Soal Putusan MK, Disdik Kota Batu Bakal Petakan Sekolah Swasta yang Butuh Bantuan Anggaran
Tim Redaksi
BATU, KOMPAS.com
– Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan negara menjamin pendidikan dasar gratis.
Termasuk di sekolah swasta termasuk di Kota Batu, Jawa Timur masih disosialisasikan.
Meski keputusan yang ditetapkan pada 27 Mei lalu ini bersifat final, implementasinya di lapangan.
Terutama bagi sekolah swasta belum berjalan tahun ini karena menunggu petunjuk teknis (juknis).
Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Batu, Daud Andoko mengatakan, pihaknya telah menyosialisasikan wacana ini kepada sekolah-sekolah swasta.
“Kami sudah sampaikan informasinya, namun panduan teknis resmi dari pemerintah pusat belum ada,” ujar Daud, Rabu (11/6/2025).
Secara prinsip, Daud menilai gagasan ini bukanlah hal yang mustahil.
Ia mencontohkan SMP Diponegoro dan SMP PGRI di Kota Batu yang telah menyelenggarakan pendidikan gratis dengan mengandalkan sepenuhnya dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) dari pusat dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemkot Batu.
Namun, tantangan utamanya terletak pada keragaman model bisnis dan kualitas layanan sekolah swasta.
Regulasi saat ini masih mengizinkan sekolah swasta memungut biaya tambahan untuk menutupi kekurangan atau meningkatkan mutu layanan yang tidak didukung bantuan pemerintah.
“Ada sekolah yang memungut biaya untuk fasilitas premium seperti
boarding school
, atau untuk mendanai program pembelajaran kreatif yang menjadi keunggulan mereka,” jelasnya.
Beberapa sekolah swasta elite bahkan menolak menerima dana hibah pemerintah untuk menjaga independensinya.
Di sisi lain, banyak sekolah swasta yang membutuhkan pungutan untuk menutupi biaya operasional esensial seperti gaji guru dan kegiatan ekstrakurikuler.
Kondisi ini menuntut pemerintah untuk cermat.
“Pemerintah perlu melakukan kurasi atau pemetaan untuk mengidentifikasi sekolah mana yang benar-benar membutuhkan subsidi agar bisa gratis,” katanya.
Sebagai gambaran, dana Bosda dari Pemkot Batu adalah Rp 25.000 per siswa SD dan Rp 35.000 per siswa SMP.
Sementara itu, Bosnas dari pemerintah pusat mengalokasikan Rp 900.000 per tahun untuk siswa SD dan Rp 1,1 juta per tahun untuk siswa SMP.
Jika kebijakan
sekolah gratis
dipukul rata, maka potensi pembengkakan anggaran pemerintah sangat besar, karena sekolah swasta tidak lagi dapat menarik iuran dari orang tua siswa.
“Jika memang itu benar digratiskan, tentu ada potensi tambahan biaya dari pemerintah,” katanya.
Di lain pihak, kalangan pengelola sekolah swasta menyuarakan kekhawatirannya.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Kota Batu, Windra Rizkyana, mendesak agar wacana ini dikaji secara matang.
Menurutnya, masalah minimnya peminat di sebagian sekolah swasta tidak semata-mata karena faktor biaya.
“Faktanya, ada sekolah dasar negeri yang sudah pasti gratis pun masih sepi peminat. Ini bukti bahwa orang tua murid kini mencari kualitas, bukan sekadar sekolah gratis,” ungkapnya.
Windra, yang juga menjabat sebagai Kepala SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu, khawatir jika dana pemerintah yang terbatas akan memaksa sekolah swasta untuk memangkas program-program unggulan yang selama ini menjadi daya tarik mereka.
“Jika sekolah harus mengorbankan kualitas dan inovasi hanya untuk menyesuaikan dengan anggaran pemerintah yang terbatas, maka cita-cita untuk menciptakan pendidikan berkualitas justru gagal tercapai. Ini sangat disayangkan,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: PGRI
-
/data/photo/2024/06/11/6667e66f9a1bb.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Soal Putusan MK, Disdik Kota Batu Bakal Petakan Sekolah Swasta yang Butuh Bantuan Anggaran Surabaya 11 Juni 2025
-

Mbak Wali Apresiasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Miliki Peran Penting Membentuk Karakter Anak Kota Kediri
Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengapreasi tenaga pendidikan dan kependidikan yang telah memberikan kontribusi bagi pendidikan di Kota Kediri. Hal itu disampaikan dalam acara Apresiasi Dedikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan IGTKI PGRI Kecamatan Pesantren. Acara berlangsung di Gedung Kelurahan Bawang, Rabu (11/05/2025). Pada acara ini, Wali Kota Kediri juga menyerahkan tali asih kepada 13 orang pendidik dan tenaga kependidikan IGTKI Kecamatan Pesantren yang purna tugas.
“Saya sampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan. Bapak Ibu yang ada di sini adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja tidak pernah lelah dan penuh dedikasi. Bapak Ibu di sini punya peran penting dalam mendidik, membimbing serta membentuk anak-anak kita,” ujarnya.
Mbak Wali mengungkapkan tenaga pendidikan dan kependidikan yang purna tugas ini telah mengabdikan diri bertahun-tahun dalam dunia pendidikan khususnya di Kecamatan Pesantren. Perjalanan panjang yang dilalui adalah kontribusi besar yang tidak ternilai harganya. Pengabdian yang telah dilakukan akan terus menginspirasi guru-guru muda untuk melanjutkan perjuangan ini. Demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun karakter generasi masa depan.
“Mereka ini punya peran besar dalam membentuk karakter anak-anak. Sebagai bentuk apresiasi kami juga memberikan insentif dan terus mendukung sarana prasarana sekolah agar suasana belajar nyaman. Sehingga anak-anak juga terfasilitasi dengan baik,” ungkapnya.
Wali Kota Kediri menjelaskan bahwa saat ini dunia pendidikan memiliki tantangan yang kompleks. Anak-anak tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual tetapi harus memiliki budi pekerti yang baik dan moral yang kuat. Dunia pendidikan di Kota Kediri juga harus bisa menciptakan kondisi yang aman, nyaman, menyenangkan, inklusif, dan menumbuhkan kreativitas anak-anak. “Kita juga perlu inovasi agar anak-anak ketika belajar bisa merasa nyaman. Sehingga apa yang kita ajarkan ini bisa masuk ke anak-anak,” ungkapnya.
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Sulthon Arfiansyah menambahkan Mbak Wali Vinanda fokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Yakni dengan memberikan perhatian kepada pendidik dan tenaga kependidikan baik lembaga formal dan non formal masuk ke dalam program prioritas. Dengan adanya penambahan insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan non ASN yakni sebesar 50 ribu rupiah setiap bulan.
Dimulai pada bulan April. Total penerima di Kota Kediri ada sekitar 4.200 orang. Lalu ada program beasiswa S-1 bagi Pendidik PAUD. Dimana PAUD ini terdiri dari kelompok bermain, tempat pendidikan anak, satuan PAUD sejenis, dan TK. Ada pula pelatihan untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan dan tenaga kependidikan PAUD.
Pada minggu ini juga ada diklat untuk pengembangan guru SD tingkat pertama. Yakni guru SD kelas 1 dan 2 sebab masuk dalam usia PAUD. Dimana usia PAUD ini adalah 0-8 tahun. Diklat dilaksanakan mulai tanggal 10 hingga 13 Juni dan diikuti oleh 30 guru. Nanti secara bertahap akan dilatih seluruhnya. Pemateri dari APPAUDI Jatim, APPAUDI Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Dosen. Peserta akan mendapatkan materi mengenai strategi pembelajaran agar lebih kreatif dan menyenangkan.
“Setelah TK B ke SD ini diharapkan ada kesinambungan strategi pembelajaran bagaimana anak-anak yang lulus TK menginjak SD dapat menyesuaikan dengan sangat baik. Jadi dalam transformasi pendidikan ini tidak ada gapnya. Kabar baiknya ini menjadi kota pertama yang melaksanakan diklat seperti ini,” imbuh Sulthon.
Turut hadir, Camat Pesantren Widiantoro, Lurah Bawang Ahmad Sofan Alif, Ketua IGTKI Kota Kediri Dyah Mujiati, Ketua IGTKI-PGRI Kecamatan Pesantren Asih Tri Wulandari, dan tamu undangan lainnya. [nm/ted]
-

Mobile Training Unit latih tata rias dan busana warga Pesanggrahan
Pelatihan MTU angkatan pertama Tahun 2025 diberikan untuk bidang tata rias, tata busana, dan teknisi sepeda motor
Jakarta (ANTARA) – Mobile Training Unit (MTU) memberikan pelatihan tata rias dan busana kepada warga di Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan.
“Pelatihan MTU angkatan pertama Tahun 2025 diberikan untuk bidang tata rias, tata busana, dan teknisi sepeda motor,” kata Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Selatan, Budi Karlia di Jakarta, Selasa.
Budi menjelaskan, pada pelatihan yang bekerjasama dengan SMK PGRI 15 dan SMK Puspita Persada ini diikuti sebanyak 30 peserta.
Pelatihan kerja dalam rangka mendukung program 100 hari kerja Gubernur DKI Jakarta ini diberikan secara gratis.
“Peserta juga mendapatkan seragam, jajanan, makan siang, hingga modul pembelajaran,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Lurah Petukangan Utara, Fika menyambut baik dan merasa senang dengan adanya pelatihan MTU bagi peserta didik di wilayah Kelurahan Petukangan Utara.
“Saya lihat anak-anak sangat antusias sekali. Pesan saya, ikuti pelatihan ini dengan baik agar saat lulus dari SMK bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian,” ujar Fika.
Pelatihan dilakukan secara bergantian mulai Senin (5/5) hingga Kamis (5/6).
PPKD Jaksel resmi memulai Pelatihan Kerja Reguler Angkatan 1 Tahun Anggaran 2025 untuk kategori 240, 360, dan 560 jam pelatihan (jpl).
Total peserta Pelatihan Kerja Reguler Angkatan 1 Tahun Anggaran 2025 sebanyak 220 peserta orang.
PPKD Jaksel membidik sebanyak 1.080 warga untuk mendapatkan pembekalan berbasis kompetensi unit pelatihan keliling (MTU).
Adanya MTU juga merupakan bentuk komitmen dari PPKD Jakarta Selatan (Jaksel) untuk membentuk sumber daya yang siap bersaing di dunia usaha dan dunia industri, serta bagi yang akan berwirausaha.
Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, pada Februari 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di DKI Jakarta tercatat sekitar 7,8 persen.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025 -

Beringas, Wartawan Tempo Dipukul, Ditampar dan Dipiting Polisi saat May Day di Semarang
GELORA.CO – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian terhadap jurnalis Tempo Jamal Abdun Nasr saat meliput aksi demonstrasi Hari Buruh Internasional (May Day) di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (1/5/2025).
Dalam keterangan resmi yang diterima IDN Times, Jamal mengalami tindakan kekerasan oleh aparat sebanyak dua kali. Yang pertama ketika Jamal meliput demonstrasi depan pintu gerbang kantor Gubernur Jawa Tengah pada pukul 17.30 WIB.
Saat itu Jamal diintimidasi sekaligus mendapatkan kekerasan berupa leher dipiting lalu hendak dibanting.
Kekerasan kedua dialami Jamal saat meliput pengepungan aparat kepolisian dan preman di depan pintu gerbang utama kampus Undip Pleburan, sekira pukul 20.36.
Jamal saat itu sedang duduk di trotoar bersama sejumlah jurnalis lainnya yang jaraknya cukup jauh dengan pintu gerbang Undip.
Ketika mendengarkan keramaian aparat diduga sedang menangkap mahasiswa, Jamal dan sejumlah jurnalis lainnya berdiri.
Namun, para jurnalis ini dituding melakukan perekaman oleh puluhan polisi berpakaian preman. Jamal sempat mengungkapkan tindakan aparat tersebut sebagai bentuk penghalang-halangan tugas jurnalistik.
Sejumlah jurnalis lainnya ikut melontarkan hal serupa. Perlawanan dari jurnalis ditanggapi dengan tindakan yang lebih beringas dari aparat.
Mereka sempat melemparkan helm ke arah jurnalis tapi tidak kena.
Jamal juga sempat diancam secara verbal. “Kami tidak takut wartawan Tempo,” ungkap rombongan polisi tersebut.
Wakapolda Jawa Tengah, Brigjen Pol Latief Usman sempat merangkul tubuh Jamal dengan dalih hendak mengamankannya dari polisi yang bertindak beringas.
Tak hanya Wakapolda, Jamal dikepung lebih dari lima polisi.
Sejurus kemudian dari arah depan, Jamal mendapatkan serangan pukulan dari beberapa polisi berbadan besar dan tegap.
Menurut Jamal, pukulan yang diterimanya sebanyak tiga kali di bagian kepala. “Iya, saya mendapatkan tiga kali pukulan termasuk ditampar,” terangnya.
Melihat Jamal dipukul, para jurnalis lainnya berusaha melawan tetapi diusir oleh Wakapolda Jawa Tengah untuk meninggalkan lokasi.
Selain Jamal, DS, seorang pimpinan redaksi pers mahasiswa, juga mengalami pemukulan oleh aparat berpakaian sipil, mengakibatkan luka robek di wajah hingga harus mendapatkan jahitan.
DS dipukul saat merekam kekerasan terhadap massa dengan ponselnya, meski telah mengaku sebagai wartawan.
Tak hanya itu, empat anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) masing-masing dua anggota LPM Justisia Universitas Islam Negeri (UIN) Semarang dan dua anggota LPM Vokal dari Universitas PGRI Semarang (UPGRIS).
Ketua AJI Kota Semarang, Aris Mulyawan, menegaskan peristiwa ini adalah bentuk pelanggaran serius terhadap kemerdekaan pers dan mencoreng wajah demokrasi.
“Tugas jurnalistik dilindungi undang-undang. Aparat yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis adalah pelanggar hukum. Kami mengecam tindakan represif ini dan mendesak agar pelakunya diusut tuntas,” tegas Aris.
“Kekerasan terhadap jurnalis bukan insiden biasa, ini ancaman terhadap hak publik,” imbuhnya.
Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan luaskan gagasan dan informasi.
Dalam ayat 1 Pasal 18 UU Pers ditegaskan, “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
“Tindakan aparat terhadap Jamal dan DS berpotensi melanggar pasal-pasal tersebut dan mengarah pada tindak pidana penghalangan kerja pers,” katanya.
Pendamping hukum aksi May Day Kota Semarang, M Fajar Andika menambahkan, bahwa sampai saat ini jumlah peserta aksi yang ditahan terus bertambah.
“Ada 18 orang yang ditangkap, 5 dibawa ke rumah sakit. Namun, 4 orang sudah dibebaskan, 14 lainnya masih ditahan,” kata Dhika.
Mahasiswa yang mengalami luka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Roemani untuk mendapatkan perawatan medis.
“Sebelum penangkapan ini terjadi, aparat kepolisian lagi-lagi melakukan tindakan brutal, tindakan represif berupa penembakan gas air mata,” ungkapnya.
-
/data/photo/2025/05/01/68135a8eceb48.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pelaku Begal Bangkalan Mengaku Kasihan dengan Bu Guru tapi Berdalih Uang Habis Bayar Utang dan Beli Narkoba Surabaya 2 Mei 2025
Pelaku Begal Bangkalan Mengaku Kasihan dengan Bu Guru tapi Berdalih Uang Habis Bayar Utang dan Beli Narkoba
Editor
BANGKALAN, KOMPAS.com
– Dukungan moril kepada korban begal motor, Maidatul (34), tergambar dalam momen pinjam pakai barang bukti sepeda motor di lapangan uji praktek SIM
Polres Bangkalan
, Kamis (1/5/2025) sore.
MH merupakan guru kelas V SDN Lerpak 2, Kecamatan Geger yang menjadi korban pembegalan sepeda motor yang berkendara pada 21 April 2025 lalu.
Korban MH didampingi sejumlah rekan guru, pengurus PGRI hingga Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, Moh Yakub saat menerima motor Honda Vario 125 yang dirampas begal saat pulang mengajar di Jalan Desa/Kecamatan Geger pada 21 April 2025.
Saat pembegalan, korban MH juga membawa serta anaknya yang masih bocah berikut suaminya.
Maidatul berjalan menuju area konferensi pers, bergabung bersama Kapolres Bangkalan, AKBP Hendro Sukmono serta Kasat Reskrim AKP Hafid Dian Maulidi.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan jajarannya, Alhamdulilah motor saya sudah bisa ditemukan. Doa saya, ke depan supaya tidak ada rasa ketakutan untuk teman guru yang lain saat melaksanakan tugasnya di Kecamatan Geger,” kata Maidatul.
Polres Bangkalan dalam momen itu juga menghadirkan tersangka berinisial SR (40), asal Desa Kranggan Barat, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan.
Pelaku SR dihadirkan dengan bantuan kursi roda.
Kedua kakinya ditembak timah panas polisi saat penangkapan di sebuah rumah kos di Kampung Malang, Kecamatan Wonorejo Surabaya pada 28 April 2025.
Tindakan tegas dan terukur itu sebagai ‘hadiah’ atas tindakannya membegal bu guru yang saat itu membonceng anaknya yang masih berusia bocah.
“Kamu melihat ibu guru itu bersama anaknya, apa tidak kasihan,” tanya Kapolres Bangkalan, AKBP Hendro Sukmono kepada tersangka SR.
“Kasihan, pak. Tetapi teman-teman yang mengajak. Uang habis untuk membayar utang dan membeli narkoba,” sesal SR.
Saat ini Satreskrim Polres Bangkalan terus memburu kedua rekan SR yang terekam CCTV saat beraksi.
“Dua DPO masih kami kejar, nama sudah ada, DPO sudah kami terbitkan. Insya Allah, kami berjanji akan terus memberikan kenyamanan bagi masyarakat Bangkalan. Bagi siapa pun, baik guru atau masyarakat lain dalam beraktifitas,” tegas Hendro.
Ia menegaskan, sudah menjadi tugas kepolisian untuk memastikan bahwa Bangkalan aman, Bangkalan bersih dari curanmor.
Karena itu, pihaknya akan terus melaksanakan tugas dengan optimal dengan harapan mampu membasmi tindak pidana curanmor di Bangkalan.
“Kebetulan juga besok (hari ini) adalah Hari Pendidikan Nasional, sehingga apa yang disampaikan Pak Yakub (Kadisdik Bangkalan), ini sebagai hadiah dan kado untuk beliau (korban), untuk ibu-ibu guru,” kata dia.
“Dan tentu bagi kami yang juga merasa senang bisa menemukan kembali motor korban,” pungkas Hendro.
Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
Polres Bangkalan Kembalikan Motor Bu Guru, Pembegal Mengaku Kasihan Tetapi Berdalih Dikejar Utang
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Aksi Hari Buruh di Semarang: 18 Mahasiswa Ditangkap, 5 Lainnya Dibawa ke Rumah Sakit – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Belasan mahasiswa ditangkap pihak kepolisian dalam aksi peringatan Hari Buruh Internasional di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (1/5/2025).
Mereka merupakan mahasiswa dari berbagai kampus, seperti Universitas Diponegoro (Undip), Universitas PGRI Semarang, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo.
Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang M. Safali mengatakan berdasarkan data sementara ada sebanyak 18 mahasiswa yang ditangkap.
Para mahasiswa tersebut dibawa ke Mapolrestabes Semarang, sedangkan lima mahasiswa lain yang mengalami luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Roemani.
“Iya ada 18 orang yang ditangkap, 5 dibawa ke rumah sakit. Kami masih melakukan upaya hukum untuk melakukan pendampingan dan pendataan kembali,” ucap Safali kepada Tribun Jateng, Kamis.
Adapun kericuhan antara mahasiswa dan polisi pecah sebanyak dua kali.
Pada kericuhan pertama, sekitar pukul 17.00 WIB, polisi memukul mundur mahasiswa dengan menembakkan gas air mata secara berulang-ulang.
Mahasiswa kemudian mundur ke patung kuda Undip Pleburan. Setelah itu, situasi kembali tenang.
Akan tetapi, polisi kembali memukul mundur dengan menembakkan gas air mata pada pukul 17.25 WIB. Bukan hanya itu, polisi juga membentuk pasukan barikade.
Mahasiswa yang terdesak lantas masuk ke area kampus Undip Pleburan.
Safali menjelaskan polisi telah bertindak menggunakan kekerasan terhadap para mahasiswa, padahal mereka melakukan aksi bersama para buruh.
“Kami melakukan aksi sepakat sesuai dengan aksi yang dilakukan buruh,” ucapnya.
Safali pun membantah tudingan polisi yang menarasikan bahwa mahasiswa yang melakukan kerusuhan adalah anarko.
Selain itu, dirinya juga membantah ada provokasi dari mahasiswa sehingga polisi melakukan kekerasan.
“Tudingan mereka tidak obyektif yang menyudutkan gerakan mahasiswa dan gerakan aksi hari buruh internasional,” terang Safali.
Sementara itu, Kapolrestabes Semarang Kombes Syahduddi berujar ada sekelompok anarko yang melakukan tindakan anarkis.
Namun, dirinya tidak mengetahui secara pasti ada berapa orang yang ditangkap.
“Ada yang ditangkap, mereka dibawa ke Polrestabes untuk diinterogasi,” katanya.
Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul BREAKINGNEWS Jurnalis Semarang Dipiting dan HP Disita Polisi Saat Aksi Hari Buruh di Semarang.
(Tribunnews.com/Deni)(TribunnJateng.com/Iwan Arifianto)


:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5195300/original/021300900_1745342242-IMG-20250422-WA0013.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
