Xcloud.id

Kementrian Lembaga: PMO

  • 80.000 Koperasi Desa Merah Putih Siap Beroperasi Maret 2026

    80.000 Koperasi Desa Merah Putih Siap Beroperasi Maret 2026

    Tangerang, Beritasatu.com – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan, percepatan pembangunan 80.000 unit koperasi desa Merah Putih (KDMP) ditargetkan beroperasi Maret 2026. Target ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat Kabinet Paripurna.

    “Saya mengacu pada target presiden. Maret 2026, beliau ingin 80.000 KDMP siap beroperasi,” ujar Menteri Ferry Juliantono di Kantor B-Universe, Kabupaten Tangerang, PIK2, Jumat (12/12/2025).

    Saat ini, sekitar 27.000 gedung atau gerai KDMP telah memasuki tahap pembangunan. Ferry Julianto menyebut, kini terdapat sekitar 35.000 lahan siap bangun, termasuk yang berada di wilayah bencana seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

    Melihat perkembangan tersebut, pembangunan KDMP di wilayah bencana akan diprioritaskan. Ia menargetkan pembangunan dapat menyentuh 40.000 unit, dengan data ketersediaan lahan mencapai 50.000 hingga akhir Desember 2025.

    “Proses ini tidak mudah. Tanah harus diverifikasi dulu ada yang strategis, ada yang harus diusahakan lagi,” jelasnya.

    Untuk mendukung percepatan operasional, Kementerian Koperasi menyiapkan tenaga bisnis asisten untuk melatih pengurus dan pengelola KDMP, project management officer (PMO) di provinsi, kabupaten, dan kota untuk memperkuat kapasitas dinas koperasi.

    Ia menegaskan, KDMP adalah entitas bisnis yang harus menghasilkan profit, agar manfaatnya dirasakan oleh pengurus, pengelola, hingga masyarakat desa.

    Tidak hanya fungsi ekonomi, pembangunan KDMP juga membawa manfaat yang tidak terduga. Ferry mengatakan program ini turut menyelesaikan masalah mendasar di banyak daerah, seperti ketersediaan listrik, akses internet, infrastruktur dasar lainnya.

    Dengan percepatan pembangunan, pemerintah berharap KDMP menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus pusat layanan usaha yang siap meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

    “Ada beberapa masalah yang akhirnya harus kita pecahkan sekaligus,” tutupnya.

  • Katib Syuriyah PBNU: Gus Yahya Harus Mundur dalam 3 Hari Setelah Surat Diteken

    Katib Syuriyah PBNU: Gus Yahya Harus Mundur dalam 3 Hari Setelah Surat Diteken

    Bisnis.com, JAKARTA – Katib Syuriyah Sarmidi Husna membenarkan surat yang memberhentikan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU. Bahkan, dia mengakui adanya sabotase sebelum surat pemberhentian Gus Yahya diteken petinggi PBNU. 

    Hal itu dia sampaikan saat konferensi pers di Hotel Sultan, Kamis (27/11/2025). Menurutnya, permasalahan mengenai tidak adanya stempel karena terdapat sejumlah masalah.

    “Bahwa Surat Edaran PBNU Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang ditandatangani oleh Wakil Rais Aam, KH. Afifuddin Muhajir dan Katib Syuriyah, KH. Tajul Mafakhir adalah benar,” kata Sarmidi.

    Dia menegaskan Surat Edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Hasil Rapat Harian Syuriyah pada Kamis 20 November 2025. Surat ini menyatakan bahwa Gus Yahya harus mengundurkan diri dari Jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu 3 hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Rapat Harian Syuriyah.

    Jika dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Jabatan Ketua Umum PBNU.

    Sarmidi menyampaikan, Gus Yahya tidak bisa menggunakan berbagai fasilitas PBNU. Saat ini, jabatan ketua umum diisi oleh Rais Aam selaku pimpinan tertinggi PBNU sampai nantinya ditetapkan Pj. Ketua Umum.

