Xcloud.id

Kementrian Lembaga: PMPTSP

  • GreenBank Jepang investasi 1 miliar dolar AS di PSN Wiraraja Galang

    GreenBank Jepang investasi 1 miliar dolar AS di PSN Wiraraja Galang

    Jakarta (ANTARA) – GreenBank Corporation Jepang melakukan penandatanganan Joint Venture Agreement dengan Wiraraja Strategic untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Wiraraja Green Renewable Energy & Smart Eco Industrial Park di Pulau Galang, FTZ Batam, Kepulauan Riau, dengan nilai investasi mencapai 1 miliar dolar AS (sekitar Rp16,3 triliun).

    Penandatanganan kerja sama ini dilakukan dalam forum bisnis bertajuk “Regional Infrastructure Investment Opportunities for Economic Transformation” di Paviliun Indonesia World Expo 2025 Osaka, Jepang, Kamis (22/5/2025).

    President Director Wiraraja Indonesia Akhmad Ma’ruf Maulana dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh yang telah diberikan Bappenas, Pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap PSN tersebut.

    Dia juga menjelaskan bahwa PSN Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy and Smart-Eco Industrial Park (GESEIP) tidak terlepas dari sinergi yang erat serta dukungan moral dan kebijakan dari Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    “Kami yakin dan optimistis bahwa Indonesia akan terus menjadi tujuan utama investasi global dan mampu bersaing secara kompetitif di kawasan,” ucapnya.

    Ma’ruf yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kadin Indonesia ini melanjutkan, masuknya investasi sebesar 1 miliar dolar AS ini mencerminkan kepercayaan tinggi dari para investor, khususnya dari Jepang, terhadap arah kebijakan pembangunan nasional.

    Hal ini juga tidak terlepas dari dukungan Presiden Prabowo Subianto yang telah menetapkan proyek tersebut sebagai bagian dari PSN dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Nomor 12 Tahun 2025 sampai dengan tahun 2030.

    “Komitmen bersama ini menjadi fondasi kokoh dalam mewujudkan pembangunan industri hijau yang berdaya saing dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Sementara itu, Konsul Jenderal RI Osaka John Tjahjanto Boestami menegaskan pentingnya kerja sama yang dihasilkan forum ini bagi transformasi ekonomi Indonesia.

    “Infrastruktur, ekonomi hijau, dan hilirisasi industri adalah inti dari strategi menuju Indonesia Emas 2045. Hari ini, kita menyaksikan evolusi penting menuju kerja sama yang lebih terdesentralisasi dan multilevel antara Indonesia dan Jepang,” jelas Konjen John.

    Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kurniawan Ariadi menggarisbawahi pentingnya produktivitas sebagai kunci transformasi ekonomi.

    “Kita harus beralih dari ekonomi berbasis tenaga kerja murah ke ekonomi berbasis pengetahuan, inovasi, dan keterampilan tinggi. Untuk itu, transformasi ekonomi Indonesia harus bersifat lintas sektor dan interdisipliner,” ungkapnya.

    Dia menegaskan, Indonesia saat ini sedang memastikan implementasi transformasi ekonomi melalui pilot program di tiga provinsi yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Bali. Selain tiga provinsi itu, Jawa Barat dipilih untuk menjadi pionir transformasi industri masa depan melalui smart integrated area.

    Ajakan yang sama untuk berinvestasi disampaikan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Joni Hendra Putra.

    “Dengan status sebagai Free Trade Zone dan realisasi investasi pada 2024 sebesar Rp47,26 triliun, Kepulauan Riau menawarkan peluang besar, terutama di sektor energi, digital, dan kawasan industri,” jelas Joni.

    Pewarta: Faisal Yunianto
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gandeng Belanda, Jatim Tawarkan Kawasan Industri Hijau dan Berkelanjutan

    Gandeng Belanda, Jatim Tawarkan Kawasan Industri Hijau dan Berkelanjutan

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong peningkatan investasi asing. Khususnya dengan menggarap peluang kerja sama strategis bersama Kerajaan Belanda.

    Komitmen tersebut tercermin dalam penyelenggaraan webinar internasional bertajuk ‘Investment Opportunity Ready to Offer – Netherlands Series’, yang digelar secara daring dengan dukungan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag.

