Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Polisi

  • Presiden Korsel Veto RUU Penyelidikan Khusus terhadap Istrinya

    Presiden Korsel Veto RUU Penyelidikan Khusus terhadap Istrinya

    Seoul –

    Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol menggunakan hak veto untuk menolak rancangan undang-undang (RUU) yang memungkinkan Majelis Nasional, yang dikuasai oposisi, untuk memerintahkan penyelidikan khusus terhadap istrinya, Kim Keon Hee dalam dugaan keterlibatan manipulasi saham.

    Seperti dilansir The Korea Herald dan The Star, Jumat (5/1/2024), kepala staf kepresidenan Korsel Lee Kwan Sup dalam pernyataannya kepada wartawan menuduh kubu oposisi meloloskan RUU itu secara sepihak, dan menyebut RUU itu bertentangan dengan konstitusi Korsel.

    “Kami menyampaikan penyesalan mendalam atas tindakan sepihak blok oposisi (mengesahkan RUU untuk menyelidiki Ibu Negara-red) tanpa persetujuan bipartisan,” ucap Lee saat berbicara kepada wartawan setempat.

    “Yoon memiliki kewajiban untuk memveto RUU yang bertentangan dengan prinsip konstitusi,” tegasnya.

    Hak veto digunakan Presiden Yoon kurang dari satu jam setelah rapat kabinet luar biasa digelar pada Jumat (5/1) waktu setempat, dengan dipimpin Perdana Menteri (PM) Han Duck Soo, untuk meminta sang Presiden Korsel memveto RUU yang diajukan ke pemerintah pada Kamis (4/1) sore waktu setempat.

    PM Han menyatakan bahwa penasihat khusus yang baru dicalonkan sebagai tindak lanjut pengesahan RUU itu “tidak mungkin menjaga netralitas politik dan melakukan penyelidikan yang adil”.

    Penggunaan hak veto itu dilakukan saat blok oposisi yang dipimpin Partai Demokrat Korea, oposisi utama, sejak lama menyampaikan rasa frustrasi atas lambatnya penyelidikan hukum terhadap dugaan keterlibatan istri Presiden Yoon dalam praktik manipulasi saham sejak satu dekade lalu, di mana pihak-pihak lainnya yang terlibat sudah dijebloskan ke penjara.

    Saksikan juga ‘Kala Ibu Mertua Presiden Korea Selatan Ditangkap Polisi’:

    Partai Demokrat Korea awalnya mengajukan RUU itu pada April 2023 untuk menghindari proses yang lama dan agar bisa dengan cepat menyeret Ibu Negara Korsel ke pengadilan. Kubu oposisi secara sepihak mengesahkan RUU itu pada Desember tahun lalu, dengan 180 anggota parlemen dari kubu oposisi mendukung.

    Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa di Korsel, dan menduduki 112 kursi parlemen, memboikot voting RUU itu di Majelis Nasional atau parlemen Korsel.

    Di bawah RUU itu, kubu oposisi akan diberikan wewenang untuk merekomendasikan sejumlah calon penasihat khusus, dan Presiden Yoon akan memilih salah satu di antara calon itu untuk ditunjuk menjadi penasihat khusus yang akan menyelidiki istrinya sendiri.

    Kubu oposisi meyakini Ibu Negara Korsel menjadi dalang utama dalam praktik manipulasi harga distributor mobil impor Deutsch Motors, yang merupakan low-volume stock. Pengadilan Korsel telah menyatakan mantan Direktur Deutsch Motors Kwon Oh Soo dan sejumlah manajer aset yang mengelola uang Ibu Negara Korsel bersalah atas tindakan kejahatan yang dituduhkan.

    Kantor kepresidenan Korsel, dan Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa, mengecam RUU itu dan menuduh kubu oposisi berupaya memanipulasi opini publik dengan mempermalukan Ibu Negara menjelang pemilu parlemen dalam tiga bulan ke depan.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menhan Israel Sebut Palestina Bertanggung Jawab Atas Gaza Usai Perang

    Menhan Israel Sebut Palestina Bertanggung Jawab Atas Gaza Usai Perang

    Tel Aviv –

    Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant mengungkapkan rencana masa depan Jalur Gaza setelah perang melawan Hamas berakhir. Gallant mengatakan bahwa Hamas tidak akan berkuasa lagi dan Palestina akan bertanggung jawab atas Jalur Gaza, tanpa kehadiran sipil Israel di daerah kantong Palestina itu.