    “Jika terdapat keberatan atas keputusan ini, maka dapat menggunakan hak mengajukan permohonan kepada Majelis Tahkim NU sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal,” ujar Sarmidi.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nur Hidayat mengungkapkan adanya sabotase saat ingin membubuhi stempel surat pemberhentian mantan Ketua PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

    Hidayat menduga ada seseorang yang menonaktifkan akun staf yang khusus memberikan stempel. Dugaan ini merujuk ke Tim Project Management Officer (PMO).

    Pasalnya, Gus Yahya menyatakan surat pemberhentian dirinya tidak sah karena tidak ada stempel digital yang dimaksud. Berdasarkan Peraturan Perkumpulan Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pedoman Administrasi harus ditandatangani oleh Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

    Dia menyampaikan bahwa surat yang sah seharusnya terdapat tanda stempel digital dengan QR Code Stempel Peruri di sebelah kiri bawah serta disertai footer resmi berisi keterangan “Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh Digdaya Persuratan dan distempel digital oleh Peruri Tera. Untuk verifikasi, kunjungi https:/verifikasi-surat.nu.id dan masukan nomor surat, atau scan QRCode dengan Peruri Code Scanner”.

  • Polemik Surat Pencopotan Gus Yahya sebagai Ketum PBNU, Muncul Dugaan Sabotase

    Polemik Surat Pencopotan Gus Yahya sebagai Ketum PBNU, Muncul Dugaan Sabotase

    Liputan6.com, Jakarta – Konflik yang terjadi di tubuh PBNU memasuki babak baru. Kini muncul dugaan sabotase yang membuat surat resmi Syuriyah PBNU tampil dengan kondisi masih bertanda draft.

    Surat edaran bernomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 itu berisi pencopotan Gus Yahya dari Ketum PBNU, yang sudah dipastikan sah secara substansi.

    Wakil Sekjen PBNU, Wahyu Nur Hidayat Aly atau Gus Wahyu, mengungkapkan proses pembubuhan stempel digital pada surat edaran bernomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 sempat terhambat akibat hilangnya hak akses pada akun yang seharusnya memiliki otoritas.

    “Meski berstatus sebagai Super Admin, ternyata hak untuk membubuhkan stempel telah dihapus dari akun Faisal Saimima,” kata dia saat konferensi pers, Kamis (27/11/2025).

    Padahal ketika dicek ke Peruri, akun terkait sebenarnya masih terdaftar sebagai pemegang otoritas stempel.

    “Pada pukul 21.54 WIB, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU H. Nur Hidayat mengkonfirmasi kepada Tim Peruri terkait siapa yang mencabut hak stamping surat untuk akun setjen@nu.or.id dan day@seblak.net. Tim Peruri mengkonfirmasi bahwa kedua akun masih terdaftar sebagai pemegang otoritas untuk membubuhkan stempel,” ucap dia.

    Kondisi inilah yang kemudian memunculkan dugaan sabotase dari internal Project Management Office (PMO) Digdaya PBNU.

    “Maka, dapat disimpulkan bahwa terdapat aksi sabotase dari Tim Project Management Office (PMO) Digdaya PBNU terhadap dua akun tersebut,” ucap dia.

     

  • PBNU Sebut Ada Sabotase Dalam Pembuatan Surat Pemberhentian Gus Yahya

    PBNU Sebut Ada Sabotase Dalam Pembuatan Surat Pemberhentian Gus Yahya

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nur Hidayat mengungkapkan adanya sabotase saat ingin membubuhi stempel surat pemberhentian Ketua PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

    Hal itu dia ungkapkan saat konferensi pers bersama awak media di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025). Surat yang dimaksud bernomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 tentang Tindak Lanjut Hasil Rapat Syuriyah yang telah ditandatangani oleh KH. Afifuddin Muhajir dan KH Ahmad Tajul Mafakhir. 

    Kejadian itu bermula pada Selasa, (25/11/2025), Khaerun Nusuf menghubungi Faisal Saimima sebagai Staf Surat Keluar dalam platform Digdaya Persuratan untuk memberikan stempel di surat tersebut. Namun hak pembubuhan stempel telah dihapus dari akun Faisal.

    Hidayat menghubungi ke tim peruri untuk mengetahui pihak yang memberhentikan hak stamping untuk akun setjen@nu.or.id dan day@seblak.net. Menurut tim Peruri, akun yang dimaksud masih bisa membubuhkan stempel.

    “Maka, dapat disimpulkan bahwa terdapat aksi sabotase dari Tim Project Management Office (PMO) Digdaya PBNU terhadap dua akun tersebut,” ujar Hidayat.

    Hidayat mengatakan bahwa pratinjau pembuatan surat menampilkan kode script yang tidak terbaca. Dia bilang Kejadian ini berlangsung sekitar tiga menit.

    Hidayat menuturkan bahwa Faisal sempat menyampaikan protes agar tidak ada penonaktifan akun meski terdapat perbedaan posisi dan sikap di antara pengurus. Akun day@seblak.net akhirnya dapat diakses.

    Namun, kata Hidayat, peran dalam sistem Digdaya Persuratan diturunkan dua tingkat hanya menjadi Pengurus Biasa, bukan admin atau super admin.

    Pada Rabu, 26 November 2025, Hidayat menyampaikan dua akun Staf Pengurus Besar Syuriyah yang sebelumnya mempunyai peran sebagai Staf Surat Keluar telah dinonaktifkan oleh tim PMO Digital tanpa pemberitahuan. Kedua akun tersebut bernama Khaerun Nufus dan Abdul Sidik. 

    Dia menyebut, penonaktifan kedua akun tidak berselang lama setelah Rais Aam menggelar silahturahmi dengan PWNU se-Indonesia yang dilaksanakan di Hotel Sultan Jakarta.

    “Maka Pengurus Besar Syuriyah telah dibekukan secara sepihak oleh oknum-oknum Pengurus Tanfidziyah dengan memanfaatkan tangan Tim PMO Digital PBNU,” jelasnya.

    Sebelumnya, Gus Yahya menegaskan bahwa surat yang ditunjukkan untuk dirinya mundur sebagai Ketum PBNU tidak sah.

    Dia menyampaikan bahwa surat yang sah seharusnya terdapat tanda stempel digital dengan QR Code Stempel Peruri di sebelah kiri bawah serta disertai footer resmi berisi keterangan “Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh Digdaya Persuratan dan distempel digital oleh Peruri Tera. Untuk verifikasi, kunjungi https:/verifikasi-surat.nu.id dan masukan nomor surat, atau scan QRCode dengan Peruri Code Scanner”

  • Indonesia dan China perkuat kapabilitas teknologi kelautan RI

    Indonesia dan China perkuat kapabilitas teknologi kelautan RI

    Pelatihan ini bukan sekadar untuk diseminasi pengetahuan melainkan jembatan pertukaran, katalis kolaborasi, dan lahan persemaian bagi kemitraan di masa depan.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia (RI) bekerja sama dengan First Institute of Oceanography (FIO) Kementerian Sumber Daya Alam Tiongkok, menggelar China-Indonesia Marine Technology Training guna meningkatkan kapabilitas teknologi kelautan Indonesia.

    “Program ini dirancang untuk meningkatkan kapabilitas teknologi kelautan Indonesia melalui transfer pengetahuan tingkat lanjut dan inisiatif pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM),” kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) KKP I Nyoman Radiarta dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Dia menyampaikan sinergi itu dilatarbelakangi posisi Indonesia sebagai negara maritim dengan potensi ekonomi biru yang perlu dimanfaatkan secara optimal; kebutuhan mendesak untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja teknologi kelautan.

    Selain itu, keberhasilan inisiatif kerja sama maritim Indonesia-China; pentingnya adopsi teknologi berkelanjutan untuk mencapai target netralitas karbon; serta meningkatnya permintaan akan tenaga profesional teknologi kelautan.