    Hadir dalam kegiatan ini Duta Besar RI untuk Belanda, HE Mayerfas; Kepala DPMPTSP Jatim, Dyah Wahyu Ermawati; Wakil Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia yang juga Direktur Utama PT SIER, Didik Prasetiyono; serta perwakilan dari Kementerian Investasi/BKPM, Bapperida Kabupaten Madiun, dan RSUD Kanjuruhan.

    Dalam sambutannya, Dubes Mayerfas menyampaikan apresiasi yang tinggi atas partisipasi seluruh mitra yang hadir, serta menekankan pentingnya kolaborasi strategis antara Indonesia dan Belanda. Ia mengungkapkan kebanggaannya menjadi tuan rumah pertemuan ini, yang menurutnya merupakan wujud konkret dari hubungan panjang dan erat antara kedua negara.

    Mayerfas secara khusus menyoroti peran Provinsi Jawa Timur sebagai motor penggerak perekonomian nasional dengan kawasan industri berbasis keterampilan tinggi yang menjanjikan bagi investor global. “Belanda adalah mitra yang sangat ideal bagi Indonesia, khususnya dalam sektor pertanian, pengelolaan air, kelautan, dan energi terbarukan,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa keselarasan antara prioritas pembangunan di Jawa Timur dan keunggulan sektor-sektor strategis Belanda membuka ruang besar untuk kolaborasi yang saling menguntungkan. Lebih dari itu, kemitraan ini juga diharapkan menjadi platform untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan penguatan ketahanan iklim.

    “Kami menekankan pentingnya membangun kemitraan yang didasarkan pada pertukaran pengetahuan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas. Tiga hal ini adalah kunci dalam menghadapi tantangan global dan mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” tegas Mayerfas.

    Untuk memperkuat kerja sama ini, KBRI Den Haag bersama Pemprov Jatim juga berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kebijakan yang mendukung, seperti penyederhanaan prosedur dan pemberian insentif pada sektor-sektor strategis.

    “Kami mengundang para mitra dari Belanda untuk lebih jauh mengeksplorasi potensi Jawa Timur. Hubungan historis yang telah lama terjalin menjadi fondasi kuat untuk membangun kemitraan masa depan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan,” tukasnya.

    Kepala DPMPTSP Jatim, Dyah Wahyu Ermawati, mengungkapkan, bahwa pada kuartal pertama tahun 2025, Jawa Timur berhasil menempati peringkat ketiga sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia, dengan nilai mencapai Rp36 triliun atau sekitar 7,7 persen dari total nasional. Posisi ini hanya berada di bawah DKI Jakarta dan Jawa Barat.

    “Kontribusi Jatim terhadap perekonomian Pulau Jawa mencapai 25,11 persen, menjadikannya kontributor terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal pertama 2025 tercatat sebesar 5 persen secara tahunan (year-on-year), mencerminkan iklim usaha yang sehat dan terus berkembang,” ujar Dyah.

    Ia juga mencatat bahwa Belanda merupakan salah satu investor asing terbesar di Jawa Timur. Sejak 2010 hingga kuartal pertama 2025, tercatat sebanyak 84 perusahaan asal Belanda telah berinvestasi di wilayah ini dengan total nilai mencapai USD 5,589 miliar. Investasi tersebut tersebar di berbagai sektor strategis, seperti energi dan infrastruktur, industri makanan dan minuman, serta industri kimia dan farmasi.

    Salah satu investasi terbesar adalah proyek Paiton Energy di Kabupaten Probolinggo senilai lebih dari USD 4,2 miliar di sektor kelistrikan. Di kawasan industri SIER sendiri, beberapa perusahaan Belanda seperti Unilever Indonesia Tbk, Syngenta Seed Indonesia, dan Universal Agri Bisnisindo telah menjadi bagian penting dari ekosistem industri lokal.

    “Pemprov Jatim menawarkan berbagai insentif kepada investor asing, termasuk tax holiday, tax allowance, dan super deduction tax untuk kegiatan riset dan pelatihan vokasi. Sistem layanan perizinan juga telah didigitalisasi melalui aplikasi JOSS (Jatim Online Single Submission) untuk mempercepat proses investasi,” jelas Dyah.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua HKI Indonesia sekaligus Dirut PT SIER, Didik Prasetiyono menegaskan, bahwa Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang perdagangan dan industri ke kawasan timur Indonesia dan Asia Tenggara.

    “Jawa Timur bukan hanya wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis, tetapi juga katalisator investasi nasional. Pada kuartal pertama 2024, pertumbuhan ekonomi Jatim tercatat sebesar 4,81% secara year-on-year, dengan kontribusi 25,07 persen terhadap ekonomi Pulau Jawa,” papar Didik.

    Didik yang kini tengah menyelesaikan pendidikan Program Doktor PSDM Universitas Airlangga (Unair), memaparkan bahwa saat ini Jatim memiliki infrastruktur kawasan industri yang modern, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan. Kawasan tersebut mencakup JIIPE, PT Maspion Industrial Estate, Safe’n’Lock & Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS), Ngoro Industrial Park (NIP), Kawasan Industri Gresik (KIG), Sidoarjo Rangkah Industrial Estate (SiRIE), serta PT SIER.

    “SIER sebagai kawasan industri yang dimiliki bersama oleh BUMN Danareksa, Pemprov Jatim, dan Pemkot Surabaya terus berinovasi dengan mengembangkan kawasan industri berkelanjutan di Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan (PIER), serta kawasan baru di Kabupaten Ngawi seluas 2.000 hektare. Kami menerapkan prinsip zero liquid discharge, zero waste to landfill, dan integrasi energi terbarukan dalam seluruh aktivitas industri kami,” tegasnya.

    Didik juga menekankan bahwa dukungan dari pemerintah daerah, termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang juga merupakan salah satu pemegang saham PT SIER, sangat berperan dalam menciptakan iklim investasi yang kompetitif.

    “Kami menyediakan berbagai fasilitas unggulan di kawasan industri kami, mulai dari ketersediaan lahan yang siap pakai, akses logistik melalui pelabuhan dan bandara internasional, hingga sistem perizinan terpadu yang memudahkan investor. Semua ini dirancang untuk memberikan kenyamanan, efisiensi, dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha,” pungkasnya. [tok/suf]

  • Warga DKI bisa manfaatkan layanan AJIB untuk permudah urus izin

    Warga DKI bisa manfaatkan layanan AJIB untuk permudah urus izin

    Jakarta (ANTARA) – Warga DKI Jakarta bisa memanfaatkan layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) untuk mempermudah pengurusan izin dan non-izin tanpa harus mendatangi loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

    “Jadi ada layanan Antar Jemput Izin Bermotor. Warga bisa mendapatkan layanan ini, gratis,” ujar Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta, Budya Pryanto Putra di Jakarta, Rabu.

    Budya dalam diskusi “Road to Jakarta’s 500ᵗʰ Anniversary-Membangun Iklim Investasi Ramah Budaya” dalam Jakarta Marketing Week 2025 mengatakan warga nantinya bisa mengajukan permohonan melalui laman resmi atau menghubungi nomor pusat layanan DPMPTSP DKI Jakarta.

    Setelah permohonan diterima, petugas menjemput dokumen atau berkas untuk verifikasi. Selanjutnya berkas diproses sesuai kewenangan pihak terkait semisal di kecamatan, kelurahan atau badan tertentu.

    “Nanti dokumennya akan dijemput oleh petugas terus di proses di kantor, kemudian pun bisa diantar kembali,” ujar Budya.

    Adapun merujuk data, jumlah pengguna layanan AJIIB pada tahun 2018, sebanyak 142.456 orang. Sementara pada tahun 2019, sebanyak 110.254 orang memanfaatkan AJIB melalui AJIB motor maupun AJIB mobil milik DPMPTSP DKI Jakarta.

    Budya menambahkan, mengurus izin juga bisa dilakukan melalui layanan “PTSP Goes to Mall” yang diadakan di sejumlah pusat perbelanjaan wilayah Jakarta. Sejak hari ini hingga 25 Mei 2025, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta menghadirkan “PTSP Goes to Mall” di salah satu mal kawasan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan.

    Melalui layanan ini, masyarakat dan pelaku usaha dapat melakukan konsultasi dengan petugas terkait urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan/nonperizinan di Jakarta.

    Para petugas DPMPTSP Provinsi DKI akan melakukan pendampingan atau asistensi pengurusan perizinan/nonperizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan izin diterbitkan (end to end process).

    DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta juga berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta, sehingga turut menghadirkan layanan kependudukan dan pencatatan sipil pada PTSP Goes to Mall kali ini.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Villa di Pegunungan Kian Marak, DPRD Jatim Ingatkan Potensi Bahaya dan Pelanggaran Tata Ruang

    Villa di Pegunungan Kian Marak, DPRD Jatim Ingatkan Potensi Bahaya dan Pelanggaran Tata Ruang

    Surabaya (beritajatim.com) – Pembangunan villa dan perumahan di wilayah lereng pegunungan Malang Raya kian marak. DPRD Jawa Timur memperingatkan risiko bencana ekologis dan pelanggaran tata ruang yang bisa terjadi jika pembangunan tak sesuai peruntukan lahan.

    Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pengembangan hunian di kawasan rawan bencana, seperti lereng-lereng pegunungan di Batu dan Malang.

    Dia menyebut potensi bahaya yang bisa muncul akibat pembangunan yang tak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

    “Saya mohon ketika ada (pengembang) yang menawarkan perumahan atau villa, masyarakat perlu tahu apakah wilayah tersebut memang dipertuntukkan untuk perumahan. Apakah zona itu hijau, kuning, atau lainnya. Masyarakat harus diedukasi,” tegas Dewanti di gedung DPRD Jatim, Kamis (15/5/2025).

    Menurutnya, masyarakat sering tidak mengetahui bahwa lokasi yang mereka incar justru berada di zona lindung atau zona hijau yang tidak boleh dibangun. Edukasi publik menjadi krusial agar warga tidak menjadi korban pembangunan ilegal.

    Khusus untuk kawasan Batu, Dewanti menegaskan bahwa banyaknya wilayah lereng harus menjadi perhatian utama. Evaluasi mendalam terhadap kelayakan lahan wajib dilakukan sebelum izin pembangunan diberikan.

    “Di wilayah Malang Raya dan khususnya Batu, karena Batu itu banyak lereng. Itu harus dievaluasi lagi, apakah lerengan tersebut layak dijadikan hunian. Pembeli tanah dan villa juga harus mendapat edukasi soal itu agar tidak membeli rumah yang ternyata melanggar aturan,” imbuhnya.

    Dewanti, yang juga mantan Wali Kota Batu periode 2019–2024, menegaskan bahwa seluruh wilayah sudah memiliki peta zonasi yang tercantum dalam RTRW. Setiap pengajuan izin harus mengacu pada dokumen tersebut dan tidak bisa dilanggar begitu saja.

    “Misalnya di wilayah Kota Batu semua wilayah itu sudah terdata dalam RTRW dan itu straight harus dilaksanakan,” ucapnya.

    Di sisi lain, data dari Dinas Ketenagakerjaan, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang mencatat tren penurunan izin pengembangan perumahan. Hingga Maret 2025, hanya enam pengembang yang merampungkan setplan, turun dari sepuluh pengembang pada periode yang sama tahun lalu.

    Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, mengungkapkan bahwa keterbatasan lahan dan lonjakan harga tanah menjadi penyebab utama.

    “Menjual rumah dengan harga Rp 500 juta ke atas sekarang sulit. Pangsa pasar kami cenderung pada kisaran Rp 350 juta hingga di bawah Rp 500 juta,” jelas Arif.

    Akibat kondisi tersebut, sejumlah pengembang mulai beralih ke pembangunan vertikal seperti apartemen dan hotel. Namun, Arif mengingatkan bahwa pembangunan jenis ini pun tetap harus melalui kajian dampak lingkungan dan sosial secara menyeluruh.

    “Hunian vertikal harus dikaji betul, karena Kota Malang masih menjadi favorit tempat tinggal, terutama bagi pensiunan. Kita harus melibatkan banyak OPD seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU, dan Dishub untuk mengkaji tata ruang,” tandasnya. [asg/ian]

  • Diskominfo Tangsel Dorong Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital

    Diskominfo Tangsel Dorong Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital

    Tangerang: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyampaikan rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 dengan fokus terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital.

    Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas (Sekdis) Kominfo Tati Suryati saat memaparkan Renstra bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

    “Rancangan Renstra Diskominfo 2025-2029 yakni transformasi layanan publik berbasis digital, dengan sasaran terwujudnya ekosistem layanan publik berbasis digital yang terpadu, transparan, inklusif, dan efisien,” ujar Tati. 

    Untuk mencapai sasaran tersebut, Sekdis Kominfo memaparkan empat strategi yang dilakukan ke depan. Pertama, meningkatkan jangkauan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah. Kedua, meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi informatika.

    “Lalu, meningkatkan siber dan sandi di lingkungan pemerintah daerah, hingga kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN),” ungkapnya.

    Bahkan secara target, Tati menjelaskan, persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah di tahun 2025 sebesar 80,84 dan wajib meningkat setiap tahunnya.

    Tak hanya itu, target indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) hingga indeks pembangunan statistik juga menjadi catatan yang akan terus ditingkatkan agar terwujudnya pelayanan transformasi digital yang semakin maksimal kepada masyarakat.

    Tangerang: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyampaikan rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 dengan fokus terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital.
     
    Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas (Sekdis) Kominfo Tati Suryati saat memaparkan Renstra bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
     
    “Rancangan Renstra Diskominfo 2025-2029 yakni transformasi layanan publik berbasis digital, dengan sasaran terwujudnya ekosistem layanan publik berbasis digital yang terpadu, transparan, inklusif, dan efisien,” ujar Tati. 

    Untuk mencapai sasaran tersebut, Sekdis Kominfo memaparkan empat strategi yang dilakukan ke depan. Pertama, meningkatkan jangkauan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah. Kedua, meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi informatika.
     
    “Lalu, meningkatkan siber dan sandi di lingkungan pemerintah daerah, hingga kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN),” ungkapnya.
     
    Bahkan secara target, Tati menjelaskan, persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah di tahun 2025 sebesar 80,84 dan wajib meningkat setiap tahunnya.
     
    Tak hanya itu, target indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) hingga indeks pembangunan statistik juga menjadi catatan yang akan terus ditingkatkan agar terwujudnya pelayanan transformasi digital yang semakin maksimal kepada masyarakat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Lamongan Tarik Investor Lewat Beragam Potensi hingga Iklim Investasi Kondusif

    Lamongan Tarik Investor Lewat Beragam Potensi hingga Iklim Investasi Kondusif

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menawarkan beragam potensi, serta berkomitmen menyiapkan infrastruktur serta iklim investasi yang kondusif, untuk menarik investor.

    Menurut Bupati yang akrab yang akrab disapa Pak Yes itu, kesiapan infrastruktur sangat penting untuk mendukung iklim investasi yang kondusif. Infrastruktur yang baik dan memadai dapat meningkatkan daya saing serta menciptakan lingkungan yang menarik bagi investor.

    “Dengan iklim investasi yang baik di Lamongan, dipastikan akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang sustainable. Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan menduduki angka 4,81,” kata Pak Yes saat menerima kunjungan kerja dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur dan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim, di Gedung Pemkab Lamongan, Rabu (6/5/2025).

    Lebih lanjut Pak Yes menyampaikan, realisasi investasi Kabupaten Lamongan Tahun 2024 mencapai Rp 2.138 triliun. Angka realisasi investasi tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada 2023, realisasi investasi Lamongan menempati angka 1.979 triliun.

    “Kami menyiapkan infrastruktur untuk mendukung berkembangnya iklim investasi di Lamongan. Seperti menyiapkan infrastruktur jalan yang aksesnya bisa langsung menuju kawasan pantura, kapasitas listrik, hingga ketersediaan air,” tuturnya.

    Selain meningkatkan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga berkomitmen dalam memudahkan dan menjamin akuntabel perizinan.

    Tercatat hingga saat ini ada 2014 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) besar, 107 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menengah, dan 36 Penanaman Modal Asing (PMA).

    Pak Yes juga mengenalkan potensi Kabupaten Lamongan yang berpotensi menjadi daerah investasi yang lebih berkembang. Di antaranya adalah potensi pertanian, tidak hanya padi melainkan ada 300 ribu hektar lahan sorgum di Lamongan. Sorgum sendiri saat ini banyak diminati oleh pasar karena dapat digunakan sebagai bahan makanan dan pengganti gandum.

    Kemudian keunggulan potensi lainnya, ada di sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Menurut catatan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan menduduki peringkat pertama pada pengembangan industri hulu bidang pengolahan hasil laut.

    “Kabupaten Lamongan memiliki ragam potensi, mulai dari pertanian, perikanan, perhutanan, dan lainnya. Potensi ini terus kami sampaikan, salah satunya tadi saat menerima kunjungan Konsulat Jendral (Konjen) Australia Surabaya. Saat ini sisa lahan yang masih bisa dimanfaatkan untuk Kawasan Peruntukan Industri adalah kurang lebih 6128,48 hektare, yang tersebar di wilayah utara, tengah dan selatan,” jelasnya.

    Pernyataan Pak Yes diamini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur, Dyah Wahyu Ermawati. Menurutnya, Kabupaten Lamongan memiliki potensi dalam mengembangkan daerah investasi, karena merupakan daerah strategis dan memiliki ragam potensi.

    Dyah menyebutkan, pada tahun 2024, Kabupaten Lamongan menduduki 10 besar se-Jawa Timur dalam capaian realisasi investasi, yakni 2,4 persen.

    “Dalam rangka Jawa Timur sebagai gerbang nusantara baru, menekankan posisi strategis Jawa Timur sebagai hub logistik utama di kawasan timur Indonesia, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Dan memiliki potensi untuk menjadi pusat industri, logistik, dan bahkan sumber daya agro yang dapat mendukung pembangunan IKN. Maka dari itu iklim investasi harus digencarkan,” kata Dyah.

    Sementara itu, Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Barik Bathaludin, menyampaikan bahwa untuk menuju Indonesia Emas 2045, sektor ekonomi menjadi lokomotif untuk mencapai semua yang sudah dipetakan.

    “Salah satu potensi yang bisa membawa laju pertumbuhan ekonomi adalah investasi,” ucapnya. (fak/ian)

  • Gubernur Pramono Anung Lantik 59 Pejabat Jakarta: Ada Kepala Dinas hingga Wali Kota, Ini Daftarnya!

    Gubernur Pramono Anung Lantik 59 Pejabat Jakarta: Ada Kepala Dinas hingga Wali Kota, Ini Daftarnya!

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bina Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarra Pramono Anung melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    Puluhan pejabat itu terdiri dari para kepala dinas, wali kota, hingga direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

    Pelantikan itu diselenggarakan di Ruang Balai Agung, kompleks Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (7/5/2025) sore.

    “Hari ini saya melantik pejabat di Jakarta, ada lima wali kota, satu bupati, dan tentunya dengan wakil-wakilnya, serta kepala dinas, kepala biro yang ada. Semuanya kami isi sepenuhnya,” ucapnya usai pelantikan.

    Pramono menambahkan, saat ini tinggal dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum diisi pejabat definitif, yaitu Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

    “Sekarang tinggal dua yang masih plt, tapi dalam waktu dekat akan kami selesaikan,” kata orang nomor satu di Jakarta ini.

    Ia pun berharap, para pejabat yang baru ini bisa langsung bekerja dalam membantu Pramono dan wakilnya, Rano Karno alias Doel dalam membangun Jakarta.

    “Kami harap tim balai kota ini, pemerintah DKI Jakarta ini sudah lengkap, kami akan bekerja lebih serius, lebih menjawab apa yang menjadi keinginan dan tantangan masyarakat,” ujarnya.

    Berikut daftar pejabat yang hari ini dilantik:

    1. Ali Maulana Hakim sebagai Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

    2. Suharini Eliawati sebagai Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

    3. Syaefuloh Hidayat sebagai Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

    4. Muhamad Matsani sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

    5. I Dewa Gede Soni Aryawan sebagai Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta

    6. Faisal Syafruddin sebagai Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

    7. Vera Revina Sari sebagai Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

    8. Mochamad Miftahulloh Tamary sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

    9. Iin Mutmainnah sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

    10. Heru Hermawanto sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

    11. Muhammad Herizkianto sebagai Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

    12. Bayu Meghantara sebagai Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

    13. Nasruddin Djoko Surjono sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

    14. Budi Awaluddin sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

    15. Iqbal Akbarudin sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

    16. Syaripudin sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta

    17. Denny Wahyu Haryanto sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

    18. Nahdiana sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

    19. Sarjoko sebagai Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

    20. Hasudungan A. Sidabalok sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

    21. M. Fajar Sauri sebagai Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

    22. M. Fadjar Churniawan sebagai Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

    23. Aceng Zaeni sebagai Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

    24. Tri Indrawan sebagai Sekretaris Kabupaten Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

    25. M. Anwar sebagai Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

    26. Ali Murthadho sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

    27. Mukhlisin sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan

    28. Munjirin sebagai Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

    29. Kusmanto sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

    30. Eka Darmawan sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Timur

    31. Hendra Hidayat sebagai Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

    32. Fredy Setiawan sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Utara

    33. Augustinus sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

    34. Hari Nugroho sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya

    35. Purwosusilo sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Industri dan Perdagangan

    36. Wahyu Haryadi sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Lingkungan Hidup

    37. Indra Patrianto sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Permukiman

    38. Benni Agus Candra sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang

    39. Premi Lasari sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Transportasi

    40. Fanny Juniadi P. sebagai Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

    41. Sugih Ilman sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

    42. Abdul Khalit sebagai Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

    43. Fajar Eko Satriyo sebagai Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

    44. Syony Tjahjadi sebagai Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

    45. Weningtyas Purnomorini, sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    46. ​​​ Nikensari Koesrindartia sebagai Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    47. Siti Hannah sebagai Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    48. Endah Kartika Dewi sebagai Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    49. Dyah Eko Judihartanti sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    50. Friana Asmely sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    51. Lysbeth Regina Pandjaitan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    52. Deftrianov sebagai Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

    53. Ujang Harmawan sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

    54. Dudi Gardesi Asikin sebagai Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

    55. Moh. Rizki Adhari J. sebagai Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

    56. Yuli Hartono sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

    57. Firmanudin sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat

    58. Eric Phahlevi Zakaria Lumbun sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat

    59. Denny Ramdany sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Polres Tulungagung bentuk Satgas Internal untuk perangi rokok ilegal

    Polres Tulungagung bentuk Satgas Internal untuk perangi rokok ilegal

    Tulungagung, Jatim (ANTARA) – Kepolisian Resort Tulungagung, Jawa Timur, Senin membentuk satuan tugas internal untuk memperkuat peran kepolisian dalam upaya pemberantasan rokok ilegal guna menanggulangi maraknya peredaran produk tembakau tanpa pita cukai resmi di daerah itu.

    Kapolres Tulungagung, AKBP Muhammad Taat Resdi mengatakan, pembentukan satgas tersebut merupakan bentuk komitmen Polres untuk lebih aktif dalam pengawasan dan penindakan peredaran rokok ilegal.

    “Secara karakteristik, Tulungagung memang bukan daerah produksi rokok ilegal. Tapi justru rokok ilegal banyak beredar di sini. Ini membuat kami prihatin,” kata Kapolres Taat usai memimpin rapat koordinasi pembentukan Satgas Pemberantasan Rokok Ilegal di Mapolres Tulungagung, Senin.

    Satgas yang dibentuk terdiri dari personel Polres dan Polsek jajaran. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat sinergi dengan instansi terkait yang selama ini lebih dominan dalam penanganan kasus rokok ilegal, seperti Satpol PP dan Bea Cukai.

    Dalam rakor tersebut, Polres juga menggandeng sejumlah instansi, antara lain Kantor Bea Cukai Blitar, Satpol PP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung.

    Taat mengungkapkan, dari hasil pembahasan, diketahui bahwa Tulungagung memiliki potensi signifikan dalam sektor industri hasil tembakau. Kabupaten ini tercatat memiliki 53 perusahaan rokok aktif, dengan kontribusi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima pemda mencapai lebih dari Rp40 miliar per tahun.

    Namun di sisi lain, peredaran rokok ilegal justru berisiko menggerus potensi penerimaan negara dari sektor tersebut.

    Staf Ahli Pertama Kantor Bea Cukai Blitar, Herlambang Wicaksono menjelaskan, Tulungagung bukanlah daerah produksi rokok ilegal, melainkan daerah distribusi dan pemasaran.

    “Rokok ilegal ini umumnya berasal dari luar daerah, seperti Malang dan Kediri, lalu masuk ke Tulungagung untuk dipasarkan. Ini sangat merugikan, karena kita punya banyak industri rokok legal yang menyumbang penerimaan negara,” kata Herlambang.

    Menurutnya, peredaran rokok ilegal bukan hanya soal pelanggaran pajak dan cukai, tetapi juga menyangkut perlindungan konsumen. Produk ilegal tersebut tidak terjamin kualitas maupun keamanannya.

    Ia menambahkan, pemberantasan rokok ilegal juga merupakan bentuk keberpihakan terhadap pelaku usaha legal yang selama ini taat aturan serta berkontribusi bagi perekonomian daerah dan nasional.

    Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkab Lombok Barat tertibkan vila dan penginapan tak berizin

    Pemkab Lombok Barat tertibkan vila dan penginapan tak berizin

    Lombok Barat (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmen untuk menertibkan vila maupun penginapan yang tidak memiliki izin dan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP.

    Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha mengatakan pihaknya melakukan pendataan dan penginapan yang berizin maupun tidak berizin sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Lombok Barat.

    “Pendataan itu agar kami memiliki database yang valid dan jelas terkait vila dan penginapan agar kami dapat menghitung potensi PAD secara jelas untuk mencegah kebocoran PAD,” ujarnya di Lombok Barat, Kamis.

    Nurul menuturkan bangunan vila atau penginapan yang dibangun di Lombok Barat harus memiliki izin agar penanggung jawab dan pengelolaannya jelas. Hal itu juga sebagai bentuk antisipasi terhadap keberadaan vila tak berizin yang berpotensi disalahgunakan untuk kegiatan kegiatan negatif.

    Menurutnya, selama ini data perizinan vila dan homestay cenderung berbeda jumlahnya di setiap kecamatan dan lebih terpusat di Kecamatan Batulayar.

    Wakil Bupati Nurul lantas meminta organisasi perangkat daerah untuk turun langsung ke lapangan melakukan pendataan secara menyeluruh agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

    “Saya mengharapkan baik dari Dinas Perizinan, Bapenda, dan camat harus turun lapangan untuk mencari data mengenai bangunan vila maupun lainnya yang sudah memiliki izin maupun belum berizin untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.

    Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Barat mencatat ada 351 vila dan hotel yang tersebar di seluruh kecamatan di Lombok Barat.

    Jumlah penginapan di Kecamatan Batulayar tercatat sebanyak 162 penginapan yang meliputi vila, hotel, hotel melati, apartemen, penginapan backpacker, pondok wisata, dan akomodasi lainnya. Namun, jumlah vila tercatat ada 46 vila yang terdiri dari 20 vila berizin dan 26 vila tidak memiliki izin.

    Badan Pendapatan Daerah segera memeriksa tempat penginapan yang sudah tidak digunakan atau ditutup agar bisa ditagih wajib pajak sesuai dengan kondisi masing-masing.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jateng berupaya perluas ekspor ke pasar selain AS

    Jateng berupaya perluas ekspor ke pasar selain AS

    Ekspor tidak hanya pada satu negara tetapi mulai menyebar ke berbagai negara, termasuk Eropa sasarannya

    Semarang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya memperluas pasar ekspor ke negara lain seiring dengan kebijakan tarif impor sebesar 32 persen yang bakal diberlakukan Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump terhadap produk Indonesia.

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Jateng Sakina Rosellasari di Semarang, Rabu, mengakui bahwa AS merupakan mitra dagang utama bagi Jateng.

    Ia menyebutkan kontribusi AS terhadap ekspor Jateng adalah 41,53 persen dari total ekspor tahun 2024 yang mencapai sebesar 4.470 juta dolar AS.

    Setelah itu, Jepang sebanyak 8,45 persen atau 909 juta dolar AS, dan Republik Rakyat Tiongkok atau China senilai 6,10 persen atau 656 juta dolar AS.

    “Jadi, sekitar 41 persen itu ekspor ke Amerika. Kemudian langsung terjun ke negara lain. Dalam hal ini China nilainya tidak lebih dari 20 persen,” katanya.

    Menurut dia, produk dari Jateng yang diekspor ke AS, antara lain alas kaki atau sepatu dan garmen atau pakaian jadi.

    Kebijakan Trump tersebut, kata dia, sejauh ini belum berdampak langsung pada perdagangan luar negeri di Jateng.

    Ke depan, pihaknya masih berupaya agar efek perang dagang tersebut bisa diminimalkan, salah satunya dengan memperluas pasar ekspor ke negara lain.

    Sakina berupaya agar dampak perang dagang di Jateng dapat ditekan seminimal mungkin dengan perluasan pasar untuk ekspor, termasuk ke Benua Eropa.

    “Ekspor tidak hanya pada satu negara tetapi mulai menyebar ke berbagai negara, termasuk Eropa sasarannya,” katanya.

    Ia mengatakan saat ini sedang melakukan mitigasi melalui koordinasi dan diskusi dengan para pelaku usaha, terutama sektor-sektor padat karya yang mendominasi investasi dan kegiatan industri di Jateng.

    “Strategi yang kami inginkan sebetulnya adalah pangsa pasar tidak hanya Amerika Serikat, tapi terus berkembang ke berbagai negara yang sebetulnya masih menjadi potensi,” kata Sakina.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025