Xcloud.id

Kementrian Lembaga: PMPTSP

  • Investasi asing di Batam triwulan III-2024 capai Rp13,2 triliun

    Investasi asing di Batam triwulan III-2024 capai Rp13,2 triliun

    Kepala DPMPTSP Kota Batam Reza Khadafi. ANTARA/HO-DPMPTSP Batam

    Investasi asing di Batam triwulan III-2024 capai Rp13,2 triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 15 Desember 2024 – 19:23 WIB

    Elshinta.com – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam, Kepulauan Riau, mencatat realisasi investasi atau penanaman modal asing (PMA) hingga triwulan III (Januari-September) 2024 mencapai Rp13,2 triliun.

    Kepala DPMPTSP Kota Batam Reza Khadafi, di Batam, Minggu, mengatakan berdasarkan sektor, investasi terbagi seperti industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, presisi, optik dan jam.

    Selain itu, perumahan, kawasan, industri dan perkantoran. Kemudian jasa lainnya serta perdagangan dan reparasi.

    “Sektor tersebut merupakan perpaduan dari PMA dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) hingga September tahun ini,” ujar Reza.

    Ia menyampaikan DPMPTSP juga mencatat adanya perluasan jam layanan di hari Sabtu, untuk mempermudah kebutuhan masyarakat yang sulit mengurus administrasi pada jam kerja.

    “Mulai saat ini, pelayanan akan dibuka pada hari Sabtu, bekerja sama dengan BP Batam untuk menyediakan layanan setengah hari,” kata Reza.

    Langkah tersebut diambil setelah menerima keluhan dari banyak pekerja yang harus mengorbankan jam kerja mereka untuk urusan administrasi.

    “Dengan langkah-langkah ini, Dinas PTSP Batam berharap dapat mempermudah proses perizinan dan mendukung pertumbuhan investasi di kota Batam,” kata dia lagi.

    Sebelumnya, DPMPTSP Kota Batam menyebutkan Mal Pelayanan Publik (MPP) memiliki empat sistem aplikasi perizinan guna tingkatkan pelayanan.

    Kepala DPMPTSP Kota Batam Reza Khadafi, di Batam, Jumat (13/12), mengatakan secara khusus di Kota Batam, eksistensi MPP telah dioperasikan sejak tahun 2018 telah diharmonisasikan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang saat ini sedang dilakukan pemetaan proses bisnis perizinan dan non perizinan.

    “Sejumlah 155 izin usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam dan 62 izin usaha yang menjadi kewenangan BP Batam,” ujar Reza.

    Ia menyampaikan hal tersebut menempatkan MPP Batam sebagai pusat pelayanan perizinan terlengkap di Indonesia saat ini, dengan 416 pelayanan yang tersedia.

    Sumber : Antara

  • Pemkab Lamongan Raih Penghargaan Kepatuhan dari Ombudsman RI

    Pemkab Lamongan Raih Penghargaan Kepatuhan dari Ombudsman RI

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan menyabet penghargaan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 dari Ombudsman RI.

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Timur, Agus Muttaqin, kepada Wakil Bupati Lamongan Abdul Rouf, di Hotel JW Marriot Surabaya, Jumat (13/12/2024).

    Hasil penilaian menunjukkan Kabupaten Lamongan berada di zona hijau atau kualitas tertinggi, dengan nilai 93,7.

    Menurut Kiai Rouf, penghargaan ini merupakan bentuk keberhasilan pelayanan terbaik Pemkab Lamongan kepada masyarakat.

    “Alhamdulillah kerja keras kami diberikan apresiasi. Yang lebih utama atas diperolehnya penghargaan ini adalah keberhasilan Pemkab Lamongan dalam memberikan pelayanan berkualitas untuk masyarakat,” tuturnya.

    Komitmen realisasi pelayanan publik dicantumkan pada program prioritas Lamongan yakni 100 persen pelayanan publik berkualitas.

    Dalam realisasinya Kota Soto terus berupaya melakukan perbaikan standar operasional prosedur dan standar pelayanan pada seluruh unit pelayanan di Kabupaten Lamongan, mulai dari Puskesmas sampai Badan/Dinas penyelenggara pelayanan publik melalui evaluasi-evaluasi.

    Kemudian menyesuaikan dengan kemajuan digitalisasi, pelayanan publik di Kabupaten Lamongan juga bertransformasi ke sistem elektronik atau digital.

    “Di antaranya seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) meluncurkan dua inovasi yakni Digital Signature dan SIPPOMA,” tuturnya.

    Kiai Rouf menjelaskan, digital signature digunakan untuk melakukan proses perizinan penandatanganannya dilakukan secara digital.

    “Jadi dapat menandatangani berkas di mana saja. Dalam bidang Pendidikan, PERPUSDA meluncurkan i-Lamongan yang menyajikan perpustakaan digital Lamongan sehingga bisa membaca buku di rumah saja,” ujarnya.

    Sementara layanan elektronik Sego Boran (Sarana Elektronik Gratis Berkas Online Administrasi Kependudukan) yang merupakan inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, yang menjamin kemudahan dalam mengurus dokumen, yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, dan Akta Kematian serta aktivasi data.

    Pada Dinas Lingkungan Hidup membangun terobosan bernama ‘Onlimo’ untuk memantau kualitas air secara kontinyu, otomatis, dan online yang ditempatkan di Desa Parengan Kecamatan Maduran, juga Aplikasi Sipola (Smart identification Pohon Lamongan) sebagai upaya menjaga keanekaragaman Hayati di Kabupaten Lamongan.

    “Transformasi pelayanan bertujuan untuk memudahkan masyarakat. Jadi selain kualitas, kami juga terus menjunjung efektivitas,” kata Kiai Rouf. (fak/ian)

  • Delegasi CNAG Tiongkok kunjungi mal pelayanan publik DKI Jakarta

    Delegasi CNAG Tiongkok kunjungi mal pelayanan publik DKI Jakarta

    Jumat, 13 Desember 2024 22:56 WIB

    Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan kerja dari delegasi China National Academy of Governance (CNAG), Republik Rakyat Tiongkok (RRT) ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Provinsi DKI Jakarta pada Jumat. ANTARA/HO-DPMPTSP DKI Jakarta.

    tantangan yang dihadapi Indonesia adalah memastikan konsistensi kebijakan dari tingkat atas hingga bawah.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Akselarasi Hilirisasi dan Investasi Jadi Fokus Rapat Kementerian Investasi

    Akselarasi Hilirisasi dan Investasi Jadi Fokus Rapat Kementerian Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan acara tahunan Rapat Konsolidasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah, di Jakarta, pada Selasa, 10 Desember 2024.

    Acara ini mengambil tema ‘Akselerasi Hilirisasi dan Investasi Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas’, dan merupakan bagian integral dari Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Investasi 2024 yang berlangsung sehari setelahnya pada Rabu, 11 Desember 2024.

    Rapat konsolidasi ini dihadiri oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Heldy Satrya Putera, serta para deputi yaitu Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Riyatno, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tirta Nugraha Mursitama, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Nurul Ichwan, dan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Iwan Suryana. Hadir pula Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Imam Soejoedi, Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan Penanaman Modal Andi Maulana, dan Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Robert Leonard Marbun.

    Sebanyak 942 peserta mengikuti Rapat Konsolidasi ini, yang berasal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dari 38 provinsi dan 514 kabupaten-kota, 24

    Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan lima Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Kehadiran para peserta dari berbagai instansi pusat dan daerah ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Hilirisasi dan Investasi sebagai Ujung Tombak Pertumbuhan Ekonomi
    Pemilihan tema yang menekankan kepada akselerasi hilirisasi dan investasi berkelanjutan tak lepas dari poin kelima dari delapan Misi ‘Asta Cita’ dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yaitu melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Tema ini juga selaras dengan target pemerintah Kabinet Merah Putih dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun ke depan.

    Dalam arahannya, Todotua Pasaribu menyampaikan bahwa hilirisasi dan investasi merupakan ujung tombak pertumbuhan ekonomi. “Pemerintah, lewat Kementerian PPN/Bappenas telah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp13.528 triliun dalam lima tahun mendatang. Merealisasikan target ini membutuhkan kerja keras dan kerja sama luar biasa antara pusat dan daerah. Karena itu, semua yang hadir di sini memiliki peran dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi bangsa,” ungkap beliau.

    Menurut Todotua Pasaribu, pencapaian ini akan sulit untuk diwujudkan tanpa adanya konsolidasi. Ia mengajak semua peserta untuk memanfaatkan rapat konsolidasi ini untuk bersama-sama menyampaikan pemikiran dan harapan, kemudian berembuk untuk mencapai kesepakatan dalam memberi rekomendasi cara pencapaian target-target kerja pada tahun depan. Hasilnya akan disampaikan kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani pada RAKORNAS Investasi 2024, pada Rabu 11/12/24.

