Kementrian Lembaga: PMPTSP

  • Kondisi Rumah Makan di Depok yang Disegel Pemkot Imbas Tak Punya IMB
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        21 April 2025

    Kondisi Rumah Makan di Depok yang Disegel Pemkot Imbas Tak Punya IMB Megapolitan 21 April 2025

    Kondisi Rumah Makan di Depok yang Disegel Pemkot Imbas Tak Punya IMB
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Sebuah rumah makan di Jalan Boulevard Grand Depok City, Sukmajaya, Kota Depok disegel pemerintah kota (pemkot) karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) meski telah dua tahun beroperasi. 
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, Senin (21/4/2025), bagian depan bangunan tertutup rapat oleh seng warna silver. Seng tersebut dikaitkan dengan besi sebagai pagar yang dirantai dan digembok.
    Tepat di sisi depan rumah makan, terpasang plang milik tim operasi penertiban terpadu Pemkot Depok bertuliskan “Bangunan ini disegel”. 
    Di bawah tulisan tersebut, tertera tiga peraturan daerah (Perda) yang disebut dilanggar rumah makan itu, sehingga dilakukan penyegelan.
    Sempat terlihat beberapa pekerja yang mengaku sebagai kuli proyek tengah mengevakuasi sejumlah barang dari rumah makan ke mobil. Tak lama, beberapa pekerja itu pergi meninggalkan lokasi.
    Di luar itu, tak tampak aktivitas di dalam maupun halaman rumah makan. 
    Meja-meja yang biasanya ditata rapi untuk para pengunjung pun tampak diletakkan di satu sisi secara berdempet sehingga menyisakan ruang kosong yang cukup luas.
    Tepat di sebelah tempat makan pengunjung, terlihat sebuah dapur besar. 
    Salah seorang pegawai yang berada di lokasi dan tidak mau disebutkan namanya mengonfirmasi penyegelan ini.
    Katanya, pihak manajemen rumah makan akan kembali mengkaji desain bangunan yang saat ini sudah terlanjur melewati batas garis sempadan sungai (GSS).
    “Belum sempat dibuka (rumah makan ini), soalnya memang sudah disegel dari beberapa waktu lalu, apalagi lahannya nempel sama GSS,” ucapnya kepada
    Kompas.com
    , Senin. 
    Kompas.com
    sudah mencoba menghubungi manajemen rumah makan, namun belum mendapatkan tanggapan.
    Sebelumnya diberitakan, Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah melakukan sidak rumah makan di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, pada Sabtu (19/4/2025).
    Sidak dilakukan bersama jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Satpol PP Kota Depok setelah diketahui bahwa rumah makan tersebut telah beroperasi selama dua tahun tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
    “Kemarin bareng Pak Wakil Wali Kota Depok itu berkaitan juga dengan penyegelan yang di GDC karena terkait GSS (Garis Sempadan Sungai) dan belum mengantongi IMB selama dua tahun,” kata Kepala DPMPTSP Kota Depok Mangnguluang Mansur kepada
    Kompas.com,
    Minggu (20/4/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9
                    
                        Rumah Makan di Depok Tak Miliki IMB, Sudah 2 Tahun Beroperasi
                        Megapolitan

    9 Rumah Makan di Depok Tak Miliki IMB, Sudah 2 Tahun Beroperasi Megapolitan

    Rumah Makan di Depok Tak Miliki IMB, Sudah 2 Tahun Beroperasi
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
     
    Wakil Wali Kota Depok
    , Chandra Rahmansyah melakukan sidak rumah makan di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, pada Sabtu (19/4/2025).
    Sidak dilakukan bersama jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Satpol PP Kota Depok setelah diketahui bahwa rumah makan tersebut telah beroperasi selama dua tahun tanpa
    Izin Mendirikan Bangunan
    (IMB).
    “Kemarin juga sidaknya bersama Satpol PP dan Kepala Dinas Perizinan,” ujar Chandra Rahmansyah saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (20/4/2025).
    Sementara Kepala
    DPMPTSP Kota Depok
    , Mangnguluang Mansur, menjelaskan petugas juga menyegel salah satu cabang rumah makan tersebut di kawasan Grand Depok City (GDC).
    “Kemarin bareng Pak Wakil Wali Kota Depok itu berkaitan juga dengan penyegelan yang di GDC karena terkait GSS (Garis Sempadan Sungai) dan belum mengantongi IMB selama dua tahun,” kata Mangnguluang kepada Kompas.com melalui keterangan tertulis.
    Mangnguluang menambahkan bahwa pihak manajemen rumah makan tersebut berencana untuk melakukan koordinasi dengan DPMPTSP pada Senin (21/4/2025) untuk menyelesaikan persoalan perizinan tersebut.
    “Insya Allah, Senin besok dari pihak SBI (rumah makan) akan berkoordinasi dengan DPMPTSP terkait hal itu,” ujar dia.
    Meski demikian, Mangnguluang mengungkapkan bahwa proses perizinan rumah makan itu di GDC sebenarnya sudah berjalan.
    Namun, izin belum dapat diterbitkan karena masih ada syarat teknis harus dipenuhi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sulteng Targetkan Investasi Rp 162,57 Triliun pada 2025

    Sulteng Targetkan Investasi Rp 162,57 Triliun pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Sulawesi Tengah (Sulteng) sukses menarik investasi Rp 139,88 triliun pada 2024. Tahun ini targetnya ditingkatkan menjadi Rp 162,57 triliun atau setara 8,53% dari target nasional.

    Hal itu terungkap dalam pertemuan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu dengan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid di Kota Palu.

    “Provinsi Sulawesi Tengah telah menunjukkan kinerja luar biasa dengan realisasi investasi sebesar Rp 139,88 triliun pada 2024, melampaui target sebesar 128,27%, dan menempati peringkat kedua secara nasional dalam penanaman modal asing,” ujar Todotua, Jumat (18/4/2025). 

    Todotua bertemu Anwar Hafid membahas pengembangan potensi investasi di Sulteng dan menghadiri Rapat Konsolidasi Target Realisasi Investasi 2025 bersama kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) se-Sulawesi Tengah.

    Dalam pertemuan tersebut, Todotua menyampaikan pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%, dengan kebutuhan realisasi investasi mencapai Rp 13.032,8 triliun hingga 2029. 

    Sebanyak 86,65% dari target tersebut diharapkan berasal dari investasi swasta. Oleh karena itu, pemerintah daerah seperti Sulteng memiliki peran krusial dalam menarik investasi langsung.

    Kontribusi terbesar investasi Sulteng berasal dari sektor logam dasar, kimia, farmasi, pertambangan, serta kawasan industri. 

    Kabupaten Morowali menjadi penyumbang tertinggi investasi di Sulteng berkat pengembangan industri hilirisasi nikel dan ekosistem baterai kendaraan listrik. 

    Todotua juga meninjau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu guna mengevaluasi kesiapan infrastruktur dan potensi pengembangan investasi berkelanjutan di kawasan tersebut.

    Dalam kunjungan itu, ia mengunjungi sejumlah perusahaan hilirisasi, khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan, seperti PT Asbuton Jaya Abadi yang bergerak di bidang perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas, dengan nilai investasi Rp 55,7 miliar. 

    Kemudian PT Hong Thai Internasional, yang mengelola pengolahan getah pinus, dengan investasi sebesar Rp 26,15 miliar, serta PT Wanhong Nonferrous Recycling Utilization, perusahaan smelter tembaga dengan nilai investasi mencapai Rp 296,2 miliar.

    “Investasi bukan hanya soal angka, tetapi juga dampaknya bagi masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan,” tegas Todotua.

    Kunjungan ini menjadi langkah konkret pemerintah pusat dalam memastikan kelancaran dan keberlanjutan investasi di kawasan strategis. 

    “Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan Sulawesi Tengah sebagai model sinergi investasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat,” pungkasnya.

    Dengan dukungan pemerintah daerah dan semangat gotong royong, Sulteng diharapkan terus menjadi motor penggerak investasi nasional sekaligus memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

  • Peluang Emas UMKM Bontang, Sinergi Lokal dan Prospek Investasi Baru

    Peluang Emas UMKM Bontang, Sinergi Lokal dan Prospek Investasi Baru

    Liputan6.com, Bontang – Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bontang, Kalimantan Timur, semakin menunjukkan taringnya sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Potensi investasi di sektor ini terus menarik perhatian, didukung oleh kekuatan lokal yang solid dan peluang kolaborasi yang luas.

    Studi mendalam dari Unit Layanan Strategis Pembangunan Sumber Daya Berkelanjutan (ULS-PSDB) Universitas Mulawarman (Unmul) menegaskan bahwa UMKM Bontang memiliki fondasi kuat, meski masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan sosial.

    Dr. Rachmad Budi Suharto, Ketua ULS-PSDB Unmul, menyatakan bahwa UMKM Bontang berkembang pesat berkat dukungan berbagai pihak, termasuk kontribusi besar dari program tanggung jawab sosial (CSR) PT Pupuk Kaltim (PKT).

    “UMKM Bontang sudah sangat dinamis. Produk lokal seperti pempek, batik khas, hingga makanan ringan telah merajai pasar lokal. Dukungan CSR dari PKT juga menjadi pendorong utama kemajuan pelaku usaha mikro,” ujar akademisi yang juga Koordinator Program Doktor Ilmu Ekonomi Unmul ini.

    Bontang Utara menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang menonjol. Keberadaan raksasa industri seperti PT Pupuk Kaltim dan LNG Badak, ditambah akses ke laut serta 17 pulau, menjadikan kecamatan ini sebagai simpul strategis untuk industri, perdagangan, dan perikanan.

    Produk UMKM seperti Batik Kuntul, Fara Snack, dan Ria Rasa Cake & Cookies mencerminkan semangat wirausaha yang kian menggeliat.

    “Peran pemuda sebagai pelopor ekosistem digital UMKM juga mempercepat transformasi sektor ini menuju era modern,” tambah Rachmad.

    Sementara itu, Bontang Barat tak kalah bersinar dengan UMKM kulinernya yang terkenal, seperti Pempek Anda, Abadi Rasa, dan rumah makan Sari Laut Mbak Zuly. Dengan fasilitas transportasi yang menghubungkan langsung ke Samarinda dan Sangatta, serta keberadaan terminal kota, Bontang Barat menjadi pintu gerbang ekonomi yang menjanjikan.

    Namun, tantangan masih menghadang. Di Bontang Utara, promosi digital masih terbatas dan kesadaran hukum masyarakat dalam perencanaan pembangunan perlu ditingkatkan.

    Di Bontang Barat, masalah sanitasi peternakan, keterbatasan anggaran infrastruktur, serta sengketa lahan menghambat pengembangan UMKM dan properti. Kurangnya regulasi terkait peternakan koloni juga menjadi isu yang perlu segera ditangani.

    Dr. Rachmad menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mulai mengeksplorasi sektor pariwisata, khususnya perhotelan, untuk memaksimalkan potensi wisata yang belum tergarap.

    “Sudah saatnya Bontang memiliki hotel berstandar minimal bintang tiga. Tanpa akomodasi yang memadai, wisata sulit berkembang,” katanya.

    Ia juga mengusulkan pemanfaatan lahan milik Pemkot melalui skema kemitraan dengan investor untuk membangun fasilitas perhotelan. Fasilitas ini diharapkan dapat memicu pertumbuhan UMKM di sektor jasa dan wisata.

    Kajian ULS-PSDB menekankan perlunya kebijakan terintegrasi untuk mendukung UMKM, memperkuat infrastruktur digital, dan membangun kolaborasi antara pelaku usaha, pemuda, dan pemerintah.

    “Dengan dukungan industri besar melalui CSR, strategi investasi yang tepat, dan fokus pada pariwisata, Bontang bisa menjadi pusat investasi mikro yang menarik,” ujar Rachmad.

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang, Muhammad Aspiannur, menegaskan kesiapan Pemkot menyambut investor, terutama di sektor perhotelan dan UMKM.

    “Kajian ini menjadi panduan berharga untuk masa depan. Bontang tidak hanya unggul di industri, tapi juga memiliki potensi besar di sektor jasa dan wisata,” katanya.

    Upaya penguatan ekosistem digital UMKM juga terus digalakkan, ditandai dengan munculnya pemuda pelopor digital dan program literasi masyarakat yang melibatkan TP PKK serta komunitas lokal.

    Meski begitu, isu seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang, pengelolaan limbah peternakan, dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

    Dengan kolaborasi erat antara akademisi, pelaku usaha, pemerintah, dan industri, Bontang bergerak menuju visi baru: dari kota industri menjadi destinasi investasi UMKM dan pariwisata yang kompetitif.

    “Suksesnya ada pada sinergi. Dengan strategi inovatif dan komitmen bersama, Bontang akan jadi magnet investasi di Kalimantan Timur,” tutup Aspiannur.

  • Jaksel catat ASN cuti dan WFA pada hari pertama masuk usai Lebaran

    Jaksel catat ASN cuti dan WFA pada hari pertama masuk usai Lebaran

    Jakarta (ANTARA) – Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UP PM-PTSP) Jakarta Selatan mencatat sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang mengajukan cuti dan bekerja dari mana saja (work from anywhere/WFA) pada hari pertama masuk usai libur Lebaran.

    “Kebetulan hari pertama masuk ada dua orang ASN yang cuti, yakni satu cuti melahirkan, satu orang cuti tahunan dan satu orang WFA,” kata Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kota Jakarta Selatan, Indarini Ekaningtyas saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Indarini mengatakan dua ASN absen karena masih cuti, sedangkan satu ASN lainnya masih mudik dan berada di kampung halamannya.

    ASN ini tetap menjalankan tugasnya dengan WFA yang dijalaninya selama satu hari.

    “Satu WFA karena memang dia masih ada di kampungnya. Tapi yang sudah ada di Jakarta, Alhamdulillah hari ini masuk semua,” ujarnya.

    Pihaknya juga memastikan absennya tiga ASN tersebut tidak mengganggu pelayanan masyarakat lantaran sudah menggunakan sistem daring untuk memudahkan pelayanan masyarakat.

    Adapun pelayanan di PTSP Kantor Wali Kota Jakarta Selatan sudah kembali beraktivitas seperti biasa dengan dibuka mulai pukul 07.30 hingga 16.00 WIB.

    “Hari ini kita buka seperti biasa, seperti hari-hari sebelumnya. Jadi kita tetap melakukan aktivitas dari jam 07.30 sampai nanti jam 16.00 WIB,” ucap Ririn.

    Pemerintah telah menetapkan cuti bersama Idul Fitri 1446 H hingga Senin (7/4) dan Selasa (8/4) merupakan bekerja dari mana saja (Flexible Working Arrangement/FWA) bagi ASN. Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 3/2025.

    Disampaikan bahwa jika terdapat ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dapat diberikan sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku

    Langkah ini diambil berdasarkan masukan dari Kementerian Perhubungan dan pihak terkait lainnya untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan keselamatan mobilitas masyarakat selama arus balik, sekaligus menjaga produktivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sidak di Hari Pertama Kerja, Bupati TTU Temukan ASN Bolos

    Sidak di Hari Pertama Kerja, Bupati TTU Temukan ASN Bolos

    Kefamenanu, Beritasatu.com – Bupati Timor Tengah Utara (TTU) Yoseph Falentinus Delasalle Kebo mengawali hari pertama kerja pascalibur Lebaran 2025 dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten TTU pada Selasa  (8/4/2025).

    Ia mendapati masih ada sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang bolos pada hari pertama kerja.

    Sidak bupati TTU ini bertujuan untuk memastikan kualitas pelayanan publik dan kedisiplinan ASN di lingkungan pemerintahan.​ Salah satu OPD yang menjadi fokus sidak adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

    Bupati Yoseph mengaku menerima berbagai keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan di dinas tersebut dan ingin meninjau langsung situasi di lapangan.​

    Selain mengevaluasi pelayanan, Bupati Yoseph juga menemukan sejumlah ASN yang tidak hadir tanpa alasan jelas pada hari pertama kerja. Ia menegaskan bahwa ketidakhadiran tersebut mencerminkan kurangnya disiplin dan tanggung jawab sebagai pelayan publik.​

    “Ini hari pertama kerja setelah libur panjang, tetapi masih ada ASN yang tidak hadir. Saya tidak akan tolerir. Pimpinan OPD harus beri teguran tegas, bahkan sanksi administratif, sesuai aturan kepegawaian. Ini penting untuk membangun budaya kerja yang serius,” jelasnya.

    Dalam sidak pada hari pertama kerja ini, Bupati Yoseph juga meninjau kesiapan lahan untuk pembangunan garasi kendaraan dinas di masing-masing OPD. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penataan infrastruktur pemerintahan yang lebih terintegrasi dan representatif.​

  • Dedi Mulyadi Ungkap Penyegelan Eiger Camp karena Ada Kerawanan Bencana
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        31 Maret 2025

    Dedi Mulyadi Ungkap Penyegelan Eiger Camp karena Ada Kerawanan Bencana Regional 31 Maret 2025

    Dedi Mulyadi Ungkap Penyegelan Eiger Camp karena Ada Kerawanan Bencana
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    mengungkapkan penyegelan proyek wisata Eiger Camp di lereng Gunung Tangkuban Parahu, Bandung Barat, karena ada potensi kerawanan bencana.
    “Saya pun kemarin sidak ke lapangan, kalau menurut saya, itu kan posisinya paling tinggi ya, kebun teh yang paling ujung dan (ada) bangunan beton gitu loh, artinya ada potensi kerawanan bencana,” kata dia di Bandung, Minggu (30/3/2025) malam, seperti dikutip
    Antara.
    Terkait perizinan, dari sisi aspek normatif dirinya melihat ada izin tertulis yang ditempel di lokasi oleh pihak Eiger, walau Bupati Bandung Barat mengaku belum melihat barcode perizinan proyek tersebut.
    Meski begitu, dia menegaskan, harus ada pertimbangan tentang dampak pada masa mendatang, mengingat setelah terjadi bencana tidak akan bisa dibedakan antara proyek yang berizin dan tidak.
    “Karena yang tidak ada izin belum tentu juga jaminan tidak ada bencana. Demikian juga yang ada izin juga belum tentu jaminan tidak ada bencana. Karena bencana itu bisa terjadi kapan saja,” ujarnya.
    Penyegelan itu, kata dia, untuk menghentikan sementara waktu proses pembangunan Eiger Camp dan memberi kesempatan kepada tim pakar melakukan evaluasi secara ilmiah.
    “Ditutup dulu, saya minta dihentikan dulu. Nanti tim pakar bekerja, biarkan nanti yang mempertanggungjawabkan aspek studinya adalah pakar, apakah itu rawan bencana atau tidak. Bukan saya, bukan dinas teknis karena nanti sudut pandangnya kepentingan dan tidak objektif,” katanya.
    Sebelumnya, perusahaan alat-alat petualangan, Eiger, mengklaim dokumen perizinan Eiger Camp di sekitar kaki Gunung Tangkuban Parahu di Sukawana, Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat sudah lengkap dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
    Penyusun dokumen amdal Eiger Camp dari PT Mitra Reka Buana, Jemy Septendi, mengatakan perizinan Eiger Camp sudah diproses sejak jauh hari dan mengikuti semua prosedur yang diamanatkan peraturan.
    “Dokumen dan perizinan lengkap, termasuk dokumen amdal. Koefisien dasar bangunan juga hanya dua persen dari izin yang diberikan,” ujar Jemy di Bandung, Jumat (28/3).
    Hal ini, sehubungan dengan penampakan foto pembukaan lahan, tepatnya di Desa Karyawangi.
    Foto tersebut memperlihatkan kegiatan proyek pembukaan lahan berisi kegiatan penggalian serta pengurukan untuk pembuatan jalan serta bangunan-bangunan.
    Luas lahan yang dibuka tersebut diperkirakan 5 hektare lebih. Foto memperlihatkan lokasi tanaman teh karena tangkapan kamera kontras dengan kondisi di sekeliling yang disebut terkait proyek Eiger Camp.
    Dokumen perizinan proyek Eiger Camp beredar di aplikasi percakapan WhatsApp.
    Terdapat delapan dokumen mulai dari pengajuan izin ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pengesahan site plan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, analisis dampak lingkungan, dokumen analisis dampak lalu lintas (andalalin) hingga surat persetujuan bangunan gedung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPMPTSP KBB Belum Bisa Pastikan Kelengkapan Perizinan Eiger Camp, Ini Alasannya!

    DPMPTSP KBB Belum Bisa Pastikan Kelengkapan Perizinan Eiger Camp, Ini Alasannya!

    JABAR EKSPRES – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Tony Prihantoro, mengaku belum bisa memberikan keterangan terkait kelengkapan izin proyek pembangunan wisata Eiger Camp.

    Pasalnya, seluruh pegawai atau staf DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat yang mengurus data terkait persoalan itu tengah cuti bersama. Sehingga menurut dia, perlu waktu untuk memeriksa kelengkapan izin proyek Eiger Camp tersebut.

    “Kita cek dulu, ini masih nunggu info dari staf karena sudah masuk cuti bersama. Paling nanti setelah Lebaran,” ujar Toni saat dikonfirmasi, Jumat (28/3/2025).

    Sekadar diketahui, proyek pembangunan wisata Eiger Camp itu berada di Desa Kayawangi, Kecamatan Parongpong, KBB.

    Selain proyek pembangunan wisata Eiger Camp, di lokasi yang sama juga terdapat penginapan Bobocabin. Dokumen perizinan kedua kawasan itu rencananya bakal diinvestigasi keabsahannya guna memastikan bahwa pembangunan telah memenuhi kaidah-kaidah lingkungan di Kawasan Bandung Utara (KBU).

    BACA JUGA:Khawatir Picu Banjir Bandang, Satpol PP Jabar Segel Proyek Pembangunan Eiger Camp

    “Bobocabin dan Eiger Camp ini disinyalir satu kegiatan karena akses pintu masuk satu. Kita pelajari perizinan untuk memastikan keabsahan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar tahu siapa yang terlibat dalam pengurusan izin proyek ini,” kata Supriyono, PPNS Satpol PP Jawa Barat saat ditemui, Jumat.

    Berdasarkan pantauan Satpol PP Jabar, area perkebunan teh Sukawana seluas 5 hektare dijadikan lokasi penginapan Bobocabin dan wisata Eiger Camp.

    Lokasi Eiger Camp, dikatakan Supriyono masih berjalan kontruksi berupa pembuatan akses jalan serta konstruksi bangunan. Terlihat aktivitas pekerja memasang tiang pancang, pondasi beton, serta pemapasan lereng memakai alat berat. Kegiatan itu membabat tanaman teh dan vegetasi di area KBU.

    Petugas Satpol PP Jawa Barat telah menghentikan sementara kegiatan proyek wisata mulai hari ini karena diduga ilegal lantaran berada di wilayah resapan air. Penghentian aktivitas ini instruksi langsung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi karena diduga menyalahi tata ruang.

    BACA JUGA:Alih Fungsi Lahan di Kawasan Bandung Utara Biang Kerok Banjir Bandang di KBB?

  • Pemkab Bekasi pastikan pelayanan publik berjalan saat WFA

    Pemkab Bekasi pastikan pelayanan publik berjalan saat WFA

    Segenap aparatur yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat untuk tetap bekerja menjalankan tugas dan kewajiban.

    Kabupaten Bekasi (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal saat penerapan kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara di daerah itu, mulai 24 hingga 27 Maret 2025.

    “Kami sudah sampaikan agar pelayanan masyarakat tetap berjalan. Di luar itu, silakan WFA,” kata Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang di Cikarang, Sabtu.

    Bupati meminta perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat seperti dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dinas kesehatan, hingga RSUD untuk tetap bekerja dari tempat pelayanan atau masing-masing kantor mereka.

    Kebijakan WFA juga tidak berlaku bagi badan penanggulangan bencana daerah, satpol PP, dinas perhubungan, hingga kantor kecamatan dan desa/kelurahan mengingat tugas mereka dalam membantu kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2025.

    Ade mengingatkan segenap aparatur yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat untuk tetap bekerja menjalankan tugas dan kewajiban, baik dari rumah maupun di lokasi-lokasi lain.

    “Laporan kinerja tetap diberlakukan dan presensi (kehadiran) juga tetap ada bagi aparatur berstatus WFA selama pemberlakuan kebijakan ini,” katanya.

    Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bekasi Beni Yulianto Iskandar mengatakan bahwa kebijakan WFA termaktub dalam Surat Edaran Nomor 800.1.6.2/1468-BKPSDM/2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN di Lingkungan Pemkab Bekasi.

    Surat edaran tersebut juga mengatur penyelenggaraan pelayanan publik pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi dan Tahun Baru Saka 1947 serta Lebaran 2025.

    “Surat edaran ini merupakan turunan dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 terkait dengan WFA,” katanya.

    Beni menyebut ada 12 perangkat daerah yang tidak diperkenankan untuk WFA karena penyelenggara pelayanan publik, yakni dinas kesehatan termasuk puskesmas, dinas perhubungan, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

    Berikutnya dinas lingkungan hidup, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas sosial, dinas pemadam kebakaran, badan pendapatan daerah, satuan polisi pamong praja, RSUD, serta kecamatan dan kelurahan.

    “Untuk yang WFA, mereka harus tetap mengisi E-Kinerja, ada datanya semua, termasuk mereka yang WFA itu sudah mendapatkan persetujuan pimpinan,” kata dia.

    Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Investor Tiongkok akan `serbu` bikin pabrik di Jateng

    Investor Tiongkok akan `serbu` bikin pabrik di Jateng

    Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com.

    Investor Tiongkok akan `serbu` bikin pabrik di Jateng
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 17:56 WIB

    Elshinta.com – Dalam waktu dekat akan banyak investor dari Tiongkok yang menanamkan modalnya di Jawa Tengah. Delegasi Courtesy Call Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok berkunjung menemui Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Semarang, Rabu malam (19/03/2025) untuk membicarakan hal tersebut.

    Kunjungan itu dipimpin oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong dengan mengajak konsultan, tujuh investor di antaranya Kadin Tiongkok, Perwakilan Bank-bank Tiongkok, Wakil Presiden Investasi, dan staf kedutaan.

    “Kami berharap pemerintah Tiongkok bisa mengajak para investor untuk menanamkan investasi pada tiga proyek penting di Jateng, meliputi pengelolaan sampah yang terintegrasi, pendirian rumah sakit berskala internasional, dan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) di Pantai Utara,” kata Luthfi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Kamis (20/3).

    Gubernur Jateng ini akan memberikan jaminan keamanan dan kemudahan kepada para investor untuk berinvestasi di Jateng. Ia ingin industri di Jateng maju seperti sejumlah provinsi di Tiongkok.

    Sementara itu, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong mengatakan, “Kami telah mencapai kesepakatan terutama tentang agenda peresmian KEK di Batang. Kami akan mendatangkan semakin banyak investor ke Indonesia, terutama Provinsi Jateng.”

    Ia menerangkan bahwa Indonesia merupakan salah satu tujuan investasi besar dari Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. Investasi dari Tiongkok di Indonesia telah membuahkan pembangunan ribuan proyek. Untuk Jateng, Wang akan menyesuaikan apa yang dibutuhkan Provinsi Jateng.

    Dalam hal permintaan investasi di Jateng, Wang mengaku akan mengikuti dan menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan dari Provinsi Jateng.

    Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, Sakina Rosellasari, menambahkan, Tiongkok merupakan negara dengan investasi besar di Jateng. Dari seluruh nilai investasi sebesar Rp 88,44 triliun pada 2024, sebanyak 16 persen berasal dari investor dari Tiongkok.

    Sejumlah sektor usaha dari investasi Tiongkok di Jateng pada 2024 di antaranya, industri tekstil dengan jumlah 49 persen, karet dan plastik sebesar 15 persen, barang dari kulit dan alas kaki pada angka 10 persen, perdagangan dan reparasi sebesar 3 persen, industri kayu 3 persen, sektor lainnya 20 persen. 

    Sumber : Radio Elshinta