Kementrian Lembaga: PMPTSP

  • DKI punya program untuk dukung investasi berkelanjutan 

    DKI punya program untuk dukung investasi berkelanjutan 

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai inisiatif program untuk mendukung investasi berkelanjutan dan memperkuat ketahanan iklim kota, yakni Panduan Indikator Penilaian Investasi Hijau (PIN Greenvest).

    Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Denny Wahyu Haryanto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menjelaskan, “PIN Greenvest” merupakan bagian dari komitmen Jakarta untuk membangun ekonomi yang tangguh, inklusif dan ramah lingkungan.

    “Inovasi ini menyediakan indikator penilaian investasi hijau yang spesifik, detail, dan sistematis, sebagai panduan operasional untuk menilai investasi hijau dari aspek ekonomi, lingkungan, sosial dan tata kelola bisnis,” katanya.

    Ilustrasi – Suasana gedung bertingkat di kawasan SCBD, Jakarta, Rabu (23/8/2023). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp.)Merujuk data, sepanjang tahun 2020 sampai 2023, investasi hijau di Jakarta sekitar 3,18 persen dari total realisasi investasi.

    Menurut Denny, ini mencerminkan belum optimalnya pemahaman pentingnya investasi yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

    Selain itu, masih terbatasnya tindakan nyata yang diambil untuk mengintegrasikan aspek-aspek keberlanjutan dalam setiap keputusan investasi dan aktivitas bisnis.

    Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Denny Wahyu Haryanto di Jakarta, Rabu (20/11/2024). ANTARA/HO-DPMPTSP DKI JakartaDengan begitu, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pelaku usaha atau investor, dan mendorong lebih banyak investasi berkelanjutan di Jakarta.

    “Dengan ‘PIN Greenvest’, pelaku usaha dapat dengan mudah menilai apakah suatu kegiatan usaha sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan apakah dampaknya sesuai dengan tujuan jangka panjang Jakarta sebagai kota yang lebih hijau dan berkelanjutan,” kata Denny.

    Dia menambahkan, “PIN Greenvest” bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya keberlanjutan serta mendukung target Jakarta menurunkan emisi gas rumah kaca 30 persen pada 2030 dan mencapai “net zero emissions” pada 2050.

    Ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemkab Karawang dan Bekasi Sepakati Akses ke Stasiun Kereta Cepat
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        14 November 2024

    Pemkab Karawang dan Bekasi Sepakati Akses ke Stasiun Kereta Cepat Bandung 14 November 2024

    Pemkab Karawang dan Bekasi Sepakati Akses ke Stasiun Kereta Cepat
    Tim Redaksi
    KARAWANG, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Pemkab Bekasi, dan PT Pembangunan Delta Mas telah menyepakati pembangunan jembatan dan akses jalan yang akan menghubungkan kedua daerah tersebut dengan
    Stasiun Kereta Cepat
    Karawang.
    Kesepakatan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan mempermudah mobilitas masyarakat di wilayah Karawang dan Bekasi.
    Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Karawang, Teppy Wawan Darmawan menyatakan, kerja sama ini merupakan upaya untuk meningkatkan integrasi antar kawasan industri.
    “Selain itu juga sebagai upaya integrasi antar kawasan industri,” ujar Teppy di Kantor
    Pemkab Karawang
    , Kamis (14/11/2024).
    Pembangunan jembatan dan akses jalan ini akan dilakukan di lokasi Boulevard Ganesha Delta Mas, Bekasi, yang terhubung dengan Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang.
    Pembangunan ini juga mencakup peningkatan fungsi jalan primer yang menjadi penghubung antara dua kabupaten.
    Teppy menambahkan, kolaborasi antara Pemkab Karawang dan Pemkab Bekasi telah terjalin baik sejak lama.
    Penandatanganan kerja sama ini dilakukan pada 12 November 2024 di Kawasan Komersil 2 Kota Deltamas, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.
    Pembangunan jembatan dari Wanasari ke Kawasan Deltamas telah lama direncanakan sebagai salah satu akses menuju Stasiun Kereta Cepat Karawang.
    Pada tahun 2019, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karawang saat itu, Eka Sanata menyatakan, akan dibangun jembatan dari Deltamas menuju transit-oriented development (TOD) Kereta Cepat, yang saat ini dikenal sebagai Stasiun Kereta Cepat Karawang.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri ATR Ungkap Pesan Prabowo soal Polemik Hotel Sultan: Negara Harus Menang!

    Menteri ATR Ungkap Pesan Prabowo soal Polemik Hotel Sultan: Negara Harus Menang!

    Jakarta

    Polemik sengketa Hotel Sultan antara Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) dengan PT Indobuildco tak kunjung menghasilkan titik terang. Kasus sengketa ini masih diproses di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, hingga saat ini belum ada update terbaru tentang kasus tersebut. Kabar terakhir, perusahaan milik Pontjo Sutowo itu mengajukan kasasi ke pengadilan.

    Nusron sendiri memastikan bahwa pemerintah tidak akan menyerah. Selaras dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, pihaknya akan memperjuangkan kemenangan atas kasus tersebut.

    “Pak Prabowo arahnya ya, negara harus menang!,” kata Nusron, ditemui di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

    Hotel Sultan sendiri berdiri di atas Blok 15 Kawasan GBK berstatus Hak Pengelolaan (HPL) No.169/HPL/BPN/89 dengan luasan total mencapai 2.664.210 meter persegi. Menurut Nusron, langkah pemerintah dalam memperjuangkan kasus ini menjadi bagian dari upaya perlindungan terhadap aset negara.

    “Pokoknya selama itu aset negara, menjadi prioritas kami supaya negara menang,” tegasnya.

    Di sisi lain, Nusron sendiri membenarkan bahwa hingga saat ini Hotel Sultan masih terus beroperasi. Namun ia optimistis, huru-hara sengketa ini akan segera menunjukan hasil positif bagi pemerintah.

    “Ya kita tinggal nunggu. Dia sebenarnya nggak punya hak lagi untuk beroperasi. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai HGB (Hak Guna Bangunan),” kata dia.

    Sebagai tambahan informasi, PT Indobuildco melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, pada 9 Oktober 2023 silam. Perusahaan tersebut menggugat Mensesneg, Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat dan Pusat Pengelola Kawasan GBK soal kepemilikan Blok 15 kawasan GBK.

    Perkara ini bermula dari rencana pemerintah mengeksekusi putusan pengadilan atas HPL No.169/HPL/BPN/89 atas Blok 15 Kawasan GBK dengan luasan lahan total mencapai 2.664.210 meter persegi. Dengan keputusan itu, tanah tersebut kembali ke pangkuan negara dan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora yang habis pada awal 2023 tidak dapat diperpanjang.

    Berdasarkan catatan detikcom, pihak Pontjo Sutowo telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan HPL ini sebanyak empat kali. Padahal statusnya sudah punya kekuatan hukum sejak 2011 silam. Pihak Indobuildco pun kalah. Mereka berpandangan bahwa HGB masih bisa diperpanjang, merujuk pada masa berlaku HGB yang mencapai 80 tahun, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No.18/2021.

    Sementara dikutip dari detikProperti, Indobuildco juga tengah mengajukan kasasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Kasasi tersebut baru diajukan pada Senin (23/9/2024) lalu.

    Permohonan Kasasi diajukan pada perkara nomor 624/G/2023/PTUN.JKT yang menggugat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia (tergugat II intervensi) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta (tergugat).

    (shc/rrd)

  • Pemprov DKI kenalkan nilai perizinan sejak dini dengan cara mendongeng

    Pemprov DKI kenalkan nilai perizinan sejak dini dengan cara mendongeng

    Kami percaya dengan memperkenalkan nilai-nilai positif yang terkandung dalam kata ‘izin’ kepada anak usia dini, maka akan menjadi investasi berharga dalam membentuk karakter positif generasi penerus bangsaJakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkenalkan nilai-nilai perizinan kepada anak sejak dini dengan cara mendongeng karena diyakini cara tersebut lebih efektif untuk menyampaikan pesan.

    “Kami percaya dengan memperkenalkan nilai-nilai positif yang terkandung dalam kata ‘izin’ kepada anak usia dini, maka akan menjadi investasi berharga dalam membentuk karakter positif generasi penerus bangsa,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Benni Aguscandra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Baca juga: Satpol PP ingatkan warga untuk daftarkan kegiatan di HBKB

    Oleh karena itulah, DPMPTSP DKI bersinergi dengan  Kampung Dongeng Indonesia menyelenggarakan lomba mendongeng bertema “Sebuah Pesan Cerita, Urus Izin Sendiri Itu Mudah”.

    Benni mengatakan ini menjadi salah satu bukti nyata pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui pendekatan komunikasi yang strategis guna membangun reputasi dan citra positif pemerintah.

    Tercatat, total 88 karya dongeng dari 43 kabupaten/ kota, 15 Provinsi di Indonesia.

    Baca juga: Pemprov DKI tanamkan nilai penting izin pada anak lewat mendongeng

    Menurut Benni, kegiatan ini dapat menjadi tempat untuk bertukar wawasan, memupuk inspirasi, serta membuka peluang kolaborasi dan inovasi yang lebih luas dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima di Indonesia, khususnya di Jakarta.

    Sementara itu, Ketua Subkelompok Penyuluhan DPMPTSP DKI Jakarta sekaligus Juri, Rinaldi berpendapat dengan kemampuan untuk menarik perhatian, menyederhanakan informasi, dan membangun koneksi emosional, dongeng dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuan komunikasinya.

    “Meski terdengar sederhana, dongeng sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa dalam menyampaikan pesan, dongeng mengandung nilai-nilai moral, memudahkan pendengar untuk memahami pesan yang disampaikan dan juga bisa menciptakan rasa keterikatan yang kuat,” jelas dia.

    Baca juga: Bawaslu Jakbar terima 50 laporan pencatutan nama tanpa izin

    Rinaldi menilai, dongeng adalah salah satu cara terbaik dalam menyampaikan kebijakan publik. Menurut dia, kompleksitas kebijakan publik sering kali membuat masyarakat kesulitan untuk memahaminya. Dia berpendapat dongeng dapat merangkum ide-ide rumit menjadi sebuah cerita sederhana yang mudah dicerna dan dipahami masyarakat.

    “Kebijakan publik yang kompleks sekalipun, bisa jadi lebih mudah dipahami masyarakat jika disampaikan dengan cara yang kreatif dan menarik melalui dongeng,” kata duta Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) itu.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kalsel optimistis capai target investasi Rp19,10 triliun pada 2024

    Kalsel optimistis capai target investasi Rp19,10 triliun pada 2024

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus bergerak mencapai target investasi yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kementerian Investasi dan Hilirisas Republik Indonesia (RI) sebesar Rp19,10 triliun. Hingga Triwulan ke tiga (Januari-September) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel, mencatat realisasi investasi telah berada pada angka 18,13 Triliun atau 96 persen dari target. 
    (Latif Thohir/Arif Prada/I Gusti Agung Ayu N)

  • Realisasi investasi di Temanggung hingga September 2024 capai Rp 1,7 T

    Realisasi investasi di Temanggung hingga September 2024 capai Rp 1,7 T

    ANTARA – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyebut investasi Kabupaten Temanggung hingga September 2024 mencapai  Rp1,7 triliun, dari target tahunan senilai Rp2 triliun. Pemerintah daerah optimistis  target tersebut dapat tercapai pada akhir tahun 2024.(Firman Eko Handy/Yovita Amalia/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • DPMPTSP Purwakarta: Penerbitan NIB UMKM lampaui target

    DPMPTSP Purwakarta: Penerbitan NIB UMKM lampaui target

    Purwakarta, Jabar (ANTARA) – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta, Jabar, menyebutkan penerbitan nomor induk berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Purwakarta pada tahun ini telah melampaui target yang ditetapkan.

    “Penerbitan NIB bagi pelaku UMKM tahun ini sangat banyak, sudah melampaui target yang ditetapkan Pemprov Jawa Barat,” kata Kepala DPMPTSP Purwakarta Hariman Budi Anggoro di Purwakarta, Jabar, Sabtu.

    Ia menyampaikan bahwa pada periode Januari hingga Oktober 2024, penerbitan NIB bagi pelaku UMKM sebanyak 22.057 atau 112,93 persen dari target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    “Target penerbitan dari Pemprov Jabar sebanyak 19.529 NIB untuk pelaku UMKM, tapi di Purwakarta telah menerbitkan 22.057 NIB sejak Januari hingga Oktober 2024. Jadi sudah melampaui target,” katanya.

    Hariman mengatakan bahwa pencapaian itu dapat terwujud atas adanya kolaborasi dan kerja sama seluruh pihak, mulai dari petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa di wilayah Purwakarta.

    Tingginya capaian penerbitan NIB bagi pelaku UMKM di Purwakarta dapat terwujud di antaranya karena pelayanan penerbitan NIB dilaksanakan saat gebyar pelayanan terjadwal di kecamatan, pelayanan publik terpadu, pelayanan di tingkat desa hingga pelayanan jemput bola.

    “Petugas DPMPTSP Purwakarta juga melakukan pelatihan kepada operator desa terkait penerbitan NIB,” katanya.

    Hariman menyampaikan jumlah penerbitan NIB di Purwakarta kemungkinan akan terus bertambah hingga akhir tahun nanti. Sebab, saat ini dari 17 kecamatan, masih ada sembilan kecamatan yang belum mencapai target penerbitan NIB.

    NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS (Online Single Submission), yang berfungsi sebagai pengganti sejumlah dokumen dan izin, seperti tanda daftar perusahaan (TDP), surat izin usaha perdagangan (SIUP), dan angka pengenal impor (API).

    NIB memiliki beberapa fungsi, di antaranya dapat mengurangi birokrasi dan mempercepat proses perizinan, serta memudahkan pelaku usaha mengakses berbagai izin dan fasilitas yang diperlukan.

    Baca juga: Dinas: 5.126 produk UMKM di Purwakarta sudah miliki sertifikat halal
    Baca juga: Purwakarta optimalkan pemasaran produk UMKM pada musim mudik lebaran
    Baca juga: Pemkab Purwakarta dorong pengembangan produk unggulan di desa-desa

    Pewarta: M Ali Khumaini
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Realisasi investasi di Banten triwulan III capai Rp83,44 triliun

    Realisasi investasi di Banten triwulan III capai Rp83,44 triliun

    ANTARA – Realisasi investasi yang masuk ke wilayah Provinsi Banten hingga triwulan III mencapai Rp83,44 triliun atau sebesar 85 persen dari target yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp97 triliun untuk tahun ini. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten, Virgojanti pada Jumat (1/11), mengatakan banyaknya investasi yang masuk di Banten saat ini didominasi petrokimia dan farmasi dengan jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 115 ribu orang. (Susmiatun Hayati/Satrio Giri Marwanto/Rijalul Vikry)

  • Terungkap di Sidang Suap Malut, Ada Tim Investasi Tambang Bentukan Abdul Ghani
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        1 November 2024

    Terungkap di Sidang Suap Malut, Ada Tim Investasi Tambang Bentukan Abdul Ghani Regional 1 November 2024

    Terungkap di Sidang Suap Malut, Ada Tim Investasi Tambang Bentukan Abdul Ghani
    Tim Redaksi
    TERNATE, KOMPAS.com
    – Eks Gubernur
    Maluku Utara
    ,
    Abdul Ghani Kasuba
    ternyata pernah membentuk
    tim khusus investasi
    pertambangan.
    Tim ini terdiri dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bambang Hermawan, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Suryanto Andili, dan Staf Khusus eks Gubernur Maluku Utara Muhaimin Syarif.
    Hal ini terungkap saat Penasihat Hukum Muhaimin Syarif, Febri Diansyah, mencecar pertanyaan kepada saksi Suryanto Andili dan Bambang Hermawan.
    Keduanya hadir dalam
    sidang kasus suap
    terhadap eks Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, dengan terdakwa Muhaimin Syarif di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, Kamis (31/10/2024).
    Febri bertanya kepada Suryanto terkait penunjukan atau penugasan terhadap Suryanto Andili, Bambang Hermawan, dan terdakwa Muhaimin Syarif sebagai tim khusus investasi tambang ini, apakah diberikan surat penugasan oleh Abdul Ghani.
    “Tidak ada (surat penugasan). Disampaikan secara lisan. Pak Bambang, Pak Anto, dan Pak Muhaimin nanti urus investasi di Maluku Utara, di bidang pertambangan. Disampaikan saat berada di (hotel) Bidakara,” jawab Suryanto.
    Namun, karena Suryanto lupa kapan tepatnya tim ini dibentuk atau pun kapan mereka bertiga ditunjuk oleh Abdul Ghani, Febri mengalihkan pertanyaannya kepada Bambang Hermawan.
    “Saya ingat setelah pemeriksaan dari Bareskrim. Saya tidak ingat tanggal. Pemeriksaan di Bareskrim sekitar 2021. Perintah lisan ini sekitar 2021,” kata Bambang.
    Dikatakan, tim khusus investasi pertambangan ini ada setelah terdakwa Muhaimin Syarif berseteru dengan Hasyim Daeng Barang di Kantor Gubernur, dan satu minggu kemudian Hasyim Daeng Barang dimutasi dari posisinya sebagai Kepala Dinas ESDM.
    “Setelah perseteruan itu, kebetulan bertemu di Bidakara. Kemudian pengarahan Pak Gubernur bahwa untuk selanjutnya, Pak Muhaimin Syarif itu sebagai staf khusus yang mewakili saya. Sehingga Pak Bambang harus bantu untuk Pak Muhaimin Syarif dan Pak Anto,” kata dia.
    Setelah itu, terdakwa Muhaimin Syarif diberi kesempatan menanyai para saksi, terutama terkait penugasan oleh gubernur terhadap mereka bertiga.
    “Pak Bambang, pada suatu waktu pernah diperintah oleh gubernur untuk menghadap Haji Robert di kantornya. Apakah saudara lupa atau ingat topik pembahasan saat itu?” kata Muhaimin.
    Dia mengatakan, jika lupa, akan diberitahu kisi-kisinya saja, yakni tentang adanya permohonan Robert terhadap konsesi logam emas 265 hektar di seluruh Maluku Utara.
    “Dari Bidakara. Disuruh ke sana, saya pun ikut, kita bertiga,” ungkap Muhaimin.
    Kemudian semua pernyataan ini dibenarkan oleh Bambang Hermawan. “Iya benar,” jawabnya.
    Usai pertemuan itu, kata Muhaimin, saat akan beranjak pulang, ketiganya diberikan oleh-oleh dari anak Robert.
    Namun, Muhaimin mengaku menolak oleh-oleh yang diberikan, dan hanya Suryanto serta Bambang yang menerimanya.
    “Bapak kita disumpah, saya tidak disumpah, tapi Bapak dan Pak Bambang disumpah. Nanti saya akan tanyakan juga ke Pak Bambang.”
    “Apakah pernah kita diberikan oleh-oleh melalui anaknya saat itu. Namanya Ramadhan, anaknya putih-putih, keriting, jangan sampai Bapak lupa juga dia punya anak. Saya kasih ingat saja,” kata dia.
    Saat itu, Ramadhan ikut saya ke garasi mobil. “Bapak berdua dengan Pak Bambang ambil dan saya menolak.”
    “Iya pernah,” jawab Suryanto alias Anto singkat.
    Terdakwa Muhaimin Syarif masih mencecar Suryanto Andili terkait tiga orang investor yang pernah dibawanya bertamu ke rumah pada November tahun lalu. Tujuan meminta masukan advokasi pertambangan dan investasi di Maluku Utara.
    “Yang Bapak (Suryanto) sampaikan bahwa itu adalah investor dari atensi Kejati, biar semua terbuka saja, Pak.”
    “Kita tidak usah sembunyi-sembunyi di sini, ini nasib saya, Pak. Pernah tidak Pak namanya Mariyono dan dua orang China?” tanya Muhaimin.
    “Pernah, Pak. Iya,” kata Suryanto membenarkan semua yang dikatakan oleh Muhaimin.
    Lanjut Muhaimin, dalam diskusi dengan tiga orang investor tersebut, Muhaimin mengaku memberikan informasi yang dia ketahui. 
    “Bagaimana mau cepat, jangan tumpang tindih, harus lengkapi semua konsepsi tata ruang. Sesuai pemahaman saat mengadvokasi tambang. Sehingga jangan sampai terjebak IUP bodong,” kata dia.
    “Dan, saat itu Bapak menyerahkan uang Rp 50 juta. Ini Ucu ada oleh-oleh dari investor yang kemarin di rumah Ternate. Saya bilang, Uang apa?”

    Trada,
    kebetulan mereka punya IUP-IUP yang sudah lolos, Pak Gub sudah tanda tangan. Apakah Bapak ingat peristiwa itu?” tanya Muhaimin.
    “Sudah lupa,” sanggah Suryanto.
    “Oke, terima kasih. Padahal ini yang paling dekat, Pak Anto, bulan 11 kemarin. Bapak memberi dan saya menolak, saya bilang itu bukan hak saya,” ungkap Muhaimin.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kabupaten Majalengka bakal miliki Mal Pelayanan Publik 

    Kabupaten Majalengka bakal miliki Mal Pelayanan Publik 

    Sumber foto: Enok Carsinah/elshinta.com.

    Kabupaten Majalengka bakal miliki Mal Pelayanan Publik 
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 16:59 WIB

    Elshinta.com – Sebagai wujud pelayanan terhadap Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Majalengka bakal memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). 

    Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Permenpan RB Nomor 92 Tahun 2021, tentang Petunjuk tekins penyelenggaran Mal Pelayanan Publik.

    Mal Pelayanan Publik (MPP) ini berada di pusat Kota Majalengka merupakan bangunan bekas kantor Kejaksaan Negeri. MPP ini menyatu dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP).

    Menurut Pj Bupati Majalengka, Dedi Supandi, melalui MPP berbagai jenis pelayanan tergabung dalam satu tempat, penyederhanaan regulasi dan prosedur serta integrasi, memudahkan akses masyarakat dalam mendapat berbagai jenis pelayanan.

    “Nantinya di dalam Mal Pelayanan Publik ini ada 14 gerai yang akan beroperasi sebagai pusat pelayanan terpadu yang terintegrasi, diantaranya pelayanan perijinan, kependudukan, perpajakan termasuk ijin ekspor dan rencana akan di launching pada 18 Nopember 2024,” kata Dedi, Senin (28/10)

    Dedi berharap dengan adanya MPP dapat memudahkan masyarakat serta meningkatkan daya saing global, yang dapat menarik investor serta pelaku usaha.

    Mal Pelayanan Publik Majalengka nantinya langsung  MPP digitalisasi. Selain itu MPP ini ditunjang dengan fasilitas gerai ATM, ruang laktasi, ruang anak dan fasilitas untuk difabel.

    “Dengan hadirnya MPP ini dapat memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan,” ujar Pj Bupati seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Enok Carsinah, Selasa (29/10).

    Sumber : Radio Elshinta