    Pentingnya pertemuan ini ikut ditegaskan oleh Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Riyatno sebagai Ketua Pelaksana Rapat Konsolidasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah, saat menyampaikan laporannya. “Konsolidasi DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten-Kota,

    Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat mendorong akselerasi hilirisasi dan investasi berkelanjutan, yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8%,” jelas beliau.

    Penyampaian Rekomendasi Hasil Sidang Dua Kelompok
    Rapat ini dibagi menjadi dua sesi sidang kelompok, masing-masing kelompok membahas strategi akselerasi hilirisasi dan investasi dengan difasilitasi oleh lima orang pejabat tinggi madya dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

    Topik yang didiskusikan di Kelompok I adalah Strategi Akselerasi Hilirisasi Investasi Strategis yang Berkelanjutan, dimoderatori oleh Sri Endang Novitasari yang menjabat sebagai Direktur Promosi Wilayah Amerika dan Eropa. Beliau didampingi oleh fasilitator Riyatno, Tirta Nugraha Mursitama, Nurul Ichwan, Imam Soejoedi, dan Direktur Data dan Informasi Siti Romayah.

    Sementara di Kelompok II, topik yang dibahas adalah Upaya Pengembangan Hilirisasi Komoditas Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi di Daerah. Dengan moderator Direktur Deregulasi Penanaman Modal Dendy Apriandi, kelompok ini mendapat insight dari fasilitator Heldy Satrya Putera, Andi Maulana, Robert Leonard Marbun, Direktur Wilayah I Agus Joko Saptono, dan Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan Noor Fuad Fitrianto.

    Para peserta dari dua kelompok dengan antusias menyimak informasi yang disampaikan oleh para fasilitator, juga saat memberi masukan kepada ketua kelompok. Berbagai masukan ini kemudian dirangkum sebagai rekomendasi untuk isu-isu strategis sesuai tema kelompok masing- masing.

    Saat rekomendasi dari masing-masing kelompok dibacakan pada akhir acara, para peserta menyambut dengan tepukan meriah sebagai bentuk persetujuan dan dukungan atas kesepakatan bersama ini.

    Dari Kelompok I, isu-isu strategis yang menjadi sorotan adalah 1) Kebijakan, potensi, dan ekosistem peluang hilirisasi investasi strategis di daerah, 2) Akselerasi kerja sama internasional dan promosi serta fasilitasi minat hilirisasi investasi strategis di daerah, dan 3) Dukungan pemerintah pusat dan komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan hilirisasi investasi strategis di daerah.

    Sementara itu, Kelompok II mengangkat isu-isu strategis berupa 1) Kelembagaan, 2) Percepatan Perkada RDTR serta mekanisme Fiktif Positif dalam pemrosesan Persyaratan Dasar dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3) Anggaran, 4) Kesejahteraan, 5) Dana Alokasi Khusus (DAK), dan 6) Pengembangan SDM.

    Rapat Konsolidasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah ini diharapkan menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, juga mengidentifikasi potensi serta tantangan hilirisasi dan investasi di seluruh Indonesia. Dengan sinergi yang baik, diharapkan target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. (*)

  • Rosan Dorong Kolaborasi Capai Investasi Rp13.258 Triliun pada 2029

    Rosan Dorong Kolaborasi Capai Investasi Rp13.258 Triliun pada 2029

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkirakan kebutuhan investasi Indonesia hingga 2029 adalah sebesar Rp13.528 triliun.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, akan dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dalam pencapaian target. Dirinya optimis, hal itu dapat diwujudkan melalui sinergi pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta.

    Hal itu diungkapkan Rosan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2024 di Jakarta pada Rabu (11/12) dengan tema “Akselerasi Hilirisasi dan Investasi Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”. Rosan mengaku, tak bakal mudah meraih target itu.

    “Ini adalah tugas yang tidak mudah, dan dalam kesempatan ini kami juga ingin melaporkan bahwa pada sampai 2024 Januari sampai September, kita sudah mencapai kurang lebih 76,45 persen pencapaian investasi atau kurang lebih Rp 1.261,43 triliun (dari target investasi tahun 2024) yang mana kontribusi di luar Pulau Jawa itu kurang lebih mencapai 50,34 persen,” papar Rosan.

    Rakornas yang berjalan dua hari ini diawali dengan Rapat Konsolidasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah (RKKIPD). Rapat dihadiri lebih dari 1.000 peserta, mulai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hingga Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

    RKKIPD berfokus secara khusus merumuskan strategi akselerasi hilirisasi investasi strategis yang berkelanjutan, berbasis komoditas unggulan di daerah.

    Rosan pun menyampaikan apresiasi peningkatan realisasi investasi, terutama di sektor hilirisasi dan investasi berkelanjutan, sebagai buah dari kontribusi positif DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, Administrator KEK, serta Badan Pengusahaan KPBPB di seluruh Indonesia.

    Adapun Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dipastikan terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis, termasuk identifikasi komoditas unggulan daerah, produk hilir bernilai tambah paling optimal, serta rencana aksi guna meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat kepastian hukum, dan menyelaraskan regulasi pusat dan daerah.

    Penyelenggaraan Rakornas ini pun dinilai sebagai momentum memperkuat sinergi nasional. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029, dengan investasi ditargetkan tumbuh rata-rata 16,75 persen per tahun.

    Sementara, agar dapat angkat kaki dari jebakan middle-income trap, pemerintah memperkuat peran Kementerian Investasi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

    Melalui mandat baru yang mencakup hilirisasi, Kementerian Investasi diharapkan dapat mengoordinasikan hilirisasi investasi strategis guna mempercepat transformasi ekonomi, juga meningkatkan daya saing di pasar global. Rosan menjelaskan, hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tetapi juga membangun daya saing dan kemandirian ekonomi nasional.

    Pada rapat itu, Rosan juga merespons sejumlah isu strategis, termasuk percepatan penyelarasan tugas dan fungsi hilirisasi di daerah, penyesuaian (inpassing) jabatan fungsional penata kelola penanaman modal di pusat dan daerah, serta implementasi mekanisme fiktif-positif dalam perizinan berusaha berbasis risiko.

    Dukungan BKPM terhadap hilirisasi diwujudkan antara lain dengan menyusun dokumen Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis sebagai panduan komprehensif akselerasi transformasi struktural Indonesia dari pengekspor bahan mentah menjadi pemain utama dalam rantai pasok global.

    Dokumen ini mencakup 28 komoditas strategis dari delapan sektor utama, yakni mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Peta Jalan tersebut ditargetkan menarik investasi senilai US$618 miliar hingga 2040, meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$235,9 miliar, menciptakan lebih dari 3 juta lapangan kerja baru, dan mendorong nilai ekspor hingga US$857,9 miliar.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan yang sama turut menegaskan hilirisasi berkelanjutan guna memastikan kemandirian ekonomi di tengah tantangan global. Airlangga optimis, target pertumbuhan 8 persen dapat tercapai melalui optimalisasi infrastruktur investasi yang dapat mendongkrak produktivitas.

    Airlangga mengingatkan, sektor manufaktur yang berkontribusi hampir 20 persen terhadap PDB juga harus terus didorong untuk meningkatkan nilai tambah.

    “Kita tidak ingin ketergantungan kita terhadap komoditi atau bahan mentah ini berlanjut. Ini dikenal secara global sebagai Dutch Disease, karena ketika harga komoditas turun, kesejahteraan rakyat akan terganggu. Hilirisasi perlu dilanjutkan dengan pendalaman struktur di industri, khususnya sektor manufaktur,” ujar Airlangga.

    (rea/rir)

  • Menteri Investasi dan DPMPTSP Bidik Investasi Rp13.528 Triliun

    Menteri Investasi dan DPMPTSP Bidik Investasi Rp13.528 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2024 di Jakarta pada Rabu (11/12). Mengangkat tema “Akselerasi Hilirisasi dan Investasi Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”, acara dibuka oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani.

    Rosan mengatakan, Rakornas tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi nasional demi mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029, sebagaimana diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Investasi ditargetkan tumbuh rata-rata 16,75% per tahun guna mendukung transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Total kebutuhan investasi hingga 2029 diperkirakan mencapai Rp13.528 triliun. Angka ini mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan realisasi target yang telah ditetapkan. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, Indonesia optimistis dapat mencapai transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    ”Ini adalah tugas yang tidak mudah, dan dalam kesempatan ini kami juga ingin melaporkan bahwa pada sampai 2024 Januari sampai September, kita sudah mencapai kurang lebih 76,45% pencapaian investasi atau kurang lebih Rp1.261,43 triliun (dari target investasi tahun 2024 senilai Rp1.650 triliun) yang mana kontribusi di luar Pulau Jawa itu kurang lebih mencapai 50, 34%.” lanjut Rosan.

    Rosan menyampaikan, untuk keluar dari jebakan middle-income trap, pemerintah memperkuat peran Kementerian Investasi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Dengan mandat baru yang mencakup hilirisasi, kementerian ini diharapkan dapat mengoordinasikan hilirisasi investasi strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi dan meningkatkan daya saing global.

    Menteri Rosan menegaskan pentingnya hilirisasi sebagai fondasi transformasi ekonomi. Menurutnya, “hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah tetapi juga membangun daya saing dan kemandirian ekonomi nasional.” Rosan juga menanggapi isu strategis, termasuk percepatan penyelarasan tugas dan fungsi hilirisasi di daerah, penyesuaian (inpassing) jabatan fungsional penata kelola penanaman modal di pusat dan daerah, serta implementasi mekanisme fiktif-positif dalam perizinan berusaha berbasis risiko.

    Dalam mendukung hilirisasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menyusun Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis yang merupakan sebuah panduan komprehensif yang dirancang untuk mengakselerasi transformasi struktural Indonesia dari sekadar pengekspor bahan mentah menjadi pemain utama dalam rantai pasok global. Dokumen ini mencakup 28 komoditas strategis dari delapan sektor utama: mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Peta Jalan ini ditargetkan menarik investasi senilai USD618 miliar hingga 2040, meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD 235,9 miliar, menciptakan lebih dari 3 juta lapangan kerja baru, dan mendorong nilai ekspor hingga USD857,9 miliar.

    Perbesar

    Hadir dalam Rakornas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menekankan dalam pidatonya sebagai pembicara kunci terkait pentingnya hilirisasi berkelanjutan untuk memastikan kemandirian ekonomi di tengah tantangan global. Airlangga juga optimistis bahwa target pertumbuhan 8% dapat tercapai dengan optimalisasi infrastruktur investasi yang ada, sehingga produktivitas dapat meningkat.

    “Kita tidak ingin ketergantungan kita terhadap komoditi atau bahan mentah ini berlanjut. Ini dikenal secara global sebagai Dutch Disease, karena ketika harga komoditas turun, kesejahteraan rakyat akan terganggu. Hilirisasi perlu dilanjutkan dengan pendalaman struktur di industri, khususnya sektor manufaktur,” ujar Airlangga. Ia juga menambahkan bahwa sektor manufaktur yang berkontribusi hampir 20% terhadap PDB harus terus didorong untuk meningkatkan nilai tambah.

    Rakornas yang berlangsung selama dua hari ini diawali dengan Rapat Konsolidasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah (RKKIPD) pada 10 Desember 2024. Rapat ini dihadiri lebih dari 1.000 peserta, terdiri atas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan tamu undangan lainnya. Fokus utama RKKIPD adalah dua sesi sidang kelompok untuk merumuskan strategi akselerasi hilirisasi investasi strategis yang berkelanjutan berbasis komoditas unggulan di daerah.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi menyampaikan apresiasi peningkatan realisasi investasi, terutama di sektor hilirisasi dan investasi berkelanjutan, yang tentu saja merupakan buah dari kontribusi positif DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, Administrator KEK, serta Badan Pengusahaan KPBPB di seluruh Indonesia. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis, baik dalam mengidentifikasi komoditas unggulan daerah, produk hilir bernilai tambah paling optimal, serta rencana aksi yang diperlukan guna meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat kepastian hukum, dan menyelaraskan regulasi pusat dan daerah.

  • Kasus Ria Beauty, Kementerian Kesehatan Perintahkan Dinkes Rutin Cek Izin Klinik Kecantikan – Halaman all

    Kasus Ria Beauty, Kementerian Kesehatan Perintahkan Dinkes Rutin Cek Izin Klinik Kecantikan – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman menuturkan, agar kasus klinik Ria Beauty tidak terjadi lagi, pihaknya meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat agar berperan aktif melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin di faskes wilayah setempat.

    Hal ini merespons kasus praktik ilegal Ria Beauty.

    Ria yang merupakan pemilik merupakan lulusan sarjana perikanan namun nekat membuka klinik dengan modal sertifikat kursus kecantikan.

    Aji menegaskan, fasilitas kesehatan (faskes) yang berpraktik harus memiliki surat izin operasional resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

    “Koordinasi lintas sektor akan ditingkatkan, terutama pada proses penilaian perizinan agar sesuai standar yang ada. Pengawasan rutin terhadap faskes yang telah berizin akan terus dilakukan, baik pada klinik dengan pelayanan kedokteran estetik maupun klinik lainnya yang berada di wilayah kewenangan instansi terkait, dan juga berdasarkan aduan masyarakat,” kata dia kepada wartawan, Rabu (11/12/2024).

    Ia mengungkapkan, sebagai upaya pencegahan terhadap praktik klinik kecantikan yang tidak bertanggung jawab, maka masyarakat diimbau untuk memastikan faskes tersebut memiliki izin operasional yang masih berlaku dan layak beroprasi, dengan mengonfirmasi status akreditasi faskes.

    Memastikan setiap dokter di klinik tersebut memiliki izin praktik sesuai kompetensi dan kewenangannya.

    Menurutnya, cerdas memilah informasi dari media sosial, meningkatkan literasi dari sumber terpercaya, dan konfirmasi ke ahlinya sebelum memutuskan melakukan tren perawatan kecantikan tertentu.

    “Banyak bertanya kepada pihak pemberi layanan kesehatan terkait kesesuaian layanan, pemberian obat dan/atau alat yang aman, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemberi layanan,” pesan Aji.

  • Gaduh Klinik Ria Beauty, Ini Kata Kemenkes soal Sarjana Perikanan Ambil Kursus Estetik

    Gaduh Klinik Ria Beauty, Ini Kata Kemenkes soal Sarjana Perikanan Ambil Kursus Estetik

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan RI buka suara terkait heboh influencer Ria Agustina yang belakangan diringkus polisi pasca diduga melakukan malpraktik. Penangkapan dilakukan di sebuah hotel usai sembilan penyidik menyamar sebagai pelanggan yang hendak melakukan perawatan.

    Ria dilaporkan melakukan praktik dengan krim anestesi maupun serum yang tidak terdaftar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pemilik ‘klinik’ Ria Beauty itu juga diketahui menggunakan dermaroller ilegal, sebagai alat yang digunakan untuk menghilangkan bopeng.

    Polisi juga memastikan Ria menjalani praktik kecantikan dengan hanya berbekal tambahan kursus, tanpa surat izin praktik. Dirinya juga bukan merupakan lulusan kedokteran, melainkan sarjana perikanan.

    Kemenkes Turun Tangan

    Kemenkes RI akan meningkatkan pengawasan alat kesehatan ilegal, bekerja sama dengan penegak hukum. Pihaknya juga melakukan sampling serta uji post market untuk memastikan alat kesehatan yang diedarkan aman sesuai dengan klaim mutu dan manfaatnya.

    Masyarakat disebut Kemenkes RI bisa mengakses informasi alkes aman da berizin melalui media berikut:

    – Situs info alkes dan
    – Aplikasi Mobile Alkes

    Tak Semudah Itu Buka Praktik

    Membuka praktik kecantikan tidak bisa sembarangan, pemilik wajib mengantongi surat izin operasional resmi yang dibuat oleh Dinas Kesehatan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

    Dalam hal ini, nantinya Dinkes setempat bakal melakukan evaluasi dan pemantauan secara rutin di faskes wilayah terkait. SDM yang melakukan praktik terkait, diperbolehkan menjalani perawatan dengan berbekal kursus, tetapi harus terakreditasi Kemenkes RI.

    “Pelatihan atau kursus estetik/kecantikan, khususnya yang melakukan hands on langsung kepada pasien, hanya bisa diikuti oleh tenaga medis, yaitu dokter umum atau dokter spesialis dermatologi dan venereologi,” sambungnya.

    (naf/up)

  • Biar Bisnis Makin Moncer, Perusahaan Perlu Manfaatkan Teknologi Pintar

    Biar Bisnis Makin Moncer, Perusahaan Perlu Manfaatkan Teknologi Pintar

    Jakarta: Upaya akselerasi transformasi digital terus berlangsung di berbagai kalangan dunia usaha, organisasi maupun lembaga, untuk kinerja bisnis, daya saing, hingga layanan pelanggan atau masyarakat.
     
    Inovasi dan adopsi teknologi baru terus berkembang, salah satunya penggunaan Generative AI atau kecerdasan buatan yang mampu menciptakan beragam solusi inovatif di berbagai bidang yang juga diiringi dengan makin tingginya kesadaran untuk penguatan sistem keamanan siber (cyber security).
     
    Adopsi atau pemanfaatan teknologi pintar, seperti Artificial Intelligence (AI), machine learning (ML), data analytic, Internet of Things (IoT), cloud, sistem otomatisasi, kian meluas di berbagai bidang untuk mendukung kinerja bisnis, daya saing, dan layanan di tengah persaingan dan perubahan perilaku konsumen yang juga kian dinamis.
     
    Mengacu kondisi itu, Majalah ItWorks bekerja sama dengan sejumlah asosiasi menggelar Top Digital Awards 2024. Beberapa perusahaan dan institusi lembaga pemerintah berhasil meraih posisi puncak dengan menyabet penghargaan tertinggi (Bintang 5 Top Digital Awards 2024-level excellent atau luar biasa).
     
    Beberapa yang meraih Bintang 5 atau level tertinggi atau TOP Digital Implementation 2024 seperti PT Pertamina Patra Niaga, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), PT Bank Nagari, PT Asian Bulk Logistic, PT Jakarta Propertindo (Perseroda), Perumda Air Minum Kota Padang, PT Patra Jasa.
     
    Ada juga yang menuai Bintang 4, dengan inovasi yang luar biasa seperti Techconnect, PT Kawasan Industri Terpadu Batang, Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, PT Pelayanan Bahtera Adhiguna, PT Sinergi Informatika Semen Indonesia, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
     
    Ketua Panitia Penyelenggara Top Digital Awards 2024 M. Lutfi Handayani mengatakan, kegiatan Top Digital Awards bukan sekadar penilaian dan pemberian penghargaan, namun juga untuk mendukung pembelajaran bersama dalam upaya meningkatkan pemanfaatan teknologi digital. Terutama untuk meningkatkan kinerja, daya saing bisnisnya serta layanan kepada masyarakat atau pelanggan.
     
    “Penghargaan Top Digital Awards diberikan kepada instansi pemerintahan dan korporasi bisnis, yang dinilai telah berhasil dalam hal implementasi dan pemanfaatan teknologi digital. Insyaallah ini merupakan yang terbesar dan paling membanggakan di Indonesia yang di dalamnya juga sarat pembelajaran bersama,” ujar Lutfi dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 6 Desember 2024.
     

     

    Dukung akselerasi transformasi digital RI
     
    Ditambahkan Lutfi, Top Digital Awards 2024 juga untuk mendorong adanya inovasi-inovasi baru digitalisasi. Terutama mendukung akselerasi transformasi digital di Tanah Air sebagai kesiapan dalam memasuki era industri 4.0 dan era Society 5.0. Termasuk adanya tren dan dinamika baru.
     
    Seperti teknologi Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT) yang saling melengkapi dan dapat meningkatkan efisiensi dan perbaikan proses dalam berbagai bidang. Juga solusi IT Security yang belakangan tengah menjadi perhatian banyak kalangan di tengah tingginya proses transformasi digital saat ini.
     
    Sejauh ini, inovasi pemanfaatan teknologi digital dilakukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi di tengah tantangan dan ancaman perubahan yang begitu cepat atau dikenal (disruption era) sebagai dampak dari pesatnya inovasi pemanfaatan digital technology ini. Hal tersebut juga selaras dengan tuntutan era revolusi industri keempat (Industri 4.0) yang sarat penggunaan teknologi digital dan otomatisasi.
     
    Demikian juga dengan tuntutan penerapan e-government (pemerintahan elektronik) maupun konsep smart city (kota pintar) untuk proses kerja dan layanan publik di lingkungan pemerintah yang lebih baik dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi.
     
    “Pesatnya pemanfaatan teknologi digital dan meluasnya penggunaan internet, meski menyuguhkan berbagai peluang baru, namun di sisi lain juga membuka celah adanya ancaman keamanan siber yang juga makin mengkhawatirkan, termasuk peretasan dan pencurian data pribadi,” kata Lutfi.  
     
    “Fenomena ini juga telah mendorong adanya kesadaran dan upaya untuk peningkatan sistem keamanan siber (cyber security) yang bisa lebih diandalkan. Termasuk dengan mengadopsi standar baru, seperti penerapan ISO/IEC 27001:2022 yang merupakan versi terbaru dari standar internasional untuk manajemen keamanan informasi,” tambah dia.
     
    Standar baru ini diterbitkan pada 25 Oktober 2022 dengan beberapa pembaruan utama, termasuk di antaranya perlindungan data pribadi (Privacy Protection). Standar baru sistem keamanan siber ini juga makin banyak diadopsi oleh berbagai organisasi, perusahaan, instansi pemerintah, dan lembaga lainnya.
     
    Bahkan beberapa perusahaan, organisasi dan Lembaga, mulai membangun tim khusus tanggap dan respons cepat terhadap ancaman kejahatan siber, di antaraya dengan membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) atau Chief Information Security Office (CISO).
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • BSKDN-Ford Foundation tingkatkan layanan publik daerah lewat LPePD

    BSKDN-Ford Foundation tingkatkan layanan publik daerah lewat LPePD

    “Melalui LPePD berbagai layanan publik di daerah dapat terintegrasikan. Langkah ini dilakukan utamanya untuk mendukung peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah,”

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Ford Foundation berkolaborasi mengembangkan model Layanan Publik Elektronik Pemerintah Daerah (LPePD) untuk mengatasi berbagai hambatan dan keterbatasan daerah dalam melakukan transformasi digital pelayanan publik.

    Plh. Sekretaris BSKDN Kemendagri Tomy V Bawulang mengatakan LPePD merupakan sebuah arsitektur penyelenggaraan pelayanan publik secara elektronik yang dirancang dengan model cloud computing.

    “Melalui LPePD berbagai layanan publik di daerah dapat terintegrasikan. Langkah ini dilakukan utamanya untuk mendukung peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah,” kata Tomy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia menegaskan LPePD memiliki sejumlah keunggulan di antaranya efisiensi biaya serta fleksibilitas dalam pengembangan layanan sesuai kebutuhan daerah.

    “Melalui forum sosialisasi ini, BSKDN mencoba untuk lebih menyebarluaskan pemanfaatan LPePD ke berbagai daerah, khususnya bagi daerah-daerah yang belum memiliki basis layanan digital atau belum optimal dalam implementasinya,” ujarnya.

    Sementara itu, perwakilan pakar dari Universitas Indonesia Teguh Kurniawan menekankan pentingnya memiliki visi yang jelas, serta pendekatan komprehensif dalam menerapkan transformasi digital.

    “Implementasi strategi transformasi digital yang efektif sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” jelas Teguh.

    Menurutnya, pendekatan multi stakeholder termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan inisiatif ini.

    Dirinya juga mengingatkan pentingnya sistem pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kepatuhan dan memetakan area yang perlu perbaikan dalam birokrasi.

    Ia menilai transformasi digital dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan kesiapan aparat dan budaya masyarakat yang mau beralih ke digital.

    “Begitu juga dengan budaya, budaya kita dengan budaya yang non-digital harus (diubah menjadi budaya) digital itu juga mungkin harus disesuaikan, begitu pun dengan strukturnya, kita sudah digital strukturnya juga harus mengikuti. Jadi berbagai hal ini harus jadi perhatian,” terangnya.

    Sejalan dengan itu, perwakilan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Nurcahyadi Suparman mengungkapkan kesenjangan digital di daerah menjadi tantangan utama dalam menerapkan LPePD.

    Perencanaan yang matang dalam transformasi digital sangat diperlukan untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan antar berbagai level pemerintahan.

    Menurutnya, pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maupun pelatihan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran digitalisasi pelayanan publik.

    Herman juga menekankan pentingnya kemudahan dan kepastian dalam pelayanan publik.

    “Kemudahan dan kepastian terkait apa? Kemudahan dan kepastian terkait prosedurnya, kemudahan dan kepastian terkait waktu layanan, dan yang ketiga adalah kemudahan dan kepastian terkait biaya layanan,” pungkas Herman.

    Sebagai informasi, kegiatan sosialisasi tersebut juga dihadiri oleh sejumlah narasumber lainnya.

    Mereka di antaranya Penjabat (Pj.) Bupati Bengkulu Tengah Heriyandi Roni, Penjabat Sementara (Pjs.) Wali Kota Dumai T.R Fahsul Falah, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sinjai Lukman Dahlan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024