    Dia menuturkan pelatihan tersebut para peserta mendapat pengetahuan di berbagai bidang sektor kelautan dan perikanan, antara lain kebijakan ekonomi biru (di China dan Indonesia); restorasi ekologi kelautan; dan aplikasi pigment alami.

    Kemudian budi daya alga dan netralitas karbon (budi daya rumput laut: cara yang menjanjikan untuk memitigasi perubahan iklim); teknologi akuakultur berkelanjutan; serta penilaian dampak lingkungan dalam teknik kelautan.

    Ia menuturkan, program itu mengatasi kesenjangan kompetensi yang teridentifikasi antara kebutuhan industri dan kemampuan SDM yang ada, sekaligus memfasilitasi peluang transfer teknologi dan membangun kerangka kerja untuk kerja sama bilateral jangka panjang dalam pengembangan teknologi kelautan.

    Tujuannya, kata dia lagi, untuk mengembangkan ekosistem komprehensif tenaga profesional teknologi kelautan Indonesia yang kompeten, serta mampu menerapkan teknologi berkelanjutan untuk mendukung agenda pembangunan ekonomi biru nasional.

    “Kami bersatu dengan satu tujuan bersama untuk belajar, terhubung, dan menciptakan ide-ide baru untuk masa depan sektor kelautan dan perikanan kita. Laut adalah ruang kelas kita, dan pengetahuan adalah wadah kita yang paling ampuh,” ujar Nyoman.

    Director of Indonesia-China Climate and Ocean Center sekaligus Director of the Establishment PMO at the FIO Bailin Cong menyampaikan ekosistem laut adalah urat nadi planet bumi, dan ekonomi biru telah muncul sebagai pendorong utama pembangunan berkelanjutan di kedua negara.

    Menurutnya, China dan Indonesia sebagai dua negara maritim besar dengan garis pantai yang luas dan sumber daya laut yang melimpah, memiliki visi dan tanggung jawab yang sama dalam mengeksplorasi potensi laut, melindungi keseimbangan ekologisnya, dan mendorong kerja sama yang saling menguntungkan di bidang teknologi dan industri kelautan.

    “Pelatihan ini bukan sekadar untuk diseminasi pengetahuan melainkan jembatan pertukaran, katalis kolaborasi, dan lahan persemaian bagi kemitraan di masa depan,” kata Bailin.

    Pelatihan itu dilakukan di Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) Kampus Jakarta selama empat hari, yakni 17-20 November. Kampus itu merupakan salah satu satuan pendidikan tinggi KKP di bawah BPPSDMKP.

    Selama empat hari, para peserta mengeksplorasi topik-topik penting seperti kebijakan ekonomi biru, restorasi ekologi laut, akuakultur berkelanjutan, dan penilaian dampak lingkungan.

    Selain di Politeknik AUP, rangkaian kegiatan pelatihan ini juga dilakukan di Kantor Pusat KKP serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Serpong Tangerang Selatan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Digitalisasi Kopdes Merah Putih Dorong Literasi SDM

    Digitalisasi Kopdes Merah Putih Dorong Literasi SDM

    Bisnis.com, MALANG — Sudah lebih dari 3 bulan, Koperasi Desa Merah Putih di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang, beroperasi. Denyut usaha di koperasi desa ini mulai terasa manfaatnya bagi masyarakat.

    Koperasi Desa Merah Putih (KMP) Karangbesuki ini mengoptimalkan jalur pemasaran berbasis digital secara sederhana yakni memanfaatkan saluran media sosial. Seluruh produk yang dijual kepada konsumen dan anggota, dapat dipantau langsung melalui media sosial.

    Dengan pendekatan tersebut, ada dua aspek yang ingin dijangkau oleh pengurus dan pengelola KMP Karangbesuki. Pertama, informasi yang cepat mengenai produk kepada anggota. Kedua, memantau langsung keaktifan anggota dalam berorganisasi di koperasi.

    “Informasi mengenai produk-produk yang dijual, jumlah stok, dan permintaan anggota, semua bisa dipantau secara digital,” kata Ketua KMP Karangbesuki R. Susy Devi Kurnia kepada Bisnis, Selasa (28/10/2025).

    Menurut Susy, seluruh pengurus dan pengawas di KMP Karangbesuki telah memperoleh pembekalan dan pelatihan mengenai pemanfaatan serta literasi digital.

    Meskipun pelatihan digital masih relatif sederhana, katanya hal itu sangat membantu dalam mengelola informasi yang benar terkait dengan sumber-sumber utama yang kaitannya dengan pengelolaan KMP.

    “Semua pengurus yang berjumlah 7 orang dan 5 orang pengawas telah dilatih digital. Sekarang kan informasi berkembang cepat, kami sadar kalau tidak dapat sumber yang terpercaya atau tidak tahu cara mengakses ke sumber-sumber resmi, malah bisa merugikan kami sebagai pengelola,” katanya.

    Pengetahuan lain yang juga terus dipelajari dengan adanya pembekalan digital yakni terkait dengan pemanfaatan aplikasi untuk mendukung bisnis koperasi, seperti aplikasi pengelolaan keuangan, antar jemput barang, layanan transaksi pembayaran, dan lain sebagainya.

    Dalam menjalankan bisnis, KMP Karangbesuki menjual beras, gula, tepung, minyak goreng, telur, dan gas elpiji. Saat ini, jumlah anggota KMP sebanyak 54 orang.

    Produk komoditas beras, gula, tepung, telur, dan minyak goreng, kata Susy dipasok dari Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas), BUMD milik Pemkot Malang dengan konsentrasi bisnis pada pangan.

    Perumda Tunas tidak mensyaratkan koperasi harus menempatkan terlebih dulu dana kemudian baru bisa dipasok komoditas pangan. Ketika ada permintaan dari KMP, Perumda Tunas langsung memasok ke koperasi.

    KMP Karangbesuki di Kota Malang ini menjadi salah satu proyek percontohan digitalisasi yang dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

    Talenta Digital

    Pada Agustus 2025, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid berkesempatan mengunjungi KMP Karangbesuki untuk memberikan dukungan dalam kegiatan pelatihan dan upskilling digitalisasi Koperasi Desa Merah Putih.

    Tujuan dari kegiatan pelatihan agar KMP dapat dijalankan lebih modern dengan pendekatan layanan yang bisa dijalankan secara transparan, cepat, dan efisien.

    Pelatihan digital tersebut sejalan dengan upaya dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam mendorong masyarakat yang memiliki literasi digital secara mumpuni dan menciptakan talenta digital.

    Salah satu yang dikembangkan Komdigi dalam mendukung talenta digital melalui program Digital Talent Scholarship. Tahun ini, total peserta pelatihan sebanyak 366.571 orang dengan lulusan mencapai 274.971 orang.

    Lima besar untuk peserta terbanyak di program Digital Talent Scholarship terkonsentrasi di pelatihan pemasaran digital dasar (44.016), lalu kewirausahaan digital dasar (21.457), junior web developer (20.944), video content creator (20.462), dan data science (19.269). 

    Dalam Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 disebutkan bahwa perkembangan digitalisasi dan kecerdasan buatan, dapat mentransformasi pasar tenaga kerja secara signifikan, sehingga menuntut adaptasi yang cepat dari para tenaga kerja untuk mengejar perkembangan teknologi yang pesat. 

    Apabila perkembangan digitalisasi tidak diikuti dengan peningkatan keterampilan yang cepat, digitalisasi dapat mengakibatkan job displacement yang akan memengaruhi kehidupan sosial ekonomi suatu negara secara signifikan.

    Pemerintah terus berupaya memperluas akses terhadap infrastruktur teknologi digital dan kemampuan penguasaan teknologi di seluruh wilayah.

    Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menuturkan lebih dari 907.000 orang saat ini telah menjadi anggota Kopdes Merah Putih dan lebih dari 640.000 orang menjadi pengurus dan pengawas Kopdes Merah Putih. 

