Xcloud.id

Kementrian Lembaga: PMPTSP

  • Industri daur ulang investasikan 1,3 miliar dolar AS di Aceh

    Industri daur ulang investasikan 1,3 miliar dolar AS di Aceh

    Kami menyambut baik rencana investasi ini dan Pemerintah Aceh siap untuk memfasilitasi proses kehadiran industri ini.

    Banda Aceh (ANTARA) – PT Aceh Green Industri (AGI) menyatakan akan berinvestasi senilai 1,3 miliar dolar Amerika Serikat (AS) di Aceh dengan membangun fasilitas pengolahan dan pemulihan tembaga serta litium di Aceh.

    “Kami menyambut baik rencana investasi ini dan Pemerintah Aceh siap untuk memfasilitasi proses kehadiran industri ini,” kata Pelaksana Harian Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Rahmadhani, di Banda Aceh, Selasa.

    Ia menjelaskan DPMPTSP Aceh akan memastikan kemudahan dalam pengurusan perizinan yang mencakup izin pendirian pabrik, izin operasi, izin ekspor-impor, izin penggunaan lahan, hingga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

    Menurut dia, kehadiran proyek strategis di kawasan Aceh Besar itu diproyeksikan akan menciptakan 2.000 lapangan kerja dan secara signifikan mengurangi emisi karbon hingga 2 juta ton per tahun.

    Menurut dia, rencana investasi besar tersebut menjadi agenda utama dalam rapat fasilitasi yang digelar oleh DPMPTSP Aceh.

    Direktur Utama PT Aceh Green Industri Munawar Khalil menyatakan komitmen investasi tersebut akan direalisasikan setelah semua perizinan dilengkapi oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya.

    “Perusahaan siap mendukung proyek pengolahan dan pemulihan baterai lithium dengan melibatkan teknologi ramah lingkungan,” kata Munawar.

    PT Aceh Green Industri akan segera melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan izin dan membangun koordinasi lebih lanjut dengan Bea Cukai, KSOP, dan perusahaan pelayaran, serta pertemuan lanjutan dengan PT Pembangunan Aceh (PEMA) untuk mematangkan persiapan proyek.

    Perwakilan PT AGI, Michael Soh dalam pertemuan tersebut memaparkan bahwa fasilitas tersebut akan menjadi pabrik daur ulang yang 100 persen ramah lingkungan, dengan fokus pada kumparan motor kendaraan listrik (EV) dan baterai lithium-ion.

    Ia mengatakan pembangunan akan dilakukan dalam dua tahap, dimulai dengan pabrik di atas lahan 10 hektare yang ditargetkan beroperasi dalam 10 bulan, diikuti pengembangan di lahan seluas 90 hektare.

    “Proyek ini menggunakan teknologi pemulihan berbasis AI dengan efisiensi hingga 99 persen serta ekstraksi material berkemurnian tinggi yang sesuai standar global,” kata Michael.

    Pewarta: M Ifdhal
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bar di Jakbar Disegel dan Izin Dicabut Terkait Kasus Prostitusi LC di Bawah Umur Megapolitan 21 Agustus 2025

    Bar di Jakbar Disegel dan Izin Dicabut Terkait Kasus Prostitusi LC di Bawah Umur Megapolitan 21 Agustus 2025

    Bar di Jakbar Disegel dan Izin Dicabut Terkait Kasus Prostitusi LC di Bawah Umur
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Jakarta menyegel bar di kawasan Tamansari, Jakarta Barat, buntut kasus prostitusi anak di bawah umur hingga korban hamil.
    “Baik itu prostitusi anak di bawah umur, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), narkoba, dan sebagainya. Kalau ada pelanggaran, selain proses pidana terhadap pelaku, tempatnya juga akan langsung kami segel,” kata Kepala Bidang Industri Pariwisata Disparekraf Jakarta, Iffan, Kamis, dikutip dari
    Antara
    .
    Iffan menegaskan praktik prostitusi ilegal dan tindak kriminal lain di tempat hiburan malam tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak citra pariwisata Jakarta.
    “Lebih luas lagi Jakarta sebagai kota global. Jadi industri wisata di Jakarta seharusnya bersih dari narkoba, perjudian, apalagi TPPO,” ujarnya.
    Pemprov DKI Jakarta memastikan pengawasan tempat hiburan malam akan diperketat.
    Inspeksi gabungan dilakukan rutin setiap Selasa dan Jumat bersama aparat wilayah, ditambah penyuluhan serta imbauan kepada pengelola usaha.
    Iffan membenarkan kasus di bar kawasan Tamansari tersebut melibatkan korban berusia 15 tahun.
    “Korban satu orang, usia 15 tahun. Untuk pelakunya sudah ditangkap oleh Polda Metro Jaya,” ujarnya.
    Ia berharap kasus prostitusi anak di bar Jakarta Barat ini menjadi yang terakhir.
    “Kami berharap ini menjadi kasus terakhir. Warga bisa langsung melapor melalui aplikasi JAKI, Satpol PP, atau Disparekraf jika menemukan pelanggaran,” kata Iffan.
    Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta telah menyegel bar tersebut melalui koordinasi lintas instansi.
    “Kegiatan hari ini sudah sesuai mekanisme. Kami melibatkan Disparekraf, Polda Metro Jaya, dan SKPD terkait,” kata Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Satpol PP DKI Jakarta, Eko Saptono.
    Izin operasional bar di Tamansari itu juga telah dicabut secara permanen oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
    “Kami tegaskan agar pengelola tidak lagi melakukan aktivitas apa pun di lokasi karena sudah resmi ditutup,” ujarnya.
    Dikutip dari Antara, sejak 2020 tempat hiburan malam tersebar di 104 dari 267 kelurahan di Jakarta, dengan konsentrasi terbanyak di Jakarta Selatan (25 kelurahan), Jakarta Utara (22), Jakarta Barat (21), Jakarta Pusat (21), dan Jakarta Timur (15).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penyegelan Starmoon Bar Tamansari juga peringatan bagi hiburan lain

    Penyegelan Starmoon Bar Tamansari juga peringatan bagi hiburan lain

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta menegaskan bahwa penyegelan Starmoon Bar di Tamansari, Jakarta Barat buntut kasus prostitusi anak hingga hamil adalah peringatan bagi tempat hiburan malam lain.

    Kepala Bidang Industri Pariwisata Disparekraf DKI Jakarta, Iffan di Jakara, Kamis, menyebut bahwa pihaknya tidak akan segan-segan menyegel tempat hiburan malam yang menjadi lokasi prostitusi anak di bawah umur serta tindakan kriminal lainnya.

    “Baik itu prostitusi anak di bawah umur, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), narkoba dan sebagainya. Kalau pelaku prostitusi anak di bawah umur di Starmoon itu sudah diproses pidana, tempatnya juga kita segel,” katanya.

    Selain mempersoalkan sisi pidana, menurut Iffan, tindakan kriminal semacam TPPO atau prostitusi ilegal di tempat hiburan malam juga merusak citra wisata Jakarta.

    “Lebih luas lagi Jakarta sebagai kota global. Jadi, industri wisata di Jakarta itu seharusnya bersih dari narkoba, perjudian, apalagi TPPO,” kata Iffan.

    Oleh karena itu, kata dia, pihaknya bakal memperketat pengawasan tempat hiburan malam di Jakarta.

    “Kita selalu lakukan inspeksi gabungan, setiap Selasa dan Jumat dengan melibatkan unsur wilayah juga. Selain itu, penyuluhan dan imbauan sudah sering kita lakukan,” kata Iffan.

    Lebih lanjut, Iffan pun mengonfirmasi bahwa kasus prostitusi anak hingga hamil di Starmoon Bar Tamansari melibatkan korban anak di bawah umur.

    “Korban satu orang, usia 15 tahun. Untuk pelakunya sudah ditangkap oleh Polda Metro Jaya,” kata dia.

    Iffan mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas terhadap tempat usaha hiburan yang melanggar hukum.

    “Kami berharap ini menjadi kasus terakhir. Jangan sampai ada lagi kegiatan ilegal seperti ini di Jakarta. Warga bisa langsung melapor melalui aplikasi JAKI, Satpol PP, atau Disparekraf,” kata Iffan.

    Hingga kini, Disparekraf DKI Jakarta belum membeberkan jumlah tempat hiburan malam seperti diskotik, bar dan lainnya di Jakarta.

    Namun berdasarkan data yang dihimpun ANTARA, sampai dengan 2020, tempat hiburan malam tersebar di 104 dari 267 kelurahan di Jakarta.

    Rinciannya, 25 kelurahan di Jakarta Selatan, 15 kelurahan di Jakarta Timur, 21 kelurahan di Jakarta Pusat, 21 kelurahan di Jakarta Barat, dan 22 kelurahan di Jakarta Utara.

    Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menyegel Starmoon Bar di kawasan Kota Indah, Tamansari, Jakarta Barat buntut kasus prostitusi anak di tempat hiburan malam tersebut.

    Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Satpol PP DKI Jakarta, Eko Saptono, menyebut bahwa penyegelan dilakukan melalui proses koordinasi lintas instansi.

    “Kegiatan hari ini sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Terakhir kemarin kami mengadakan rapat koordinasi di Satpol PP Provinsi dengan melibatkan SKPD terkait, termasuk Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Polda Metro Jaya,” ujar Eko.

    Eko mengatakan, penyegelan dilakukan berdasarkan surat dari Polda Metro Jaya yang diteruskan ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta dan kemudian dilimpahkan ke Satpol PP sebagai pelaksana lapangan.

    Adapun izin operasional Starmoon Bar telah dicabut permanen oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

    “Kami tegaskan kepada pengelola agar tidak lagi melakukan aktivitas apa pun di lokasi tersebut karena sudah resmi ditutup,” kata dia.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 9 Perusahaan ‘Kakap’ Kuasai 972 Hektare Lahan Tambang Pasir Silika di Tuban

    9 Perusahaan ‘Kakap’ Kuasai 972 Hektare Lahan Tambang Pasir Silika di Tuban

    Penguasaan lahan pasir silika yang terkonsentrasi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dan rawan muncul permainan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor usaha tersebut. Agung Tri Wibowo, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Tuban, sampai saat ini belum merespons terkait isu lingkungan tersebut.

    Meskipun Agung Tri Wibowo pilih diam, namun pemerintah setempat juga telah melakukan monitoring terkait aktivitas tambang dalam rangka menciptakan tata kelola pertambangan yang tertib dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut tidak dalam kapasitas melakukan penindakan secara hukum tapi untuk pembinaan.

    “Fokus utama kami bukan pada penindakan, melainkan memberikan arahan, pendampingan, dan edukasi kepada pelaku usaha tambang agar kegiatan mereka berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Tuban, Agus Wijaya.

    Lebih lanjut, dia menegaskan monitoring aktivitas tambang di wilayah Tuban ini melibatkan tim gabungan yang terdiri dari Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP), Satpol PP dan Damkar, serta Bagian Perekonomian, SDA dan Administrasi Pembangunan.

    “Kami turut menggandeng pihak ESDM Provinsi untuk mendorong proses legalisasi tambang,” pungkasnya.

  • Resmi Dilantik, Sekda Depok Fokus Bantu Supian Suri Tangani Masalah Banjir hingga Pendidikan Megapolitan 20 Agustus 2025

    Resmi Dilantik, Sekda Depok Fokus Bantu Supian Suri Tangani Masalah Banjir hingga Pendidikan Megapolitan 20 Agustus 2025

    Resmi Dilantik, Sekda Depok Fokus Bantu Supian Suri Tangani Masalah Banjir hingga Pendidikan
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Mangnguluang Mansur, berkomitmen untuk melanjutkan penyelesaian berbagai persoalan di Kota Depok sesuai dengan visi dan misi Wali Kota Depok, Supian Suri.
    “Beberapa mungkin terkait isu-isu strategis terkait dengan banjir, kemacetan, sampah, masalah pendidikan, dan masalah kesehatan. Itu mungkin yang akan prioritas kita,” ucap Mangnguluang kepada wartawan di Balai Kota Depok, Rabu (20/8/2025).
    Selain itu, Mangnguluang juga menekankan pentingnya memperkuat komunikasi dengan berbagai pihak demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
    “Langkah yang penting yang awal saya lakukan mungkin koordinasi internal, kemudian juga jadi penghubung antara pemerintah pusat, provinsi, DPR dan
    stakeholder
    lainnya,” ujar Mangnguluang.
    “Terkait dengan tata kelola, mengatur tata kelola pemerintahan. Intinya sekda itu sebagai konsolidasi lah,” sambungnya.
    Untuk diketahui, Mangnguluang Mansur mengawali karir di Pemerintah Kota Depok sejak 2003.
    Saat itu, ia bekerja di Kelurahan Duren Meka. Lalu pada 2007-2013, ia menjabat sebagai lurah di Kelurahan Curug. Mangnguluang juga pernah menjadi Lurah Bojong Pondok Terong.
    Kariernya berlanjut dengan menduduki sejumlah posisi, antara lain Kepala Seksi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Depok, Kepala Bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), hingga akhirnya menjabat sebagai Kepala DPMPTSP Depok.
    Seluruh jabatan tersebut diemban Mangnguluang sebelum ia dilantik sebagai Sekda Kota Depok.
    Sebelumnya, Wali Kota Depok Supian Suri melantik Mangnguluang Mansur menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Depok di Balai Kota, Rabu (20/8/2025).
    Pelantikan dipimpin langsung oleh Supian Suri yang didampingi Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah.
    Berdasarkan pemantauan
    Kompas.com
    di lokasi, ruang pelantikan telah dipenuhi seluruh pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) dengan mengenakan seragam kemeja putih dan celana hitam.
    Mereka duduk dalam posisi
    letter
    U dan menyisakan ruang untuk Mangnguluang beserta Supian di bagian tengah.
    Prosesi pelantikan yang berlangsung kurang lebih satu jam ini disertai dengan pengucapan sumpah di atas Alquran.
    Supian meminta Mangnguluang bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Depok.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Tangerang fasilitasi UMKM ikut pengadaan barang dan jasa

    Pemkot Tangerang fasilitasi UMKM ikut pengadaan barang dan jasa

    Wali Kota Tangerang Sachrudin sedang melihat produk UMKM yang dipasarkan dalam pameran beberapa waktu lalu. ANTARA/HO-Pemkot Tangerang.

    Pemkot Tangerang fasilitasi UMKM ikut pengadaan barang dan jasa
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 20 Agustus 2025 – 08:37 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Banten membuka peluang dan siap membantu memfasilitasi bagi produk UMKM untuk terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

    Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Ari Supriyanto di Tangerang Rabu mengatakan keterlibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu strategi untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

    Melalui sistem e-purchasing atau e-katalog, produk-produk UMKM dapat langsung ditawarkan dan dipilih oleh instansi pemerintah yang membutuhkan, terutama organisasi Pemerintah Kota Tangerang.

    “Mulai dari kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, hingga produk kerajinan tangan. Apalagi mengutamakan penggunaan produk lokal (PDN) dan pemberdayaan usaha di Kota Tangerang itu sendiri,” katanya.

    Ari menambahkan, Pemkot Tangerang memastikan UMKM di Kota Tangerang tidak hanya berkembang di pasar umum, tetapi juga mendapatkan akses dalam belanja pemerintah.

    “Ini adalah peluang besar bagi pelaku UMKM untuk hadir dan meningkatkan transaksinya,” katanya.

    Dengan masuk ke dalam sistem pengadaan pemerintah, UMKM akan mendapatkan manfaat akses pasar yang lebih luas dan stabil, meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas usaha, potensi peningkatan omzet dan kapasitas produksi serta turut mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

    Sementara itu cara daftar Akun LPSE Kota Tangerang yakni daftar online di website spse.inaproc.id/tangerangkota dan mengisi biodata.

    Untuk persyaratan PT/CV adalah KTP direksi, NPWP perusahaan dan direktur, SIUP/SIUJK/Ijin Usaha (dikeluarkan OSS), Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko, Akta Pendirian Perusahaan serta perubahan terakhir disertai pengesahan Kemenkumham dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

    Sedangkan persyaratan untuk Perorangan/Konsultan Perorangan yakni KTP dan NPWP Konsultan, Ijazah, Transkrip Nilai, Sertifikat Keahlian dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Lalu untuk persyaratan UMKM/Usaha Perorangan/Usaha Mikro adalah KTP Perorangan/Pemilik Usaha, NPWP dan Nomor Induk Berusaha (NIB)

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Suggiharto Achmad Bagdja menambahkan pihaknya siap membantu pembuatan NIB secara gratis dalam membantu pelaku UMKM mengembangkan usahanya.

    “Bulan ini ada program pembuatan NIB merdeka. Silakan kunjungi loket tersedia dan semuanya gratis,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Ahok: Pembangunan hybrid warehouse jadi peluang investasi baru

    Ahok: Pembangunan hybrid warehouse jadi peluang investasi baru

    Tangerang (ANTARA) – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan pembangunan hybrid warehouse di komplek pergudangan yang menggabungkan kantor, hunian dan gudang dalam satu lokasi menjadi peluang investasi baru saat ini.

    “Saya menilai pembangunan hybrid warehouse yang menggabungkan kantor, hunian dan pergudangan di satu lokasi adalah ceruk pasar investasi baru dan memberikan dampak investasi bagus bagi daerah khususnya Kota Tangerang,” kata Basuki dalam acara peresmian phase tiga Pergudangan Duta Indah Starhub di Komplek Pergudangan Duta Indah Starhub Cisadane Timur, Kecamatan Benda Kota Tangerang, Jumat.

    Ia juga menjelaskan kehadiran komplek pergudangan ini sangat tepat untuk anak muda yang baru ingin mulai usaha. Apalagi di saat era penjualan online saat ini. Ketika ada produk impor masuk, mereka tak lagi repot mengenai gudang penyimpanan karena dekat lokasi tinggalnya.

    Apalagi komplek pergudangan ini dekat dengan Bandara Soekarno – Hatta dan telah banyak diminati investor asing dari China, Malaysia dan beberapa negara lain.

    “Komplek pergudangan ini juga semakin baik karena pengelola mengatur manajemen semua perizinan dan fasilitas yang ada dan ini yang diharapkan investor asing,” ujarnya.

    Duta Indah Starhub merupakan pergudangan terbesar di sekitar kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan berdiri di atas lahan seluas 30 hektare serta mempunyai 360 unit gudang modern.

    Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan mengatakan pembangunan yang progresif dan berkelanjutan seperti Duta Indah Starhub sejalan dengan visi Pemerintah Kota untuk menciptakan iklim investasi kondusif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Kehadiran pergudangan modern seperti Duta Indah Starhub ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan industri dan perdagangan di Kota Tangerang. Dengan fasilitas yang mumpuni, kami berharap para pelaku usaha dapat lebih efisien dan kompetitif, baik di pasar domestik maupun internasional,” ujar Maryono.

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Sugihharto Achmad Bagdja menambahkan sektor properti pergudangan menjadi salah satu penyumbang investasi terbesar yang telah berkontribusi mendongkrak peningkatan capaian realisasi investasi. Berdasarkan data hingga triwulan kedua, capaian realisasi investasi di Kota Tangerang menembus Rp12,58 triliun

    “Kami menilai pembangunan pergudangan modern yang sedang dijalankan Duta Indah Starhub ini akan berdampak besar untuk meningkatkan perekomian daerah. Sebelum itu, kami juga berkolaborasi mengundang banyak investor luar negeri, seperti dari Tiongkok, untuk melihat potensi investasi di Kota Tangerang,” tambah Sugihharto.

    Manajer Marketing Duta Indah Metta mengatakan pada pembangunan tahap ketiga, Duta Indah Starhub menyajikan pergudangan yang spesial blok dan memiliki tinggi sampai 14 meter.

    “Jadi khusus untuk hybrid warehouse ini, kami memadukan kantor, hunian juga gudang agar goals dari para pengusaha itu bisa tercapai. Karena di era digital ini, semua harus sentralisasi, perlu monitoring yang lebih ketat,” ujar Metta.

    Dikatakan, Duta Indah banyak mendapatkan masukan dari para pengusaha terkait kelayakan gudang agar bisa mendukung efisiensi. “Itulah sebabnya kami meluncurkan hybrid warehouse ini,” tutur Metta.

    Metta juga menjelaskan pengelolaan kawasan pergudangan ini dijual mulai dari Rp5 miliar dan sudah diminati oleh sejumlah investor asing dari China, Malaysia, Singapura bahkan Inggris. “Salah satu alasannya karena pergudangan ini sangat strategis dan dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta,” katanya.

    CEO Duta Indah Ka Tjin menyatakan proyek pergudangan yang pertama dibangun sejak awal tahun 2000 ini selalu mengusung konsep untuk kemajuan lingkungan. “Kita berharap proyek ini bisa menjadi alat terbukanya investasi yang menjanjikan dan mensejahterakan masyarakat sekitar,” ujarnya.

    Pewarta: Achmad Irfan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Sultan Usul Penerbangan Australia Transit Yogya, Target Dongkrak Wisatawan Yogyakarta 11 Agustus 2025

    Sri Sultan Usul Penerbangan Australia Transit Yogya, Target Dongkrak Wisatawan Yogyakarta 11 Agustus 2025

    Sri Sultan Usul Penerbangan Australia Transit Yogya, Target Dongkrak Wisatawan
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (11/8/2025).
    Kedua pihak membahas penguatan kerja sama DIY dan Australia di sektor pariwisata dan pendidikan.
    Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DIY, Imam Pratanadi, yang turut mendampingi Sri Sultan, menyampaikan, Australia memiliki keinginan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawannya ke Yogyakarta.
    “Bapak Gubernur pun mengusulkan agar bisa diatur kerja sama terkait penerbangan dari Australia. Harapannya, penerbangan jarak jauh dari Australia bisa transit di YIA. Tentu hal ini untuk mendorong semakin banyak warga Australia bisa sampai di DIY,” ujar Imam.
    Menurut Imam, dari total lebih dari 1 juta turis Australia yang datang ke Indonesia setiap tahun, hanya kurang dari 10.000 wisatawan yang menjadikan DIY sebagai tujuan.
    “Usulan Ngarsa Dalem ini disambut baik oleh Duta Besar Rod. Namun memang upaya ini tidak mudah, karena tentu harus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI sebagai penentu kebijakan. Tapi kalau usulan ini terlaksana, kami sangat yakin bisa mendongkrak jumlah wisatawan asal Australia,” jelas Imam.
    Selain pariwisata, kerja sama bidang pendidikan dan teknologi juga menjadi pembahasan penting.
    Sri Sultan mengusulkan adanya program bersama seperti beasiswa, pelatihan, dan pendampingan pengembangan teknologi dengan Australia.
    “Beliau (Dubes Australia) juga mengungkapkan kekagumannya terhadap budaya yang betul-betul dilestarikan di Yogyakarta, khususnya soal penggunaan bahasa Jawa di bandara. Beliau pun menegaskan komitmen pihak Australia untuk terus mengembangkan kerja sama dengan Indonesia, termasuk DIY ke depannya,” tambah Imam.
    Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier, menyatakan rasa hormat dan sukacitanya bisa diterima langsung oleh Sri Sultan pada kunjungan pertamanya ke Yogyakarta sebagai dubes.
    “Hari ini sungguh kehormatan besar buat saya dan pemerintah Australia karena diterima oleh Ngarsa Dalem. Tadi kami berdiskusi beberapa hal, khususnya hubungan dekat antara Australia dan Indonesia,” ungkapnya.
    Ia berharap lebih banyak wisatawan dari negaranya dapat menikmati keindahan dan kekayaan budaya Yogyakarta.
    “Harapan saya lebih banyak lagi wisatawan Australia yang berkunjung ke Yogyakarta, menikmati candi-candi, makanan khususnya gudeg, dan yang pasti Keraton Yogyakarta yang begitu spesial,” tambahnya.
    Brazier juga menyampaikan kebanggaannya terhadap kerja sama di sektor pendidikan yang sudah terjalin selama ini. Salah satu agendanya di Yogyakarta adalah bertemu para alumni program beasiswa dari Australia.
    “Kerja sama pendidikan menjadi hal yang kami banggakan, karena mahasiswa yang kembali ke Indonesia membawa semangat yang sangat besar untuk pembangunan Indonesia,” katanya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mengintip Harta Kekayaan Plt Sekda Pati Riyoso

    Mengintip Harta Kekayaan Plt Sekda Pati Riyoso

    Dari penelusuran informasi yang dihimpun Liputan6.com yang tertuang pada dokumen Daftar Informasi Publik Pimpinan dan PNS di Lingkungan Pemkab Pati Periode September 2022, berhasil menyajikan rekam jejak Riyoso selama menjadi PNS.

    Pejabat kelahiran Kabupaten Pati pada 20 November 1971 ini, menyandang gelar Sarjana Sosial dan Magister Manajemen. Saat bersekolah, Riyoso dikenal pelajar yang aktif di sejumlah organisasi skolah. Yakni sebagai pengurus OSIS SMA Negeri 1 Pati.

    Riyoso juga sempat aktif sebagai anggota Manggala Pati Praja periode 1991-1994. Pada tahun 1992 hingga 1994, Riyoso menjadi pengurus Bintalroh Praja. Serta pengurus IKDIKPP (2000), bendahara FKPP Jawa Tengah (2007), dan Ketua IARMI Kabupaten Pati (mulai 2021).

    Dari laman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pati, mencantumkan riwayat pendidikan Riyoso. Dia bersekolah di SD Ngemplak Kidul 01 tahun 1979-1985, SMP Negeri 6 Pati tahun 1985-1988) dan SMA Negeri 1 Pati tahun 1988-1991.

    Usai lulus dari SMA, Riyoso berhasil diterima sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1991-1999. Sedangkan gelar pasca sarjana, dia peroleh saat kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2001-2003)

    Karir Riyoso setelah diterima menjadi PNS, diawali sebagai PJ Sekretaris Lurah 2001 sampai dengan 2003. Berkat kepiawaianya memimpin, dia sempat ditunjuk sebagai Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Margoyoso selama tahun 2003-2006.

    Karier Riyoso sebagai PNS pun makin moncer. Dia sempat menjabat Sekretaris Camat Cluwak tahun 2010, Camat Dukuhseti 2010-2012 dan Camat Margorejo 2012-2013. Selanjutnya dia diangkat sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Pati tahun 2013-2021 dan Plt Kepala Satpol PP tahun 2018.

  • Pemprov Kalteng realisasikan investasi Rp12,443 triliun per semester I

    Pemprov Kalteng realisasikan investasi Rp12,443 triliun per semester I

    Palangka Raya, Kalteng (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) merealisasikan nilai investasi sebesar Rp12,443 triliun sepanjang semester I 2025.

    “Nilai investasi triwulan II sebesar Rp5,286 triliun, menambah perolehan sebelumnya pada triwulan I yang mencapai Rp7,157 triliun,” jelas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Tengah Sutoyo saat dihubungi dari Palangka Raya, Kalteng, Senin.

    Adapun target realisasi investasi Kalimantan Tengah yang ditetapkan pemerintah pusat pada 2025 ini sebesar Rp25,930 triliun, sehingga realisasi pada semester I ini sudah sebesar 47,99 persen.

    Sutoyo mengatakan perkembangan realisasi investasi daerah pada semester pertama 2025 menunjukkan capaian konstruktif dan sangat positif.

    “Kendati demikian, di sisi lain masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan,” tuturnya.

    Dia menegaskan DPMPTSP Kalteng berkomitmen bekerja secara optimal memberikan yang terbaik, termasuk merealisasikan target investasi yang telah ditetapkan pusat.

    “Sesuai arahan Bapak Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, kita siap berpacu mengoptimalkan berbagai lini pembangunan, termasuk pada sektor penanaman modal ataupun investasi, sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan capaian investasi hingga pertengahan tahun ini menunjukkan potensi dan daya tarik Kalimantan Tengah sebagai tujuan investasi yang prospektif.

    Namun, di sisi lain, dia mengakui angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi di lapangan secara aktual.

    Masih banyak pelaku usaha yang belum optimal dalam melaporkan perkembangan realisasi investasinya.

    “Data resmi yang kami terima melalui sistem mungkin belum mencerminkan sepenuhnya kenyataan di lapangan. Banyak pelaku usaha terutama di sektor-sektor besar, yang belum menyampaikan laporan realisasi realisasi investasinya secara berkala,” ungkap Sutoyo.

    Lebih lanjut, Sutoyo menjelaskan pelaporan realisasi investasi wajib dilakukan oleh pelaku usaha melalui laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) setiap triwulan.

    Laporan ini informasi perkembangan investasi serta kendala yang dihadapi dan disampaikan melalui portal oss.go.id.

    “Pemerintah daerah senantiasa melakukan langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban pelaporan melalui kegiatan sosialisasi serta penyelenggaraan bimbingan teknis berkala,” sebutnya.

    Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.