Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Polisi

  • 10 Kontributor TVRI Bengkulu Kuliahkan Adiknya dari Honor, tetapi Sekarang Bingung Regional

    10 Kontributor TVRI Bengkulu Kuliahkan Adiknya dari Honor, tetapi Sekarang Bingung Regional

    Kontributor TVRI Bengkulu Kuliahkan Adiknya dari Honor, tetapi Sekarang Bingung
    Tim Redaksi
    BENGKULU, KOMPAS.com
    –
    Abdi Wijaya Pranata
    , kontributor
    TVRI Bengkulu
    , adalah seorang wartawan yang giat bertugas di pos kriminal, menjadikannya gesit bergerak dari pos kepolisian, kejaksaan, hingga rumah sakit.
    Ia sudah mengetahui bahwa TVRI melakukan efisiensi yang berimbas pada pendapatannya.
    Di TVRI Bengkulu, mujurnya, tidak ada kebijakan merumahkan para kontributor, hanya pengurangan jumlah berita dan honor.
    “Dahulu saat belum efisiensi, saya bisa per bulan terima honor berita Rp 3 juta. Namun, karena efisiensi, saya terima honor hanya Rp 400.000 per bulan. Kebijakan baru, honor berita jadi Rp 25.000. Seminggu empat berita. Itu pengumuman baru sore kemarin saya terima,” ujar Aab, sapaan akrabnya, saat ditemui
    Kompas.com
    di sela-sela liputannya, Rabu (12/2/2025).
    Meskipun pendapatan bulanannya merosot tajam, Aab menyatakan tetap bertahan di TVRI Bengkulu menunggu kondisi membaik.
    “Saya sudah tiga tahun di TVRI Bengkulu. Bekerja di TVRI saya bangga, menjadikan saya mandiri. Kabar efisiensi memang mengejutkan kami,” jelasnya.
    Dahulu, sebelum bergabung di TVRI, Aab hidup dengan orangtua angkatnya yang bekerja di bengkel dan pembuatan papan bunga.
    “Saat sebelum di TVRI, saya masih bergantung pada orangtua angkat. Di TVRI, saya bisa mandiri. Namun, imbas efisiensi sepertinya saya kembali bergantung pada orangtua angkat, bantu di bengkel dan buat papan bunga,” jelasnya.
    Tiga tahun di TVRI Bengkulu, Aab mengaku bangga bisa hidup mandiri hingga menguliahkan adiknya yang menempuh pendidikan S-1 di Universitas Bengkulu.
    “Saat ini adik saya semester VIII sudah skripsi, saya kuliahkan dia dari hasil kerja di TVRI. Namun, kalau terkena efisiensi, saya tidak tahu bagaimana nasib kuliah adik saya,” ujarnya.
    Selama ini, Aab menceritakan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia mengandalkan pendapatan dari kerja di bengkel dan pembuatan papan bunga.
    Selanjutnya, seluruh honor kontributor TVRI Bengkulu ia berikan pada adiknya untuk biaya kuliah.
    “Dengan imbas efisiensi, semua seperti berantakan. Kuliah adik saya terancam,” keluhnya.
    Ia juga mengisahkan, ada beberapa teman kontributor TVRI Bengkulu yang baru beberapa bulan bergabung, memiliki semangat tinggi, tetapi harus kandas akibat efisiensi.
    “Ada kontributor muda yang baru bergabung di TVRI. Saking semangat bekerja, mereka beli peralatan kerja secara kredit, namun efisiensi menyebabkan mereka tak mampu bayar cicilan kredit peralatan kerja,” kisahnya.
    Menurut Aab, ia akan sekuatnya bertahan di TVRI Bengkulu serta berharap perubahan nasib para kontributor kembali normal.
    “Kami berharap kebijakan pemerintah segera berpihak pada nasib kami,” demikian Aab.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Kejanggalan Penggeledahan di Desa Kohod: Saksi Hilang, Barang Bukti Dihalangi Megapolitan

    3 Kejanggalan Penggeledahan di Desa Kohod: Saksi Hilang, Barang Bukti Dihalangi Megapolitan

    Kejanggalan Penggeledahan di Desa Kohod: Saksi Hilang, Barang Bukti Dihalangi
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com –
     Penggeledahan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri di
    Desa Kohod
    , Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, mengungkapkan sejumlah kejanggalan.
    Adapun penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Surat Hak Milik (SHM) atas lahan pagar laut.
    Proses yang seharusnya berjalan transparan dan sesuai prosedur ini justru diwarnai oleh upaya
    penghalangan penyitaan
    barang bukti hingga hilangnya salah satu saksi.
    Keberadaan sekelompok pria tak dikenal di rumah Kepala Desa Kohod, Arsin, semakin menambah teka-teki di balik penggeledahan ini.
    Apakah ada pihak yang berusaha menutupi sesuatu? Berikut adalah deretan kejadian mencurigakan selama proses penggeledahan.
    Salah satu momen yang menyita perhatian terjadi ketika penyidik Bareskrim berencana menyita komputer dari rumah Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta.
    Ketika itu, kakak iparnya, Marmadi, mencoba mencegah penyidik untuk membawa perangkat tersebut.
    “Jangan, jangan, itu jangan diambil,” teriak Marmadi dengan nada tinggi saat penyidik memasukkan komputer ke dalam kantong plastik berlogo
    Bareskrim Polri
    .
    Penyidik pun menjelaskan bahwa mereka memiliki izin penyitaan dari pengadilan. Namun, Marmadi tetap bersikeras dengan menjelaskan alasan komputer itu tidak boleh dibawa.
    Upaya Marmadi untuk mempertahankan komputer itu menimbulkan pertanyaan bagi petugas yang saat itu sedang menggeledah.
    AKBP Prayoga Angga Widyatama dari Subdit II Dittipidum Bareskrim menegaskan bahwa tindakan Marmadi dapat dianggap sebagai penghalangan penyidikan.
    “Ketika kamu mengatakan tidak boleh, itu artinya kamu menghalangi penyelidikan,” tegasnya.
    Tak hanya mencoba menghalangi penyitaan, Marmadi juga menghilang secara misterius di tengah penggeledahan.
    Ketika diminta untuk menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) untuk keperluan administrasi, ia berpamitan untuk mengambilnya. Namun, beberapa saat kemudian, ia tidak kunjung kembali.
    Ketua RT 05/02, Muhammad Sobirin, yang juga turut mendampingi proses tersebut, malah kembali ke lokasi dengan KTP-nya.
    Sementara itu, pencarian terhadap Marmadi oleh warga sekitar menunjukkan bahwa ia telah menghilang.
    “Keluarga Pak Sekdes mana? Bapak yang pakai kaus singlet merah tadi mana?” tanya penyidik dengan kebingungan saat menyadari bahwa Marmadi tak kunjung kembali.
    Selanjutnya, penggeledahan juga berlangsung di rumah Kepala Desa Kohod, Arsin.
    Setibanya penyidik, sepuluh pria yang diduga sebagai pengawal Arsin tampak duduk santai di teras rumah.
    Mereka menunjukkan reaksi terkejut ketika aparat kepolisian tiba.
    “Ini ada apa, Pak?” tanya salah satu pria berkaos abu-abu dan jaket hitam.
    Setelah diberitahukan mengenai surat perintah penggeledahan, mereka diminta untuk kooperatif dan tidak menghalangi proses hukum.
    Meskipun akhirnya mengikuti arahan tersebut, keberadaan mereka di sana masih menimbulkan pertanyaan.
    Dari hasil penggeledahan di rumah Arsin, sejumlah barang disita dan dibawa ke Polsek Pakuhaji, di antaranya dokumen dan komputer yang diduga terkait dengan
    kasus pemalsuan sertifikat
    tanah.
    Dengan sejumlah kejanggalan ini, banyak yang berharap proses penyidikan bisa menjawab tanya dan mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus di Desa Kohod.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Siswi SMK di Tulungagung Meninggal Dunia Saat Praktik di Hotel

    Siswi SMK di Tulungagung Meninggal Dunia Saat Praktik di Hotel

    Tulungagung (beritajatim.com) – Seorang siswi SMK di Tulungagung meninggal dunia saat mengikuti praktik di sebuah hotel. Siswi berinisial FCV (19), yang diketahui merupakan warga Desa Pucangan, Kecamatan Kauman, ditemukan tidak bernyawa di kamar hotel wilayah Kecamatan Pagerwojo. Polisi langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

    Kasi Humas Polres Tulungagung, Ipda Nanang Murdianto, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (11/02/2025) kemarin. Saat itu, korban bersama siswa lainnya sedang menjalani praktik membersihkan kamar hotel. Korban mendapatkan tugas dari guru pendamping untuk membersihkan kamar hotel nomor 106.

