Xcloud.id

Kementrian Lembaga: PMPTSP

  • Promosi investasi, Pemkot Magelang gelar MASSIF ke-11 Tahun 2024

    Promosi investasi, Pemkot Magelang gelar MASSIF ke-11 Tahun 2024

    Sumber foto: Kurniawati/elshinta.com.

    Promosi investasi, Pemkot Magelang gelar MASSIF ke-11 Tahun 2024
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Oktober 2024 – 18:55 WIB

    Elshinta.com – Magelang Investment and Business Forum (MASSIF) diadakan kembali oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang di Hotel Atria Magelang, Minggu (27/10/2024). 

    MASSIF merupakan kegiatan Promosi Investasi yang mempertemukan calon investor potensial baik investor lokal maupun nasional dengan pemerintah dan stakeholder di wilayah ini.

    MASSIF tahun 2024 adalah kegiatan yang ke-11 dengan tema “Peran Strategis Pemerintah sebagai Garda Terdepan Dalam Mendorong Investasi Berkelanjutan”. Kegiatan dibalut dalam forum dialog antara investor (pelaku usaha) dengan Pemkot Magelang terkait peningkatan investasi.

    Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang Hamzah Kholifi.  Selanjutnya, acara diisi oleh dua narasumber yaitu Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah ST Khasanaturodhiyah dan Kepala DPUPR Kota Magelang Muhammad Syarifudin Kurniawan.

    Kepala DPMPTSP Kota Magelang Susilowati menjelaskan, MASSIF bertujuan untuk mempromosikan kebijakan terkait investasi kepada investor bahwa berinvestasi di Kota Magelang sangat menguntungkan dan prospektif.

    Kegiatan ini membuka peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan investor/pelaku usaha luar daerah dalam berbagai sektor, serta mempromosikan potensi investasi dan peluang investasi yang dimiliki oleh Pemkot Magelang kepada investor baik investor dalam daerah dan luar daerah.

    “Sasaran kegiatan ini adalah untuk menarik minat investor untuk berinvestasi di Kota Magelang, pengembangan usaha bagi investor baru dan investor lama,” papar Susilowati seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Kurniawati, Senin (28/10). 

    Pada acara tersebut juga dilakukan penandatanganan 3 Letter of Intent (LOI) oleh PT Mitra Migas Sejati, Hotel Ardiva dan Tony Purnama Sidi.

    Selain itu juga ada pemberian penghargaan kepada 4 pelaku usaha terbaik Kota Magelang tahun 2024. Para pelaku usaha tersebut adalah Dona Yuan Giovina (Danayu Aesthetic Clinic), PT Sumber Baru Central (Perdagangan Besar Mobil Baru), PT Indo Transport Abdimas (Angkutan Bus AKAP) dan PT Mitra Migas Sejati (Perdagangan eceran BBM, Gas dan LPG).

    Kemudian penyerahan penghargaan dari Kementrian Investasi/BKPM kepada TKL Ekopark dan DPMPTSP Kota Magelang sebagai peluang investasi daerah terpilih dalam penyusunan memo info peluang investasi daerah berbasis spasial.

    Sementara itu, Sekda Kota Magelang Hamzah Kholifi menjelaskan, Penanaman modal (investasi) mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu sebagai driving force setiap proses pembangunan ekonomi, karena kemampuannya yang dapat menggerakkan aspek-aspek pembangunan lainnya.

    Beberapa kebijakan pro-investasi diciptakan Pemerintah Kota Magelang untuk memberikan daya tarik berusaha di Kota Magelang, antara lain fasilitasi informasi terkait potensi dan peluang usaha dalam Sistem Informasi Potensi Investasi Kota Magelang (Sipoint) dan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan konsep “one stop service”.

    Hamzah menambahkan, Kota Magelang berada di posisi strategis pada simpul jalur ekonomi dan wisata regional yang dipadukan dengan penataan fisik wajah kota, akan menjadi potensi yang dominan dalam mempertegas fungsi kota sebagai kota jasa serta salah satu daerah pendukung KSPN kawasan candi Borobudur.

    Kota Magelang juga mempunyai titik Kawasan strategis daerah yakni Kawasan Sidotopo, Kawasan Sport Center, Kawasan Kebonpolo, Kawasan Gunung Tidar, Kawasan Soekarno Hatta, pengembangan TKL Ekopark, dan pengembangan kawasan Alun-alun.

    “Dalam tahun-tahun kedepan, keberadaan dan posisi Kota Magelang akan menjadi lebih strategis mengingat adanya berbagai kebijakan pengembangan wilayah dalam skala nasional,” paparnya.

    Kebijakan-kebijakan itu, antara lain KSPN Borobudur; Pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta dimana salah satu pintu masuk (entrance) dan pintu keluar (exit) di wilayah Kecamatan Magelang Selatan, pembangunan fly over, hingga rencana reaktivasi jalur kereta api Ambarawa-Yogyakarta yang salah satu stasiunnya akan berlokasi di Kota Magelang.

    Secara regulasi, Pemkot Magelang juga telah membuat perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang tahun 2011-2031 dalam Perda No 2 tahun 2020 dimana di beberapa kawasan diberi peluang untuk pengembangan sektor jasa.

    Sumber : Radio Elshinta

  • DKI perkuat inovasi guna tingkatkan pelayanan publik

    DKI perkuat inovasi guna tingkatkan pelayanan publik

    inovasi ini dapat memangkas proses birokrasi

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat ekosistem riset dan inovasi guna meningkatkan pelayanan publik serta memberikan kemudahan di bidang perizinan dan kesehatan yang selama ini menjadi tantangan.

    Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta, Senin mengatakan, penguatan aspek ini dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai inovasi, baik digital maupun non-digital, yang terus dievaluasi melalui sinergi pentahelix untuk memastikan kesinambungan proses dan manfaat bagi masyarakat.

    Dia lalu mengemukakan, pada 2024, Kota Jakarta memiliki 241 inovasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan daerah, dan inovasi lainnya yang terkait urusan pemerintahan daerah. Inovasi ini dan merupakan unggulan yakni Gerai Memulai Usaha dan Cek dan Sadari.

    “Inovasi Gerai Memulai Usaha merupakan program yang diinisiasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta untuk memfasilitasi UMKM dalam mengurus perizinan usaha secara gratis dan lengkap. Mulai dari pengajuan hingga penerbitan izin di kelurahan dan kecamatan,” papar Teguh.

    Dia menjelaskan inovasi ini dapat memangkas proses birokrasi, memberikan kemudahan akses, dan menyediakan informasi yang relevan untuk memulai usaha baru.

    Menurut dia dengan meningkatnya jumlah usaha baru pada triwulan IV tahun 2023 sebesar 627,14 persen atau sebanyak 376.067 pelaku usaha dan pertumbuhan realisasi investasi Jakarta sebesar 29,82 persen dengan nilai Rp 166,7 triliun.

    “Inovasi Gerai Mulai Usaha juga telah dilengkapi dengan aplikasi pendukung, yaitu portal investasi berbasis spasial untuk memudahkan pelaku usaha memilih lokasi usaha yang diinginkan dan peruntukannya sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Jakarta,” tambahnya.

    Di sektor kesehatan, Jakarta menawarkan inovasi Cek dan Sadari. Temuan tersebut merupakan inovasi non-digital untuk meningkatkan capaian deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara di Provinsi DKI Jakarta. Inovasi ini telah direplikasi di tiga wilayah, yaitu Puskesmas Kecamatan Senen, Cilincing, dan Tambora.

    Inovasi ini memberikan pelayanan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) Test secara mobile tanpa harus datang ke puskesmas dengan memanfaatkan mobil hibiscus, motor anyelir, serta mobil ginekologi.

    “Implementasi inovasi telah berhasil meningkatkan capaian IVA Test dari 5,4 persen menjadi 16,56 persen di Kecamatan Senen, menekan potensi biaya pengobatan kanker Rp 20 juta hingga Rp 40 juta per pasien, dan berhasil mendeteksi pra-kanker sebanyak 139 wanita,” jelas Teguh.

    Dia kemudian menyebutkan capaian Kota Jakarta antara lain pertumbuhan ekonomi yang pulih dari pandemi COVID-19 dan saat ini mencapai 4,78 persen.

    Kemudian, tingkat pengangguran terbuka turun sebesar 0,5 persen, realisasi investasi triwulan II tahun 2024 berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 34,05 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 27,99 triliun.

    Selain itu, dia mengungkapkan terjadinya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,3 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat hingga mencapai 83,55.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • PTSP Papua Barat klaim realisasi investasi 2024 capai Rp3,7 triliun

    PTSP Papua Barat klaim realisasi investasi 2024 capai Rp3,7 triliun

    Papua Barat punya banyak potensi, perikanan, pariwisata dan lainnya. Tapi potensi itu diubah menjadi peluang, perlu kajian melibatkan akademisiManokwari (ANTARA) – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Papua Barat mengklaim realisasi investasi 2024 telah mencapai Rp3,7 triliun atau melebihi target.

    Kepala DPM PTSP Papua Barat Godlief Aponno di Manokwari, Jumat, mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya menjaga iklim investasi melalui kemudahan proses pengurusan izin.

    Transformasi perizinan mendorong pencapaian target investasi Papua Barat pada 2024 yang ditetapkan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebanyak Rp1,4 triliun.

    “Semester pertama 2024, Papua Barat sudah melampau target. Ini pencapaian yang luar biasa,” kata Godlief.

    Menurut dia, pemerintah provinsi dan tujuh kabupaten se-Papua Barat perlu menyamakan persepsi agar kinerja positif tahun 2024 dipertahankan hingga tahun-tahun mendatang.

    Hal tersebut menjadi dasar pelaksanaan rapat koordinasi teknis guna membahas potensi lain yang akan dikembangkan, strategi promosi, dan solusi atas tantangan yang bakal dihadapi.

    “Kami melihat kembali rekomendasi mana yang belum ditindaklanjuti dan mana yang belum,” ujar Godlief.

    Dalam rapat itu, kata dia, DPM PTSP provinsi dan kabupaten melakukan pemetaan ulang terhadap potensi investasi yang disesuaikan dengan rencana umum penanaman modal (RUPM).

    Salah satu potensi yang menjadi konsentrasi yaitu mengoptimalkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja investasi daerah.

    “Papua Barat punya banyak potensi, perikanan, pariwisata dan lainnya. Tapi potensi itu diubah menjadi peluang, perlu kajian melibatkan akademisi,” kata Godlief.

    Ia menyebut pemerintah daerah memerlukan dukungan dari tokoh adat dan tokoh masyarakat guna mengatasi masalah kepastian hukum atas lahan yang berpotensi menghambat pertumbuhan investasi di Papua Barat.

    Pemahaman masyarakat terutama masyarakat adat terkait manfaat investasi terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja menjadi faktor penting dalam menyelesaikan masalah itu.

    Baca juga: Papua Barat maksimalkan penggunaan aplikasi izin usaha berbasis risiko
    Baca juga: BKPM tetapkan target investasi Papua Barat Rp2,42 triliun

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI sosialisasikan pentingnya LKPM kepada pelaku usaha

    DKI sosialisasikan pentingnya LKPM kepada pelaku usaha

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta​​​​​​ menyosialisasikan pentingnya penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKMP) kepada para pelaku usaha sebagai salah satu dasar untuk menentukan kebijakan terkait investasi ke depan.

    “Kesadaran masyarakat (pelaku usaha) itu masih sangat kurang,” kata Ketua Subkelompok Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Rahmalia Hidayati di Jakarta, Jumat.

    Dia mengungkapkan bahwa sosialisasi LKPM juga kurang. “Rupanya memang sosialisasinya yang kurang sehingga masyarakat enggak tahu bahwa LKPM itu adalah salah satu kewajiban yang harus mereka lakukan,” katanya.

     

    Di sisi lain, ada kekhawatiran dari pelaku usaha bahwa mereka dikenai pajak usai menyampaikan LKPM. Padahal LKPM tak ada kaitannya dengan pajak namun terkait dengan realisasi investasi pelaku usaha.

     

     

    Menurut Rahmalia, pelaku usaha skala mikro, kecil, menengah maupun besar harus menyampaikan LKPM bahkan bila belum ada realisasi investasi.

     

    “Melaporkan itu bukan hanya pada saat sudah ada realisasi, tapi kalau memang dia belum ada realisasi, dia harus tetap melaporkan. Jadi nol, bisa saja melaporkannya nol,” kata dia.

     

    Bagi pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM dalam tiga periode berturut-turut, maka akan diberikan surat peringatan secara bertahap dengan saksi paling berat berupa pembekuan Nomor Izin Berusaha (NIB).

     

    “Untuk saat ini masih bertahap untuk menerapkan sanksi itu, karena fokusnya kami sebenarnya ke pembinaan. Kalau setiap pelaku usaha langsung seketat itu, khawatir mengganggu jalannya perekonomian di Indonesia,” katanya.

    Baca juga: DKI berkomitmen terus dorong pertumbuhan investasi 

     

    Lalu, guna meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melapor maka sosialisasi terus dilakukan di periode pelaporan.

     

    Tahun ini, DPMPTSP DKI menyelenggarakan tiga kali sosialisasi, yakni April, Juli dan Oktober dengan melibatkan total sekitar 590 pelaku usaha.

     

    Selain itu dinas juga melakukan pendampingan dan membuka loket LKPM di Mal Pelayanan Publik (MPP).

     

    “Kami juga bisa membantu mereka di MPP bisa lewat MPP digital juga. Di sisi lain, di kelurahan dan kecamatan, meningkatkan kesadaran pelaku usaha itu dengan monitoring, mana-mana yang belum melapor,” kata Rahmalia.

     

    LKPM menjadi salah satu bentuk kontrol pemerintah pada pelaku usaha yang sudah mendapatkan NIB. Di sisi lain, melalui LKPM, pemerintah dapat mengetahui sektor-sektor usaha mana yang sedang berkembang dan yang perlu ditingkatkan investasinya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI imbau pelaku usaha sampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal

    DKI imbau pelaku usaha sampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau para pelaku usaha terutama skala menengah dan besar di Jakarta untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk gambaran pertumbuhan ekonomi kota sekaligus penentu kebijakan investasi di Indonesia.

    Hal ini disampaikan Ketua Subkelompok Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Rahmalia Hidayati dalam kegiatan “Workshop Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (KPM)” di Jakarta, Jumat.

    “Kalau, misalnya, tidak laporkan, kita enggak bisa men-capture pertumbuhan ekonomi kita seperti apa, realisasi investasinya berapa? Kemudian di LKPM itu kan juga ada jumlah penyerapan tenaga kerja, kita bisa lihat dari situ sebenarnya,” ujar dia.

    Rahmalia mengingatkan penyampaian LKPM merupakan salah satu kewajiban bagi para pelaku usaha baik skala mikro, kecil, menengah maupun besar dengan periode pelaporan terbagi dua.

    Baca juga: DKI berkomitmen terus dorong pertumbuhan investasi 

    Khusus untuk pelaku usaha skala mikro dan kecil, pelaporan dilakukan setiap semester. Sementara bagi pelaku usaha menengah dan besar, pelaporan dilakukan setiap tiga bulan atau triwulan.

    Adapun pelaporan setiap semester, yakni Juli dan Januari. Lalu, pelaporan setiap tiga bulan, yakni Triwulan 1 pada Januari sampai Maret disampaikan tanggal 1 sampai 10 April.

    Kemudian Triwulan 2 pada April-Juni disampaikan tanggal 1 sampai 10 Juli di bulan berikutnya. Kemudian Triwulan 3, yakni Juli-September disampaikan tanggal 1 sampai 10 Oktober.

    Baca juga: DKI catat realisasi investasi tertinggi se-Indonesia tahun 2024

    Sedangkan Triwulan 4 pada Oktober sampai Desember disampaikan tanggal 1 sampai 10 Januari di tahun berikutnya.

    “Setelah pelaku usaha menerima NIB (nomor induk berusaha), itu tiga bulan berikutnya. Begitu periode pelaporan dia harus lapor. Nanti di laporannya, akan ada yang namanya nilai realisasi investasi,” kata Rahmalia.

    Lalu, bagi pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM dalam tiga periode berturut-turut, maka akan diberikan surat peringatan secara bertahap dengan saksi paling berat berupa pembekuan NIB.

    Untuk saat ini masih bertahap untuk menerapkan sanksi itu karena fokusnya
    sebenarnya ke pembinaan. “Kalau setiap pelaku usaha langsung seketat itu, dikhawatirkan 
    mengganggu jalannya perekonomian di Indonesia,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Investasi RI Selama Era Prabowo-Gibran Ditarget Tembus Rp 11.855 T

    Investasi RI Selama Era Prabowo-Gibran Ditarget Tembus Rp 11.855 T

    Jakarta –

    Pemerintahan baru mematok target investasi jumbo. Secara akumulasi, Indonesia diharapkan bisa mengantongi investasi hingga Rp 11.855,5 triliun dalam 5 tahun.

    Hal ini diungkapkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani. Target investasi ini merupakan prognosa target realisasi investasi 2025-2029.

    “Total investasi yang diharapkan pada akhir tahun 2029 baik yang PMA maupun PMDN adalah Rp 11.674 triliun s.d Rp 11.855,5 triliun,” kata Rosan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan Jakarta Selasa (3/9/2024).

    Sedangkan khusus untuk 2025 Kementerian Investasi/BKPM ditargetkan dapat merealisasikan investasi Rp 1.905 triliun. Rosan menambahkan target investasi ini juga meningkat secara gradual dari tahun ke tahun. Pada 2026, investasi ditargetkan naik menjadi hingga Rp 2.133,5 triliun.

    Lalu pada 2027, naik lagi menjadi hingga Rp 2.373,6 triliun, dan meningkat jadi Rp 2.649,4 triliun pada 2028, dan 2029 menjadi Rp 2.793,3 triliun. Dengan demikian, akumulasinya mencapai Rp 11.855,5 triliun.

    Pesimistis Capai Target 2025 Rp 1.905 T

    Di sisi lain, pagu anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2025 ditetapkan hanya sebesar Rp 681,88 miliar. Angka itu hanya memenuhi 43,39% rencana kebutuhan anggaran yang telah diusulkan untuk tahun depan sebesar Rp 1,57 triliun. Angka tersebut juga turun 44,5% dari alokasi anggaran 2024 yang sebesar Rp 1,23 triliun.

    Menurut Rosan, minimnya anggarannya untuk tahun depan bisa jadi justru membuat target tersebut sulit tercapai. Nominal tersebut menurutnya hanya mampu memenuhi kegiatan rutin seperti belanja gaji, operasional kantor.

    Untuk mencapai target investasi tersebut, dibutuhkan dukungan pendanaan lebih untuk berbagai kegiatan kedeputian mulai dari perencanaan, hilirisasi, pengembangan, promosi, kerja sama, pelayanan, pengadaan pelaksanaan, teknologi informasi yang dimana untuk penyempurnaan OS dan kesekretariatan tidak akan berjalan dengan efektif.

    “Berdasarkan rancangan awal RKP 2025, target realisasi investasi dicanangkan sebesar Rp 1.905 triliun, ini menjadi akan sangat sulit dicapai. Jadi mengalami peningkatan dari Rp 1.650 triliun (target 2024) menjadi Rp 1.905 triliun,” ujar dia.

    “Tentunya ini akan berdampak kepada penciptaan lapangan pekerjaan, penurunan pelayanan kepada pelaku usaha, dan yang lain-lain,” imbuhnya.

    Selain pendanaan, menurutnya kondisi geopolitik dan ekonomi global yang tengah dalam pergolakan juga mendatangkan tantangan bagi investasi di Indonesia. Kemudian, pihaknya juga akan mulai fokus dalam mengejar investasi di sektor green investment, infrastruktur konektivitas, transisi energi, hilirisasi dan juga investasi yang berbasis ekspor.

    Rosan mengatakan, investasi prioritas di bidang ketahanan pangan serta ketahanan energi yang berkelanjutan juga penting. Terakhir, juga diperlukan peningkatan secara terus-menerus pelayanan berusaha melalui OSS atau Online Single Submission.

    “Dan satunya lagi adalah dibutuhkan adanya alokasi dana alokasi khusus (DAK) non fisik yang akan digunakan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk fasilitasi realisasi penanaman modal di daerah,” kata dia.

    (shc/kil)

  • Satpol PP Surabaya Temukan Tempat Penjualan Miras Melanggar Perda

    Satpol PP Surabaya Temukan Tempat Penjualan Miras Melanggar Perda

    Surabaya (beritajatim.com) – Satpol PP Surabaya pasang stiker pelanggaran di dua lokasi penjualan minuman beralkohol, karena melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2023, Jumat (26/7/24) hari ini.

    2 lokasi tersebut bertempat di tempat Karaoke di Barat, dan 1 minimarket penjual minuman alkohol di Selatan.

    Staff Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Surabaya, Andriansyah Eka mengatakan, dua lokasi penjualan mihol diperiksa pada Kamis (25/6) malam.

    Keduanya kedapatan melanggar peraturan Perda tentang Perdagangan dan Perindustrian. Kata dia, penempatan minuman beralkohol di di tempat itu tidak sesuai.

    “Pelanggaran yang dilanggar adalah Perda nomor 1 Tahun 2023, Pasal 69 ayat 5. Yang mana sudah dijelaskan bahwa; penjualan minuman beralkohol harus dilakukan terpisah, dengan unit barang jual lainnya,” jelas Andriansyah Eka, Jumat (26/7/24).

    Menurut Adriansyah, akibat melanggar peraturan Perda itu satu KTP milik pegawai diamankan dan tidak ada penyitaan barang bukti minuman, dari 2 lokasi.

    “Kami mengamankan 1 KTP dari pegawai tempat tersebut, karena dari kedua tempat tersebut telah memiliki izin usaha serta mengantongi surat keterangan pengecer minuman alkohol golongan A (SKP-A),” imbuhnya.

    Tidak hanya itu, lanjut Ardiansyah, petugas Satpol PP Surabaya turut melakukan pengecekan, terkait kartu identitas para pegawai. Memastikan bahwa tidak ada anak di bawah umur yang dipekerjakan.

    “Kami juga melakukan pengecekan KTP pegawai di sana, pengecekan ini dlakukan untuk antisipasi adanya pekerja di bawah umur dan hasilnya nihil,” terangnya.

    Dia menegaskan, akan terus melakukan pantauan rutin terhadap toko yang kedapatan menjual minuman beralkohol tidak berizin. Bila ditemukan pelanggaran, dia tidak segan melakukan tindakan tegas.

    “Apabila saat melakukan pengawasan ditemukan pelanggaran, Satpol PP Surabaya akan mengambil tindakan tegas,” tandas Andriansyah.

    Untuk diketahui, giat pengawasan Satpol PP Kota Surabaya ini turut didampingi sejumlah instansi terkait, diantaranya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan (DPRKPP), Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudporapar), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Polrestabes Surabaya serta GARTAP III Surabaya. [ram/ian]

  • Real X Surabaya Layani Penjualan Mihol Kepada Anak Dibawah Umur

    Real X Surabaya Layani Penjualan Mihol Kepada Anak Dibawah Umur

    Surabaya (beritajatim.com) – Real X Surabaya ketahuan melayani penjualan Minuman Beralkohol (Mihol) kepada anak dibawah umur. Hal itu terungkap saat Satpol PP Kota Surabaya melakukan razia Jumat (14/06/2024) malam.

    Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Surabaya, Yudhistira mengatakan dari Real X Surabaya, pihaknya menemukan enam anak dibawah umur dan satu orang yang tidak membawa kartu identitas. Tujuh orang itu pun dibawa ke kantor Satpol PP Surabaya untuk pendataan. “Kami temukan enam anak dibawah umur, serta satu orang tidak membawa kartu identitas,” kata Yudhistira, Sabtu (15/06/2024).

