk dalam kategori tadi adalah orang-orang yang tidak menginginkan perlindungan dari negara asal atau telah mendapatkan status pencari suaka atau pengungsi atau dari UNHCR.

    ANTARAFOTOPetugas melakukan pendataan bagi seorang imigran Rohingya yang dipindahkan dari Pantai Ujong Kareung Sabang di tempat penampungan sementara di gedung eks kantor Imigrasi, Punteuet, Lhokseumawe, Aceh, Kamis (23/11/2023).

    Merujuk pasal 9 dalam perpres ini, pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat, seperti berada di kapal yang akan tenggelam, harus segera dipindahkan ke kapal penolong. Pengungsi tadi juga wajib dibawa ke darat jika keselamatan nyawa mereka terancam.

    Perpres ini mengatur, lembaga yang bertugas melakukan ini adalah Basarnas. Operasi pertolongan itu dapat melibatkan TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, Bakamla, dan organisasi non-kementerian di bidang serupa.

    ANTARAFOTOImigran Rohingya menunggu dalam truk Satpol PP dan WH setelah ditolak warga untuk direlokasi di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Dinas Sosial, Ladong, Aceh Besar, Aceh, Senin (11/12/2023).

    Setelah operasi penyelamatan dan pertolongan tadi, sebagaimana diatur pasal 9 huruf d, orang asing yang diduga pengungsi perlu dibawa ke Rumah Detensi Imigrasi atau Kantor Imigrasi setempat. Di situlah para pengungsi tadi akan menjalani pemeriksaan identitas.

    Pasal 24 perpres ini mengatur, pejabat Rumah Detensi Imigrasi, bekerja sama dengan pemerintah daerah, harus menempatkan pengungsi yang ditemukan ke penampungan atau akomodasi sementara.

    ANTARAFOTOSejumlah imigran etnis Rohingya berdoa bersama saat berada di depan pagar Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Aceh, Senin (11/12/2023).

    Tempat penampungan itu, seperti diatur pasal 26, harus dekat fasilitas kesehatan dan ibadah, berada di satu kabupaten atau kota dengan Rumah Detensi Imigrasi, dan memiliki kondisi keamanan yang mendukung.

    Organisasi internasional di isu migrasi dapat turut memfasilitasi proses penampungan pengungsi. Pasal 26 mengatur, bantuan yang dapat diberikan adalah penyediaan air bersih, kebutuhan makan, fasilitas kesehatan dan ibadah.

    Perpres ini juga mengamanatkan pengamanan pengungsi kepada Polri. Kepolisian, seperti tertulis pada pasal 32, ditugaskan untuk menjaga pengungsi agar tetap berada di tempat penampungan. Polri juga diminta menciptakan rasa aman terhadap warga di sekitar penampungan.

    Kendati demikian, Perpres No. 125/2016 ini disebut “tidak cukup lengkap”, karena belum mengatur kewenangan pemerintah daerah terkait penggunaan anggaran dan pencarian dana bantuan, jelas Profesor Nuke.

    Isu penyelundupan manusia

    Isu penyelundupan manusia, dan imigran gelap yang berkembang dikhawatirkan justru dapat menjadi pembenaran dalam pengusiran para pengungsi Rohingya saat berada di tengah laut.

    Padahal, menurut Profesor Nuke, para pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh walaupun terbukti terhubung dengan penyelundupan manusia, status mereka tetaplah korban.

    “Kalau kita push back mereka, itu artinya bahwa mereka adalah penyelundup. Padahal, mereka adalah korban dari penyelundupan,” kata Nuke.

    Ia juga merujuk pada UUD 1945, Pasal 28G ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain”.

    ANTARAFOTOImigran Rohingya menunggu dalam truk Satpol PP dan WH setelah ditolak warga untuk direlokasi di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Dinas Sosial, Ladong, Aceh Besar, Aceh, Senin (11/12/2023).

    “Itu posisi Indonesia. Bukan posisi perorangan, lembaga, atau pemerintah. Tapi posisi Indonesia,” katanya.

    Menurut Nuke, pemerintah Indonesia tidak bisa menghadapi gelombang pengungsi ini sendirian.

    Kata dia, Indonesia sebagai ketua ASEAN masih berkesempatan membuka ruang pertemuan khusus yang membahas gelombang pengungsi Rohingya, di mana akar masalah sebenarnya ada di Myanmar.

    Apa respons terbaru pemerintah?

    Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah bertemu Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi, untuk membahas isu pengungsi Rohingya yang masih di wilayah Indonesia.

    “Kita bahas tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dengan kedatangan bertubi tubi pengungsi Rohingya di Indonesia. Dan saya sampaikan, terdapat dugaan kuat masalah penyelundupan dan perdagangan manusia,” kata Menlu Retno dalam keterangan pers yang dikutip Rabu (13/12).

    Ia melanjutkan, dalam pembicaraan empat mata yang dilakukan dengan sangat terbuka tersebut dengan Komisioner Tinggi UNHCR, “beliau sangat memahami tantangan yang dihadapi Indonesia”.

    ANTARAFOTOImigran etnis Rohingya makan siang saat berada di tenda penampungan sementara kawasan pesisir pantai desa Kulam, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, Aceh, Rabu (22/11/2023).

    Menlu Retno bilang, UNHCR akan berusaha semaksimal mungkin membantu menyelesaikan masalah ini, antara lain dengan memberikan bantuan untuk mendukung kehidupan para pengungsi tersebut.