    “Korban diberi waktu 30 menit untuk membersihkan kamar hotel,” ujarnya, Rabu (12/02/2025).

    Guru pendamping kemudian berkeliling mengecek siswa. Saat melewati kamar 106, guru tersebut masih melihat korban membersihkan kamar. Guru lalu melanjutkan pengecekan ke kamar sebelah. Tiba-tiba, guru mendengar suara “gruduk” seperti orang terjatuh dari dalam kamar 106.

    “Saat dilihat di dalam kamar 106 tersebut, korban sudah tergeletak dengan posisi telentang di lantai,” tuturnya.

    Saksi segera membawa korban ke ruangan resto untuk diberikan pertolongan pertama dengan cara melonggarkan pakaian dan memberi minyak kayu putih. Mereka juga membawa korban ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, kondisi korban sudah tidak bisa tertolong.

    Mendapatkan laporan kejadian, Polsek Pagerwojo segera mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP.

    “Dari hasil olah TKP Unit Inafis tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Korban meninggal karena gagal jantung. Dari peristiwa yang dialami korban, pihak keluarga menerima atas kejadian tersebut,” pungkasnya. [nm/ian]

  • Mobil Honda Civic Kades Kohod Ternyata Sudah Telat Pajak 4 Tahun

    Mobil Honda Civic Kades Kohod Ternyata Sudah Telat Pajak 4 Tahun

    TANGERANG – Mobil mewah Honda Civic berwana putih dengan pelat nomor nomor polisi B 412 SIN yang terpakir di halaman rumah Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin ternyata menunggak selama 4 tahun.

    Hal ini diketahui setelah melihat situs resmi Informasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Banten yang dilihat Selasa, 11 Februari, malam.

    “Terlambat 4 tahun 7 bulan enam hari,” tercantum dalam situs resmi informasi pajak, Selasa, 11 Februari.

    Rinciannya, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pokok Rp 20.519.000, PKB Denda Rp 4.106.000, Opsi Penerimaan (Opsen) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pokok Rp 13.544.000, dan Opsen PKB Denda Rp 2.711.000.

    Selain itu, ada Sumbangan Wajib Dana (SWD) Pokok Rp 715 ribu SWD Denda Rp 500 ribu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Rp 200 ribu dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNBK) Rp 100 ribu.

    “Total jumlahnya 42.395.000,” tulisnya.

    Mengutip CNN Indonesia, Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono mengatakan pelat cantik itu resmi terdaftar, bukan merupakan pelat palsu.

    “Kalau dicek di data manajemen, nomor polisi ada (terdaftar),” kata Argo dalam pemberitaan CNN Indonesia, dikutip VOI, Selasa, 11 Februari.

    Argo tak membeberkan apakah benar Arsin merupakan pemilik dari kendaraan tersebut. Ia hanya menyebut pelat nomor yang terdaftar sesuai dengan data kendaraan.

    “Dilihat dari data, sesuai nama dan jenis kendaraan,” ucap dia.

  • Fitri Salhuteru Siap Meladeni Laporan Nikita Mirzani di Polres Jaksel

    Fitri Salhuteru Siap Meladeni Laporan Nikita Mirzani di Polres Jaksel

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebgram sekaligus pengusaha Fitri Salhuteru tidak gentar atas laporan yang dilayangkan Nikita Mirzani di Polres Jakarta Selatan. Fitri Salhuteru siap meladeninya.

    “Aku ladeni kau kali ini ya. Aku ladeni, awas saja kau kalau enggak diterima laporannya,” tegas Fitri Salhuteru di Instagram miliknya, Selasa (11/2/2025).

    Fitri Salhuteru merasa heran dengan tingkah laku dari Nikita Mirzani yang mengampangkan semua permasalahan yang dialaminya dengan membawa nama kepolisian.

    “Kau kira aparat negara ini hanya mengurusi kau saja? Dikit-dikit lapor, kau kira kau itu enggak lebih nista dan biadab mempermalukan dan memfitnah diri saya?” ungkapnya lagi.

    “Aku enggak secemen kau, mentang-mentang punya tim sedikit-sedikit apa-apa lapor,” bebernya.

    Fitri Salhuteru juga bingung dengan perbuatan yang dilakukan Nikita Mirzani kepadanya. Menurutnya, kelakuan Nikita Mirzani jauh lebih buruk darinya.

    “Ada manusia biadab yang merasa dicemarkan nama baiknya. Memangnya nama kau baik? Enggak ada sama sekali. Nama baik kau itu enggak ada sama sekali,” tutup Fitri Salhuteru yang siap meladeni laporan Nikita Mirzani di Polres Jaksel.

  • Kasus Guru Hukum Murid SD Duduk di Lantai Karena Tunggak SPP, Ibu Korban Minta Uang Damai Rp 15 Juta – Halaman all

    Kasus Guru Hukum Murid SD Duduk di Lantai Karena Tunggak SPP, Ibu Korban Minta Uang Damai Rp 15 Juta – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, MEDAN- Polisi menggelar mediasi kasus murid SD berinisial MI (10) dihukum duduk di lantai karena menunggak membayar uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

    Mediasi ini berlangsung di Polrestabes Medan pada Selasa (11/2/2025), dengan melibatkan Kamelia (38), ibu korban, serta Hartati, guru yang dilaporkan dalam kasus ini.

    Mediasi tersebut buntu karena oknum guru tersebut menolak membayar biaya perdamaian sebesar Rp15 juta yang diajukan ibu korban.

    Sehingga kasus tersebut akan tetap berjalan di Polrestabes Medan. 

    Alasan ibu korban minta uang perdamaian

    Kamelia meminta uang sebesar itu bukan tanpa alasan.

    Menurutnya ada biaya yang ia keluarkan setelah kasus itu viral.

     “Kayak saya kan jujur, biaya membawa anak ke psikolog dan lainnya kan mengeluarkan biaya. Saya minta ganti rugi itu aja. Totalnya sekitar Rp15 juta. Tapi beliau keberatan,”  kata Kamelia saat diwawancarai di depan Polrestabes Medan.

    Kamelia menyatakan bahwa laporan yang dia ajukan akan tetap diproses di Polrestabes Medan.

    Dia ia berharap kasus ini dapat diselesaikan secara adil.

    Oleh karena itu, ke depan laporannya akan tetap diproses lanjut di Polrestabes Medan.

    Guru tidak sanggup

    Melalui kuasa hukumnya Israk Mitrawany, Hartati mengaku tidak sanggung membayar uang perdamaian tersebut.

    “Alasannya, kami tidak memenuhi permintaan mereka. Ada lah sejumlah, yang tak perlu disebutkan, jauh dari kemampuan klien kami,” ujar Israk.

    Israk menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mengikuti proses hukum sesuai dengan ketetapan aturan yang berlaku.

    Sebelumnya, Kamelia melaporkan Hartati ke Polrestabes Medan pada Selasa (14/1/2025), dengan laporan nomor: LP/B/132/I/2025/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumut.

    “Laporannya terkait dugaan kekerasan terhadap anak. Terlapor guru yang menghukum korban duduk di lantai,” kata Kapolrestabes Medan Kombes Gidion Arif Setyawan

    Dalam laporannya, Kamelia menjelaskan bahwa ia mendapati anaknya, MI, merasa malu pergi ke sekolah pada Rabu (8/1/2025) pagi.

    MI dihukum Hartati duduk di lantai saat proses belajar karena belum mengambil rapor dan membayar SPP sejak Senin (6/1/2025).

    Sekitar pukul 10.00 WIB, Kamelia datang ke sekolah anaknya, yang merupakan sekolah milik Yayasan Abdi Sukma di Kota Medan, untuk memeriksa kebenaran cerita anaknya.

    Setibanya di lokasi, Kamelia melihat MA memang duduk di lantai ruang kelas 4 SD saat jam pelajaran.

    Ia mengaku sempat mempertanyakan hal tersebut kepada Hartati, yang menjelaskan bahwa siswa yang tidak membayar SPP dan belum menerima rapor tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran.

    Kronologis

    Diketahui MI dihukum duduk di lantai keramik di depan teman-temannya sejak tanggal 6 hingga 8 Januari, dari pagi hingga jam belajar selesai.

    Video kejadian tersebut pun menjadi viral di media sosial.

    Kamelia merasa bersalah dan kecewa, karena anaknya seharusnya tidak dihukum, melainkan dirinya sebagai orang tua yang tidak dapat membayar uang sekolah.

    “Kalau mau menghukum, jangan dia. Saya saja, dia kan cuma mau belajar. Anak saya jalan dari rumah ke sekolah Abdi Sukma,” tambah Kamelia, yang bekerja sebagai relawan di Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP).

    Masalah pembayaran SPP MI terjadi karena dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang belum cair.

    Kamelia mengatakan, selama ini, uang sekolah anak saya dibayar dengan dana BOS dan KIP.

    “Kalau dana KIP Rp 450 ribu cair, itu langsung saya pakai untuk biaya sekolah,” kata dia. 

    Sebelum insiden ini, Kamelia sempat meminta dispensasi kepada wali kelas agar MI dapat mengikuti ujian semester meskipun belum membayar SPP.

    Namun, saat pembagian rapor, anaknya tidak diperbolehkan mengambil rapor tersebut.

    Kamelia juga menerima pengumuman melalui grup WhatsApp sekolah yang mengingatkan orang tua untuk melunasi tunggakan sebelum anak-anak boleh kembali belajar.

    Pada 6 Januari, saat hari pertama sekolah setelah libur, MI langsung didudukkan di lantai. Namun, Kamelia tidak mendapat informasi lengkap hingga keesokan harinya, ketika pengumuman serupa lagi disampaikan.

    Kamelia pun berencana untuk membayar tunggakan tersebut dengan menjual atau menggadaikan ponselnya.

    Namun, ketika MI mengadu bahwa ia dihukum duduk di lantai, Kamelia merasa tidak percaya hingga akhirnya melihat sendiri kondisi putranya di sekolah. (Tribun Medan/Kompas.com)

     

  • Skor IPK Naik, MAKI Dorong Pemerintah Perkuat Pencegahan Anggaran Bocor

    Skor IPK Naik, MAKI Dorong Pemerintah Perkuat Pencegahan Anggaran Bocor

    Jakarta –

    Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyambut positif naiknya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di tahun ini. MAKI menilai capaian itu membawa angin segar terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang baru berjalan tiga bulan lebih.

    “Wajah pemerintahan menunjukkan kesungguhan untuk memberantas korupsi baik dari penegakan hukum maupun pencegahan dan itu memberikan harapan meskipun baru tiga bulan, tapi nampaknya mendapatkan tanggapan yang positif,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, saat dihubungi, Selasa (11/2/2025).

    Skor IPK Indonesia di tahun ini berada di angka 37. Angka itu merupakan penilaian dari kinerja pemberantasan korupsi yang terjadi di periode tahun 2024. Skor tersebut juga naik tiga poin dari periode sebelumnya yang hanya menghasilkan perolehan 34.

    Boyamin mengatakan ada sejumlah isu yang tetap mesti dibenahi pemerintah Prabowo di tengah naiknya skor IPK. Salah satu isu yang vital untuk diperkuat ialah sektor pencegahan korupsi.

    Menurut Boyamin, langkah pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran merupakan hal tepat dalam mencegah terjadinya praktik korupsi. Pengetatan anggaran itu, kata Boyamin, bisa menutup penggunaan anggaran negara untuk hal yang tidak fundamental.

    “Pengetatan anggaran yang berdampak banyak karena korupsi itu awalnya dari pemborosan, naik suap, nanti ngatur proyek, nanti bobol uang seperti kasus-kasus pajak bea cukai banyak bocornya. Nampaknya pemerintah salah satu yang diambil pengetatan anggaran jadi banyak pemotongan sehingga ini memberikan harapan pemerintahnya lebih baik sehingga indeks persepsi korupsi kita naik,” ujar Boyamin.

