Xcloud.id

Kementrian Lembaga: PMPTSP

  • Pemprov Jateng raih penghargaan Pioneer of Economic Empowerment

    Pemprov Jateng raih penghargaan Pioneer of Economic Empowerment

    Semarang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan Pioneer of Economic Empowerment atau pelopor pemberdayaan ekonomi dalam ajang Indonesia Kita Award sebagai hasil upaya menggenjot investasi dan menumbuhkan ekonomi daerah.

    “Penghargaan ini memberikan semangat bagi kami sebagai pemerintah dan seluruh stakeholder untuk meningkatkan investasi di Jawa Tengah,” kata Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di Semarang, Selasa.

    Dengan penghargaan ini, kata dia, membuktikan bahwa langkah Pemprov Jateng dalam memperkuat investasi dan menciptakan lapangan kerja, mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk media massa.

    Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, realisasi investasi di provinsi ini pada Januari-September 2025 mencapai Rp66,13 triliun atau 84,42 persen dari target tahunan penanaman modal.

    Besaran investasi tersebut terdiri atas penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp29,27 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp36,86 triliun.

    Ia menyebutkan bahwa capaian tersebut diikuti dengan serapan tenaga kerja sebanyak 326.462 pekerja, terbanyak nomor dua se-Pulau Jawa.

    Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah pada Triwulan III (Juli-September) 2025 sebesar 5,37 persen secara year on year (yoy), lebih tinggi dari capaian nasional yang tumbuh 5,04 persen.

    Jika dilihat secara kuartal ke kuartal (Q-to-Q), kata dia, ekonomi Jateng tumbuh 1,12 persen, sementara ekonomi Jateng secara kumulatif sampai dengan triwulan III 2025 tumbuh 5,21 Persen (C-to-C)

    Menurut dia, capaian itu tak lepas dari upaya koloborasi dari berbagai stakeholder, mulai dari pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan lainnya.

    “Membangun suatu daerah itu tidak bisa mengandalkan APBD atau pendapatan asli daerah (PAD), itu hanya 15 persen. Sedangkan 85 persen adalah investasi yang datangnya dari dalam maupun dari luar,” katanya.

    Maka dari itu, Pemprov Jateng terus berkomitmen menjaga kepastian dan kenyamanan berusaha, memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri, serta menyediakan layanan perizinan yang cepat, transparan, dan berbasis digital.

    Selain itu juga memastikan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten melalui pelatihan vokasi, link and match pendidikan dengan industri, serta program peningkatan keterampilan bagi pencari kerja.

    Saat ini ada tujuh kawasan industri di Jateng, meliputi Kendal Industrial Park (KEK Kendal), Grand Batang City, Batang Industrial Park, Wijaya Kusuma Industrial Park, Jatengland Industrial Park, Kawasan Industri Candi, dan Bukit Semarang baru (BSB).

    Tidak hanya itu, seluruh kepala daerah di Jawa Tengah juga didorong untuk membuka kawasan industri atau kawasan ekonomi baru untuk mendukung investasi di wilayah masing-masing.

    Beberapa daerah seperti Cilacap, Kebumen, Sragen, Semarang, dan lainnya sudah mulai menyiapkan lahan untuk kawasan industri atau kawasan ekonomi baru.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pimpinan 30 badan publik DKI ikuti presentasi E-Monev Komisi Informasi

    Pimpinan 30 badan publik DKI ikuti presentasi E-Monev Komisi Informasi

    Jakarta (ANTARA) – Pimpinan 30 badan publik mengikuti tahapan presentasi E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) 2025 dari Komisi Informasi DKI Jakarta, Senin.

    Dalam presentasi yang berlangsung di Jakarta Creative Hub (JCH), Gedung Graha Niaga Thamrin, Jakarta Pusat, para pimpinan badan publik memaparkan laporan layanan informasi publik di hadapan tim penilai.

    “Mereka diminta menjelaskan arus perkembangan layanan informasi publik di instansinya selama empat tahun terakhir,” kata Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat di Jakarta.

    Harry menekankan pentingnya komitmen badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

    “Hal tersebut dapat dibuktikan melalui penerapan Zona Informatif bagi badan publik berpredikat Informatif serta kolaborasi kegiatan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik,” kata dia.

    Sementara itu, tim penilai lainnya, Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA) Ferid Nugroho menekankan agar badan publik menerapkan mekanisme bantuan kedinasan dalam memberikan informasi kepada sesama badan publik.

    Menurut Ferid, aturan mengenai bantuan kedinasan telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

    “Dalam memberikan informasi kepada sesama badan publik, ada istilah mekanisme bantuan kedinasan, dan aturannya tertuang dalam Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik,” tutur Ferid.

    Sejumlah pimpinan badan publik pun memberikan tanggapan beragam. Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerapkan Zona Informatif setelah berhasil meraih predikat Informatif pada E-Monev tahun sebelumnya.

    “Kami telah mengimplementasikan Zona Informatif dan banner-nya terpasang di dekat layanan PPID,” ujar Dwi.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Mochamad Miftahulloh Tamary, mengungkapkan bahwa instansinya kerap menerima permohonan informasi publik dari badan publik lain, misalnya terkait renovasi rumah di kawasan cagar budaya.

    Mochamad menjelaskan, selama ini layanan informasi tersebut diberikan melalui website atau dalam bentuk paparan langsung kepada pihak yang memerlukan.

    “Misalnya saat pelaksanaan renovasi rumah di kawasan cagar budaya, kami memberikan informasinya melalui website atau dalam bentuk paparan kepada mereka. Ke depan, kami akan menerapkan mekanisme bantuan kedinasan,” ucap Mochamad.

    Adapun daftar 30 badan publik yang hadir mengikuti presentasi E-Monev pada hari ini, Senin (10/11/2025), adalah sebagai berikut:

    1. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
    2. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
    3. Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
    4. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
    5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
    6. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
    7. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
    8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta
    9. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
    10. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

    11. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
    12. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
    13. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta
    14. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
    15. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
    16. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
    17. Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta
    18. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Provinsi DKI Jakarta
    19. Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
    20. Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

    21. Biro Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
    22. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
    23. Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta
    24. Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
    25. Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
    26. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan
    27. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat
    28. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur
    29. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat
    30. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara

    Diketahui, sebanyak 300 badan publik di Jakarta siap mengikuti tahapan presentasi E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mulai 10-21 November 2025 di Jakarta Creative Hub (JCH), Gedung Graha Niaga Thamrin, Jakarta Pusat.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sumsel pacu realisasi investasi triwulan IV lewat infrastruktur

    Sumsel pacu realisasi investasi triwulan IV lewat infrastruktur

    ANTARA – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumatera Selatan mencatat realisasi investasi daerah hingga triwulan III mencapai Rp49,82 triliun, atau 117,22 persen dari target daerah sebesar Rp42,5 triliun. Kepala DPMPTSP Sumatera Selatan Lusapta Yudha pada Senin (10/11) menyebut geliat pembangunan infrastruktur menjadi potensi utama untuk mendorong realisasi investasi pada triwulan IV 2025, guna mengejar target investasi nasional sebesar Rp78,85 triliun. (Winda Tri Agustina/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Investasi di Kabupaten Pasuruan Tembus Rp9 T, Pemkab Fokus Tarik Investor Asing

    Investasi di Kabupaten Pasuruan Tembus Rp9 T, Pemkab Fokus Tarik Investor Asing

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus menunjukkan kemajuan signifikan dalam sektor investasi berkat kemudahan layanan perizinan yang diterapkan. Program percepatan perizinan tersebut sejalan dengan visi Bupati Pasuruan untuk menciptakan iklim usaha yang ramah dan kompetitif bagi pelaku industri maupun investor baru.

    Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasuruan mencatat, hingga Oktober 2025 realisasi investasi telah mencapai Rp9 triliun dari target tahunan sebesar Rp11 triliun. Angka tersebut menunjukkan tren pertumbuhan positif dan memperkuat posisi Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu destinasi investasi potensial di Jawa Timur.

    Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Pasuruan, Ridwan Haris, menegaskan bahwa pencapaian tersebut tidak lepas dari reformasi birokrasi dan penerapan sistem layanan terpadu yang cepat, transparan, dan akuntabel. “Kami berkomitmen mempercepat semua proses perizinan agar investor merasa nyaman berusaha di Pasuruan,” ujarnya.

    Ridwan menjelaskan, sektor perumahan menjadi penyumbang terbesar dalam realisasi investasi tahun ini. Pengembangan kawasan hunian dinilai strategis karena sejalan dengan program prioritas pemerintah daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

    “Sektor perumahan menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan mendukung pemerataan pembangunan,” katanya.

    Selain sektor perumahan, investasi pada program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Berpenghasilan Ganda (MBG) juga menunjukkan perkembangan signifikan. Kedua program tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diadopsi oleh pemerintah daerah untuk memperluas akses hunian sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.

    “Program MBR dan MBG tidak hanya memperluas akses perumahan, tapi juga mendorong ekonomi masyarakat di sekitar kawasan pengembangan,” jelas Ridwan.

    Dukungan dari pemerintah pusat juga turut memperkuat capaian investasi di Kabupaten Pasuruan. Pemerintah daerah kini tengah fokus menjajaki peluang kerja sama dengan investor asing untuk mempercepat pencapaian target tahunan. Salah satu negara yang menunjukkan minat adalah Cina, yang telah mengajukan sejumlah proposal kerja sama di sektor industri wilayah Pasuruan bagian timur.

    “Kami sudah menerima beberapa proposal kerja sama dari investor asal Cina. Ini menunjukkan kepercayaan global terhadap potensi ekonomi Kabupaten Pasuruan,” ungkap Ridwan optimistis.

    Selain memperluas promosi ke luar negeri, Pemkab Pasuruan juga meningkatkan kolaborasi dengan pelaku usaha lokal agar ikut menjaga stabilitas investasi dan memperluas lapangan kerja. Ridwan meyakini, sisa target sebesar Rp3 triliun dapat tercapai sebelum akhir tahun 2025.

    “Melihat tren positif dan minat investor yang terus tumbuh, kami optimis target investasi 2025 bisa terlampaui,” pungkasnya. [ada/beq]

  • Tak Lagi Bergantung Industri, Bontang Dorong Investasi Wisata Edukatif

    Tak Lagi Bergantung Industri, Bontang Dorong Investasi Wisata Edukatif

    Liputan6.com, Bontang Pemerintah Kota Bontang mulai membuka peluang investasi baru di sektor pariwisata edukatif dan kreatif sebagai langkah diversifikasi ekonomi. Transformasi ini diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada industri besar yang selama ini menjadi tulang punggung kota.

    Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pemerintah daerah menawarkan investasi untuk pengembangan taman edukasi berbasis keluarga dan lingkungan, serta ekowisata pesisir yang terintegrasi dengan ekonomi kreatif.

    Program tersebut dimasukkan dalam draf Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Bontang 2025–2035. Dalam rencana jangka panjang tersebut, pariwisata edukatif dan industri kreatif diproyeksikan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

    Ketua Tim Kajian Pemetaan Potensi Investasi Bontang, Dr. Rahcmad Budi Suharto, menilai konsep ini mampu memposisikan Bontang sebagai kota industri yang ramah lingkungan.

    “Bontang membuka pintu lebar bagi para investor yang ingin berinvestasi di sektor wisata ramah lingkungan dan edukatif. EduPark dan ekowisata pesisir ini akan menjadi simbol transformasi ekonomi Bontang menuju kota industri yang hijau dan inklusif,” kata Rachmad, Jumat (7/10/2025).

    Sejumlah destinasi disiapkan untuk dimodali, antara lain pengembangan wisata mangrove di Bontang Kuala, eco-resort Pulau Beras Basah, wisata bawah laut di Pulau Tihi-Tihi, hingga penguatan desa wisata Malahing dan Bontang Kuala. Pemerintah menyiapkan konsep mulai dari skybridge, galeri konservasi, fasilitas energi surya, hingga akomodasi terapung.

    Selain ekowisata, pelaku industri kreatif lokal akan dilibatkan. Produk olahan laut, kerajinan, hingga desain digital disiapkan untuk masuk ke rantai nilai wisata. Pemerintah juga membuka peluang pembentukan Creative Hub di kawasan EduPark.

    Untuk menarik minat investor, DPMPTSP menyiapkan kemudahan perizinan, opsi penyediaan lahan, serta insentif fiskal bagi investasi yang menerapkan prinsip ramah lingkungan. Skema kemitraan pemerintah dan swasta disiapkan sebagai model pengelolaan utama.

    Kepala DPMPTSP Bontang, Muhammad Aspiannur, menyebut lokasi Bontang yang strategis turut menjadi nilai tambah, terutama karena kedekatannya dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Dengan lokasi yang strategis di pesisir Kalimantan Timur, dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta komitmen pemerintah terhadap investasi berkelanjutan, Bontang memposisikan diri sebagai salah satu lokasi paling prospektif untuk investasi wisata dan ekonomi kreatif di Indonesia timur,” ujarnya.

    Pemerintah menargetkan skema ini dapat meningkatkan minat modal asing maupun domestik, sekaligus memperluas lapangan kerja di sektor turunan pariwisata. Transformasi ekonomi tersebut diharapkan mulai terlihat dalam periode lima hingga sepuluh tahun ke depan.

  • Bontang Masih Dilirik Investor Asing, Realisasi PMA Didominasi Sektor Perumahan

    Bontang Masih Dilirik Investor Asing, Realisasi PMA Didominasi Sektor Perumahan

    Liputan6.com, Bontang Arus penanaman modal asing (PMA) di Kota Bontang pada Triwulan III 2025 menunjukkan geliat yang semakin stabil, terutama pada sektor-sektor penunjang pertumbuhan kota industri. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), total realisasi investasi pada periode tersebut mencapai Rp32,4 miliar.

    Kepala DPMPTSP Bontang, Muhammad Aspiannur, menyebut kontribusi terbesar PMA berasal dari sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran dengan porsi mencapai 68,83 persen. Sektor tersebut dinilai relevan dengan kebutuhan Bontang yang saat ini berada dalam fase pertumbuhan populasi dan peningkatan aktivitas ekonomi.“Sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran menjadi penyumbang terbesar dari realisasi PMA dengan persentase 68,83 persen,” kata Aspiannur, Selasa (4/11/2025).

    Di bawahnya, sektor industri makanan mencatat kontribusi 27,99 persen, diikuti industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi sebesar 2,09 persen. Sektor hotel dan restoran menyumbang 0,99 persen, sementara perdagangan dan reparasi berada pada 0,11 persen. Data ini menunjukkan bahwa investor asing masih menaruh minat pada sektor pelayanan dan hilirisasi industri, meskipun dalam porsi terbatas.

    Jika dibandingkan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), kontribusi PMA masih relatif kecil. PMDN pada periode yang sama mencapai Rp510 miliar atau sekitar 88,73 persen—melanjutkan tren dominasi pelaku usaha lokal yang sebelumnya juga mendominasi investasi hingga 96 persen pada realisasi Rp821 miliar di periode triwulan III.

  • 4 Sebelum Disegel, Mie Gacoan Limo Depok Sudah Ditegur Sejak Awal Pembangunan Megapolitan

    4 Sebelum Disegel, Mie Gacoan Limo Depok Sudah Ditegur Sejak Awal Pembangunan Megapolitan

    Sebelum Disegel, Mie Gacoan Limo Depok Sudah Ditegur Sejak Awal Pembangunan
    Tim Redaksi

    DEPOK, KOMPAS.com –
     Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyegel proyek pembangunan cabang restoran Mie Gacoan di Jalan Raya Limo yang diduga tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).
    Langkah ini diambil setelah teguran yang diberikan sejak awal pembangunan tak diindahkan oleh pihak pengelola.
    Menurut informasi, laporan pertama terkait pembangunan tanpa izin diterima Pemkot
    Depok
    pada September 2025. Saat itu, proyek baru memasuki tahap perataan tanah.
    “Pada saat itu masih perataan tanah, kurang lebih sekitar satu bulan yang lalu. Kami monitor dan komunikasikan ke penanggung jawab untuk tidak melakukan aktivitas pembangunan sebelum ada
    IMB
    ,” kata Kabid Penegakan Peraturan Daerah (Gakda) Satpol PP Kota Depok, Hendar Fradesa, kepada
    Kompas.com
    , Jumat (7/11/2025).
    Usai peneguran tersebut, Satpol PP terus melakukan monitoring dan berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Depok.
    Hampir dua bulan kemudian, proyek yang semula berupa lahan kosong telah berubah menjadi bangunan yang hampir rampung.
    “Bangunan itu sudah di angka 70 persen selesai. Dan secara lisan, kami konfirmasi ke penanggung jawabnya (dan mereka bilang) akan stop dan perizinan akan diurus,” ujar Hendar.
    Namun, meski sudah ditegur secara lisan, aktivitas pembangunan tetap berlanjut. DPMPTSP Depok kemudian melimpahkan kewenangan kepada Satpol PP untuk melakukan tindakan tegas berupa penyegelan.
    Hendar menuturkan, sebelum melakukan penyegelan, pihaknya telah menempuh jalur persuasif agar pembangunan dihentikan.
    “Pada akhirnya kita melakukan penyegelan di hari Rabu, kita segel,” terang Hendar.
    Ia menambahkan, keputusan penyegelan diambil setelah melihat progres pembangunan yang sangat cepat dalam waktu dua bulan.
    Pihak Pemkot menilai perlu ada langkah tegas sebelum bangunan beroperasi tanpa izin resmi.
    “Kemarin kami komunikasikan ke penanggung jawab (pihak
    Mie Gacoan
    ), mereka beralibi pihak kontraktornya yang nakal (sehingga pembangunan berlanjut),” jelas Hendar.
    Meski disegel, tindakan tersebut bersifat sementara sampai pihak pengelola melengkapi persyaratan penerbitan IMB.
    Tak ada batas waktu tertentu yang ditetapkan untuk pelengkapan dokumen perizinan tersebut.
    “Nanti kami akan membuka segel atas keinginan pemohon yaitu DPMPTSP saat sudah menilai bahwa mereka sudah memenuhi semua ketentuan, nanti ada surat ke kami untuk pencopotan segel,” lanjut dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perihal Industri Rokok, DPRD Temanggung Timba Ilmu ke Pemkot Kediri

    Perihal Industri Rokok, DPRD Temanggung Timba Ilmu ke Pemkot Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Kediri menerima kunjungan kerja (kunker) dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, Jumat (7/11). Pertemuan tersebut berlangsung di Aula Disperdagin dengan agenda pembahasan Pengawasan Industri Kecil Menengah Rokok.

    Dikonfirmasi usai pertemuan, Moh Ridwan, Kepala Disperdagin Kota Kediri menyampaikan maksud dan tujuan kunker tersebut ialah untuk mendapatkan informasi terkait dengan pengelolaan dana cukai sekaligus pembinaan pelaku usaha yang bergerak di dunia pertembakauan di Kota Kediri. Ia menjelaskan, kegiatan pengawasan terhadap industri kecil menengah rokok di Kota Kediri dimulai dari perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sedangkan dari konteks pengawasan pihaknya juga melakukan pembinaan terhadap industri melalui pelatihan-pelatihan.

    “Jadi harapannya dengan pembinaan seperti itu kegiatan bisa berjalan dengan lancar, kaidah-kaidah mulai dari teknis memproduksi, keamanan dan keselamatan kerja, manajerial kita bantu fasilitasi,” ucapnya. Upaya tersebut juga terjalin melalui kolaborasi bersama DPRD Kota Kediri. Dukungan berkaitan dengan penentuan kebijakan. “Dari sisi Pemkot kami berupaya agar pabrik rokok bisa survive, menjalankan aktivitas dengan kaidah yang ada,” kara Ridwan.

    Melalui pertemuan singkat tersebut, Dirinya berharapan agar antara Pemkot Kediri dengan DPRD Kabupaten Temanggung dapat berbagi data dan informasi mengenai pengawasan industri rokok.

    Di kesempatan yang sama, Riyadi Kaunaen, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung, menyampaikan maksud kehadiran Komisi D dalam rangka mencari referensi terkait industri rokok kecil menengah, baik dukungan pemerintah di bidang pelatihan, permodalan, pemasaran sebagai bekal untuk diimplementasikan di Kabupaten Temanggung. “Kami tadi sudah mendapat beberapa substansi materi, ternyata Kota Kediri juga luar biasa jadi nanti kita terapkan di Temanggung,” terangnya.

    Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, Ia mengutarakan industri rokok yang ada di Kota Kediri memiliki dukungan yang sangat baik dari pemerintah daerah, selain itu hasil cukai yang diterima pemerintah juga diperuntukkan untuk industri rokok kecil menengah di Kota Kediri. “Pengawasan terhadap rokok skala kecil menengah sangat penting dibahas karena masih banyak rokok ilegal. Bagi pengusaha supaya marketingnya luas dan cukai masuk ke pemerintah,” pungkasnya. [nm/but]

  • Pemkab Bojonegoro Hitung Real Kekuatan Anggaran untuk Penyesuaian APBD 2026

    Pemkab Bojonegoro Hitung Real Kekuatan Anggaran untuk Penyesuaian APBD 2026

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Penghujung tahun 2025 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melakukan penghitungan kembali kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengukur rencana kerja dan anggaran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2026.

    Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, langkah itu diambil menyusul adanya pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang signifikan.

    Nilainya mencapai Rp1,2 triliun. Sehingga harus mencari format baru untuk menyesuaikan anggaran tersebut.

    “Sekarang dalam proses pembahasan sisi pendapatan real dan silpa. Nantinya akan disesuaikan, tidak bicara naik atau turun. Tetapi sesuai realnya dengan apa yang menjadi kas dari sisi pendapatan,” ujar Nurul Azizah, Kamis (6/11/2025).

    Setelah ditemukan nilai real dari sisi pendapatan dan silpa itu, Pemkab Bojonegoro baru akan melakukan pembahasan tentang penyesuaian rencana kerja dan anggaran masing-masing OPD. Namun, disinggung soal rencana pemotongan tunjangan tambahan pendapatan pegawai (TPP) pihaknya menampik.

    “Secara pembahasan belum ada penyesuaian termasuk rencana pengurangan TPP. Untuk efisiensi beberapa sudah dilakukan seperti perjalanan dinas,” tambahnya.

    Mantan Sekda Bojonegoro itu merasa dilema, melihat postur anggaran yang banyak berkurang. Namun, yang bisa dilakukan hanya mengurangi belanja operasional dan perjalanan dinas, serta menekan pengeluaran bersifat seremonial. “Karena tidak mungkin menggenjot penerimaan PAD tetapi membebankan masyarakat,” tegasnya.

    Untuk diketahui, dalam sebuah rapat paparan “Penyesuaian Pagu Raperda Tahun 2026” Pemkab Bojonegoro, ada klausul pemotongan TPP dengan besaran rata-rata 25 persen dari total pagu masing-masing OPD. Langkah ini diambil sebagai bagian dari efisiensi dan penyesuaian belanja daerah.

    Sementara beberapa OPD yang mengalami pengurangan cukup besar antara lain, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan pengurangan TPP sebesar Rp1,23 miliar atau 25 persen dari total pagu Rp11,8 miliar.

    Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) sebesar Rp1,99 miliar atau 25 persen dari pagu Rp49,6 miliar. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp2,3 miliar atau 25 persen dari pagu Rp39,5 miliar, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp1,3 miliar. [lus/ted]

  • Tenaga Kerja Lokal Jadi Penerima Manfaat Terbesar dari Investasi Bontang

    Tenaga Kerja Lokal Jadi Penerima Manfaat Terbesar dari Investasi Bontang

    Liputan6.com, Jakarta Masuknya investasi ke Kota Bontang bukan hanya soal angka di atas kertas. Di lapangan, ratusan warga lokal kini merasakan dampak nyata berupa kesempatan kerja baru yang membantu menggerakkan perekonomian keluarga.

    Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang mencatat, hingga Triwulan III tahun 2025, berbagai pelaku usaha telah mengeksekusi proyek di sejumlah kawasan industri. Pergerakan itu membuka pintu bagi warga lokal untuk ikut terlibat di sektor konstruksi, perdagangan, hingga industri kimia.

    Dari data yang dihimpun, terdapat 206 pelaku usaha non-UMK aktif. Dari jumlah itu, 196 merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan hanya 10 perusahaan berstatus Penanaman Modal Asing (PMA). Aktivitas tersebut berhasil menyerap 307 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta 10 Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam 330 proyek yang berjalan.

    Kepala DPMPTSP Kota Bontang, Muhammad Aspiannur, menegaskan hadirnya investasi lokal bukan hanya memacu geliat industri, tetapi juga menjadi harapan baru bagi pencari kerja.

    “Artinya, investasi yang digerakkan oleh pelaku usaha lokal benar-benar memberi dampak nyata terhadap peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat Bontang,” ujarnya, Senin (3/11/2025).

    Ia mengatakan, pemerintah daerah terus menjaga kepercayaan pelaku usaha melalui pelayanan perizinan yang mudah, pendampingan, serta percepatan administrasi.

    “Terpenting juga pelayanan yang cepat dan transparan,” tukasnya.

    Di banyak rumah tangga, pekerjaan baru ini turut meningkatkan penghasilan dan daya beli. Beberapa sektor bahkan menyediakan peluang bagi lulusan sekolah vokasi, membuka ruang bagi anak muda untuk memulai karier di industri.

    Tak hanya itu, pemerintah mendorong para pengusaha untuk tertib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagai bentuk transparansi dan evaluasi berkelanjutan.

    “Kami juga harap, capaian positif ini dapat terus meningkat hingga akhir tahun,” tandas Aspiannur.

    Dengan tren serapan tenaga kerja yang stabil, optimisme tumbuh bahwa Bontang akan semakin menjadi kota tujuan industri yang juga menciptakan dampak sosial yaitu kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.