    “Saya juga menyampaikan kepada UNHCR di dalam pertemuan tersebut untuk terus mendesak kepada negara pihak Konvensi Pengungsi untuk segera mulai menerima resettlement sehingga beban tidak bergeser ke negara lain seperti Indonesia,” kata Retno.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • AS ‘Dikucilkan’ di PBB Bikin Rusia Puas

    AS ‘Dikucilkan’ di PBB Bikin Rusia Puas

    Jakarta

    Hubungan dingin Amerika Serikat (AS) dan Rusia masih berlanjut. Rusia disebut puas setelah Amerika dikucilkan akibat dianggap mendukung Israel dalam perang melawan Hamas di jalur Gaza.

    Dirangkum detikcom, Jumat (15/12/2023), hal ini bermula saat rapat terkait resolusi gencatan senjata di Gaza oleh Majelis Umum PBB. Dilansir Reuters, 153 negara dari total 193 negara anggota Majelis Umum PBB mendukung resolusi tersebut.

    Amerika bersama sekutunya, Israel, masuk ke dalam 20 negara yang menolak resolusi gencatan senjata di Gaza. 23 negara lainnya memilih abstain.

    Sidang khusus yang digelar pekan ini menghasilkan kesepakatan dari mayoritas anggota Majelis Umum PBB terkait resolusi gencatan senjata di jalur Gaza. Rapat ini merespons sikap Amerika Serikat yang menggunakan hak vetonya untuk menolak resolusi serupa dalam forum Dewan Keamanana PBB pekan lalu.

    Hasil voting untuk resolusi Majelis Umum PBB menunjukkan mayoritas negara mendukung gencatan senjata di jalur Gaza. Menariknya, Rusia menjadi salah satu negara yang konsisten menyatakan dukungan baik dalam forum Majelis Umum PBB maupun Dewan Keamanan PBB.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    Jika dibandingkan dengan resolusi Majelis Umum PBB yang mengecam invasi Rusia ke Ukraina, negara yang mendukung gencatan senjata di Gaza lebih banyak. Total ada 153 suara dibandingkan 140 suara yang saat itu mengecam serangan Rusia ke Ukraina.

    Pihak Rusia lalu bersuara atas sikap Amerika Serikat yang bersikeras mendukung Israel dalam perang di Gaza. Rusia menuding Amerika ikut bertanggung jawab dalam setiap kematian warga sipil di Palestina.

    “Dengan hak vetonya, pihak Amerika pada dasarnya memberikan izin untuk membunuh dan kini memikul tanggung jawab penuh atas setiap korban baru dalam konflik di Gaza,” cetus Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, saat berbicara di hadapan Majelis Umum PBB usai voting digelar pada Selasa (12/12).

    “Membagi kesalahan ini dengan mereka adalah hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh anggota Dewan Keamanan lainnya dan anggota PBB secara keseluruhan,” tegasnya.

    Rusia juga dikabarkan menikmati posisi Amerika yang saat ini dikritik dunia internasional. Diplomat senior Eropa menyebut Rusia puas terhadap apa yang sedang menimpa Amerika.

    “Mereka menyukainya,” tutur seorang diplomat senior Eropa, yang enggan disebut namanya, merujuk pada Rusia yang menyaksikan AS menuai kecaman dari PBB karena dukungannya untuk Israel.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:

    Di satu sisi pihak Amerika lewat juru bicara Departemen Luar Negeri, Matthew Miller, juga telah buka suara soal anggapan tengah terisolasi secara diplomatis. Miller menyebut ada “sejarah panjang hasil penghitungan suara yang cukup besar ketika menyangkut resolusi yang melibatkan Israel di Majelis Umum”.

    “Satu hal yang terus kami dengar dari mitra-mitra kami di kawasan tersebut, dan dari negara-negara di seluruh dunia, adalah pentingnya kepemimpinan Amerika sehubungan dengan masalah ini,” ucapnya saat berbicara kepada wartawan.

    Rusia Sempat Terisolasi Buntut Invasi Ukraina

    Rusia diketahui sempat terisolasi dalam forum Majelis Umum PBB atas invasinya ke Ukraina yang dimulai Februari 2022 lalu. Badan dunia itu telah mengadopsi enam resolusi mengenai invasi tersebut pada tahun pertama, yang berisi kecaman terhadap Moskow dan menuntut penarikan pasukannya dari Ukraina.

    Salah satu resolusi yang diadopsi pada Oktober 2022, yang isinya mengutuk “upaya aneksasi ilegal” Rusia terhadap empat wilayah di Ukraina, bahkan mendapat dukungan dari 143 negara anggota PBB.

    Namun saat ini, sejumlah diplomat mengisyaratkan bahwa kredibilitas AS dalam menggalang dukungan dalam forum PBB, untuk isu-isu seperti Ukraina, mungkin telah dikompromikan karena Washington melindungi Israel.

    “Para diplomat Rusia melihat perang di Timur Tengah sebagai peluang besar untuk mengatur ulang posisi mereka di PBB. Mereka telah melakukan upaya-upaya keras untuk menyoroti standar ganda AS dalam perang tersebut. Mereka mengetahui bahwa Ukraina dan sekutu-sekutunya tidak akan berani mengeluarkan resolusi apa pun yang menargetkan Moskow… untuk sementara waktu,” sebut Direktur PBB pada International Crisis Group, Richard Gowan.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Istri Ngomel, Suami Tega Hantamkan LPG 3 Kali Hingga Tewas

    Istri Ngomel, Suami Tega Hantamkan LPG 3 Kali Hingga Tewas

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil mengungkap dugaan pembunuhan seorang istri di Desa Pranti Kecamatan Sedati.

    Terduga pelaku pembunuhan terhadap Nur Azizah (51) warga RT 09 RW 04 Desa Pranti itu adalah Riyadi (55), tak lain merupakan suami korban sendiri.

    Motif pembunuhan lantaran sang suami kesal terhadap korban yang terus mengomel. Karena kekesalan itu, Riyadi menghantamkan tabung LPG 3 Kg ke tubuh korban.

    Korban mengomel dan menegur terduga pelaku karena sering pulang kerja dan tiba di rumah lebih awal, khawatirnya korban dipecat di tempat kerjanya.

    “Pengakuan terduga pelaku, korban terus mengomel, hingga sampai keluar dari kamar mandi, masih ngomel. Karena omelan itu, terduga pelaku emosi atau naik pitam hingga menghantamkan tabung LPG ke wajah korban hingga tiga kali,” ucap Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro Kamis (14/12/2023).

    Kusumo mengungkapkan, saat dihantam dengan LPG 3 kali, korban terjatuh dan tidak berdaya. Darah segar juga mengucur deras ke lantai. Setelahnya, terduga pelaku membersihkan darah korban diatas lantai dengan menggunakan kain kaos.

    Setelah membersihkan darah di lantai, kemudian muncul ide terduga pelaku untuk merekayasa kejadian rumahnya dimasuki orang tak bertanggungjawab alias perampokan hingga istrinya tewas terbunuh.

    “Pakaian dalam lemari juga dikeluarkan semuanya seolah pelaku perampok mengacak-acak isi lemari korban. Terduga pelaku kemudian menyeret memindahkan korban dari depan kamar mandi ke ruang tengah,” urai Kusumo.

    Masih menurut Kusumo, setelah peristiwa terduga pelaku datang ke rumah orang tuanya mengabarkan ada perampokan di rumahnya dan isterinya dibunuh oleh para perampoknya. “Dari situ orang tua dan para tetangga memastikan ke rumah korban, lalu melapor ke polisi.

    “Dari hasil olah TKP, tidak ada barang korban yang hilang. Dari situ polisi mencium kebohongan dan akhirnya terduga pelaku mengakui perbuatannya. Dari perbuatannya, terduga pelaku terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun sesuai Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004,” tegas Kusumo. (isa/ian)

  • Pria Lompat-Nyalakan Asap di Ruangan Parlemen India yang Dijaga Super Ketat

    Pria Lompat-Nyalakan Asap di Ruangan Parlemen India yang Dijaga Super Ketat

    New Delhi

    Seorang pria tiba-tiba melompat ke ruang rapat anggota parlemen India yang dikenal dengan penjagaan berlapis dan super ketat. Pria itu meneriakkan slogan-slogan dan menyalakan asap di ruangan itu.

    Dilansir Reuters, Kamis (14/12/2023), peristiwa itu terjadi pada Rabu (13/12) waktu setempat. Peristiwa itu dianggap sebuah pelanggaran keamanan besar-besaran pada peringatan 22 tahun serangan mematikan terhadap kompleks parlemen.

    Saluran TV parlemen menunjukkan seorang pria muda yang mengenakan jaket hitam dan celana panjang melompat dari area pengunjung ke area tempat duduk anggota parlemen di majelis rendah. Momen itu terjadi saat seorang anggota parlemen sedang berbicara.

    Pria itu tampak memanjat meja dan memasuki lorong. Dia langsung dikelilingi staf keamanan dan anggota parlemen.

    Pria tersebut tampak menyalakan kaleng asap yang mengeluarkan asap tebal berwarna putih dan kuning. Empat orang, termasuk pria itu, kemudian ditangkap oleh pihak berwenang.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    “Semua terjadi dalam waktu setengah atau satu menit,” kata anggota parlemen dari Partai Bharatiya Janata, Rajendra Agarwal, kepada saluran TV CNN News 18.

    Dia juga melihat orang kedua di galeri pengunjung yang mencoba lompat ke area anggota parlemen. Anggota parlemen mengatakan bahwa penyusup meneriakkan slogan-slogan yang tidak dapat mereka dengar dengan jelas.

    “Tidak ada keraguan bahwa ini adalah kesalahan keamanan yang besar,” ucapnya.

    Perdana Menteri India Narendra Modi tidak berada di parlemen saat itu. Majelis rendah menghentikan proses segera setelah kejadian tersebut tetapi melanjutkan rapat sekitar satu jam kemudian.

    “Saya memperkirakan mungkin mereka akan meledakkan sesuatu, menembak di suatu tempat,” kata anggota parlemen dari Partai Kongres Trinamool, Sudip Bandyopadhyay, kepada kantor berita ANI.

    “Ini adalah penyimpangan keamanan yang serius. Bagaimana mereka masuk, mengeluarkan asap,” sambungnya.

    Ketua majelis, Om Birla, mengatakan kepada anggota parlemen bahwa penyelidikan telah menemukan asap yang dikeluarkan oleh pria tersebut adalah ‘asap biasa, hanya untuk menimbulkan sensasi’. Dua orang ditangkap dari dalam gedung dan dua orang dari luar kompleks.

    Tidak ada pernyataan dari pemerintah atau lembaga penegak hukum. Insiden itu terjadi di gedung parlemen baru dengan keamanan tinggi yang diresmikan oleh Modi pada bulan Mei.

    Pada tahun 2001, lebih dari selusin orang, termasuk lima pria bersenjata, tewas dalam serangan terhadap gedung tua di kompleks yang sama. Serangan saat itu disebut dilakukan oleh militan yang berbasis di Pakistan.

    Setelah serangan itu, dua negara yang memiliki senjata nuklir, India dan Pakistan, mengerahkan satu juta tentara di kedua sisi perbatasan mereka dan berada di ambang perang sebelum diplomasi global berbulan-bulan berhasil menggagalkannya.

    Kompleks parlemen terletak di jantung pusat kekuasaan New Delhi dan keamanan tinggi di dalam dan di sekitarnya, terutama ketika sedang berlangsungnya sidang.

    Kompleks ini memiliki personel keamanan sendiri untuk perlindungan di dalam gedung, personel paramiliter menyediakan lingkar kedua di luar, dan Polisi Delhi membentuk lingkar luar ketiga.

    Pengunjung dapat memperoleh izin untuk memasuki parlemen dan menyaksikan proses berdasarkan rekomendasi anggota parlemen. Izin masuk ini dihentikan sementara dan tinjauan keamanan menyeluruh sedang dilakukan usai peristiwa tersebut.

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Dimulainya Penyelidikan Pemakzulan Biden

    Dimulainya Penyelidikan Pemakzulan Biden

    Washington DC

    House of Representatives atau DPR Amerika Serikat (AS) mengesahkan penyelidikan pemakzulan Presiden AS Joe Biden. DPR AS saat ini didominasi oleh Partai Republik, sementara Biden berasal dari Demokrat.

    Penyelidikan pemakzulan itu didorong oleh kecurigaan terhadap urusan bisnis luar negeri putra Biden, Hunter, yang kontroversial. Partai Demokrat telah mengecam tuduhan itu sebagai tuduhan yang tidak berdasar.

    Dilansir AFP dan Reuters, Kamis (14/12/2023), Demokrat menyebut Republik belum menemukan bukti kesalahan yang dilakukan oleh Biden sehingga membuatnya pantas untuk dimakzulkan. Penyelidikan pemakzulan itu sendiri resmi disahkan melalui pemungutan suara yang digelar oleh DPR AS pada Rabu (13/12) waktu setempat.

    Hasil voting menunjukkan 221 anggota DPR AS mendukung penyelidikan pemakzulan dan 212 anggota lainnya menolak penyelidikan pemakzulan terhadap Biden. Dengan hasil pemungutan suara yang meresmikan penyelidikan pemakzulan, maka DPR AS akan fokus menyelidiki apakah Biden mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari setiap transaksi bisnis luar negeri yang dilakukan putranya.

    Hunter (53) telah menolak untuk memberikan testimoni dalam rapat tertutup DPR AS terkait tuduhan tersebut. Gedung Putih juga menolak penyelidikan pemakzulan itu dan menyebutnya sebagai langkah yang tidak didukung fakta dan bermotif politik.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    Upaya untuk memakzulkan Biden ini dinilai hampir pasti akan gagal. Namun, penyelidikan pemakzulan bisa memberikan masalah bagi Gedung Putih ketilka Biden berupaya untuk mencalonkan diri kembali dalam Pemilu AS 2024.

    Biden sendiri sedang mempersiapkan kemungkinan untuk bertarung ulang melawan Donald Trump yang berasal dari Republik dalam Pemilu tahun depan. Trump menjadi Presiden pertama dalam sejarah AS yang dimakzulkan dua kali oleh DPR, meski akhirnya diselamatkan oleh Senat. Trump juga tengah menghadapi empat persidangan kasus pidana.

    Meski DPR memutuskan untuk memakzulkan Biden, masih ada Senat AS yang harus memutuskan apakah akan menghukumnya atas tuduhan tersebut melalui pemungutan suara yang hasilnya harus menunjukkan dua pertiga Senator menyetujui pemakzulan itu. Hal itu dinilai hampir mustahil terjadi mengingat Senat AS dikuasai oleh Partai Demokrat yang menduduki 51 kursi, melawan Partai Republik yang hanya memegang 49 kursi Senat.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Pemungutan suara oleh DPR AS ini digelar tiga bulan setelah Partai Republik secara informal memulai penyelidikan dan bukan merupakan langkah yang diperlukan untuk mencopot seorang presiden atau pejabat lainnya dari jabatannya. Namun, pengesahan yang diberikan melalui pemungutan suara itu akan bisa memberikan wewenang hukum lebih besar kepada Republik untuk memaksa pemerintahan Biden bekerja sama dan membantu melawan tuduhan dari Demokrat yang menuduh penyelidikan itu tidak memiliki legitimasi.

    Para anggota DPR AS dari Republik menuduh Biden dan keluarganya mengambil keuntungan dari tindakan-tindakan ketika dia menjabat Wakil Presiden AS pada era pemerintahan Presiden Barack Obama tahun 2009 hingga tahun 2017. Para anggota DPR AS dari Republik juga fokus pada usaha bisnis putra Biden di Ukraina dan China selama periode tersebut.