    Seperti dilansir Al Jazeera, Jumat (5/1/2024), rencana masa depan Jalur Gaza yang diusulkan Gallant pada Kamis (4/1) waktu setempat itu mencetuskan agar Palestina bertanggung jawab dalam menjalankan urusan sipil di wilayah tersebut setelah perang melawan Hamas berakhir.

    Gallant menegaskan bahwa Hamas tidak akan lagi menguasai daerah kantor Palestina itu, dan Israel juga tidak akan memerintah warga sipil di Jalur Gaza.

    “Warga Palestinalah yang tinggal di Jalur Gaza, itulah sebabnya para pemain Palestina akan bertanggung jawab atas hal itu, dengan syarat mereka tidak memusuhi Israel dan tidak akan melakukan tindakan melawan Israel,” cetus Gallant dalam percakapan dengan koresponden militer seperti dikutip media lokal Israel, Haaretz.

    “Hamas tidak akan memerintah Gaza, Israel tidak akan memerintah warga sipil di Gaza,” imbuhnya.

    Menhan Israel itu menyatakan bahwa kekuatan multi-nasional, termasuk negara-negara Arab, harus memimpin upaya pembangunan kembali Jalur Gaza, yang mengalami kehancuran akibat rentetan pengeboman Israel selama beberapa bulan terakhir.

    Dalam usulannya, Gallant menambahkan bahwa tidak akan ada “kehadiran sipil” Israel di Jalur Gaza usai perang berakhir. Hal ini bertentangan dengan seruan sejumlah menteri Israel, dan banyak tentara Israel, yang menginginkan agar para pemukim Yahudi kembali menempati Jalur Gaza.

    Namun demikian, Gallant juga mengusulkan agar militer Israel tetap memiliki “kebebasan aksi operasional di Jalur Gaza” demi memastikan tidak ada ancaman terhadap negara Yahudi tersebut. Dia juga mencetuskan agar Israel “melakukan pemeriksaan barang-barang yang memasuki Jalur Gaza”.

    Usulan itu, menurut Al Jazeera, secara efektif akan menempatkan Jalur Gaza di bawah kendali militer Israel.

    Usulan-usulan Gallant itu dimuat dalam dokumen berjudul “visi tahap 3” untuk perang di Jalur Gaza. Menurut laporan The Times of Israel, usulan itu dipresentasikan dalam diskusi dalam kabinet perang terbatas dan kabinet keamanan Israel yang lebih luas pada Kamis (4/1) malam.

    Usulan itu disebut hanyalah gagasan Gallant dan bukan kebijakan resmi pemerintah Israel. Namun, usulan Gallant itu menandai pertama kalinya seorang pejabat senior Israel menyusun blueprint secara detail untuk Jalur Gaza pascaperang.

    Usulan Menhan Gallant Dikritik Keras Menteri Kontroversial Israel

    Meskipun usulan Gallant itu sepaham dengan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, namun penekanan soal kendali sipil Palestina atas Jalur Gaza tanpa adanya kehadiran sipil Israel di sana memicu kemarahan mitra koalisi garis keras dalam pemerintahan Netanyahu.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Bezalel Smotrich dengan tegas menolak usulan Gallant itu dan menyebutnya sama saja sebagai pengulangan situasi di Jalur Gaza sebelum 7 Oktober 2023, saat Hamas menyerang Israel secara mengejutkan hingga menewaskan 12.000 orang dan memicu perang berkepanjangan.

    Dia menganjurkan kembali apa yang disebutnya sebagai “migrasi sukarela” — yang dianggap sebagai pemindahan paksa oleh banyak warga Palestina dan kelompok-kelompok HAM internasional, dan pembaruan permukiman Yahudi di Jalur Gaza, yang dianggap ilegal oleh dunia internasional.

    “Solusi untuk Gaza memerlukan pemikiran out-of-the-box dan konsepsi yang berubah,” sebut Smotrich, seperti dilansir The Times of Israel.

    Awal pekan ini, Smotrich menuai kontroversi karena mengatakan bahwa kehadiran warga sipil Israel di Jalur Gaza akan membantu Israel mengendalikan wilayah tersebut secara militer, dan mencetuskan agar warga Palestina yang berada di wilayah kantong itu harus didorong untuk pindah ke negara lain.

    “Jika kita bertindak dengan cara yang benar secara strategis dan mendorong emigrasi, jika ada 100.000 atau 200.000 orang Arab di Gaza dan bukan dua juta, keseluruhan wacana setelah perang akan sangat berbeda,” katanya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Panas! Korut Tembakkan 200 Peluru Artileri ke Dua Pulau Korsel

    Panas! Korut Tembakkan 200 Peluru Artileri ke Dua Pulau Korsel

    Jakarta –

    Panas! Militer Korea Utara (Korut) menembakkan lebih dari 200 peluru artileri ke dekat dua pulau Korea Selatan (Korsel) pada hari Jumat (5/1). Perintah evakuasi pun dikeluarkan untuk penduduk di pulau-pulau tersebut.

    “Militer Korea Utara melakukan lebih dari 200 tembakan hari ini sekitar pukul 09:00 hingga 11:00 (1200 hingga 0200 GMT) di wilayah Jangsan-got di bagian utara Pulau Baengnyeong dan wilayah utara… Pulau Yeonpyeong,” kata seorang pejabat Kementerian Pertahanan Korea Selatan dalam sebuah briefing, seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (5/1/2024).

    Pejabat lokal Yeonpyeong mengatakan kepada AFP bahwa warga sipil telah diminta untuk mengungsi, dan menggambarkan perintah tersebut sebagai “tindakan pencegahan”.

    Pulau Yeonpyeong Korea Selatan terletak di Laut Kuning. Letaknya sekitar 80 kilometer sebelah barat Incheon dan 12 kilometer sebelah selatan garis pantai Provinsi Hwanghae, Korea Utara.

    Penduduk Pulau Baengnyeong juga telah diminta untuk mengungsi, kata pejabat setempat kepada AFP.

    “Kami sedang membuat pengumuman evakuasi saat ini,” kata seorang pejabat distrik setempat di Pulau Baengnyeong.

    Sebelumnya, Pyongyang menembakkan 170 peluru artileri ke pulau Yeonpyeong pada November 2010. Serangan itu menewaskan empat orang termasuk dua warga sipil dalam serangan Korea Utara pertama di wilayah sipil sejak Perang Korea tahun 1950-53.

    Hubungan antara kedua Korea tersebut berada pada titik terendah dalam beberapa dekade, setelah Kim menetapkan status negara tersebut sebagai negara bertenaga nuklir ke dalam konstitusi saat melakukan uji coba beberapa rudal balistik antar benua (ICBM) canggih.

    Pada pertemuan kebijakan penting Pyongyang di akhir tahun lalu, Kim memperingatkan akan adanya serangan nuklir di Korea Selatan dan menyerukan peningkatan persenjataan militer negara tersebut menjelang konflik bersenjata yang ia ingatkan dapat “terjadi kapan saja”.

    Pada tahun 2023, Korea Utara berhasil meluncurkan satelit pengintai, setelah menerima apa yang diklaim Seoul sebagai bantuan dari Rusia, sebagai imbalan atas pengiriman senjata untuk membantu perang Rusia di Ukraina.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kim Jong Un Perintahkan Genjot Produksi Kendaraan Peluncur Rudal!

    Kim Jong Un Perintahkan Genjot Produksi Kendaraan Peluncur Rudal!

    Pyongyang –

    Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un memerintahkan peningkatan produksi berbagai jenis kendaraan peluncur rudal. Kim Jong Un menyebut peningkatan itu menjadi tugas penting dalam mempersiapkan “pertarungan militer” dengan musuh.

    Seperti dilansir Reuters, Jumat (5/1/2024), seruan terbaru itu disampaikan Kim Jong Un saat mengunjungi pabrik pembuat peluncur transporter erector (TEL).

