Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Polisi

  • Golkar Bela Bahlil, Klaim Larangan Pengecer Jual Elpiji 3 Kg agar Distribusi Tepat Sasaran – Halaman all

    Golkar Bela Bahlil, Klaim Larangan Pengecer Jual Elpiji 3 Kg agar Distribusi Tepat Sasaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, angkat suara membela kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait larangan pengecer menjual gas elpiji 3 Kg.

    Menurutnya, kebijakan itu bertujuan untuk menata ulang distribusi gas melon agar tepat sasaran.

    Menurut Idrus, kebijakan tersebut muncul sebagai respons terhadap berbagai keluhan masyarakat terkait ketersediaan dan harga gas melon di pasaran. 

    “Sudah menjadi rahasia umum bahwa, urusan distribusi gas melon, dengan segala kompleksitas dan eksesnya, banyak dikeluhkan masyarakat luas,” kata Idrus kepada wartawan pada Kamis (6/2/2025).

    Gas melon, kata dia, sejatinya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021. 

    Namun, Idrus mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, masih banyak pihak yang tidak berhak ikut memanfaatkan subsidi ini.

    Dia menuturkan bahwa ada beberapa faktor yang membuat pemerintah perlu menata ulang distribusi elpiji 3 kg.

    Pertama, penjualan gas melon masih belum tepat sasaran. Idrus menegaskan bahwa subsidi energi harus diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

    Oleh karena itu, pemerintah mulai mewajibkan pembelian gas melon melalui pangkalan resmi Pertamina sejak 1 Februari 2025.

    “Jika sekarang pangkalan pertamina masih berjarak dengan masyarakat, itu disadari oleh pemerintah. Dan tentu untuk selanjutnya, jumlah pangkalan resmi pertamina akan ditambah jumlahnya. Akan ada sub-sub pangkalan yang akan memudahkan pembelian. Pedagang-pedagang eceran itu, bisa menjadi sub pangkalan pertamina,” jelas Idrus.

    Kedua, adanya permainan harga di tingkat pengecer. Idrus mengungkapkan bahwa harga gas melon yang seharusnya terjangkau justru mengalami kenaikan di pasaran akibat spekulan yang mengambil keuntungan di tengah kelangkaan stok. 

    “Selama ini harga jual gas melon jelas-jelas bersubsidi, tetapi ketika sampai ke pemanfaat, harganya banyak yang jadi melambung. Itu artinya ada rantai permainan yang berlangsung dalam distribusi gas elpiji ini. Apalagi, kenaikan harga ini biasanya berbarengan dengan langkanya gas di pasaran,” tegasnya.

    Ketiga, maraknya praktik kecurangan dalam distribusi. Idrus menyebut, adanya laporan tabung gas melon yang berisi kurang dari 3 kg serta kasus pengoplosan gas yang telah beberapa kali diungkap aparat kepolisian.

    “Coba bayangkan betapa ruginya masyarakat? Pemerintah mensubsidi untuk meringankan masyarakat, mafia mencuri untuk menyengsarakan rakyat. Lalu apakah peristiwa-peristiwa seperti harus dibiarkan atau ditata? Boleh dijawab secara rasional, boleh secara nuaraniah,” tutur Idrus.

    Atas berbagai pertimbangan tersebut, Idrus menambahkan bahwa Bahlil melarang pengecer menjual elpiji 3 kg sebagai bentuk penataan.

    Meskipun kebijakan ini telah dibatalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Idrus menilai bahwa keputusan tersebut tetap mendorong pengecer untuk bertransformasi menjadi agen distribusi resmi.

    “Walau kebijakan ini telah dibatalkan Prabowo akan tetapi memacu pengecer untuk menjadi agen pendistribusian. Dengan begitu, kebijakan yang dikeluarkan Menteri ESDM pro rakyat,” tegasnya.

    Jadi Polemik

    Diketahui, pemerintah sempat melarang pengecer menjual elpiji 3 kg per 1 Februari 2025.

    Hal ini imbas dari kebijakan pemerintah yang mengatur penjualan gas tersebut dapat dijual oleh penjual yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

    Kebijakan itu berlaku mulai 1 Februari 2025. Artinya, penjualan gas elpiji 3 kilogram tak bisa diecer.

    Akibatnya, antrean terlihat mengular di banyak wilayah Indonesia, termasuk Jakarta, ibu kota negara ini.

    Merespons hal tersebut, pada (4/5/2025), Presiden Prabowo Subianto pun membatalkan larangan pengecer menjual elpiji 3 kg.

    “Presiden telah menginstruksikan kepada Kementerian ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” kata Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan Selasa lalu.

  • Sosok Pratu Yogi Ariandi, Prajurit TNI Viral Batal Nikahi Kekasih, Tewas Jadi Korban Tabrak Lari – Halaman all

    Sosok Pratu Yogi Ariandi, Prajurit TNI Viral Batal Nikahi Kekasih, Tewas Jadi Korban Tabrak Lari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut sosok dari Pratu Yogi Ariandi, prajurit TNI yang viral batal nikahi kekasih karena jadi korban tabrak lari sopir truk.

    Berdasarkan penelusuran Tribunnews.com, cerita tewasnya Pratu Yogi Ariandi pertama kali diunggah oleh akun Facebook Novridha Tarisa, pada Senin (3/2/2025) kemarin.

    Akun tersebut tidak menyangka dengan kejadian yang menimpa korban.

    Mengingat, Pratu Yogi Ariandi diagendakan akan menikahi kekasih setelah lebaran nanti.

    “Innalillahi wa’innailahi rojiun
    Yogi Ariandi Bin Sopian
    Tenang disana yaa gi au dah tak sakit lagi.. pdhal story prewedding di akun mu blm 24 jam yaa gi tapi Allah lebih sayang kau. 
    surga tempat mu gi
    Al-fatihah,” tulis Novridha Tarisa.

    Hingga Kamis (6/2/2025), postingan tersebut sudah mendapat respons dari ratusan kali.

    Warganet meramaikan dengan berbagai komentarnya.

    Termasuk ikut menyampaikan rasa dukanya terhadap insiden yang menimpa Pratu Yogi Ariandi.

    Sepupu Pratu Yogi Ariandi, Novridha Tarisa membenarkan korban tewas setelah ditabrak orang.

    Insiden diketahui terjadi di di Parit 1 Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Inhil, Riau pada Senin (3/2/2025) sekira pukul 05.20 WIB.

    Keluarga mengetahui kabar tewasnya Pratu Yogi Ariandi dari anggota TNI lainnya.

    “Babinsa Sungai Piring langsung yang ke rumah Yogi memberitahu ke keluarga,” kata Novridha saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (5/2/2025).

    Novridha mengatakan, keluarga sangat kehilangan Pratu Yogi Ariandi.

    Almarhum selama hidup dikenal sebagai pribadi yang baik.

    Duka semakin terasa karena korban seharusnya menikahi kekasih selepas lebaran.

    Kekasih korban juga kini terpukul karena kehilangan orang yang dicintainya.

    “Yogi orang yang baik, humble, sosok yang sangat di senangi banyak orang,” tambah Novridha.

    Pratu Yogi Ariandi sudah dimakamkan secara kedinasan pemakaman umum di Sungai Piring, Batang Tuaka, Inhil, Riau pada Selasa (4/2/2025).

    Korban merupakan prajurit TNI berpangkat Pratu yang bertugas di Kodim 0314/Inhil, kelahiran Sungai Piring, Inhil.

    Terakhir, Novridha tidak menyangka postingannya viral dan menjadi bahan perbincangan warganet.

    “Saya tidak menyangka bakal viral seperti ini, saya membagikan postingan di Facebook hanya untuk sebagai kenangan-kenangan di kemudian hari.”

    “Melihat se-viral ini semoga keluarga tersangka juga dapat merasakan bagaimana kehilangan kami,” tandasnya.

    Polsek Tempuling, Indragiri Hilir (Inhil), Riau, mengamankan seorang sopir truk berinisial GI (49) setelah terlibat dalam peristiwa tabrak lari yang merenggut nyawa orang prajurit TNI.

    Penangkapan dilakukan setelah pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat mengenai kecelakaan yang terjadi di Jalan Provinsi RT 022 RW 08, Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling.

    Kapolsek Tempuling, Iptu Delni Atma Saputra, bersama tujuh personilnya langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan pelaku di Gudang Material Bangunan Sei Sirih Kecil, Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu.

    “Kami berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti berupa satu unit dump truck warna merah dengan nomor polisi BM 8427 GB,” jelas Iptu Delni, dikutip dari TribunPekanbaru.com.

