Xcloud.id

Kementrian Lembaga: PMPTSP

  • Pabrik Tahu Tanpa Izin di Ngawi Bakal Dicek Langsung DPMPTSP 

    Pabrik Tahu Tanpa Izin di Ngawi Bakal Dicek Langsung DPMPTSP 

    Ngawi (beritajatim.com) – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ngawi akan melakukan kroscek langsung ke pabrik tahu milik Muhanam, warga Desa Kedungputri, Kecamatan Paron.

    Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah pabrik tahu tersebut benar-benar tidak memiliki nomor induk berusaha (NIB) atau tidak.

    Kabid Perizinan DPMPTSP Ngawi, Lukas Kukuh Dwisarantyo, mengatakan bahwa pihaknya akan menggandeng pemerintah kecamatan setempat untuk melakukan kroscek lapangan dan menelusuri kepemilikan izin usaha Muanam.

    “Jika memang tidak benar-benar memiliki izin usaha melalui NIB, kami akan memfasilitasi Muanam untuk mengurus izin di sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach),” kata Lukas, Kamis (2/4/2024)

    Lukas menjelaskan bahwa terkait permasalahan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), Muanam bisa menyelesaikannya secara simultan dengan pengurusan izin. Namun, Muanam harus berkomitmen untuk memenuhi kewajiban yang disyaratkan dalam pengurusan izin, yaitu pemenuhan pengolahan lingkungan dan menaati aturan tata ruang dan tata wilayah (RTRW).

    “Pemenuhan pengolahan lingkungan dan ketaatan RTRW bisa dilakukan secara simultan, asalkan pemiliknya ini membuat pernyataan mandiri di laman OSS RBA,” terang Lukas.

    Dia menambahkan bahwa sejak adanya sistem pengurusan izin melalui online OSS RBA, memang jauh lebih mudah. Pemerintah pusat memaklumi jika pengusaha belum memiliki IPAL, namun secara simultan harus dipenuhi dengan lebih dulu membuat surat pernyataan mandiri.

    “Namun yang berat dari sisi pengawasan adalah apakah pernyataan mandiri tersebut benar-benar dipenuhi setelah izin keluar atau tidak. Jika tidak, maka izin usaha harus dicabut,” kata Lukas.

    Lukas mengungkapkan bahwa kemungkinan besar pengusaha UMKM industri tahu rumahan seperti Muanam yang belum memiliki izin usaha juga terjadi di daerah lain. Hal ini disebabkan karena sistem OSS RBA masih tergolong baru dan banyak UMKM yang belum mengurus NIB melalui sistem tersebut.

    “Mungkin mereka masih memegang SIUP lama, sehingga belum mengurus NIB dari OSS RBA,” pungkas Lukas. [fiq/ted]

     

  • 263 Calon PPPK Kota Kediri Lakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja

    263 Calon PPPK Kota Kediri Lakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja

    Kediri (beritajatim.com) – Sebanyak 263 calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Kediri melakukan penandantanganan Perjanjian Kerja dengan Pemkot Kediri. Pada tahun 2023 lalu, mereka sudah mengikuti formasi PPPK.

    Kepala BKPSDM Kota Keditri, Un Achmad Nurdin tahun 2023 Pemerintah Kota Kediri mendapat alokasi 263 formasi dengan rincian 41 orang tenaga teknis, 48 tenaga kesehatan serta 174 tenaga pendidik.

    “Ada 1 peserta yang lolos tapi tidak melanjutkan, untuk itu penandatanganan PK hari ini diikuti 89 orang dari tenaga teknis dan kesehatan, dan untuk besok kita adakan kegiatan serupa untuk seluruh tenaga pendidik,” ujarnya di Ruang Sukarno Hatta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Kediri.

    Dalam arahannya, Un Achmad menyampaikan bahwa penandatangan PK ini merupakan proses akhir sebelum penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan PPPK oleh Pj Walikota Kediri. Sesuai rencana, per 1 Mei 2024 mereka sudah sah menjadi PPPK.

    263 Calon PPPK Kota Kediri Lakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja

    “Selamat kepada teman-teman semua, persiapan pemberkasan hampir final. Setelah menjadi PPPK kinerjanya harus ditingkatkan, hubungan dengan atasan dan teman-teman harus tetap terjaga sehingga teamworknya bisa semakin bagus,” pesannya.

    Adapun Perjanjian Kinerja PPPK Kota Kediri diberlakukan selama 5 tahun. Meskipun begitu, setiap tahun akan dilakukan evaluasi untuk menilai kinerja para PPPK. Dengan indikator penilaian yakni kedisiplinan serta kinerja PPPK. Mengenai status PPPK, Un Achmad menegaskan bahwa PPPK memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan ASN. Hal ini mengacu pada UU ASN Nomor 20 Tahun 2023.

    Untuk itu, Un Achmad berpesan kepada seluruh PPPK untuk terus memacu semangat dan meningkatkan kinerjanya agar semakin bagus. “Setiap tahun mereka akan dievaluasi, kalau evaluasinya dinilai jelek dampaknya bisa sampai pemutusan kontrak. Untuk itu, jangan sampai kinerjanya menjadi turun setelah menjadi PPPK,” imbuhnya.

    Sementara itu ditemui usai tandatangan perjanjian kinerja, Yoga salah satu PPPK mengaku bersyukur. Pria yang sudah menjadi tenaga honorer sejak tahun 2016 lalu menambahkan dirinya melamar pada formasi jabatan fungsional ahli pertama pranata komputer di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). “Alhamdulillah dapat diterima menjadi PPPK untuk tahun ini, semoga bisa segera beradaptasi dan bersosialisasi dengan teman-teman yang baru,” ujarnya.

    Hal senada juga disampaikan Ayu yang merasa bersyukur sekaligus lega karena menjadi salah satu peserta yang terjaring PPPK. Ayu berharap ia bisa terus meningkatkan kinerja serta mengabdi kepada Pemerintah Kota Kediri. [nm/ted]

  • Ribuan Warga Sidoarjo Rela Antre Salami Gus Muhdlor dan Ning Sasha

    Ribuan Warga Sidoarjo Rela Antre Salami Gus Muhdlor dan Ning Sasha

    Sidoarjo (beritajatim.com)  – Ribuan warga mengantre di hari pertama open house bersama Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) beserta istri Hj. Sa’adah Ahmad Muhdlor (Ning Sasha) di Pendopo Delta Wibawa, Sabtu (13/4/2024). Acara yang dikemas dengan halal bihalal itu mendapat antusiasme masyarakat Sidoarjo secara luar biasa.

    Masyarakat Sidoarjo beramai-ramai datang untuk bersilaturahmi langsung dengan Gus Muhdlor sapaan akrab Bupati Sidoarjo. Masyarakat yang datang juga berjajar rapi untuk antri bersilaturahmi sekaligus foto bersama dengan Gus Muhdlor.

    Di sela-sela waktunya, Gus Muhdlor menyampaikan bahwa silaturahmi saat momen lebaran ini merupakan hal yang baik bagi umat muslim untuk lebih mempererat tali persaudaraan.

    “Tentunya, pendopo ini terbuka lebar  seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Semoga dalam momentum yang baik ini membawa keberkahan dan membuka pintu rezek, serta menjadikan kita semua pribadi yang lebih baik lagi dalam memaknai kehidupan,” ucapnya.

    Alumni SMAN 4 Sidoarjo tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat atas kerjasama yang baik dalam menjadikan Sidoarjo lebih berkembang dan maju. Tak lupa, ia juga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah serta mohon maaf lahir dan batin.

    “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H, semoga ditahun ini Sidoarjo menjadi lebih baik lagi serta kita semua menjadi pribadi yang baik yang mampu berkontribusi untuk Sidoarjo,” ucapnya.

    Tertib. Ribuan warga antre berjajar ikuti acara open house di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo

    Sementara itu warga Kecamatan Sidoarjo, Ariani rela antre setengah jam agar keinginannya bisa salaman dengan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor dan Ning Sasha sapaan akrab Hj. Sa’adah Ahmad Muhdlor terwujud. Ia juga mengaku senang karena baru pertama kali mengikuti open house dengan Bupati Sidoarjo.

    “Senang sekali bisa salaman dengan Pak Bupati dan Ibu Bupati, ini pertama kalinya saya masuk ke pendopo ikut halal bi halal. Tadi antre kurang lebih setengah jam. Makanan juga banyak pilihan langsung ambil sendiri di rombong-rombong ada bakso, soto, mie ayam, sate batagor, jajanan dan minuman juga banyak tersedia,” ujar Ariani.

    Pada kesempatan yang baik itu, Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) juga didampingi Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Usman beserta istrinya, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Christian Tobing, Dandim 0816 Letkol Inf. Guntung Dwi Prasetyo, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sidoarjo Noer Rachmawati.

    Tampak juga Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sidoarjo Rudi Setiawan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Heni Kristiani, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BMSDA), Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Yudhi Irianto, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Tirto Adi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Makhmud, serta jajaran pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten Sidoarjo lainnya. [isa/but]

  • Permudah Investasi, Pemkot Surabaya Satukan Pelayanan Perizinan di Satu Tempat

    Permudah Investasi, Pemkot Surabaya Satukan Pelayanan Perizinan di Satu Tempat

    Surabaya (beritajatim.com) – Berbagai inovasi dan terobosan terus dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk meningkatkan investasi.

    Terbaru, pemkot menyatukan pelayanan perizinan di satu tempat, yaitu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berpusat di Gedung Siola. Kebijakan ini tentu untuk mempermudah investasi masuk ke Kota Surabaya.

    “Jadi, sekarang pengurusan perizinan tidak ada lagi di masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Perizinan hanya ada satu, di DPMPTSP. Investor bila mau mengurus izin di satu tempat, kalau mengalami kesulitan, juga diselesaikan di satu tempat,” kata Wali Kota Eri di ruang kerjanya, Jumat (5/4/2024).

    Menurutnya, untuk menarik investasi itu memang perizinan harus cepat dan harus ada kepastian waktu. Nah, penyatuan pelayanan perizinan di satu tempat ini bertujuan untuk memotong rantai birokrasi yang terlalu panjang, sehingga diharapkan bisa mempercepat proses perizinan.

    Selain itu, untuk memangkas pelayanan aplikasi hanya menjadi lima, yaitu aplikasi yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, kemiskinan, dan pengaduan.

    “Tidak ada aplikasi lain-lainnya. Ini semua terkoneksi antara satu dengan lainnya. Dengan model-model seperti ini (digitalisasi), maka akan mempercepat penyelesaian masalah, makanya kemarinnya saya sampaikan pelayanan ini harus selesai sehari, yang ini harus selesai sekian hari dan sebagainya, ini untuk memberikan kepastian waktu sehingga para investor nyaman berinvestasi di Surabaya,” tegasnya.

    Penyatuan pelayanan perizinan ini sudah tertuang dalam Perwali 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Perwali 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

    Dengan terbitnya Perwali ini, ada sejumlah perbedaan dalam pelayanan perizinan. Kalau dulu perizinan harus ke dinas-dinas terkait, tapi sekarang cukup di satu tempat di DPMPTSP.

    “Jadi, sejumlah dinas itu seakan-akan di BKO-kan di DPMPTSP, sehingga pengurusan perizinan itu bisa lebih cepat dan ada kepastian waktu untuk investor,” katanya.

    Ia juga memastikan bahwa reformasi birokrasi yang dijalankannya itu sudah sesuai dengan tujuan, yaitu mengatasi kemiskinan dan peningkatan investasi Kota Surabaya.

    Wali Kota Eri menjelaskan bahwa yang menjadi visinya adalah terkait kemiskinan dan investasi, karena ini akan berhubungan dengan stunting, pengangguran dan segala macam.

    “Tapi kalau investasi, maka terkait dengan pembangunan, sehingga saya harus memberikan kepastian kepada seluruh investor yang masuk ke Surabaya bahwa perizinan sudah pasti. Apalagi dengan regulasi baru ini, saya yakin investasi di Surabaya kian tumbuh,” ujarnya.

    Sementara itu, kinerja investasi di Kota Surabaya sepanjang tahun 2023 mencapai Rp37,57 triliun. Realisasi investasi ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

    Berdasarkan data dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 2023, realisasi investasi didominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) non-UMK yang mencapai Rp20,28 triliun. Selanjutnya PMDN UMK yang mencapai Rp14,32 triliun, dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp2,97 triliun.

    “Angka ini sudah melampaui target yang kami tetapkan,” kata Wali Kota Eri.

    Ia juga optimistis besarnya investasi yang masuk ke Surabaya mampu mengerek ekonomi kerakyatan. Misalnya, bagaimana ketika keberadaan hotel di Surabaya untuk kebutuhan sandal atau handuknya, dapat dipenuhi dari UMKM Surabaya.

    “Hadirnya rumah makan dan restoran meningkatkan produksi sayuran hidroponik warga. Termasuk bagaimana dengan hadirnya rumah sakit. Maka, tenaga kerja atau kebutuhan laundry bisa dipenuhi dari warga,” ia menambahkan.

    Oleh karena itu, ia memastikan bahwa saat ini salah satu syarat untuk investasi di Surabaya adalah harus mempekerjakan warga Surabaya. Di mana setiap investasi yang masuk, harus dapat menumbuhkan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi warga Surabaya.

    Meski begitu, Wali Kota Eri juga menyadari bahwa lahan investasi di Kota Surabaya sangat terbatas. Ke depannya ia berusaha menggenjot investasi dari sektor barang dan jasa.

    “Kita juga akan bergerak dengan PT Pelabuhan Indonesia, bagaimana lahan-lahan parkir itu bisa dikelola dengan baik. Ke depan Pemkot bersama Pelindo akan bergerak di pelabuhan untuk meningkatkan investasi,” imbuhnya.

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya Afghani Wardhana menjelaskan sejumlah sektor yang menjadi penyumbang tertinggi dari investasi itu. Pasalnya, memang ada sejumlah sektor yang menjadi tingginya investasi yang masuk ke Surabaya.

    Khusus realisasi PMDN non-UMK, angka terbesar masih disumbang sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran yang nilainya mencapai Rp5,3 triliun atau 26,14 persen. Kemudian sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi yang mencapai Rp2,97 triliun atau 14,64 persen.

    Posisi selanjutnya sektor hotel dan restoran yang mencapai Rp2,12 triliun atau 10,42 persen.

    “Dari nilai tersebut, jumlah proyek perumahan, industri dan perkantoran mencapai 312 proyek. Sektor transportasi, gudang, maupun telekomunikasi mencapai 524. Adapun hotel dan restoran 699,” katanya.

    Di samping PMDN non-UMK, PMDN UMK selama 2023 juga cukup tinggi. Rinciannya, sektor perdagangan dan reparasi Rp5,3 triliun, jasa lainnya Rp3,98 triliun, dan kontruksi Rp1,94 triliun.

    “Investasi sektor ini di antaranya usaha rumah makan, usaha penyelenggaraan ekspedisi pos, rumah sakit swasta, serta beberapa usaha lainnya,” katanya.

    Afghani juga memastikan bahwa Surabaya masih menjadi salah satu lokasi favorit bagi sejumlah negara untuk membelanjakan dolarnya. Lima besar negara yang meliputi Singapura berinvestasi Rp1,085 triliun, Malaysia Rp556 miliar, Hong Kong Rp305 miliar, China Rp206 miliar, dan India Rp 198 miliar.

    “Sedangkan bidang usaha terbesar dari PMA adalah transportasi, gudang, dan telekomunikasi yang mencapai Rp1,31 triliun, perdagangan dan reparasi Rp658 miliar, serta hotel dan restoran Rp335 miliar,” ujarnya.

    Afghani juga memastikan bahwa realisasi investasi tahun 2023 ini paling tinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, investasi di Surabaya mencapai Rp4,74 triliun, 2019 tercatat Rp19,22 triliun, 2020 sebesar Rp 22,15 triliun, 2021 terealisasi Rp 29,22 triliun, dan 2022 tembus Rp 35,21 triliun.

    “Target investasi Surabaya di tahun 2024 ini sebesar Rp40 triliun. Kami yakin sepenuhnya bisa terealisasi,” pungkasnya. (ADV)

     

  • Indekos di Blitar Tak Terkendali, Rawan Prostitusi?

    Indekos di Blitar Tak Terkendali, Rawan Prostitusi?

    Blitar (beritajatim.com) – Keberadaan rumah indekos di Kota Blitar menjamur hingga tak terkendali. Lokasinya tidak hanya di dekat universitas atau perkantoran namun hingga gang-gang kecil.

    Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Blitar mengakui pertumbuhan industri indekos di Bumi Bung Karno tidak terkendali. Hampir setiap hari ada permohonan izin pendirian indekos yang masuk ke DPMPTSP.

    Hal ini tentu terasa janggal, lantaran pertumbuhan indekos tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Kota Blitar. DPMPTSP Kota Blitar pun meminta dinas-dinas terkait untuk melakukan kajian terkait fenomena ini.

    Sebab, keberadaan indekos yang tak terkendali ini bakal rawan terjadi pelanggaran. Bahkan sangat berpotensi menjadi sarang kriminal hingga prostitusi.

    “Hunian kos-kosan itu cukup tinggi sekali pertumbuhannya hampir setiap hari itu keluar masuk orang yang mau izin untuk mendirikan kos-kosan,” kata Heru Eko Pramono, Kepala DPMPTSP Kota Blitar, Rabu (3/4/2024).

    Menjamurnya indekos ini tentu membuat pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait menjadi lebih sulit. Meski ada yang berizin, tidak sedikit indekos yang ilegal.

    Bukan hanya itu beberapa rumah kos tersebut berstatus bebas. Rumah kos bebas ini tidak memisahkan antara perempuan dan laki-laki, sehingga sang penghuni bisa saja membawa pasangannya menginap tanpa khawatir ditegur oleh sang pemilik.

    Bahkan ada pula indekos yang disewakan per jam. Indekos per jam ini sebetulnya sudah menjadi rahasia umum. Mereka yang ingin mencari indekos per jam bisa langsung menjelajahi media sosial Facebook. Di situ terpampang jenis indekos per jam beserta tarif dan fasilitasnya.

    “Ini antik, perlu kajian yang mendalam dari teman-teman semua,” imbuhnya.

    Data DPMPTSP Kota Blitar tercatat sejak tahun 2013 hingga sekarang, jumlah kos-kosan yang telah memiliki izin pendirian usaha hanya berkisar 135 unit. Sementara izin usaha kos-kosan melalui Online Single Submission (OSS) masih 55 unit.

    Data perizinan itu sangat miris jika dibandingkan dengan pertumbuhan usaha rumah kos yang terus menjamur. Padahal dengan adanya perizinan maka pengawasan terhadap rumah kos tersebut akan jauh lebih mudah dilakukan.

    Data lain memperlihatkan dari 3 kecamatan yang ada di Kota Blitar, wilayah Kecamatan Sananwetan menunjukkan grafik pertumbuhan rumah kos cukup tinggi. Namun di wilayah tersebut rumah kos yang berizin juga masih sedikit.

    “Datanya seperti itu yang masuk ke kita,” tegasnya

    Pertumbuhan industri rumah kos ini memang tidak sepadan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Blitar yang hanya berkisar 150 ribu jiwa. Namun tidak bisa dipungkiri selama beberapa tahun terakhir jumlah pendatang di Bumi Bung Karno juga terus bertambah.

    Pertumbuhan investasi dan industri menjadi salah satu faktor banyaknya pendatang datang ke Kota Blitar. Hal itu bisa saja mendorong pertumbuhan di sektor hunian atau kos-kosan. [owi/beq]

  • Pemkot Malang Bakal Jadikan Kawasan Soehat Seperti Kayutangan Heritage

    Pemkot Malang Bakal Jadikan Kawasan Soehat Seperti Kayutangan Heritage

    Malang (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Malang merasa perlu mengembangkan destinasi tematik serupa Kayutangan Heritage yang berada disepanjang jalan Basuki Rahmat, Klojen, Kota Malang.

    Kali ini kawasan yang dibidik sepanjang jalan Soekarno-Hatta, Lowokwaru, Kota Malang. Daerah yang akrab dengan nama Soehat ini dianggap potensi karena merupakan sentra kuliner di Kota Malang.

    Disisi lain, kawasan Soehat adalah area yang banyak dihuni oleh mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di Kota Malang. Soehat akan disulap menjadi Kayutangan Heritage untuk kalangan milenial.

    “Saya coba bangun di tempat itu untuk jujukan mahasiswa. Jadi ada kolonial di Kayutangan dan ada Milenial di Soehat,” ujar Wahyu.

    Saat ini ide itu masih berupa rencana. Namun, Pemkot Malang telah menyiapkan skenario perombakan fasilitas umum mulai memperluas pedestrian hingga penambahan ornamen lainnya agar semakin gemerlap.

    “Kami akan rombak, pinggirnya kami perluas. Kapan akan dilakukan, sabar dulu. Saya sudah buat pondasinya, ada tahapannya nanti. Jadi kami tata untuk mengimbangi Kayutangan,” ujar Wahyu.

    Sementara itu, Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan menyebut rencana membuat Kayutangan Heritage jilid II untuk memecah konsentrasi wisatawan agar tidak menumpuk di kawasan Kayutangan. Sebab dimomen tertentu saat ramai wisatawan berimbas pada kepadatan lalu lintas di kawasan Kayutangan.

    “Jadi di sana nanti akan dipermak pak Pj Wali Kota Malang. Sepanjang Soehat akan dibikin lebih bagus. Jadi orang tak hanya terpusat di Kayutangan tapi juga akan ke Seohat. Soehat tak perlu kita jual itu sudah menjadi sentra. Jadi dengan ini, UMKM akan semakin hidup dan wisatawan bisa menyebar, tidak menumpuk di Kayutangan,” ujar Arif. (luc/ian)

  • Travo Listrik Depan Gedung MPP Tuban Terbakar

    Travo Listrik Depan Gedung MPP Tuban Terbakar

    Tuban (beritajatim.com) – Travo listrik untuk penerangan Taman Sumur Gemulung yang terletak di depan gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Tuban dilaporkan terbakar.

    Beruntung kebakaran pada travo listik tersebut tidak sampai merembet ke gedung MPP dan dapat ditangani oleh petugas pemadam kebakaran (Damkar) Tuban.

    Kepala Bidang (Kabid) Damkar Tuban, Sutaji menyampaikan, bahwa insiden kebakaran dilaporkan sekitar pukul 18.30 Wib rabu (27/03/2024) oleh salah satu pegawai MPP.

    Sehingga, pihaknya bergegas mendatangi lokasi insiden kebakaran dan berhasil memadamkan api dengan dibantu tim relawan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tuban.

    “Ada 6 personil Damkar yang datang ke lokasi untuk memadamkan api dan dibantu 3 petugas dari BPBD,” kata Sutaji.

    Diduga penyebab kebakaran karena arus pendek atau konsleting listrik. Sedangkan, menurut Sutaji jumlah kerugiannya hingga kini masih belum diketahui.

    Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tuban, Endah Nurul Komarijati yang juga penanggungjawab MPP Tuban mengungkapkan bahwa objek yang terbakar merupakan travo listrik untuk penerangan Taman Sumur Gemulung yang terletak di depan Gedung MPP.

    “Itu travo untuk penerangan Taman Sumur Gemulung milik Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (PUPR PRKP) Tuban,” tutup Endah sapanya. [ayu/aje]

  • Bupati Jember Lantik 4 Sekretaris Dinas

    Bupati Jember Lantik 4 Sekretaris Dinas

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto melantik empat sekretaris dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, di Pendapa Wahyawibawagraha, Rabu (20/03/2024).

    Leon Lazuardy dilantik menjadi Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Mad Satuki dilantik menjadi Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Mochamad Sigit Budi Ismoehartono dilantik menjadi Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Wadaatul Mabruro dilantik menjadi Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jember.

    Mereka dilantik bersama 10 pejabat Struktural dan 83 pejabat fungsional. Rinciannya 8 orang pejabat administrator, 6 orang pejabat pengawas, 11 orang pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa, 16 orang tenaga pendidikan guru, 1 orang pengawas sekolah, 5 orang pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, 50 orang tenaga kesehatan.

    “Pelantikan jabatan merupakan hal biasa bagi setiap aparatur pemerintah yang telah memenuhi pesryaratan serta untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Selain itu jabatan adalah kepercayaan pimpinan kepada seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) yang meliputi aspek loyalitas, kemampuan, kompetensi, serta moral,” kata Hendy.

    Hendy mengingatkan, kejujuran adalah martabat dan nilai untuk semua ASN. “Saya berharap kita semua memiliki kejujuran yang bermartabat. Dengan proyek utama di Pemkab Jember ini adalah memberantas kemiskinan, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran,” katanya.

    Mutasi jabatan, menurut Hendy, untuk meningkatkan profesionalisme ASN. “Saya berharap promosi ini menjadi wahana untuk lebih meningkatkan disiplin dan etos kerja dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

    Hendy meminta kepada 97 orang ASN yang dilantik untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan. “Kolaborasi dan akselerasi harus menjadi perhatian agar kinerja seluruh jajaran organisasi perangkat daerah dapat menjadi satu kesatuan yang utuh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Jember,” katanya. [wir]

  • MPP Lamongan Beroperasi Normal Selama Ramadhan

    MPP Lamongan Beroperasi Normal Selama Ramadhan

    Lamongan (beritajatim.com) – Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lamongan tetap beroperasi dan melakukan pelayanan secara normal selama Ramadhan.

    Hal itu seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lamongan, Pujo Broto Iriawan Putra.

    “Pelayanan di MPP Lamongan tetap beroperasi normal saat ramadan, yangmana dimulai hari Senin sampai dengan Jumat pada jam 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB ,” tutur Pujo, Rabu (13/3/2024).

    Pujo menjelaskan, pelayanan memang menjadi prioritas Kabupaten Lamongan. Sebab, pelayanan yang berkualitas diyakini akan membantu memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

    “Prioritas tersebut dituangkan dalam program prioritas bernama 100 seratus pelayanan publik berkualitas,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Pujo menyampaikan bahwa layanan administrasi kependudukan di MPP Lamongan oleh Disdukcapil Lamongan pada Ramadan tahun ini beroperasi setiap Senin hingga Kamis pukul 08.00-12.00 WIB.

    Sementara pada hari Jumat, imbuh Pujo, dimulai pukul 08.00 sampai dengan 11.00 WIB. Lalu untuk pelayanan perizinan, beroperasi setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 08.00-15.00 WIB.

    “Di MPP Lamongan ada 16 instansi yang memberikan pelayanan, komitmen kami meskipun ramadan tetap memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat,” jelasnya. [riq/beq]

  • Satpol PP Surabaya Tindak Chug Bar Wiyung Jual Miras Ilegal

    Satpol PP Surabaya Tindak Chug Bar Wiyung Jual Miras Ilegal

    Surabaya (beritajatim.com) – Satpol PP Kota Surabaya menindak Chug Bar Wiyung karena menjual minuman keras (miras) ilegal, Rabu (29/11/2023) malam.

    Dalam operasi yang didampingi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag),  Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata (Disporapar), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tersebut, Chug Bar ketahuan menjual minuman beralkohol tinggi dijual tanpa izin.

    Ardiansyah Eka, selaku staf Gakda Satpol PP Surabaya mengatakan bahwa pihaknya hanya menyita 15 botol miras yang tidak memiliki izin dari Chug Bar Wiyung. Chug Bar Wiyung ketahuan tidak mempunyai Surat Keterangan Penjualan Langsung (SKPL) miras golongan B dan C. Perlu diketahui, Miras golongan B berisikan kadar alkohol 5%-20%. Sedangkan golongan C kadar alkohol 20%-55%.

    “Lokasi kedua (Chug Bar Wiyung) memang memiliki izin SKPL A. Namun ditemukan juga minol yang berjenis B dan C tanpa ada izin,” kata Andriansyah Eka, Kamis (30/11/2023).

    Andriansyah Eka mengungkapkan razia ini merupakan pengawasan untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2023. Satpol PP Surabaya menghimbau agar setiap pengusaha mentaati ketentuan yang berlaku, terlebih terkait perdagangan minuman beralkohol di kota Surabaya.

    Baca Juga: Terlibat Deklarasi Paslon, PNS Bangkalan Dipanggil Bawaslu

    “Malam ini barang bukti alkohol jenis B dan C kita amankan nanti kita sidang tipiring. Dinas terkait juga akan memberikan sanksi bila ada temuan pelanggaran. Untuk penyegelan, kami tunggu bantuan penertiban (bantip) dari dinas terkait,” imbuh Andre.

    Sementara itu, Sofyan Mashudi selaku sub koordinator Dinkopdag mengatakan, pengawasan RHU malam kemarin merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan sebelumnya di Chug Bar Wiyung. Sebelumya Chug Bar Wiyung telah diberikan sanksi berupa peringatan tertulis pertama. Dalam jangka waktu 14 hari kedepan wajib memenuhi kewajiban yang terdapat pada sanksi peringatan tertulis.

    “Untuk RHU saya harap mengurus izin sesuai dengan perundang-undangan, kalau di kota Surabaya ini sesuai dengan Perda No. 1 tahun 2023 dan Perwali no. 116 tahun 2023,” tutupnya.

    Baca Juga: Koordinator TPDI: Harus Ada Orang yang Selalu Ingatkan Soal Demokrasi dan Pemilu yang Jurdil

    Dalam giat ini, Petugas gabungan juga merazia Masterpiece Karaoke di Surabaya Pusat. Namun, di tempat tersebut tidak ditemukan pelanggaran perizinan seperti Chug Bar Wiyung. (ang/ian)