    Laporan kantor berita Korean Central News Agency (KCNA) menyebut Kim Jong Un, dalam kunjungan itu, menyatakan bahwa produksi berbagai kendaraan untuk senjata taktis dan strategis merupakan tugas utama dalam memperkuat pencegahan perang nuklir di negara tersebut.

    “(Kim Jong Un) Menekankan bahwa posisi dan peran pabrik sangatlah penting…mengingat situasi sulit yang mengharuskan negara untuk lebih siap dalam menghadapi pertarungan militer dengan musuh, dia mengindikasikan tugas yang harus dipenuhi oleh pabrik,” sebut KCNA dalam laporannya.

    “(Kim Jong Un) Merinci rencana jangka pendek untuk produksi beragam jenis TEL, rencana produksi jangka panjang, dan tugas kapasitas produksi,” imbuh laporan KCNA tersebut.

    Laporan KCNA itu dirilis beberapa jam setelah Gedung Putih Amerika Serikat (AS), pada Kamis (4/1), menuduh Korut memasok rudal balistik dan peluncurnya ke Rusia untuk digunakan dalam perang melawan Ukraina. Disebutkan juga oleh Washington bahwa beberapa rudal telah ditembakkan oleh Moskow ke Ukraina.

    AS selama berbulan-bulan menuduh Korut memasok peralatan militer ke Rusia, sebagai imbalan atas dukungan teknis Moskow dalam membantu Pyongyang meningkatkan kemampuan militernya. Korut telah membantah keras tuduhan tersebut.

    Saksikan juga ‘Ju Ae, Putri Kim Jong Un yang Tengah Jadi Sorotan Mata-mata Korsel’:

    Pekan lalu saat Partai Buruh Korea menggelar pertemuan penting, Kim Jong memerintahkan militer Korut, juga industri amunisi dan sektor senjata nuklir negaranya, untuk mempercepat persiapan perang. Saat itu, dia juga menyebut bahwa kebijakan AS menjadikan perang tidak bisa dihindari.

    Dalam pertemuan itu, Kim Jong Un juga menekankan bahwa “situasi militer” di Semenanjung Korea telah menjadi “ekstrem” karena konfrontasi dengan AS yang “belum pernah terjadi sebelumnya”.

    Tahun lalu, Pyongyang berhasil meluncurkan satelit mata-mata militer, mengabadikan statusnya sebagai negara nuklir dalam konstitusinya, dan melakukan uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) tercanggih yang ada dalam pasokannya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Korban Jiwa Gempa Dahsyat di Jepang Bertambah Jadi 92 Orang, 242 Hilang

    Korban Jiwa Gempa Dahsyat di Jepang Bertambah Jadi 92 Orang, 242 Hilang

    Jakarta –

    Jumlah korban tewas akibat gempa bumi dahsyat di Jepang bertambah menjadi 92 orang pada hari Jumat (5/1). Sementara jumlah orang hilang melonjak menjadi 242 orang.

    Pada Kamis (4/1), dua wanita lanjut usia berhasil diselamatkan dari reruntuhan bangunan. Namun, harapan untuk menemukan korban selamat lainnya memudar ketika ribuan petugas penyelamat berpacu dengan waktu, empat hari setelah gempa Magnitudo (M) 7,5 terjadi pada 1 Januari lalu.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (5/1/2024), ribuan petugas penyelamat dari seluruh Jepang telah berjuang di wilayah Ishikawa untuk menjangkau ratusan orang di komunitas-komunitas yang terdampak.

    Pada Kamis sore waktu setempat, 72 jam setelah gempa, kedua wanita lanjut usia tersebut secara ajaib berhasil dikeluarkan dengan selamat dari sisa-sisa rumah mereka di Wajima, salah satunya berkat seekor anjing pelacak bernama Jennifer.

    Kota pelabuhan Wajima di Semenanjung Noto adalah salah satu kota yang paling parah terkena dampak gempa. “Saya sedang bersantai di Hari Tahun Baru ketika gempa terjadi. Semua kerabat saya ada di sana dan kami bersenang-senang,” kata Hiroyuki Hamatani (53) kepada AFP di tengah mobil-mobil yang terbakar dan reruntuhan bangunan.