    “Ada juga potensi penyerapan tenaga kerja sekitar 20 hingga 25 orang tenaga kerja per Kopdes Merah Putih, sebagai karyawan pada tujuh unit usaha koperasi,” kata Menkop.

    Selain itu, Kementerian Koperasi merekrut 1.104 orang Project Management Officer (PMO) yang ditempatkan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, serta 8.000 orang Business Assistant (BA) yang mendampingi koperasi di lapangan. 

    Tenaga kerja Kopdes Merah Putih dibekali dengan pelatihan peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelolaan lembaga dan usaha koperasi. 

    “Kami juga telah melakukan pelatihan bagi 7.587 orang pengurus Kopdes Merah Putih dan 159 dinas provinsi, kabupaten, kota guna mendorong operasionalisasi Kopdes Merah Putih dan segera menyerap tenaga kerja.” (*)

  • Top 3: Fakta-Fakta Terbaru Kanal Lapor Pak Purbaya – Page 3

    Top 3: Fakta-Fakta Terbaru Kanal Lapor Pak Purbaya – Page 3

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah, menyebut keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih ini adalah untuk me-rebranding makna koperasi tidak hanya simpan pinjam, tetapi suatu lembaga perekonomian yang tujuannya untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat di sekitarnya dengan upaya kegotong-royongan.

    “Sehingga, kita berharap Koperasi Desa Merah Putih ini keanggotaannya terus bertambah, atau minimal setengah dari warga kelurahan yang ada,” kata Wamenkop, pada acara Kunjungan ke gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih Sukorejo Kec Sukorejo Kota Blitar, Minggu (26/10/2025).

    Rebranding kedua, lanjut Wamenkop, adalah core business-nya. Oleh karena itu, Kementerian Koperasi memfasilitasi Koperasi Kelurahan Merah Putih ini dengan pendampingan melalui Project Management Officer (PMO) di tingkat Kabupaten.

    Selain PMO, ada juga yang namanya Bisnis Asisten. Sehingga, Kopkel Merah Putih tahu akan bergerak di sektor bisnis seperti apa, termasuk hitung-hitungan bisnisnya, berapa omzetnya, berapa modalnya, hingga bagaimana penjualannya.

    Berita selengkapnya baca di sini

  • Wamenkop: Kopdes Merah Putih Bukan Sekadar Simpan Pinjam – Page 3

    Wamenkop: Kopdes Merah Putih Bukan Sekadar Simpan Pinjam – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah, menyebut keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih ini adalah untuk me-rebranding makna koperasi tidak hanya simpan pinjam, tetapi suatu lembaga perekonomian yang tujuannya untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat di sekitarnya dengan upaya kegotong-royongan.

    “Sehingga, kita berharap Koperasi Desa Merah Putih ini keanggotaannya terus bertambah, atau minimal setengah dari warga kelurahan yang ada,” kata Wamenkop, pada acara Kunjungan ke gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih Sukorejo Kec Sukorejo Kota Blitar, Minggu (26/10/2025).

    Rebranding kedua, lanjut Wamenkop, adalah core business-nya. Oleh karena itu, Kementerian Koperasi memfasilitasi Koperasi Kelurahan Merah Putih ini dengan pendampingan melalui Project Management Officer (PMO) di tingkat Kabupaten.

    Selain PMO, ada juga yang namanya Bisnis Asisten. Sehingga, Kopkel Merah Putih tahu akan bergerak di sektor bisnis seperti apa, termasuk hitung-hitungan bisnisnya, berapa omzetnya, berapa modalnya, hingga bagaimana penjualannya.

    “Yang namanya bisnis hitung-hitungannya harus untung,” ujar Wamenkop.

    Wamenkop menambahkan, satu orang  Asisten Bisnis mendampingi 10 koperasi yang tugasnya 24 jam harus melayani koperasi-koperasi.

    “Kami mengupayakan mereka menjalankan bisnis dan kelembagaannya, termasuk merencanakan strategi-strategi bagaimana caranya agar masyarakat ini mau dan suka dan senang bergabung menjadi anggota koperasi,” ujar Wamenkop.

