Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Polisi

  • Nusron: Tidak Ada Penghilangan Barang Bukti saat Kebakaran di Kementerian ATR/BTN

    Nusron: Tidak Ada Penghilangan Barang Bukti saat Kebakaran di Kementerian ATR/BTN

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan kebakaran yang terjadi di Kementerian ATR/BPN pada Sabtu malam (8/2/2025) bukan upaya penghilangan barang bukti dari masalah pertanahan yang terjadi.

    Dia menyebut, kebakaran yang menimpa kantornya merupakan musibah bagi Kementerian ATR/BPN. Pasalnya, bagian yang terbakar merupakan ruangan Biro Humas dan tidak ada dokumen seperti hak guna bangunan (HGB) dan hak guna usaha (HGU).

    “Yang terbakar itu [ruangan] bagian Humas, di sana tidak ada dokumen HGB, HGU, atau apapun, jadi tidak ada yang namanya penghilangan barang bukti,” tegas Nusron dalam keterangannya, Minggu (9/2/2025).

    Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Harison Mocodompis menyampaikan, dugaan awal kebakaran di ruangan Biro Humas ini disebabkan oleh korsleting listrik.

    “Saat ini, penyelidikan lebih lanjut sedang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan penyebab pastinya,” ujar Harison.

    Lokasi kebakaran saat ini telah dipasang garis polisi. Penyelidikan akan dilanjutkan oleh pihak berwenang untuk memastikan penyebab kebakaran dan memastikan keselamatan seluruh karyawan serta pengunjung gedung. 

    Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pendataan kerusakan dokumen dan peralatan, serta evaluasi sistem keamanan dan mitigasi risiko kebakaran untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

    Diberitakan sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN Risdianto Prabowo Samodro menyampaikan, kebakaran yang terjadi sekitar pukul 23.00 WIB itu terjadi di Lantai 1 ruang Biro Hubungan Masyarakat.

    “Terkait kebakaran yang terjadi di Kementerian ATR/BPN. Perlu kami sampaikan bahwa kebakaran terjadi di Lantai 1 ruang Biro Hubungan Masyarakat. Kebakaran terjadi sekitar pukul 23.00 dan berhasil ditangani dengan cepat oleh Pemadam Kebakaran sehingga tidak menyebar ke area yang lebih luas,” katanya dikutip dari Antara, Minggu (9/2/2025). 

    Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta berhasil memadamkan kebakaran yang sempat melanda Gedung Kementerian ATR/BPN.

    Informasi mengenai kebakaran itu diterima oleh Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan, pada Sabtu sekitar pukul 23.09 WIB. 

    Petugas damkar kemudian segera dikerahkan untuk melakukan operasi pemadaman mulai pukul 23.18 WIB. Memasuki pukul 23.45 WIB, api di lantai 1 berhasil dilokalisir, untuk kemudian dilakukan proses pendinginan serta pengeluaran asap dari gedung.

  • Polres Bantul Yogyakarta Catat 160 Kasus Kecelakaan di Januari 2025, Human Error Faktor Penyebab Terbanyak!

    Polres Bantul Yogyakarta Catat 160 Kasus Kecelakaan di Januari 2025, Human Error Faktor Penyebab Terbanyak!

    Bantul (beritajatim.com) – Angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bantul terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Sepanjang Januari 2025, Polres Bantul mencatat 160 insiden kecelakaan yang mengakibatkan 13 korban meninggal dunia, 196 orang mengalami luka ringan, serta kerugian materiil mencapai Rp126.372.400.

    Kapolres Bantul, AKBP Novita Eka Sari, mengungkapkan bahwa penyebab utama kecelakaan di wilayah ini masih didominasi oleh faktor kelalaian manusia atau human error.

    “Kecelakaan umumnya terjadi akibat pengendara yang berkendara dengan kecepatan tinggi, kurang fokus, serta berbagai pelanggaran lalu lintas lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengendara untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku,” ujar Novita.

    Untuk mengurangi angka kecelakaan, Polres Bantul meluncurkan program Si Dul (Polisi Peduli) yang bertujuan meningkatkan keamanan dan ketertiban lalu lintas. Program ini berupa patroli yang dilakukan oleh polisi lalu lintas (Polantas) guna menindak pelanggar serta mengedukasi pengendara agar lebih disiplin di jalan raya.

    Upaya Pencegahan Kecelakaan di Bantul

    Kapolres Bantul menegaskan bahwa kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas menjadi langkah utama dalam mencegah kecelakaan. Beberapa imbauan penting yang disampaikan kepada masyarakat antara lain:

    Menghindari berkendara dengan kecepatan tinggi.

    Selalu fokus saat mengemudi dan tidak menggunakan ponsel.

    Menjaga jarak aman dengan kendaraan lain.

    Menghindari berkendara saat kondisi lelah.

    Mewaspadai pengendara agresif di jalan.

    Selain itu, program Si Dul akan berjalan berdampingan dengan program Si Manis (Polisi Humanis) yang melibatkan personel Polwan untuk meningkatkan kesadaran keselamatan berkendara dengan pendekatan yang lebih humanis.

    Data Kecelakaan di Bantul Tahun 2024

    Sebagai catatan, pada tahun 2024, Polres Bantul mencatat 2.003 kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal mencapai 149 jiwa. Sementara itu, 2.451 orang mengalami luka ringan, dan total kerugian materiil ditaksir mencapai Rp5.015.500.000.

    “Dengan meningkatnya angka kecelakaan ini, kami terus mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam berkendara. Keselamatan di jalan harus menjadi prioritas utama, baik bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya,” tegas Novita.

    Dengan adanya program Si Dul, diharapkan angka kecelakaan lalu lintas di Bantul dapat ditekan secara signifikan, sehingga tercipta lalu lintas yang lebih aman dan tertib bagi seluruh masyarakat. [aje]

  • Warga Non-KTP DKI Bisa Cek Kesehatan Gratis di Jakarta Besok, Ini Caranya

    Warga Non-KTP DKI Bisa Cek Kesehatan Gratis di Jakarta Besok, Ini Caranya

    Jakarta –

    Warga non-KTP DKI Jakarta bisa mengikuti program Pemeriksaan Kesehatan Gratis di 44 Puskesmas Jakarta. Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menjelaskan syarat warga tak ber-KTP DKI Jakarta untuk ikut program tersebut.

    Menurut Teguh, warga cukup mengunduh aplikasi Satu Sehat dan mengisi data yang diperlukan. Dia mengatakan, semua warga yang telah mengunduh aplikasi Satu Sehat bisa mendapatkan layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Puskesmas.

    “Prinsipnya adalah, bagi mereka yang sudah download Satu Sehat mobile, kemudian memilih Puskemasnya dan tanggalnya, lalu dia datang, walaupun dia tidak ber-KTP DKI, akan dilayani,” kata Teguh di Puskesmas Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2025).

    Menurut Teguh, pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis ditujukan bagi warga yang sedang berulang tahun mulai 10 Februari. Dia mengatakan, warga bisa datang di tanggal ulang tahun atau 30 hari setelah tanggal ulang tahun. Adapun warga yang berulang tahun di bulan Januari masih akan dilayani hingga April mendatang.

    “Dan nanti berlakunya sejak (tanggal) tahun kelahiran, sampai kemudian 30 hari kemudian, tapi yang kemudian yang Januari ini sampai dengan bulan April, karena kan Januari sudah berlalu,” ucapnya.

    Teguh memastikan, sebanyak 44 Puskesmas di tiap kecamatan di Jakarta siap untuk melaksanakan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Kesiapan itu meliputi, SDM, hingga sarana dan prasarana serta alur pendaftaran dan pemeriksaan.