    Mereka mengklaim mendapatkan bukti yang menunjukkan putra Biden membuat klien-kliennya percaya dia bisa memberikan akses ke kantor Wakil Presiden AS. Namun, pihak Republik belum menunjukkan bukti Biden mengambil tindakan resmi untuk membantu bisnis putranya atau mendapatkan keuntungan finansial dari hal itu.

    Biden, dalam pernyataannya, telah mengecam para anggota DPR AS dari Partai Republik yang disebutnya tidak bertindak berdasarkan permintaannya soal prioritas dalam negeri atau memberikan dana darurat untuk Ukraina maupun Israel.

    “Para anggota Partai Republik di DPR tidak bergabung dengan saya. Bukannya melakukan apa pun untuk membantu menjadikan kehidupan warga Amerika lebih baik, mereka malah fokus menyerang saya dengan kebohongan,” tegasnya.

    Upaya pemakzulan Biden sebenarnya telah dimulai sejak September lalu. Saat itu, Biden mengaku tetap santai dengan langkah Partai Republik.

    “Saya bangun setiap hari… tidak fokus pada pemakzulan. Saya punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Saya harus menangani masalah-masalah yang mempengaruhi rakyat Amerika setiap hari,” katanya kepada hadirin di sebuah acara penggalangan dana kampanye, dilansir AFP, Kamis (14/9/2023).

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Polres Bangkalan Bekuk Pencuri Televisi di Warkop

    Polres Bangkalan Bekuk Pencuri Televisi di Warkop

    Bangkalan (beritajatim.com) – Satreskrim Polres Bangkalan meringkus pelaku pencurian yang beraksi di sebuah warung kopi (warkop) yang berada di Jalan Ki Lemah Duwur.

    Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Isman Jaya mengatakan, pelaku pencurian yakni S (43) warga Kecamatan Burneh. Dia beraksi bersama temannya yakni N yang saat ini masih DPO (daftar pencarian orang) alias buron. “Dua orang pencuri ini beraksi saat subuh dan mencari warung kopi yang buka 24 jam,” terangnya, Kamis (14/12/2023).

    Ia menjelaskan, aksi pencurian bermula saat S bersama N berboncengan melewati warung milik korban. Mereka melihat kondisi sepi dan penjaga warkop sedang tidur, S turun dari motor dan mengambil ponsel penjaga warung.

    “Pelaku S berhasil membawa ponsel penjaga warung dan N ini hendak berusaha menggondol televisi (TV) yang ada di situ,” tambahnya.

    Saat televisi hendak dibawa, penjaga warung terbangun hingga keduanya kabur dan hanya berhasil membawa ponsel. “Dari situ, korban melaporkan kejadian pencurian tersebut dan menelusuri keberadaan pelaku,” jelasnya.

    Saat dalam proses penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan pada polisi dengan mengeluarkan senjata tajam. “Iya sempat melakukan perlawanan namun berhasil kami ringkus,” pungkasnya. [sar/suf]

  • Menteri-menteri Undur Diri Usai Jepang Diguncang Skandal Korupsi

    Menteri-menteri Undur Diri Usai Jepang Diguncang Skandal Korupsi

    Jakarta

    Para menteri di Jepang mundur dari jabatannya gara-gara isu korupsi. Padahal isu korupsi ini masih diselidiki alias belum ada putusan inkrah. Menurut Anda, sikap pejabat Jepang itu baik atau buruk untuk diteladani?

    Sebelum beropini, simak dulu berita yang dilansir AFP, Kamis (14/12/2023) ini.

    Kasus heboh di Negeri Matahari Terbit ini menyeret nama besar di pemerintahan yakni Perdana Menteri (PM) Jepang, Fumio Kishida. Fumio adalah politikus dari Partai Demokrat Liberal (LDP).

    Skandal korupsi terbaru ini melibatkan faksi terbesar dalam LDP, yang sebelumnya dipimpin oleh mendiang mantan PM Shinzo Abe sebelum dia tewas dibunuh tahun lalu. Faksi yang sama dipimpin oleh Kishida pada saat ini.

    Laporan harian terkemuka Jepang, Asahi Shimbun, menyebut Kishida diduga gagal mendeklarasikan lebih dari 20 juta Yen dalam tiga tahun hingga tahun 2020 lalu. Kishida, dalam pernyataan yang disampaikan sehari sebelumnya, menyebut dirinya akan menangani tuduhan-tuduhan itu ‘secara langsung’.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    “Saya melakukan upaya-upaya bersemangat dan memimpin LDP untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat,” tegasnya kepada wartawan setempat.

    Lantas apa sih kasus korupsi terbaru yang bikin banyak menteri di Jepang mundur? Memalukan banget kah? Simak halaman selanjutnya:

    Lihat juga Video: Proyek Ambisius Jepang ke Bulan Pakai Roket Bertenaga Kotoran Sapi

    Suap untuk dongkrak penjualan tiket

    Kasus terbaru kali ini mencuat. Ada kasus korupsi mengenai suap sebagai hadiah bagi orang yang berhasil menjual jumlah tiket melampaui target. Tiket yang dijual adalah tiket acar partaii politik.

    Duit suap itu bukan main, yakni sebesar 500 juta Yen atau sekitar Rp 54,7 miliar. Skandal ini menjerat para anggota LDP, partai tempat PM Fumio Kishida berasal. Padahal, LDP telah menguasai pemerintahan Jepang selama beberapa dekade tanpa adanya gangguan.

