Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Polisi

  • Rumah Jabatan Bupati Buton Utara Dibobol Maling

    Rumah Jabatan Bupati Buton Utara Dibobol Maling

    KENDARI -Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Buton Utara di wilayah Mina-minanga, Desa Linsowu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra) dibobol maling.

    Penanggung jawab Rujab Bupati Buton Utara mengatakan setelah mengetahui rumah tersebut dibobol maling, dirinya langsung berkoordinasi dengan pihak Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Buton Utara, untuk melaporkan peristiwa pembobolan tersebut.

    “Iya, langsung melapor (kepada Setda Buton Utara),” kata Dian dilansir ANTARA, Senin, 10 Februari.

    Ia menyebutkan berdasarkan pantauannya, terdapat beberapa barang berharga di rumah jabatan orang nomor satu di Pemkab Butur tersebut yang raib dibawa kabur maling.

    Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda Buton Utara Asrif Atmin saat dikonfirmasi juga membenarkan peristiwa pencurian di Rujab Bupati Butur.

    Ia menyampaikan bahwa dirinya langsung mendatangi Kepolisian Resor (Polres) Buton Utara untuk membuat laporan polisi usai mengetahui hal tersebut.

    “Iya, sudah ditangani yang berwajib,” ucap Asrif Atmin.

    Dikonfirmasi terpisah, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Buton utara AKP Juwanto mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan awal, aksi pencurian yang dilakukan oleh orang tidak dikenali di Rujab Bupati Butur itu terjadi pada Sabtu (8/2) lalu, sekitar pukul 18.30 WITA.

    Ia menjelaskan saat kejadian pencurian tersebut kondisi rumah tidak berpenghuni sekitar satu pekan.

    “Sudah tidak dihuni sekitar satu mingguan,” ungkap Juwanto.

    Juwanto membeberkan dari data inventaris rumah jabatan tersebut, beberapa barang yang raib dibawa kabur oleh maling.

    “Dari data inventaris, ada empat buah kasur, satu unit televisi, dan satu unit pendingin ruangan atau AC,” beber Juwanto.

    Saat ini kasus pencurian rumah jabatan milik Bupati Butur itu masih terus dilakukan pendalaman oleh penyidik Sat Reskrim Polres Buton Utara.

  • Polisi Periksa 15 Saksi Usut Dugaan Galian Tambang Ilegal di Rangkasbitung

    Polisi Periksa 15 Saksi Usut Dugaan Galian Tambang Ilegal di Rangkasbitung

    Jakarta –

    Polres Lebak masih menyelidiki dugaan aktivitas perusahaan tambang ilegal di Desa Mekarsari, Rangkasbitung, Lebak. Terkini, Polres Lebak sudah memanggil saksi untuk dimintai konfirmasi.

    “Laporan mengenai dugaan tambang ilegal di Desa Mekarsari masih kita tindaklanjuti, saat ini masih penyelidikan,” kata Kasat Reskrim Polres Lebak, AKP Wisnu Adi Cahya, kepada wartawan, Selasa (11/2/2024).

    Wisnu menjelaskan, penyelidikan ini terkait dugaan aktivitas tambang ilegal. Hingga saat ini, ada 15 orang saksi yang diperiksa Polres Lebak.

    “15 orang saksi yang kita periksa mulai dari warga, pengusaha, dinas, dan pihak terkait lainnya,” ujarnya.

    Perusahaan Tambang Laporkan Warga

    Untuk diketahui, warga Desa Mekarsari, Rangkasbitung, melaporkan dugaan perusahaan tambang ilegal ke Polres Lebak. Warga melapor karena aktivitas tambang merusak akses jalan di sana.

    Selain melaporkan perusahaan, pada 16 Desember 2024, warga Desa Mekarsari melakukan demo di lokasi tambang tanah. Warga menolak aktivitas tambang yang merusak akses jalan.

    Sementara itu, perusahaan tambang yang diduga ilegal melaporkan tujuh orang warga Rangkasbitung ke Polda Banten pada 20 Desember 2024. Perusahaan tambang melaporkan warga atas dugaan pelanggaran Pasal 160 KUHPidana dan atau Pasal 170 KUHPidana.

    (taa/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Sebut Gaza Lokasi Real Estate, Warga Palestina Tak Berhak Kembali Trump Sebut Gaza Lokasi Real Estate, Warga Palestina Tak Berhak Kembali

    Trump Sebut Gaza Lokasi Real Estate, Warga Palestina Tak Berhak Kembali Trump Sebut Gaza Lokasi Real Estate, Warga Palestina Tak Berhak Kembali

    Washington DC –

    Tak habis-habis kontroversi yang dipicu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kali ini, Trump menyebut Jalur Gaza sebagai lokasi “pengembangan real estate untuk masa depan”, dan menegaskan warga Palestina tidak memiliki hak untuk kembali berdasarkan rencana pengambilalihan yang dilakukan AS.

    Trump menambahkan bahwa dirinya akan membangun “komunitas yang indah” untuk warga Palestina yang direlokasi dari Jalur Gaza.

    Pernyataan kontroversial terbaru itu, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (11/2/2025), disampaikan Trump dalam wawancara dengan jurnalis Bret Baier dari Fox News Channel.

    Dalam wawancara tersebut, Trump kembali menegaskan bahwa “Saya akan memilikinya” yang merujuk pada Jalur Gaza, yang ditinggali oleh lebih dari dua juta warga Palestina yang kini dilanda perang. Dia juga menyebut ada enam lokasi berbeda bagi warga Palestina untuk tinggal di luar Jalur Gaza.

    Rencana relokasi warga Gaza dan rencana AS mengambil alih Gaza itu menuai penolakan dunia, terutama negara-negara Arab.

    Ketika ditanya apakah warga Palestina memiliki hak untuk kembali ke Jalur Gaza yang hancur akibat perang, Trump menjawab dengan tegas: “Tidak, mereka tidak akan melakukannya, karena mereka akan memiliki perumahan yang jauh lebih baik.”

    “Dengan kata lain, saya sedang membahas soal membangun tempat permanen untuk mereka karena jika mereka harus kembali sekarang, maka akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum Anda bisa melakukannya — tempat itu tidak layak huni,” kata Trump.

    Trump pertama kali mengungkapkan rencana kontroversial dan mengejutkan itu dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang sedang berkunjung ke Gedung Putih pada Selasa (4/2) pekan lalu. Rencana itu memicu kemarahan warga Palestina dan ditolak dunia.

    Namun Trump terus menegaskan tuntutannya agar warga Palestina dipindahkan dari Jalur Gaza, yang hancur akibat perang Israel-Hamas, dan agar Mesir juga Yordania menampung warga Gaza yang direlokasi.

    Dalam wawancara dengan Fox News Channel, Trump mengatakan dirinya akan membangun “komunitas yang indah” untuk lebih dari dua juta warga Palestina yang tinggal di Jalur Gaza.

    “Bisa ada lima, enam lokasi, bisa juga dua lokasi. Tapi kita akan membangun komunitas yang aman, agak jauh dari tempat mereka berada, tempat semua bahaya berada,” sebut Trump dalam pernyataannya.

    “Sementara itu, saya akan memiliki ini. Anggap saja sebagai pengembangan real estate untuk masa depan, Itu akan menjadi sebidang tanah yang indah. Tidak ada banyak uang yang dikeluarkan,” ucapnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Blokade Politik Berakhir, Lebanon Miliki Pemerintahan Baru

    Blokade Politik Berakhir, Lebanon Miliki Pemerintahan Baru

    Jakarta –

    Lebanon kini mengharapkan kembalinya masa tenang dengan berakhirnya masa transisi politik di Beirut. Pada Sabtu (8/2) kemarin, Presiden Joseph Aoun mengesahkan kabinet baru pemerintah yang dipilih Perdana Menteri Nawaf Salam, dan membubarkan pemerintahan sementara di bawah PM Najib Mikati.

    Menurut kantor kepresidenan, kabinet yang baru terdiri dari 24 orang menteri. Mereka sebagian besar adalah para ahli yang akan bekerja lintas partai untuk membangun kembali negara yang dilanda krisis, kata Aoun. Anggota milisi Syiah pro-Iran Hizbullah bukan bagian dari pemerintahan baru Lebanon.

    Melemahnya Hizbullah

    Sebagaimana digariskan konstitusi, perdana menteri baru adalah seorang Muslim Sunni. Nawaf Salam sebelumnya adalah Presiden Mahkamah Internasional, ICJ, di Den Haag, dan dianggap sebagai sosok netral. Para ahli melihat pemilihannya sebagai tanda melemahnya pengaruh politik Hizbullah, yang masih duduk di parlemen Beirut.

    Perserikatan Bangsa-bangsa, PBB, menyambut baik terbentuknya pemerintahan baru di Lebanon. “Pembentukan pemerintahan hari ini menandai babak baru dan cerah bagi Lebanon,” kata Utusan Khusus PBB Jeanine Hennis-Plasschaert.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    PM Salam berjanji untuk membawa Lebanon keluar dari krisis ekonomi. “Reformasi adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan,” kata pengacara berusia 71 tahun itu dalam pidato yang disiarkan televisi.

    Salam mengumumkan bahwa dia ingin memulihkan kepercayaan warga terhadap negara serta kepercayaan masyarakat internasional dan negara-negara tetangga Arab di Lebanon. Dia juga berjanji untuk melaksanakan perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri perang baru-baru ini antara Israel dan Hizbullah Lebanon pada akhir November.

    Perang berkepanjangan di selatan

    Selama bertahun terakhir, Lebanon mengalami krisis politik dan ekonomi yang menguapkan daya beli masyarakat dan membebani kas negara. Kebuntuan politik berlangsung sejak 2022, ketika partai-partai di parlemen berulangkali gagal menyepakati pembentukan koalisi.

    Proporsi keagamaan sesuai konstitusi diakui terbukti menjadi rintangan tambahan. Karena menurut aturan yang berlaku, jabatan presiden harus diisi seorang Kristen Maronit, Perdana Menteri seorang Sunni, dan Ketua Parlemen seorang Syiah.

    Kebuntuan berakhir karena Hizbullah diyakini sudah banyak melemah akibat perang melawan Israel dan tergulingnya rejim Bashar Assad di Suriah. Situasi ini memungkinkan panglima militer Aoun untuk dipilih sebagai presiden, yang membuka jalan bagi kepemimpinan PM Salam.

    Duta Besar Uni Eropa untuk Lebanon Sandra De Waele menyambut baik “komitmen pemerintah kepada agenda reformasi,” yang menurutnya mutlak”diperlukan untuk masa depan Lebanon”.

    Reformasi dan pemulihan

    Pemerintahan baru di Beritu menghadapi tugas berat, yakni menggulirkan reformasi untuk membuka kucuran dana pinjaman dari donor internasional, mengawasi gencatan senjata Israel-Hizbullah dan membangun kembali infrastruktur negara.

    “Saya berharap ini akan menjadi pemerintahan reformasi dan keselamatan,” kata Salam dalam pernyataan yang disiarkan televisi beberapa saat setelah kabinetnya diumumkan.

    Namun sebelum menjalankan kekuasaan, Salam harus mengajukan daftar kabinetnya untuk disetujui parlemen dalam waktu 30 hari. Parlemen Lebanon yang beranggotakan 128 orang sebagian besar didominasi oleh partai-partai tradisional berbasis sektarian. Pemerintah akan mengadakan sidang pertamanya pada Selasa (11/2) pagi, kata presiden dalam sebuah posting di X.

    rzn/ (DW/afp/ap)

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Terancam Jadi Tersangka, Penjual Miras Oplosan yang Tewaskan 4 Orang di Bogor: yang Beli Kita Kasih – Halaman all

    Terancam Jadi Tersangka, Penjual Miras Oplosan yang Tewaskan 4 Orang di Bogor: yang Beli Kita Kasih – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penjual minuman keras (miras) oplosan di Bogor, Jawa Barat, berinisial S (40), diperiksa polisi imbas minuman dagangannya menewaskan 4 orang dan membuat 1 lainnya kritis.

    Kini S pun terancam menjadi tersangka dalam kasus miras oplosan maut di di Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor ini.

    Kepada penyidik Polsek Bogor Tengah, S mengaku bahwa ia menjual miras di Pandu Raya, Kecamatan Bogor Tengah dengan harga Rp 15 ribu.

    “Ada yang beli kita kasih. Ngejualnya itu bukan per botol tapi per plastik gitu,” kata S di Polsek Bogor Tengah, dilansir dari TribunnewsBogor.com.

    S mengatakan bahwa satu plastik miras itu berukuran sekitar 600 milliliter.

    “Sebotol aqua plastik lah segitu. Tapi, ngejualnya per plastik,” sebutnya.

    Adapun miras oplosan yang dibeli dan ditenggak oleh 4 korban jiwa di Tegallega itu adalah jenis arak ginseng atau aseng.

    Mereka mengoplosnya kembali ke dalam teko plastik dengan mencampur sejumlah kuku bima dan hydro coco.

    Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Riznaldi Nugroho menyebutkan bahwa S kemungkinan akan ditetapkan sebagai tersangka.

    “Arahnya nanti ke situ (penetapan tersangka). Saat ini terus diperiksa,” kata Aji, Senin (10/2/2025).

    S sendiri diketahui bukan berasal dari Kota Bogor melainkan dari Kuningan, Jabar.

    Ia berjualan miras oplosan di Pandu Raya masih belum lama.

    “Kalau sesuai KTP itu dari Kuningan. Ia berjualan belum lama,” ungkap Aji.

    Kronologi

    Diketahui bahwa para korban membeli 10 bungkus plastik miras oplosan di sebuah warung di kawasan Pandu Raya.

    Kemudian para korban berpesta miras di salah satu steam motor di Jalan Tegallega pada Jumat (7/2/2025) sejak pukul 19.00 malam sampai dini hari.

    Empat orang pria pun dilaporkan tewas setelah pesta miras oplosan tersebut.

    Ada korban yang tewas pada hari Sabtu (8/2/2025) dan Minggu (9/2/2025).

    “Satu orang dalam keadaan kritis. Dan sisanya masih keadaan sakit. Untuk yang pesta mirasnya  jadi jumlahnya delapan orang,” ujar Aji di Polsek Bogor Tengah, Minggu malam.

    “Ini jenisnya aseng atau arak ginseng itu merupakan produksi home industry yang dicampur menggunakan Kuku Bima dan Hydro Coco,” bebernya.

    Semua korban termasuk yang meninggal dunia sempat mengalami sesak napas, muntah-muntah, dan buang air besar setelah menenggak miras oplosan.

    “Penyebab kematian kita perlu menunggu hasil dari rumah sakit apakah disebabkan dari minuman tersebut,” sebutnya.

    Beberapa orang yang selamat termasuk penjual miras di Pandu Raya telah diperiksa polisi di Polsek Bogor Tengah.

    “Untuk saat ini, pemeriksaan sedang berlangsung pendalaman baik pedagang maupun saksi-saksi selebihnya akan kita sampaikan,” tutur Aji.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul 4 Orang Tewas Usai Tenggak Miras Oplosan di Bogor, Penjual : Ada yang Beli Kita Kasih

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar) (TribunnewsBogor.com/Rahmat Hidayat)

  • Sosialisasikan Tertib Lalu Lintas, Satlantas Polres Pangandaran Gandeng PMII

    Sosialisasikan Tertib Lalu Lintas, Satlantas Polres Pangandaran Gandeng PMII

    JABAR EKSPRES – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pangandaran menjalin kemitraan dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat STITNU Al Farabi Pangandaran untuk menggelar sosialisasi tertib lalu lintas.

    Kegiatan ini diawali dengan silaturahmi antara Kasatlantas Polres Pangandaran, AKP Asep Nugraha, dengan pengurus PMII di Warung Jambu dekat Bundaran Marlin, Pangandaran, Jawa Barat.

    Dalam kesempatan tersebut, Burhanudin, Wakil Ketua II Bidang Eksternal PMII Komisariat STITNU Al Farabi, menyampaikan pentingnya kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat dalam menangani kasus kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

    BACA JUGA:Tim Gabungan Gelar Razia Kendaraan di Kota Banjar, Satlantas Ingatkan Pengendara Lengkapi Surat-surat

    Hal ini sejalan dengan laporan akhir tahun 2024 Kapolres Pangandaran yang menyoroti tingginya angka kecelakaan di wilayah tersebut.

    “Kinerja kepolisian dalam menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat harus didukung oleh semua elemen masyarakat, sesuai dengan program presisi Kapolri Jenderal Sigit Listiyanto,” ujar Burhanudin, Selasa (11/2/2025).

    Ketua PMII Komisariat STITNU Al Farabi Pangandaran, Predi Supriadi, menegaskan bahwa ketertiban lalu lintas bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tetapi juga seluruh pengguna jalan.

    BACA JUGA:Titik Lokasi Rawan Razia Operasi Keselamatan Lodaya Februari 2025 di Bandung Hari ini, Cek Dimana Saja?

    “Ketertiban lalu lintas harus menjadi kesadaran bersama. Setiap pengguna jalan wajib mematuhi peraturan, seperti tidak menerobos lampu merah, menggunakan helm, dan memiliki surat izin mengemudi,” tegas Predi.

    Ia juga mengutip Pasal 1 Angka 32 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa ketertiban berlalu lintas adalah tanggung jawab bersama. “Dengan mematuhi aturan, kita dapat mengurangi angka kecelakaan di jalan raya,” tambahnya.

    Kasatlantas Polres Pangandaran, AKP Asep Nugraha, mengungkapkan bahwa meskipun UU No. 22 Tahun 2009 telah berlaku, kesadaran masyarakat masih rendah.

    BACA JUGA:Polresta Bandung Gelar Operasi Keselamatan 2025, Fokus Edukasi dan Penegakan Hukum Lalu Lintas

    “Kami memiliki keterbatasan personel, sementara 5 dari 10 kecamatan di Pangandaran masih minim pemahaman tentang aturan lalu lintas, seperti Kecamatan Cimerak, Parigi, Cijulang, Cigugur, dan Langkaplancar,” ujarnya.

    Ia menambahkan, ke depannya Satlantas akan lebih fokus pada sosialisasi dan edukasi daripada penindakan melalui tilang manual atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

  • Guru Ngaji yang Cabuli Siswi MI di Lampung Selatan Ternyata Berstatus PNS

    Guru Ngaji yang Cabuli Siswi MI di Lampung Selatan Ternyata Berstatus PNS

    Liputan6.com, Lampung Selatan – Zakaria, 47 tahun, tersangka pencabulan terhadap muridnya sendiri di Lampung Selatan, Lampung ternyata seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sebuah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di Kecamatan Kalianda, kabupaten setempat. 

    Zakaria kini telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Satreskrim Polres Lampung Selatan. Di hadapan polisi, Zakaria mengaku tertarik kepada korban sehingga melakukan perbuatan keji itu. 

    Aksi bejat yang menimpa anak perempuan berusia 14 tahun ini berlangsung pada Desember 2024 lalu. Zakaria diamankan tanpa perlawanan di rumahnya, pada Jumat (7/2/2025).

    “Setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini mengakui perbuatannya, dia mengaku suka terhadap korban yang merupakan anak didiknya,” kata Yusriandi, Senin (10/2/2025).

    Dia menerangkan, pihaknya mendapat laporan soal kekerasan seksual itu pada Minggu (22/12/2024) di salah satu MIN di Kecamatan Kalianda. 

    “Dari laporan tersebut kami melakukan serangkaian penyelidikan, sehingga pada Jumat (7/2/2025) sekitar pukul 16.00 WIB tersangka berhasil diamankan,” ungkapnya.

    Yusriandi menuturkan, perbuatan bejat itu terjadi ketika tersangka melatih korban untuk persiapan mengikuti perlombaan tilawah. Zakaria mengaku, bisa melakukan pengobatan suara, supaya korban menang dalam perlombaan.

    Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa beberapa pakaian milik korban yang berkaitan dengan kasus ini.

    Zakaria dijerat dengan Pasal 82 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dengan tambahan sepertiga masa hukuman karena statusnya sebagai tenaga pendidik.

     

  • Update Kasus Pesta Miras Alkohol 96 Persen di Cianjur: Korban Tewas Jadi 9 Orang, 3 Masih Dirawat – Halaman all

    Update Kasus Pesta Miras Alkohol 96 Persen di Cianjur: Korban Tewas Jadi 9 Orang, 3 Masih Dirawat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jumlah korban tewas dalam kasus pesta minuman keras (miras) alkohol murni berkadar 96 persen di Cianjur, Jawa Barat bertambah menjadi 9 orang.

    Sebelumnya, 8 dari 12 orang yang mengkonsumsi alkohol jenis etanol berkadar 96 persen dalam pesta miras di Desa Kademangan, Kecamatan Mande, Kamis (6/2/2025) tersebut, tewas.

    Delapan korban tewas tersebut adalah E (55), G (35), H (29), J (34), JS (45), RH (33), I (34), dan EI (17). 

    Terbaru, korban tewas dalam kasus pesta miras alkohol murni 96 persen di Cianjur ini bertambah satu orang yakni korban berinisial IP (27), warga Desa Kademangan.

    IP tewas setelah menjalani perawatan intensif selama empat hari di ruang ICU Rumah Sakit Dr Hafidz (RSDH), Kabupaten Cianjur pada Senin (10/2/2025) pagi.

    “Sehingga jumlah korban tewas akibat mengkonsumsi alkohol murni berkadar 96 persen menjadi sembilan orang,” kata Kasat Narkoba Polres Cianjur AKP Septian Pratama di Mapolres Cianjur, Senin, dilansir dari TribunJabar.id.

    “Terkait kejadian sejumlah warga yang mengkonsumsi alkohol murni berkadar tinggi mencapai 96 persen tersebut masih dalam pendalaman dan pemeriksaan sejumlah saksi,” imbuhnya.

    Adapun, 3 korban lainnya yakni ADS (18), NB (42), dan SU (42) masih dirawat di RSUD Sayang Cianjur.

    Tenggak Alkohol yang Harusnya Jadi Disinfektan

    Septian sebelumnya menegaskan bahwa kejadian ini dipastikan bukan akibat pesta miras oplosan, melainkan para korban meracik alkohol murni berkadar 96 persen yang dibeli di toko online, lalu mencampurkannya dengan minuman soda berasa. 

    “Dari belasan korban itu, mereka telah mengkonsumsi sebanyak 5 liter alkohol berkadar 96 persen. Padahal jelas alkohol tersebut bukan untuk diminum dan hanya untuk pemakaian luar,” ungkap Septian, Sabtu (8/2/2025).

    Para korban, mengkonsumsi alkohol murni yang diperuntukkan untuk disinfektan, pembersih dan tidak untuk diminum atau dicampurkan dengan minuman soda berasa. 

    “Berdasarkan informasi yang peroleh sementara, para korban tersebut mengkonsumsi alkohol murni tersebut sejak Kamis malam, hingga Jumat (7/2/2025) malam. Tak lama dari itu mereka mulai merasakan gejala, dan harus dibawa ke rumah sakit,” jelasnya.

    Polisi juga telah mengamankan barang bukti berupa satu buah jerigen bekas alkohol murni berkadar 96 persen dan bukti pembelian dari toko online.

    “Sementara ini kami juga telah mengamankan barang bukti, berupa satu buah jerigen bekas alkohol murni berkadar 96 persen, dan tangkapan layar bukti pembelian dari toko online,” terangnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Korban Tewas Akibat Meminum Alkohol 96 Persen di Cianjur jadi 9 Orang, 3 Lainnya Masih Dirawat

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar) (TribunJabar.id/Fauzi Noviandi)

  • 420 Juta Orang Hadiri Maha Kumbh Mela, Festival Hindu Terbesar Dunia

    420 Juta Orang Hadiri Maha Kumbh Mela, Festival Hindu Terbesar Dunia

    Jakarta –

    Lebih dari 420 juta orang melakukan ritual mandi di festival Maha Kumbh Mela yang sedang berlangsung di India — pertemuan manusia terbesar di dunia – menurut angka yang diterbitkan oleh kantor informasi pers pemerintah setempat pada hari Jumat (07/02).

    “Lebih dari 42,07 crore (420 juta) umat beriman berendam di Triveni Sangam yang suci dalam festival Mahakumbh hingga 6 Februari 2025,” kata Biro Informasi Pers di platform media sosial X.

    Acara tersebut, yang berlangsung selama 45 hari, dimulai pada 13 Januari di Prayagraj di negara bagian Uttar Pradesh di bagian utara India.

    Maha Kumbh Mela berlangsung di mana sungai suci Gangga, Yamuna, dan Saraswati yang mistis bertemu.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Tempat tersebut memiliki makna keagamaan yang besar bagi umat Hindu yang percaya bahwa berendam di air sungai-sungai tersebut dapat membersihkan mereka dari dosa-dosa mereka dan membantu mereka mencapai keselamatan.

    Perdana Menteri India Narendra Modi juga sempat menghadiri festival religi terbesar dunia itu dan berenang di perairan suci tersebut.

    Kebakaran di Kumbh Mela

    Pada hari Jumat (07/03), terjadi kebakaran di dalam lokasi festival. Beberapa mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api.

    Menurut media India, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.

    Tragedi desak-desakan yang menelan korban jiwa sempat terjadi pada perayaan Maha Kumbh tahun ini.

    Perkiraan resmi menyebutkan bahwa 30 orang tewas dalam insiden yang terjadi pada tanggal 29 Januari tersebut.

    Beberapa laporan dan partai oposisi India mengeklaim bahwa jumlah korban tewas jauh melebihi jumlah yang diberikan oleh pemerintah negara bagian yang dikuasai oleh Bharatiya Janata Party (BJP), yang berhaluan nasionalis Hindu, di Uttar Pradesh.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    Tonton juga video: Momen Ribuan Umat Hindu India Rayakan Festival Holi

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Sosok AR, Terlapor Kasus Dugaan Pemalsuan Surat Izin Pembangunan Pagar Laut di Tangerang – Halaman all

    Sosok AR, Terlapor Kasus Dugaan Pemalsuan Surat Izin Pembangunan Pagar Laut di Tangerang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, menyampaikan temuan baru soal kasus pagar laut di Tangerang, Banten.

    Salah satunya adalah mengenai pihak terlapor dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin proyek pagar laut tersebut, dengan pihak korban atau yang dirugikan adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Adapun, sosok terlapor tersebut diketahui berinisial AR.

    Namun, latar belakang AR itu belum diketahui hingga sekarang, entah dari kementerian atau aparat desa.

    Djuhandani mengatakan pihaknya masih menelusuri mengenai hal tersebut.

    Untuk saat ini, katanya, Bareskrim Polri masih menjaga hak terlapor.

    Jika nanti sudah ada temuan soal AR yang menentukannya layak dijadikan tersangka, Djuhandani mengatakan bakal segera mengumumkannya.

    “Lebih lanjut, nanti kita akan menyampaikan setelah kita dapatkan apakah dia layak atau tidak sebagai tersangka dan lain sebagainya,” katanya, kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025), dilansir Kompas.com.

    “Untuk sementara, kami tetap menghormati dan kita tetap menjaga hak mereka, untuk selalu kita mengangkat terduga tak bersalah tetap kita junjung tinggi,” imbuh Djuhandani.

    Saat ini, kata Djuhandani, pihaknya sedang mengumpulkan alat bukti lainnya dengan menggeledah beberapa tempat rumah saksi.

    Termasuk di kediaman terlapor AR juga akan digeledah polisi.

    “Kemudian, saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat atau rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor,” kata dia.

    “Kami masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilanjutkan langkah penyitaan,” sambungnya.

    Selain itu, Bareskrim juga menemukan fakta, pemalsuan surat izin pagar laut, yakni sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) pagar laut sudah terjadi sejak 2021 sampai saat ini.

    Hal tersebut diketahui setelah Bareskrim melakukan pemeriksaan terhadap 44 saksi.

    “Dari pemeriksaan ini, kami sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang,” ucapnya. 

    Dalam hal ini, Bareskrim telah membuat laporan polisi model A dengan nomor laporan II nomor 25.

    Djuhandani mengatakan, pihaknya juga telah menyita sebanyak 263 Warkat perihal sertifikat pagar laut dan mengirimkannya ke Puslabfor Polri.

    “Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warkah, saat ini juga sudah kita kirim ke labfor untuk diuji,” ungkap Djuhandani.

    Bareskrim Akan Panggil Menteri?

    Sebelumnya, Bareskrim diketahui telah memeriksa 44 saksi terkait dugaan pemalsuan surat izin pembangunan pagar laut tersebut.

    Dari 44 saksi itu, ada yang berasal dari kementerian maupun instansi terkait, termasuk ahli.

    “Dari 44 saksi itu, di samping warga desa, kami juga memanggil dari kementerian atau instansi terkait, termasuk ahli kami sudah memeriksa,” kata Djuhandani, Senin.

    Saat ditanya apakah memungkinkan untuk memanggil menteri terkait kasus tersebut, Djuhandani mengatakan pertanyaan itu terlalu jauh disampaikan.

    Karena menurutnya, pihak yang terkait langsung adalah penyelenggara atau pelaksana penerbitan surat izin, bukan menteri.

    “Kalau ditanya Pak Menteri, mungkin Pak Menteri juga hanya sifatnya kebijakan,” tutur dia.

    Sebelumnya, kasus dugaan pemalsuan surat perizinan di lahan pagar laut di perairan Tangerang yang ditangani Bareskrim Polri resmi naik ke tahap penyidikan. 

    Hal ini disampaikan setelah penyidik selesai melakukan gelar perkara.

    “Dari hasil gelar (perkara), kami sepakat bahwa kami telah menemukan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan/atau Pemalsuan Akta Otentik yang selanjutnya kami dari penyidik siap melaksanakan penyidikan lebih lanjut,” ujar Djuhandani di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025). 

    Djuhandani juga menyampaikan, sejauh ini penyidik telah memeriksa 10 perizinan berupa SHM dan SHGB yang dijadikan sebagai dasar penyelidikan. 

    Total dokumen surat izin yang telah diterima oleh penyidik ada 263 dokumen.

    Kades Arsin Diperiksa dan Rumahnya Digeledah

    Kepala Desa (Kades) Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin bin Asip, ternyata sudah diperiksa Bareskrim Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat pagar laut di Tangerang, Banten, setelah sebelumnya sempat absen dalam pemanggilan polisi saat proses penyelidikan.

    “Sudah, sudah diperiksa sebagai saksi sesuai haknya kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah, kita sudah memeriksa Kepala Desa,” kata Djuhandani, Senin.

    Selain Arsin, istri dan kerabatnya diketahui juga menjalani pemeriksaan.

    Dari pemeriksaan tersebut, Djuhandani mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi soal modus operasi Arsin dan kawan-kawannya dalam membuat dan menggunakan surat palsu untuk melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengajuan ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang.

    “Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu yang tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya, ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut,” ucapnya.

    Setelah pemeriksaan Arsin itu, Djuhandani enggan menerka-nerka apakah hasilnya nanti akan menaikkan status sang kades sebagai tersangka atau tidak.

    Menurut Djuhandani, hal tersebut akan terjawab setelah Bareskrim selesai menggelar pemeriksaan dan melengkapi alat bukti yang cukup.

    Lalu, setelah pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti selesai, nantinya akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka kasus yang sudah naik ke penyidikan tersebut.

    “Selanjutnya nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan-pemeriksaan sudah selesai kami akan segera menggelarkan, apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan-keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut,” jelas dia.

    Selain itu, rumah Kades Arsin juga digeledah oleh Bareskrim Mabes Polri pada Senin malam yang berlokasi di Jalan Kali Baru, Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

    Penggeledahan itu dilakukan oleh sejumlah anggota Polri, yang terdiri dari penyidik Bareskrim Polri dan Inafis Polresta Tangerang.

    Saat penggeledahan, tampak sekitar 10 orang jaro atau pengawal yang ditugaskan untuk berjaga di rumah milik Arsin.

    Selain itu, terlihat pula mobil Honda Civic berwarna putih dengan pelat nomor B 412 SIN.

    Kemudian ada juga mobil Avanza berwarna abu-abu dengan pelat dinas.

    Tampak juga sejumlah motor juga terparkir di halaman Rumah Kades Kohod tersebut.

    Saat itu, ada Ketua RT dan RW setempat juga yang ikut menyaksikan penggeledahan.

    Sebelum menggeledah, penyidik tampak menjelaskan soal penggeledahan itu terlebih dahulu, kepada penjaga kantor desa, dengan menunjukkan surat tugas. 

    “Kami datang ke sini untuk menjalankan tugas, untuk memeriksa berkas-berkas dan data yang ada di ruang kantor desa Kohod. Kami pun ada surat perintahnya,” ucap salah satu anggota Bareskrim Polri terhadap penjaga kantor desa tersebut, Senin.

    “(Pengadilan Negeri Tangerang) menetapkan memberikan izin kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan. Rumah tertutup atau alat angkut terhadap terlapor Arsin bin Asip, Ditandatangani secara elektronik (oleh Ketua PN Tangerang,” ucap penyidik Bareskrim Polri di lokasi. 

    Setelah itu, penyidik langsung masuk ke rumah Arsin dan memulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. 

    (Tribunnews.com/Rifqah/Abdi Ryanda/Adi Suhendi) (Kompas.com)