    “Hari ini saya ingin memastikan lagi, mulai dari nanti masyarakat datang ke Puskesmas, bagaimana misalnya parkirnya, bagaimana halamannya, kemudian masuk dan diterima oleh petugas registrasi, kemudian masuk ke kunjungan mandiri untuk mendapatkan tanda, kemudian dari mandiri dikasihkan nomor antrean, kemudian seterusnya. Kami ingin memastikan kondisi tersebut, sampai kemudian ada semacam screening, pemeriksaan dari loket loket, dari ruangan ke ruangan sampai selesai, sampai kepada edukasinya,” katanya.

    “Dari sisi jajaran SDM-nya, pnsyaallah kita siap, dari sisi sarpras, teman-teman tadi itu lihat juga, kami ingin memastikan bagaimana juga Jakarta adalah barometer akan dilihat, dan kita harapkan juga bisa menjadi role model karena Puskesmas kita sudah integrasi juga dengan layanan primer,” ucapnya.

    (idn/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Koalisi Sipil Kritik Wacana Penambahan Kewenangan Penegak Hukum dan Militer

    Koalisi Sipil Kritik Wacana Penambahan Kewenangan Penegak Hukum dan Militer

    loading…

    Koalisi masyarakat sipil mengkritik wacana penambahan kewenangan lembaga penegak hukum serta militer melalui RUU Polri, Kejaksaan, dan TNI. Ilustrasi/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – Koalisi masyarakat sipil mengkritik wacana penambahan kewenangan lembaga penegak hukum serta militer melalui revisi undang-undang (RUU) Polri, Kejaksaan, dan TNI. Mereka menilai rencana penambahan kewenangan saat ini sangat keliru.

    Koalisi sipil terdiri dari PBHI, Imparsial, Elsam, HRWG, Walhi, Centra Initiative, Koalisi Perempuan Indonesia, Setara Institute dan BEM SI Kerakyatan. Ketua PBHI Julius Ibrani mengatakan dengan kewenangan yang ada saat ini, ketiga lembaga itu justru seringkali melakukan penyimpangan seperti korupsi dan kekerasan.

    “Alih-alih melakukan pembenahan dengan memperkuat pengawasan, lembaga-lembaga tersebut di atas justru terlihat tengah berlomba-lomba untuk menambah kewenangannya,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (9/2/2025).

    Ia mencontohkan Kejaksaan Agung sempat dihebohkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang menerima suap Rp8,1 miliar dari buronan kasus korupsi Bank Bali, Djoko Tjandra. Sementara itu, sejumlah anggota TNI juga terlibat dalam aksi korupsi pada jabatan sipil seperti kasus yang menyeret mantan Kepala Badan SAR Nasional (Kabasarnas) Marsdya Henri Alfiandi.

    Di sisi lain, Polri yang merupakan lembaga penegak hukum juga dinodai dengan kasus pemerasan yang menyasar sejumlah warga negara Malaysia konser DWP di JIExpo Kemayoran beberapa waktu lalu. Julius khawatir apabila ketiga RUU itu disahkan hanya akan menambah daftar panjang penyalahgunaan wewenang.

    Di sisi lain, kata dia, penambahan kewenangan itu juga bisa membahayakan iklim penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia. Apalagi jika dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

    “Yang kita butuhkan saat ini adalah membangun akuntabilitas dan transparansi. Salah satu cara memperkuat lembaga lembaga independen yang ada untuk mengawasai mereka,” tuturnya.

    Sementara itu, Julius mengatakan berdasarkan Indeks Rule of Law 2024 yang dirilis World Justice Project (WJP), Indonesia berada di peringkat ke 68. Posisi ini justru menurun dari tahun sebelumnya yang berada di urutan 66 atau mengalami penurunan 0,53 poin.

    Ia menegaskan evaluasi sistem pengawasan internal lembaga penegak hukum dan militer menjadi penting. Hal ini lantaran selama ini cenderung melanggengkan praktik impunitas.

    ”Pengawasan internal yang lemah dapat berdampak pada pembiaran atau pelanggaran hukuman terhadap aksi-aksi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota penegak hukum dan militer,” jelasnya.

