Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Polisi

  • Polemik Nama Teluk Meksiko, Gedung Putih Larang Akses Jurnalis

    Polemik Nama Teluk Meksiko, Gedung Putih Larang Akses Jurnalis

    Jakarta –

    Seorang wartawan Associated Press (AP) ditolak masuk ke acara di Ruang Oval Gedung Putih pada Selasa (11/02) karena AP tetap menggunakan istilah “Teluk Meksiko” meskipun Presiden Donald Trump memerintahkan untuk menggantinya dengan “Teluk Amerika.”

    Gedung Putih menolak mengizinkan wartawan tersebut masuk kecuali AP mengubah istilah yang digunakan.

    “Sangat mengkhawatirkan bahwa pemerintahan Trump menghukum AP karena jurnalismenya yang independen,” kata Editor Eksekutif AP, Julie Pace, seraya menambahkan bahwa pembatasan akses ini melanggar Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat (AS) yang menjamin kebebasan pers.

    Pada Januari lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan Menteri Dalam Negeri untuk mengubah nama Teluk Meksiko menjadi “Teluk Amerika.”

    Dalam buku gaya penulisannya, AP menyatakan bahwa teluk tersebut telah disebut “Teluk Meksiko” selama lebih dari 400 tahun dan, sebagai kantor berita global, AP akan tetap menggunakan nama aslinya sambil mencatat nama baru yang dipilih Trump.

    Pada pekan ini, Google dan Apple Maps mulai menggunakan “Teluk Amerika.” Google mengatakan bahwa mereka memiliki “praktik lama” untuk mengikuti arahan pemerintah AS dalam hal-hal seperti ini.

    Asosiasi jurnalis memprotes larangan masuk

    Asosiasi Koresponden Gedung Putih memprotes keputusan pemerintahan Trump tersebut. Larangan ini diyakini dapat berdampak pada kebebasan berbicara di Amerika Serikat.

    “Langkah pemerintah untuk melarang wartawan AP menghadiri acara resmi yang terbuka untuk liputan berita hari ini tidak dapat diterima,” kata Eugene Daniels, presiden asosiasi tersebut.

    “Gedung Putih tidak dapat mendikte bagaimana organisasi berita melaporkan berita, dan tidak boleh menghukum wartawan karena keputusan editor mereka,” kata Daniels dalam sebuah pernyataan yang diunggah di X.

    Tidak ada komentar baru dari pemerintah Trump tentang larangan ini, dan tidak ada laporan tentang wartawan lain yang dilarang masuk ke Gedung Putih.

    Associated Press, didirikan pada tahun 1846, menyediakan berita dalam berbagai format untuk publikasi di seluruh dunia.

    ha/rs (AP, DPA, Reuters)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Anak Korban Sebut WN AS Injak Kepala Lansia Pangandaran Meski Sudah Pingsan

    Anak Korban Sebut WN AS Injak Kepala Lansia Pangandaran Meski Sudah Pingsan

    Jakarta –

    Warga negara asing (WNA) asal Amerika Serikat inisial ZSS (51) diduga menganiaya lansia asal Pangandaran bernama Nasimun (60). Anak korban mengungkapkan bahwa ayahnya tetap diinjak kepalanya meski sudah pingsan.

    Sang anak, Yatno mulanya menceritakan duduk perkara masalah ini. Dia menceritakan bahwa Nasimun tak sengaja menabrak sepeda motor ZSS karena berusaha menghindari mobil yang tiba-tiba keluar dari gang. Yatno menyebut, kala itu anak dari ZSS yang duduk di atas motor juga ikut terjatuh.

    “Sementara si bule sedang menutup pintu gerbang rumah kontrakannya yang berada di jalan Kidang Pananjung Desa Pangandaran,” kata Yatno dilansir detikJabar, Selasa (11/2/2025).

    Nasimun kemudian dianiaya oleh ZSS. ZSS bahkan tetap menginjak-injak kepala Nasimun meskipun sudah pingsan.

    “Melihat kejadian tersebut, si bule langsung menghampiri dan menginjak-injak kepala bapak saya yang lagi pingsan. Bahkan helm yang masih dipakai bapak pun sampai pecah,” kata Yatno.

    Adapun peristiwa penganiayaan ini terjadi pada Minggu (9/2/2025) lalu. Aksi ZSS ini sebetulnya sempat dilerai warga sekitar. Tapi, ia seolah tak peduli hingga cek-cok adu mulut pun tak bisa dihindarkan.

    “Pihak Polsek Pangandaran mendatangi TKP sudah ada warga bernama Nasimun, sudah tergeletak tak berdaya,” kata Kasi Humas Polres Pangandaran Aiptu Yusdiana.

    (rdp/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Korut Kecam Rencana Trump Ambil Alih Gaza: Menggelikan! Korut Kecam Rencana Trump Ambil Alih Gaza: Menggelikan!

    Korut Kecam Rencana Trump Ambil Alih Gaza: Menggelikan! Korut Kecam Rencana Trump Ambil Alih Gaza: Menggelikan!

    Pyongyang –

    Korea Utara (Korut) turut mengecam rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi warganya ke negara-negara lainnya. Pyongyang menyebut gagasan Trump itu menggelikan dan menuduh AS melakukan pemerasan.

    Kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA), dalam laporannya seperti dilansir Reuters, Rabu (12/2/2024), menyebut harapan tipis warga Palestina untuk keselamatan dan perdamaian dihancurkan oleh gagasan tersebut, namun tanpa secara langsung menyebut nama Trump.

    “Dunia kini mendidih seperti panci bubur karena deklarasi mengejutkan AS,” sebut KCNA dalam laporannya.

    Komentar media pemerintah Korut itu mengomentari gagasan mengejutkan Trump bahwa AS akan merelokasi penduduk Gaza dan membangun kembali secara ekonomi wilayah Palestina yang hancur akibat perang itu.

    Komentar KCNA itu juga mengkritik pemerintahan Trump atas seruan untuk mengambil alih Terusan Panama dan Greenland, serta keputusannya mengubah nama “Teluk Meksiko” menjadi “Teluk Amerika”.

    “AS seharusnya bangun dari khayalan anakronistiknya dan segera berhenti melanggar martabat dan kedaulatan negara-negara lainnya dan rakyatnya,” sebut laporan KCNA, yang menyebut AS sebagai “pelaku pemerasan”.

    Trump, pada masa jabatan pertamanya, melakukan pertemuan puncak dengan pemimpin Korut Kim Jong Un dan membanggakan hubungan mereka. Baru-baru ini, Trump mengatakan dirinya akan melakukan kontak kembali dengan Kim Jong Un.

    Namun sejauh ini, media pemerintah Pyongyang tidak mengomentari masa jabatan kedua Trump dan terus mengecam apa yang mereka pandang sebagai ancaman keamanan besar yang ditimbulkan oleh Washington dan sekutu-sekutunya.

    Korut, yang sering menentang pandangan Barat mengenai isu-isu internasional, telah secara blak-blakan mengomentari situasi Gaza, menyalahkan Israel atas pertumpahan darah yang terjadi, dan menyebut AS sebagai “komplotan” Israel.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 7 Soal Surat Viral Tantangan "Carok", Kapolda: Bukan Persoalan Etnis, tapi Masalah Individu Regional

    7 Soal Surat Viral Tantangan "Carok", Kapolda: Bukan Persoalan Etnis, tapi Masalah Individu Regional

    Soal Surat Viral Tantangan “Carok”, Kapolda: Bukan Persoalan Etnis, tapi Masalah Individu
    Tim Redaksi
    Yogyakarta, KOMPAS.com
    – Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Irjen Suwondo Nainggolan menegaskan bahwa viralnya surat tantangan “carok” bukan merupakan permasalahan etnis, melainkan masalah individu.
    “Ini bukan persoalan etnis, tapi masalah individu melakukan tindak pidana,” ujarnya di Kantor Gubernur DIY, Rabu (12/2/2025).
    Suwondo menambahkan, pertemuan antara Polda DIY, Gubernur DIY, dan perwakilan
    Komunitas Keluarga Madura
    Yogyakarta bertujuan untuk silaturahmi dan meluruskan isu yang muncul terkait surat tantangan “carok”.
    Ia menegaskan bahwa fokus pertemuan ini adalah menjaga keamanan Yogyakarta, serta menyelesaikan masalah yang muncul dari surat tantangan tersebut secara dialog.
    “Kami dari Kepolisian, Pemda, Bais, TNI, dan BIN datang ke setiap kelompok masyarakat untuk duduk bersama dan membahas permasalahan yang ada, sehingga masing-masing pihak memahami situasi kasus per kasus,” tambahnya.
    Sebelumnya, Komunitas Keluarga Madura Yogyakarta juga telah mengadakan pertemuan dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta.
    Pertemuan ini membahas kondusivitas Yogyakarta ke depan setelah munculnya surat tantangan “carok”, yang disebabkan oleh insiden seseorang yang tidak membayar saat membeli barang di warung Madura di Babarsari, Sleman, DIY.
    Sultan mengungkapkan bahwa Pemerintah DIY, bersama dengan Polisi, TNI, dan semua unsur keamanan, telah melakukan dialog.
    “Semua unsur yang berkait sudah melakukan dialog-dialog pertemuan dan report itu saya terima semua. Sehingga kami tidak membaca proses-proses seperti ini, tetapi kesimpulan sudah ada dari pimpinan Madura yang memiliki hasil rapat Forkopimda dan mereka sudah berproses,” kata Sultan.
    Dalam pertemuan di Kompleks Kepatihan, telah disepakati dua hal penting.
    Pertama, warung Madura diwajibkan untuk menempel tulisan “bayar tunai” di lokasi mereka.
    “Kesimpulannya hanya dua kesimpulan jangka pendek, yaitu warung itu punya tulisan bayar tunai. Perkara mau dibantu gratis itu urusan individu, dengan tunai secara hukum punya posisi,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pilu Warga India Dideportasi AS: Pertaruhkan Segalanya, Tapi Gagal

    Pilu Warga India Dideportasi AS: Pertaruhkan Segalanya, Tapi Gagal

    Jakarta –

    Harwinder Singh banyak merenung dalam 40 jam penerbangan pulang dari Texas menuju Kota Amritsar, negara bagian Punjab, India. Perjalanan dengan pesawat militer AS ini adalah babak terakhir dari cobaan yang dihadapinya mulai Juni 2024 lalu. Pada saat itu, Singh membayar seorang agen seharga lebih dari empat juta rupee (atau setara dengan sekitar 44.500 Euro) untuk menempuh perjalanan ke AS.

    Agen tersebut meyakinkan pria berusia 41 tahun itu bahwa ia dapat mencapai AS secara legal dalam waktu dua minggu. “Namun, perjalanan itu membawa saya melewati Qatar, Brasil, Peru, Kolombia, Panama, Nikaragua dan Meksiko – sering kali dalam kondisi yang tidak menentu, dengan harapan dapat tiba di ‘the land of opportunity’,” kata Singh dalam sebuah wawancara dengan DW.

    Agennya telah menyelundupkan Singh melalui “rute keledai” – istilah yang terkenal di India untuk rute migrasi ilegal dan berisiko.Rute ini digunakan oleh orang-orang yang ingin mencapai Amerika Serikat atau negara-negara Barat lainnya tanpa dokumen yang sah. Perjalanan yang berbahaya ini biasanya melibatkan beberapa persinggahan di negara-negara yang berbeda.

    Singh melaporkan bahwa ia dan para migran lainnya bertahan hidup dengan makanan seadanya selama perjalanan mereka dan sering kali dipaksa untuk melintasi medan yang berat – dalam kondisi cuaca yang ekstrim.

    Sebagai contoh, ia dibawa bersama sekelompok migran dengan perahu kecil ke laut lepas menuju Meksiko. Selama penyeberangan, satu orang jatuh ke dalam air tanpa jaket pelampung – mereka tidak dapat diselamatkan. “Saya melihat seorang lagi meninggal di hutan Panama,” kata Singh.

    Gagal dan kehilangan segalanya

    Pada akhir Januari, tak lama sebelum rencana masuk ke Amerika Serikat, Singh ditangkap di Meksiko dan diserahkan kepada patroli perbatasan AS. Dia menghabiskan beberapa minggu di pusat penahanan sebelum akhirnya kaki dan tangannya dibelenggu lalu dimasukkan ke dalam pesawat militer AS.

    Bersama dengan lebih dari 100 migran yang dideportasi lainnya, yang berasal dari negara bagian Punjab, Gujarat, Haryana, Uttar Pradesh dan Maharashtra, Singh pun diterbangkan kembali ke India.

    Di antara penumpang yang dideportasi terdapat 19 wanita dan 13 anak di bawah umur – termasuk seorang anak laki-laki berusia empat tahun dan dua anak perempuan berusia lima dan tujuh tahun.

    “Saya sangat terpukul setelah mempertaruhkan segalanya – uang, keselamatan, dan bahkan martabat saya – dengan harapan dapat memberikan masa depan yang lebih baik bagi keluarga saya” kata Singh, ayah dua anak tersebut.

    Berapa banyak warga India di AS tanpa dokumen resmi?

    Berdasarkan data terbaru dari Pew Research Center yang berbasis di Washington di tahun 2022 diperkirakan ada sekitar 725.000 imigran ilegal dari India di Amerika Serikat- menjadikan India ranking ketiga setelah Meksiko dan El Salvador.

    Sebaliknya, Migration Policy Institute memberikan angka yang jauh lebih rendah untuk tahun yang sama yakni 375.000 imigran ilegal dari India, mendudukkan India di rangking kelima.

    Terlepas dari angka-angka tersebut, India dan Amerika Serikat telah lama menegosiasikan deportasi. Menurut laporan eksklusif Bloomberg tahun 2024, pihak berwenang AS telah mengidentifikasi hampir 18.000 migran India tidak berdokumen akan dideportasi.

    Tantangan setelah “kembali”

    Banyak dari mereka yang telah kembali kini menghadapi tantangan yang sangat besar. Beberapa dari mereka telah menginvestasikan seluruh tabungan mereka untuk bisa sampai ke AS, banyak yang kini terlilit hutang.

    “Ini sangat sulit dan saya tidak bisa memikirkan bagaimana ke depan. Satu-satunya yang melegakan adalah suami saya telah kembali meski hutangnya sangat banyak,” kata Kuljinder Kaur, istri Harwinder Singh. “Untuk saat ini, biarkanlah kami sendiri, sehat terlebih dahulu.”

    Migran yang ditinggalkan dalam kesulitan

    Akashdeep Singh, yang ikut dalam penerbangan deportasi, juga mengatakan kepada DW bahwa hal itu tak hanya beresiko secara keuangan tetapi juga kesehatan emosional keluarganya demi sebuah kesempatan untuk hidup di AS.

    Pria berusia 23 tahun dari sebuah desa dekat Amritsar itu menjual sebagian besar tanahnya dan mengambil pinjaman sebesar 6 juta rupee (setara dengan 66.000 euro) untuk membiayai perjalanannya.

    Sekitar delapan bulan sebelum dideportasi, ia pindah ke Dubai dengan harapan dapat bekerja sebagai sopir truk. Namun tidak berhasil, sehingga ia memutuskan untuk menggunakan jaringan penyelundupan untuk sampai ke AS.

    “Saya ditangkap pada bulan Januari. Itu sangat mengerikan dan saya tidak ingin menceritakannya secara rinci – tetapi saya tidak akan pernah bisa melupakan aib ini,” kata Singh. Akashdeep tidak memberikan rincian: “Jangan tanya saya apa yang memotivasi saya untuk mengambil keputusan yang berisiko seperti itu.”

    Trump perketat kebijakan imigrasi

    Deportasi dari AS ke India ini merupakan bagian dari tindakan keras komprehensif terhadap migrasi ilegal di bawah Presiden AS Donald Trump,yang telah menjadikan penegakan hukum imigrasi yang ketat sebagai prioritas politiknya.

    Kali pertama penggunaan pesawat militer AS, bukan pesawat komersil untuk mendeportasi 104 warga negara India ini sangat kontroversial. Sebuah keputusan yang memberi pesan simbolis dan politis yang jelas.

    Deportasi ini terjadi sebelum kunjungan Perdana Menteri India, Narendra Modi, ke Washington minggu depan. Waktu dan perlakuan terhadap para deportan oleh pihak berwenang AS memicu kritik tajam di India – terutama dari partai-partai oposisi India yang mempertanyakan tindakan AS.

    Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar, dalam sebuah pernyataan resmi di hadapan majelis parlemen menyatakan bahwa pembelengguan selama penerbangan deportasi sejalan dengan standar procedure di AS. Selanjutnya ia mengatakan bahwa New Delhi telah melakukan kontak dengan Washington, memastikan bahwa para deportan tidak diperlakukan dengan buruk.

    “Prosedur standar untuk deportasi dengan pesawat ICE [US Immigration and Customs Enforcement atau Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai AS], yang ada sejak tahun 2012, melibatkan penggunaan belenggu,” Jaishankar menjelaskan ketika ditanya tentang kondisi deportasi.

    Di bandara Amritsar, Swaran Singh (55), ayah dari Akashdeep Singh, menunggu kepulangan anaknya. Terlepas dari beban keuangan yang sangat besar, ia menekankan bahwa kepulangannya ke rumah dengan selamat adalah hal yang paling penting baginya.

    “Agen berjanji kepada saya bahwa perjalanan anak saya akan aman. Saya mempercayainya – tetapi sekarang semuanya hilang. Setidaknya, saya memiliki anak saya kembali, dan itulah yang terpenting. Masa depan kami tidak pasti dan mengkhawatirkan, karena kami memiliki utang yang sangat besar untuk dilunasi,” katanya. “Kenyataan pahitnya adalah bahwa kami – seperti banyak keluarga di Punjab dan di tempat lain di negara ini – menghadapi kehancuran finansial. Ditambah lagi dengan stigmatisasi sosial, yang begitu buruk ketika kerabat kami dikembalikan dengan cara seperti ini.”

    Diadaptasi dari artikel DW Bahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 8 Sultan Bertemu Komunitas Madura Sepakati Dua Hal Regional

    8 Sultan Bertemu Komunitas Madura Sepakati Dua Hal Regional

    Sultan Bertemu Komunitas Madura Sepakati Dua Hal
    Tim Redaksi
    Yogyakarta, Kompas.com
    –
    Komunitas Keluarga Madura
    Yogyakarta mengadakan pertemuan dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),
    Sri Sultan Hamengku Buwono X
    , di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, untuk membahas kondusifitas wilayah tersebut.
    Pertemuan ini berlangsung setelah munculnya surat tantangan “carok” yang viral di media sosial, menyusul insiden seseorang yang tidak membayar saat berbelanja di warung Madura di Babarsari, Sleman, DIY.
    Gubernur Sultan menyampaikan bahwa Pemerintah DIY, bersama dengan pihak kepolisian, TNI, dan unsur keamanan lainnya, telah melakukan dialog untuk menanggapi situasi ini.
    “Semua unsur yang berkait sudah melakukan dialog-dialog pertemuan dan report itu saya terima semua. Sehingga kami tadi pertemuan kita tidak baca proses-proses seperti ini, tapi kesimpulan sudah ada dari pimpinan Madura yang punya hasil rapat Forkopimda dan mereka sudah berproses,” ucap Sultan pada Rabu (12/2/2025).
    Dalam pertemuan tersebut, disepakati dua poin penting.
    Pertama, warung Madura diwajibkan untuk menempelkan tulisan “bayar tunai” di tempat usaha mereka.
    “Kesimpulannya hanya dua kesimpulan jangka pendek, yaitu warung itu punya tulisan bayar tunai. Perkara mau dibantu gratis itu urusan individu dengan tunai secara hukum punya posisi,” jelas Sultan.
    Kedua, Sultan menekankan pentingnya penegakan hukum jika terjadi pemaksaan atau kasus tidak membayar. “Kami minta proses hukum,” imbuhnya.
    Sultan berharap dengan langkah ini, kejadian serupa di masa mendatang dapat dihindari. “Itu saja keputusannya yang bisa dilakukan segera untuk mendinginkan kesalahpahaman. Proses surat menyurat sudah selesai,” tegasnya.
    Juru Bicara Komunitas Keluarga Madura Yogyakarta, Mahrus Ali, menegaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk mencari solusi.
    “Sudah ada usulan yang sangat praktis dari Sultan, misalnya teman-teman kami dari Madura yang jualan atau kelontong, itu ya, ditulislah misalnya, dibayar tunai,” ungkapnya.
     
    Mahrus juga menjelaskan bahwa surat yang viral di media sosial tidak dimaksudkan untuk menimbulkan perseteruan antar kelompok.
    Ia mencatat bahwa dalam kurun waktu satu tahun terakhir, terdapat 15 kejadian tidak menyenangkan yang dialami pengusaha warung kelontong Madura.
    “Itu warung Madura itu jadi subjeknya bisa bermacam-macam, tapi objeknya akan satu, tetap kami. Makanya, untuk mencegah agar kedepan tidak terjadi lagi, ya kita ketemu ini,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasto Ingatkan Kepala Daerah PDIP Ikut Kebijakan Nasional: Presiden Punya Visi

    Hasto Ingatkan Kepala Daerah PDIP Ikut Kebijakan Nasional: Presiden Punya Visi

    Jakarta –

    PDIP melaksanakan pembekalan kepala daerah terpilih di Pilkada 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pembekalan kepala daerah terpilih merupakan persiapan menjelang retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, bersama Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini juga sebagai pembekalan, agar nanti ketika mendapatkan pengarahan dan gemblengan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, dengan seluruh jajaran pemerintahan negara yang akan dilaksanakan di Magelang. Maka, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sudah memiliki bekal dalam suatu konsepsi membentuk negara kita,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

    Hasto mengatakan kepala daerah dari PDIP harus mengikuti kebijakan nasional. Dia mengatakan hal itu harus dilakukan karena Indonesia merupakan negara kesatuan, bukan federal.

    “Ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di dalam negara kesatuan, bukan negara federal, sehingga seluruh pemerintah daerah, tentu, meskipun mereka dipilih secara langsung dan memiliki suatu visi misi dalam suatu kebijakan nasional, pembangunan negara harus meletakkan dalam suatu kesadaran sistem politik kita,” katanya.

    Dia juga mengingatkan para kepala daerah terpilih asal PDIP soal visi dan misi Presiden. Dia mengatakan visi misi itu telah masuk menjadi undang-undang dan mengikat semua pihak.

    “Presiden dan Wakil Presiden memiliki suatu visi misi dan kemudian setelah Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka visi misi ini dinyatakan di dalam suatu Undang-Undang tentang pembangunan, rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun, yang artinya sebagai Undang-Undang mengikat kita semua. Mengikat seluruh kepala daerah dari tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota dan mengikat seluruh warga negara Indonesia pada Undang-Undang itu,” ucapnya.

    Hasto berharap kepala daerah terpilih dari PDIP memiliki bekal yang cukup sebelum mulai menjabat. Dia mengatakan kepala daerah asal PDIP bisa mencontoh kebijakan-kebijakan terbaik yang pernah dilakukan kepala daerah asal PDIP lainnya.

    “Visi visi tersebut juga dimatangkan oleh best practices para kepala daerah PDI Perjuangan yang telah berhasil,” ujarnya.

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Para Pengamen dan Pengemis Kabur saat Didatangi Satpol PP Kabupaten Mojokerto

    Para Pengamen dan Pengemis Kabur saat Didatangi Satpol PP Kabupaten Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mojokerto gencar melakukan operasi jalan. Operasi tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Mojokerto.

    Kepala Bidang (Kabid) Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Satpol PP Kabupaten Mojokerto, Mahendra WW mengatakan, operasi ini adalah Patroli Lanjutan Pengendalian dan Himbauan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Mojokerto.

    “Iya kemarin sore, kami kembali melakukan patroli lanjutan untuk memberikan himbauan serta penindakan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Mojosari dan Pungging. Ini merupakan kegiatan kami yang keempat di awal tahun 2025,” ungkapnya, Rabu (12/2/2025).

    Petugas memberikan sosialisasi dan himbauan lanjutan pada para PMKS seperti pengamen, pengemis, anak jalanan, pengemis disabilitas, anak-anak punk dan pengemis cosplay. Tujuannya agar tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

    “Operasi kami lakukan di Simpang 3 Lampu Merah Panjer dan simpang 4 Lampu Merah Lebaksono SMK Habibie Kecamatan Pungging. Simpang 4 Awang-awang dan di Simpang 4 Pekukuhan Kecamatan Mojosari. Terdata ada 5 orang PMKS di beberapa titik lokus tersebut,” katanya.

    Di Perempatan Pekukuhan, petugas menemukan satu orang pengemis disabilitas, di Perempatan Panjer ada dua orang pengamen dan cosplay badut. Namun lanjutnya, keduanya melarikan diri saat petugas mendatangi keduanya saat beraktivitas di Perempatan Panjer.

    “Keduanya merupakan orang yang sama yang di data pagi harinya. Sedang di Perempatan Awang-awang, petugas tidak menemukan para PMKS dan di Perempatan lebaksono SMK Habibie ditemukan dua orang pengamen cosplay. Keduanya melarikan diri dan orang yang sama terdata hari sebelumnya,” jelasnya.

    Dari hasil operasi, Mahendra menjelaskan, pihaknya melakukan pendataan lanjutan, teguran dan himbauan administrasi. Namun jika kedapatan melanggar sampai tiga kali maka pihaknya akan melakukan penertiban dan diserahkan ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mojokerto.

    “Jika sampai tiga kali ditemukan maka akan kami kirim ke Dinsos untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut. Tujuannya untuk memberikan efek jera, sementara mereka dihimbau untuk kembali ke daerah asalnya masing-masing jika berasal dari luar Kabupaten Mojokerto,” urainya. [tin/ian]

  • Trump Ngotot Ingin Miliki Gaza, Raja Yordania Bilang Gini Trump Ngotot Ingin Miliki Gaza, Raja Yordania Bilang Gini

    Trump Ngotot Ingin Miliki Gaza, Raja Yordania Bilang Gini Trump Ngotot Ingin Miliki Gaza, Raja Yordania Bilang Gini

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan gagasannya untuk merelokasi warga Palestina dan membangun kembali Gaza di bawah kepemilikan AS. Gagasan itu ditolak keras oleh Raja Yordania Abdullah II, yang bertemu langsung dengan Trump di Gedung Putih pada Selasa (11/2) waktu setempat.

    Raja Abdullah II, seperti dilansir AFP, Rabu (12/2/2025), menjelaskan bahwa dirinya menegaskan posisi kuat Yordania menolak relokasi warga Palestina dari Jalur Gaza, seperti yang dicetuskan Trump beberapa waktu terakhir.

    “Saya menegaskan kembali posisi teguh Yordania terhadap pemindahan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Ini adalah posisi Arab yang bersatu,” tegas Raja Abdullah II dalam pernyataannya via media sosial setelah melakukan pembicaraan dengan Trump.

    “Membangun kembali Gaza tanpa menggusur warga Palestina dan mengatasi situasi kemanusiaan yang mengerikan harus menjadi prioritas semua pihak,” cetusnya.

    Namun, Raja Abdullah II juga mengatakan kepada Trump bahwa Mesir sedang menyusun rencana soal bagaimana negara-negara di kawasan Timur Tengah dapat “bekerja” dengan Trump soal gagasan mengejutkan tersebut.

    Dalam pembicaraan di Gedung Putih, Raja Abdullah II tampaknya berhasil membujuk Trump, yang sebelumnya melontarkan kemungkinan menghentikan bantuan AS ke Yordania jika negara itu tidak mau menampung warga Gaza.

    “Salah satu hal yang bisa kita lakukan segera adalah merawat 2.000 anak, anak-anak penderita kanker yang berada dalam kondisi sakit parah. Itu dimungkinkan untuk terjadi,” kata Raja Abdullah II ketika Trump menyambut dirinya dan Putra Mahkota Hussein di Ruang Oval Gedung Putih.

    Trump menjawab bahwa hal tersebut merupakan “tindakan yang sangat indah” dan mengakui dirinya tidak mengetahuinya sebelum kedatangan Raja Yordania di Gedung Putih.

    Lihat Video: Bertemu Trump, Yordania Akan Terima 2 Ribu Anak Gaza yang Sakit

    Trump mengejutkan dunia dengan mencetuskan gagasan kontroversial pekan lalu agar AS “mengambil alih” Gaza, dan bahkan mengusulkan “kepemilikan” atas Gaza. Dia membayangkan AS akan membangun kembali secara ekonomi wilayah yang hancur akibat perang itu.

    Namun rencana Trump itu hanya dilakukan setelah merelokasi warga Gaza ke negara-negara lainnya, seperti Yordania dan Mesir, tanpa ada rencana bagi mereka untuk kembali tinggal di sana.

    Raja Abdullah II mendesak agar bersabar dan mengatakan Mesir akan memberikan respons, kemudian negara-negara Arab akan membahasnya dalam pertemuan di Riyadh, Arab Saudi.

    “Mari kita tunggu sampai Mesir bisa datang dan menyampaikan hal ini kepada presiden dan tidak terburu-buru,” ucapnya.

    Trump, di hadapan Raja Abdullah II, menarik kembali pernyataannya soal penghentian bantuan ke Yordania dan Mesir, dengan mengatakan: “Saya tidak perlu mengancam hal itu. Saya yakin kita lebih baik dari hal semacam itu.”

    Lihat Video: Bertemu Trump, Yordania Akan Terima 2 Ribu Anak Gaza yang Sakit

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Fakta Baru Kasus Nenek Pemilik Kelontong di Bekasi Tewas Terikat, Sudah 2 Kali Kemalingan – Halaman all

    Fakta Baru Kasus Nenek Pemilik Kelontong di Bekasi Tewas Terikat, Sudah 2 Kali Kemalingan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Terdapat fakta baru di balik kasus kematian Bimih (72), nenek pemilik toko kelontong di Jalan Pulo Rengas, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Sebagaimana diketahui, Bimih ditemukan tewas dalam kondisi tubuhnya terikat kain di kediamannya yang juga dijadikan toko kelontong pada Senin (10/2/2025) dini hari. Bimih diduga menjadi korban perampokan.

    Setelah didalami lebih lanjut, nenek yang diketahui tinggal seorang diri itu rupanya pernah kemalingan juga pada tahun lalu.

    Sunari (40), warga sekitar, mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, rumah nenek Bimih pernah kemalingan.

    “Yang saya tahu sudah dua kali ini, pertama bulan puasa 2024 lalu, duit nenek Bimih hilang, infonya sih Rp 30 juta,” kata Sunari, Selasa (11/2/2025) dilansir dari TribunBekasi.com.

    Namun, kata Sunari, kejadian pencurian tahun 2024 di rumah nenek Bimih berbeda dari kejadian yang kemarin terjadi.

    Sebab, saat kejadian tahun 2024, nenek Bimih saat itu tengah tertidur dan saat bangun pagi hari baru mengetahui uangnya raib.

    “Kalau sekarang kejadian tidak tahu kerugian uangnya berapa, kalau tahun 2024 itu waktu bangun tidur buka kotak tabungan sudah tidak ada, kalau yang dulu tidak ada kekerasan juga,” jelas Sunari.

    Sementara itu, Kapolsek Cabang Bungin, AKP Basuni mengatakan bahwa dalam penyelidikan kasus tewasnya nenek Bimih ini, polisi mendapati kamera CCTV dirusak oleh para terduga pelaku.

    “Saya sampaikan ada kamera CCTV tapi tidak fungsi lagi, pas di lokasi kejadian, CCTV tersebut dirusak oleh pelaku,” ujar Basuni saat dikonfirmasi, Selasa.

    Polisi menduga nenek tersebut menjadi korban perampokan karena sejumlah barang milik Bimih hilang setelah kejadian.

    “Harta yang hilang itu rokok dan uang di laci tapi tidak seberapa, selebihnya masih penyelidikan,” ungkap Basuni.

    Kronologi

    Berdasarkan keterangan warga setempat, peristiwa ini bermula pada Minggu (9/2/2025) sekitar pukul 23.59 WIB.

    Saat itu, warga mengatakan ada seorang laki-laki keluar dari toko korban yang sudah ditutup sejak pukul 21.00 WIB.

    Kemudian, ada dua orang lainnya berboncengan menggunakan sepeda motor dan menghampiri satu orang tersebut.

    Curiga dengan gerak gerik sejumlah orang itu, seorang saksi yang saat kejadian tengah makan di warung pecel lele di depan rumah korban sontak teriak ‘Maling!’ untuk meminta pertolongan warga. 

    “Dua orang yang naik kendaraan roda dua langsung nyamperin satu orang lagi langsung kabur setelah saksi berteriak maling,” papar Basuni.

    Guna memastikan peristiwa yang terjadi, sejumlah tetangga serta keponakan korban, hingga saksi yang berteriak maling tersebut, langsung memasuki rumah Bimih.

    “Setelah itu orang yang melihat itu langsung masuk (Rumah Bimih) setelah sampai di ruko, almarhumah kondisi kaki terikat kain, tangan terikat kain, dan leher terikat,” terangnya.

    “Kami belum tahu secara rinci karena masih dalam penyelidikan, hanya saja pas di dalam lokasi kejadian kondisi korban sudah dalam terikat,” lanjutnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunbekasi.com dengan judul Penyelidikan Tewasnya Nenek Bimih Terikat Kain di Bekasi: Pernah Kemalingan Rp 30Juta di Tahun 2024

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar) (TribunBekasi.com/Rendy Rutama)