     

     

  • Jalan Swasembada Pangan dari KopDes Merah Putih

    Jalan Swasembada Pangan dari KopDes Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menilai jalan menuju swasembada pangan bakal terbuka melalui keberadaan Koperasi Desa Merah Putih, mengacu pada perkembangan koperasi di era Orde Baru.

    Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mengatakan bahwa swasembada pangan bukan sekadar cita-cita saat 80.000 Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih hadir di Tanah Air. Menurutnya, koperasi memiliki peluang besar seperti yang terjadi di Orde Baru melalui Koperasi Unit Desa (KUD).

    “80% stok pangan nasional khususnya beras, itu dikontribusikan oleh koperasi melalui KUD pada zaman itu,” ujarnya dalam forum redaktur 1 Tahun Pemerintahan Kabinet Merah Putih: Bangun Ekonomi Kerakyatan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta, Jumat (24/10/2025). 

    Dia menuturkan, KUD bisa berperan berkat proses transformasi kelembagaan, termasuk melalui merger atau amalgamasi. Dia pun menyebut bahwa masa Orde Baru menjadi periode penting dalam sejarah koperasi di Indonesia. Saat itu, koperasi berhasil berkontribusi besar terhadap stabilitas ekonomi desa dan pencapaian swasembada pangan nasional.

    ”Itulah masa yang boleh dikatakan ‘masa keemasan’ perjalanan koperasi di Indonesia dan kontribusi tidak main-main karena pernah membawa Indonesia swasembada pangan,” tuturnya.

    Dari catatan Bisnis, Kemenkop telah melakukan groundbreaking di 1.134 titik dan jumlahnya terus bertambah. Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran, Kemenkop menyiapkan sistem pendampingan dan pengawasan melalui perekrutan 8.000 Business Assistant dan 1.100 Project Management Officer (PMO).

    Lebih lanjut, terkait KopDes Merah Putih, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan KopDes/Kel Merah Putih sejatinya memiliki tiga fungsi. Pertama, KopDes/Kel Merah Putih menjadi penyalur barang-barang, baik yang diproduksi oleh BUMN maupun oleh swasta, sehingga masyarakat di desa dapat menikmati barang dengan harga terjangkau tanpa perantara.

    Kedua, KopDes/Kel Merah Putih akan bertindak sebagai pembeli hasil produksi masyarakat desa atau kelurahan, mulai dari hortikultura, perikanan, hingga berbagai produk turunan lainnya. Ketiga, KopDes/Kel Merah Putih juga akan menghimpun dan memasarkan produk kerajinan, kuliner, dan usaha rumahan lainnya dari desa dan kelurahan yang selama ini belum terlindungi merek secara optimal.

    Lebih dari itu, Kemenkop tengah berupaya mengejar ketertinggalan dengan mendorong KopDes Merah Putih agar mampu bersaing dengan perusahaan pelat merah maupun swasta. Ferry menuturkan KopDes Merah Putih merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, koperasi sejatinya erat dengan implementasi dari pelaksanaan Pasal 33 dari Undang-Undang Dasar 1945.

    Menurutnya, selama ini produk lokal berkualitas dari desa dan daerah yang kesulitan menembus pasar. Salah satunya, lantaran belum memiliki identitas yang kuat serta perlindungan hukum seperti merek kolektif.

    “Padahal, pemerintah sebenarnya tengah mengarahkan bagaimana transformasi ekonomi menuju ekonomi yang berbasis inovasi, penghiliran, dan memiliki nilai tambah,” pungkasnya.

  • Pendanaan KopDes Merah Putih Bakal Tepat Sasaran Jika Ekosistem Matang

    Pendanaan KopDes Merah Putih Bakal Tepat Sasaran Jika Ekosistem Matang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai pendanaan yang diterima Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih dari himpunan bank milik negara (Himbara) berpotensi tepat sasaran apabila seluruh ekosistem lini usaha koperasi telah bergerak secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

    Pengamat koperasi Rully Indrawan memandang, desain program pendanaan yang mewajibkan adanya rencana bisnis dari setiap KopDes/Kel Merah Putih dapat menjadi instrumen penting agar dana pinjaman benar-benar digunakan sesuai kebutuhan dan kapasitas usaha anggota koperasi.