    Laporan media lokal menyebut jaksa akan mulai menggeledah kantor-kantor dan menginterogasi puluhan anggota parlemen Jepang pada akhir pekan ini.

    Dalam kasus yang sedang diselidiki ini, uang suap diduga diberikan kepada beberapa anggota partai yang mampu melebihi kuota penjualan tiket untuk acara penggalangan dana partai.

    “Jika Anda yakin mampu menjual (tiket), jika Anda bisa menjual lebih dari yang diwajibkan, itu semuanya menjadi pemasukan Anda, jadi mudah dan hebat,” tutur seorang pejabat senior yang pernah bekerja di kantor salah satu anggota parlemen dari LDP saat berbicara kepada televisi lokal ANN.

    Identitas pejabat senior itu dirahasiakan, dengan wajahnya disensor dan suaranya disamarkan.

    Namun pemerintahan PM Fumio Kishida bukannya tanpa cela. Hasil jajak pendapat terbaru terhadap Kishida tercatat sebagai yang terburuk di antara PM Jepang mana pun sejak LDP berkuasa lagi tahun 2012 lalu, dengan adanya kemarahan pemilih terhadap inflasi dan cara pemerintahannya menangani serentetan skandal sebelumnya.

    Kishida yang berusia 66 tahun ini sebenarnya bisa memimpin hingga tahun 2025 mendatang, namun ada spekulasi bahwa dirinya mungkin akan menyerukan digelarnya pemilu lebih awal menjelang pemilihan pemimpin LDP secara internal tahun depan.

    Selanjutnya, daftar menteri-menteri yang mundur gara-gara skandal korupsi tersebut:

    Daftar menteri-menteri yang mundur

    Seperti dilansir AFP, Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno mengonfirmasi dirinya mengundurkan diri dari jabatannya. Berikut adalah daftar menteri-menteri dan pejabat terkemuka yang mundur:

    – Kepala Sekretaris Kabinet, Hirokazu Matsuno
    – Menteri Ekonomi dan Industri, Yasutoshi Nishimura
    – Menteri Dalam Negeri, Junji Suzuki
    – Menteri Pertahanan, Ichiro Miyashita
    – Penasihat khusus PM sekaligus kepala jubir pemerintahan, Michiko Ueno
    – Lima wakil menteri

    Menteri Ekonomi dan Industri, Yasutoshi Nishimura, menilai tengah dikerubungi keraguan publik. Di tengah atmosfer itu, dia menilai langkah mundur lebih baik ketimbang bertahan di jabatannya.

    “Keraguan masyarakat ada di sekitar saya mengenai dana politik, yang menyebabkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Ketika penyelidikan sedang berlangsung, saya pikir saya akan memperbaiki keadaan,” ucap Menteri Ekonomi dan Industri, Nishimura, saat berbicara kepada wartawan setempat.

    Fenomena pejabat mundur gara-gara isu kasus korupsi atau sorotan publik ini agaknya menjadi kekhasan negara-negara maju. Banyak pula menteri dan pejabat di Indonesia yang mundur setelah menjadi tersangka korupsi. Anda punya komentar terhadap cara pejabat Jepang menghadapi kasus seperti itu?

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Israel Terus Gempur Gaza, Hamas Kian Didukung di Tepi Barat

    Israel Terus Gempur Gaza, Hamas Kian Didukung di Tepi Barat

    Jakarta

    Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen, mengatakan negaranya akan meneruskan perang di Gaza “dengan atau tanpa dukungan internasional.”

    Sebab, menurutnya, gencatan senjata pada tahap konflik sekarang merupakan “hadiah” untuk Hamas dan sama saja mengizinkan mereka kembali menyusun kekuatan.

    Tekanan internasional yang dihadapi Israel semakin meningkat seiring dengan terus bertambahnya korban warga sipil Palestina akibat gempuran militer Israel di Gaza dan kian memburuknya krisis kemanusiaan di sana.

    Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas menyebut jumlah korban tewas di Gaza telah melampaui 18.600 orang.

    Pada Selasa (12/12) lalu, Sidang Umum PBB dengan tegas mengadopsi resolusi yang menuntut gencatan senjata sesegera mungkin.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    Kemudian, dalam komentar terkuatnya sejauh ini, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mengatakan Israel sudah kehilangan dukungan di dunia akibat “pengeboman tanpa pandang bulu” di Gaza.

    Ketika Israel menggencarkan serangan ke Gaza, operasi militer Israel di Tepi Barat juga semakin sering dan bertambah parah.

    Jenin, sebuah kota di bagian utara Tepi Barat – menjadi medan pertempuran setiap pekan.

    Korban sipil juga berjatuhan di Tepi Barat

    Koresponden BBC News di Jenin, Lucy Williamson, mewawancarai sejumlah remaja Palestina yang lari dari pasukan Israel di Tepi Barat, Selasa (12/12) lalu.

    Dia melaporkan remaja-remaja ini punya sikap yang skeptis terhadap orang-orang yang jauh lebih tua.

    Remaja-remaja ini mengolok-olok presiden Palestina yang memohon perlindungan kepada dunia dari pendudukan Israel.

    ReutersPasukan Israel terus melancarkan serangan di Jalur Gaza.

    Di belakang mereka, buldoser-buldoser bersenjata dan jip-jip militer Israel bergerak di sekitar pintu masuk kamp pengungsi Jenin. Ledakan-ledakan dan tembakan senjata dari penjuru kota bergema di sepanjang jalan-jalan nan sepi.

    Dinding-dinding kota ini dipenuhi foto-foto remaja-remaja pria yang dibunuh oleh pasukan Israel – beberapa dari mereka adalah anggota berbagai kelompok bersenjata seperti Hamas, yang telah dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh Inggris dan negara-negara lainnya. Poster-poster dan wajah-wajah itu terus diperbarui, tahun demi tahun.

    Pada Selasa (12/12) saja, sebanyak enam laki-laki terbunuh dalam sebuah operasi militer Israel – empat dari mereka menjadi korban serangan pesawat nirawak, menurut pernyataan saksi-saksi mata.

    Israel mengatakan operasi-operasi mereka di Tepi Barat menyasar anggota-anggota kelompok bersenjata, yang mereka klaim terlibat dalam pembunuhan warga Israel.

    Namun, direktur rumah sakit Jenin, Wissam Bakr, mengatakan seorang anak berusia 13 tahun yang menderita sakit kronis juga meregang nyawa setelah dihadang masuk ke rumah sakit untuk memperoleh perawatan.

    “Serangan terus-menerus terhadap Jenin, dan pembunuhan orang-orang muda – ini akan membuat orang-orang semakin marah, sebab setiap hari kita kehilangan satu dari teman kita,” ujarnya.

    “Ini tidak akan mendatangkan perdamaian kepada Israel – ini hanya akan semakin menimbulkan perlawanan.”

    Baca juga:

    Pada 7 Oktober, pasukan bersenjata Hamas dari Gaza menyerang Israel, membunuh 1.200 orang dan menyandera 240 orang. Israel kemudian melancarkan serangan balasan yang hingga kini telah menewaskan lebih dari 18.600 orang di Gaza.

    Di Tepi Barat, sebanyak 271 orang Palestina, termasuk 69 anak, terbunuh sejak serangan tersebut – lebih dari setengah dari jumlah total tahun ini. Hampir semuanya dibunuh oleh pasukan Israel, menurut PBB.

    Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober, dukungan terhadap perlawanan bersenjata telah meningkat di sejumlah wilayah Tepi Barat – seperti Nablus dan Jenin.

    “Saya melihatnya dari suara-suara orang-orang, dari musik yang mereka putar di mobil-mobil mereka, dari Facebook, dan unggahan-unggahan media sosial, dari debat-debat saya dengan murid-murid saya,” tutur Raed Debiy, ahli politik dan ketua bidang anak muda dari partai berkuasa Fatah di Tepi Barat, yang mendominasi Otoritas Palestina (PA).

    Dukungan terhadap Hamas menguat di Tepi Barat

    Debiy mengatakan serangan Hamas merupakan “titik balik” bagi bangsa Palestina.

    “Orang-orang ini, terutama generasi muda, kini mendukung Hamas, lebih dari sebelum-sebelumnya,” ucap Debiy.

    “Dalam 30 tahun sebelumnya, tidak ada model, tidak ada idola bagi generasi muda; sekarang mereka melihat sesuatu yang berbeda, sebuah cerita yang berbeda kini tengah dibuat.”

    Bahkan keponakan Debiy yang baru berusia 11 tahun menunjukkan sikap kurang hormat terhadap Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.

    Bocah itu justru mengidolakan juru bicara militer Hamas, Abu Ubaida – “sebab dia melindungi kita.”

    “Generasi muda Palestina memiliki prioritas-prioritas dan harapan-harapan tentang membangun rumah atau meraih gelar sarjana,” ujar ahli politik Tepi Barat, Amjad Bushkar.

    “Tetapi setelah 7 Oktober, saya rasa prioritas-prioritas ini telah berubah sepenuhnya. Ada suara-suara dukungan yang meningkat untuk kemerdekaan sepenuhnya untuk tanah air melalui perlawanan – apakah itu dengan jalan damai atau dengan senjata.”

    Bushkar menambahkan dia sudah menghabiskan sembilan tahun di penjara Israel, dan pernah menjadi anggota sayap kelompok pelajar Hamas. Dia menambahkan tujuh anggota keluarganya telah ditangkap setelah serangan 7 Oktober.

    Anggota-anggota Hamas di Tepi Barat secara rutin disasar pasukan keamanan Palestina – bukan hanya pasukan Israel – sejak Hamas mengambil kendali Gaza pada 2007, setahun setelah memenangi pemilu legislatif.

    Baca juga:

    Tetapi sekarang, menurut Bushkar, sesuatu sudah berubah.

    “Baik Fatah maupun Hamas menyadari bahwa mereka saling melengkapi satu sama lain, dan saya rasa kita akan melihat integrasi yang sesungguhnya di antara kedua gerakan.”

    “Otoritas Palestina menyadari bahwa menyasar Hamas tidak akan memusnahkannya sebab ini adalah gerakan ideologis yang berakar di dalam orang-orang Palestina; dan Hamas sepenuhnya sadar bahwa mereka tidak dapat mendirikan negara [Palestina] merdeka tanpa bantuan Fatah.”

    Beberapa tokoh senior di pemerintahan Palestina – walaupun bukan Presiden Abbas – sekarang secara terbuka berbicara tentang manfaat-manfaat persatuan politik.