    “Yang paling utama ini harus diurus ke depan sisi pencegahannya selain penegakan hukum. Level kita itu harus mencegah bocor (anggaran) menjadi tiris dan rembes. Jadi bukan hanya mencegah bocor saja,” sambungnya.

    Selain penguatan sektor pencegahan kebocoran anggaran, Boyamin juga mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Dia menilai UU Perampasan Aset bisa menjadi senjata ampuh dalam memberikan penindakan hukuman yang tegas bagi koruptor.

    “Segera disahkan yang utama adalah UU Perampasan Aset. Dengan dirampas asetnya orang takut korupsi, kalau dipenjara belum takut nanti hukuman ringan, bebas bersyarat, remisi diskon cepat keluar dan uangnya masih utuh,” ujar Boyamin.

    Skor IPK Indonesia 2024 Naik

    Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia berada di angka 37 pada 2024. Skor CPI Indonesia itu menempatkan Indonesia di peringkat ke-99.

    Dilihat dari kanal YouTube Transparency International, Selasa (11/2/2025), Indonesia berada di peringkat ke-99 bersama Lesotho, Morocco, Ethiopia, dan Argentina. Negara-negara tersebut mendapat skor IPK 37. Posisi Indonesia naik dibanding tahun 2023.

    “Hari ini CPI Indonesia sepanjang tahun 2024 ada dengan skor 37 dan rankingnya 99, artinya apa artinya terjadi peningkatan 3 poin dari tahun 2023 ke 2024, dari tahun 2023 ke 2024 dari 34 ke 37,” kata Deputi Transparency International Indonesia, Wawan Heru Suyatmiko.

    IPK atau CPI ini dihitung oleh Transparency International dengan skala 0-100, yaitu 0 artinya paling korupsi, sedangkan 100 berarti paling bersih. Total negara yang dihitung IPK atau CPI adalah 180 negara.

    Ada sejumlah hal yang dinilai dalam IPK ini, dari kemudahan berbisnis, politik, hingga hukum. Secara keseluruhan, Denmark menjadi negara dengan skor CPI tertinggi. Negara itu memiliki skor CPI 90.

    (ygs/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tito Lantik Dua Jenderal Polisi Jadi Sekjen dan Irjen Kemendagri

    Tito Lantik Dua Jenderal Polisi Jadi Sekjen dan Irjen Kemendagri

    Tito Lantik Dua Jenderal Polisi Jadi Sekjen dan Irjen Kemendagri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
    Tito Karnavian
    melantik dua perwira tinggi polisi menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) dan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri.
    Dua perwira tinggi polisi tersebut adalah Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi
    Tomsi Tohir
    sebagai Sekjen Kemendagri, dan Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Sang Made Mahendra Jaya sebagai Irjen Kemendagri.
    Pelantikan kedua pejabat tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32/TPA Tahun 2025.
    Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
    Sebelumnya, Tomsi yang menjabat Irjen Kemendagri dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekjen Kemendagri.
    Sementara Sang Made sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa dan kini menjadi Sekjen Kemendagri.
    Tito mengatakan, pengalaman Tomsi selama setahun sebagai Plt Sekjen memberikan keyakinan untuk melantik sebagai pejabat definitif.
    “Saya tahu Pak Tomsi sudah hampir setahun, kita tahulah. Makanya saya merasa PD (percaya diri) karena Pak Tomsi sudah setahun sebagai Plt. dan saya kira berjalan cukup lancar,” ujarnya dalam keterangan pers, Selasa (11/2/2025).
    Tito mengatakan, jabatan sekjen dan sejenisnya memiliki peran sentral bagi sebuah organisasi.
    Bahkan, pejabat tersebut dinilai sebagai orang kepercayaan pimpinan kementerian/lembaga.
    Peran ini semakin krusial, mengingat Kemendagri memiliki tugas sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan daerah.
    Sekjen, kata Tito, juga merupakan koordinator bagi sekretaris daerah (sekda) di seluruh pemerintah daerah (Pemda).
    Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Kemendagri akan menjadi pedoman bagi Pemda dalam bekerja sehingga kinerja Kemendagri sangat dipengaruhi oleh kualitas sekjen.
    “(Juga) berpengaruh kepada kondisi pembangunan masyarakat seluruh Indonesia,” jelasnya.
    Begitu juga dengan Inspektur Jenderal yang kini dipegang oleh perwira tinggi polisi Sang Made.
    Tito berpesan agar melanjutkan berbagai upaya memperkuat komunikasi dengan inspektur seluruh daerah yang telah dibangun oleh Tomsi.
    “Pak Tomsi sudah pernah kumpulkan semua inspektur provinsi dan kabupaten/kota,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Buntut Mengamuk di Ruang Sidang, Razman Nasution Terancam Pasal Berlapis

    Buntut Mengamuk di Ruang Sidang, Razman Nasution Terancam Pasal Berlapis

    Buntut Mengamuk di Ruang Sidang, Razman Nasution Terancam Pasal Berlapis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Aksi pengacara
    Razman Arif Nasution
    yang mengamuk di ruang sidang
    Pengadilan Negeri Jakarta Utara
    (PN Jakut) pada Kamis (6/2/2025) lalu berbuntut panjang.
    Pengacara kondang ini kini mesti menghadapi kemungkinan terjerat pidana setelah dilaporkan oleh PN Jakut ke
    Bareskrim Polri
    .
    Laporan dengan nomor berkas STTL/70/II/2025/Bareskrim ini diterima polisi pada Selasa (11/2/2025).
    “Jadi, atas nama lembaga, atas kejadian pada hari Kamis tanggal 6 (Februari 2025) kemarin, menuai pro dan kontra. Namun demikian, sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut,” ujar Penjabat Humas PN Jakut, Maryono, saat memberikan keterangan di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa.
    Maryono mengatakan, kedatangan pihak PN Jakut sesuai dengan perintah dari Mahkamah Agung yang mengarahkan mereka untuk membuat laporan resmi ke pihak kepolisian.
    Ketua PN Jakut, Ibrahim Palino, juga hadir langsung untuk melaporkan kejadian yang dinilai menodai marwah persidangan ini.
    Maryono mengatakan, mereka melaporkan sejumlah rangkaian peristiwa yang dinilai telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
    “Betul, (dilaporkan soal) kegaduhan yang terjadi di ruang sidang, baik yang selama diskors maupun saat sidang berjalan,” kata dia.
    Maryono enggan menyebutkan peristiwa spesifik mana yang dilaporkannya, apakah itu momen ketika Razman selaku terdakwa menghampiri Hotman yang hadir sebagai saksi, atau fenomena pengacara ‘ngamuk’ hingga naik ke atas meja.
    Maryono mengatakan, pihaknya melaporkan Razman dan beberapa orang lainnya atas kericuhan yang terjadi di dalam ruang persidangan.
    Namun, dia tidak menyebutkan nama selain Razman yang diduga terlibat.
    “Yang dilaporkan adalah Dr. Haji Razman Arif Nasution dan kawan-kawan. Kita belum bisa menghitung ya karena tidak tahu jumlahnya juga. Tetapi, sudah, setidak-tidaknya lebih dari dua,” kata dia.
    Pihak PN Jakut melaporkan bahwa Razman melanggar tiga pasal, yaitu:
    Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tentang perbuatan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
    Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia;
    dan Pasal 217 KUHP, tentang tindak pidana membuat gaduh di dalam sidang pengadilan atau di tempat pegawai negeri menjalankan tugasnya.
    Razman merupakan terdakwa dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris yang diadili di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.
    Pada Kamis, 6 Februari 2025, terjadi kericuhan dalam persidangan tersebut.
    Kericuhan bermula ketika Razman meminta majelis hakim untuk menggelar sidang secara terbuka, tetapi permintaan itu tidak dikabulkan, Razman pun emosi.
    “Kalau hakim tidak terbuka tidak ada sidang,” ujar Razman.
    “Saya tidak mau tahu. Jangan dikira selama ini saya takut, jangan,” ucapnya lagi dengan nada tinggi.
    Razman berulang kali menegaskan bahwa sidang tidak akan berlanjut sebelum sidang diputuskan digelar terbuka atau mengganti majelis hakim.
    “Saya tidak takut, hakim harus diganti,” kata Razman.
    “Saya tidak takut dipenjara, minta ganti majelisnya. Ganti majelisnya,” teriak Razman lagi.
    Sebelum kericuhan terjadi, pihak tim kuasa hukum Razman meminta layar besar untuk menunjukkan bukti-bukti dalam flashdisk.
    Dalam suasana panas itu, Razman menghampiri Hotman Paris yang saat itu tengah memberikan kesaksian.
    Tak hanya itu, salah satu pengacaranya, Firdaus Oiwobo, bahkan naik ke meja sidang dan menciptakan kekacauan yang mengejutkan para pengunjung.
    Majelis hakim akhirnya menskors sidang dan meninggalkan ruang sidang karena situasi yang semakin tidak kondusif.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lagi-lagi Tabrakan Maut Pesawat Terjadi di Amerika Serikat

    Lagi-lagi Tabrakan Maut Pesawat Terjadi di Amerika Serikat

    Jakarta –

    Lagi-lagi tabrakan maut pesawat terjadi di Amerika Serikat. Kali ini, kecelakaan penerbangan terjadi antara sebuah jet pribadi dengan pesawat lain.

    Dirangkum detikcom, Selasa (11/2/2025), setidaknya satu orang tewas ketika sebuah pesawat jet pribadi menabrak pesawat lain setelah mendarat di sebuah bandara Amerika Serikat.

    Ini merupakan insiden yang terbaru dalam serangkaian kecelakaan penerbangan mematikan di Amerika Serikat.

    Jet Pribadi Tabrak Bagian Belakang Pesawat Besar, 1 Orang Terjebak

    Proses evakuasi tabrakan pesawat di AS. Foto: AP/Ross D. Franklin

    Satu orang terjebak di dalam salah satu pesawat di Bandara Scottsdale di Arizona, sementara tiga orang lainnya dibawa ke rumah sakit.

    Dilansir kantor berita AFP, Selasa (11/2/2025), gambar-gambar dari tempat kejadian menunjukkan sebuah jet tampaknya telah menabrak bagian belakang pesawat yang lebih besar.

    “Sebuah Learjet 35A keluar dari landasan pacu setelah mendarat dan menabrak jet bisnis Gulfstream 200 di landasan di Bandara Kota Scottsdale di Arizona,” kata juru bicara Otoritas Penerbangan Federal (FAA).

    “Kami tidak tahu berapa banyak orang yang ada di dalam pesawat. FAA untuk sementara menghentikan penerbangan ke bandara tersebut,” tambahnya.

    Dave Folio, dari Departemen Pemadam Kebakaran Scottsdale, mengatakan unit-unit pemadam berada di landasan pacu untuk mencoba mengeluarkan satu orang dari dalam salah satu pesawat.

    “Saya dapat memberi tahu Anda bahwa kami memiliki lima orang, satu orang meninggal saat tiba di rumah sakit, dua orang dalam kondisi kritis yang telah dibawa ke pusat trauma setempat,” katanya dalam konferensi pers.

    Satu orang lainnya yang kondisinya digambarkan stabil, juga dibawa ke rumah sakit.

    Kecelakaan Terbaru dari Serangkaian Tragedi Penerbangan AS

    Kondisi terkini di Sungai Patomac, Washington DC setelah American Airlines penerbangan 5342 bertabrakan dengan helikopter Black Hawk, Rabu (29/1/2025). Foto: Oliver Contreras/AFP

    Kecelakaan itu merupakan yang terbaru dari serangkaian tragedi penerbangan yang mengguncang Amerika Serikat.

    Pada tanggal 30 Januari, sebuah jet penumpang bertabrakan di udara dengan helikopter Angkatan Darat AS, Black Hawk, di Washington, menewaskan semua 67 orang di dalam kedua pesawat.

    Kecelakaan terjadi di dekat Bandara Nasional Reagan Washington DC, di Sungai Potomac yang membeku.

    Bencana itu segera diikuti oleh jatuhnya sebuah pesawat medis ke kawasan ramai di Philadelphia, menewaskan tujuh orang dan melukai 19 orang.

    Minggu lalu sebuah pesawat kecil dengan 10 orang di dalamnya, jatuh saat terbang di antara dua pemukiman terpencil di Alaska. Tidak ada yang selamat.

    Halaman 2 dari 3

    (taa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu