Xcloud.id

Kementrian Lembaga: PMPTSP

  • Perizinan Minimarket Berjejaring di Kota Blitar Bakal Dicek Ulang

    Perizinan Minimarket Berjejaring di Kota Blitar Bakal Dicek Ulang

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Samsul Hadi

    TRIBUNJATIM.COM, BLITAR – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) segera menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Blitar terkait evaluasi perizinan minimarket berjejaring di Kota Blitar. 

    Kepala DPMPTSP Kota Blitar, Heru Eko Pramono mengatakan DPMPTSP bersama Disperindag akan memetakan dan mengecek kembali data perizinan minimarket berjejaring. 

    “Apa yang disampaikan DPRD dalam rapat kerja tadi segera kami tindak lanjuti bersama Disperindag. Kami akan petakan dan cek kembali data-data perizinan yang dimiliki minimarket. Data itu akan kami sounding langsung ke lapangan,” kata Heru, Selasa (14/1/2025). 

    Dari hasil cek lapangan, kata Heru, akan menjadi database di DPMPTSP. Data itu kemudian menjadi bahan Pemkot menentukan kebijakan lebih lanjut.

    “Tapi, yang pasti semua harus kami komunikasikan dengan pimpinan dan OPD lain. Karena tidak hanya PTSP dan Disperindag saja, tapi ada OPD lain yang terlibat. Suara masukan dan saran dari OPD lain juga kami butuhkan,” ujarnya. 

    Dengan begitu, harapannya ada penyelesaian yang komprehensif, tidak sesaat soal permasalahan minimarket berjejaring di Kota Blitar.

    “Kami harapkan ada penyelesaian yang win win solution dalam masalah ini,” katanya. 

    Terkait ada 40 unit minimarket berjejaring yang disampaikan DPRD, menurut Heru masih perlu dilakukan pengecekan dan konfirmasi ke lapangan lagi. 

    Dikatakannya, saat ini, jumlah minimarket yang benar-benar berjejaring yang beroperasi di Kota Blitar sebanyak 22 unit.

    “Jadi begini, yang 22 unit memang benat minimarket berjejaring. Tetapi sisanya itu, kami belum berani menyebut berjejaring. Karena apa, mereka secara sistem secara dan penampilan mirip, tapi tidak ada branding,” katanya. 

    “Sehingga kalau itu juga disampaikan minimarket berjejaring  akan kami cek ke lapangan dulu. Karena kami butuh bukti dan konfirmasi di lapangan. Jangan sampai salah. Kami juga ingin memastikan investasi di Kota Blitar tetap berjalan,” lanjutnya. 

    Sebelumnya, DPRD Kota Blitar meminta Pemkot Blitar mengevaluasi dan menertibkan minimarket berjejaring yang perizinannya belum lengkap di Kota Blitar. 

    Hal itu terungkap usai rapat gabungan antara Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Blitar bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) membahas maraknya minimarket berjejaring di Kota Blitar, Selasa (14/1/2025). 

    Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo mengatakan perkembangan minimarket berjejaring di Kota Blitar sangat marak. 

    Saat ini, ada sekitar 40 minimarket berjejaring yang beroperasi di Kota Blitar. 

    Padahal sesuai Perda Nomor 1 Tahu  2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ditentukan jumlah minimarket berjaringan di Kota Blitar hanya 22 unit. 

    Dalam Perda itu juga mengatur zonasi jalan yang diperbolehkan untuk didirikan minimarket berjaringan. 

    “Di Perda ditentukan, jumlah minimarket berjejaring hanya 22 unit. Kenyataanya, sampai hari ini ada 40 unit yang beroperasi di Kota Blitar,” kata Yohan.

  • Penerbitan NIB di Kota Pangkalpinang sepanjang tahun 2024 meningkat

    Penerbitan NIB di Kota Pangkalpinang sepanjang tahun 2024 meningkat

    ANTARA – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pangkalpinang telah menerbitkan sebanyak 5.549 Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha di wilayah setempat. Penerbitan sebanyak 5.549 NIB pada Tahun 2024 tersebut mengalami peningkatan apabila dibandingkan pada tahun 2023.
    (Chandrika Purnama Dewi/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N)

  • Pemkab Karawang terbitkan 74.382 NIB selama 2024

    Pemkab Karawang terbitkan 74.382 NIB selama 2024

    Seperti apotik, diperlukan validasi dari Dinas Kesehatan agar keluar sertifikat standar atau izin terverifikasi untuk memulai kegiatan usaha

    Karawang (ANTARA) – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyebutkan sebanyak 74.382 Nomor Induk Berusaha (NIB) telah diterbitkan sepanjang Januari hingga akhir Desember 2024.

