Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Polda Riau

  • Polisi Endus Aset Terkait SPPD Fiktif DPRD Riau di Sumbar

    Polisi Endus Aset Terkait SPPD Fiktif DPRD Riau di Sumbar

    JAKARTA – Kepolisian Daerah (Polda) Riau mengejar aset-aset berkaitan dengan dugaan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat DPRD Provinsi Riau hingga ke Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

    Direktur Ditreskrimsus Polda Riau Kombes Pol Nasriadi menyebutkan aset-aset ini diduga disembunyikan dengan menggunakan nama orang lain, seperti apartemen yang telah disita di Kota Batam, Kepulauan Riau.

    “Upaya hukum masih berjalan. Kita telah melakukan upaya paksa penyitaan apartemen di Batam yang diduga dibeli dari hasil kejahatan,” katanya di Pekanbaru, Kamis 5 Desember, disitat Antara.

    Selain apartemen, pihaknya juga telah mengamankan barang mewah serta buku rekening yang diyakini berhubungan atas perkara yang tengah diusut. Dari beberapa nama yang ditelusuri pihaknya, ketika dicek nilainya sama persis saat terjadi kejadian itu.

    “Nama-nama tersebut ialah orang yang dekat dengan calon tersangka. Orang yang diduga menerima transfer ini menggunakan uang tersebut untuk membeli aset di daerah Batam dan Sumatera Barat,” ungkapnya.

    Namun pihaknya hingga kini belum melakukan penetapan tersangka karena masih menunggu laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Kita akan terus berkoordinasi dengan BPKP yang saat ini yang masih memeriksa tempat yang diduga fiktif untuk pencairan uang tersebut. Setelah itu kita akan ekspos,” pungkas Nasriadi.

    Sebelumnya Polda Riau menyita apartemen milik Mantan Pejabat Wali Kota Pekanbaru Muflihun yang berada di Komplek Nagoya City Walk, Kota Batam, Kepulauan Riau. Penyegelan tersebut dilakukan terkait dugaan korupsi saat menjabat Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Riau tahun anggaran 2020-2021.

    “Telah dilakukan penyitaan terhadap apartemen milik Muflihun senilai Rp557 juta di Citraplaza Nagoya,” katanya

  • Polisi Sita 4 Apartemen Mewah di Batam Terkait Kasus Dugaan SPPD Fiktif DPRD Riau

    Polisi Sita 4 Apartemen Mewah di Batam Terkait Kasus Dugaan SPPD Fiktif DPRD Riau

    Pekanbaru, Beritasatu.com – Ditreskrimsus Polda Riau menyita empat unit apartemen mewah di Citra Plaza Nagoya, di Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (26/11/2024). Penyitaan ini merupakan rangkaian penyidikan kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) luar daerah fiktif Sekretariat DPRD Provinsi Riau yang berasal dari APBD pada 2020-2021.

    Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Pol Nasriadi mengatakan, pihaknya menerapkan hukum upaya paksa terkait penyitaan tersebut. Dia mengaku, pihaknya memang belum menetapkan tersangka karena sedang menunggu penghitungan kerugian negara dari BPKP.

    “Namun, ada beberapa kita telah melakukan penyitaan aset yang diduga hasil dari kejahatan korupsi tersebut. Kemarin ada salah satu rumah yang berada di jalan Banda Aceh. Kemudian ada empat apartemen yang ada di Citra Plaza Nagoya, Batam,” ungkapnya, Rabu (4/12/2024).

    Nasriadi menjelaskan, empat apartemen itu diduga dibeli dari uang hasil kejahatan dalam kasus SPPD Fiktif. Selain di Batam, Ditreskrimsus Polda Riau juga akan menelusuri sejumlah daerah lain yang diduga terdapat aset-aset dalam kasus tersebut.

    “Di sana disinyalir ada aset-aset yang disembunyikan, dibeli menggunakan nama orang. Contohnya ada di daerah Padang,” ungkapnya terkait SPPD fiktif DPRD Riau.

    Sesuai data yang diterima, penyitaan pertama dilakukan di lantai 16 kompleks Nagoya City Walk. Apartemen ini merupakan milik M dengan nilai Rp 557 juta. Kedua, satu unit apartemen tipe studio di lantai 25 yang juga berada di kompleks Nagoya City Walk atas nama MS senilai Rp 557 juta.

    Ketiga, satu unit apartemen tipe studio di lantai enam di komplek yang sama atas nama IS senilai Rp 513 juta. Keempat, satu unit apartemen tipe studio di lantai tujuh atas nama TK senilai Rp 517 juta.

    Selain itu, Ditreskrimsus Polda Riau juga menyita aset dari YS senilai Rp 2,144 miliar lebih sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan SPPD fiktif.

    “Selanjutnya kita akan berkoordinasi dengan pihak BPKP. BPKP masih melakukan verifikasi tentang hotel-hotel, tempat-tempat yang diduga fiktif yang digunakan untuk pencairan uang tersebut. Setelah itu kita akan ekspos dan menunggu hasil perhitungan BPKP,” pungkas Nasriadi terkait kasus SPPD fiktif DPRD Riau.

  • Seorang Guru Ditemukan Tewas di Areal Kebun Sawit di Kampar, Tubuh Penuh Luka Bakar

    Seorang Guru Ditemukan Tewas di Areal Kebun Sawit di Kampar, Tubuh Penuh Luka Bakar

    Pekanbaru, Beritasatu.com – Seorang guru, warga Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, Riau ditemukan tewas mengenaskan di area kebun sawit. Saat ditemukan kondisi jasad guru pria inisial HAS (30) penuh dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Dekat jasad korban juga ditemukan satu unit sepeda motor warna biru yang diduga milik korban.

    Peristiwa nahas itu terjadi pada Jumat (29/11/2024) sekitar pukul 16.30 WIB di Afdeling V Tandun Blok JK V Desa Kasikan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Riau.

    Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karabianto mengatakan, korban ditemukan oleh sekuriti perusahaan sawit saat melakukan patroli rutin. Melihat kondisi jasad di lokasi kejadian, kuat dugaan korban telah dibunuh.

    “Korban ditemukan tergeletak sudah dalam keadaan meninggal dunia di samping motornya dengan kondisi tubuh terbakar dan luka robek pada leher korban,” kata Kombes Anom Karabianto, Senin (2/12/2024).

    Setelah penemuan itu,  sekuriti langsung menghubungi kepolisian untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban dari lokasi ke RS Bhayangkara Polda Riau.

    “Petugas sudah mendatangi TKP, mencatat keterangan dari para saksi, dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk diautopsi,” jelasnya.

    Saat ini pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan terkait motif dan pelaku dugaan pembunuhan tersebut. Polisi juga sudah meminta keterangan saksi-saksi di lokasi kejadian untuk melengkapi penyelidikan.
     

  • Jalan Lintas Riau-Sumbar Ditutup Sementara karena Putus Akibat Longsor di Kampar

    Jalan Lintas Riau-Sumbar Ditutup Sementara karena Putus Akibat Longsor di Kampar

    Pekanbaru, Beritasatu.com – Kapolda Riau Irjen M Iqbal meninjau langsung lokasi jalan longsor dan amblas di km 106-107 di Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Senin (2/12/2024).  

    Akibat longsor tersebut, jalan lintas yang menghubungkan Provinsi Riau menuju Sumatera Barat (Sumbar) ditutup sementara sejak beberapa hari lalu hingga proses pengerjaan selesai. 

    Kapolda Riau Irjen M Iqbal mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan stakeholder terkait sedang melakukan upaya perbaikan dan rekayasa lalu lintas. 

    “Saya turun langsung ke lokasi untuk melihat  kondisi jalan yang terputus akibat longsor. Ini  merupakan prioritas kita untuk segera ditangani  agar masyarakat tidak terhambat dalam  beraktivitas,” ujar Iqbal seusai melakukan peninjauan langsung ke lokasi jalan longsor di Kampar.

    Demi mengurai kemacetan dan tidak bertambah panjangnya kendaraan yang terjebak, Ditlantas Polda Riau telah mengalihkan arus lalu lintas ke jalur lintas tengah melalui Kiliran Jao dan Teluk Kuantan. 

    “Saya berharap agar proses perbaikan jalan Riau-Sumatra Barat ini dapat dilakukan secepatnya  dan akses jalan dapat kembali normal segera,”  tegasnya.

    Hingga saat ini, dinas terkait sedang melakukan perbaikan jalan dengan membangun jembatan darurat akibat longsor di Kampar ini. Ditlantas Polda Riau mengimbau para pengendara dari dan menuju Riau agar menggunakan jalur alternatif. 

  • Guru Honorer Tewas Mengenaskan di Kebun Sawit, Jasad Korban Dibakar

    Guru Honorer Tewas Mengenaskan di Kebun Sawit, Jasad Korban Dibakar

    Liputan6.com, Pekanbaru – Seorang guru honorer di Kabupaten Kampar, Heri Aprianus, ditemukan tewas mengenaskan di kebun sawit. Tubuh pria 30 itu hangus terbakar dan di lehernya ada luka sayatan.

    Heri Aprianus diduga menjadi korban pembunuhan. Pasalnya, sepeda motor korban masih tergeletak tak jauh dari posisi korban terbakar atau tidak dilarikan pelaku.

    Kabid Humas Polda Riau Komisaris Besar Anom Karibianto menjelaskan, jasad korban ditemukan di kebun sawit perusahaan Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu. Kejadian ini masih diusut kepolisian setempat.

    “Korban pertama kali ditemukan sekuriti yang berpatroli, saksi menemukan jasad korban terlentang, kondisinya hangus,” kata Anom, Senin (2/12/2024).

    Pengakuan saksi, luka bakar terdapat di sekujur tubuh korban. Korban diduga dibakar lengkap dengan pakaiannya karena celana dan bajunya masih terpasang.

    “Kondisi pakaian hangus dan ada luka robek di leher,” ucap Anom.

    Sekuriti kemudian melapor ke temannya tentang penemuan jasad guru honorer itu. Selanjutnya dilaporkan ke Bhabinkamtibmas dan sampai ke Polsek Tapung Hulu.

    Unit Reserse Kriminal Polsek Tapung Hulu tiba di lokasi beberapa menit usai mendapatkan laporan. Kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara lalu meminta keterangan sejumlah pihak.

    “Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk diautopsi,” jelasnya.

    Kasus yang menggemparkan masyarakat Desa Kasikan pada Kamis siang, 29 November 2024 ini, masih dalam penyelidikan. Kepolisian belum menyimpulkan apakah korban tewas karena dibunuh atau ada penyebab lain.

     

     

  • Peringatan Keras Polda Riau terhadap Kepala Daerah Terpilih, Apa Itu?

    Peringatan Keras Polda Riau terhadap Kepala Daerah Terpilih, Apa Itu?

    Liputan6.com, Pekanbaru – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah usai dengan pemungutan suara. Para kontestan Pilkada 2024 menunggu pengumuman resmi perolehan suara terbanyak dari Komisi Pemilihan Umum.

    Pada Februari tahun depan kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak dilantik. Polda Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus memberikan pesan penting kepada pemimpin terpilih agar tidak korupsi.

     

    Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Komisaris Besar Nasriadi, para pemimpin yang terpilih harus amanah menjalankan tugas dan bertanggung jawab kepada rakyat.

    “Masyarakat antusias menyalurkan hak politiknya, kepercayaan rakyat terhadap proses demokrasi ini harus dijaga, jangan tergoda untuk melakukan tindakan korupsi,” tegas Nasriadi, Jum’at malam, 29 November 2024.

    Pemimpin daerah harus menjadikan integritas dan akuntabilitas sebagai prioritas utama dalam menjalankan tugas. Jangan salah gunakan kekuasaan yang diperoleh dari suara masyarakat.

    Nasriadi menjelaskan, praktik korupsi bisa merusak sendi-sendi pemerintahan dan memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Pencegahan korupsi harus menjadi komitmen bersama, baik oleh pejabat yang terpilih maupun masyarakat.

    Sebagai penegak hukum, tegas Nasriadi, Polda Riau akan terus mengawasi dan menindak tegas setiap indikasi korupsi di pemerintahan. 

    “Kami akan bekerja sama dengan lembaga terkait untuk mengawasi jalannya pemerintahan, memastikan bahwa tidak ada celah bagi praktik-praktik koruptif,” katanya.

    Sebagai upaya pencegahan, Nasriadi mengajak masyarakat aktif mengawasi kinerja pemerintahan. Masyarakat jangan hanya menjadi penonton, tetapi berperan mengawasi anggaran negara dan kebijakan publik.

    “Pilkada memang telah selesai, tanggung jawab menjaga kepercayaan rakyat dan memastikan pemerintahan yang bersih dan transparan harus terus dilakukan oleh setiap pemimpin yang terpilih,” tegas Nasriadi.

    Ia juga berharap agar para pemimpin dapat memberikan teladan yang baik dan mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.

    Dengan semangat tersebut, Nasriadi mengajak semua pihak untuk mendukung langkah-langkah positif dalam pembangunan daerah. 

    “Semoga pemimpin yang terpilih dapat menjadi teladan bagi masyarakat dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab,” imbuh Nasriadi.

     

    *** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

     

    Libatkan Barongsai, Banser Cilacap Tolak Yerusalem Ibu Kota Israel

  • Jalan Penghubung Riau-Sumbar Longsor, Polisi Lakukan Rekayasa Arus Lalu Lintas

    Jalan Penghubung Riau-Sumbar Longsor, Polisi Lakukan Rekayasa Arus Lalu Lintas

    Pekanbaru, Beritasatu.com – Jalan lintas yang menghubungkan Provinsi Riau menuju Sumatera Barat (Sumbar) di Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau mengalami longsor. Peristiwa longsor ini terjadi sejak empat hari lalu.

    Akibatnya, kendaraan dari arah Riau menuju Sumbar maupun sebaliknya mengalami macet parah. Kemacetan panjang terjadi di kilometer 106 hingga kilometer 107.

    Direktur Lalu Lintas Polda Riau Kombes Taufik Lukman Nurhidayat mengatakan, jalan tersebut amblas akibat curah hujan yang cukup tinggi sejak beberapa hari belakangan.

    “Kita langsung melakukan pengecekkan kondisi jalan yang disebabkan curah hujan yang cukup tinggi yang menyebabkan jalan longsor,” ujar Kombes Pol Taufiq Lukman Nurhidayat, Sabtu (30/11/2024).

    Sementara itu di lokasi jalan lintas Riau-Sumbar yang longsor, petugas dinas terkait sedang melaksanakan pengerjaan jalur alternatif, agar kendaraan yang terjebak macet yang disebabkan jalan yang longsor tersebut bisa segera melintasi.

    “Kita lihat bersama kondisi jalan yang longsor serta jalan alternatif yang sedang berlangsung pengerjaannya, seperti keterangan dari pihak BPJN, pekerjaan jalan alternatif akan terus dimaksimalkan dengan waktu 24 jam,” kata dia.

    Sementara itu, para pengendara di jalur lintas Riau-Sumbar maupun yang sebaliknya ada yang terjebak di lokasi jalan yang longsor hingga lima hari.

    Saat ini, dinas terkait sedang melakukan perbaikan jalan lintas Riau-Sumbar yang longsor. Untuk itu Ditlantas Polda Riau mengimbau para pengendara dari dan menuju Riau agar menggunakan jalur alternatif lintas tengah melalui Kiliran Jao dan Kuantan Singingi.

  • Sanksi Pidana untuk Anggota Polda Sumsel yang Tidak Netral Saat Pilkada 2024

    Sanksi Pidana untuk Anggota Polda Sumsel yang Tidak Netral Saat Pilkada 2024

    Liputan6.com, Palembang – Di pertenganan November 2024 sebelum pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Selatan (Sumsel) 2024, ada belasan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sumsel yang dilaporkan ke Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sumsel.

    Sebanyak 12 ASN di Sumsel diduga tidak netral dan memberikan dukungannya secara terang-terangan ke paslon-paslon di Pilkada Sumsel 2024. Dari laporan tersebut, Bawaslu Sumsel sudah merekomendasikan laporan tersebut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VII Palembang.

    Ketidaknetralan tersebut juga jadi hal serius yang disoroti oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel ke para anggotanya di 17 kabupaten/kota di Sumsel.

    Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto berkata, tim Polda Sumsel terus memastikan netralitas Polda Sumsel dan jajaran yang masih tetap terjaga. Tak ada pandang bulu terhadap anggota yang terlibat dalam politik praktis.

    Hal itu sesuai dengan MK 136/2024 telah menegaskan bahwa jika anggota Polri yang tidak netral, bisa dikenakan sanksi pidana. Sama halnya dengan pejabat negara, ASN dan kepala desa (kades), yang sesuai pasal 188 UU No 1 tahun 2015 tentang pilkada.

    “Ini norma baru dan secara langsung efektif berlaku. Artinya jika ditemukan anggota Polri tidak netral maka selain bisa dipidana juga dapat diberi sanksi kode etik Polri,” katanya, Kamis (28/11/2024).

    Dia berkata, hal tersebut dilaksanakan untuk memberi pengamanan dan memastikan pemilu dan Pilkada Sumsel serentak agar berjalan aman, damai dan bermartabat.

    Kombes Pol Sunarto meminta agar masyarakat untuk berhati-hati terhadap hoaks yang sudah berseliweran di media sosial. Apalagi banyak narasi maupun foto dan video yang tersebar soal klaim pemenang Pilkada. Sementara, tahapan di KPU hingga kini masih berjalan.

    “Hoaks atau berita bohong bisa memecah belah kita. Gunakan media sosial secara bijak dan selalu periksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya,” ujarnya.

    Mantan Kabid Humas Polda Riau tersebut juga mengaku, Polda Sumsel bersama TNI dan elemen terkait akan terus menjaga keamanan selama Pilkada Sumsel 2024 berlangsung.

    “Kami berkomitmen untuk memastikan situasi tetap kondusif. Jika ada hal yang mencurigakan, segera laporkan kepada aparat terdekat,” ungkapnya.

     

  • Nasib 2 Orang Perusak Habitat Harimau dan Gajah di Taman Nasional Tesso Nilo

    Nasib 2 Orang Perusak Habitat Harimau dan Gajah di Taman Nasional Tesso Nilo

    Liputan6.com, Pekanbaru – Personel Subdit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menangkap 2 pria berinisial Hh dan Ml. Keduanya tersangka kejahatan lingkungan di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Kabupaten Pelalawan.

    Tersangka diduga melakukan perambahan hutan untuk dijadikan kebun sawit. Penyidikan kepolisian, ada 50 hektare habitat gajah serta harimau sumatra itu ditebang.

    Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Komisaris Besar Nasriadi menjelaskan, pengungkapan berdasarkan informasi masyarakat. Polisi melakukan penyelidikan hingga menemukan hamparan kebun sawit di daerah Kecamatan Ukui.

    “Lahan itu masuk ke kawasan hutan taman nasional, 2 orang pelaku ditangkap,” kata Nasriadi, Kamis malam (28/11/2024).

    Penyidik menyita 4 bilah parang, sebuah kampak, sebuah jeriken serta alat semprot racun. Juga turut disita sebuah alat berat yang digunakan keduanya membabat hutan alam di kawasan tersebut.

    “Barang-barang tersebut diduga sebagai alat perambahan, ada 50 hektare yang sudah dirusak dan dijadikan kebun sawit,” ujar Nasriadi.

    Sementara itu Kasubdit Tipidter Kompol Nasrudin mengatakan, kasus ini menjadi sorotan mengingat pentingnya keberadaan Taman Nasional Tesso Nilo sebagai salah satu paru-paru hijau di Pulau Sumatra. 

    “Tidak hanya merusak ekosistem hutan, tetapi juga mengancam kelangsungan hidup berbagai flora dan fauna yang hidup di dalamnya,” kata Nasrudin.

     

    *** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Ratusan Polisi Dikerahkan Jaga Pemungutan Suara di TPS Rokan Hulu

    Ratusan Polisi Dikerahkan Jaga Pemungutan Suara di TPS Rokan Hulu

    Liputan6.com, Pekanbaru – Kepolisian Resort Rokan Hulu mengerahkan ratusan personel gabungan untuk mengawal tempat pemungutan suara pada 27 November nanti. Ratusan personel itu sudah jalani apel yang dipimpin Kapolres Rohul AKBP Budi Setiyono SIK.

    Dalam arahannya di halaman Mapolres Rohul, apel bertujuan melihat kesiapan personel mengawal pesta demokrasi 5 tahunan. Personel diminta memberikan rasa aman kepada warga yang menyalurkan hak politiknya pada Pilkada 2024.

     

    Budi mengingatkan personel yang dikerahkan mewaspadai potensi kerawanan pada Pilkada, mulai dari mengantisipasi konflik ataupun tindak pidana yang dapat mengganggu pemungutan suara.

    “Selain personel juga dicek sarana dan prasarana yang digunakan dalam bertugas agar pengamanan Pilkada serentak berjalan optimal, damai, dan kondusif,” kata Budi, Senin siang, 25 November 2024.

    Personel diharap mengenali wilayah tugasnya dengan baik. Kemudian jalankan tugas secara profesional, memegang teguh netralitas, sinergitas dengan TNI, masyarakat dan mitra keamanan lainnya.

    “Jaga netralitas, tingkatkan koordinasi dengan penyelenggara Pilkada, serta mengedepankan humanisme dalam bertugas,” tambahnya.

    Untuk mengawal pemungutan suara, sebanyak 802 personel gabungan dikerahkan. Jumlah itu terdiri dari Polres Rokan Hulu, unsur TNI, Satpol PP, Linmas, dan personel Polda Riau.

    “Mereka siap diterjunkan ke lapangan untuk memastikan pemungutan suara berjalan aman dan lancar,” kata Budi 

    Budi berharap pemungutan suara di ratusan TPS Negeri Seribu Suluk berjalan damai. Masyarakar bisa menyalurkan hak pilihnya menentukan kepala daerah untuk Riau dan Rohul makin baik.

     

    *** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.