Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Polda Metro Jaya

  • Polisi Akan Panggil Mitra MBG Kalibata Terkait Laporan Tak Dibayar Yayasan

    Polisi Akan Panggil Mitra MBG Kalibata Terkait Laporan Tak Dibayar Yayasan

    Jakarta –

    Polres Metro Jakarta Selatan akan memanggil pihak Mitra Dapur yang melaporkan pihak Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN. Polisi akan meminta keterangan sebagai tindak lanjut atas laporan dugaan penggelapan dana yang dilaporkan.

    “Saat ini, penyidik sudah menyiapkan pemanggilan untuk dua orang saksi. Saksi pelapor dan saksi satu lagi yang dibawa oleh pelapor,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

    Nurma mengatakan setelah itu pihaknya juga akan memanggil pihak yayasan MBN selaku terlapor. Dia menyebut ada dua yang akan diperiksa dari pihak terlapor.

    “Kalau terlapor, yang jelas dari kita, dari penyidik, pasti memeriksa dulu keterangan-keterangan dari terlapor, saksi-saksi yang ada. Lanjut pasti dijadwalkan untuk yang dilaporkan tentunya. (Laporan) Belum, untuk saat ini belum (dicabut), masih berjalan,” terang Nurma.

    “(Yang diperiksa) ya terlapor dan saksi, yang mengetahui dilaporkan tentunya. Untuk saat ini yang jelas pemilik (yayasan) dan yang melaporkan,” imbuhnya.

    Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000.

    Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

    Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

    Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan, sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu.

    (idn/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Warga Protes Sanggah Tilang Elektronik Antre Panjang, Minta Sistem Dibenahi Megapolitan 17 April 2025

    Warga Protes Sanggah Tilang Elektronik Antre Panjang, Minta Sistem Dibenahi Megapolitan 17 April 2025

    Warga Protes Sanggah Tilang Elektronik Antre Panjang, Minta Sistem Dibenahi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Warga meminta agar sistem sanggah atau klarifikasi 
    tilang elektronik
    dibenahi.
    Pasalnya, saking banyaknya warga yang hendak mengajukan sanggahan, terjadi antrean panjang di posko Electronic Traffic Law Enforcement (
    ETLE
    ) di Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).
    Warga Tanjung Priok, Jakarta Utara, bernama Ade (44) misalnya, menilai sanggahan tilang elektronik harusnya bisa dilakukan di satuan lalu lintas wilayah masing-masing tanpa perlu ke Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya di Pancoran, Jakarta Selatan.
    “Menurut saya ini kurang efektif karena, pandangan saya mengurus ETLE bisa per wilayah agar tidak menumpuk. Kalau ini antrean jadi
    full
    sekali ini,” kata Ade di lokasi, Kamis.
    Ade sendiri hendak melakukan sanggahan pelanggaran lalu lintas di lampu merah sekitar Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara.
    Menurut dia, jika pengajuan sanggah dilakukan di satuan lalu lintas wilayah masing-masing, warga akan lebih dekat dan kepadatan antrean bisa dicegah.
    Oleh karena saat ini proses sanggah hanya bisa dilakukan di Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya di Pancoran yang jauh dari tempat tinggalnya, Ade terpaksa izin kerja.
    “Biar enggak antre terlalu panjang harusnya bisa di wilayah masing-masing kayak saya di Jakarta Utara, ya di sana saja. Atau di tambah juga Gakkum per wilayah,” ucap Ade.
    Sementara, warga lain bernama Rizal (25) menyarankan agar proses sanggah bisa dilakukan secara daring untuk menghindari antrean panjang.
    “Iya masih manual banget, harusnya dibuat simpel aja seperti sanggahan atau klarifikasi bisa dilakukan
    online
    ,” Rizal.
    Rizal sendiri dua kali terkena tilang elektronik. Padahal, motor yang terkena tilang elektronik itu berbeda dengan miliknya.
    “Subuh tadi mengecek niatnya mau bayar pajak motor, tapi pas cek pajak motor ada tulisan blokir tilang. Setelah dicek ternyata terkena dua pelanggaran dan motornya berbeda dengan milik saya,” ucap Rizal.
    Sebelumnya diberitakan, Posko ETLE di Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Pancoran, Jakarta Selatan dipadati warga pada Kamis (17/4/2025). Warga hendak menyanggah atau mengajukan klarifikasi tilang elektronik.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, ruang tunggu di Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya dipenuhi warga hingga duduk di lantai.
    Petugas juga terlihat sedang melayani warga untuk mengurus tilang elektronik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terungkap Penyebab Macet Parah di Tanjung Priok, Polisi Buat Sodetan Urai Penumpukan Kendaraan Kecil – Halaman all

    Terungkap Penyebab Macet Parah di Tanjung Priok, Polisi Buat Sodetan Urai Penumpukan Kendaraan Kecil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono menjelaskan bahwa kemacetan yang terjadi di kawasan Tanjung Priok sudah berlangsung sejak kemarin malam. 

    Penyebab utamanya adalah aktivitas bongkar muat yang dilakukan secara serentak di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    “Iya, jadi itu sudah dari semalam ya truk-truk masuk bersamaan dan buffer zone-nya tidak mampu menampung semuanya,” kata AKBP Argo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

    Ia menambahkan, terkait kebijakan teknis di dalam pelabuhan menjadi kewenangan Pelindo.

    Saat ini, Ditlantas Polda Metro Jaya masih terus berupaya mencairkan kepadatan lalu lintas.

    Dia menjelaskan truk-truk yang sudah mengantre di dalam tol tidak bisa bergerak. 

    “Mereka tetap akan menunggu, mungkin ini bisa sampai nanti malam,” ujarnya.

    AKBP Argo menambahkan bahwa aktivitas bongkar muat memiliki waktu-waktu tertentu, dan alat berat seperti crane “gajah belalai” memiliki batasan tonase.

    Proses yang tidak bisa dilakukan bersamaan berimbas pada kemacetan panjang di sekitar Tanjung Priok. 

    “Karena ada proses pergantian dan pembatasan tonase, terjadi antrean yang menimbulkan penumpukan,” jelasnya.

    Untuk mengurai kemacetan, Ditlantas berencana membuat sodetan di wilayah Bandara, tepatnya di tol agar kendaraan kecil bisa dialihkan. 

    “Truk-truk besar itu tidak bisa ngapa-ngapain, mau tidak mau harus menunggu,” tambahnya.

    Kemacetan masih terjadi di dua arah, baik truk yang hendak bongkar muat maupun yang menunggu giliran bongkar. 

    “Keluar dari pelabuhan juga macet,” tutupnya.

  • Penculikan Anak di Pasar Rebo, Warga Diimbau Waspada dan Tak Mudah Percaya Orang Baru Dikenal

    Penculikan Anak di Pasar Rebo, Warga Diimbau Waspada dan Tak Mudah Percaya Orang Baru Dikenal

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, PASAR REBO – Kasus penculikan disertai pencabulan terhadap anak perempuan berinisial ETZ (13) di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur menjadi catatan serius bersama.

    ETZ diculik pada Kamis (10/4) oleh pelaku, M. Adi Mahyanto lalu disekap pada unit kontrakan di Jalan Buah, RT 01/RW 01, Cijantung hingga diselamatkan pihak kepolisian pada Selasa (15/4/2025).

    Camat Pasar Rebo, Mujiono mengatakan kasus tersebut perlu menjadi pembelajaran bersama agar warga meningkatkan pengawasan dan mencegah hal serupa terjadi.

    “Kita perlu peduli terhadap lingkungan sekitar, meningkatkan kewaspadaan kepada penghuni rumah kost atau kontrakan,” kata Mujiono saat dikonfirmasi di Jakarta Timur, Kamis (17/4/2025).

    Pasalnya dalam kasus penculikan ETZ, pelaku M. Adi Mahyanto berpura-pura menyewa unit kontrakan yang letaknya bersebelahan dengan kontrakan tempat tinggal orangtua korban.

    Setelah sekitar satu pekan menyewa kontrakan dan mendapat kepercayaan, pelaku meminta izin kepada orangtua ETZ membawa korban ke pusat perbelanjaan dengan dalih dibelikan baju.

    Kala itu pelaku menyewa unit kontrakan tanpa meninggalkan fotokopi KTP, nomor handphone, atau identitas lain, bahkan pemilik kontrakan pun awalnya tidak mengetahui nama pelaku.

    Sehingga Kecamatan Pasar Rebo mengimbau kepada pemilik indekos dan kontrakan agar terlebih dahulu memastikan identitas penyewa sebelum membiarkan seseorang tinggal.

    “Jangan mudah percaya dengan orang yang baru dikenal,” ujar Mujiono.

    Pengurus RT 01/RW 01 Kelurahan Cijantung pun menyatakan akan lebih meningkatkan pengawasan terhadap orang-orang yang baru tinggal bermukim untuk mencegah kasus serupa.

    Ketua RT 01/RW 01 Cijantung, Hadat Abdul Majid mengimbau para pemilik indekos dan kontrakan di wilayahnya rutin melaporkan bila ada pendatang yang baru menetap.

    Bukan tanpa sebab saat Adi Mahyanto menyewa unit kontrakan yang digunakan menyekap ETZ, pelaku tidak melapor diri dan penjaga kontrakan pun tidak melaporkannya ke pengurus RT.

    “Kalau orang yang bermasalah itu memang umumnya engak lapor RT. Makannya saya minta lain kali setiap ada yang baru sewa kontrakan, pemilik atau penjaga laporkan ke RT,” tutur Hadat.

    Sebelumnya ETZ (13) yang merupakan warga Pasar Rebo, Jakarta Timur menjadi korban penculikan dilakukan pria tetangga unit kontrakannya pada Kamis (10/4/2025) sekira pukul 08.00 WIB.

    Dalam aksinya pelaku meminta izin kepada kedua orangtua ETZ untuk membawa korban ke pusat perbelanjaan di kawasan Pasar Rebo dengan iming-iming dibelikan baju.

    Orangtua korban baru menyadari ETZ diculik beberapa jam setelahnya lantaran pelaku dan korban tidak kunjung pulang, sementara unit kontrakan pelaku saat didobrak sudah kosong.

    Kini Adi sudah diamankan di Polda Metro Jaya untuk proses hukum lebih lanjut atas ulahnya penculikan dan pencabulan, sementara ETZ dalam proses pemulihan trauma dialami akibat kasus.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Polisi Ungkap Biang Kerok Macet Parah di Tanjung Priok

    Polisi Ungkap Biang Kerok Macet Parah di Tanjung Priok

    Bisnis.com, JAKARTA — Polisi menjelaskan penyebab kemacetan parah di ruas Tol Wiyoto Wiyono disebabkan oleh aktivitas bongkar muat kontainer serentak di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. 

    Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono mengatakan kepadatan lalu lintas di jalur tersebut sudah terjadi sejak Rabu (16/4/2025) malam.

    “Iya jadi itu sudah dari semalam ya, Nah penyebabnya [macet parah] itu terjadi aktivitas bongkaran secara serentak di pelabuhan,” ujar Argo saat dihubungi, Kamis (17/4/2025).

    Dia menambahkan saat truk kontainer itu masuk secara bersamaan ke pelabuhan, wilayah penyangga di lokasi tidak dapat menampung seluruh kontener.

    “Nah, karena serentak, truk itu masuk bersamaan, jadi tidak muat bufferzone nya,” imbuhnya.

    Dia menambahkan, saat ini pihaknya tengah melakukan upaya untuk mengurai kepadatan lalu lintas dengan membuka jalur di dalam tol.

    Misalnya, dengan dibuatkan jalur di sejumlah lokasi agar bisa dipakai untuk kendaraan penumpang atau kendaraan pribadi agar bisa keluar dari kemacetan tersebut.

    “Dari dalam tol bakal dibuat sodetan, di wilayah bandara lokasi yang bisa dilakukan sodetan di tol agar bisa mengurai kendaraan kecil,” tambahnya.

    Adapun, kondisi terkini dari jalur tersebut masih padat di kedua arah. Menurut Argo, kondisi kemacetan itu bisa terjadi hingga malam.

    “Truk-truk yang sudah antri di dalam tol ini sudah tidak bisa kemana mana. Mereka tetap akan menunggu, mungkin ini bisa sampai nanti malam,” pungkas Argo.

  • 3 Cara Buka Blokir Kendaraan yang Ditilang ETLE

    3 Cara Buka Blokir Kendaraan yang Ditilang ETLE

    Jakarta –

    Kendaraan yang kena tilang ETLE bakal diblokir bila denda tak kunjung dibayarkan. Kalau kena blokir, berikut 3 cara untuk membukanya.

    Sistem tilang ETLE memungkinkan kendaraan kamu diblokir. Ya, bagi kendaraan yang kena tilang ETLE dan belum mengurus pembayaran denda ataupun melakukan sanggahan bakal diblokir. Kalau sudah diblokir, maka pemilik kendaraan harus mengurusnya karena nantinya tak bisa mengurus perpanjangan STNK. Untuk membuka blokir ada tiga cara yang bisa dilakukan.

    3 Cara Buka Blokir Tilang ETLE

    “Buka blokir silakan bisa dilakukan pertama buka website resmi http://etle-pmj.id di situ bisa melakukan klarifikasi terhadap pelanggaran yang dilakukan,” ungkap Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, dikutip laman Instagram TMC Polda Metro Jaya.

    Cara kedua adalah langsung membuka blokir ke kantor Samsat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Jangan lupa untuk membawa KTP pemilik kendaraan, STNK yang diblokir, bukti tilangm dan juga bukti pembayaran denda tilang.

    “Kita sudah menempatkan personel untuk membantu rekan-rekan yang kendaraannya terkena blokir, jadi silakan bisa langsung datang ke Samsat. Apakah itu di Cipondoh, Ciputat, di Cikarang, di Bekasi Kota, di Jakarta Utara dan lain-lain silakan bisa langsung ke Samsat tersebut,” sambung Ojo.

    Terakhir, bisa datang langsung ke kantor Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya. Dengan catatan buka blokir ataupun sanggahan tak bisa dilakukan di situs resmi ataupun kantor Samsat.

    “Kami akan membantu rekan-rekan yang kendaraannya terblokir karena melakukan pelanggaran tercapture ETLE Polda Metro Jaya,” terang Ojo.

    Adapun pemblokiran tak serta dilakukan usai pengendara melakukan pelanggaran. Blokir akan dilakukan bila dalam waktu 16 hari tidak dilakukan konfirmasi ataupun pembayaran. Selama pemblokiran, tidak ada biaya tambahan yang dikenakan. Pemilik kendaraan hanya perlu membayar nominal tilang sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Sebelum membuka blokir, kamu terlebih dulu mengecek denda tilang yang belum dibayarkan. Apalagi jika kamu melakukan pelanggaran lalu lintas. Pengecekan status tilang bisa dilakukan melalui situs etle-pmj.info/id/check-data di browser. Kamu bisa memasukkan nomor polisi, nomor mesin, dan nomor rangka yang tertera di STNK.

    (dry/din)

  • Kapolda Metro: Jadikan Hari Kesadaran Nasional refleksi nasionalisme

    Kapolda Metro: Jadikan Hari Kesadaran Nasional refleksi nasionalisme

    Menjadikan momentum Hari Kesadaran Nasional untuk memperkuat komitmen menjaga kamtibmas yang aman dan damai di wilayah hukum Polda Metro Jaya

    Jakarta (ANTARA) – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto meminta jajaran agar peringatan Hari Kesadaran Nasional bisa menjadi refleksi bagi anggota Kepolisian untuk meningkatkan semangat nasionalisme dan mengadopsi nilai luhur bangsa.

    “Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan memiliki peran strategis dalam memupuk semangat kebangsaan di tengah masyarakat,” ucap Karyoto yang diwakili Kepala Subbidpaminal Bidpropam Polda Metro Jaya, AKBP Ramadhan Nasution di Jakarta, Kamis, sebagai inspektur upacara.

    Ramadhan juga mengucapkan pesan dari Kapolda Metro Jaya bahwa beliau berterima kasih serta memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Polri jajaran Polda Metro Jaya atas dedikasi dan pengabdian yang telah ditunjukkan selama pengamanan Idul Fitri 1446 Hijriah, sehingga situasi kamtibmas berjalan kondusif.

    Dalam amanat tersebut, Kapolda Metro Jaya juga menyampaikan beberapa penekanan kepada seluruh peserta upacara, antara lain:

    Menjadikan momentum Hari Kesadaran Nasional untuk memperkuat komitmen menjaga kamtibmas yang aman dan damai di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Meningkatkan semangat kebangsaan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Membangun Polri yang presisi, berwibawa, dan dicintai masyarakat. Mendukung kebijakan strategis pemerintah demi menjaga stabilitas dan meningkatkan daya beli masyarakat. Menghindari segala bentuk pelanggaran sekecil apapun. Meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya dalam penegakan hukum agar tidak menimbulkan komplain. Memberdayakan potensi masyarakat di setiap wilayah untuk bersama-sama menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Metro Jaya, AKBP Ramadhan Nasution mewakili Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto saat pimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Kamis (17/4/2025). ANTARA/HO-Humas Polda Metro Jaya

    Upacara Peringatan Hari Kesadaran Nasional yang diperingati tanggal 17 setiap bulan adalah momentum merefleksikan semangat persatuan dan kesatuan juga menghargai semangat perjuangan para pahlawan yang berhasil memberikan kemerdekaan dengan perjuangan mereka.

    Tujuan pelaksanaan upacara Hari Kesadaran Nasional untuk meningkatkan kesadaran seseorang khususnya pegawai Aparatur sipil Negara terhadap tanggung jawab sebagai warga negara.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cerita Ketua RT Cijantung soal Penangkapan Pelaku Penculikan dan Pencabulan Anak di Jaktim – Halaman all

    Cerita Ketua RT Cijantung soal Penangkapan Pelaku Penculikan dan Pencabulan Anak di Jaktim – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Subdit Resmob Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku penculikan disertai pencabulan anak perempuan berinisial ETZ (13) di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

    Pelaku yang bernama M. Adi Mahyanto (47) diringkus di Jalan Buah, RT 01/RW 01, Kelurahan Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada Selasa (15/4/2025) sore.

    Diwartakan Tribun Jakarta, Adi diamankan setelah dua hari menyewa unit kontrakan di Jalan Buah.

    Hal ini disampaikan oleh Ketua RT 01/RW 01 Cijantung, Hadat Abdul Majid.

    “Pelakunya masuk nyewa itu hari Minggu (13/4), datang ke sini sama anak perempuan yang ternyata korban penculikan,” kata Hadat di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Kamis (17/4/2025).

    Sebelum penangkapan, awalnya Hadat tak mengetahui bahwa pelaku menyewa kontrakan di wilayahnya.

    Pasalnya, Adi tak melaporkan diri ke Ketua RT sebagaimana kewajiban warga baru.

    Penjaga kontrakan yang membiarkan pelaku tinggal juga tak melapor ke pengurus RT 01/RW 01.

    Ia hanya membiarkan pelaku tinggal setelah membayar uang muka sewa.

    Sementara itu, warga sekitar juga tak curiga bahwa anak yang dibawa pelaku adalah korban penculikan.

    Hal ini karena saat kejadian mereka belum memperoleh informasi adanya kasus penculikan di Pasar Rebo.

    “Enggak lapor, penjaga kontrakan yang kasih kunci juga enggak lapor ke saya.”

    “Penjaga kontrakannya saja enggak tahu nama pelaku. Jadi penjaga itu kalau manggil pelaku ‘Pak’ saja,” ujarnya.

    Hadat menyatakan, dirinya baru mengetahui adanya pelaku penculikan yang tinggal di wilayahnya ketika personel Subdit Resmob Polda Metro Jaya tiba pada Senin (14/4/2025) malam.

    Saat itu, mereka menyampaikan terkiat adanya pelaku penculikan anak perempuan yang tinggal di wilayah Kampung Asam, Cijantung.

    Pengurus RT 01/RW 01 lantas diminta mendampingi proses pencarian pelaku hingga akhirnya Adi dapat ditangkap dan ETZ yang bisa diselamatkan personel Subdit Resmob Polda Metro Jaya.

    “Ditangkapnya sekira jam 14.00 WIB, saya dan pengurus lingkungan yang lain diminta mendampingi.”

    “Habis ditangkap itu pelaku, sama korban langsung dibawa ke Polda Metro Jaya,” tuturnya.

    Sebagai informasi, korban diculik selama lima hari oleh pelaku.

    Pelaku merupakan tetangga yang mengontrak di sebelah rumah korban.

    Awalnya, pelaku sempat mengajak korban pergi ke pasar dengan dalih ingin membeli hadiah untuk korban.

    Saat itu, Adi juga izin kepada orang tua ETZ.

    “Karena merasa percaya, ibu korban mengizinkan korban untuk pergi meninggalkan rumah,” ujar Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Ressa Marasabessy, Rabu.

    Akan tetapi, setelah beberapa jam pergi bersama pelaku, korban tak kunjung kembali ke rumah.

    Ressa menyebut, pelaku ternyata menyekap korban selama empat hari di kontrakan baru yang sudah disiapkan sebelumnya.

    “Kemudian dilakukan pemerkosaan dan pencabulan oleh pelaku kepada korban,” ungkap Ressa.

    Menurutnya, Adi sempat melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri saat ditangkap.

    Alhasil, polisi melumpuhkan pelaku dengan cara menembak kakinya.

    “Pelaku melakukan perlawanan dan melarikan diri sehingga tim mengambil tindakan tegas terukur, yaitu menembak kaki pelaku.” 

    “Selanjutnya pelaku beserta korban dibawa ke Subdit Resmob Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut,” terangnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Penculik Anak di Pasar Rebo Baru 2 Hari Tinggal Mengontrak di Cijantung.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunJakarta.com/Bima Putra)

  • Ternyata Ini Alasan Yayasan Tak Bayar Mitra MBG di Kalibata Hampir Rp 1 Miliar, padahal Uang Sudah di Tangan Nasional 17 April 2025

    Ternyata Ini Alasan Yayasan Tak Bayar Mitra MBG di Kalibata Hampir Rp 1 Miliar, padahal Uang Sudah di Tangan Nasional 17 April 2025

    Ternyata Ini Alasan Yayasan Tak Bayar Mitra MBG di Kalibata Hampir Rp 1 Miliar, padahal Uang Sudah di Tangan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem, Irma Suryani Chaniago, mengatakan dirinya sudah berkomunikasi dengan Kepala
    Badan Gizi Nasional
    (BGN), Dadan Hindayana, terkait alasan mitra
    Makan Bergizi Gratis
    (MBG) di Kalibata, Jakarta, tidak dibayar hampir Rp 1 miliar, sehingga dapurnya berhenti beroperasi.
    Irma menjelaskan, berdasarkan pengakuan Dadan, sebenarnya BGN melakukan pembayaran ke masing-masing yayasan secara lancar.
    Bahkan, kebutuhan untuk seminggu ke depannya pun sudah dimodali oleh BGN kepada yayasan.
    “Program ini kan memang sensitif dan harus ekstra kontrol ketat, karena soal makanan. Saya sudah
    check
    ke Pak Dadan. Kalau soal pembayaran BGN ke yayasan lancar, bahkan BGN memodali pembelanjaan seminggu ke depan tiap bulan,” ujar Irma kepada Kompas.com, Kamis (17/4/2025).
    Irma memaparkan, setelah dicek ulang ke pihak yayasan, mereka beralasan kuitansi pembelian bahan makanan dari mitra tidak lengkap.
    Walhasil, kata Irma, pihak yayasan melakukan verifikasi ulang terhadap mitra yang menjalankan MBG.
    Namun, Irma berpandangan, alasan itu tidak bisa dijadikan dasar untuk tidak membayar mitra yang sudah menjalankan program MBG.
    Apalagi, uangnya sebenarnya sudah ditransfer oleh BGN kepada yayasan.
    “Tapi kan enggak bisa juga alasan seperti itu digunakan untuk tidak membayar pihak katering, karena anggaran yang belum dibayar ke katering tetapi sudah dibayar BGN, sudah selesai,” jelasnya.
    Irma pun mengatakan Komisi IX DPR akan meminta klarifikasi kepada BGN buntut kejadian ini.
    Dia mendesak BGN segera melakukan perbaikan tata kelola distribusi dan pembayaran yang baik, agar peristiwa seperti ini tidak merugikan anak-anak ke depannya.
    “Satu lagi, syarat penggunaan kemitraan yayasan bukan PT atau CV dicurigai hanya bagian untuk cari cuan (agar pengusaha bikin yayasan agar bisa berpartisipasi) dan ada hengki pengki dengan notaris-notaris dalam pembuatan yayasan. Hal seperti ini harus diminimalisir agar tidak ada yang berpikir negatif terhadap program ini,” imbuh Irma.
    Sebelumnya diberitakan, dana Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga senilai hampir Rp 1 miliar digelapkan oleh sebuah yayasan di Jakarta Selatan.
    Kasus ini terkuak dari laporan mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ira Mesra.
    Dilansir dari Tribun Jakarta, Ira Mesra melaporkan yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan.
    Laporan dugaan penggelapan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal Kamis (10/4/2025).
    Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan pada Selasa (15/4/2025), laporan ditujukan ke yayasan dan juga kepada perorangan yang masih terkait dengan yayasan tersebut.
    “Untuk laporan polisi sudah kita serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Laporan ditujukan ke yayasan, dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini,” kata Harly.
    Yayasan ini diduga tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.
    Harly menjelaskan bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65.000 porsi, tetapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.
    Yayasan MBN telah menerima transfer dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang menaungi program MBG.
    Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra yang seharusnya menjalankan kegiatan memasak dan distribusi makanan.
    Menurut Harly, seluruh biaya operasional ditanggung sendiri oleh kliennya tanpa ada bantuan dari pihak yayasan, mulai dari pembelian bahan makanan, sewa tempat, biaya listrik, pengadaan peralatan dapur, kendaraan distribusi, hingga pembayaran juru masak.
    Ketika Ira menagih haknya, pihak yayasan justru mengeklaim bahwa Ira memiliki kekurangan pembayaran sekitar Rp 45 juta, dengan alasan terdapat invoice pembelian barang yang belum dipertanggungjawabkan.
    “Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan,” ungkap Harly.
    Namun, menurut Harly, dalih tersebut tidak berdasar.
    Sebab, faktanya, tidak ada satu pun biaya yang dikeluarkan yayasan.
    Semua dikelola dan dibayar oleh mitra dapur.
    Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dalam dua tahap pelaksanaan program MBG ini ditaksir mencapai Rp 975.375.000.
    “Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kita sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini,” kata Harly.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Kabar Mitra MBG di Kalibata Tak Dibayar Yayasan Hampir Rp 1 Miliar

    5 Kabar Mitra MBG di Kalibata Tak Dibayar Yayasan Hampir Rp 1 Miliar

    Jakarta –

    Salah satu mitra makan bergizi gratis (MBG) di Kalibata tak dibayar oleh yayasan hingga terpaksa berhenti operasi. Mitra tersebut tidak dibayar oleh yayasan hampir Rp 1 miliar.

    Fakta tersebut terungkap setelah pihak mitra MBG Kalibata memutuskan untuk melaporkan SPPG Kalibata ke pihak kepolisian. Dari sana terungkap bahwa ada dugaan penggelapan dana yang dilakukan SPPG Kalibata senilai Rp 975.375.000.

    Pihak kepolisian kini langsung bergerak mengusut persoalan itu. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pun langsung menemui mitra MBG Kalibata.

    Ia meminta agar mitra MBG Kalibata tetap buka dan beroperasi membuat makanan untuk anak-anak sekolah.

    Simak beberapa kabar terkait mitra MBG Kalibata tak dibayar hampir Rp 1 miliar.

    Tak Dibayar Rp 1 M

    Foto: Mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata akan beroperasi lagi usai bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. (Devi P/detikcom)

    Pihak kuasa hukum mitra MBG Kalibata, Danna Harly, mengatakan pihaknya tidak dibayar oleh yayasan SPPG Kalibata senilai Rp 975.375.000. Ia pun menjelaskan awal mula kerja sama dengan SPPG Kalibata.

    Dia menyebut mitra MBG Kalibata telah mejalin kerja sama dengan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

    “Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA atau SD,” kata Danna Harly, dilansir Antara, Rabu (16/4/2025).

    Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu.

    Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

    “Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15 ribu dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13 ribu dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya,” katanya.

    Terlebih, diketahui dari Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan pembayaran kepada pihak yayasan sebesar Rp 386.500.000.

    Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

    Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira, mulai dari bahan pangan, sewa tempat, kendaraan, listrik, peralatan dapur dan juru masak. “Itu semua Ibu Ira yang membiayai,” katanya.

    Saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan. Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi.

    Hingga akhirnya, pihaknya sepakat untuk mengakhiri menjadi mitra Program MBG di Kalibata.

    Lapor ke Polisi dan Gugat Yayasan

    Foto: Mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata akan beroperasi lagi usai bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. (Devi P/detikcom)

    Tak cuma berhenti beroperasi, mitra MBG di Kalibata juga melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Polisi sudah menerima laporan tersebut.

    Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

    “Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata,” kata Dana.

    Selain lapor ke polisi, pihak mitra MBG di Kalibata juga akan mengguggat pihak yayasan MBN. Dana mengatakan gugatan perdata diperlukan karena ada hak daripada mitra MBG dalam kasus ini.

    “Masalah itu sekarang ini hanya kepada Ibu Ira dengan yayasan, clear itu. Dan itu sudah kita buat laporan polisi dan akan kita gugat perdata juga. Karena ada hak kita di situ,” kata Dana.

    Danna menjelaskan sesuai kontrak, ditemukan hasil penunggakan pembayaran sebesar Rp 975.375.000. Jumlah tersebut akan menjadi dasar mengajukan gugatan ke pengadilan.

    “Nah itu kan kita bicara base by contract ya. Base by contract itu kontrak yang kita perjanjikan antara Ibu Ira dengan Yayasan. Itulah patokan kita, itulah yang menjadi dasar nanti kita ajukan gugatan ke pengadilan. Jadi kita tetap kejar di situ. Karena di kontrak statusnya jelas Rp 15.000 per porsi. Kita akan kejar di situ,” tutur Dana.

    Polisi Usut Laporan

    Foto: Kasi Humas Polres Metro Jaksel Kompol Nurma Dewi. (Rizky Adha Mahendra/detikcom)

    Polres Metro Jakarta Selatan membenarkan adanya laporan dugaan penggelapan dari mitra MBG di Kalibata. Polisi kini langsung bergerak mengusut setelah menerima laporan tersebut.

    “Betul, jadi sudah melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan, sudah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan untuk yang makan gratis,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi kepada wartawan di kantornya, Rabu (16/4).

    Untuk sementara ini, pihak kepolisian belum menjadwalkan pemanggilan. Namun, Nurma memastikan pihaknya akan terus mendalami laporan itu.

    “Itu sudah yang kerja sama antara pihak kedua dan ketiga. Nah, itu yang terjadi. Namun demikian, pasti kita dalami,” ujar dia.

    Atas perbuatannya, yayasan MBN disangkakan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Dan Atau 372 KUHP.

    Bukti Kuitansi Diterima Polisi

    Foto: Kasi Humas Polres Metro Jaksel AKP Nurma Dewi (Maualana Ilhami Fawdi/detikcom)

    Selain itu, pihak kepolisian juga sudah menerima bukti-bukti terkait dugaan penggelapan yang dilakukan yayasan MBN. Salah satunya yakni bukti kuitansi.

    “Kuitansi kerja sama, ada kerja sama antara kedua belah pihak yang diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan,” kata Kompol Nurma.

    Ia mengatakan dalam kuitansi itu tercantum penjelasan bahwa mitra MBG Kalibata dan yayasan SPPG memang bekerja sama. Selain itu, ada nominal senilai Rp 900 juta dalam kuitansi itu.

    “Kuitansi senilai Rp 900 juta lebih kita terima untuk sementara ini,” ujar dia.

    Mitra MBG Kalibata Akan Buka Lagi Usai Ketemu Kepala BGN

    Foto: Kepala BGN Dadan Hindayana (Devi/detikcom)

    Merespons kasus ini, Kepala BGN Dadan menemui mitra MBG Kalibata. Usai ditemui, mitra MBG itu pun bersedia untuk beroperasi kembali.

    “Tadi kita sudah bicara panjang lebar dengan Pak Dadan, alhamdulillah ditemukan solusi yang cukup baik. Jadi mulai besok pun dapur di Kalibata sudah mulai beroperasi kembali,” kata Dana.

    Danna mengatakan kliennya mau kembali membuka dapur MBG karena ingin menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto. Mediasi yang sempat dilakukan sebelumnya juga menegaskan kliennya mau melanjutkan kerja sama tersebut namun dengan syarat adanya pembenahan dari pihak yayasan.

    “Alasan dasar kenapa Ibu Ira mau masuk dalam program Makan Bergizi Gratis, karena memang dasarnya Ibu Ira ingin menyukseskan program Bapak Prabowo Subianto. Dan bahkan kan saya sempat mediasi waktu itu, minggu kemarin,” jelasnya.

    “Saya bilang, kalau misalnya memang bisa lanjut, akan kita lanjutkan. Tapi tolong dibenahi. Dan akhirnya tadi setelah kita ketemu, dibenahi semua, besok kita sudah bisa lanjut beroperasi,” tambahnya.

    Danna menjelaskan biaya operasional untuk dapur tersebut nantinya dari modal kliennya juga bantuan dari pihak BGN. Namun, teknisnya akan dibicarakan lebih lanjut dari kliennya dan BGN.

    “Jadi untuk beberapa hari ya (biaya operasionalnya) Tapi sudah dibantu juga dari pihak-pihak BGN. Mekanisme seperti apa, nanti kita tunggu. Tapi yang jelas, kita sudah komitmen. Sudah tadi sudah bisa untuk melanjutkan. Ibu Ira nanti modal lagi. Untuk sistemnya semua sudah dijelaskan tadi, sudah jelas. Teknisnya akan dibahas lebih lanjut,” ucapnya.

    Sementara itu, Kepala BGN Dadan menuturkan hasil mediasi antara mitra dan yayasan yang dilakukan hari ini karena adanya kesalahpahaman antara mitra dan yayasan. Dadan meminta mitra dapur MBG tersebut untuk tidak membawa-bawa BGN dalam permasalahan ini.

    “Dan kami tadi mediasi di dalam, kemudian kami dengarkan masalah di antara mereka. Itu hanya masalah salah paham di antara mereka saja. Dan saya sudah minta kepada yang melakukan konpers untuk mengklarifikasi,” ujar Dadan.

    Dadan menegaskan urusan BGN dalam kasus ini sudah selesai. Dia meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibata untuk beroperasi kembali.

    “Bahwa itu masalah internal di antara mereka. Dan mohon tidak dibawa-bawa masalah Badan Gizi Nasional. Karena urusan Badan Gizi Nasional sudah selesai. Dan kami tadi sudah minta agar besok SPPG Kalibata sudah operasional kembali,” katanya.

    Halaman 2 dari 6

    (maa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini