Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Polisi

  • Buntut Insiden Trenggalek, Polres Bondowoso dan IPSI Sepakati 7 Komitmen Perdamaian

    Buntut Insiden Trenggalek, Polres Bondowoso dan IPSI Sepakati 7 Komitmen Perdamaian

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pasca insiden pengrusakan yang melibatkan perguruan silat di Kabupaten Trenggalek pada akhir pekan lalu, Polres Bondowoso menggelar pertemuan dengan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) serta pimpinan dan pengurus perguruan silat se-Bondowoso.

    Pertemuan yang berlangsung di Aula Polres Bondowoso pada Rabu (5/2/2025) pukul 09.00 WIB ini dihadiri oleh seluruh perguruan silat di wilayah Bondowoso, Kepala Bakesbangpol, serta para pejabat utama Polres Bondowoso.

    Kapolres Bondowoso AKBP Harto Agung Cahyono menegaskan pentingnya peran perguruan pencak silat dalam menciptakan situasi yang aman dan damai di tengah masyarakat.

    Ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga persaudaraan serta menghindari konflik yang dapat berujung pada tindak pidana, seperti pengeroyokan, perusakan, maupun provokasi antaranggota perguruan silat.

    “Komitmen ini adalah wujud kebersamaan untuk menjadikan perguruan pencak silat sebagai garda terdepan dalam menjaga perdamaian, bukan sumber konflik,” ujar Kapolres.

    Selain itu, Kapolres menegaskan bahwa jika terjadi pelanggaran hukum yang melibatkan anggota perguruan, penanganannya akan diserahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Hal ini bertujuan untuk menghindari aksi balas dendam dan tindakan main hakim sendiri.

    “Kami tegaskan, percayakan penanganan hukum kepada kami. Tidak perlu ada aksi balas dendam atau tindakan main hakim sendiri. Kami akan bekerja secara profesional dan transparan untuk menuntaskan setiap pelanggaran hukum,” tegasnya.

    Dalam pertemuan ini, para tokoh perguruan silat menyambut baik langkah yang diambil oleh Polres Bondowoso. Sebagai bentuk komitmen bersama, mereka menandatangani surat kesepakatan yang berisi tujuh poin penting guna menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Bondowoso.

    Adapun isi kesepakatan tersebut antara lain:

    1. Berperan aktif dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman di Bondowoso.
    2. Menjadi panutan serta memberikan suri teladan yang baik bagi masyarakat.
    3. Tidak mudah terpengaruh berita hoaks yang bersifat provokatif dan selalu mengklarifikasi informasi yang melibatkan perguruan silat guna menghindari kesalahpahaman.
    4. Tidak menggunakan atribut atau pakaian yang bersifat rasis atau menyinggung perguruan lain.
    5. Tidak melakukan tindak pidana seperti penganiayaan, pengeroyokan, dan perusakan terhadap anggota perguruan lain.
    6. Tidak melakukan perusakan terhadap simbol-simbol perguruan pencak silat, serta siap memperbaiki bersama jika terjadi pengrusakan.
    7. Dalam setiap kegiatan perguruan silat, wajib memastikan keamanan internal, tidak melakukan konvoi dengan knalpot brong, tidak membawa benda berbahaya, serta menghindari konsumsi miras dan narkoba.

    Kapolres Bondowoso berharap kesepakatan ini menjadi titik awal harmonisasi antar perguruan silat di Bondowoso dan dapat mencegah konflik serupa di masa mendatang.

    Sementara itu, Ketua IPSI Bondowoso, Sunargi menegaskan bahwa perdamaian adalah tanggung jawab bersama.

    “Kami akan menyampaikan komitmen ini kepada seluruh anggota perguruan agar tidak ada lagi kejadian yang mencoreng nama baik pencak silat,” ujarnya.

    Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan perguruan silat di Bondowoso semakin solid dalam menjaga keamanan dan kedamaian serta menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan di tengah masyarakat. (awi/ted)

  • CIA Tawarkan Pengunduran Diri Massal untuk Seluruh Staf, Ada Apa? CIA Tawarkan Pengunduran Diri Massal untuk Seluruh Staf, Ada Apa?

    CIA Tawarkan Pengunduran Diri Massal untuk Seluruh Staf, Ada Apa? CIA Tawarkan Pengunduran Diri Massal untuk Seluruh Staf, Ada Apa?

    Washington DC –

    Seluruh staf atau tenaga kerja di Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (AS) atau CIA ditawari untuk pensiun dini atau mengundurkan diri massal oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Langkah ini disebut sebagai bagian dari program efisiensi pemerintahan Trump.

    Media terkemuka Wall Street Journal (WSJ) dalam laporannya, seperti dilansir AFP dan Reuters, Rabu (5/2/2025), menyebut langkah ini akan menjadikan CIA sebagai badan intelijen pertama yang bergabung dengan program redundansi sukarela yang dicetuskan Trump untuk pegawai-pegawai federal AS.

    Tawaran pengunduran diri massal seperti ini disebut sebagai “buyout”, yang biasanya melibatkan insentif finansial untuk para pegawai yang bersedia pensiun dini atau mengundurkan diri secara sukarela.

    Dua sumber yang dikutip Reuters menyebut langkah ini dimaksudkan untuk menjadikan CIA sejalan dengan prioritas pemerintahan Trump saat ini.

    Juru bicara CIA dalam pernyataan terpisah menyebut langkah “buyout” itu bertujuan menyelaraskan badan intelijen pusat AS tersebut dengan tujuan Direktur baru CIA John Ratcliffe.

    “Direktur Ratcliffe bergerak cepat untuk memastikan tenaga kerja di CIA responsif terhadap prioritas keamanan nasional pemerintah. Langkah ini adalah bagian dari strategi holistik untuk memberikan energi baru kepada badan ini,” jelas juru bicara CIA dalam pernyataannya.

    Pihak CIA tidak mengungkapkan anggaran untuk buyout ini atau jumlah pegawai yang mereka pekerjaan.

    Disebutkan oleh WSJ dalam laporannya, yang mengutip keterangan dari salah satu penasihat Ratcliffe, bahwa badan intelijen pusat AS itu juga membekukan perekrutan para pencari kerja yang sudah diberi tawaran bersyarat.

    Beberapa tawaran yang ditangguhkan itu, menurut penasihat Direktur CIA itu, kemungkinan akan dibatalkan jika pencari kerja tidak memiliki latar belakang yang sesuai untuk tujuan baru badan intelijen pusat AS itu, yang mencakup menargetkan kartel narkoba, perang dagang yang diinisiasi Trump, dan melemahkan China.

    Laporan soal “buyout” dalam tubuh CIA — yang tugasnya mengumpulkan informasi intelijen asing yang sangat penting bagi keamanan nasional AS — mencuat beberapa jam setelah Trump mengumumkan rencana kontroversial soal AS akan “mengambil alih” dan menguasai Jalur Gaza untuk jangka panjang.

    CIA belum memberikan komentar langsung atas hal tersebut.

    Langkah semacam itu merupakan bagian dari perombakan besar-besaran yang dilakukan pemerintahan AS di bawah Trump, yang telah berjanji untuk secara radikal mengurangi jumlah tenaga kerja federal atas nama efisiensi dan penghematan yang menimbulkan gelombang kejutan di negara tersebut.

    Pekan lalu, Gedung Putih menawarkan kesempatan kepada 2 juta pekerja federal AS untuk berhenti bekerja pada pekan ini dan menerima gaji serta tunjangan hingga 30 September, ketika Trump berupaya merampingkan pemerintahannya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Host Pesta Gay Sewa Kamar di Hotel Jaksel Pakai Uang Patungan

    Host Pesta Gay Sewa Kamar di Hotel Jaksel Pakai Uang Patungan

    Jakarta –

    Polisi mengungkap sebanyak 56 orang ikut serta dalam pesta seks sesama jenis laki-laki atau gay di sebuah kamar hotel di kawasan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Host pesta gay sengaja menyewa kamar jenis deluxe yang berukuran lebih besar.

    “Mereka menyewa satu kamar melalui aplikasi. Jenis kamar deluxe,” kata Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Iskandarsyah saat dihubungi, Rabu (5/2/2025).