    Setelah penangkapan, pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Inhil untuk proses penyidikan lebih lanjut.

    “Kami telah berkoordinasi dengan Kasat Lantas Polres Inhil dan Kasubden POM TNI AD untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP),” tambah Iptu Delni.

    KASUS TABRAK LARI – Sopir truk diamankan petugas dari Polsek Kemuning di Sei Sirih Kecil, Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Inhil, Senin (3/2/2025). Sopir tersebut merupakan pelaku tabrak lari di Jalan Lintas Tembilahan-Rengat yang menyebabkan dua orang tewas yang salah satunya anggota TNI. (TribunPekanbaru.com/Satlantas Polres Inhil)

    Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas ini terjadi pada Senin, 3 Februari 2025, sekitar pukul 05.20 WIB.

    Kecelakaan melibatkan mobil Mitsubishi Dump Truk dan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh Pratu Yogi Ariandi dan rekannya, Hery Handika.

    Akibat kecelakaan tersebut, Hery Handika meninggal dunia di tempat setelah mengalami luka parah di bagian kepala.

    Sementara itu, Yogi Ariandi, yang juga mengalami luka parah, dilarikan ke Puskesmas Sungai Salak dan kemudian dirujuk ke RSUD Puri Husada Tembilahan.

    Sayangnya, setelah menjalani perawatan intensif, Yogi menghembuskan napas terakhir dalam perjalanan menuju RS Efina di Pekanbaru.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunPekanbaru.com dengan judul Pelaku Tabrak Lari Anggota TNI di Inhil Diamankan Polsek Tempuling

    (Tribunnews.com/Endra)(TribunPekanbaru.com/T. Muhammad Fadhli)

  • Soal DPR Bisa Copot Kapolri, Pengamat: Konyol, DPR Tak Tahu Batas Nasional 6 Februari 2025

    Soal DPR Bisa Copot Kapolri, Pengamat: Konyol, DPR Tak Tahu Batas Nasional 6 Februari 2025

    Soal DPR Bisa Copot Kapolri, Pengamat: Konyol, DPR Tak Tahu Batas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)
    Bambang Rukminto
    menyatakan,
    revisi Tata Tertib
    DPR yang memberi wewenang bagi DPR untuk mencopot kapolri adalah hal yang konyol.
    Bambang menilai, DPR seolah tidak mengetahui batas-batas kewenangannya karena tata tertib semestinya hanya megnatur internal DPR, tidak ke luar lembaga.
    “Membuat tatib yang berisi sesuatu yang jelas melanggar undang-undang selain mengarah pada
    abuse of power
    , juga kekonyolan. Seolah DPR tidak mengetahui batasan-batasan kewenangannya,” ujar Bambang saat dihubungi
    Kompas.com
    , Kamis (6/2/2025).
    Bambang menilai, revisi tatib ini justru menjadi indikasi kalau DPR tidak mampu melakukan kontrol dan pengawasan kepada Polri.
    Padahal, proses pengawasan ini bisa dilakukan dengan mengaudit kinerja Polri.
    Kemudian, hasil audit ini bisa disampaikan secara terbuka kepada publik atau langsung kepada presiden.
    “Jadi, tidak mungkin DPR bisa mencopot Kapolri atau Panglima TNI.
    Kewenangan DPR
    hanya sebatas melakukan pengawasan pada kebijakan yang diambil Kapolri atau Panglima TNI,” lanjut dia.
    Bambang mengatakan, pencopotan dan penunjukan Kapolri maupun Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden.
    Sebelumnya, DPR kini memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang sebelumnya telah melewati proses uji kelayakan dan kepatutan (
    fit and proper test
    ) di DPR.
    Hal ini tertuang dalam revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (4/2/2025).
    Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan mengatakan, revisi ini memberi DPR ruang untuk meninjau kembali kinerja pejabat yang telah mereka tetapkan dalam rapat paripurna.
    Jika dalam evaluasi ditemukan kinerja yang tidak memenuhi harapan, DPR dapat memberikan rekomendasi pemberhentian.
    “Dengan pasal 228A diselipkan, DPR memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap jabatan calon-calon yang sebelumnya dilakukan fit and proper test melalui DPR,” ujar Bob Hasan di Gedung DPR RI, Selasa (4/2/2025).
    Bob menegaskan bahwa hasil evaluasi ini bisa berujung pada rekomendasi pemberhentian bagi pejabat yang dianggap tidak menunjukkan kinerja optimal.
    Dengan adanya
    revisi tata tertib
    ini, sejumlah pejabat yang telah ditetapkan DPR melalui rapat paripurna dapat dievaluasi kinerjanya secara berkala.
    Pejabat tersebut antara lain adalah Komisioner dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta hakim Mahkamah Konstitusi (MK), dan Mahkamah Agung (MA).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HKI: Investasi batal ratusan triliun rupiah akibat premanisme ormas

    HKI: Investasi batal ratusan triliun rupiah akibat premanisme ormas

    Kalau dihitung semuanya, ‘ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan T (triliun rupiah, Red).

    Jakarta (ANTARA) – Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menyatakan mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri dampak dari premanisme organisasi kemasyarakatan (ormas).

    “Kalau dihitung semuanya, ‘ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan T (triliun rupiah, Red),” kata Ketua Umum HKI Sanny Iskandar, ditemui usai dialog optimalisasi kawasan industri, di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, ormas tersebut menyebabkan gangguan keamanan, karena masuk ke kawasan industri untuk melakukan demonstrasi. Sanny menyebut, biasanya ormas tersebut meminta diikutsertakan dalam proses pembangunan ataupun aktivitas pabrik.

    “Yang mereka pingin itu adalah supaya yang terkait dengan pabrik, selalu ya, dia kan butuh transportasi, catering atau apa, pingin beli ini, beli itu, mau bangun perluasan pabriknya atau apa, mereka itu minta diserahkan ke mereka,” kata dia pula.

    Sanny mengatakan beberapa investor sudah mengirimkan surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait premanisme ormas.

    “Beberapa investor akhirnya nulis surat langsung ke Presiden,” ujarnya.

    Untuk wilayah yang sering terjadi premanisme ormas, ia mengatakan berada di Bekasi, Karawang, Jawa Timur, dan Batam.

    Lebih lanjut, dirinya meminta jaminan keamanan kepada pemerintah, mengingat beberapa kawasan industri merupakan objek vital nasional.

    “Modusnya memang gitu, mereka melakukan unjuk rasa dan segala macam untuk menutup kawasan. Sehingga pabrik-pabrik itu nggak bisa keluar, barang-barang nggak bisa masuk, bahan baku nggak bisa masuk, barang jadi nggak bisa keluar,” kata dia pula.

    Selain itu, ia mencontohkan ada salah satu ormas yang sudah melakukan penyegelan pabrik di kawasan industri.

    “Kalau lihat fotonya tahulah, bajunya loreng-loreng dan segala macam. Ini yang nyegel bukan polisi, ini ormas. Jadi sudah sampai segitunya,” kata dia.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sopir Truk Kecelakaan Maut GT Ciawi Diduga Aktif di Medsos, Nyetir Sambil Main Ponsel

    Sopir Truk Kecelakaan Maut GT Ciawi Diduga Aktif di Medsos, Nyetir Sambil Main Ponsel

    Jakarta –

    Sebuah truk pengangkut galon memicu kecelakaan fatal di GT (gerbang tol) Ciawi pada hari Selasa (4/2/2025) tengah malam. Sopir truk pengangkut galon yang diketahui bernama Bendi Wijaya (BW) itu ternyata aktif di media sosial, TikTok. Tak hanya itu, Bendi juga kerap mengunggah momen aktivitasnya sebagai sopir truk pengangkut minuman mineral.

    Diberitakan sebelumnya, kecelakaan yang melibatkan banyak kendaraan itu mengakibatkan delapan korban tewas dan 11 lainnya luka-luka. Menurut keterangan kepolisian, truk yang dikemudikan BW (31) tidak dapat dikendalikan, sehingga sempat oleng ke kanan dan ke kiri.

    “Pada saat mendekati Gerbang Tol, itu si pengemudi itu kurang bisa mengendalikan kendarannya. Karena sempat agak belok kanan-kiri,” ungkap Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Raden Slamet Santoso, dikutip dari CNNIndonesia.

    Saat ini sopir truk pengangkut galon yang memicu kecelakaan tersebut masih menjalani perawatan medis. Setelah selesai pemeriksaan medis, pihak kepolisian melanjutkan upaya penyelidikan. Termasuk melakukan tes urine terhadap sopir truk.

    “Ketika nanti penanganan medis sudah tidak diperlukan, tentu nanti pak Kapolresta Bogor Kota akan langsung melakukan upaya-upaya termasuk pemeriksaan urine,” bilang Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abast, dikutip dari detikNews.

    Sebagai pengemudi kendaraan niaga, ternyata Bendi Wijaya cukup aktif di media sosial. Dia mengunggah beberapa momen saat menjalani aktivitas sebagai driver pengangkut galon. Sayangnya, Bendi kerap mengunggah video dirinya saat sedang mengemudi truk. Mengemudi sambil memegang ponsel merupakan salah satu perilaku yang membahayakan.

    Seperti pernah dijelaskan instruktur dan founder Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC) Jusri Pulubuhu, menambah suatu pekerjaan saat mengemudi seperti bermain ponsel membuat risiko kecelakaan jadi lebih tinggi.

    “Dia menambah suatu pekerjaan yang membuat multitasking. Udah pasti mengganggu. Ini kan multitasking driving itu,” kata Jusri.

    Menurut Jusri, mengemudi kendaraan adalah pekerjaan yang tidak bisa dilakukan berbarengan dengan kegiatan lain. Jika bermain HP sambil mengemudi, maka sistem motorik pada diri pengemudi terganggu.

    “Selain nalar, emosi, motorik terpakai semua kan. Ketika motorik kita terganggu karena konsentrasi kita ke sana maka konsentrasi mengemudi kita terganggu dong,” ujarnya.

    Praktisi keselamatan berkendara yang juga Director Training Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI), Sony Susmana, menyebut mengemudi sambil bermain HP melebihi bahaya mengemudi mengantuk atau mabuk.

    “Ini melebihi bahayanya mengemudi ngantuk atau mabuk. Sama dengan bunuh diri namanya,” tegas Sony.

    (lua/dry)

  • Ini Data 6 Korban Tewas Akibat Kecelakaan Beruntun GT Ciawi 2

    Ini Data 6 Korban Tewas Akibat Kecelakaan Beruntun GT Ciawi 2

    JABAR EKSPRES – Tim Disaster Victim Identification (DVI) berhasil mengidentifikasi enam dari delapan korban meninggal dunia dalam insiden kecelakaan lalu lintas di Gate Tol Ciawi 2.

    Kabid Dokkes Polda Jabar, Kombes Nariyana mengatakan, delapan korban tersebut berjenis kelamin tujuh orang pria dan satu orang wanita.

    “Dari korban tersebut bersama tim, kami lakukan identifikasi, telah teridentifikasi sebanyak 6 korban,” kata Nariyana kepada wartawan, Rabu (5/2/2025).

    BACA JUGA:7 Pria dan 1 Wanita Tewas Buntut Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Ciawi 2, Berikut Ciri-cirinya!

    Nariyana mengungkapkan, dua jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi karena mengalami luka bakar dengan tingkat 100 persen.

    Hingga kini, Tim DVI sudah mengambil sampel DNA dari jenazah tersebut dan keluarga korban. Nantinya, kata dia, proses identifikasi lebih lanjut berada di Lab Dokkes Polri Jakarta.

    “Jadi, identifikasi menggunakan DNA agar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” jelasnya.

    BACA JUGA:8 Orang Tewas, Polisi Ungkap Kronologi Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Ciawi 2

    Berikut nama enam korban meninggal dunia yang berhasil diidentifikasi:

    1. Budiman (45), Kampung Cipetir, Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
    2. Yana Maulana (42), Kampung Sukasirna, Cikole, Kabupaten Sukabumi.
    3. Asep Fardilah (45), Desa Cidadap, Kabupaten Sukabumi.
    4. Supardi (39), Desa Cidasap, Kabupaten Sukabumi.
    5. Vika Agustina (16), Kampung Rasamala, Kabupaten Cianjur.
    6. Rahmat Gunawan (53), Kampung Rancamuning, Padangsenang, Cidadap, Kabupaten Sukabumi.

    BACA JUGA:Daftar Korban Tewas Kecelakaan Beruntun Tol Ciawi 2 Bogor, 6 Orang Belum Teridentifikasi

    Diketahui, kecelakaan beruntun terjadi di Gate Tol 2 Ciawi akibat remblong dari truk tronton, timbulkan korban tewas di tempat, Bogor Timur, Kota Bogor, pada Selasa (4/2).

    Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 23.30 WIB di ruas jalan tol Bogor-Jakarta. Truk bermuatan galon air itu berjalan dari arah Ciawi menuju Jakarta, diduga kendaraan tersebut mengalami gagal fungsi rem.

    Akibat insiden kecelakaan itu tiga kendaraan hancur terbakar dan tiga lainnya mengalami kerusakan, delapan orang meninggal dunia dan 11 orang luka-luka.

  • Tawuran di Depok, Pelajar Tewas Kena Sabetan Senjata Tajam – Page 3

    Tawuran di Depok, Pelajar Tewas Kena Sabetan Senjata Tajam – Page 3

    Ade Ary mengatakan, korban sempat dilarikan ke Rumah Sehat Kabupaten Bogor. Namun, nyawanya tak tertolong.

    “Oleh teman-temannya dibawa ke Rumah Sakit dan meninggal dunia,” ujar dia.

    Terkait kejadian, polisi turun tangan telah melakukan penyelidikan.

    “Kasus ditangani Polsek Pancoran Mas,” tandas dia.

  • 6 Opang Paksa Kawal Bus Pariwisata di Bandung, Penumpang Dipalak Rp 100.000 Bandung

    6 Opang Paksa Kawal Bus Pariwisata di Bandung, Penumpang Dipalak Rp 100.000 Bandung

    Opang Paksa Kawal Bus Pariwisata di Bandung, Penumpang Dipalak Rp 100.000
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Polsek Cibeunying Kidul, Bandung, Jawa Barat, mengamankan tiga pria yang diduga melakukan pemalakan terhadap bus pariwisata dengan dalih pengawalan.
    Peristiwa tersebut menjadi viral di media sosial setelah rekaman kejadian tersebar luas.
    Dalam video yang beredar, pelaku terlihat menawarkan jasa pengawalan kepada rombongan bus yang melintas di kawasan Cikutra, Bandung.
    Meski penumpang menolak tawaran tersebut, para pelaku tetap mengawal bus dengan sepeda motor.
    Setelah bus tiba di kafe tujuan, penumpang sempat memberikan uang sebesar Rp 50.000, tetapi ditolak oleh pelaku.
    Saat para penumpang selesai makan dan hendak meninggalkan restoran, para pelaku mencegat bus hingga tidak bisa melintas.
    Akhirnya, penumpang memberikan uang Rp100.000 agar bus diperbolehkan jalan.
     
    Kapolsek Cibeunying Kidul, Kompol Suparman, mengonfirmasi bahwa kejadian tersebut terjadi pada Rabu (5/2/2025).
    Pihak kepolisian telah mengamankan dan meminta keterangan dari ketiga pelaku yang merupakan ojek pangkalan (opang) dan pihak manajemen kafe.
    Menurut Suparman, rombongan bus tidak melakukan reservasi sebelum datang ke restoran.
    Biasanya, jika ada koordinasi sebelumnya, pengemudi ojek pangkalan memang akan mengawal bus menuju restoran karena kondisi jalan yang sempit.
    “Ya, yang ada di bus ini mau ke kafe. (Bus) memang tak ada koordinasi dikawal oleh ojek-ojek yang ada di wilayah setempat. Memang mereka itu dadakan mau ke kafe dan jalanannya sempit, sehingga bersinggungan dengan masyarakat. Mungkin (karena itu) yang bersangkutan (opang) inisiatif mengawal,” jelas Suparman di Mapolsek Cibeunying, Kamis (6/2/2025).
    Manajemen Kafe Detuik, Yusuf, membenarkan bahwa biasanya ada koordinasi dengan ojek setempat untuk pengawalan jika bus telah melakukan reservasi terlebih dahulu.
    “Kalau ada reservasi, biasanya bus dikawal oleh ojek setempat. Itu sudah biasa, dan ada tarif khusus yang telah disepakati. Namun, dalam kasus ini, tamu datang tanpa koordinasi, makan, lalu pergi,” ungkap Yusuf.
    Sementara itu, seorang pelaku Asep (39), yang berasal dari Pangkalan Ojek Bojongkoneng, mengakui bahwa insiden tersebut melibatkan beberapa rekannya.
    Dia pun meminta maaf atas kejadian itu.
    “Saya, Asep, mewakili teman-teman, meminta maaf kepada rombongan yang datang ke Kafe Detuik. Ke depannya, kami akan meminta izin terlebih dahulu kepada pihak kafe (sebelum mengawal),” katanya.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul KRONOLOGI Tukang Ojek di Bandung Lakukan Pungli dengan Dalih Kawal Bus Pariwisata ke Kafe De Tuik
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK di Praperadilan: Hasto Siap Talangi Harun Masiku untuk Suap KPU

    KPK di Praperadilan: Hasto Siap Talangi Harun Masiku untuk Suap KPU

    Jakarta –

    Tim Biro Hukum KPK mengungkap peran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku (HM). KPK menyebut Hasto siap menalangi suap tersebut agar urusan PAW Harun cepat selesai.

    Hal itu disampaikan tim biro hukum KPK saat membacakan tanggapan atas petitum praperadilan Hasto Kristiyanto di PN Jaksel, Kamis (6/2/2025). Mulanya, KPK mengatakan Saeful Bahri melakukan lobi ke KPU untuk mengurus PAW Harun.

    “Bahwa setelah menyerahkan surat tersebut ke KPU, Saeful Bahri melobi-lobi KPU dan Donny Tri Istiqomah mengurusi surat-surat dan kajian hukumnya. Bahwa sekitar awal September 2018, Saeful Bahri meminta Agustiani Tio Fridelina selaku Kader di DPP PDIP dan mantan Bawaslu RI tahun 2005-2010 untuk membantu mengurus masalah tersebut ke KPU. Kemudian, Saeful Bahri menyampaikan surat keputusan MA melalui WA kepada Agustiani Tio Fridelina,” kata tim biro hukum KPK.

    Singkat cerita, lobi-lobi itu berhasil. Tim hukum KPK mengatakan Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU saat itu meminta fee Rp 1 miliar. Namun, Saeful Bahri dan Agustiani Tio melakukan penawaran hingga disepakati fee untuk operasional sebesar Rp 900 juta.

    “Bahwa beberapa waktu kemudian pada bulan Desember 2019, Saeful Bahri mendapatkan informasi dari Agustiani Tio Fridelina bahwa dana yang diminta Wahyu Setiawan sebesar Rp 1 miliar. Atas permintaan tersebut Saeful Bahri meminta Agustiani Tio Fridelina untuk menawar dan akhirnya disepakati bahwa biaya operasional bahwa sebesar Rp 900 juta,” ujarnya.

    Setelah itu, Saeful lalu menemui Harun yang kemudian menyanggupi biaya operasional Rp 1,5 miliar. Dia menyebut Hasto mempersilakan pemberian fee itu untuk pengurusan PAW.

    “Bahwa selanjutnya Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah menemui Harun Masiku di Hotel Grand Hyatt dan menyampaikan permintaan tersebut dan disanggupi oleh Harun Masiku. Pada permintaan itu Harun Masiku menyanggupi biaya operasional Rp 1.500.000.000. Selanjutnya, Hasto Kristiyanto mempersilakannya,” ujarnya.

    Hasto Sanggup Talangi Fee untuk Wahyu

    Dia mengatakan Saeful melaporkan perkembangan pengurusan PAW Harun ke Hasto. Dia mengatakan Hasto menyanggupi untuk menalangi urusan suap PAW Harun agar prosesnya cepat selesai.

    “Bahwa sekitar tanggal 13 Desember 2019, Saeful Bahri melaporkan kepada Hasto Kristiyanto terkait dengan kelanjutan perkembangan urusan Harun Masiku. Pada saat itu, Hasto mengatakan ‘ya silakan saja bila perlu, saya menyanggupi untuk menalanginya dulu biar urusan Harun Masiku cepat selesai’,” kata tim biro hukum KPK.

    “Kemudian siang harinya Saeful Bahri menemui Harun Masiku di kantor DPP PDIP dan menjelaskan bahwa perkembangan keputusan itu sudah disampaikan kepada Hasto Kristiyanto,” tambahnya.

    Setelah Hasto menyetujuinya, tim hukum KPK mengatakan staf Hasto bernama Kusnadi bergerak. Kusnadi, katanya menitipkan uang Rp 400 juta untuk mengurus PAW Harun Masiku.

    “Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, Kusnadi selaku staf Sekjen DPP PDIP menghadap Donny Tri Istiqomah di ruang rapat DPP PDIP di Jalan Diponegoro Jakpus Saat itu, Kusnadi menitipkan uang yang dibungkus amplop warna cokelat yang dimasukkan di dalam tas ransel berwarna hitam dan mengatakan, ‘Mas ini ada perintah Pak Sekjen untuk menyerahkan uang operasional Rp 400 juta ke Pak Saeful yang Rp 600 juta Harun’, katanya. Bahwa selanjutnya, masih pada tanggal 16 Desember 2019, Donny Tri Istiqomah menghubungi Saeful Bahri melalui chat WA, yang berbunyi, ‘Mas Hasto ngasih Rp 400 juta yang Rp 600 juta Harun katanya udah ku pegang,” tuturnya.

    “Atas pernyataan tersebut Donny Tri Istiqomah kemudian membuka titipan tersebut dan menghitungnya di dalam uang amplop tersebut bahwa uang rupiah bentuk pecahan Rp 50 ribu sejumlah Rp 400 juta,” imbuhnya.

    Diketahui, Harun Masiku telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap PAW anggota DPR. Status itu disematkan kepada Harun sejak Januari 2020.

    Harun diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Namun, selama lima tahun terakhir, keberadaan Harun Masiku belum diketahui.

    Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto dan pengacara Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru dalam kasus ini. Hasto juga diduga merintangi penyidikan Harun.

    (zap/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ibu Rumah Tangga di Ngawi Tewas Disengat Kawanan Tawon Vespa

    Ibu Rumah Tangga di Ngawi Tewas Disengat Kawanan Tawon Vespa

    Ngawi (beritajatim.com) – Sebuah peristiwa tragis terjadi di Desa Pocol, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Seorang ibu rumah tangga bernama Sumarni (56) meninggal dunia setelah disengat kawanan tawon Vespa Affinis saat mencari rumput di ladang bersama tetangganya pada Rabu (05/02/2025) pagi.

    Sumarni yang merupakan istri dari Puryadi (60) dan ibu dari dua anak itu langsung dilarikan ke klinik di Sine, Ngawi, setelah mengalami serangan tawon yang menyengat bagian kepala dan tangannya. Karena kondisinya semakin memburuk, ia kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Hastuti di Sragen, Jawa Tengah. Namun, nyawanya tidak tertolong, dan ia dinyatakan meninggal dunia pada Kamis (6/2/2025) pukul 03.30 WIB.

    Berdasarkan keterangan warga, peristiwa ini bermula saat Sumarni mencari rumput di ladang yang tidak jauh dari rumahnya. Tiba-tiba, sekumpulan tawon Vespa menyerangnya. Serangan tersebut membuat korban lemas seketika, hingga akhirnya dibantu oleh warga untuk segera mendapatkan pertolongan medis.

    “Saya dikabarin ibu saya sudah lemas diserang tawon, terus dibawa ke klinik dan dilarikan ke rumah sakit Sragen. Ibu meninggal dunia, tawon banyak menyerang kepala ibu saya,” ungkap Ira Widayanti, anak korban.

    Dimas Kurniawan, salah satu warga yang menolong korban, mengungkapkan bahwa kawanan tawon langsung pergi setelah menyerang. “Saya datang menolong, tawonnya sudah pada kabur. Korban langsung kita bawa ke atas, sekarang warga jadi takut ke ladang,” katanya.

    Ketakutan juga dirasakan oleh warga lain, Suyatno, yang menyebut bahwa polisi pun enggan mendekati lokasi karena tidak diketahui di mana sarang tawon berada. “Tiba-tiba kawanan tawon menyerang, jenisnya Vespa. Warga jadi takut ke ladang, tadi saja pak polisi mau ke lokasi juga takut karena belum tahu sarangnya di mana,” ujarnya.

    Pagi hari setelah kejadian, jenazah Sumarni tiba di rumah duka di Desa Pocol. Suasana duka menyelimuti keluarga dan para tetangga yang kehilangan sosoknya. Jenazah kemudian dibawa menggunakan mobil pikap menuju tempat pemakaman umum desa untuk dimakamkan.

    Hingga saat ini, warga setempat masih takut untuk beraktivitas di ladang tersebut. Mereka berencana untuk bersama-sama mencari sarang tawon Vespa dan memusnahkannya agar kejadian serupa tidak terulang. [fiq/beq]