Kementrian Lembaga: Polisi

  • Modus Wanita Inisial F yang Sediakan Korban Anak ke Eks Kapolres Ngada, Mulanya Diajak Main – Halaman all

    Modus Wanita Inisial F yang Sediakan Korban Anak ke Eks Kapolres Ngada, Mulanya Diajak Main – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Aksi keji mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), AKBP Fajar Widyadharma, melecehkan anak di bawah umur mendapat bantuan dari wanita berinisial F. 

    F membawakan anak seperti permintaan AKBP Fajar. 

    F membawa anak di bawah umur tersebut ke kamar sebuah hotel di Kupang yang telah dipesan oleh Fajar.

    Setelah membawakan anak untuk Fajar, F mendapatkan bayaran sebanyak Rp3 juta. 

    Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTT, Veronika Ata, mengatakan bahwa F mengenal baik keluarga korban. 

    Oleh karena itu, keluarga selama ini tak menaruh curiga kepada F. 

    “Ibunya sendiri sangat mengecam atas situasi ini, apalagi anaknya masih sangat kecil dan yang menjadi perantara itu juga adalah orang yang dikenal sangat baik, bahkan tinggal di situ,”  kata Veronika Ata, Minggu (16/3/2025) dikutip dari tayangan YouTube KompasTV.  

    Veronika mengatakan bahwa modus F adalah dengan mengajak korban bermain. 

    F meminta izin langsung kepada orang tua korban untuk mengajak korban. 

    “Kalau menurut keluarga korban, awalnya terjadi seperti apa itu tidak tahu sama sekali karena ketahuan ketika mereka didatangi oleh teman-teman dari Polda NTT untuk menginformasikan.”

    “Dan menurut mamanya setelah kejadian itu baru dia tahu bahwa selama ini si F yang jadi perantara, dia datang ke rumahnya dan kemudian setelah datang dia minta izin secara baik dengan mama dan bapaknya si anak itu,” jelas Veronika. 

    Alih-alih diajak bermain, korban justru diajak untuk bertemu AKBP Fajar. 

    “Mau jalan-jalan, mau pergi untuk bermain, nah di luar dugaan sama sekali bahwa ternyata dia mengajak untuk pergi untuk makan dan bertemu si pelaku,” kata Veronika. 

    Setelah korban pulang, tak ada kecurigaan dan keanehan terjadi. 

    Namun, pada suatu waktu, korban pernah membawa uang Rp 50.000 ketika pulang bermain dengan F.

    Saat ditanya, korban menjawab uang itu dari ‘ayah’ F yang diduga adalah AKBP Fajar. 

    “Mamanya pada suatu waktu dia heran sekali karena ketika anaknya pulang itu bawa uang 50 ribu dan mama langsung bertanya lalu dia menjawab ‘oh ini kakak F punya bapak yang kasih saya’,” jelas Veronika. 

    “Dan mamanya menyesal kenapa tidak menggali informasi lebih jauh,” lanjutnya. 

    Veronika mengatakan, F adalah anggota atau anak kos keluarga korban.

    Keluarga Korban Minta AKBP Fajar Dihukum Mati 

    Atas aksi keji ini, keluarga korban pun marah dan merasa terpukul.  

    Ibu korban mengecam tindakan AKBP Fajar yang melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap anaknya yang masih di bawah umur itu. 

    “Orang tuanya (korban) sangat terpukul, marah, dan sebenarnya mereka sangat kecewa dengan situasi yang terjadi saat ini,” kata Veronika. 

    Veronika mengatakan bahwa keluarga korban baru tahu anaknya menjadi korban setelah polisi datang ke rumah mereka. 

    Mereka tak pernah menyangka, terlebih perantara yang menghubungkan korban dengan tersangka adalah orang yang mereka kenal baik. 

    “Ibunya sendiri sangat mengecam atas situasi ini, apalagi anaknya masih sangat kecil dan yang menjadi perantara itu juga adalah orang yang dikenal sangat baik, bahkan tinggal di situ,” katanya. 

    Veronika mengatakan, keluarga korban meminta, agar tersangka dihukum seumur hidup atau mati. 

    “Mereka sangat marah, mereka menuntut untuk hukuman yang seberat-beratnya, hukuman harus maksimal, bahkan harus hukuman seumur hidup atau hukuman mati, mereka berharap seperti itu,” tegasnya. 

    AKBP Fajar diketahui telah mencabuli empat orang korban, tiga di antaranya adalah anak di bawah umur.

    Fakta itu terkuak dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan kode etik yang dilakukan oleh Biro Pertanggung Jawaban Profesi Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (Wabprof Propam Polri).

    “Dari penyelidikan pemeriksaan melalui kode etik dari wabprof, ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak tiga orang dan satu orang usia dewasa,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, saat konferensi pers, Kamis (13/3/2024). 

    Trunoyudo menjelaskan, tiga anak yang menjadi korban ada yang berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. 

    Sementara, satu orang dewasa yang dilecehkan berusia 20 tahun. 

    Penyidik telah memeriksa saksi sebanyak 16 orang, di antaranya termasuk empat korban.

    Selain itu, ada empat orang manajer hotel dan dua orang personel Polda NTT.

    “Tiga ahli selaku ahli bidang psikologi, agama, dan kejiwaan, satu dokter, dan ibu seorang korban anak,” ucapnya.

    Eks Kapolres Ngada Buat 8 Video Pelecehan

    Polisi menemukan total 8 video pelecehan dari empat korban AKBP Fajar. 

    Hal itu diketahui penyidik setelah memeriksa saksi dan barang bukti berupa CD rekaman video yang direkam tersangka. 

    “(Disita) alat bukti surat berupa visum serta CD yang berisi kekerasan seksual sebanyak delapan video,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT Kombes Patar Silalahi, Kamis (13/3/2024). 

    Selain itu, polisi juga menyita pakaian anak berwarna pink dengan motif hati atau love, rekaman CCTV hingga data registrasi hotel. 

    “Ada pun beberapa alat bukti yang kami dapat dari saksi-saksi ada sembilan orang, kemudian petunjuk dari CCTV dan dokumen registrasi di resepsionis.”

    “Kemudian barang bukti satu baju dress anak bermotif love pink,” papar Patar. 

    Patar menjelaskan, awal mula kasus ini diungkap sejak 22 Januari 2025 setelah menerima laporan.

    Setelah menerima laporan, keesokan harinya dilakukan penyelidikan ke sebuah hotel di Kupang.

    “Menggali informasi dari staf hotel serta pengecekan terhadap data hotel yang tertanggal 11 Juni 2024,” katanya. 

    Dari awal pengecekan itu lah kemudian polisi menemukan bukti-bukti tersebut.

    (Tribunnews.com/Milani) (KompasTV) 

  • Permintaan Fee Jelang Lebaran Bikin Pejabat OKU Masuk Tahanan

    Permintaan Fee Jelang Lebaran Bikin Pejabat OKU Masuk Tahanan

    Jakarta

    Tiga anggota DPRD dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) di Sumatera Selatan (Sumsel) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap usai terjaring operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK. Dalam perkara ini, anggota DPRD OKU menagih jatah proyek kepada eksekutif.

    KPK melancarkan operasi tangkap tangan di OKU pada Sabtu (15/3) lalu. Setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, KPK menetapkan 6 orang tersangka, termasuk pihak swasta. Berikut tersangkanya:

    1. Ferlan Juliansyah (FJ) selaku anggota Komisi III DPRD OKU
    2. M Fahrudin (MFR) selaku Ketua Komisi III DPRD OKU
    3. Umi Hartati (UH) selaku Ketua Komisi II DPRD OKU
    4. Nopriansyah (NOP) selaku Kepala Dinas PUPR OKU
    5. M Fauzi alias Pablo (MFZ) selaku swasta
    6. Ahmad Sugeng Santoso (ASS) selaku swasta

    Perkara itu dimulai saat pembahasan RAPBD OKU tahun anggaran 2025. Ada anggota DPRD OKU yang meminta jatah pokok pikiran (pokir) kepada pemerintah daerah.

    “Pada pembahasan tersebut, perwakilan dari DPRD meminta jatah pokir, seperti yang diduga sudah dilakukan. Kemudian disepakati bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di dinas pekerjaan umum dan perumahan sebesar Rp 40 miliar,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (16/3).

    Setyo mengatakan proyek untuk pokir ketua dan wakil ketua DPRD senilai Rp 5 miliar. Sementara, nilai untuk anggota DPRD Rp 1 miliar.

    “Untuk ketua dan wakil ketua, nilai proyeknya disepakati adalah Rp 5 miliar, sedangkan untuk anggota itu adalah Rp 1 miliar. Nilai ini kemudian turun menjadi Rp 35 miliar,” ujarnya.

    Setyo mengatakan nilai itu turun karena ada keterbatasan anggaran, namun fee dari proyek-proyek itu tetap disepakati 20% bagi anggota DPRD dan 2% bagi dinas PUPR sehingga total fee untuk anggota DPRD OKU total sebesar Rp 7 miliar.

    “Saat APBD tahun anggaran 2025 disetujui, anggaran dinas PUPR naik dari pembahasan awal Rp 48 miliar menjadi Rp 96 miliar. Jadi signifikan karena ada kesepakatan ya, maka yang awalnya Rp 48 miliar bisa berubah menjadi dua kali lipat,” sebutnya.

    Setyo mengatakan Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah menawarkan 9 proyek kepada Fauzi dan Ahmad selaku pihak swasta dengan commitment fee sebesar 2% untuk dinas PUPR dan 20% untuk DPRD. Nopriansyah kemudian mengondisikan pihak swasta untuk mengerjakan proyek tersebut.

    “Saat itu Saudara NOP yang merupakan Pejabat Kepala Dinas PUPR menawarkan sembilan proyek tersebut kepada saudara MFZ dan saudara ASS, dengan commitment fee sebesar 22%, yaitu 2% untuk Dinas PUPR dan 20% untuk DPRD,” sebutnya.

    Anggota DPRD Tagih Fee

    KPK menggelar konferensi pers OTT di OKU. (Adrial/detikcom)

    Tiga anggota DPRD OKU yakni Ferlan, Fahrudin, dan Umi menagih jatah proyek tersebut ke Nopriansyah jelang Idul Fitri 2025. Pada 13 Maret, Fauzi menyerahkan uang kepada Nopriansyah sebesar Rp 2,2 miliar.

    Mencium adanya hal tersebut, KPK kemudian melakukan OTT pada Sabtu (15/3). Keenam orang tersangka tersebut terjaring oleh KPK dan diangkut ke Jakarta.

    “Menjelang hari raya Idul Fitri pihak DPRD yang diwakili oleh saudara FJ (Ferlan Juliansyah) yang merupakan anggota dari Komisi III, kemudian sodara MFR (M Fahrudin), kemudian saudari UH (Umi Hartati), menagih jatah fee proyek kepada sodara NOP (Nopriansyah) sesuai dengan komitmen yang kemudian dijanjikan oleh sodara NOP akan diberikan sebelum hari raya Idul Fitri,” ujar Setyo Budiyanto.

    Atas perbuatannya, Ferlan, Fahrudin, Umi, dan Nopriansyah dijerat dengan Pasal 12 a atau 12 b dan 12 f dan 12 B UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal 12 a dan b itu mengatur hukuman terkait suap, pasal 12 f mengatur soal pemotongan anggaran dan pasal 12 B tentang gratifikasi dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara.

    Sementara, Fauzi dan Ahmad dijerat pasal 5 ayat 1 a atau b UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal itu mengatur soal hukuman bagi penyuap dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun penjara.

    Petugas menunjukkan uang barang bukti hasil OTT di KPK, Jakarta, Minggu (16/3/2025). (Rifkianto Nugroho)

    KPK tidak berhenti menyelidiki kasus dugaan suap ini dengan 6 tersangka. KPK akan mendalami peran dari bupati atau wakil bupati OKU dalam perkara ini.

    “Kami sedang melakukan investigasi lebih mendalam lagi dari penanganan perkara yang saat ini terhadap 6 tersangka itu nanti akan kami lakukan investigasi lebih dalam, terhadap pihak-pihak yang terindikasi terlibat,” kata Setyo Budiyanto.

    Setyo mengatakan proses pencarian uang muka dalam kasus suap ini, ada keterlibatan dari beberapa pihak. Keterlibatan pihak lain itu yang akan didalami oleh KPK.

    “Sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa pencairan uang muka itu ada keterlibatan dari beberapa pihak untuk bisa terjadinya proses pencairan. Nah ini nanti akan didalami oleh penyidik, termasuk juga kemungkinan adalah pejabat yang sebelumnya akan kami dalami,” ucapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan masih mendalami juga apakah ada keterlibatan anggota DPRD OKU lainnya. Termasuk soal adanya pertemuan dengan bupati OKU terkait kasus tersebut.

    “Kemudian nanti Kita lihat lagi untuk yang anggota DPR (DPRD) yang lainnya tentunya akan kita minta keterangan, termasuk juga pertemuan dengan pejabat bupati. Ini ada dua ya ada pejabat bupati karena pada saat sebelum dilantik 2024 itu dijabat,” ujar Asep.

    “Nah kemudian 2025 setelah pelantikan ada bupati definitif. Nah ini dua-duanya juga tentunya akan kita dalami perannya, sehingga terlihat karena dalam penentuan besaran pokir dan lain-lainnya itu tentunya harus ada keputusan,” tambahnya.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Prabowo Akan Resmikan 17 Stadion dan Pabrik Emas Freeport di Jatim Hari Ini

    Prabowo Akan Resmikan 17 Stadion dan Pabrik Emas Freeport di Jatim Hari Ini

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto rencananya akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur pada hari ini. Prabowo akan meresmikan fasilitas pemurnian lumpur anoda milik Freeport Indonesia di Gresik dan 17 stadion dipusatkan di Sidoarjo.

    “Bapak Presiden dijadwalkan berangkat pada siang hari menuju Kabupaten Gresik untuk meresmikan pabrik Precious Metal Refinery (PMR) milik PT Freeport Indonesia yang merupakan fasilitas pemurnian lumpur anoda yang menggunakan proses hydrometallurgy terbesar di dunia,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, dalam keterangannya, Minggu (16/3/2025).

    PMR ini juga disebut fasilitas pemurnian emas modern pertama di dunia yang terintegrasi dari hulu yakni pertambangan dan pengolahan ke hilir atau pemurnian.

    “Hal ini memperlihatkan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses hilirisasi di negeri ini,” ujarnya.

    Prabowo kemudian akan meresmikan 17 stadion yang peresmiannya dipusatkan di Sidoarjo. Pada sore harinya, Prabowo dijadwalkan kembali ke Jakarta melalui Bandara Internasional Juanda.

    “Setelah itu, Presiden akan bertolak ke Kabupaten Sidoarjo dan melanjutkan agenda peresmian 17 stadion di berbagai daerah di Indonesia, yang akan dipusatkan di Sidoarjo, Jawa Timur,” imbuhnya.

    (eva/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 3 Fakta Serangan AS ke Yaman Telan Korban Jiwa

    3 Fakta Serangan AS ke Yaman Telan Korban Jiwa

    Sanaa

    Amerika Serikat (AS) meluncurkan serangan ke Yaman dengan dalih menghancurkan kelompok Houthi. Serangan AS itu menimbulkan korban jiwa.

    Dilansir Al-Jazeera, Minggu (16/3), serangan itu diluncurkan AS pada Sabtu (15/3) waktu setempat. Pengumuman serangan tersebut disampaikan Trump lewat akun media sosialnya di platform Truth Social.

    Trump menuding Houthi berpihak pada Iran. Dia juga menganggap Houthi mengancam kepentingan AS di Laut Merah yang menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.

    Houthi sendiri telah berulang kali melakukan serangan ke kapal-kapal yang dianggap berafiliasi dengan AS dan Israel. Serangan itu diklaim Houthi ditujukan sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Hamas melawan Israel di Gaza, Palestina.

    Serangan ke kapal-kapal di Laut Merah terus meningkat sejak perang di Gaza pecah pada 7 Oktober 2023. Houthi juga berulang kali mengancam akan menghancurkan Israel dan pernah meluncurkan rudal ke Israel. Berikut tiga fakta yang diketahui terkait serangan itu:

    Serangan Diumumkan Langsung oleh Trump

    Donald Trump. (AFP/MOHAMMED HUWAIS)

    Serangan ke Houthi itu diumumkan langsung oleh Trump. Pengumuman disampaikan lewat akun media sosial di platform miliknya sendiri, Truth Social.

    “Saya telah memerintahkan militer AS hari ini untuk meluncurkan operasi militer yang tegas dan kuat terhadap teroris Houthi di Yaman,” kata Trump dilansir Al Jazeera dan AFP, Minggu (16/3).

    Trump menyatakan AS akan menggunakan kekuatan mematikan kepada Houthi. Dia mengklaim serangan akan dilakukan hingga tujuan AS tercapai.

    “Kami akan menggunakan kekuatan mematikan yang sangat besar sampai kami mencapai tujuan kami,” ujar Trump.

    Serangan pun terjadi di ibu kota Yaman, Sanaa, tak lama setelah pengumuman Trump. Setidaknya ada tiga ledakan yang disertai gumpalan asap membubung tinggi di permukiman sisi utara Sanaa yang dikuasai Houthi.

    Stasiun TV Al-Masirah mengatakan agresi Amerika-Inggris menyerbu lingkungan permukiman di distrik Shuub di Sanaa. Tidak ada komentar langsung dari otoritas Inggris.

    31 Orang Tewas

    Serangan AS ke Yaman. (AFP)

    Serangan AS itu setidaknya menewaskan 31 orang. Juru bicara Kementerian Kesehatan yang dipimpin Houthi, Anees al-Asbahi, mengatakan sedikitnya 31 orang tewas dan 101 lainnya terluka dalam serangan AS di Yaman.

    Dia mengatakan sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak. Houthi pun bersumpah tak akan tinggal diam atas serangan AS itu.

    Juru bicara Houthi, Mohammed Abdul-Salam, menuduh AS melebih-lebihkan ancaman terhadap operasi kelompoknya terhadap kapal-kapal di Laut Merah untuk memengaruhi opini publik. Biro politik kelompok itu juga telah mengeluarkan pernyataan terpisah.

    Pernyataan itu ‘mengecam agresi AS yang berbahaya di ibu kota Yaman, Sanaa dan menyebut penargetan lingkungan permukiman dan warga sipil sebagai ‘kejahatan perang yang sesungguhnya’.

    Houthi Bersumpah Membalas

    Serangan AS ke Yaman. (AFP/MOHAMMED HUWAIS)

    Houthi mengatakan serangan AS sebagai agresi terhadap negara merdeka. Houthi menganggap AS melakukan serangan agar Israel dapat melanjutkan pengepungan Gaza.

    “Serangan AS di Yaman merupakan agresi terang-terangan terhadap negara merdeka dan mendorong entitas musuh Israel untuk melanjutkan pengepungan yang tidak adil di Gaza,” kata juru bicara kelompok Houthi dilansir Al Jazeera, Minggu (16/3).

    Houthi menganggap AS berlebihan merespons blokade kapal di Laut Merah. Houthi menegaskan aksi mereka di Laut Merah ditujukan kepada kapal-kapal terafiliasi Israel dengan tujuan memberi tekanan untuk mencapai perdamaian di Gaza.

    “Embargo maritim yang dideklarasikan oleh Yaman untuk mendukung Gaza hanya terbatas pada navigasi Israel sampai bantuan kemanusiaan dikirimkan kepada rakyat Gaza sesuai dengan perjanjian gencatan senjata antara perlawanan Palestina dan entitas musuh,” ujar Houthi.

    Houthi menganggap serangan AS itu terjadi sebagai balasan atas sikap solidaritas Yaman dengan rakyat Palestina. Houthi, yang didukung Iran, bersumpah serangan AS tak menghalangi Yaman mendukung rakyat Gaza.

    “Agresi AS terhadap negara tidak akan menghalangi Yaman untuk melanjutkan dukungannya bagi Palestina dan memenuhi kewajibannya terhadap Gaza,” ujar Houthi.

    Houthi juga menyatakan tak akan tinggal diam terhadap serangan AS. Mereka bersumpah membalas AS.

    “Agresi itu tidak akan dibiarkan begitu saja, dan angkatan bersenjata Yaman sepenuhnya siap menghadapi eskalasi dengan eskalasi,” ujar Houthi.

    Halaman 2 dari 4

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Bicara BBM & LPG, Bahlil Sebut Butuh Nyali Lawan Pemain Besar-Oknum

    Bicara BBM & LPG, Bahlil Sebut Butuh Nyali Lawan Pemain Besar-Oknum

    Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal menertibkan rantai distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG. Bahlil menyinggung ada pihak-pihak yang berusaha menghambat penataan distribusi BBM & LPG.

    Oleh sebab itu Bahlil menegaskan butuh keberanian mengatasi masalah tersebut.

    “Nah, ini kita lagi tata. Memang untuk melawan pemain-pemain besar, oknum-oknum ini, butuh nyali,” ujar Bahlil dikutip dari keterangan tertulis Kementerian ESDM, Minggu (16/3/2025).

    Bahlil juga menegaskan fokus utama Pemerintah memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Dengan kata lain, dana subsidi yang dialokasikan dalam APBN benar-benar untuk masyarakat yang berhak.

    “Setiap satu rupiah uang negara yang dikeluarkan untuk rakyat, kita wajib untuk menjaga, memastikan, mengawal agar dana itu sampai di tengah-tengah rakyat. Itu perintah Bapak Presiden Prabowo,” tegasnya.

    Bahlil menjelaskan telah mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi dan kompensasi energi. Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 yang mencapai Rp3.621,3 triliun, sekitar 15 persen atau Rp394,3 triliun dikelola oleh Kementerian ESDM untuk subsidi dan kompensasi Liquified Petroleum Gas (LPG), BBM, hingga listrik.

    Rinciannya, sebanyak Rp87 triliun dialokasikan untuk subsidi LPG per tahun, Rp26,7 triliun untuk subsidi BBM, serta Rp89,7 triliun untuk subsidi listrik. Sedangkan total kompensasi energi sebesar Rp190,9 triliun.

    Distribusi LPG

    Selain memperbaiki distribusi BBM, Pemerintah juga fokus pada tata kelola LPG bersubsidi 3 kilogram (kg). Bahlil mengungkapkan, Pemerintah telah mengalokasikan subsidi LPG 3 Kg sebesar Rp36.000 per tabung. Seharusnya harga LPG 3 kg di tingkat masyarakat berkisar antara Rp18.000 hingga Rp19.000 per tabung.

    Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai penyimpangan dalam distribusi, sehingga masyarakat kerap harus membayar dengan harga yang lebih tinggi, yaitu sekitar Rp23.000 hingga Rp30.000 per tabung.

    “LPG ini sejak tahun 2007, Pemerintah tidak pernah menaikkan harganya. Subsidi LPG yang dilakukan pemerintah per kilogram itu Rp36.000 per tabung. Tapi apa yang terjadi? Sampai di rakyat ada yang Rp23.000, Rp25.000, bahkan Rp30.000,” kata Bahlil.

    Dalam upaya penertiban distribusi LPG bersubsidi, Kementerian ESDM mengapresiasi hasil penindakan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang berhasil mengungkap sindikat pengoplosan LPG subsidi di Bali.

    Tim gabungan Kepolisian berhasil menangkap kelompok pengoplos LPG tabung 3 kg dalam sebuah operasi di sebuah gudang di Banjar Griya Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, pada Selasa (11/3) lalu. Para tersangka diduga memindahkan isi gas dari tabung LPG 3 kg ke tabung berkapasitas 12 kg dan 50 kg secara ilegal.

    Kementerian ESDM menegaskan penindakan hukum terhadap pelanggaran distribusi LPG bersubsidi tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah. Di samping itu, Pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, PT Pertamina, serta masyarakat untuk memastikan subsidi energi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak.

    Melalui upaya tersebut, Pemerintah berharap tata kelola distribusi migas dan LPG bersubsidi semakin transparan, efisien, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

    (hns/hns)

  • Vatikan Unggah Foto Pertama Paus Fransiskus Sejak Dirawat di RS

    Vatikan Unggah Foto Pertama Paus Fransiskus Sejak Dirawat di RS

    Jakarta

    Vatikan merilis foto pertama Paus Fransiskus sejak Paus berusia 88 tahun itu dirawat di rumah sakit lebih dari sebulan yang lalu karena pneumonia di kedua paru-parunya. Foto itu menunjukkan Paus Fransiskus beribadah misa kudus.

    Dilansir AFP, Minggu (17/3/2025), foto tersebut menunjukkan Paus, dengan kepala terbuka, duduk di kursi roda dan mengenakan jubah putih dan selendang ungu, di depan altar sederhana dengan salib di dinding.

    Diambil dari belakang sisi kanan Fransiskus, wajahnya tidak terlihat sepenuhnya tetapi matanya terbuka saat ia melihat ke arah bawah.

    “Pagi ini Paus Fransiskus memimpin Misa Kudus di kapel apartemen di lantai sepuluh Poliklinik Gemelli,” tulis kantor pers Vatikan dalam keterangan foto tersebut. Konselebrasi adalah perayaan misa bersama oleh para ulama senior.

    Perilisan foto tersebut oleh Vatikan merupakan hal yang penting, karena Paus asal Argentina tersebut tidak terlihat di depan umum sejak dirawat di rumah sakit Gemelli di Roma pada tanggal 14 Februari karena pneumonia, yang selama berminggu-minggu dianggap kritis oleh para dokter.

    Namun, kondisinya terus membaik dalam seminggu terakhir. Dalam buletin medis yang dikeluarkan pada Sabtu (16/3), Vatikan mengatakan bahwa kondisinya terus stabil, meskipun ia masih memerlukan terapi yang diberikan dari rumah sakit.

    Sebelumnya pada Minggu (9/3), dalam pesan Angelus kepada umat beriman yang diterbitkan oleh Vatikan, Paus membahas kesehatannya, dengan mengatakan bahwa ia “rapuh” dan “menghadapi masa percobaan”.

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Polisi Bongkar Peredaran 34 Kg Ganja Jaringan Sumut-Jakarta, 5 Orang Bandar Ditangkap

    Polisi Bongkar Peredaran 34 Kg Ganja Jaringan Sumut-Jakarta, 5 Orang Bandar Ditangkap

    JAKARTA – Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkoba jaringan lintas provinsi Sumatera Utara (Sumut)-Jakarta. Total ada 34 kilogram (Kg) ganja kering siap edar serta 6,98 gram sabu yang diamankan polisi.

    Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKBP Ade Candra mengatakan ke-5 pelaku itu berinisial I, R R , S, P dan R. Mereka ditangkap di kawasan Jakarta Pusat dan Jakarta Barat pada Sabtu, 15 Maret, kemarin.

    “Kami telah mengamankan 34 kilogram ganja jaringan Sumatera Utara – Jakarta,” ucap Ade Candra dalam keterangannya, Minggu, 16 Maret.

    Ade Candra menjelaskan, penangkapan kelima orang tersangka beserta barang bukti ini dilakukan di tiga lokasi berbeda di wilayah Jakarta.

    Berawal dari laporan masyarakat terkait subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menerima informasi mengenai pengiriman narkotika jenis ganja dari Medan ke Jakarta untuk diedarkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

    Mendapatkan informasi itu, kata Ade Candra, pihaknya langsung melakukan penyelidikan hingga menangkap tersangka, I di Jalan Gunung Sahari dengan barang bukti 1 kilogram ganja di Jalan Gunung Sahari, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu, 15 Maret, pukul 16.30 WIB.

    Dari hasil interogasi, polisi mendapatkan informasi bahwa masih ada narkotika lain yang disimpan di sebuah kontrakan di Gang Burung, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat.

    “Tim bergerak ke lokasi tersebut dan mengamankan 3 kilogram ganja serta 6,98 gram sabu,” ujar Ade.

    Kemudian polisi melakukan pengembangan hingga akhirnya terungkap tempat penyimpanan lain di kontrakan di daerah yang sama. Petugas kemudian menemukan 30 Kg ganja yang disimpan dalam dua karung hijau.

    Selain itu menangkap 4 orang pelaku lainnya. Saat ini 4 bandara narkoba dan barang bukti Ganja 34 Kg dan 6,98 gram ini dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk penyidikan lebih lanjut.

  • Resahkan Masyarakat, Tiga Remaja yang Konvoi sambil Mabuk di Kawasan Pasar Senen Diringkus Polisi – Halaman all

    Resahkan Masyarakat, Tiga Remaja yang Konvoi sambil Mabuk di Kawasan Pasar Senen Diringkus Polisi – Halaman all

    Petugas kepolisian dari Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Pusat mengamankan tiga remaja yang konvoi dalam keadaan mabuk

    Tayang: Senin, 17 Maret 2025 02:16 WIB

    Dok: Polres Metro Jakarta Pusat

    KONVOI SAMBIL MABUK – Tiga remaja diamankan Petugas kepolisian dari Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Pusat, Minggu (16/3/2025). Ketiganya diamankan berikut 5 bendera kelompok dan satu botol minuman keras. (Dok: Polres Metro Jakarta Pusat) 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tiga remaja yang terlibat konvoi dalam keadaan mabuk di kawasan Pasar Senen berhasil diringkus Polisi, Minggu (16/3/2025).

    Petugas kepolisian dari Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Pusat mengamankan tiga remaja yang konvoi sambil membawa bendera kelompok atau basis.

    Ketiga remaja yang diamankan adalah MI (27), ST (17), dan A (16). Mereka ditangkap saat petugas melakukan patroli kewilayahan sekira pukul 17.00 WIB.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menegaskan jika pihaknya tidak akan memberi ruang bagi aksi-aksi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat.

    “Kami langsung tindak tegas kelompok remaja ini sebelum situasi berkembang. Kepolisian akan terus meningkatkan patroli untuk mencegah gangguan keamanan di wilayah Jakarta Pusat,” ujar Kombes Susatyo, dalam keterangannya, Minggu (16/3/2025) malam.

    Susatyo menyebut jika tindakan cepat yang dilakukan pihaknya adalah upaya menghindari potensi tawuran atau kerusuhan.

    Sementara itu, Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol William Alexander, menjelaskan bahwa saat diamankan, para remaja ini membawa lima bendera kelompok serta satu botol minuman keras.

    Setelah diamankan, ketiga remaja beserta barang bukti langsung dibawa ke Mako Polsek Senen untuk pemeriksaan lebih lanjut. 

    Polisi juga akan memanggil orang tua mereka guna memberikan pembinaan agar kejadian serupa tidak terulang.

    “Kami menduga mereka sedang berkumpul untuk aksi yang berpotensi mengarah ke gangguan keamanan. Barang bukti yang kami temukan semakin menguatkan indikasi tersebut,” kata Kompol William.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Sadisnya Suami di Jerman Bakar Istri di Dalam Trem

    Sadisnya Suami di Jerman Bakar Istri di Dalam Trem

    Jakarta

    Seorang pria menyiram istrinya dengan cairan mudah terbakar di trem dan membakarnya sehingga menyebabkan luka kritis. Polisi Jerman mengatakan mereka sedang memburu pria tersebut yang disebut suami korban.

    Dilansir AFP, Senin (17/3/2025), wanita berusia 46 tahun itu menjadi sasaran saat dia berada di dalam trem di Gera, Jerman timur.

    “Dia disemprot dengan cairan yang mudah terbakar dan dibakar oleh seorang pria,” kata polisi negara bagian Thuringia, yang kemudian mengklarifikasi bahwa tersangka adalah suami korban.

    Ketika penumpang lain menekan tombol berhenti darurat, pelaku memanfaatkan pintu yang terbuka untuk melarikan diri.

    Pengemudi trem menggunakan alat pemadam kebakaran untuk memadamkan api, tetapi wanita itu mengalami luka yang mengancam jiwa dan dibawa dengan helikopter ke rumah sakit.

    Polisi mengatakan patroli “sedang secara aktif mencari pelaku”, yang belum diidentifikasi tetapi dicari karena percobaan pembunuhan.

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Rumah Penghuni Punsae Ungaran Terancam Disita Bank, Bina Laudhi: Padahal Kami Sudah Bayar Lunas

    Rumah Penghuni Punsae Ungaran Terancam Disita Bank, Bina Laudhi: Padahal Kami Sudah Bayar Lunas

    TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN – Nasib pilu dialami warga penghuni Perumahan Ungaran Asri Regency (Punsae), Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.

    Tak sekadar persoalan longsor, warga pun harus dihadapkan permasalahan yang juga tak kalah pentingnya. 

    Selain tanah perumahan di dekat tebing yang ambles hingga bangunan-bangunan menjadi rusak, terdapat persoalan lain yaitu sertifikat warga yang ternyata diagunkan oleh pihak pengembang ke perbankan.

    Sebagian warga yang telah membayar lunas tanah di sana hingga kini tak mendapatkan sertifikatnya dan justru dimintai pelunasan oleh pihak perbankan.

    Warga setempat, Bina Laudhi (45) telah membayar lunas kepada pengembang pada 2017.

    Setelah beberapa tahun kemudian rumahnya dibangun.

    Kini Bina Laudhi justru mendapat surat dari pihak perbankan karena tanah dan bangunan rumahnya akan dilelang per 16 Mei 2025.

    “Kami malah diminta menombok (membayar) ke perbankan sebesar Rp72 juta, padahal sudah lunas.”

    “Sedangkan saya belum dapat sertifikat.”

    “Sepertinya sertifikatnya dijadikan agunan di perbankan,” kata Bina Laudhi kepada Tribunjateng.com, Minggu (16/3/2025).

    Dia khawatir jika nantinya tanahnya disita dan pihak pengembang tidak bertanggung jawab.

    Padahal, proses dia sebelumnya dalam membeli rumah tersebut tidaklah mulus.

    “Waktu itu rumah tak kunjung dibangun, malah diminta pindah blok yang luas tanahnya lebih kecil.”

    “Berarti pihak pengembang masih ada yang kurang bayar ke saya.”

    “Setelah pindah, saya lapor polisi dan akhirnya dibangunkan beberapa tahun kemudian,” imbuh Bina Laudhi.

    Dia menyebutkan, terdapat seratusan warga lain yang telah membayar dan mendapatkan permasalahan yang sama.

    Bahkan, lanjut Bina, terdapat juga warga lain yang lahannya yang belum dibangun, serta sebagian lain belum terbangun utuh.

    “Harapannya hak-hak kami dipenuhi, sertifikatnya dikasihkan dan yang (rumahnya) belum dibangun agar dibangun,” ujar dia.

    Sementara itu, pihak Komisi C DPRD Kabupaten Semarang telah menyoroti hal tersebut dan melakukan audiensi bersama pihak-pihak terkait.

    Pihak pengembang, dalam hal ini, PT Agung Citra Khasthara (ACK) dan pihak perbankan juga turut dipertemukan di kantor DPRD Kabupaten Semarang, pada Jumat (14/3/2025).

    Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Semarang, Wisnu Wahyudi menegaskan bahwa baik pihak perbankan maupun pengembang harus berkomunikasi serta mencari solusi untuk kepastian para penghuni di Punsae.

    “Kami merekomendasi agar ada solusi yang sudah bayar lunas tidak terbebani untuk membayar lagi.”

    “Kami juga meminta BTN untuk tidak menagih dan mengeksekusi, atau menarik rumah (warga),” kata Wisnu Wahyudi.

    Satu di antara permasalahan yang dia soroti yakni saat BTN memiliki hubungan dengan pengelola lama PT ACK yang bernama Ari, hingga selanjutnya kepengelolaan diserahkan kepada Prayitno.

    Menurut Wisnu Wahyudi, BTN seharusnya sudah mengetahui hal tersebut, namun tetap melanjutkan untuk mengirim surat kepada warga-warga yang tidak tahu permasalahannya.

    “BTN ini memang memberikan kepercayaan kepada seseorang, Prayitno untuk menyelesaikan urusan di PT ACK yang diprakarsai oleh Ari, pengembang yang awal.”

    “Menjadi kecurigaan kami sebetulnya karena dengan permasalahan ini BTN tidak tahu, sehingga kami minta urusan tersebut diselesaikan terlebih dahulu,” tegas Wisnu Wahyudi.

    Sementara itu, persoalan tak hanya menimpa penghuni yang telah membayar lunas dan terancam kehilangan rumahnya.

    Terdapat penghuni lain yang masih mengangsur kepada BTN mengalami masalah lain, yakni amblesnya tanah hingga rumahnya menjadi rusak.

    Satu di antara penghuni, Prahayuda F, tidak bisa menempati rumahnya karena ambles dan beberapa bagian bangunan yang retak.

    Meskipun tampak terbebas dari persoalan keuangan dengan pihak pengembang dan bank, dia resah karena terancam kehilangan rumahnya, sebab tanah tergerus air.

    Posisi rumahnya berada di ujung belakang yang berada di dekat tebing.

    “Saya tidak berani tinggal di sana, sudah setahun saya tinggalkan, namun masih saya bayar angsurannya.”

    “Dengan kondisi tersebut, saya terpaksa memperpanjang kontrakan rumah sampai enam tahun di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang,” kata Prahayuda.

    Dia menambahkan, harus merogoh kocek lebih dalam untuk memperbaiki rumahnya.

    Sejumlah perbaikan yang harus dilakukan meliputi pembangunan pondasi cakar ayam untuk penguatan, serta perbaikan konstruksi yang rusak.

    Prahayuda berharap, terdapat perhatian dari pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan itu. (*)