    Gempa utama yang kuat, diikuti ratusan gempa susulan, melukai sedikitnya 330 orang, kata pemerintah setempat.

    Sekitar 30.000 rumah tangga tidak mendapat aliran listrik di wilayah Ishikawa, dan 89.800 rumah di sana serta di dua wilayah tetangga tidak memiliki air.

    Ratusan orang saat ini berada di tempat-tempat penampungan pemerintah.

    Jepang mengalami ratusan gempa bumi setiap tahun dan sebagian besar tidak menyebabkan kerusakan, dengan peraturan bangunan yang ketat yang diterapkan selama lebih dari empat dekade.

    Gempa bumi telah melanda wilayah Noto dengan kekuatan dan frekuensi yang semakin meningkat selama lima tahun terakhir.

    Negara ini dihantui oleh gempa bawah laut berkekuatan M 9,0 pada tahun 2011, yang memicu tsunami yang menyebabkan sekitar 18.500 orang tewas atau hilang.

    Tsunami tersebut juga membanjiri pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima, menyebabkan salah satu bencana nuklir terburuk dalam sejarah.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menhan Israel Ungkap Pergeseran Strategi Perang di Gaza, Seperti Apa?

    Menhan Israel Ungkap Pergeseran Strategi Perang di Gaza, Seperti Apa?

    Tel Aviv –

    Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant mengungkap pergeseran strategi untuk fase selanjutnya dalam perang melawan Hamas di Jalur Gaza. Seperti apa rencana Israel selanjutnya itu?

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Jumat (5/1/2024), Gallant menyatakan bahwa militer Israel akan mengerahkan pendekatan baru yang lebih tepat sasaran di bagian utara Jalur Gaza dan terus memburu para pemimpin Hamas di bagian selatan daerah kantong Palestina tersebut.

    Hal tersebut disampaikan Gallant ketika Israel menarik sebagian pasukannya dari Jalur Gaza untuk memungkinkan ribuan tentara cadangan kembali ke pekerjaan mereka usai meningkatnya tekanan internasional untuk beralih kepada operasi tempur yang tidak terlalu intens.

    “Di wilayah utara Jalur Gaza, kami akan melakukan transisi ke pendekatan tempur baru sesuai dengan pencapaian militer di lapangan,” ungkap Gallant dalam pernyataan yang dirilis kantor Menhan Israel pada Kamis (4/1) waktu setempat.

    Pernyataan itu menguraikan prinsip-prinsip panduan yang merefleksikan visi Gallant untuk fase perang selanjutnya.

    Disebutkan Gallant bahwa operasi yang dilakukan militer Israel akan mencakup penggerebekan, penghancuran terowongan, serangan udara dan darat, serta operasi pasukan khusus.

    Di wilayah selatan Jalur Gaza yang ditinggali sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza dengan kebanyakan di tenda dan tempat penampungan sementara, sebut Gallant, operasi militer akan terus berupaya memusnahkan para pemimpin Hamas dan menyelamatkan sandera-sandera Israel yang masih ditahan.

    Setelah perang berakhir nantinya, Gallant menyatakan Hamas tidak akan lagi menguasai Jalur Gaza dan Israel akan mempertahankan kebebasan aksi operasionalnya. Namun dia juga menyebut tidak akan ada kehadiran warga sipil Israel dan lembaga Palestina yang bertanggung jawab atas Jalur Gaza.

    “Penduduk Gaza adalah warga Palestina, oleh karena itu, lembaga-lembaga Palestina akan bertanggung jawab, dengan syarat tidak akan ada tindakan permusuhan atau ancaman terhadap Negara Israel,” cetus Gallant dalam pernyataannya.

    Israel melancarkan rentetan pengeboman terhadap Jalur Gaza setelah serangan mengejutkan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Otoritas Tel Aviv melaporkan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, tewas akibat serangan tersebut dan sekitar 240 orang disandera Hamas.

    Sementara itu, rentetan serangan Israel dilaporkan menewaskan lebih dari 22.000 orang di Jalur Gaza, dengan kehancuran menyelimuti wilayah tersebut. Kebanyakan korban tewas di Gaza dilaporkan sebagai perempuan dan anak-anak.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menteri Israel Serukan Pemindahan Warga Gaza, Arab Saudi Bilang Gini

    Menteri Israel Serukan Pemindahan Warga Gaza, Arab Saudi Bilang Gini

    Jakarta –

    Pemerintah Arab Saudi mengecam pernyataan yang dibuat oleh para menteri Israel yang menyerukan kembalinya para pemukim Yahudi ke Gaza dan pemindahan warga Gaza. Saudi menekankan bahwa tindakan harus diambil terhadap pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel.

    Kerajaan Arab Saudi menyatakan “kecaman dan penolakan tegas terhadap pernyataan ekstremis oleh dua menteri di pemerintahan pendudukan Israel, yang menyerukan pemindahan penduduk Gaza, pendudukan kembali Jalur Gaza dan pembangunan permukiman,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi, seperti dilansir media Al Arabiya, Jumat (5/1/2024).

    Kerajaan Saudi meminta masyarakat internasional untuk bertindak dalam menghadapi “kegigihan” pemerintah Israel dalam melanggar hukum internasional melalui pernyataan dan tindakannya.

    Awal pekan ini, dua Menteri Israel, Bezalel Smotrich dan Itamar Ben Gvir membuat pernyataan yang menganjurkan permukiman kembali warga Palestina di luar Gaza.

    Smotrich, seorang menteri sayap kanan Israel, mengatakan bahwa kehadiran warga sipil Israel di Jalur Gaza akan membantu Israel mengendalikan wilayah tersebut secara militer.

    Menteri Keuangan Israel juga mengatakan bahwa warga Palestina yang berada di wilayah kantong tersebut harus didorong untuk pindah ke negara lain.

    “Jika kita bertindak dengan cara yang benar secara strategis dan mendorong emigrasi, jika ada 100.000 atau 200.000 orang Arab di Gaza dan bukan dua juta, keseluruhan wacana setelah perang akan sangat berbeda,” katanya.

    Komentar Smotrich disusul dengan pernyataan serupa dari Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir.

    Meskipun pemerintah Israel yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu belum mengumumkan rencana apa pun mengenai masa depan sekitar 2,4 juta warga Palestina di wilayah tersebut, Ben Gvir mengatakan “kita harus mempromosikan solusi untuk mendorong emigrasi penduduk Gaza.”

    Pemerintah AS juga mengecam pernyataan menteri-menteri Israel tersebut.

    Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller mengecam para menteri tersebut dengan mengatakan bahwa “retorika ini menghasut dan tidak bertanggung jawab.”

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Militer AS Serang Irak, Pejabat Milisi Pro-Iran Tewas

    Militer AS Serang Irak, Pejabat Milisi Pro-Iran Tewas

    Baghdad –

    Militer Amerika Serikat (AS) menyatakan pasukannya mendalangi serangan yang menewaskan seorang pejabat milisi terkemuka Irak, yang didukung Iran. Pejabat yang tewas diyakini terlibat dalam rentetan serangan terhadap para personel militer AS di wilayah Irak beberapa waktu terakhir.

    Seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (5/1/2024), seorang pejabat pertahanan AS yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa Washington telah menargetkan pejabat yang didukung Iran di Baghdad, yang diyakini berperan penting dalam rentetan serangan terhadap pasukan AS di wilayah Irak beberapa bulan terakhir.

    “Pasukan AS mengambil tindakan yang diperlukan dan proporsional terhadap Mushtaq Jawad Kazim al-Jawari (alias Abu-Taqwa), yang merupakan pemimpin Harakat-al-Nujaba,” ungkap pejabat pertahanan AS tersebut kepada Al Arabiya.

    “Abu-Taqwa secara aktif terlibat dalam perencanaan dan melancarkan serangan terhadap para personel Amerika,” sebutnya.

    Pejabat pertahanan AS menyebut serangan itu sebagai serangan membela diri. Disebutkan juga bahwa seorang anggota Harakat-al-Nujaba lainnya tewas dalam serangan tersebut, namun identitasnya tidak diungkap ke publik.

    Ditegaskan oleh pejabat pertahanan AS itu bahwa tidak ada warga sipil yang menjadi korban dan tidak ada infrastruktur atau fasilitas sipil yang terkena dampak serangan tersebut.

    “Amerika Serikat terus mengambil tindakan untuk melindungi pasukan kami di Irak dan Suriah dengan mengatasi ancaman-ancaman yang mereka hadapi,” tegas seorang pejabat AS lainnya kepada Al Arabiya.

    Saksikan juga ‘Momen Ribuan Orang Antarkan Jenazah Wakil Pemimpin Hamas ke Pemakaman’:

    Data militer AS menyebut pasukannya yang ditempatkan di wilayah Irak dan Suriah telah menjadi target lebih dari 100 serangan sejak 17 Oktober, menyusul serangan mengejutkan Hamas terhadap Israel yang memicu perang berkelanjutan di Jalur Gaza hingga saat ini.

    Washington awalnya menghindari untuk merespons serangan-serangan di Irak karena sentimen masyarakat Baghdad yang merasa frustrasi dengan keberadaan pasukan AS. Namun AS kemudian menargetkan milisi-milisi pro-Iran yang ada di Irak dalam rentetan serangan, yang menewaskan sejumlah anggota milisi itu.

    Menteri Pertahanan (Menhan) AS Lloyd Austin sebelumnya menegaskan bahwa AS memiliki hak untuk membela diri terhadap pihak-pihak yang menyerang pasukannya. Austin juga menuding milisi Kataeb Hezbollah dan Harakat al-Nujaba yang didukung Iran ada di balik sebagian besar serangan tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Klaim Pasukannya Berada di Kondisi Kesiapan Sangat Tinggi

    Israel Klaim Pasukannya Berada di Kondisi Kesiapan Sangat Tinggi

    Tel Aviv –

    Pasukan Pertahanan Israel (Israel Defense Forces/IDF) pada Selasa malam (02/01) kemarin mengungkap bahwa mereka telah bersiap untuk melakukan operasi penyerangan maupun bertahan.

    “IDF saat ini berada dalam kondisi kesiapan yang tinggi di seluruh ranah, baik itu menyerang dan bertahan,” kata Juru Bicara Angkatan Darat IDF Daniel Hagari dalam pernyataannya di sosial media.

    “Kami sangat bersiap untuk segala skenario. Yang paling penting untuk disampaikan, malam ini kami masih fokus, dan akan tetap fokus untuk menumpas Hamas.”

    Hamas dikategorikan sebagai sebuah kelompok teror oleh Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE) dan beberapa negara lain.

    Pernyataan ini disampaikan usai IDF melanjutkan pertempuran dan sebuah serangan di Beirut pada Selasa (02/01). Dalam serangan ini, petinggi senior Hamas bernama Saleh Arouri dilaporkan tewas terbunuh.

    Namun, Israel belum mengeluarkan pernyataan apa pun tentang kematian Arouri di Beirut.

    Arouri sendiri merupakan orang nomor dua dalam hierarki Hamas dan merupakan salah satu pendiri dari kelompok sayap militer. Dia diketahui sempat memimpin organisasi di Tepi Barat.

    WHO: serangan pada rumah sakit di Khan Younis tewaskan lima warga sipil

    Rumah sakit Al-Amal di bagian Selatan Gaza dilaporkan terkena serangan pada Selasa (02/01), demikian dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) Tedros Adhanom.

    Rumah sakit di Khan Younis dioperasikan oleh Palang Merah Palestina (Palestine Red Crescent Society/PRCS). Tedros menyebut serangan “tidak masuk akal” itu menewaskan lima warga sipil dan merusak pusat pelatihan PRCS.

    “Berdasarkan data dari PRCS, serangan tersebut menewaskan sedikitnya lima orang, termasuk seorang bayi berusia lima hari,” jelas Tedros.

    “14.000 orang berlindung di rumah sakit di kota Khan Younis, di Gaza selatan. Banyak di antara mereka yang saat ini sudah pergi, dan mereka yang menetap sangat mencemaskan keselamatannya dan berencana untuk meninggalkan tempat yang mereka jadikan sebagai tempat berlindung.”

    Dia menyatakan, “rumah sakit, ambulans, tenaga medis, dan orang yang mencari pertolongan medis, setiap saat, berada di bawah hukum humaniter internasional.”

    AS kecam komentar ‘tidak bertanggung jawab’ menteri sayap kanan Israel soal Gaza

    Departemen Luar Negeri AS mendesak dua anggota parlemen sayap kanan Israel untuk “segera berhenti” mendukung diadakannya pemukiman kembali untuk warga Palestina di luar Jalur Gaza.

    Pada Minggu (31/12/2023), Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengimbau penduduk Palestina di Gaza agar meninggalkan Gaza, sementara Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengatakan bahwa pertempuran itu memberikan “kesempatan untuk berkonsentrasi mendorong migrasi penduduk Gaza.”

    “Retorika ini menghasut dan tidak bertanggung jawab,” kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan, Selasa (02/01).

    “Kami telah diberitahu berulang kali dan secara konsisten oleh pemerintah Israel, termasuk oleh Perdana Menteri, pernyataan seperti itu tidak mewakili kebijakan pemerintah Israel.”

    “(Posisi) Kami sudah jelas, konsisten dan tegas, bahwa Gaza adalah tanah Palestina dan akan tetap menjadi tanah Palestina, tanpa kendali Hamas terhadap masa depan Gaza, dan tidak ada kelompok teror yang dapat mengancam Israel,” kata Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataannya.

    mh/hp (afp, rtr, ap)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hamas Terbuka untuk Pemerintahan Tunggal Palestina Atas Gaza-Tepi Barat

    Hamas Terbuka untuk Pemerintahan Tunggal Palestina Atas Gaza-Tepi Barat

    Doha –

    Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh menyatakan dirinya terbuka terhadap adanya pemerintahan tunggal Palestina atas Jalur Gaza dan Tepi Barat. Hamas saat ini menguasai Jalur Gaza, sedangkan Otoritas Palestina yang didominasi faksi Fatah memerintah Tepi Barat yang diduduki oleh Israel.

    “Kami telah menerima banyak inisiatif mengenai situasi internal (Palestina) dan kami terbuka terhadap gagasan pemerintahan nasional untuk Tepi Barat dan Gaza,” ucap Haniyeh dalam pidato yang disiarkan televisi terafiliasi Hamas, seperti dilansir AFP, Rabu (3/1/2024).

    Hamas menguasai Jalur Gaza sejak memenangkan pemilu Palestina tahun 2006 silam, yang diikuti oleh bentrokan sengit dengan Partai Fatah pimpinan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

    Berbagai upaya rekonsiliasi untuk kedua faksi itu berujung kegagalan. Sementara popularitas Abbas sebagai pemimpin Otoritas Palestina di Tepi Barat merosot.

    Pemerintahan masa depan atas Jalur Gaza telah berulang kali disuarakan selama perang berkecamuk tiga bulan terakhir antara Hamas dan Israel, yang bersumpah akan menghancurkan kelompok militan Palestina tersebut.

    Amerika Serikat (AS), sekutu Israel, menekankan bahwa warga Palestina harus menjadi bagian dari pemerintahan di Jalur Gaza pascaperang. Namun peran masa depan Otoritas Palestina yang diakui secara internasional masih belum jelas.

    Dalam pidatonya yang disiarkan oleh Al Jazeera, Haniyeh juga menyinggung diskusi soal kemungkinan jeda pertempuran kedua, setelah jeda pertempuran pertama disepakati oleh Hamas dan Israel pada akhir November tahun lalu.

    Jeda pertempuran itu membuka jalan bagi pembebasan hampir separuh dari total 250 sandera yang ditahan Hamas di Jalur Gaza. Para sandera itu diculik sejak serangan mengejutkan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober tahun lalu, yang memicu perang berkelanjutan di Jalur Gaza.

    “Para tahanan musuh hanya akan dibebaskan dengan syarat yang ditentukan oleh kelompok perlawanan,” ucap Haniyeh, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Diperkirakan oleh Israel bahwa sekitar 129 sandera masih ditahan di Jalur Gaza.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini