Xcloud.id

Kementrian Lembaga: PMPTSP

  • Dorong Diversifikasi, Bontang Bidik Investasi Rp 2,5 Triliun Tahun Ini

    Dorong Diversifikasi, Bontang Bidik Investasi Rp 2,5 Triliun Tahun Ini

    Liputan6.com, Jakarta Kota Bontang kembali menunjukkan daya tariknya bagi penanam modal di Kalimantan Timur. Data terbaru dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencatat realisasi investasi mencapai Rp 821 miliar hingga Triwulan III tahun 2025.

    Angka tersebut bersumber dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) hingga November 2025, sekaligus menyentuh 44,17 persen dari target tahunan yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 2,5 triliun.

    Kepala DPMPTSP Kota Bontang, Muhammad Aspiannur, menyampaikan keyakinannya bahwa target investasi bukan hanya mampu diraih, tetapi juga berpotensi terlewati seiring peningkatan minat investor.

    “Kami optimis capai target hingga triwulan IV nanti,” kata Aspiannur, Senin (3/11/2025).

    Menurutnya, capaian positif tersebut menjadi cerminan kondusivitas iklim usaha di Bontang, serta solidnya komitmen para pelaku usaha yang terus memperluas kegiatan penanaman modal di berbagai sektor.

    Hingga kini, industri kimia dan farmasi, perdagangan, dan konstruksi masih mendominasi kontribusi terbesar. Namun, Pemkot Bontang tak ingin hanya bergantung pada sektor industri besar. Pemerintah daerah mulai mendorong penanaman modal yang lebih variatif dan berkelanjutan.

    “Jadi kita mendorong juga penanaman modal ke sektor-sektor baru yang berkelanjutan,” tegas Aspiannur.

    Untuk memperkuat performa investasi, DPMPTSP telah melakukan reformasi pelayanan perizinan. Sistem yang digunakan kini berbasis online dan terintegrasi dengan sistem digital nasional, sehingga proses pengurusan menjadi lebih efisien, transparan, dan memangkas birokrasi berbelit.

    Dengan digitalisasi, waktu pemrosesan izin semakin cepat dan investor lebih mudah mengajukan dokumen dari mana saja. Langkah ini selaras dengan target pemerintah kota untuk menjadikan Bontang semakin ramah bagi investor baru maupun eksisting.

    Secara administrasi, DPMPTSP mencatat telah menerbitkan 2.489 Nomor Induk Berusaha (NIB) sepanjang 1 Januari hingga 22 Oktober 2025. Peningkatan jumlah NIB turut memperlihatkan tingginya animo usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk masuk dalam sistem legal dan formal.

    Aspiannur berharap tren positif ini terus terjaga hingga penutupan tahun fiskal.

    “Harapannya, iklim investasi semakin kondusif dan menarik minat investor baru,” tutupnya optimistis.

    Melalui strategi diversifikasi, digitalisasi pelayanan, dan penguatan sektor non-industri besar, Bontang kini semakin percaya diri menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Timur.

  • Dorong Investasi Berkelanjutan, Bupati Mojokerto Serahkan Sertifikat PBG dan SLF kepada Enam Perusahaan

    Dorong Investasi Berkelanjutan, Bupati Mojokerto Serahkan Sertifikat PBG dan SLF kepada Enam Perusahaan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang tertib dan berstandar.

    Hal itu tampak dari langkah Bupati Mojokerto Muhammad Albarra yang menyerahkan sertifikat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) kepada enam perusahaan.

    Keenam penerima sertifikat tersebut antara lain PT Sinar Sosro Gunung Slamat (Teh Botol Sosro), PT Astra International, PT Adik Dwi Putranto, PT Sama Sentral Swasembada, PT Bakti Luhur Abadi, dan Ibu Milka Malva Rohi.

    Penyerahan berlangsung di Hall PT Sinar Sosro Gunung Slamat, Kecamatan Mojosari, dengan disaksikan sejumlah pejabat daerah serta unsur Forkopimca setempat.

    Dalam kesempatan itu, Gus Barra (sapaan akrab, red) menjelaskan bahwa sertifikat PBG dan SLF menjadi bukti kepatuhan perusahaan terhadap aturan serta jaminan bahwa bangunan mereka telah memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.