    Selain melakukan giat operasi di Real X Surabaya, Petugas Satpol PP juga melakukan razia di Blue Angels Jalan Manyar Kertoarjo. Disana, petugas hanya menemukan satu pengunjung yang tidak membawa kartu identitas. “Ada satu orang pengunjung tidak membawa KTP, untuk yang dibawah umur nihil,” imbuh Yudhistira.

    Yudhistira menegaskan bahwa pihaknya menggelar giat razia Rekreasi Hiburan Umum (RHU) untuk melakukan pengawasan anak-anak dibawah umur. Ia pun menghimbau kepada pemilik RHU agar tidak serta merta melayani penjualan mihol kepada anak-anak. “Kita berikan edukasi kepada mereka dan juga kepada management Rumah Hiburan perihal kartu identitas dan usia dibawah umur,” pungkas Yudhistira.

    Razia ini digelar Satpol PP Surabaya bersama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Garnisun Tetap (Gartap), Polrestabes, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan (DPRKPP), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudporapar), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag), Dinas Kesehatan (Dinkes).

    Serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama, DPM-PTSP Provinsi Jawa Timur, DLH Provinsi Jawa Timur, Disbudpar Provinsi Jawa Timur serta Dinkopdag Provinsi Jawa Timur. (ang/kun)

  • Investasi Madiun Triwulan Pertama Belum Capai Target

    Investasi Madiun Triwulan Pertama Belum Capai Target

    Madiun (beritajatim.com) – Realisasi investasi di Kabupaten Madiun pada triwulan pertama tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan. Per 20 April 2024, realisasi investasi baru mencapai Rp 277 miliar, dari target Rp 550 miliar per triwulan.

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun, Arik Krisdiananto, mengungkapkan bahwa target investasi di Kabupaten Madiun tahun 2024 sebesar Rp 2,2 triliun. Angka ini naik dua kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya Rp 1,1 triliun.

    “Realisasi investasi pada tahun 2022 dan 2023 mencapai Rp 1,823 triliun dan Rp 1,825 triliun, atau naik Rp 4 miliar,” jelas Arik pada Rabu (15/05/2024).

    Arik menjelaskan bahwa realisasi investasi pada triwulan pertama didominasi oleh sektor industri besar, seperti PT Charoen Pokphand Indonesia di Kecamatan Pilangkenceng, PT Global Way, dan beberapa perusahaan besar lainnya.

    “Rata-rata perusahaan melaporkan aset-aset barunya. Mulai pengadaan aset atau pembelian mesin yang cukup besar,” jelasnya.

    Meskipun belum mencapai target, Arik optimis bahwa target investasi Rp 2,2 triliun dapat tercapai. Pihaknya akan tancap gas mengejar ketertinggalan di triwulan pertama. Berbagai upaya dilakukan untuk mendorong pelaku usaha, baik dari industri besar maupun usaha mikro menengah, untuk segera melaporkan usaha mereka ke Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

    “Lonjakan realisasi investasi trennya akan terjadi pada triwulan kedua dan ketiga. Ada faktor pelaku usaha diberi empat periode untuk melaporkan usahanya per tahun, jadi biasanya mereka di awal ini belum lapor. Tapi menunggu di pertengahan atau jelang akhir tahun nanti,” pungkasnya.

    Arik menambahkan bahwa pihaknya juga akan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya melaporkan LKPM. Hal ini dilakukan agar data realisasi investasi di Kabupaten Madiun lebih akurat dan akuntabel.

    DPMPTSP Kabupaten Madiun telah melakukan beberapa upaya untuk menarik minat investor ke daerahnya, antara lain:

    Mempermudah proses perizinan usaha
    Memberikan insentif pajak
    Membangun infrastruktur yang memadai
    Meningkatkan promosi daerah

    Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing Kabupaten Madiun dan menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di daerahnya. [ian]

  • Ini 5 Proyek yang Diresmikan Bupati Mojokerto Jelang Hari Jadi ke-731

    Ini 5 Proyek yang Diresmikan Bupati Mojokerto Jelang Hari Jadi ke-731

    Mojokerto (Beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati meresmikan proyek pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana di lima lokasi, Selasa (7/5/2024). Peresmian lima proyek pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasana tersebut dilakukan dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Mojokerto ke 731.

    Peresmian dimulai dari peresmian Mall Pelayanan Publik (MPP) Grha Manavaseva, Kabupaten Mojokerto. Sedangkan untuk total anggaran yang dihabiskan pada renovasi gedung MPP adalah sebesar Rp.4.066.035.720,- yang disalurkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

    Setelah meresmikan MPP Grha Manavaseva, Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini, ruas jalan Kemlagi – Beratkulon. Orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto meresmian proyek ruas jalan yang berada di Desa Mojopilang, Kecamatan Kemlagi.

    Ruas jalan Kemlagi – Beratkulon sendiri telah direhabilitasi oleh Pemkab Mojokerto demi pembangunan infrastruktur daerah yang berada di perbatasan Mojokerto – Jombang, total ruas jalan yang direhabilitasi adalah sebesar 2.950 m³. Sedangkan untuk anggarannya berasal dari APBD dengan jumlah Rp.2.362.992.000,- yang disalurkan kepada DPUPR Kabupaten Mojokerto.

    Sehabis peresmian ruas jalan Kemlagi – Beratkulon, Bupati meresmikan pembangunan rehabilitasi di Puskesmas Kemlagi. Pembangunan rehabilitasi Puskesmas Kemlagi bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto, khususnya bagi warga Kemlagi.

    Untuk pembangunan rehabilitasi Puskesmas Kemlagi menghabiskan anggaran senilai Rp.1.802.553.895,60. Pada kesempatan ini, Bupati dengan latar belakang dokter itu berujar agar ke depannya ruang rawat inap juga turut direhab, alasannya agar jika ada warga Kemlagi dan sekitarnya membutuhkan rawat inap, tidak perlu sampai dirujuk ke rumah sakit.

    “Nanti rawat inapnya bisa lebih diperbaiki. Supaya masyarakat lebih memilih ke puskesmas daripada ke rumah sakit. Pelayanan rawat inap yang nyaman dan memadai, dan standar pelayanan terpenuhi maka masyarakat bisa lebih memilih puskesmas daripada rumah sakit,” tuturnya.

    Setelah selesai meresmikan dan melakukan tinjauan di Puskesmas Kemlagi, Bupati langsung bergegas menuju ke proyek pembangunan keempat. Yaitu Gedung Penyimpanan dan Fermentasi Tembakau di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Dawarblandong. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mensejahterakan petani tembakau di wilayah Dawarblandong yang juga terkenal sebagai salah satu penghasil tembakau.

    “Targetnya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani, nanti akan dipikirkan untuk infrastruktur irigasi, dan akan diusahakan untuk kebutuhan benih juga ketersediaan pupuk, semuanya akan dipikirkan di periode selanjutnya, intinya untuk memenuhi kebutuhan para petani,” tandasnya.

    Pembangunan Gedung penyimpanan dan fermentasi tembakau ini menggunakan anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT), yang terbagi menjadi dua, yaitu sebesar Rp190 juta, untuk pembangunan gedung penyimpanan dengan luas 32m² dan sebesar Rp150 juta untuk rumah fermentasi seluas 24m².

    Bupati kemudian bergeser menuju ke tempat peresmian proyek pembangunan selanjutnya didampingi oleh Asisten Sekda Kabag Administrasi Pembangunan beserta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan juga Jajaran perwakilan Pemkab Mojokerto. Bupati meresmikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ‘Sekumpul Mojo’ di Desa Mojokumpul, Kecamatan Kemlagi.

    Pada lokasi terakhir ini, Bupati mengikuti rangkaian prosesi adat dengan dipandu oleh tokoh adat setempat. Jalannya prosesi berlangsung dengan khidmat diiringi dengan antusiasme tamu undangan dan warga sekitar RTH, tamu undangan yang hadir berasal dari tokoh masyarakat dan tokoh agama desa Mojokumpul beserta tenaga pendidik dibawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. [tin/ian]