    Sejalan dengan itu, pemerintah dan DPR harus menguatkan lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, Komnas HAM, hingga Komnas Perempuan. “Perlu dipastikan bahwa lembaga pengawas eksternal ini dapat bekerja secara efektif yang dilengkapi dengan kewenangan yang memadai dan sumberdaya yang cukup,” imbuhnya.

    Julius menegaskan reformasi penegakan hukum tidak dapat dilakukan dengan menambah kewenangan, tetapi dengan membangun akuntabilitas dengan memperkuat lembaga pengawas independen. “Kami mendesak pada DPR dan pemerintah untuk menghentikan dan menolak pembahasan RUU Polri, RUU Kejaksaan dan RUU TNI,” tegasnya.

    (poe)

  • 5 Sandera Thailand yang Dibebaskan Hamas Tiba di Bangkok

    5 Sandera Thailand yang Dibebaskan Hamas Tiba di Bangkok

    Jakarta –

    Kelima warga Thailand yang disandera di Gaza telah dipulangkan dan tiba di Bangkok. Kedatangan 5 warga Thailand itu disambut haru keluarga.

    Dilansir AFP, Minggu (9/2/2025), kelima warga Thailand itu tersenyum saat berjalan ke aula kedatangan di Bandara Suvarnabhumi Bangkok setelah dibebaskan pada tanggal 30 Januari, sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang bertujuan untuk mengakhiri perang Gaza.

    Kelima warga tersebut di antaranya Watchara Sriaoun, Pongsak Tanna, Sathian Suwannakham, Surasak Lamnau, dan Bannawat Saethao. Kelimanya mendarat di Bangkok pada pukul 7:30 pagi (0030 GMT) pada hari Minggu dan disambut oleh sekelompok kecil kerabat dan pejabat dari kementerian luar negeri yang sangat gembira.

    Salah satu sandera yang dibebaskan, Pongsak, mengatakan bahwa dia “kehilangan kata-kata” saat melihat keluarganya.

    “Saya berterima kasih kepada semua orang yang membantu kami. Kami tidak akan berada di sini hari ini jika bukan karena mereka. Kami akhirnya bisa kembali ke tanah air kami,” katanya.

    Sementara itu, Somboon Saethao, ayah Bannawat, mengatakan dia “sangat bahagia”. Keluarganya akan menyambut putranya pulang dengan upacara tradisional Thailand.

    “Saya rasa saya tidak ingin dia jauh dari rumah lagi,” kata Somboon, yang berasal dari provinsi Nan di Thailand utara, kepada AFP.

    Bannawat pindah ke Israel sembilan bulan sebelum penculikannya untuk mencari penghasilan yang lebih baik bagi keluarganya.

    Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Thailand, Maris Sangiampongsa, mengatakan “sangat menginspirasi” menyaksikan kepulangan mereka. Ia menambahkan pemerintah akan memantau reintegrasi mereka ke dalam masyarakat Thailand, “dengan fokus pada kesehatan mental mereka”.

    “Kami tidak pernah menyerah pada para sandera ini,” katanya saat konferensi pers di bandara.

    Kelima orang yang kembali itu sekarang sedang dalam perjalanan menuju kampung halaman mereka.

    Boonsong Tapchaiyut, seorang pejabat Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan setiap sandera akan menerima pembayaran satu kali sekitar $18.000 (600.000 baht), bersama dengan gaji bulanan sebesar $900 hingga usia 80 tahun, untuk memastikan mereka tidak harus kembali ke Israel.

    Ketika Hamas menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober 2023, 31 warga negara Thailand diculik, dengan 23 orang dibebaskan pada akhir tahun itu dan dua orang dipastikan tewas pada bulan Mei.

    Seorang warga negara Thailand diyakini masih hidup di Gaza.