    Awal bulan ini, Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh, mengatakan dalam wawancaranya dengan media Bloomberg bahwa Otoritas Palestina mengharapkan Hamas bergabung ke dalam pemerintahan persatuan pimpinan Otoritas Palestina setelah perang di Gaza berakhir.

    Qossay Ahmed, seorang ahli Hamas dari Universitas Terbuka Al-Quds di Ramallah, mengatakan krisis di Gaza dapat menguatkan sayap politik Hamas, tapi dengan mengorbankan sayap militernya.

    “Dalam gerakan revolusi apa pun, harus ada panen politik dari hasil aksi [militer],” ujarnya.

    “Ada banyak tren di dalam Hamas. Dan ada bentrokan-bentrokan internal. Saya rasa akan ada ruang untuk tren politis di dalam Hamas, terutama setelah perang ini, ketika seluruh dunia tidak akan toleran terhadap mereka.”

    Pemerintah Israel mengatakan tujuan mereka di Gaza adalah untuk menghancurkan Hamas serta menolak peran Hamas ataupun Fatah dalam pemerintahan Gaza nanti.

    “Saya tidak akan mengizinkan masuknya mereka yang mengajarkan terorisme, mendukung terorisme, dan membiayai terorisme ke dalam Gaza,” ujar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Selasa (12/12) silam.

    “Gaza tidak akan menjadi Hamas-stan ataupun Fatah-stan.”

    Beberapa orang Palestina secara tertutup mengatakan harga yang harus dibayar oleh Gaza atas serangan Hamas ke Israel terlalu mahal.

    Namun kalangan lainnya mengatakan taktik brutal kelompok tersebut ampuh dalam memaksa Israel untuk melepas tahanan-tahanan Palestina. Mereka membandingkan dengan pencapaian Otoritas Palestina, yang dibentuk 30 tahun lalu setelah Perjanjian Oslo untuk bekerja sama dengan Israel untuk membentuk Negara Palestina di masa depan.

    Jajak pendapat yang dilangsungkan antara 22 November dan 2 Desember oleh Pusat Kajian Palestina untuk Kebijakan dan Riset Survei (PSR), menemukan bahwa dukungan terhadap Hamas meningkat tiga kali lipat di Tepi Barat dibandingkan tiga bulan sebelumnya.

    Pendukung Hamas di Tepi Barat masih minoritas, tetapi 70% responden menyatakan perlawanan bersenjata adalah upaya terbaik untuk menghentikan pendudukan Israel.

    Sebaliknya, dukungan terhadap Presiden Abbas turun tajam menyusul serangan Hamas, menurut survei. Bahkan, lebih dari 90% warga Palestina di Tepi Barat meneriakkan supaya dirinya mundur.

    Sejak serangan Hamas, menurut Amjad Bushkar, “dunia dan komunitas internasional telah menempatkan Palestina ke dalam prioritas mereka.”

    Dipandang luas sebagai korup dan tidak efektif, Otoritas Palestina juga tidak mampu membayar pegawai sipil ataupun polisi sejak serangan Hamas, sebab perang di Gaza membuat mandek pemasukan pajak yang ditransfer Israel setiap bulan.

    Ketika bendera-bendera dan slogan-slogan Hamas bertambah di Jenin menyusul dilepaskannya tahanan Palestina dalam bus-bus untuk ditukar dengan sejumlah sandera Israel yang ditahan di Gaza, Presiden Mahmoud Abbas dan pasukan keamanan Tepi Barat tidak tampak.

    Israel bertekad untuk mencegah Hamas menguasai Gaza, tetapi di Tepi Barat pengaruh Hamas malah sudah menyebar.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Dua Pemuda Tandes Pukuli Pelajar Surabaya Gara-gara Dibleyer

    Dua Pemuda Tandes Pukuli Pelajar Surabaya Gara-gara Dibleyer

    Surabaya (beritajatim.com) – Dua pemuda asal Kecamatan Tandes memukuli pelajar Surabaya berinisial SA (16) di Jalan HR. Muhammad, Minggu (10/12/2023). Dua pelaku itu adalah Erga Kurniawan (25) dan Rian Dani (18). Kini keduanya diamankan di Polsek Dukuhpakis.

    Kapolsek Dukuhpakis Kompol Achmadi mengatakan bahwa pemukulan itu dipicu karena dua tersangka tidak terima dibleyer oleh korban saat melintas di Jalan Mayjend Sungkono.

    “Tersangka EK dan RD ini kemudian emosi dan menendang korban yang berboncengan dengan temannya, sehingga jatuh saat di Jalan HR. Muhammad,” katanya, Kamis (14/12/2023).

    Setelah korban terjatuh dari atas motor, kedua tersangka langsung memukuli korban dengan tangan kosong. Warga yang melihat lantas melerai pertengkaran itu. Ada juga warga yang geram dan memukuli kedua tersangka.

    “Kejadian tersebut kemudian mengundang warga yang ada di lokasi. Untuk korban ada luka di pelipis dan luka lainnya,” imbuh Achmadi.

    Polisi yang menerima informasi akhirnya mendatangi lokasi untuk mengevakuasi ketiga orang tersebut. Sesampainya di Mapolsek Dukuhpakis, korban akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada petugas.

    Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 170 KUHP terkait tindak pidana melakukan kekerasan bersama-sama di muka umum, dan terancam penjara selama 5 tahun. [ang/suf]