    Kamar deluxe tersebut disewa dengan harga Rp 1,4 juta. Host pesta gay pria RH alias R dan pria RE alias E patungan untuk menyewa kamar hotel tersebut.

    “Rp 1,4 juta, ditanggung oleh dua tersangka itu. Dua orang yang patungan. Yang satu lagi (tersangka BP alias D) dia bagian merekrut. Tugasnya hanya merekrut saja itu, mencari peserta,” tuturnya.

    Berdasarkan penyelidikan sementara, pesta gay yang digelar para host yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka baru pertama kali dilakukan. Namun diketahui para host diketahui pernah menjadi peserta di pesta gay lainnya yang digelar di Jakarta.

    Pihak hotel mengaku tidak tahu menahu kamar yang disewanya tersebut dijadikan tempat pesta seks. Iskandarsyah menyebut pihak hotel kooperatif dan membantu kepolisian saat melakukan penggerebekan.

    “Si para tersangka ini menggunakan aplikasi, jadi pihak hotel tidak mengetahui, tapi pihak hotel kooperatif sama kita. Karena pada saat kita melakukan penggerebekan di lokasi itu termasuk dengan bantuan pihak hotel, tidak ada kerusakan dari fasilitas hotel, jadi memang dibantu oleh mereka sampai dengan olah TKP,” jelasnya.

    Tiga Orang Jadi Tersangka

    Kasus itu diungkap Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Sabtu (1/2) malam. Total ada 56 orang laki-laki yang diamankan pihak kepolisian. Setelah dilakukan pemeriksaan, tiga orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

    “Dari 56 orang yang diamankan, tiga orang di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi.

    Ade Ary merinci para tersangka, yakni pria RH alias R dan pria RE alias E, yang membiayai penyewaan hotel. Selain itu, ada pria BP alias D yang berperan merekrut para peserta pesta seks.

    “Saudara BP alias D, ini adalah merekrut peserta. Jadi D inilah yang menghubungi satu persatu peserta untuk diajak ikut dalam event ini, ini bahasanya. Satu per satu,” ujarnya.

    Para tersangka sudah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Mereka dijerat dengan Pasal 33 Jo Pasal 7 dan/atau Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi. Para tersangka juga dijerat dengan Pasal 296 KUHP.

    (wnv/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Begini Status Uji KIR Truk Maut di Tol Ciawi

    Begini Status Uji KIR Truk Maut di Tol Ciawi

    Jakarta –

    Kecelakaan maut yang melibatkan truk kembali terjadi. Sebuah truk pengangkut galon dilaporkan mengalami rem blong. Setidaknya delapan orang dilaporkan tewas dalam kecelakaan tersebut.

    Dikutip detikNews, menurut laporan polisi kecelakaan ini mengakibatkan 19 orang menjadi korban. Sebanyak 11 orang di antaranya luka-luka dan delapan orang meninggal dunia.

    Kapolresta Bogor Kota Kombes Eko Prasetyo mengatakan kecelakaan beruntun di Gerbang Tol Ciawi, Jawa Barat, melibatkan 6 kendaraan. Menurutnya, kecelakaan ini dipicu oleh truk yang mengalami rem blong.

    “Intinya itu remnya blong, mau nge-tap masuk gerbang tol Ciawi itu kan, nempel kartu itu. Remnya blong, terus nabrak kendaraan yang di depannya,” kata Eko.

    Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menanggapi dan menindaklanjuti peristiwa tersebut.

    “Menyikapi kejadian ini, kita tengah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk mengumpulkan data dan kronologis untuk tindak lanjut pembinaan dengan mengundang semua pihak terkait guna mengantisipasi kejadian berulang di masa mendatang,” ungkap Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Ahmad Yani, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/2).

    Sebagai langkah tindak lanjut, Yani menuturkan akan memanggil pimpinan perusahaan air minum dan operator angkutan barang. Menurutnya, pihaknya juga akan melakukan inspeksi keselamatan sekaligus sosialisasi penerapan manajemen keselamatan pada setiap perusahaan yang mengangkut air minum yang beroperasi di lintasan Sukabumi-Jakarta.

    “Kemudian kami juga akan terus melakukan pembinaan terhadap pengemudi melalui diklat pengemudi terutama terkait tata cara mengemudi yang benar serta tata cara pengecekan rem sebelum melakukan perjalanan,” imbuh Yani.