    Tonton juga Video: Momen Hamas Bebaskan 3 Sandera Warga Israel di Gaza

    (yld/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Remaja Bogor Live IG Saat Tawuran, Ditangkap usai Motor Nyebur ke Sawah

    Remaja Bogor Live IG Saat Tawuran, Ditangkap usai Motor Nyebur ke Sawah

    Jakarta –

    Polisi mengamankan lima remaja diduga terlibat tawuran di Cileungsi, Kabupaten Bogor. Aksi tawuran tersebut sengaja disiarkan secara langsung melalui media sosial (medsos).

    “Mengamankan lima orang yang melakukan live Instagram konten tawuran, membawa senjata tajam dan akan melakukan tawuran,” kata Kapolsek Cileungsi Kompol Edison, Minggu (9/2/2025).

    Edison menyebutkan, pihak kepolisan mendapatkan aduan dari masyarakat terkait aksi tawuran tersebut. Polisi bergerak ke lokasi dan mendapati para pelaku tengah konvoi dan menenteng senjata tajam.

    “Piket SPKT mendapat laporan dari 110 perihal adanya tawuran. Kapolsek beserta piket fungsi melakukan cek TKP, dan benar ditemukan tiga orang dicurigai. Saat dilakukan pemeriksaan di handphone, ditemukan adanya indikasi live instagram konten tawuran,” kata Edison.

    Pelaku ditangkap di dua lokasi berbeda, yakni di Desa Cipeucang Cileungsi dan Desa Singasari, sekitar pukul 02.45 WIB pagi tadi. Edison mengatakan beberapa pelaku ditangkap usai motornya tercebur ke sawah saat berusaha melarikan diri.

    “Kemudian melakukan pengejaran menggunakan motor dibantu oleh personel Polsek Cileungsi dan JKU Polmas, hingga pelaku tertangkap karena jatuh ke sawah di Desa Singasari Kecamatan Jonggol,” ujarnya.

    Saat ini para pelaku sudah diamankan di Polsek Cileungsi. Polisi akan memanggil orang tua dan juga pihak sekolah.

    “Para pelaku sudah diamankan di Polsek Cileungsi untuk dilakukan proses pemeriksaan lanjut, dan akan dilakukan pemanggilan para orang tua dan pihak sekolah,” imbuhnya.

    (sol/wnv)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tiga Pemuda Dihajar Gerombolan Berbaju Hitam di SPBU Perak Jombang

    Tiga Pemuda Dihajar Gerombolan Berbaju Hitam di SPBU Perak Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Insiden pengeroyokan terjadi di SPBU Perak, Kabupaten Jombang, pada Minggu (9/2/2025) sekitar pukul 07.30 WIB. Tiga pemuda yang baru saja membeli bahan bakar minyak (BBM) menjadi korban amukan gerombolan berpakaian hitam-hitam yang tengah melakukan konvoi.

    Salah satu korban berhasil melarikan diri, sementara satu lainnya mengalami luka ringan akibat pukulan. Namun, seorang lagi mengalami kekerasan lebih parah hingga tersungkur setelah dikeroyok oleh gerombolan tersebut.

    Menurut informasi yang dihimpun, gerombolan pemuda ini berjumlah sekitar 100 orang dan bergerak dari arah Kertosono menuju Jombang. Mereka menggunakan sepeda motor dan mobil.

    Awalnya, perjalanan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda mencurigakan. Namun, saat melintas di SPBU Perak, mereka tiba-tiba menyerang tiga pemuda yang berada di pintu keluar SPBU tanpa alasan yang jelas.

    “Saya langsung melerai. Dari pada jatuh korban jiwa. Pemuda yang dihajar kemudian ke Polsek Perak untuk melaporkan kasus penganiayaan ini,” ujar saksi mata di lokasi, Nada Fakhril Imami (26).

    Setelah insiden tersebut dilerai, gerombolan berbaju hitam itu melanjutkan perjalanan ke arah timur menuju Jombang Kota. “Saya tidak tahun gerombolan ini dari kelompok mana. Karena mereka tidak mengenakan atribut,” ujarnya.

    Hingga berita ini ditulis, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait motif dan identitas kelompok yang terlibat dalam pengeroyokan ini. “Untuk lebih jelasnya silakan tanya ke Polsek Perak. Karena tadi sudah laporan,” tambah Nada.

    Peristiwa ini memicu perhatian masyarakat setempat, yang berharap pihak berwenang segera mengusut tuntas kasus ini guna mencegah kejadian serupa di kemudian hari. [suf]

  • Peringatan Tsunami Gempa M 7,6 Karibia Dicabut

    Peringatan Tsunami Gempa M 7,6 Karibia Dicabut

    Jakarta –

    Gempa bumi berkekuatan 7,6 magnitudo mengguncang Kepulauan Cayman, Laut Karibia. Imbas gempa tersebut sempat muncul peringatan tsunami yang kini resmi dicabut.

    “Berdasarkan semua data yang tersedia… ancaman tsunami dari gempa bumi ini telah berlalu dan tidak ada ancaman lebih lanjut,” kata Pusat Peringatan Tsunami Pasifik AS, dilansir AFP, Minggu (9/2/2025).

    Badan Survei Geologi AS menyebut gempa tersebut terjadi pada kedalaman dangkal.

    Sebelumnya, sistem peringatan tsunami mengatakan gelombang setinggi hampir 10 kaki (tiga meter) mungkin terjadi di beberapa wilayah pesisir Kuba, sementara gelombang hingga tiga kaki dapat menghantam Honduras dan Kepulauan Cayman.

    Pemerintah Kepulauan Cayman telah memperingatkan penduduk wilayah pesisir untuk pindah ke pedalaman dalam sebuah pesan di situs webnya. Peringatan ancaman tsunami awal mencakup lebih dari sejumlah negara.

    Sekitar tiga jam setelah gempa bumi, otoritas AS memperingatkan bahwa “fluktuasi permukaan laut kecil” hingga 30 sentimeter (11,8 inci) masih dapat terjadi. Namun ancaman serius apa pun telah berlalu.

    Sistem Peringatan Tsunami sebelumnya mengatakan gelombang setinggi hampir 10 kaki (tiga meter) mungkin terjadi di beberapa wilayah pesisir Kuba, sementara gelombang hingga tiga kaki dapat menghantam Honduras dan Kepulauan Cayman.

    Pemerintah Kepulauan Cayman telah memperingatkan penduduk wilayah pesisir untuk pindah ke pedalaman dalam sebuah pesan di situs webnya.

    Peringatan ancaman tsunami awal mencakup lebih dari selusin negara.

    Sekitar tiga jam setelah gempa bumi, otoritas AS memperingatkan bahwa “fluktuasi permukaan laut kecil” hingga 30 sentimeter (11,8 inci) masih dapat terjadi, tetapi ancaman serius apa pun telah berlalu.

    (yld/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Alasan Orang Kaya Haram Gunakan LPG 3 Kg dan Pertalite – Page 3

    Alasan Orang Kaya Haram Gunakan LPG 3 Kg dan Pertalite – Page 3

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengamini adanya praktik penimbunan LPG 3 kilogram di beberapa titik. Dia mewanti-wanti agar tidak ada pihak yang mengambil kesempatan di tengah polemik LPG 3 kg bersubsidi ini.

    Yuliot mengatakan, perkara tersebut menjadi perhatian Kementerian ESDM bersama aparat kepolisian. Dia mengakui adanya indikasi penimbunan di beberapa titik.

    “Jadi untuk penimbunan, kita kan juga bekerja sama dengan kepolisian. Jadi kan indikasinya ada terjadi penimbunan di beberapa titik,” kata Yuliot Tanjung di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Sabtu (8/2/2025).

    Dia menegaskan tidak boleh ada pihak yang menimbun gas LPG 3 kg. Pasalnya, pada akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat karena kesulitan mendapatkan ‘gas melon’ tersebut. Belum lagi jika harganya melambung tinggi akibat terbatasnya stok.

