Kementrian Lembaga: Polda Metro Jaya

  • AKBP Victor Inkiriwang ke Polda Metro, AKBP Boy Kapolres Tangsel

    AKBP Victor Inkiriwang ke Polda Metro, AKBP Boy Kapolres Tangsel

    Jakarta

    Tongkat kepemimpinan Polres Tangerang Selatan (Tangsel) berpindah. Kapolres Tangsel AKBP Victor Daniel Henry Inkiriwang ditunjuk sebagai Kepala Bagian Pembinaan Karier Biro SDM Polda Metro Jaya.

    Dilihat dari dokumen yang diterima detikcom, Sabtu (20/12/2025), sebagai gantinya, AKBP Boy Jumalolo ditunjuk untuk menduduki jabatan Kapolres Tangsel. Boy sebelumnya bertugas sebagai Pamen Kortastipidkor Polri.

    Peralihan kepemimpinan di Polres Tangsel ini tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST/2781/В/XII/KEP./2025. Surat ini terbit pada Senin, 15 Desember lalu.

    “Mutasi merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri. Selain sebagai bentuk pembinaan karier, ini juga dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat,” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam keterangan tertulis mutasi 1.086 perwira Polri.

    Surat telegram tersebut ditandatangani Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Anwar. Selain ST/2781/В/XII/KEP./2025, Kapolri juga menerbitkan empat surat telegram lainnya di hari yang sama.

    Total ada 1.086 perwira Polri yang dirotasi. Selain Kapolres Tangsel, Polri juga memutasi pejabat di jabatan Kapolres Jakarta Selatan (Jaksel), Kapolres Jakarta Pusat (Jakpus), Kapolresta Bekasi, Kapolres Bandara Soekarno Hatta hingga Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok.

    Berikut daftarnya:

    – Kombes Susatyo Purnomo Condro
    Jabatan Lama: Kapolres Metro Jakpus Polda Metro Jaya
    Jabatan Baru: Penyidik Tindak Pidana Utama Tk. II Bareskrim Polri

    – AKBP Victor Daniel Henry Inkiriwang
    Jabatan Lama: Kapolres Tangerang Selatan (Tangsel)
    Jabatan Baru: Kabagbinkar Ro SDM Polda Metro Jaya

    – AKBP Boy Jumalolo
    Jabatan Lama: Pamen Kortastipidkor
    Jabatan Baru: Kapolres Tangerang Selatan

    – AKBP Martuasah Hermindo Tobing
    Jabatan Lama: Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok
    Jabatan Baru: Wadirreskrimsus Polda Metro Jaya

    – AKBP Aris Wibowo
    Jabatan Lama: Kanit 1 Subdit III Dittipidum Bareskrim
    Jabatan Baru: Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok

    – Kombes Ronald Fredy Christian Sipayung
    Jabatan Lama: Kapolresta Bandara Soetta
    Jabatan Baru: Dirresnarkoba Polda Kep. Babel

    – AKBP Wisnu Wardana
    Jabatan Lama: Kabagwassidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya
    Jabatan Baru: Kapolresta Bandara Soekarno Hatta

    – Kombes Nicolas Ary Lilipaly
    Jabatan Lama: Kapolres Metro Jaksel Polda Metro Jaya
    Jabatan Baru: Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. II Sespim Lemdiklat Polri

    – Kombes I Putu Yuni Setiawan
    Jabatan Lama: Kasubdit SDA Baintelkam
    Jabatan Baru: Kapolres Metro Jaksel

    – Kombes Mustofa
    Jabatan Lama: Kapolres Metro Bekasi
    Jabatan Baru: Ps. Dirpolairud Polda Metro Jaya

    – Kombes Sumarni
    Jabatan Lama: Kapolresta Cirebon
    Jabatan Baru: Kapolres Metro Bekasi

    (aud/idh)

  • Kombes Reynold Hutagalung Jadi Kapolres Jakpus, Gantikan Kombes Susatyo
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        20 Desember 2025

    Kombes Reynold Hutagalung Jadi Kapolres Jakpus, Gantikan Kombes Susatyo Megapolitan 20 Desember 2025

    Kombes Reynold Hutagalung Jadi Kapolres Jakpus, Gantikan Kombes Susatyo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Analis Kebijakan Madya Bidang Inafis Bareskrim Polri, Kombes Reynold E P Hutagalung, diangkat menjadi Kapolres Jakarta Pusat menggantikan Kombes Susatyo Purnomo.
    Mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2781/XII/KEP./2025 yang diterbitkan pada 15 Desember 2025 dan ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang SDM, Irjen Anwar.
    “Kombes Pol. Dr. Reynold E. P. Hutagalung, S.E., S.I.K., M.Si., M.H. NRP 77110995 Analis Kebijakan Madya Bidang Inafis
    Bareskrim Polri
    (dalam rangka Dik Sespimti Polri Dikreg ke-34 T.A. 2025) diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya,” bunyi surat tersebut, dikutip Sabtu (20/12/2025).
    Sementara itu, Kombes Susatyo Purnomo yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Jakpus dimutasi ke Bareskrim Polri sebagai penyidik.
    Posisi wakapolres juga diganti lewat mutasi ini, AKBP Budi Prasetya digantikan oleh AKBP Eko Yulianto yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Tanah Karo Polda Sumatera Utara.
    Sementara, Budi diangkat menjadi Komandan Resimen (Danmen) IV Pasukan Pelopor Korbrimob Polri.
    Mutasi ini dilakukan terhadap 928 personel, baik yang dipromosikan jabatannya maupun penugasan.
    Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa mutasi ini dilakukan sebagai bentuk penyegaran organisasi serta penguatan kinerja Polri.
    “Mutasi merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri. Selain sebagai bentuk pembinaan karier, ini juga dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat,” ujar Brigjen Pol Trunoyudo dalam keterangannya, Sabtu (20/12/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapolres Jaksel Diganti: Kombes Putu Yuni Gantikan Nicolas Lilipaly
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        20 Desember 2025

    Kapolres Jaksel Diganti: Kombes Putu Yuni Gantikan Nicolas Lilipaly Megapolitan 20 Desember 2025

    Kapolres Jaksel Diganti: Kombes Putu Yuni Gantikan Nicolas Lilipaly
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Kasubdit Sumber Daya Alam Ditekonomi Baintelkam Polri Kombes Pol I Putu Yuni Setiawan menggantikan Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly sebagai Kapolres Jakarta Selatan.
    Nicolas Ary Lilipaly dimutasi ke Sekolah Pimpinan (Sespim) Lemdiklat Polri sebagai pendidik atau Widyaswara Kepolisian Utama.
    “Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly, S.I.K., M.H., M.Si. NRP 73090617 Kapolres Metro Jaksel Polda Metro Jaya diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri TTK,” dikutip dari isi surat telegram tersebut.
    Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan mutasi dan promosi jabatan terhadap 1.086 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) pada Desember 2025.
    Total sebanyak 1.086 personel Polri tercantum dalam lima Surat Telegram (ST) mutasi yang diterbitkan pada 15 Desember 2025
    “Mutasi merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Sabtu (20/12/2025)
    Dalam mutasi kali ini, tercatat sebanyak 35 polisi wanita (polwan) mendapatkan promosi.
    Salah satu pati polwan yakni Brigjen Pol Sulastiana dipercaya menjabat sebagai Wakapolda Papua Barat.
    Enam Polwan juga dipercaya menjabat sebagai kapolres di berbagai daerah.
    Dari keseluruhan mutasi, sebanyak 928 personel mendapatkan promosi maupun penugasan setara (flat), termasuk satu jabatan Kapolda NTB yang dipercayakan kepada Irjen Pol Edy Murbowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saran Agar Dua Orang Aktivis TSK Minta Maaf kepada Jokowi

    Saran Agar Dua Orang Aktivis TSK Minta Maaf kepada Jokowi

    Oleh: Damai Hari Lubis

    Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

    Selasa, 16/12/2025 penulis tiba di Solo, lalu esok harinya penulis berkunjung ke rumah seorang tokoh Solo yang murah hati, yang berani menampung kami para pengacara aktivis Jakarta setiap minggu pada tahun 2023 selama berbulan bulan lamanya, dalam rangka melakukan advokasi di Pengadilan Negeri Surakarta terhadap 2 orang aktivis pejuang Bambang Tri Mulyono/ BTM dan Gus Nur yang mengalami “praktik kriminilisasi saat Jokowi berkuasa,” kemudian lusa sejak kehadiran penulis di solo (Kamis, 18/12/2025) yang juga diteman sang tokoh pemurah, menyempatkan diri ziarah ke Dusun Ngruki, Cemani, Grogol ke kediaman sosok ulama besar dan mashur serta super tabah, Ustad Abu Bakar Ba’asyir.

    Saat berada di Solo penulis dihubungi Ketua TPUA, rekan giat juang senioren tokoh aktivis muslim Eggi Sudjana, yang sebelum menelpon, beliau sempat mengirim gambar foto surat penetapan cekal terhadap dirinya untuk pergi keluar negeri, surat cekal tersebut diterbitkan oleh Ditjen Imigrasi dengan alasan hukum dirinya (Eggi) oleh penyidik reskrimum polda metro jaya ditetapkan menjadi tersangka, gegara TPUA yang diketuainya merepresentasikan tuduhan publik tentang Jokowi pengguna ijazah palsu S-1 UGM lewat upaya hukum gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (2023) dan melaporkan Jokowi (2024) melalui DUMAS Mabes Polri yang kedua upaya hukum dimaksud berkebetulan penulis merupakan konseptor (perdata dan pidana).

    Oleh karenanya alasan Eggi menelpon penulis adalah menanyakan, “apakah Penulis (DHL) yang juga salah seorang dari 8 orang TSK mendapatkan surat cekal dimaksud”, maka penulis menjawab, “belum menerima”. 

    Kemudian sang rekan senior menginformasikan “ada 2 (dua) orang oknum yang tidak jelas namun mengaku sebagai aparat menghubunginya by phone, yang isi percakapannya adalah terkait status TSK agar dapat ‘diselesaikan’ maka disarankan untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi”.

    Lalu penulis merespon sang senioren aktivis muslim, “justru penulis pun pernah dihubungi sosok advokat sejenis termul berkali-kali saat jelang pemanggilan kali ke-3 pembuatan BAP di reskrimum polda metro jaya, isi pesannya agar penulis membuat surat pernyataan minta maaf”.

    Maka atas peristiwa ‘saran minta maaf’ yang harus kami berdua lakukan dimaksud, sesaat kami menjadi saling tanya, “apa salah atau keliru yang pernah (kami) berdua lakukan kepada sosok pribadi Jokowi ?

    Sebaliknya menurut kami, andai “saran permintaan maaf” dari para oknum yang tak bertanggung jawab dimaksud arahnya ditujukan kepada Kami (TPUA) terhadap semua “perilaku negatif Jokowi” ketika duduk di kursi Presiden RI ke 7 atau saat ini selaku Jokowi sebagai pejabat publik penyelenggara negara di PT Danantara”, maka saran dimaksud anomali oleh sebab antitesis karena segala upaya hukum “peran serta masyarakat” yang pernah kami (TPUA) tempuh, selain didasari fakta hukum disertai data empirik, juga oleh sebab hak hukum yang dimiliki setiap publik WNI sesuai asas legalitas yang terdapat pada sistematika hukum di tanah air.

    Selanjutnya sebagai penutup pembicaraan kami berdua sepakat, akan saling bertemu, setelah penulis tiba kembali di Jakarta dan pasca penulis melaksanakan amanah dari sang Ustad Kaffah salah seorang tokoh asset muslim dunia, sosok alim yang berdomisili di Ngruki, agar penulis menyampaikan titipan surat dari Beliau untuk diberikan kepada 4 orang tokoh politisi wakil rakyat yang terhormat, seorang diantaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, dengan alamat sebuah gedung megah di Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. (*)

  • Ijazah yang Ditunjukkan Polda Metro Berbeda dengan Ijazah yang Ditampilkan Bareskrim

    Ijazah yang Ditunjukkan Polda Metro Berbeda dengan Ijazah yang Ditampilkan Bareskrim

    GELORA.CO – Pegiat media sosial yang menjadi tersangka kasus dugaan penyebaran fitnah Ijazah Joko Widodo, Tifauziah Tyassuma alias dr Tifa menyebut bahwa Polda Metro telah melakukan blunder

    Dia menyebut bahwa ijazah Jokowi yang ditampilkan Polda Metro dalam gelar perkara khusus , berbeda dengan foto ijazah yang pernah ditampilkan Bareskrim Mabes Polri saat menggelar konferensi pers beberapa waktu lalu

    “Polda blunder. Kami, RRT -Roy, Rismon, Tifa berani pastikan, bahwa Ijazah yang ditampilkan Bareskrim tanggal 22 Mei 2025 dengan Ijazah yang ditampilkan pada Gelar Perkara Khusus di Polda Metro Jaya tanggal 15 Desember 2025 100 persen berbeda,” ungkap dokter Tifa dikutip dari keterangan di akun media sosial X pribadinya, Jumat (19/12/2025)

    Dokter Tifa pun meminta agar Polda Metro tak main-main dalam menangani perkara yang menjerat dirinya bersama Roy Suryo dan Rismon Sianipar

    “Karena itu saya ingatkan kepada kepolisian agar berhati-hati dengan kasus Kriminalisasi kepada RRT, sesuai dengan warning dari Prof Mahfud, bahwa kasus pidana kepada RRT melanggar HAM!” imbuhnya

    Tifa menambahkan, dirinya bersama Roy Suryo dan Rismon ditunjukkan ijazah Jokowi oleh Polda Metro pada malam hari, beberapa saat sebelum gelar perkara khusus

    Pahadal, dia sudah meminta agar polisi menunjukkan ijazah tersebut sejak siang hari

    “RRT diperkenankan melihat Ijazah yang disebut asli oleh Polda hanya beberapa menit sebelum Gelar Perkara Khusus, di jam 23.20 hampir tengah malam, setelah sejak jam 14.00 kami menunggu sampai GPK berlangsung selama 7 jam hampir tengah malam,” kata dia 

    “Padahal sejak awal, ketika GPK sedang berlangsung beberapa menit, saya, dr Tifa, sudah minta agar Ijazah ditunjukkan kepada kami, sebagai bahan diskusi. Namun, permintaan itu ditangguhkan, dan dikabulkan setelah semua kelelahan, di waktu tengah malam,” jelasnya

    Dia pun menuding, Polda Metro Jaya telah melakukan pelanggaran HAM

    “Inilah, yang tanpa disadari, POLDA Metro Jaya telah melakukan Pelanggaran HAM! Dan inilah yang disoroti oleh Prof Mahfud, MD. Sengaja membuat kami semua kelelahan, sehingga mengalami Disonansi Kognitif, terjadi Compliance dan Confirmatory Bias, karena terjadi Brain Overloaded Polda Metro Jaya melakukan Ilusi Transparansi, untuk mengecoh kami. Mengecoh seluruh Rakyat Indonesia. Jika terbukti melanggar HAM maka kami segera lanjutkan ke HAM Internasional,” tandasnya

  • Bukan Jasad Papa! Sayembara Rp 1 Miliar Bongkar Dugaan Pemalsuan Kematian Rudy Watak
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        20 Desember 2025

    Bukan Jasad Papa! Sayembara Rp 1 Miliar Bongkar Dugaan Pemalsuan Kematian Rudy Watak Megapolitan 20 Desember 2025

    Bukan Jasad Papa! Sayembara Rp 1 Miliar Bongkar Dugaan Pemalsuan Kematian Rudy Watak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com-
     Imelda (51), wanita asal Manado yang kini tinggal di Tangerang, Banten, kehilangan ayahnya, Rudy Watak, sejak 2022.
    Rudy tinggal seorang diri di salah satu apartemen di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.
    Hilangnya Rudy pertama kali dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan pada Maret 2022 oleh kakak Imelda,
    Namun, Imelda baru mengetahui hal itu setelah enam bulan berlalu.
    Imelda menduga hilangnya Rudy berkaitan dengan transaksi jual beli tanah yang saat itu sedang dalam proses pembayaran.
    “Sebelumnya itu Papa kan ada jual tanah, transaksi bodong. Papa sempat dibawa ke Bali sama orang-orang itu, katanya untuk pelunasan,” ujar Imelda saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jumat (19/12/2025).
    Sepulangnya dari Bali, ternyata tidak ada pembayaran yang dilakukan.
    Sang ayah pun berusaha menagih dengan bantuan adik-adiknya. Setelah itu, tak ada lagi kabar tentang dia.
    Imelda membuat laporan ke berbagai instansi untuk mencari ayahnya.
    *Cari bantuan lewat Kamisan*
    Pada awal 2025, ia sempat ingin melapor ke Presiden Prabowo karena tak ada perkembangan signifikan dari kepolisian.
    Namun, Imelda terhalang izin untuk melakukan orasi langsung di depan Istana Negara.
    Pada suatu Kamis, Imelda yang melintas di sekitar Monumen Nasional (Monas) melihat adanya sekumpulan orang berbaju hitam di depan Istana Presiden.
    Aksi mereka yang membawa atribut seperti poster dan pengeras suara menarik perhatiannya. Ia pun menghampiri kelompok itu.
    Ia berbincang dengan Sumarsih sebagai penanggung jawab aksi.
    Kepada Imelda, Sumarsih menjelaskan bahwa aksi tersebut bertujuan menyuarakan nasib kerabat mereka yang hilang dalam peristiwa pelanggaran HAM pada 1998.
    “Saya mampir, saya kenalan dengan penanggung jawab, Bu Sumarsih ya. Oh, ternyata di sini orang-orang Kontras, LBH Jakarta, dan Amnesty. Itu acara mereka dan di situ Tragedi Semanggi, yang mahasiswa-mahasiswa hilang, untuk orang-orang hilang di situ,” jelas Imelda.
    Imelda menyampaikan bahwa ia juga sedang berusaha mencari ayahnya yang hilang.
    Sumarsih pun mengajak dia untuk ikut bergabung di aksi Kamisan ini.
    Imelda setuju. Dia dan suaminya melakukan orasi selama empat kali.
    Terakhir kalinya, pada 28 Agustus 2025, Imelda membawa spanduk berukuran 2 meter berisi permintaan tolong mencari ayahnya dengan imbalan Rp 1 miliar.
    “Jadi saya mau ke mana lagi? Akhirnya saya minta rakyat yang tolong saya. Makanya saya bikin sayembara, siapa yang bisa menemukan
    Rudy Watak
    akan diberikan hadiah Rp 1 miliar,” tutur Imelda.
    Ia mencantumkan nomor khusus untuk informasi terkait keberadaan ayahnya pada spanduk itu. Keesokan harinya, ratusan pesan masuk ke nomor itu.
    Salah satu pesan dari nomor tak dikenal mengarahkan Imelda untuk mencari ayahnya ke Panti Sosial Cipayung.
    Imelda pun menghubungi nomor itu untuk mengonfirmasi lebih lanjut.
    “Nah, berarti orang itu tahu bahwa ini kayak sayembara. Dia akan dapat duit dari saya karena dia ngasih tahu tempatnya Papa. Berarti tujuannya dia bukan duit,” kata Imelda.
    *Dugaan pemalsuan kematian*
    Begitu Imelda menyambangi panti tersebut, ia diinformasikan bahwa ayahnya telah meninggal dunia pada Mei 2022, dua bulan sejak ia diantar ke panti dengan dugaan gangguan jiwa.
    Pihak panti menunjukkan sejumlah dokumen kepadanya. Ia juga ditunjukkan foto saat Rudy diantar ke panti dan meninggal.
    Imelda merasa janggal. Ia tidak yakin orang yang meninggal itu benar ayahnya. Ditambah lagi kejanggalan pada dokumen-dokumen yang diberikan.
    Salah satunya surat rekomendasi dari Polsek Pasar Minggu kepada Satpol PP Pasar Minggu untuk membawakan Rudy yang ditemukan dalam keadaan linglung di pinggir jalan dan memiliki gangguan jiwa.
    “Masa iya di keterangan kejadiannya 2022, tapi di nomor suratnya 2021. Suratnya juga cuma dikasih foto, enggak kelihatan itu ditanda tangan sama siapa karena ketutupan informasi tempat pengambilan fotonya,” jelas Imelda.
    Ia meminta kepada Polres Jakarta Selatan untuk membongkar makam ayahnya.
    Benar saja, hasil tes DNA menunjukkan sampel kerangka tidak identik dengan sampel Imelda dan adik ayahnya.
    “Hasil yang keluar bahwa sampel saya, pembandingnya adik kandung papa juga, dan dua orang adik, tidak identik dengan kerangka tulang,” kata Imelda.
    Lantas Imelda melaporkan kejadian ini ke Bareskrim Polri.
    “Ini memang
    pemalsuan jenazah
    , soalnya kalau saya enggak bongkar kubur, saya enggak ekshumasi, mau sampai kapan pun. Memang secara hukum bahwa papa saya itu sudah meninggal dan dikuburkan, enggak akan ketahuan,” tutur dia.
    Dugaan pemalsuan data jenazah ini ditujukan kepada pihak Panti Sosial Cipayung yang diduga memanipulasi data seolah ayah Imelda sudah meninggal.
    *Dilimpahkan ke Polda Metro Jaya*
    Kini, laporan Imelda dilimpahkan ke Polda Metro Jaya untuk ditindak lanjut.
    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan berkas kasus ini diterima Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) pada Kamis (18/12/2025).
    Selanjutnya akan dilakukan penetapan terhadap sub-direktorat yang akan menangani kasus ini.
    “Benar, sudah diterima Ditreskrimum kemarin, dan saat ini masih menunggu untuk ditangani oleh Subdit mana,” kata Budi kepada Kompas.com dikonfirmasi lewat pesan singkat, Jumat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pelaku Pembakaran Kios di Kalibata Masih Diburu Polisi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 Desember 2025

    Pelaku Pembakaran Kios di Kalibata Masih Diburu Polisi Megapolitan 19 Desember 2025

    Pelaku Pembakaran Kios di Kalibata Masih Diburu Polisi
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Polda Metro Jaya masih memburu pelaku pembakaran kios kuliner di wilayah Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, imbas tewasnya dua orang mata elang di wilayah tersebut pada Kamis (11/12/2025).
    “Ini masih didalami. Kami sampaikan beri ruang kepada teman-teman penyelidik untuk mendalami peristiwa ini,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dilansir dari Antara, Jumat (19/12/2025).
    Budi menambahkan, pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk pemilik kios dan kendaraan yang dibakar.
    “Untuk kejadian Kalibata, kita sudah memeriksa 20 saksi ya lebih kurang, termasuk itu adalah orang-orang yang menjadi korban pembakaran, baik kios, sepeda motor, maupun kendaraan roda empat, dengan estimasi total kerugian itu lebih kurang Rp 1,2 miliar lebih,” katanya.
    Budi menjelaskan, pengungkapan kasus ini tidak mengalami kendala. Namun, prosesnya memerlukan penyesuaian antara peristiwa yang terjadi, barang bukti, serta pihak yang bersangkutan atau saksi-saksi pendukung lainnya.
    “Ini kan harus sambung-menyambung. Jadi tidak ada orang yang diamankan hanya berada di TKP, tapi peran serta masing-masing ini kan harus terdukung oleh alat bukti dan keterangan saksi. Kita mohon waktu pada rekan-rekan, pasti akan segera kita lakukan upaya paksa dan pasti akan kami rilis pada rekan-rekan sekalian,” kata Budi.
    Sebelumnya, polisi menangkap enam tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan dua orang mata elang di area TMP Kalibata.
    Dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya pada Jumat (12/12/2025) malam, Polri mengungkap keenam tersangka merupakan anggota Polri dari satuan pelayanan markas Mabes Polri, yakni JLA, RGW, IAB, IAM, BN, dan AN.
    Keenamnya dijerat Pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sekaligus dijatuhi sanksi pelanggaran kode etik profesi Polri kategori berat.
    Kasus ini juga memicu kerusuhan lanjutan berupa perusakan dan pembakaran lapak pedagang di sekitar lokasi kejadian, yang kini masih dalam penanganan aparat kepolisian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pekerja Kami Dipukul dan Diinjak dalam Truk saat Dibawa ke Imigrasi

    Pekerja Kami Dipukul dan Diinjak dalam Truk saat Dibawa ke Imigrasi

    GELORA.CO –  Manajemen PT Sultan Rafli Mandiri (SRM) versi Li Changjin membantah keras tudingan bahwa 15 pekerja Warga Negara Asing (WNA) asal China menyerang prajurit TNI di area tambang emas PT SRM, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

    Li Changjin menegaskan isu tersebut merupakan rumor dan informasi menyesatkan yang disebarkan oleh Firman dan Imran, pihak yang mengklaim sebagai manajemen baru PT SRM.

    “Firman dan Imran secara ilegal menduduki lokasi pertambangan SRM serta tanah milik Pamar Lubis. Mereka kemudian menggunakan TNI untuk menjaga kawasan SRM,” kata Li Changjin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/12/2025).

    Li menyayangkan sikap komandan TNI di Ketapang yang disebutnya langsung mempercayai narasi sepihak tanpa penyelidikan mendalam, hingga mengerahkan tambahan personel TNI untuk mengamankan para pekerja WNA.

    Ia mendesak Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes TNI AD) melakukan penyelidikan menyeluruh dan objektif atas insiden tersebut.

    “Harus dibuka secara transparan, apakah tentara yang memukul atau pekerja China yang memukul. Kalau memang pekerja kami yang menyerang, mana korbannya? Pekerja China pasti takut pada tentara, mustahil berani menyerang,” ujarnya.

    Li Changjin mengungkapkan, justru terdapat sembilan pekerja WNA asal Tiongkok yang menjadi korban penganiayaan.

    Seluruhnya merupakan pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) resmi yang diterbitkan Kantor Imigrasi Ketapang.

    “Para pekerja kami dipukuli dan diinjak di dalam truk saat dibawa ke kantor imigrasi. Mereka mengalami luka lebam di punggung, dada, dan paha,” ungkap Li.

    Terkait tuduhan penyerangan terhadap prajurit TNI, Li menegaskan tidak ada bukti kuat yang mengarah pada keterlibatan pekerja SRM.

    “Tidak ada bukti signifikan dalam video yang beredar yang menunjukkan pekerja teknis SRM merusak kendaraan atau menyerang TNI. Sebaliknya, mereka justru menjadi korban kekerasan,” tegasnya.

    Menurut Li, konflik yang terjadi sesungguhnya merupakan perselisihan antara Firman dan Imran dengan pekerja SRM.

    Keduanya diduga berupaya mengusir pekerja Tiongkok dan memblokir akses mereka ke area pertambangan.

    Li juga mempertanyakan keberadaan prajurit TNI di kawasan tambang SRM. Ia meminta kuasa hukum Firman, Muchamad Fadzri, menghentikan penyebaran informasi yang dinilainya menyesatkan, termasuk tudingan latihan militer dan penyerangan terhadap prajurit TNI.

    “Mengapa prajurit TNI melakukan latihan dasar militer di wilayah tambang SRM tanpa pemberitahuan? Area tambang adalah wilayah sipil, bukan wilayah militer,” kata Li.

    Ia menambahkan, sebagian pekerja Tiongkok telah bekerja di tambang SRM selama bertahun-tahun, jauh sebelum Firman dan Imran mengklaim pengelolaan perusahaan.

    “Mereka diusir secara paksa dengan kekerasan setelah terjadi pendudukan ilegal,” ujarnya.

    Li Changjin juga menegaskan Firman dan Imran tidak pernah mengeluarkan modal sedikit pun untuk proyek tambang SRM.

    Seluruh peralatan, fasilitas, dan teknologi di lokasi merupakan hasil investasi selama lebih dari 10 tahun oleh dirinya bersama Pamar Lubis sebagai pemegang saham mayoritas.

    Selain itu, Li mengungkapkan bahwa pada Juli 2025, Firman, Imran, Suandi, dan Muardi diduga membuat Akta Anggaran Dasar palsu yang didaftarkan secara daring melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU).

    Akta tersebut diduga digunakan untuk mencopot Li Changjin dari jabatan Direktur Utama dan Pamar Lubis dari jabatan Direktur, yang dinilai melanggar Undang-Undang Perseroan Terbatas.

    “Perkara ini saat ini tengah diselidiki Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya,” tutup Li.

    Duduk Perkara Bentrokan

    Sebelumnya diberitakan, bentrokan antara 15 WNA asal China dengan prajurit TNI dan warga sipil terjadi di area tambang emas PT SRM, Kecamatan Tumbang Titi, Ketapang, Kalbar, pada Minggu (14/12/2025) sekitar pukul 15.40 WIB.

    Insiden diduga dipicu konflik klaim kepengurusan perusahaan antara dua kubu manajemen PT SRM, yakni versi lama yang dipimpin Li Changjin dan versi baru yang dipimpin Firman, yang mengklaim telah mengesahkan direksi baru melalui RUPS Juli 2025.

    Versi Li Changjin menyebut kericuhan bermula saat staf teknis WNA mengoperasikan drone di area IUP PT SRM, yang kemudian dipersoalkan pihak lain.

    Drone dan ponsel staf sempat disita dan data dihapus sebelum dikembalikan.

    Sementara itu, direksi PT SRM versi baru menilai pengoperasian drone dilakukan tanpa izin.

    Kuasa hukum mereka menyebut insiden terjadi akibat miskomunikasi yang berujung dugaan penyerangan fisik terhadap aparat TNI dan petugas keamanan.

    Kodam XII/Tanjungpura membenarkan insiden tersebut terjadi saat prajurit Yonzipur 6/Satya Digdaya melaksanakan latihan dasar.

    TNI mengaku menerima laporan adanya drone tak dikenal, yang berujung klarifikasi dan dugaan penyerangan terhadap prajurit menggunakan senjata tajam, airsoft gun, dan alat setrum.

    Akibat insiden tersebut, satu unit mobil dan satu sepeda motor dilaporkan rusak.

    Sementara Kantor Imigrasi Ketapang mengamankan 15 WNA asal China untuk pemeriksaan keimigrasian.

    Seluruh WNA diketahui memegang KITAS yang disponsori PT SRM versi direksi lama.

  • Polda Metro Tangkap Pengedar Uang Palsu Dollar US di Tangerang

    Polda Metro Tangkap Pengedar Uang Palsu Dollar US di Tangerang

    JAKARTA – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya membongkar kasus peredaran uang dolar palsu sebanyak 2.463 lembar di Kota Tangerang, Banten.

    “Menyita uang palsu berupa 1.934 lembar Dollar Amerika Serikat dan 529 lembar Dollar Singapura,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Polisi Edy Suranta Sitepu, Jumat, 19 Desember.

    Edy menjelaskan, pengungkapan bermula dari informasi masyarakat terkait maraknya peredaran uang asing yang diduga palsu dan meresahkan.

    “Berdasarkan informasi masyarakat, kami lakukan penyelidikan dan hasilnya, dua tersangka berhasil diamankan,” katanya.

    Pengungkapan dilakukan sekitar pukul 06.00 WIB di bawah Jembatan Penyeberangan Orang JPO di Kota Tangerang pada Kamis, 18 Desember.

    “Mengamankan tersangka HS saat berada di dalam bus rute Pandeglang-Kalideres, tersangka diketahui berperan sebagai pengedar uang palsu,” katanya.

    Kemudian Direktorat Reserse Kriminal Khusus(Ditreskrimsus) melakukan pengembangan ke wilayah Pandeglang (Banten) dan kembali mengamankan tersangka ARS yang berperan sebagai pembuat desain sekaligus pencetak uang palsu dolar AS (USD) dan dolar Singapura (SGD).

    “Kedua tersangka saat ini sudah kami amankan di Mapolda Metro Jaya. Penyidik sedang melakukan proses penyidikan, ” katanya.

    Ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap peredaran uang palsu, khususnya mata uang asing serta segera melapor ke Kepolisian atau melalui layanan Call Center Polri 110 apabila menemukan transaksi yang mencurigakan

  • Bukan Jasad Papa! Sayembara Rp 1 Miliar Bongkar Dugaan Pemalsuan Kematian Rudy Watak
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        20 Desember 2025

    Warga Tangerang Laporkan Dugaan Pemalsuan Jenazah soal Ayahnya yang Hilang Megapolitan 19 Desember 2025

    Warga Tangerang Laporkan Dugaan Pemalsuan Jenazah soal Ayahnya yang Hilang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Warga Tangerang, Imelda (51), melaporkan dugaan pemalsuan data jenazah ke polisi setelah ayahnya, Rudy Watak yang hilang sejak 2022 dinyatakan meninggal, tetapi hasil tes DNA tidak cocok.
    Laporan teregistrasi di
    Bareskrim Polri
    dengan Nomor STTL/603/XII/2025/BARESKRIM dan kini telah dilimpahkan ke
    Polda Metro Jaya
    .
    “Hari ini sudah pelimpahan, berkasnya sudah di Polda. Tapi belum tahu nanti ditangani unit mana, hari Senin saya disuruh balik lagi,” ujar Imelda saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jumat (19/12/2025).
    Laporan itu ditujukan kepada pihak Panti Sosial Cipayung yang diduga memanipulasi data seolah Rudy Watak telah meninggal dunia.
    Imelda menjelaskan, ayahnya diketahui tinggal seorang diri di Apartemen Kalibata City sebelum dinyatakan hilang.
    Ia menduga hilangnya sang ayah berkaitan dengan transaksi jual beli tanah yang bermasalah.
    “Sebelumnya itu Papa kan ada jual tanah, transaksi bodong. Papa sempat dibawa ke Bali sama orang-orang itu, katanya untuk pelunasan,” ujar Imelda.
    Namun, transaksi tersebut tidak pernah dibayarkan. Saat Rudy menagih kembali dengan didampingi adik-adik kandungnya, tetapi ia justru menghilang dan tak lagi bisa dihubungi.
    “Kemudian ternyata enggak dibayar. Nah, Papa nagih-nagih lagi didampingi oleh adik-adik kandungnya, dan kemudian hilang. Saya udah enggak ada kontak lagi dengan Papa,” kata Imelda.
    Laporan orang hilang pertama kali dibuat oleh kakak Imelda ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Maret 2022.
    Namun, Imelda baru mengetahui kabar tersebut sekitar enam bulan kemudian.
    Upaya pencarian terus dilakukan hingga Imelda mengikuti aksi Kamisan di depan Istana Presiden pada Januari 2025.
    Dari ratusan pesan yang masuk setelah aksinya, satu informasi mengarah ke Panti Sosial Cipinang.
    Saat mendatangi panti sosial, Imelda justru mendapat kabar ayahnya telah meninggal dunia dua bulan setelah dibawa ke sana dan dimakamkan di TPU Tegal Alur.
    Namun, dokumen pemakaman yang diterimanya menimbulkan kecurigaan. Foto jenazah yang ditunjukkan dinilai tidak sesuai dengan ciri-ciri ayahnya.
    “Saya cek ke TPU Tegal Alur, ada tujuh dokumen dari panti sosial. Pas saya lihat foto jenazahnya, saya yakin itu bukan papa saya,” kata Imelda.
    Imelda kemudian mengajukan pembongkaran makam dan melakukan tes DNA bersama keluarga.
    Hasilnya menunjukkan kerangka yang dimakamkan atas nama Rudy Watak tidak memiliki kecocokan genetik dengan keluarga.
    Terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budhi Hermanto mengatakan, pihaknya masih mengecek status pelimpahan perkara tersebut.
    “(Terkait pelimpahan kasus) mohon waktu dicek dulu ya,” kata Budi saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.