    Sementara itu, untuk status uji berkala atau KIR truk tersebut dinyatakan masih berlaku. Berdasarkan data yang diperoleh dari Mitra Darat, truk dengan nomor polisi B 9235 PYW tersebut memiliki status uji berkala yang masih berlaku hingga tanggal 11 Mei 2025.

    Yani menekankan kepada seluruh perusahaan angkutan barang agar dapat memastikan kondisi pengemudi dan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum digunakan sehingga dapat meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan.

    (rgr/din)

  • Fakta Baru Kekerasan pada Anak di Nias Selatan Sumut: Kondisi Kaki Ternyata Bawaan Lahir

    Fakta Baru Kekerasan pada Anak di Nias Selatan Sumut: Kondisi Kaki Ternyata Bawaan Lahir

    Sebuah video viral memperlihatkan kondisi memprihatinkan seorang bocah perempuan berusia 10 tahun dengan kondisi kedua kaki patah diduga akibat penganiayaan. Belakangan diketahui bukan karena penganiayaan, melainkan bawaan sejak lahir.

    Video tersebut viral di media sosial Facebook, dengan narasi, “Ini sungguh perlakuan biadab dari kecil sampai menuju umur 10 tahun disiksa habis oleh Kakek, Nenek, Bapak Udanya, dan Tantenya,” bunyi narasi video viral di akun Facebook milik Lider Giawa.

    Diketahui, bocah malang yang berada di dalam video berinisial NN (10) tinggal di Kabupaten Nias Selatan, Sumut.

    Menerima informasi itu, Kapolres Nias Selatan, AKBP Ferry Mulyana Sunarya, turun langsung menemui bocah tersebut di UPTD Lolowau, Kabupaten Nias Selatan, Senin, 27 Januari 2025.

    Dikatakan Ferry, kehadiran pihaknya untuk memberikan perhatian khusus, memastikan kondisi korban, serta menunjukkan bahwa pihak kepolisian peduli terhadap kasus-kasus seperti ini.

    Selain bertemu dengan korban, Ferry bersama anak buahnya melakukan upaya hukum terhadap dugaan penganiayaan yang dialami bocah. Termasuk berdiskusi dengan keluarga korban dan warga sekitar untuk menggali lebih banyak informasi.

    “Diskusi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya perlindungan anak,” Ferry mengungkapkan.

  • Trump Umumkan AS Keluar dari Dewan HAM PBB! Trump Umumkan AS Keluar dari Dewan HAM PBB!

    Trump Umumkan AS Keluar dari Dewan HAM PBB! Trump Umumkan AS Keluar dari Dewan HAM PBB!

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan keluar dari badan Dewan HAM PBB. Trump juga menyatakan pemerintah AS tidak akan melanjutkan pendanaan untuk badan PBB yang membantu pengungsi Palestina.

    Dilansir Associated Press, Rabu (5/2/2025), pengumuman Trump ini disampaikan pada hari Selasa (4/2) waktu setempat, hari di mana dia bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sedang berkunjung. Pemerintah Israel telah lama menuduh badan HAM PBB dan UNRWA bias terhadap Israel dan antisemitisme.

    Perintah eksekutif Trump juga menyerukan peninjauan kembali keterlibatan Amerika dalam Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB yang berpusat di Paris, Prancis, yang dikenal sebagai UNESCO. Trump juga memerintahkan peninjauan kembali pendanaan AS untuk PBB mengingat “perbedaan besar dalam tingkat pendanaan di antara berbagai negara.”

    “Saya selalu merasa bahwa PBB memiliki potensi yang luar biasa,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih. “Saat ini PBB tidak dapat memenuhi potensi tersebut. … Mereka harus bertindak lebih baik,” cetusnya.

    Ia mengatakan PBB perlu “bersikap adil terhadap negara-negara yang pantas mendapatkan keadilan,” seraya menambahkan bahwa ada beberapa negara, yang tidak disebutkan namanya, yang merupakan “negara-negara yang tidak biasa, yang sangat buruk dan hampir lebih disukai.”

    Trump menarik AS keluar dari Dewan HAM PBB yang berpusat di Jenewa, Swiss tahun lalu, dan menghentikan pendanaan untuk badan PBB yang membantu pengungsi Palestina, yang dikenal sebagai UNRWA. Duta besar AS untuk PBB saat itu, Nikki Haley, menuduh dewan tersebut memiliki “bias kronis terhadap Israel” dan menekankan pada apa yang disebutnya sebagai pelanggar HAM di antara para anggotanya.

    Ini dilakukan setelah Israel menuduh UNRWA melindungi para militan Hamas yang berpartisipasi dalam serangan mendadak pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan. Tuduhan ini telah dibantah oleh UNRWA.

    Presiden Joe Biden kemudian memperbarui dukungan AS terhadap Dewan HAM PBB, dan AS memenangkan kursi di badan beranggotakan 47 negara tersebut pada Oktober 2021. Namun, pemerintahan Biden mengumumkan pada akhir September lalu, bahwa Amerika Serikat tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua berturut-turut.

    Sebelum pengumuman Trump ini, juru bicara PBB Stephane Dujarric menegaskan kembali pentingnya Dewan HAM PBB dan pekerjaan UNRWA dalam memberikan “layanan penting bagi Palestina.”

    Juru bicara Dewan HAM PBB, Pascal Sim mengatakan, perintah Trump pada hari Selasa ini tidak banyak memberikan dampak konkret karena Amerika Serikat sudah bukan anggota dewan tersebut. Namun, seperti semua negara anggota PBB lainnya, AS secara otomatis memiliki status pengamat informal dan akan tetap memiliki kursi di ruang bundar dewan yang mewah di kompleks PBB di Jenewa.

    UNRWA didirikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1949 untuk memberikan bantuan bagi warga Palestina yang mengungsi atau terusir dari rumah mereka sebelum dan selama perang Arab-Israel tahun 1948, yang terjadi setelah berdirinya Israel, serta bagi keturunan mereka.

    UNRWA memberikan bantuan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan lainnya kepada sekitar 2,5 juta warga Palestina di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yerusalem Timur, serta 3 juta orang lainnya di Suriah, Yordania dan Lebanon.

    Saksikan Live d’Rooftalk: Jurus Jitu Wihaji Turunkan Angka Stunting

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Diduga Jadi Tempat LGBT, 4 Pria Diamankan Saat Penggerebekan Rumah Kontrakan di Lhokseumawe Aceh

    Diduga Jadi Tempat LGBT, 4 Pria Diamankan Saat Penggerebekan Rumah Kontrakan di Lhokseumawe Aceh

    PIKIRAN RAKYAT – Sebuah rumah kontrakan di jalan Tumpok Terendam, Gampong Kampung Jawa Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kabupaten Lhokseumawe, Aceh digerebek.

    Penggerebekan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Lhokseumawe terjadi pada Selasa, 4 Februari 2025 sekitar pukul 16.40 WIB.

    Hal ini bermula ketika warga mencurigai rumah kontrakan tersebut dijadikan tempat berkumpulnya anak di bawah umur. Selain itu, rumah kontrakan tersebut diduga menjadi tempat yang digunakan untuk hubungan sesama jenis (LGBT).

    Soal penggerebekan ini, Kepala Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe, Heri Maulana mengatakan 4 orang pria diamankan dalam penggerebekan rumah kontrakan ini. Usia dari 4 pria tersebut ada yang remaja hingga dewasa.

    “Kami menerima laporan dari warga yang resah dengan aktivitas di rumah tersebut. Saat kami gerebek, ada empat pria yang ditemukan di dalam rumah, dan saat ini kasus masih dalam penyelidikan lebih lanjut,” ujar Heri Maulana.

    Tindak lanjut dari penggerebekan ini, Heri mengatakan pihaknya akan semakin melakukan pengawasan ketat. Dia berharap dengan pengawasan ketat, aktivitas yang bertentangan dengan syariat Islam di Lhokseumawe bisa dicegah.

    Masyarakat juga diharapkan bisa mengawasi dan lebih peduli terhadap lingkungannya agar tetap kondusif dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

    “Kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban serta nilai-nilai agama di Kota Lhokseumawe. Jika menemukan aktivitas yang mencurigakan atau bertentangan dengan syariat Islam, segera laporkan kepada pihak berwenang,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Heri juga meminta para orangtua untuk lebih mengawasi kegiatan anaknya dan membekali mereka dengan pendidikan agama sejak dini agar tidak terjerumus ke hal-hal yang dilarang agama dan negara.

    “Orang tua memiliki peran utama dalam membentuk akhlak dan moral anak-anak. Pastikan mereka mendapatkan pendidikan agama yang baik serta berada dalam lingkungan yang positif,” tuturnya.

    Soal kasus penyimpangan seksual, Heri menyebut Provinsi Aceh menerapkan syariat Islam yang telah diatur sesuai hukuman yang berlaku dalam Qanun Jinayat. 

    “Islam mengajarkan kita untuk menjaga kesucian diri dan menjauhi perbuatan yang melanggar syariat. Kami berharap masyarakat dapat terus menjaga moralitas dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari,” tutur Heri Maulana.

    Dia juga menegaskan bahwa pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat saling bersinergi untuk menegakkan syariat Islam di Aceh. Pendekatan persuasif dan edukatif selalu dikedepankan dalam penegakan hukum, terutama kepada para generasi muda.***

    Disclaimer: Artikel ini telah tayang sebelumnya di Layar Berita dengan judul: Satpol PP dan WH Lhokseumawe Gerebek Rumah Kontrakan yang Diduga Jadi Tempat Praktik LGBT

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menteri HAM: 100 Hari Ini Belum Ada yang Dipenjara karena Hina Pejabat

    Menteri HAM: 100 Hari Ini Belum Ada yang Dipenjara karena Hina Pejabat

    Jakarta –

    Menteri HAM RI Natalius Pigai mengatakan pemerintahan sekarang menjunjung kebebasan sipil. Hal itu dibuktikan dari belum ada 1 orang pun yang dipenjara karena menghina pejabat negara dalam 100 hari terakhir.

    “Yang bisa kita sumbangan bagi bangsa ini oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk negeri ini adalah dalam 100 hari ini belum ada satu orang yang dipenjarakan, ditahan, diproses hukum karena menghina pejabat negara,” ujar Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Pigai mengatakan, kebebasan berekspresi telah berjalan baik. Dinamika demokrasi yang berlangsung juga aman dan damai.

    “Saya belum lihat pejabat negara memenjarakan rakyatnya. Lalu lintas kebebasan berekspresi tetap selalu dan berjalan. Dinamika demokrasi berlangsung secara aman dan damai baik itu pendapat, pikiran, perasaan publik, pendapat pikiran para aktor, oposisi, partai politik, civil society, aktivis, juga instansi-instansi yang memiliki kewenangan penuh. Kita memberikan kebebasan penuh untuk menyampaikan pendapat pikiran dan perasaan,” sebutnya.

    Pigai melanjutkan, demokrasi negara juga dianggap mengalami perbaikan. Dia mengatakan negara tidak pernah melakukan intervensi terhadap pemilihan pimpinan partai hingga kepala daerah.

    “Pemerintah tidak masuk dalam urusan demokrasi yang terjadi dalam atau yang kita selesaikan dalam waktu-waktu kemarin. Apakah itu pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, maupun pemilihan kepala daerah, semua diberi kebebasan,” jelasnya.

    Dirinya juga menyebut banyak partai politik oposisi menang di sejumlah daerah saat Pilkada Serentak 2024. Di sisi lain, ia menuturkan pemerintahan Prabowo akan memberikan amnesti kepada pihak yang dipenjara dalam kasus UU ITE.

    “Amnesti ini sejalan dengan pemberian amnesti terkait dengan kasus UU ITE. Amnesti yang disampaikan itu yang pertama kepada, pertama dalam konteks kasus ITE penghinaan terhadap pimpinan negara atau pejabat negara,” sebutnya.

    (ial/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Netanyahu Yakin Perdamaian antara Israel-Arab Saudi Akan Terjadi! Netanyahu Yakin Perdamaian antara Israel-Arab Saudi Akan Terjadi!

    Netanyahu Yakin Perdamaian antara Israel-Arab Saudi Akan Terjadi! Netanyahu Yakin Perdamaian antara Israel-Arab Saudi Akan Terjadi!

    Washington DC –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyatakan keyakinan bahwa dirinya dapat mencapai kesepakatan perdamaian dengan Arab Saudi. Netanyahu menegaskan dirinya berkomitmen untuk mewujudkan normalisasi hubungan dengan Riyadh.

    “Saya pikir perdamaian antara Israel dan Arab Saudi tidak hanya mungkin dilakukan, saya pikir hal itu akan terjadi,” ucap Netanyahu saat berbicara dalam konferensi pers bersama Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih, seperti dilansir AFP, Rabu (5/2/2025).

    Lebih lanjut, Netanyahu mengatakan jika Trump masih memiliki waktu setengah tahun pada masa jabatan pertamanya, normalisasi antara Israel dan Saudi sudah pasti terjadi. Dalam upaya kali ini, Netanyahu mengatakan Israel akan memberikan upaya yang baik terhadap Saudi.

    “Saya berkomitmen untuk mencapainya. Dan saya tahu presiden berkomitmen untuk mencapainya. Dan saya pikir kepemimpinan Saudi tertarik untuk mencapainya,” sebutnya seperti dilansir The Times of Israel.

    “Kami akan berusaha dengan baik. Dan saya pikir kami akan berhasil,” ujar Netanyahu dalam pernyataannya.

    Pemerintahan Trump selama masa jabatan pertamanya menjadi mediator bagi normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab, seperti Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko.

    Hal itu meningkatkan harapan akan adanya kesepakatan serupa dengan Arab Saudi, negara dengan perekonomian terkaya di Arab.

    Selama berbulan-bulan, AS telah memimpin upaya diplomasi untuk membujuk Saudi menormalisasi hubungan dengan Israel dan mengakui negara Yahudi tersebut. Upaya itu melibatkan tawaran pakta pertahanan dan bantuan AS dalam program nuklir sipil Saudi sebagai imbalannya.

    Namun perundingan itu gagal setelah perang yang berkecamuk di Jalur Gaza sejak Oktober 2023 membuat Riyadh mengesampingkan isu normalisasi, di tengah kemarahan negara Arab atas rentetan serangan Israel terhadap daerah kantong Palestina tersebut.

    Saudi, dalam pernyataan yang dirilis Kementerian Luar Negeri, menegaskan pihaknya tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa adanya pembentukan negara Palestina. Netanyahu dan jajaran pemerintahannya di Tel Aviv diketahui menentang keras pembentukan negara Palestina.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pakar Ingatkan Dampak Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP – Page 3

    Pakar Ingatkan Dampak Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP – Page 3

    Di satu sisi, asas dominus litis dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan berkas perkara tidak perlu bolak-balik antara penyidik dan jaksa karena perbedaan pandangan terkait kelengkapan alat bukti.

    “Namun, di sisi lain, malah tumpang tindih apabila tidak ingin disebut melucuti kewenangan kepolisian dan kehakiman,” ucap Haidar.

    Selain melakukan penyelidikan dan penyidikan sendiri, jaksa juga bisa mengintervensi penyidikan yang dilakukan kepolisian. Jaksa bebas menentukan kapan suatu perkara naik penyelidikan dan penyidikan serta kapan suatu perkara dilanjutkan atau dihentikan.

    Jaksa juga dapat menentukan sah atau tidaknya penangkapan dan penyitaan yang menjadi kewenangan kehakiman.

    “Hal ini rawan disalahgunakan karena mengabaikan checks and balances. Entah oleh tekanan politik, kepentingan pribadi, korupsi, atau kasus-kasus yang menyangkut elite,” ujarnya.

    Selain itu, Haidar menjelaskan bahwa KUHAP menganut pemisahan antara fungsi penyidikan dan penuntutan. Berdasarkan KUHAP, wewenang penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan berada di tangan kepolisian.

    “Namun, revisi UU Kejaksaan dan UU KUHAP yang akan memungkinkan jaksa mengintervensi kewenangan kepolisian dan menyerobot kewenangan kehakiman, justru semakin menegaskan ambisinya menjadi lembaga superbody tersebut,” katanya.