    “Jadi kita menghendaki itu jangan terjadi penimbunan. Itu justru kebutuhan masyarakat, jadi jangan ada yang berspekulasi. Jangan ada yang mengambil kesempatan juga di situ,” tuturnya.

    Yuliot menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi bersama merespons dugaan penimbunan tersebut.

    “Ya, ini kita juga melakukan evaluasi bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga, termasuk dengan aparat hukum,” tandasnya.

  • Prioritaskan Rekrut Santri, Polri: Moral dan Etikanya Baik Nasional 9 Februari 2025

    Prioritaskan Rekrut Santri, Polri: Moral dan Etikanya Baik Nasional 9 Februari 2025

    Prioritaskan Rekrut Santri, Polri: Moral dan Etikanya Baik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    -Inspektur Pengawasan Umum
    Polri
    Komjen
    Dedi Prasetyo
    mengungkapkan, Polri akan memberi kesempatan luas bagi para santri dan hafiz Al Quran untuk mendaftar menjadi anggota Polri.
    Dedi mengatakan, kalangan santri bakal diprioritaskan karena mereka dibekali pendidikan karakter yang kuat sehingga punya moral dan etika yang baik.
    “Merekrut polisi dari pondok pesantren memiliki beberapa keuntungan, antara lain pendidikan karakter pondok pesantren dikenal dengan pendidikan karakter yang kuat, sehingga para santri diharapkan memiliki nilai-nilai moral dan etika yang baik,” kata Dedi dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).
    Dedi berujar, pondok pesantren dikenal mendidik para santri dengan disiplin yang ketat sehingga mereka mampu mengikuti perintah dan prosedur yang baik.
    Kemampuan bekerja sama, menghadapi tekanan, dan menghormati sesama juga menjadi pertimbangan merekrut anggota polisi dari kalangan santri.
    “Santri pondok pesantren biasanya terbiasa dengan lingkungan yang sederhana dan terbatas, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang baru,” kata Dedi menambahkan.
    Berikut jumlah penerimaan siswa berlatar pendidikan pesantren dan
    hafiz Alquran
    dari Tahun Anggaran 2021 hingga 2024:
    1. Tahun 2021 sejumlah 84 orang (Bintara 83 orang, Tamtama 1 orang)
    2. Tahun 2022 sejumlah 55 orang (Bintara 50 orang, Tamtama 5 orang)
    3. Tahun 2023 sejumlah 74 orang (Bintara 61 orang, Tamtama 13 orang)
    4. Tahun 2024 sejumlah 52 orang (Akpol 1 orang, Bintara 49 orang, Tamtama 2 orang).
    Selain memprioritaskan jalur santri, Polri terus melakukan pembenahan dan penguatan terhadap sistem perekrutan polisi yang berintegritas.
    Komjen Dedi menjamin mutu atau kualitas dari proses rekrutmen terpadu anggota Polri.
    Dia menerangkan sistem rekrutmen Polri memenuhi International Organization for Standardization ISO 9001:2015.
    Hal ini, lanjut Komjen Dedi, merupakan pengakuan atas komitmen Polri dalam menjaga kualitas proses seleksi penerimaan anggota Polri.
    “Secara berkala Polri terus menjaga agar proses seleksi yang kami lakukan tetap memenuhi standar dan bahkan melebihi,” tutur dia.
    Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan rekrutmen polisi dari jalur santri masih menjadi salah satu program prioritas.
    Jenderal Sigit mengatakan polisi yang memiliki latar belakang santri diharapkan memiliki karakter yang matang.
    “Tentunya rekrutmen jalur santri ini menjadi salah satu program prioritas di kepolisian, karena kita ingin punya polisi-polisi yang tidak hanya paham tentang ilmu kepolisian, namun juga memiliki kematangan di dalam karakter kesehariannya,” kata Sigit dalam Munas dan Konbes NU di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2).
    Dia mengatakan santri telah dibekali pendidikan keimanan yang kuat.
    Dia berharap hal itu membuat polisi berlatar belakang santri kuat menghadapi berbagai godaan dalam bertugas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.