    “Karena syarat menerima pinjaman [untuk KopDes/Kel Merah Putih] itu harus ada rencana bisnis, maka pemanfaatan dana [dari Himbara] itu semestinya tepat sasaran. Asumsinya, bila ekosistem usaha semua sudah bergerak baik hilir maupun hulunya,” kata Rully kepada Bisnis, Jumat (24/10/2025).

    Menurut Rully, efektivitas pendanaan KopDes/Kel Merah Putih juga bergantung pada tiga faktor kunci, yakni kesiapan ekosistem usaha, berfungsinya sistem pengawasan digital, serta kualitas pelatihan pengurus koperasi yang disesuaikan dengan rencana bisnis masing-masing KopDes/Kel Merah Putih.

    Namun demikian, Rully menilai ketiga kunci tersebut masih perlu melalui proses validasi sebelum siap sepenuhnya terealisasi di lapangan.

    Secara normatif, ujar dia, keberadaan KopDes/Kel Merah Putih berpotensi memberi dampak positif terhadap pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Meski begitu, peran pemerintah sebagai pihak yang menaungi koperasi dinilai tetap krusial pada tahap awal pelaksanaan program.

    “Tentu secara normatif dampaknya positif bagi pemerataan ataupun kesejahteraan rakyat. Namun sejauh mana peran eksternal [terutama pemerintah] menaunginya dengan komitmen dan kebijakan. Koperasi dengan sistem officialisasi seperti ini peran pemerintah di awal itu harus kuat,” tuturnya.

    Sebelumnya, sebanyak 80.000 unit KopDes/Kel Merah Putih yang telah mengantongi legalitas dapat beroperasi penuh pada Maret 2026. 

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan beroperasinya KopDes/Kel Merah Putih itu sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin agar koperasi dapat berjalan dalam waktu cepat.

    Namun, dia menjelaskan, karena belum seluruh KopDes/Kel Merah Putih memiliki gudang/gerai dan sarana-prasarana pendukung, maka tahapan sebelum dioperasikan perlu dipercepat pembangunan aset fisik tersebut.

    “Maret 2026 kita harapkan seluruh gerai dan gudang selesai dibangun, Insya Allah Maret 2026 target operasi KopDes/Kel Merah Putih bisa berjalan dengan baik,” ujar Ferry di Graha Mandiri, Selasa (21/10/2025).

    Ferry menyebut, setiap kementerian/lembaga terus mendorong agar pertumbuhan ekonomi di desa melalui program KopDes/Kel Merah Putih dapat segera tercapai.

    Dia menambahkan, sebagai langkah percepatan proses pembangunan aset fisik berupa gerai dan gudang KopDes/Kel Merah Putih, seluruh tim di Satgas dan juga koordinator wilayah diberdayakan untuk memetakan tanah-tanah yang menganggur (idle) di setiap desa untuk didirikan bangunan tersebut.

    Dalam hal pembangunan aset hingga modal kerja, setiap KopDes/Kel Merah Putih bakal mendapatkan kucuran plafon pinjaman hingga Rp3 miliar.

    “Kami sekarang sudah mulai menginventarisir data tanah, asumsinya sekarang per hari bisa kita dapatkan minimal seribu titik tanah di desa-desa. Pokoknya begitu ada titik tanahnya, langsung dibangun [gerai dan gudang],” ungkapnya.

    Kemenkop juga telah menurunkan Business Assistant dan Project Manager Officer (PMO) yang akan bertanggung jawab terhadap 10 KopDes Merah Putih di setiap wilayah untuk mendukung operasionalisasi KopDes/Kel Merah Putih dapat berjalan dengan baik, terutama setelah efektif beroperasi.