Kementrian Lembaga: PMPTSP

  • Investor Tiongkok akan `serbu` bikin pabrik di Jateng

    Investor Tiongkok akan `serbu` bikin pabrik di Jateng

    Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com.

    Investor Tiongkok akan `serbu` bikin pabrik di Jateng
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 17:56 WIB

    Elshinta.com – Dalam waktu dekat akan banyak investor dari Tiongkok yang menanamkan modalnya di Jawa Tengah. Delegasi Courtesy Call Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok berkunjung menemui Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Semarang, Rabu malam (19/03/2025) untuk membicarakan hal tersebut.

    Kunjungan itu dipimpin oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong dengan mengajak konsultan, tujuh investor di antaranya Kadin Tiongkok, Perwakilan Bank-bank Tiongkok, Wakil Presiden Investasi, dan staf kedutaan.

    “Kami berharap pemerintah Tiongkok bisa mengajak para investor untuk menanamkan investasi pada tiga proyek penting di Jateng, meliputi pengelolaan sampah yang terintegrasi, pendirian rumah sakit berskala internasional, dan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) di Pantai Utara,” kata Luthfi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Kamis (20/3).

    Gubernur Jateng ini akan memberikan jaminan keamanan dan kemudahan kepada para investor untuk berinvestasi di Jateng. Ia ingin industri di Jateng maju seperti sejumlah provinsi di Tiongkok.

    Sementara itu, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong mengatakan, “Kami telah mencapai kesepakatan terutama tentang agenda peresmian KEK di Batang. Kami akan mendatangkan semakin banyak investor ke Indonesia, terutama Provinsi Jateng.”

    Ia menerangkan bahwa Indonesia merupakan salah satu tujuan investasi besar dari Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. Investasi dari Tiongkok di Indonesia telah membuahkan pembangunan ribuan proyek. Untuk Jateng, Wang akan menyesuaikan apa yang dibutuhkan Provinsi Jateng.

    Dalam hal permintaan investasi di Jateng, Wang mengaku akan mengikuti dan menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan dari Provinsi Jateng.

    Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, Sakina Rosellasari, menambahkan, Tiongkok merupakan negara dengan investasi besar di Jateng. Dari seluruh nilai investasi sebesar Rp 88,44 triliun pada 2024, sebanyak 16 persen berasal dari investor dari Tiongkok.

    Sejumlah sektor usaha dari investasi Tiongkok di Jateng pada 2024 di antaranya, industri tekstil dengan jumlah 49 persen, karet dan plastik sebesar 15 persen, barang dari kulit dan alas kaki pada angka 10 persen, perdagangan dan reparasi sebesar 3 persen, industri kayu 3 persen, sektor lainnya 20 persen. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Investasi Bontang Meroket, Walikota Neni Moerniaeni Tantang SDM Lokal Taklukkan Era Digital dan Robot

    Investasi Bontang Meroket, Walikota Neni Moerniaeni Tantang SDM Lokal Taklukkan Era Digital dan Robot

    Liputan6.com, Bontang – Kota Bontang kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan lonjakan investasi sebesar Rp2,7 triliun di tahun 2024, naik 12,97 persen dari tahun sebelumnya. Namun, di balik angka fantastis ini, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni justru melempar tantangan besar.

    “SDM lokal harus bangkit dan bersaing, tak boleh kalah di era teknologi dan robot,” kata Neni.

    Menurut data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), investasi tahun ini didominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp2,5 triliun, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) menyumbang Rp200 miliar. Sektor industri kimia, seperti raksasa Pabrik Soda Ash, menjadi bintang utama dengan nilai Rp2,1 triliun.

    Sayangnya, serapan tenaga kerja lokal masih jadi pekerjaan rumah. Data menunjukkan bahwa investasi senilai Rp2,7 triliun hanya menyerap 512 tenaga kerja lokal, dengan rincian 475 pekerja dari PMDN dan 37 pekerja dari PMA.

    “Investasi jumbo, tapi lapangan kerja minim. Ini teka-teki yang harus kita pecahkan,” tegas Neni.

    Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bontang yang mencapai 7,41 persen, tertinggi di Kalimantan Timur, menjadi alarm keras. Meski Perda Nomor 10 Tahun 2018 mewajibkan 75 persen tenaga kerja lokal direkrut perusahaan, kenyataan di lapangan berbicara lain.

    “Aturan sudah ada, tapi tenaga kerja kita belum siap. Posisi khusus seperti di industri kimia masih dikuasai pekerja luar,” ungkap Neni dengan nada prihatin.

    Industri modern yang kian bertumpu pada teknologi, bahkan kecerdasan buatan (AI), makin memperumit situasi. Neni menceritakan pengalamannya di Norwegia.

    “Saya ke pabrik peledak, cari pegawai kok susah. Ternyata robot yang kerja,” katanya.

    Tak tinggal diam, Neni menggebrak dengan solusi cerdas. Pemkot Bontang meluncurkan program pendidikan berbasis teknologi yakni pelatihan coding, AI, hingga konsep paperless school di sekolah-sekolah.

    “Anak-anak Bontang harus jadi jagoan digital, bukan cuma bersaing di sini, tapi di panggung dunia,” serunya penuh semangat.

    Infrastruktur dan kemudahan perizinan juga digenjot habis-habisan untuk menggaet investor yang tak hanya membawa duit, tapi juga peluang kerja nyata.

    Kepala DPMPTSP Kota Bontang, Muhammad Aspiannur, tak kalah optimistis.

    “Kami terus berupaya untuk memfasilitasi dan mempercepat proses perizinan bagi investor yang masuk ke Bontang. Oleh karena itu, kami juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas SDM lokal melalui pelatihan-pelatihan teknis yang sesuai dengan kebutuhan industri yang ada di Bontang,” katanya.

    Dengan tren investasi yang kian menanjak, Bontang tak sekadar ingin jadi magnet modal, tapi juga pusat talenta yang siap menaklukkan masa depan. Dari hutan industri kimia hingga gemerlap teknologi, Bontang sedang berlari kencang.

    Pertanyaannya kemudian, akankah SDM lokal ikut melesat, atau justru tersalip oleh robot dan pekerja luar?

    “Investasi besar harus jadi jembatan kesejahteraan, bukan cuma angka di kertas,” kata Neni tegas.

  • Posko Pengaduan THR 2025 Kota Malang Siap Terima Laporan Pekerja, Cek di Sini!

    Posko Pengaduan THR 2025 Kota Malang Siap Terima Laporan Pekerja, Cek di Sini!

    Liputan6.com, Malang – Para pekerja di Kota Malang yang terancam tidak mendapat Tunjangan Hari Raya atau THR 2025 tak perlu ragu melaporkan masalah itu. Sebab Dinas Tenaga Kerja setempat akan mendirikan dua Posko Pengaduan THR pada minggu ini.

    Rencananya, Posko Pengaduan THR 2025 akan didirikan di Perkantoran Terpadu Pemkot Malang serta di Mall Pelayanan Publik. Para pekerja dapat datang langsung melapor ke posko itu bila hak tunjangan tidak dibayarkan oleh perusahaan.

    “Pekan depan posko kami dirikan, nanti segera kami sosialisasikan begitu telah didirikan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, Arif Tri Satyawan, kemarin.

    Dinas bakal segera menindaklanjuti laporan yang masuk dari pekerja agar pengusaha membayarkan THR. Termasuk membantu memfasilitasi penyelesaian masalahnya berupa solusi secara tripartit maupun bipartit.

    “Karena itu jangan ragu melapor ke posko kalau hak THR tidak dibayarkan,” ucap dia.

    Arif menambahkan, penanganan terhadap laporan pengaduan akan melibatkan Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Sanksi akan diberikan kepada perusahaan yang melanggar berupa teguran sampai pencabutan izin usaha.

    Kementerian Ketenagakerjaan pada 10 Maret lalu telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/Ill/2025 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan.

    Surat Edaran itu menegaskan THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum lebaran. Bila lebaran Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025, maka perusahaan harus sudah membayarkan THR paling lambat pada 24 Maret 2025.

    Aturan itu juga menjelaskan besaran THR 2025. Pekerja dengan masa kerja lebih dari 12 bulan, mendapat sebesar satu bulan upah. Pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, besaran THR diberikan proporsional dengan rumusan masa kerja dibagi 12 dikali satu bulan upah.

    Tanggul Sungai Cimeneng Jebol 5 Titik, Warga Bulaksari Cilacap Ketar-Ketir Banjir Susulan

  • Ketua DPRD Sumbar harap masyarakat segera nikmati program unggulan kepala daerah

    Ketua DPRD Sumbar harap masyarakat segera nikmati program unggulan kepala daerah

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    Ketua DPRD Sumbar harap masyarakat segera nikmati program unggulan kepala daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Maret 2025 – 19:33 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, melaksanakan Safari Ramadan ke Masjid An-Nur, Jorong Koto Ranah, Nagari Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Sabtu (15/3).

    Dalam kesempatan itu, Muhidi berharap masyarakat segera merasakan manfaat dari program unggulan kepala daerah yang baru dilantik. “Masyarakat menunggu realisasi program kerja kepala daerah untuk lima tahun ke depan. Salah satunya, Gubernur Sumbar mengalokasikan 10 persen APBD untuk sektor pertanian guna mendukung swasembada pangan sesuai arahan pemerintah pusat,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan bahwa Safari Ramadan adalah agenda tahunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat di berbagai daerah.

    Selain itu, Muhidi mengajak masyarakat meningkatkan ibadah selama Ramadan. “Bulan ini penuh rahmat dan ampunan. Allah menjanjikan surga Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa,” katanya.

    Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung, Rangga Wana Putra, menambahkan bahwa Ramadan adalah momen memperkuat ibadah dan ketakwaan. Ia menyebut Safari Ramadan sebagai kesempatan bagi wakil rakyat untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat.

    Pengurus Masjid An-Nur, Marlilis, mengungkapkan rasa syukur atas kunjungan tersebut. “Alhamdulillah, kami menerima kunjungan Safari Ramadan. InsyaAllah, pembangunan Masjid An-Nur akan dilanjutkan menjadi dua lantai. Kami berharap dukungan jamaah dan pemerintah daerah,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Senin (17/3). 

    Dalam kunjungan ini, Muhidi didampingi Sekretaris DPRD Sumbar Maifrizon, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Adif Alfikri, Ketua Komisi Informasi Sumbar Musfiyendra, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Zardi Syahrir, serta Kepala Biro Bina Mental dan Kesra M. Afrizal. Turut hadir Letkol Susfirdaus dari Danlanud dan Kepala Biro Pembangunan Muhammad Fajri.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Penertiban Tiang WiFi Tak Berizin di Nganjuk, Dipotong Pakai Gerinda untuk Efek Jera

    Penertiban Tiang WiFi Tak Berizin di Nganjuk, Dipotong Pakai Gerinda untuk Efek Jera

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Danendra Kusuma

    TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk bersama Satpol PP melakukan penertiban terhadap sejumlah tiang WiFi tak berizin. 

    Tiang-tiang tersebut dipotong menggunakan gerinda. Langkah ini diambil lantaran pemilik atau vendor jaringan WiFi tak lekas mengurus izin.

    Padahal, DPMPTSP sudah memperingatkan mereka lewat pemasangan stiker bertuliskan “tidak berizin” pada tiang tiga pekan lalu. 

    Kasatpol PP Nganjuk, Suharono mengatakan pihaknya membantu DPMPTSP untuk menertibkan tiang WiFi yang tidak berizin. 

    Penertiban dilangsungkan di beberapa titik, salah satunya di simpang empat Kelurahan Gunung Kidul, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. 

    “Kami tertibkan untuk efek jera. Maksud kami dengan upaya ini juga untuk membantu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” katanya, Jumat (14/3/2025). 

    Sebelumnya, lanjut Suharono, pihaknya dan DPMPTSP telah menempel stiker bertuliskan “tidak berizin” pada 300 tiang WiFi. 

    Penempelan tersebut merupakan sebuah peringatan agar pemilik tiang mengurus perizinan ke DPMPTSP. Pengurusan perizinan bisa dilakukan secara daring. 

    Namun, tampaknya pemilik tiang tidak mengindahkan peringatan itu. 

    “Kami menertibkan secara bertahap. Karena jumlahnya cukup banyak dan kesulitan (proses pemotongan tiang) terbilang tinggi,” ucapnya. 

    Berdasar data, pelaku usaha atau penyelenggara yang diminta mengurus izin pemasangan tiang WiFi berjumlah sekira 32 di Kabupaten Nganjuk. 

    Dari jumlah itu, terhitung hanya ada empat pelaku usaha yang telah berizin.

    Di sisi lain, pemasangan tiang WiFi tak berizin berimbas pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, ada target retribusi dari pemasangan tiang WiFi. 

    “Target penerimaannya pertahun Rp 500 juta di 2024. Tapi, baru terserap Rp 80 juta, masih sangat kurang. Akan kita tingkatkan tindakan di lapangan agar target PAD meningkat di 2025,” jelas Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DPMPTSP Kabupaten Nganjuk, Wahyu Wijanarko.

  • MPP Bontang di Jantung Pasar, Inovasi Unik di Kaltim

    MPP Bontang di Jantung Pasar, Inovasi Unik di Kaltim

    Liputan6.com, Bontang – Kota Bontang menghadirkan gebrakan baru dalam dunia pelayanan publik melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) yang tak biasa. Berbeda dari kebanyakan MPP yang berdiri di gedung-gedung formal pemerintahan, MPP Bontang justru hadir di tengah hiruk-pikuk Pasar Rawa Indah, menjadikannya satu-satunya di Kaltim yang berlokasi di pasar.

    Inisiatif cerdas ini digagas oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Bontang untuk membawa kemudahan langsung ke masyarakat. Kepala DPMTSP Kota Bontang, Muhammad Aspiannur, menuturkan bahwa keunikan MPP ini terletak pada lokasinya yang strategis.

    “Kami sengaja memilih pasar sebagai pusat layanan karena di sinilah masyarakat beraktivitas sehari-hari. Ini memudahkan mereka mengurus berbagai keperluan tanpa harus jauh-jauh ke kantor pemerintahan,” ujarnya pada Rabu (12/3/2025).

    Berlokasi di lantai 4 Pasar Rawa Indah, Jalan Ir. H. Juanda, Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, MPP ini resmi memulai langkahnya dengan soft launching pada 11 Oktober 2022, diresmikan oleh Wakil Gubernur Kaltim.

    MPP Bontang bukan sekadar inovasi lokasi, tetapi juga menjadi pusat layanan terpadu yang menawarkan lebih dari 274 jenis pelayanan dari berbagai instansi. Mulai dari urusan kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, ketenagakerjaan, hingga layanan kepolisian. Termasuk pajak, PDAM, Baznas, dan BUMD BPD Kaltimtara.

    Dengan 38 gerai layanan yang tersedia, masyarakat tak perlu lagi pontang-panting ke berbagai kantor. Benar-benar semua jadi satu dalam satu tempat.

    “Dengan konsep satu pintu, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan efisien,” tambah Aspiannur.

    Di Kaltim sendiri, MPP Bontang adalah yang ketiga beroperasi setelah Samarinda dan Balikpapan, diikuti Kutai Kartanegara yang baru memulai pada Desember 2022.

    Keberadaan MPP ini bukan tanpa dasar. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 92 Tahun 2021, pemerintah daerah didorong untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Komitmen ini diperkuat dengan penandatanganan kesepakatan antara Pemkot Bontang dan Kementerian PAN RB pada 2 Maret 2021, menegaskan tekad untuk menghadirkan transformasi birokrasi yang nyata.

    Tak hanya soal lokasi, MPP Bontang juga mengintegrasikan teknologi digital untuk mempercepat pelayanan. Sistem antrian online memungkinkan masyarakat mengatur jadwal kunjungan, mengurangi waktu tunggu, dan menjadikan proses lebih terorganisir.

    “Kami ingin warga merasakan pelayanan yang tidak hanya dekat, tetapi juga modern dan efisien,” jelas Aspiannur.

    Sebagai pelopor MPP di pasar di Kaltim, kehadiran MPP Bontang di Pasar Rawa Indah menjadi simbol komitmen pemerintah dalam mendekatkan layanan kepada rakyat.

    “Kami berharap ini menjadi langkah besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tidak hanya di Bontang tetapi juga di Kaltim secara keseluruhan,” tuturnya penuh optimisme.

    Dengan lebih dari 270 layanan dalam satu atap, MPP Bontang membuktikan bahwa inovasi sederhana seperti memanfaatkan pasar sebagai pusat layanan bisa memberikan dampak besar. Masyarakat kini memiliki akses yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau untuk mengurus segala kebutuhan administrasi.

    Inilah wajah baru pelayanan publik: praktis, inklusif, dan berbasis kebutuhan rakyat.

  • Bontang siagakan 274 jenis layanan publik dalam pasar

    Bontang siagakan 274 jenis layanan publik dalam pasar

    Bontang, Kaltim (ANTARA) – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Bontang Kalimantan Timur membuka Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk menyiagakan 274 macam layanan publik di dalam pasar tradisional.

    “MPP Bontang berfungsi sebagai pusat layanan satu pintu, menyediakan lebih dari 274 jenis layanan dari berbagai instansi baik di lingkup Pemkot Bontang maupun instansi vertikal,” ujar Kepala DPMPTSP Kota Bontang Muhammad Aspiannur di Bontang, Rabu.

    Sebanyak ratusan layanan yang tersedia tersebut mencakup berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, PUPR, ketenagakerjaan, serta layanan dari Polres Bontang, Kantor Pelayanan Pajak, PDAM, Baznas, dan BUMD Bank Pembangunan Daerah Kaltimtara.

    MPP yang berada dalam Pasar Rawa Indah ini terdapat 38 gerai untuk 274 layanan yang tersebar di dalam bangunan MPP sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan yang diinginkan tanpa harus berpindah-pindah lokasi.

    Keberadaan MPP tidak hanya menjadi pionir dalam pelayanan publik di Kaltim, tetapi juga menjadi yang pertama membuka lokasi yang langsung menyentuh masyarakat.

    Lokasi MPP di lantai 4 Pasar Rawa Indah di Kecamatan Bontang Selatan, dan menjadi satu-satunya MPP yang berada dalam pasar di Kaltim.

    Ia menjelaskan keberadaan MPP ini sudah lama beroperasi, sejak dibuka pada 11 Oktober 2022 oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur hingga kini tetap beroperasi dengan normal untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam akses layanan publik ke masyarakat.

    “Berbeda dari MPP lain yang biasanya berada di gedung-gedung pemerintah, lokasi MPP Kota Bontang yang strategis di pusat pasar memberikan akses mudah bagi masyarakat yang sering beraktivitas di kawasan tersebut,” kata ia.

    Aspiannur juga mengatakan jika dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kaltim, MPP Kota Bontang menjadi MPP yang beroperasi ketiga setelah Kota Samarinda dan Balikpapan, kemudian disusul Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibuka pada 2 Desember 2022.

    Pembentukan MPP Bontang berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 89/2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan publik.

    Mengacu pula pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 92/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sehingga regulasi ini menjadi pedoman dalam mewujudkan MPP.

    MPP bertujuan sebagai salah satu upaya mempercepat transformasi birokrasi dan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.

    Pewarta: M.Ghofar
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • PKS PT SIS yang diresmikan Bupati Langkat serap 90 persen pekerja lokal

    PKS PT SIS yang diresmikan Bupati Langkat serap 90 persen pekerja lokal

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    PKS PT SIS yang diresmikan Bupati Langkat serap 90 persen pekerja lokal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 10 Maret 2025 – 19:07 WIB

    Elshinta.com – Bupati Langkat, Sumatera Utara, Syah Afandin, meresmikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Salapian Indo Sawit (SIS) Site Salapian di Kecamatan Salapian, Jumat (7/3). Peresmian ini menjadi momentum penting bagi perekonomian daerah, mengingat hampir 90 persen tenaga kerja di pabrik ini berasal dari masyarakat Langkat, khususnya Kecamatan Salapian.

    Acara peresmian dihadiri oleh jajaran manajemen PT SIS, pemilik perusahaan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kepala Dinas Tenaga Kerja, serta Ketua Kadin Langkat. Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan pemberian santunan kepada anak yatim dan kaum duafa berupa 150 paket sembako sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan.

    PT. SIS merupakan pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas produksi mencapai 30 ton tandan buah segar (TBS) per jam dan mempekerjakan sekitar 150 tenaga kerja. Pihak manajemen PT. SIS menegaskan komitmennya dalam memberdayakan masyarakat lokal dengan menyerap 74 persen tenaga kerja dari Kecamatan Salapian dan 13 persen dari wilayah lain di Langkat.

    Bupati Langkat Syah Afandin, menyambut baik kehadiran kembali PT. SIS dan memberikan apresiasi atas kontribusinya dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. “90 persen pekerja di perusahaan ini adalah masyarakat Langkat. Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas kesempatan kerja yang telah diberikan kepada warga kami,” ujar Bupati.

    Ia juga mendorong PT SIS untuk terus berkembang dengan inovasi baru, khususnya dalam mengembangkan industri hilir agar tidak hanya memproduksi Crude Palm Oil (CPO), tetapi juga produk turunan seperti minyak goreng dan lainnya.

    “Saya berharap PT SIS tidak hanya berhenti di produksi CPO, tetapi juga mengembangkan industri hilir. Dengan begitu, kesejahteraan pekerja bisa semakin meningkat,” ucapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Senin (10/3). 

    Usai peresmian, Bupati Langkat bersama jajaran manajemen PT SIS dan para pejabat terkait meninjau langsung fasilitas pabrik. Dengan penuh optimisme, ia meresmikan operasional pabrik. Peresmian ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat Langkat serta mendukung perkembangan industri kelapa sawit di daerah tersebut.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Terima Kunjungan Konjen RRT, Khofifah Bahas Peluang Kerjasama Sektor Peternakan, hingga Kesehatan

    Terima Kunjungan Konjen RRT, Khofifah Bahas Peluang Kerjasama Sektor Peternakan, hingga Kesehatan

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kerja Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Surabaya, Mr. Xu Yong, di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Sabtu (8/3/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Mr Xu Yong secara khusus menyampaikan Surat Ucapan Selamat dari Wali Kota Shanghai Mr. Ghong Zheng dan Wali Kota Tianjin Mr. Zhang Gong atas dilantiknya dirinya dan Emil Elestianto Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2025-2030. 

    Tidak hanya itu Mr Xu Yong juga menyampaikan selamat beribadah puasa pada Gubernur Khofifah dan seluruh masyarakat Jawa Timur. 

    Atas perhatian tersebut Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih terutama juga atas partisipasi aktif dan dukungan Konjen RRT di Surabaya dalam menjaga hubungan baik antara Jatim dan RRT. 

    “Terima kasih Mr Xu Yong yang telah mendukung dan menjaga hubungan baik antara Jatim dan RRT, serta ucapan yang diberikan pada kami begitu hangat yang sekaligus kami harapkan akan membawa kerjasama Jatim dan RRT ke depan lebih erat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dalam pertemuan kali ini turut dibahas berbagai hal strategis terkait potensi kerjasama antara Provinsi Jatim dengan RRT, diantaranya teknologi peternakan, kesehatan dan sosial budaya. 

    Di sektor peternakan, Gubernur Khofifah berharap agar bisa dilakukan pertukaran teknologi terkait bibit sapi perah dengan hasil susu yang tinggi. 

    “Yang sangat strategis adalah teknologi peternakan yang dimiliki oleh pemerintah Tiongkok. Yaitu pakar teknologi yang bisa memberikan bibit sapi dengan susu yang tinggi,” ujarnya.

    Bukan tanpa alasan, dengan fakta bahwa kebutuhan susu Jawa Timur, 65 persen nya masih di impor, maka diperlukan upaya yang lebih advance untuk meningkatkan produksi dalam daerah. 

    “Hal ini juga sejalan dengan Quick-Win pertama dari Bapak Presiden Prabowo yaitu Makan Bergizi Gratis. Dimana, siswa diharapkan satu sampai dua kali seminggu bisa minum susu,” ujar Khofifah. 

    Selain peternakan, Gubernur Khofifah juga mempromosikan potensi perkebunan buah durian dan salak yang melimpah di wilayah Candipuro, Kab. Lumajang. 

    Sementara, di sektor kesehatan, Gubernur Khofifah berharap besar bisa bekerja sama untuk melakukan pembaruan teknologi kesehatan yang dimiliki oleh dua Rumah Sakit terbesar milik Pemprov Jatim, yaitu RSUD Dr. Soetomo di Surabaya dan RSUD Dr. Saiful Anwar di Kota Malang. 

    “RSUD Dr. Soetomo adalah RS terbesar di Indonesia, bahkan lebih besar dari RSUD Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Sehingga, kebutuhan alat kesehatan dengan kualitas tinggi di Jatim harapannya dilakukan kerjasama dengan Tiongkok,” kata Khofifah. 

    Lebih jauh, Gubernur Khofifah juga menyoroti kerjasama Sister Province antara Pemprov Jatim dengan Shanghai dan Tianjin di RRT. Bahkan, secara khusus, Gubernur Khofifah mengucapkan terima kasih atas kesempatan mendapat ucapan selamat resmi dari kedua pemerintahan pada periode kedua kepemimpinannya di Jawa Timur. 

    Di akhir, Gubernur Khofifah berharap agar kerjasama budaya dan sosial antar kedua wilayah bisa terus ditingkatkan. Seperti pengiriman pemuda berpengaruh untuk mendapatkan referensi langsung dari RRT. 

    “Mereka bisa memberikan pemahanan sosiologi bagi masyarakat Indonesia tentang keterbukaan masyarakat Tiongkok terhadap budaya lain khususnya muslim. Seperti banyak tersedianya restoran halal disana,” pungkasnya. 

    Sementara itu, Konjen RRT untuk Surabaya Mr. Xu Yong mengatakan bahwa tahun ini merupakan tahun ke-75 terjalinnya hubungan diplomatik antara RRT-Indonesia. 

    “Kerjasama antar daerah merupakan hal yang penting untuk kerjasama bilateral RRT-Indonesia. Dan Jatim sebagai salah satu provinsi terbesar dan terkuat di Indonesia sangatlah disambut baik di RRT,” terangnya. 

    Oleh sebab itu, ia berharap agar Provinsi Jawa Timur dapat memanfaatkan kesempatan ini sebagai kelebihan sekaligus potensi tersendiri demi mendorong kerja sama antara Tiongkok dengan Jawa Timur. Jawa Timur, disebutnya telah sangat dikenal di RRT sebagai salah satu provinsi terkuat utamanya dalam hal pertumbuhan ekonomi dibandingkan provinsi lainnya.

    “Kerjasama Tiongkok dan Jawa Timur diharap mampu menjadi yang terdepan diantara berbagai kerja sama daerah Tiongkok-Indonesia lainnya. Tidak hanya mempererat hubungan bilateral tetapi juga menyejahterakan rakyat kedua negara kita,” pungkasnya.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Konsul RRT di Surabaya Mr. Li Ziqian, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jatim, Dinas Perkebunan Prov. Jatim, Dinas Peternakan Prov. Jatim dan Kepala Biro Adm. Pemerintahan dan Otonomi Daerah Prov. Jatim.

  • Kafe yang Jadi Tempat Duel Nahas TNI vs TNI Dicabut Izin Usahanya

    Kafe yang Jadi Tempat Duel Nahas TNI vs TNI Dicabut Izin Usahanya

    PIKIRAN RAKYAT – Duel sesama anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terjadi di Leko Cafe, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dua anggota TNI yang sama-sama bertugas di Yonif 136 Tuah Sakti tersebut terjadi pada Minggu, 23 Februari 2025.

    Serda DL dan Prada YHS ribut di lokasi tersebut dan membuat Serda DL meregang nyawa dalam kejadian ini. Serda DL meninggal dunia lantaran luka-luka serius di bagian tubuhnya.

    Imbas peristiwa nahas ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah mengambil tindakan. Pemprov Kepri telah mencabut izin operasional dari kafe tersebut.

    Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kepri mengambil langkah itu setelah melakukan evaluasi terkait dengan adanya pelanggaran di Leko Cafe.

    Soal pencabutan izin ini, Kepala DPMPTSP Kepri, Hasfarizal Handra, mengatakan Leko Cafe melakukan pelanggaran serius. Leko Cafe menjual minuman beralkohol tanpa izin.

    “Kami menemukan bahwa kafe ini menjual minuman beralkohol tanpa izin, dan setelah melalui proses evaluasi serta verifikasi lapangan, kami resmi mencabut izin operasional Leko Cafe secara menyeluruh,” katanya, Selasa, 4 Maret 2025.

    Pihaknya menyebut tidak asal-asalan dalam mengambil keputusan ini. Hal ini dilakukan setelah melakukan komunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pengecekan langsung ke lokasi.

    Lebih lanjut, Satpol PP Kota Tanjungpinang juga mengingatkan tempat-tempat hiburan lain untuk tidak melanggar aturan. Kasus yang terjadi di Leko Cafe bisa dijadikan pembelajaran.

    Kepala Satpol PP Tanjungpinang, Abdul Kadir Ibrahim, mengatakan akan berkoordinasi dengan DPMPTSP setelah izin Leko Cafe dicabut. Jika diperlukan, plang usaha tempat tersebut juga akan dicabut.

    “Jika diperlukan, kami siap menutup tempat tersebut dan memastikan bahwa semua tempat hiburan di kota ini mematuhi peraturan yang berlaku,” tuturnya.

    Abdul Kadir juga menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di tempat hiburan. 

    “Tempat hiburan seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman, bukan tempat yang memicu keributan atau pelanggaran hukum,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News