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang, Wawan Setiawan di Karawang, Senin, menyampaikan bahwa puluhan ribu NIB yang diterbitkan itu menunjukkan banyaknya warga Karawang yang memiliki usaha, baik itu usaha mikro maupun usaha besar.

    Ia mengatakan saat ini penerbitan izin atau NIB itu dilakukan melalui system OSS atau online system submission. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

    Perizinan berusaha yang diterbitkan melalui OSS ini harus memiliki persyaratan dasar, yakni kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan yang saat ini sudah terintegrasi dengan Amdalnet dan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) serta Sertifikat Laik Fungsi.

    Seiring dengan hal itu maka jika risikonya rendah bisa langsung berusaha setelah terbitnya NIB melalui OSS. Sedangkan bagi pelaku usaha yang risikonya menengah dan tinggi diperlukan validasi terlebih dahulu dari instansi terkait sesuai dengan kegiatan usahanya.

    “Seperti usaha apotik, diperlukan dulu validasi dari Dinas Kesehatan agar keluar sertifikat standar atau izin yang terverifikasi untuk memulai kegiatan usahanya,” katanya.

    Menurut dia, dalam kurun waktu setahun, yakni Januari-Desember 2024, masyarakat yang menerbitkan NIB sebanyak 74.382 NIB. Sementara untuk KBLI yang risiko rendah sebanyak 93.305, dan KBLI yang risiko menengah rendah 6.847.

    Sedangkan KBLI risiko menengah tinggi sebanyak 9.834 dan KBLI risiko tinggi 2.173 NIB.

    “Jadi pada tahun 2024, ada puluhan ribu orang sudah memiliki NIB, yang artinya mereka itu sudah memiliki usaha di Karawang,” kata dia.

    Pewarta: M.Ali Khumaini
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Capaian Investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara Sepanjang 2024 Tercatat Rp2,563 Triliun

    Capaian Investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara Sepanjang 2024 Tercatat Rp2,563 Triliun

    JAKARTA – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nurlaila klaim Kota Nusantara ikut memicu realisasi investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

    Dikutip dari ANTARA, Minggu, 12 Januari 2025, pertumbuhan investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara mulai bergerak positif seiring ditetapkan Kecamatan Sepaku sebagian wilayah di kabupaten yang dikenal Benuo Taka itu, sebagai kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota Indonesia.

    Realisasi investasi dari dalam negeri maupun luar negeri di Kabupaten Penajam Paser Utara sepanjang 2022 tercapai sekitar Rp1,39 triliun atau melampaui target Rp1 triliun.

    Realisasi investasi selama 2023 tercapai Rp2,1 triliun dari target Rp2,6 triliun. Walau terjadi penurunan realisasi investasi pada 2023, hal itu menggambarkan investor mulai melirik investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan adanya Kota Nusantara.

    Pergerakan investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara pada 2024 lebih positif dibanding pada 2023 yang tercapai sekitar 80 persen dari target Rp2,6 triliun.

    Capaian investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara sepanjang 2024 tercatat Rp2,563 triliun. Angka tersebut melampaui target Rp2,552 triliun yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada 2024.

    Sektor investasi yang banyak dilirik, antara lain peternakan, perikanan, pelabuhan, pertanian cerdas berbasis teknologi (smart farming), logistik, properti, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pariwisata, dan pengembangan rumah sakit.

    “Sekitar usaha yang ditawarkan kepada investor seperti pengembangan properti, perikanan, peternakan dan pertanian modern dan beberapa sektor lainnya, yang memiliki kecenderungan berkembang ke depannya,” ucapnya.

    Kabupaten Penajam Paser, katanya, dilirik penanam modal dari luar negeri, seperti Maroko, Bahrain, Kamboja, Jepang, China, Korea Selatan dan Australia. Perwakilan dari negara tersebut sudah meninjau potensi investasi yang cocok dikembangkan di kabupaten daerah mitra Kota Nusantara.

    Pemerintah kabupaten juga menyiapkan kebutuhan dasar agar memudahkan para investor, antara lain memberikan insentif berusaha dan menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan, demikian Nurlaila.

  • Mbak Ita : sudah Lewat Tahun Baru Alhamdilillah Nggak Banjir, PR Masih Wilayah Atas

    Mbak Ita : sudah Lewat Tahun Baru Alhamdilillah Nggak Banjir, PR Masih Wilayah Atas

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menyatakan penanganan banjir di ibu kota Jateng menunjukan tren positif.

    Sejumlah wilayah yang biasanya kerap diterjang banjir mulai berkurang. Bahkan, momen tahun baru yang biasanya tak luput dari banjir pun kini sudah terlewati. 

    “Penanganan banjir, alhamdulilah sampai sekarang sudah melewati tahun baru, alhamdulillah tidak ada genangan air,” ungkap Ita, sapaannya, usai menghadiri rapat paripurna pembukaan masa persidangan II 2024 – 2025, Kamis (2/1/2025). 

    Menurut Ita, penanganan banjir yang selama ini dilakukan sudah menunjukan hasil yang cukup baik. Saat di daerah lain diterjang rob, kini Semarang sudah bebas rob karena selesainya pembangunan sheet pile atau tembok penahan gelombang di Tambaklorok. 

    Selain itu, banjir di wilayah muara juga tidak ada lagi mengingat sudah ada tambahan pintu air maupun pompa yang menjadi kewenangan Balai Besar Wilayag Sungai (BBWS) Pemali Juana. 

    Namun, diakuinya, persoalan banjir justru muncul di wilayah atas yakni Tembalang. 

    “Memang masalah di wilayah Tembalang kemarin. Kemarin ada limpasan. Ternyata, perumahan itu belum berizin, mulai dari KRK (keterangan rencana kota) dan sebagainya,” jelasnya.

    Pihaknya berkomitmen untuk lebih menertibkan administrasi perizinan perumahan yang menjadi kewenangan Dinas Penataan Ruang (Distaru), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan instansi terkait lainnya. 

    “Jadi, salah satu ada di wilayah Tenggang Dringin, muara tidak banjir, tapi masih ada beberapa yang jadi PR. Saya lihat di reses dewan, wilayah Tembalang, wilayah Sungai Pengagron, itu kewenangan BBWS,” ujarnya. 

    Ita mengaku, sudah intens berkomunikasi dengan BBWS, termasuk proses lelang normalisasi Sungai Tenggang. Dia berharap, masyarakat bersabar menunggu normalisasi Sungai Tenggang. 

    “Mohon bersabar. Kalau berkolaborasi dengan pemerintah pusat perlu proses,” ucapnya. 

    Lebih lanjut, Ita mengatakan, penanganan banjir tidak hanya dari sisi normalisasi Kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan. 

    “Sekarang (banjir) sudah mulai berkurang. Tapi, memang masih ada hal, bukan hanya penanganan dari sisi normalisasi. Tapi, kesadaran masyarakat untuk membuang sampah,” ujarnya. 

    Ita menilai, samangat gotong royong dan kerja bakti perlu dibangun kembali. Hal itu sangat diperlukan untuk menjaga kondisi lingkungan, misalnya pembenahan saluran, pengerukan sedimen. Dia juga meminta lurah dan camat peka terhadap kondisi lingkungan. 

    “Kalau ada penyambung jalan masuk (PJM), saluran ditimbun pemilik lahan, ini perlu kepekaan teman-teman camat dan lurah,” tandasnya. (eyf)

  • Realisasi Belanja APBD Kabupaten Bogor 2024 capai Rp10,2 triliun

    Realisasi Belanja APBD Kabupaten Bogor 2024 capai Rp10,2 triliun

    realisasi ini masih terus berkembang karena masih dua hari kerja untuk merealisasikan target pendapatan maupun belanja

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mencatat realisasi belanja sebesar Rp10,2 triliun atau 89,80 persen dari total anggaran belanja Rp11,3 triliun dalam APBD Tahun 2024.

    “Realisasi APBD Kabupaten Bogor Tahun 2024 ini terhitung per 27 Desember 2024,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Mely Kamelia di Cibinong, Senin.

    Ia menjelaskan angka realisasi anggaran belanja ini masih terus bertambah hingga 31 Desember 2024, karena Pemerintah Kabupaten Bogor masih terus melakukan pembayaran terhadap sejumlah kegiatan yang sudah dilaksanakan.

    Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), realisasi belanja APBD 2024 diperkirakan akan mencapai 95 persen.

    “Capaian realisasi ini masih terus berkembang karena masih dua hari kerja lagi untuk merealisasikan target pendapatan maupun rencana belanja,” ujar Mely.

    Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bogor hampir mencapai target pendapatan daerah yang saat ini berada di angka Rp10,5 triliun atau 97,14 persen dari total Rp10,8 triliun.

    Pemerintah Kabupaten Bogor juga merilis 10 SKPD dan kecamatan dengan realisasi belanja daerah tertinggi. Untuk SKPD, paling tinggi dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan, kemudian Dinas Kesehatan (termasuk empat RSUD).

    Lalu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Dinas Pemadam Kebakaran.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • UMK Kota Malang Naik, Pengusaha dan Pekerja Diminta Bijak

    UMK Kota Malang Naik, Pengusaha dan Pekerja Diminta Bijak

    Malang (beritajatim.com) – Upah Minimum Kota Malang (UMK) tahun 2025 naik sebesar 6 persen atau menjadi Rp3.507.693,00. Penetapan besaran UMK ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor: 100.3.3.1/775/kpts/013/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025.

    Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan mengatakan, UMK ditentukan oleh gubernur berdasarkan pertimbangan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Untuk Kota Malang keputusan ini disambut dengan kondusif.

    “Pemerintah Kota Malang telah mengupayakan komunikasi dengan pihak provinsi, ada batas minimum dan batas maksimum yang telah ditetapkan di tingkat pusat. Dan kami mengikuti arah kebijakan dari provinsi, yaitu menaikkan 6 persen. Kalau kita lihat dalam prosesnya Kota Malang kondusif, komunikasi antara stakeholder terkait terjalin dengan baik. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita khawatirkan,” ujar Iwan.

    Untuk memasifkan kebijakan kenaikan UMK ini, Disnaker-PMPTSP Kota Malang menggelar Sosialisasi UMK Kota Malang tahun 2025 pada, Senin (23/12/2024). Kegiatan ini diikuti oleh unsur dewan pengupahan mulai APINDO, Gaperoma, Gapensi, PHRI, Serikat Pekerja dan Serikat Buruh, perwakilan pekerja dan pengusaha.

    “Kita kumpulkan stakeholder, terkait para pelaku usaha dan komunitas pekerja, kami kumpulkan supaya memiliki pemahaman yang sama dalam menterjemahkan dan mengimplementasikan kebijakan yang sudah dikeluarkan,” ujar Iwan.

    Iwan mengatakan, kenaikan UMK perlu disikapi secara bijak, baik oleh pengusaha maupun pekerja. Karena dengan hubungan industrial yang harmonis akan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Malang.

    “Saya yakin, pengusaha dan pekerja adalah mitra dengan kepentingan berbeda namun saling membutuhkan. Saya mengajak para pengusaha untuk melihat kenaikan UMK ini sebagai investasi jangka panjang. Dengan memberi upah layak, harapannya para pekerja lebih produktif dan loyal; sehingga mendorong income perusahaan,” ujar Iwan.

    Iwan pun meminta para pekerja untuk menyikapi kenaikan ini sebagai motivasi untuk bekerja dengan baik dan berkomitmen dengan perusahaan, maupun untuk meningkatkan kualitas hidup.

    Sementara untuk perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMK tahun 2025 ini. Pemkot Malang akan mengawal pengusaha yang telah memberikan upah di atas UMK baru agar tidak boleh turun.n

    “Karena perhitungan-perhitungan dari upah itu telah melalui rumusan dengan pengusaha. Ini yang akan kami monitor.Termasuk jika ada para pengusaha, yang masih memberi upah di bawah UMK. Kami sampaikan bahwa telah ada kenaikan UMK. Sehingga pada Januari 2025 bisa segera bersiap untuk menyesuaikan dengan UMK yang telah ditetapkan,” ujar Iwan. (luc/but)

  • Mall Pelayanan Publik Kota Blitar Senilai Rp5,8 Miliar Segera Beroperasi

    Mall Pelayanan Publik Kota Blitar Senilai Rp5,8 Miliar Segera Beroperasi

    Blitar (beritajatim.com) – Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Blitar telah rampung dibangun dan segera ditempati. Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bakal menempati gedung senilai Rp5,8 miliar rupiah tersebut adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

    Kepala DPMPTSP Kota Blitar Heru Eko Pramono mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemindahan sarana dan prasarana sejak Oktober 2024. Pemindahan ini pun dilakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai pada Desember 2024 ini.

    “Proses pemindahan sarana dan prasarana dilakukan DPMPTSP kurang lebih sudah 10 bulan lalu secara bertahap dan kini progresnya sudah mencapai 85 persen. Baik itu pemindahan mebeler, sistem dan pendukung lainnya,” ungkap Heru.

    Mall Pelayanan Publik Kota Blitar ini dibangun dengan anggaran Rp5,8 miliar. Pembangunan gedung pelayanan publik ini pun dibagi menjadi 2 tahap dan ditargetkan selesai pembangunannya pada akhir 2024 ini.

    Meski saat ini Mall Pelayanan Publik tersebut masih dalam tahap pemeliharaan, namun gedung tersebut sudah bisa diisi sejumlah prasarana milik sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). DPMPTSP Kota Blitar salah satu dinas yang bakal menempati Mall Pelayanan Publik itu pun kini telah melakukan pemindahan kantornya.

    Bahkan progres pemindahan ini sudah mencapai 85 persen. DPMPTSP Kota Blitar berharap pemindahan ini segera rampung dan proses pelayanan bisa dilakukan di gedung baru yakni Mall Pelayanan Publik.

    “Pelayanan tatap muka kantor DPMPTSP yang lama, sementara waktu dialihkan ke online melalui call center atau sosial media,” tegasnya.

    Gedung Mall Pelayanan Publik ini pun dipastikan siap digunakan untuk pelayanan publik. Meskipun, masa pemeliharaannya masih akan terus berjalan hingga enam bulan ke depan.

    “Nantinya akan ada sejumlah fasilitas pendukung, mulai dari pavingisasi, one gate sistem hingga parking area,” tandasnya.

    Sementara itu, pembangunan Mall Pelayanan Publik dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama tahun 2023 dengan alokasi anggaran sekitar Rp3,3 miliar. Lalu, tahap kedua tahun 2024 dengan anggaran Rp2,5 miliar. [owi/suf]

  • Inilah Daftar 10 Wilayah Punya UMK 2025 Terendah di Pulau Jawa, Ada Jawa Tengah dan Jawa Barat

    Inilah Daftar 10 Wilayah Punya UMK 2025 Terendah di Pulau Jawa, Ada Jawa Tengah dan Jawa Barat

    TRIBUNJATIM.COM – Berikut ini 10 UMK terendah tahun 2025 se-Jawa.

    Hasil menunjukkan ada di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

    Pemerintah telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2025.

    Dari UMK yang telah ditetapkan, Kabupaten Banjarnegara menjadi wilayah yang mempunyai UMK 2025 terendah di Pulau Jawa, yakni Rp 2.170.475,32.

    Selain Banjarnegara, Kabupaten Wonogiri juga menempati wilayah dengan UMK terendah kedua di Pulau Jawa, yakni Rp 2.180.587,5.

    Ada pula wilayah dari Jawa Barat yang mempunyai UMK 2025 rendah, yakni Kota Banjar dengan UMK Rp 2.204.754,48.

    Berikut adalah daftar 10 wilayah yang mempunyai UMK 2025 terendah di Pulau Jawa:

    1. UMK Kabupaten Banjarnegara 2025: Rp 2.170.475,32 (Jawa Tengah)

    2. UMK Kabupaten Wonogiri 2025: Rp 2.180.587,5 (Jawa Tengah)

    3. UMK Kabupaten Sragen 2025: Rp 2.182.200 (Jawa Tengah)

    4. UMK Kota Banjar 2025: Rp 2.204.754,48 (Jawa Barat)

    5. UMK Kabupaten Kuningan 2025: Rp 2.209.519,29 (Jawa Barat)

    6. UMK Kabupaten Pangandaran 2025: Rp 2.221.724,19 (Jawa Barat)

    7. UMK Kabupaten Ciamis 2025: Rp 2.225.279,16 (Jawa Barat)

    8. UMK Kabupaten Rembang 2025: Rp 2.236.168,78 (Jawa Tengah)

    9. UMK Kabupaten Blora 2025: Rp 2.238.430,85 (Jawa Tengah)

    10. UMK Kabupaten Brebes 2025: Rp 2.239.801,50 (Jawa Tengah)

    Ini Respons Serikat Pekerja Terkait Besaran UMK Kota Malang 2025

    Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) untuk 38 daerah di Jawa Timur melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024.

    Dalam keputusan itu, UMK Kota Malang 2025 dipatok senilai Rp 3.507.693. Kota Malang berada di urutan ketujuh dari 38 kota atau kabupaten lainnya.

    Merespon ketetapan tersebut, Ketua SPSI Kota Malang, Suhirno mengatakan pihaknya menerima. 

    Kenaikan yang sudah ditetapkan kali ini diharapkan Suhirno bisa diterapkan dengan baik. Pun ia juga berharap perusahaan bisa bertahan di tengah kondisi yang serba sulit saat ini.

    Menurutnya, kenaikan ini sudah diharapkan berdasarkan hasil rapat di Dewan Pengupahan Kota Malang. Kenaikan UMK di Kota Malang berkiras Rp 200 ribu dibanding dengan UMK tahun 2024.

    “Ya kami menerima. Kurang lebih naik sudah Rp 200 ribuan. Bisa diterima SPSI. Risalah kami dari hasil berunding juga tidak jauh dari itu,” katanya, Kamis (19/12/2024).

    Dikatakan Suhirno, pihaknya tidak hanya berpikir kesejahteraan karyawan, tetapi kami berpikir bertahannya perusahaan-perusahaan. Menurut Suhirno, banyak perusahaan loyo karena faktor impor, padahal produksi itu bisa dilakukan di dalam negeri.

    “Akhirnya lapangan kerja terbatas. Yang banyak sekarang PKWT ditunjang PP 35/2021. Itu maksimal lima tahun, padahal PKWT itu hanya untuk pekerjaan sementara dan sekali selesai,” katanya.

    SPSI Kota Malang telah mengimbau kepada perusahaan yang tergabung di dalam keanggotaan untuk bisa beradaptasi dengan kebijakan baru. Dalam waktu dekat, SPSI akan menghadiri undangan sosialisasi dari Pemkot Malang mengenai kebijakan UMK.

    “Perusahaan dan karyawan itu berbeda tujuannya. Kalau perusahaan profit, kalau buruh kesejahteraan. Ya kami berharap perusahaan tidak ada yang melanggar karena ini masalah kehidupan manusia. Masalah pekerjaan sekarang juga sulit, kondisinya sekarang itu ekonomi menurun,” katanya.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Arif Tri Sastyawan mengatakan bahwa Pj Gubernur Jawa Timur menetapkan kenaikan UMK di angka 6,5 persen. Dinas akan memberikan sosialisasi kepada para pekerja dan pelaku usaha awal pekan depan.

    Merespon kenaikan UMK ini, Arif mengimbau agar perusahaan taat aturan. Ia juga mengatakan bahwa pekerja yang tidak mendapatkan hak-haknya bisa mengadu ke dinas di Mal Pelayanan Publik.

    “Kami akan tindak lanjuti laporan tersebut, bisa nanti ke provinsi atau langsung ke kementerian,” katanya.

    Dijelaskan Arif, kenaikan UMK saat ini memilik mekanisme yang berbeda. Usulan kenaikan UMK saat ini ditetapkan oleh pemerintah pusat. Mekanisme sebelumnya, kenaikan diusulkan dari daerah, kota atau kabupaten.

    “Jadi mau tidak mau ya kami harus menerima karena sudah ditetapkan. Kota Malang peringkat tujuh di Jawa Timur. Maksud kami lebih baik dari nilai-nilai yang lain. Kami tidak bisa menyamakan dengan Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo,” katanya.

    Arif juga menjelaskan rencana Pemkot Malang untuk membuka keran investasi sebesar-besarnya pada 2025. Ditargetkan nilai investasi pada 2025 bisa mencapai Rp 2,3 triliun. Investasi sangat dibutuhkan untuk membuka lapangan pekerjaan di Kota Malang.

    Pada 2024 ini, hingga triwulan ketiga, Arif menyatakan nilai investasi yang sudah masuk telah mencapai Rp 2,1 triliun. Kemungkinan nilainya akan bertambah hingga tutup tahun. Pada 2023, secara keseluruhan nilai investasi dalam setahun mencapai Rp 2,1 triliun.

    “Kami segerakan membuka investasi. Maka pada 2025, kami akan menaikan lagi investasi Kota Malang untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Itu langkah yang kami tempuh, termasuk membuka job fair,” ujar Arif. 

    Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia di Kota Malang telah menyatakan mengikuti keputusan pemerintah yang menaikan upah minimum kota sebanyak minimal 6,5 persen.

    Sekretaris Apindo Kota Malang, Sandy Mario Lanza mengatakan, meskipun kenaikan itu dianggap cukup berat namun pelaku usaha di Kota Malang menerimanya.

    Alasan menerima kenaikan 6,5 persen tersebut karena sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Apindo Kota Malang juga meyakini bahwa angka 6,5 persen itu bukan angka gaib.

    “Pasti sudah ada perhitungannya dan kami mengikuti keputusan yang telah ditetapkan oleh presiden meskipun saat ini kondisi usaha cukup berat,” katanya.

    Sandy cukup optimis perekonomian pada 2025 bisa lebih baik dari 2024. Sejumlah kabar positif yang diterima para pengusaha antara lain penundaan PPN 12 persen, lalu rencana pemerintah yang mengejar pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen, dan adanya Satgas PHK.

    “Kami juga optimis melihat pemerintahan baru yang tegas. Kalau pemerintahan Kota Malang masih belum karena memang belum definitif,” ujarnya

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • PUPR Kota Bogor Layangkan Surat Teguran Penghentian Pembangunan Alfamart Tanah Sareal Megapolitan 17 Desember 2024

    PUPR Kota Bogor Layangkan Surat Teguran Penghentian Pembangunan Alfamart Tanah Sareal Megapolitan 17 Desember 2024

    PUPR Kota Bogor Layangkan Surat Teguran Penghentian Pembangunan Alfamart Tanah Sareal
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota
    Bogor
    melayangkan surat teguran kepada pengelola proyek pembangunan minimarket
    Alfamart
    di Jalan Raya Pondok Rumput, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan
    Tanah Sareal
    , Kota Bogor. Proyek tersebut diduga belum memiliki izin yang sesuai.
    “Kemarin baru di BAP. Setelah itu, kita buat surat teguran dan selanjutnya pelimpahan ke Satpol PP,” ujar Sekretaris Dinas PUPR Kota Bogor, Muhamad Hutri, saat dikonfirmasi, Selasa (17/12/2024).
    Hutri menyatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima dokumen perizinan terkait pembangunan minimarket tersebut.
    Berdasarkan kajian, kawasan Pondok Rumput tergolong sebagai wilayah perumahan dengan kepadatan tinggi sesuai Perda RTRW Nomor 6 Tahun 2021.
    “Kalau masih sebatas skala lingkungan seperti warung masih diperbolehkan. Tapi kalau minimarket kan skalanya sudah batas lingkungan, jadi enggak bisa,” kata Hutri.
    Hutri menjelaskan bahwa perizinan berusaha harus diawali dengan pengurusan izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor.
    KKPR menjadi dasar untuk penerbitan perizinan bangunan gedung (PBG), yang sebelumnya dikenal dengan izin mendirikan bangunan (IMB).
    “Jadi kita minta untuk menghentikan dulu proses pembangunannya sebelum adanya perizinan yang diterbitkan,” tegas Hutri.
    Meski diduga belum berizin, pantauan di lokasi menunjukkan bahwa pembangunan minimarket hampir rampung. Keramik telah dipasang di bagian dalam bangunan, sementara pekerja masih menyelesaikan pemasangan rolling door di bagian depan.
    “Saya ditugasin untuk masang rolling door, ini udah mau selesai. Buat dibangun Alfamart kan ini,” ujar salah satu pekerja di lokasi.
    Kasus ini telah menjadi perhatian PUPR Kota Bogor, dan proses selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Satpol PP.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.