    “Bapak dan Ibu penerima PBG dan SLF hari ini telah menunjukkan bahwa pembangunan yang baik bukan hanya soal kecepatan,” ungkapnya, Selasa (4/11/2025)

    Tetapi juga kepatuhan terhadap regulasi dan keselamatan bagi semua pengguna. Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini juga berharap agar bangunan dan fasilitas yang telah bersertifikat dapat dimanfaatkan secara optimal serta menjadi daya tarik bagi investasi baru di Kabupaten Mojokerto.

    “Kami ingin agar investasi di Mojokerto bisa terus tumbuh dan berkelanjutan. Dengan kepatuhan seperti ini, kepercayaan investor tentu akan semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi dan investasi harus tetap sejalan dengan penataan ruang yang tertib, lingkungan yang terjaga, serta kondisi sosial yang kondusif,” katanya.

    Masih kata Gus Barra, Kabupaten Mojokerto punya banyak potensi mulai dari industri, pertanian, hingga pariwisata. Potensi tersebut, lanjutnya, hanya akan berkelanjutan jika bisa mengelola dengan bijak dan berwawasan lingkungan. Kegiatan tersebut digagas oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mojokerto.

    Turut dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (DPRKP2), serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) Mojosari.

    Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Mojokerto berharap agar seluruh pelaku usaha semakin disiplin dalam memenuhi kewajiban administrasi dan standar teknis bangunan, sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang sehat, aman, dan berkelanjutan di wilayah Bumi Majapahit. [tin/ian]

  • Dari CJIBF, 34 Investor Siap Investasi Senilai Total Rp5 Triliun di Jawa Tengah

    Dari CJIBF, 34 Investor Siap Investasi Senilai Total Rp5 Triliun di Jawa Tengah

    Liputan6.com, Semarang Gelaran Central Java Investment Business Forum (CJIBF) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuahkan hasil. 

    Dari gelaran tersebut, sebanyak 34 investor siap menanamkan investasinya di Jawa Tengah. Bahkan, nilainya mencapai Rp5 triliun. Investor tersebut sudah menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah daerah tujuan investasi tersebut.

    “Hari ini kita mengadakan CJIBF yang sudah kesekian kalinya. Hari ini juga dilakukan beberapa MoU (memorandum of understanding atau nota kesepahaman) yang minat terkait investasi di wilayah kita,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi disela gelaran CJIBF di  Hotel Padma, Kota Semarang, Selasa, 4 November 2025.

    Sebagai informasi, CJIBF merupakan agenda rutin yang digarap oleh Pemprov Jateng berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia  Jawa Tengah. Tema CJIBF kali ini adalah “Promoting Central Java’s Investment Opportunity in Renewable Energy and Downstream Food Industry”. 

    Tema tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan. 

    “Hari ini topiknya adalah bagaimana menciptakan ekonomi terbarukan dan produk-produk yang terintegrasi. CJIBF ini diikuti oleh perwakilan dari beberapa kedutaan besar seperti Duta Besar Pakistan dan Zimbabwe, para investor, dan kepala daerah. Lengkap,” katanya.

    Luthfi menjelaskan, investasi merupakan salah satu kekuatan  untuk membangun sebuah daerah. Oleh karenanya, sektor  tersebut terus digenjot oleh Pemprov Jawa Tengah.

    Hasilnya, realisasi investasi di Jawa Tengah sampai triwulan III tahun 2025 mencapai Rp66,13 triliun. Jumlah tersebut didominasi oleh penanaman modal asing (PMA).

    Ia berharap melalui CJIBF akan lebih banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di Jawa Tengah.  Dengan begitu, mampu menyerap banyak tenaga kerja.

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, menambahkan sudah ada 34 pelaku usaha yang akan melakukan pertemuan dengan bupati/wali kota untuk membahas mengenai penanaman investasinya.

    Sejumlah jenis investasi yang dibahas di antaranya mengenai hilirisasi pertanian,  perikanan, renewable energy, pengolahan sampah,  industri pariwisata, dan lainnya” jelasnya.

    Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwi Saputra mengatakan, Pemprov Jateng dan Bank Indonesia selalu berkolaborasi untuk menarik investasi. 

  • OPOP Expo 2025 di Royal Plaza Surabaya, Momentum Tingkatkan Kemandirian Ekonomi Pesantren

    OPOP Expo 2025 di Royal Plaza Surabaya, Momentum Tingkatkan Kemandirian Ekonomi Pesantren

    Surabaya (beritajatim.com) – Menjelang pelaksanaan OPOP EXPO 2025 yang akan digelar di Royal Plaza Surabaya pada 13-16 November 2025, berbagai instansi dan mitra strategis mengikuti rapat koordinasi dan technical meeting di Ruang Aria Wiriadtmaja, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, pada Jumat, 31 Oktober 2025.

    Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh persiapan teknis berjalan optimal demi terselenggaranya pameran yang lebih inovatif dan berdampak bagi ekonomi pesantren.

    Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi pendukung, antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta sejumlah biro di lingkungan Pemprov Jawa Timur.

    Tak hanya itu, Bank Jatim Syariah, Bank Syari’ah Indonesia, Bank UMKM, dan Bank Indonesia turut hadir sebagai mitra perbankan yang berperan penting dalam mendukung transaksi dan literasi keuangan selama expo berlangsung.

    Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Dr. Endy Alim Abdi Nusa, SIP, MM. dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala Bidang Pemasaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Andrio Himawan Wahyu, menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antar instansi untuk mendukung suksesnya pelaksanaan OPOP Expo tahun ini.

    Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya sekadar pameran, tetapi juga momentum untuk menunjukkan potensi ekonomi pesantren yang terus tumbuh dan berdaya saing.

    “Kolaborasi menjadi kunci utama agar kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat luas, baik bagi peserta maupun masyarakat,” ujarnya.

    Ia juga menambahkan bahwa OPOP Expo 2025 diharapkan mampu menjadi ruang promosi yang efektif bagi produk-produk unggulan santri dan pesantren di Jawa Timur.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal OPOP Jawa Timur, Gus Ghofirin, dalam arahannya menyampaikan bahwa pelaksanaan OPOP Expo 2025 yang mengusung tema “Pesantren Berdaya, Masyarakat Sejahtera” menjadi momentum penting dalam memperkuat peran ekonomi pesantren di era modern.

    Menurutnya, kegiatan ini mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi, perbankan, pelaku usaha, hingga Pemerintah siap bersinergi menyukseskan gelaran akbar tahunan tersebut. Melalui expo ini, diharapkan semakin banyak ruang terbuka bagi pesantren di Jawa Timur untuk menunjukkan eksistensinya, sekaligus memperluas jangkauan pasar produk pesantren hingga tingkat nasional bahkan internasional.

    “Terima kasih kepada Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Hj. Khofifah Indar Parawansa, yang telah menginisiasi program OPOP ini. Tahun ini menjadi pelaksanaan OPOP Expo yang ketujuh kalinya. Insyaallah membawa keberkahan bagi pesantren, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa pesantren mampu mandiri dan berdaya saing,” ujar Gus Ghofirin.

    Rapat technical meeting ini juga membahas berbagai aspek teknis, mulai dari tata letak stan, penataan zona pameran, sistem registrasi peserta, hingga kesiapan promosi digital dan publikasi media.

    Dengan semangat kolaborasi lintas sektor, OPOP Expo 2025 diharapkan dapat menjadi ajang yang lebih dinamis, profesional, dan menjadi ikon pemberdayaan ekonomi pesantren di Jawa Timur.

    Selain pameran produk unggulan pesantren, OPOP Expo 2025 juga akan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan menarik, seperti talkshow interaktif, perlombaan pildacil, lomba mewarnai, rebana, hingga fashion show. Tak kalah menarik, panitia juga menyiapkan beragam doorprize untuk pengunjung, termasuk hadiah utama berupa umrah gratis, yang diharapkan dapat menambah semarak dan antusiasme masyarakat dalam mengikuti gelaran tahunan ini.

    Gelaran OPOP Expo tahun ini semakin spesial dengan hadirnya program Gebyar Bangga Buatan Indonesia. Setiap pengunjung expo berkesempatan mendapatkan doorprize sepeda motor, laptop, smart tv, sepeda gunung, smartphone, dan voucher belanja. (tok/ted)

  • Jakarta Institute sebut JITEX berdampak terhadap pertumbuhan UMKM

    Jakarta Institute sebut JITEX berdampak terhadap pertumbuhan UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jakarta Institute Agung Nugroho menyebutkan pelaksanaan Jakarta International Investment, Trade, Tourism & Small and Medium Enterprise Expo (JITEX) pada 17-21 September 2025 berdampak terhadap pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi dan ekonomi kreatif.

    “JITEX bukan sekadar pameran seremonial, melainkan platform ekonomi dan investasi yang berdampak nyata bagi pertumbuhan sektor UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif,” kata Agung dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan hal itu menanggapi pernyataan salah satu anggota DPRD DKI yang menyebutkan pelaksanaan JITEX merupakan pemborosan anggaran.

    Menurut Agung, wacana penolakan dan penghapusan anggaran JITEX menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap peran acara tersebut dalam memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global.

    Dia menegaskan alasan efisiensi anggaran yang dikemukakan oleh sebagian anggota DPRD tidak tepat jika diarahkan pada program dengan nilai strategis tinggi.

    “Kalau efisiensi dilakukan tanpa melihat manfaat ekonomi, justru akan mengorbankan program yang berdaya ungkit besar bagi ekonomi rakyat. JITEX jelas kegiatan produktif dengan multiplier effect tinggi,” ujar Agung.

    Dia pun menilai DPRD DKI semestinya mendukung penuh kegiatan seperti JITEX yang memperkuat citra Jakarta sebagai pusat bisnis, pariwisata, dan investasi internasional, bukan justru menolaknya.

    “Jakarta membutuhkan lebih banyak ruang kolaborasi, seperti JITEX untuk mengokohkan posisinya di panggung ekonomi global. Menghapusnya jelas langkah mundur,” tegas Agung.

    Dia menjelaskan JITEX merupakan satu-satunya pameran berskala internasional yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Ajang ini menggabungkan empat sektor besar, yakni investasi, perdagangan, pariwisata, dan UMKM dalam satu wadah kolaboratif.

    Penyelenggaraan JITEX turut melibatkan empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf), serta Biro Kerja Sama Daerah (KSD).

    “Koordinasi antar-OPD ini penting. Tinggal bagaimana seorang Asisten Perekonomian bisa mengorkestrasi empat dinas itu agar lebih maksimal, jika dinilai masih ada ruang perbaikan dari JITEX pertama,” tutur Agung.

    Dia menyebutkan penyelenggaraan JITEX sebenarnya merupakan bentuk kolaborasi lintas dinas yang saling berbagi tanggung jawab dan sumber daya.

    “Secara sederhana, anggaran kegiatan ini memang tersebar di empat SKPD, sehingga sinerginya harus dijaga agar hasilnya optimal,” ucap Agung.

    Dia memandang DPMPTSP sudah memiliki kegiatan rutin Jakarta Investment Forum (JIF) yang dapat disinergikan dengan JITEX. Pelaksanaan JIF memungkinkan untuk digabungkan dengan berbagi ruang selama lima hari kegiatan JITEX.

    “Dari sisi anggaran tentu lebih efisien, dan dari sisi skala kegiatan justru bisa membuat JITEX lebih besar,” ungkap Agung.

    Lebih jauh, dia juga menyoroti tantangan koordinasi antarinstansi di lingkungan Pemprov DKI.

    “Pertanyaannya, apakah OPD-OPD ini mau saling bersinergi? Ini perlu keseriusan Pak Gubernur untuk mengultimatum SKPD yang tidak mau bekerja sama, padahal tujuan kegiatannya sama. Apalagi di saat DKI sedang mengalami pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp15 triliun,” terang Agung.

    Oleh karena itu, dia mengingatkan pentingnya peran Biro KSD dalam mengaktifkan kerja sama “sister city” Jakarta dengan lebih dari 20 negara.

    “Jangan sampai MoU-nya hanya jadi sleeping MoU. Biro KSD seharusnya bisa mengajak negara-negara mitra itu datang ke Jakarta sebagai buyer atau calon investor,” papar Agung.

    Pemprov DKI, sambung dia, juga dapat menggandeng berbagai asosiasi perdagangan dan pariwisata tingkat ASEAN untuk mengoordinasikan kehadiran para pembeli dari negara-negara tetangga.

    Langkah tersebut menunjukkan keseriusan Pemprov DKI dalam menjadikan JITEX sebagai ajang promosi investasi dan perdagangan regional yang tidak hanya berorientasi lokal, tetapi juga berskala internasional.

    Agung menambahkan JITEX merupakan wadah strategis yang mempertemukan pelaku usaha dari berbagai daerah.

    Setiap tahun, Pemprov DKI mengundang pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk menampilkan produk unggulan mereka. Acara itu juga melibatkan seluruh BUMD DKI Jakarta agar lebih dikenal publik melalui produk dan programnya.

    Dalam pelaksanaannya, JITEX menghadirkan lebih dari 300 Jakpreneur terkurasi serta menyelenggarakan Business Matching P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah DKI.

    Turut hadir pula dalam perhelatan JITEX, yakni koperasi-koperasi naik kelas dan Koperasi Merah Putih, program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Dekranasda DKI yang diketuai oleh Ibu Gubernur juga mengambil peran penting dalam mempromosikan karya perajin Jakarta di bidang fesyen dan kriya.

    Agung pun berharap Disparekraf dapat memaksimalkan partisipasinya dengan menghadirkan Jakarta Travel Fair bersamaan dengan pelaksanaan JITEX, sehingga pengunjung JITEX datang bukan hanya untuk melihat pameran investasi, tetapi juga dapat membeli produk UMKM Jakpreneur yang sudah terkurasi.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI Jakarta Kebut 30 Kawasan TOD, Ini Bocoran Lokasinya – Page 3

    Pemprov DKI Jakarta Kebut 30 Kawasan TOD, Ini Bocoran Lokasinya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memetakan setidaknya 24 hingga 30 kawasan yang potensial dikembangkan menjadi Transit Oriented Development (TOD). Hal ini sejalan dengan rencana perluasan transportasi massal di ibu kota.

    Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo, pengembangan kawasan tersebut tidak harus menunggu proyek MRT dan LRT selesai.

    “Jika kita menunggu angkutan umum massalnya ada baru dikembangkan, sementara daerah itu butuh,” kata Syafrin usai hadir dalam pembukaan Rapat Koordinasi Transportasi Terintegrasi dan Terpadu di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/10/2025).

    Syafrin menjelaskan, pengembangan kawasan tersebut akan mengikuti Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit.

    Melalui aturan itu, operator transportasi seperti MRT Jakarta dan PT KAI akan menjadi pelaksana pembangunan kawasan TOD di wilayah operasionalnya.

    “Contohnya MRT di Dukuh Atas atau di Tanah Abang itu oleh KAI,” kata Syafrin.

    Sementara itu, untuk kawasan yang sampai saat ini belum tersentuh proyek transportasi massal, Pemprov DKI Jakarta akan mengambil peran melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

     

  • Pemprov DKI Jakarta Kebut 30 Kawasan TOD, Ini Bocoran Lokasinya – Page 3

    Pemprov DKI Jakarta Kebut 30 Kawasan TOD, Ini Bocoran Lokasinya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memetakan setidaknya 24 hingga 30 kawasan yang potensial dikembangkan menjadi Transit Oriented Development (TOD). Hal ini sejalan dengan rencana perluasan transportasi massal di ibu kota.

    Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo, pengembangan kawasan tersebut tidak harus menunggu proyek MRT dan LRT selesai.

    “Jika kita menunggu angkutan umum massalnya ada baru dikembangkan, sementara daerah itu butuh,” kata Syafrin usai hadir dalam pembukaan Rapat Koordinasi Transportasi Terintegrasi dan Terpadu di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/10/2025).

    Syafrin menjelaskan, pengembangan kawasan tersebut akan mengikuti Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit.

    Melalui aturan itu, operator transportasi seperti MRT Jakarta dan PT KAI akan menjadi pelaksana pembangunan kawasan TOD di wilayah operasionalnya.

    “Contohnya MRT di Dukuh Atas atau di Tanah Abang itu oleh KAI,” kata Syafrin.

    Sementara itu, untuk kawasan yang sampai saat ini belum tersentuh proyek transportasi massal, Pemprov DKI Jakarta akan mengambil peran melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

     

  • Dapur MBG di Blitar Wajib Kantongi Sertifikat Higienis Oktober Ini

    Dapur MBG di Blitar Wajib Kantongi Sertifikat Higienis Oktober Ini

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Blitar tengah berpacu dengan waktu untuk memastikan keamanan pangan dalam program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi dapur utama program ini, kini sedang dalam proses akhir mendapatkan Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS).

    Targetnya, seluruh sertifikat tersebut harus sudah terbit paling lambat akhir Oktober 2025. Batas waktu ini dipasang karena 10 dapur MBG tersebut telah beroperasi dan sudah memproduksi makanan untuk siswa, ibu hamil serta menyusuai.

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Blitar, Heru Eko Pramono, menjelaskan bahwa proses sertifikasi ini melibatkan tahapan yang ketat. Tim satgas bersama dinas terkait saat ini sedang melakukan pengecekan akhir kelengkapan izin, inspeksi kesehatan lingkungan (IKL), serta verifikasi standar sanitasi.

    Namun, bagian paling krusial yang masih ditunggu adalah hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan. Sampel makanan yang diuji laboratorium itu diambil dari 10 dapur MBG tersebut.

    Siswa di Kota Blitar mengambil makanan bergizi gratis. (foto: Winanto/beritajatim.com)

    “Kini tinggal proses evaluasi oleh tim dan ada sebagian yang masih menunggu hasil sampel makanan. Prosesnya memang membutuhkan waktu karena harus ditanam di media untuk melihat ada tidaknya kuman,” terang Heru Eko Pramono, Rabu (22/10/2025).

    Heru menegaskan, penerbitan SLHS tidak bisa instan karena membutuhkan evaluasi teknis yang detail. Pengujian sampel di laboratorium vital untuk memastikan tidak ada kontaminasi bakteri maupun kuman yang berpotensi membahayakan kesehatan para penerima manfaat program MBG.

    Langkah ini diperkuat dengan kesiapan sumber daya manusia. Menurut Heru, seluruh penjamah makanan di 10 SPPG tersebut telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) khusus mengenai higiene sanitasi.

    “Dari hasil diklat tahap awal, 100 persen peserta dinyatakan lulus dan siap menerapkan standar kebersihan pangan di lapangan,” ujarnya.

    Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, Pemkot Blitar optimistis seluruh proses dapat rampung. Sehingga kualitas makanan yang dihasilkan oleh dapur MBG tersebut bisa lebih terjamin.

    “Kami ingin memastikan seluruh makanan yang disajikan dalam program MBG benar-benar aman, higienis, dan layak konsumsi,” tegas Heru.

    Penerbitan SLHS ini diharapkan dapat menjadi benteng utama untuk mencegah terjadinya kasus keracunan makanan, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat yang menerima program MBG. (owi/but)

  • DIY-Victoria Australia siap perpanjang kerja sama di berbagai sektor

    DIY-Victoria Australia siap perpanjang kerja sama di berbagai sektor

    Yogyakarta (ANTARA) – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Pemerintah Negara Bagian Victoria, Australia menyiapkan perpanjangan kerja sama di berbagai sektor yang dijadwalkan berlangsung pada November 2025.

    Perpanjangan kerja sama itu dibahas dalam pertemuan antara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Komisaris untuk Asia Tenggara Pemerintah Victoria, Naila Mazzucco di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat.

    “Kerja sama kami dengan DIY telah menyentuh banyak sektor, mulai dari bidang industri kreatif, pendidikan, maupun hubungan antara masyarakat kedua daerah,” ujar Naila Mazzucco usai pertemuan itu.

    Menurut dia, selama ini sudah banyak pertukaran positif, baik dengan mahasiswa maupun desainer fesyen di dua wilayah sehingga kolaborasi itu diharapkan dapat diperluas.

    “Kami berharap dapat memperluas kolaborasi ini ketika kami memperbarui nota kesepahaman dalam waktu dekat ini,” ujar dia.

    Naila Mazzucco juga mengapresiasi kehangatan dan antusiasme Gubernur DIY atas kerja sama bilateral dan hubungan antara masyarakat yang telah terjalin, termasuk kerja sama antara Melbourne Symphony Orchestra dan Yogyakarta Royal Orchestra.

    “Kami berharap dapat melanjutkan kolaborasi yang lebih mendalam lagi dengan DIY, dan mari kita lihat, apa yang akan dihasilkan oleh nota kesepahaman berikutnya,” kata dia.

    Sementara itu, Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY Imam Pratanadi mengatakan Pemda DIY menyambut baik keinginan Pemerintah Victoria untuk memperpanjang kerja sama.

    “Saat pertemuan tadi, beliau (Sultan HB X) juga menyampaikan beberapa informasi dan ide-ide untuk pengembangan kerja sama ini, utamanya di sektor pendidikan,” kata dia.

    Menurut Imam, saat ini berbagai ide tentang peningkatan kerja sama DIY dan Victoria belum dapat diumumkan, karena belum disepakati bersama.

    Namun, apa pun yang nantinya disepakati bersama sebagai upaya pengembangan kerja sama akan diketahui pada November 2025 mendatang, saat penandatanganan nota kesepahaman.

    Imam menambahkan, rangkaian kegiatan perpanjangan kerja sama itu rencananya juga akan disertai agenda jamuan resmi antara kedua pihak.

    “Insya Allah tanggal 21 November 2025 akan diadakan makan malam dan penandatanganan nota kesepahaman perpanjangan kerja sama DIY dan Victoria oleh Perdana Menteri Australia dan disaksikan oleh Gubernur Victoria,” kata dia.

    Ia menyebut dalam kesempatan itu Komisaris Naila Mazzucco juga mengundang Gubernur DIY untuk berkunjung ke Victoria.

    “Beliau diundang untuk bertemu dengan Gubernur Victoria, sekaligus melihat langsung apa saja yang bisa dikerjasamakan lebih lanjut, khususnya untuk pendidikan dan kebudayaan,” ujar Imam.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IAI ajak publik hidupkan Blok M melalui Jakarta Architecture Festival

    IAI ajak publik hidupkan Blok M melalui Jakarta Architecture Festival

    Jakarta (ANTARA) – Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta mengajak publik menghidupkan Blok M Hub, Jakarta Selatan melalui Jakarta Architecture Festival (JAF) 2025 yang mengangkat tema “Reimagining Space”.

    “JAF 2025 adalah ajakan untuk melihat kembali kota kita bahwa setiap sudut Jakarta memiliki potensi untuk diimajinasikan ulang demi kualitas hidup yang lebih baik,” kata Ketua IAl Jakarta Teguh Aryanto dalam konferensi pers di Blok M Hub Jakarta, Kamis.

    Teguh mengatakan JAF mengangkat tema “Reimagining Space” yang mengajak publik untuk membayangkan kembali ruang-ruang Jakarta, khususnya area yang terlupakan agar dapat dihidupkan menjadi ruang yang lebih inklusif, fungsional, dan berkelanjutan.

    “JAF bukan bercerita tentang arsitektur, tapi tentang bagaimana peran arsitek dalam pembangunan dan kebijakan tata kota,” ucapnya.

    Selama 11 hari, JAF 2025 menghadirkan beragam kegiatan untuk warga kota, termasuk pameran arsitektur, temu bincang, pertemuan komunitas, olahraga, dan kuliner.

    Contoh kegiatan menarik seperti penggunaan kecerdasan buatan (Artificial intelligence/AI), sketsa bersama komunitas “Heritage & Sketch”, Fashion Arsitektur Manekin dan Fotografi karya pemenang sayembara IAI Jakarta, hingga galeri foto lini masa Blok M dan Jakarta yang memamerkan masa lalu, masa kini dan masa depan.

    Untuk pertama kalinya, festival ini juga membuka meja konsultasi desain bagi masyarakat berpenghasilan rendah, didukung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) DKI Jakarta, dan Dinas SDA DKI Jakarta, sebagai wujud nyata arsitek untuk semua.

    JAF 2025 diselenggarakan pada 16-26 Oktober 2025 di Blok M Hub yang dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    Acara ini terbuka bagi seluruh warga, komunitas, dan pemangku kepentingan yang bertujuan menjadi ruang kolaborasi dan perayaan gagasan menuju Jakarta sebagai Kota Global yang dinamis, adil, dan inovatif.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.