Xcloud.id

Kementrian Lembaga: PGRI

  • ASSA 2025 Dorong Transformasi Pendidikan Indonesia, Fokus Deep Learning dan AI – Page 3

    ASSA 2025 Dorong Transformasi Pendidikan Indonesia, Fokus Deep Learning dan AI – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sebagai wujud nyata komitmen terhadap dunia pendidikan, Acer Indonesia kembali menggelar Acer Smart School Awards (ASSA) 2025.

    Ajang penghargaan ini bertujuan mendorong transformasi digital di bidang pendidikan dengan memberikan apresiasi kepada sekolah dan pendidik yang inovatif.

    Memasuki tahun kelima, ASSA semakin menegaskan posisinya sebagai program nasional yang memacu percepatan digitalisasi pendidikan.

    President Director Acer Indonesia, Leny Ng, mengatakan selama lima tahun terakhir, ASSA telah menjadi wadah yang memfasilitasi percepatan transfer pengetahuan dan adopsi teknologi pembelajaran di sekolah–termasuk penggunaan deep learning dan coding AI.

    “Kami menyaksikan bagaimana peran guru, dosen, institusi, serta para praktisi saling berkontribusi dalam mendukung transformasi digital pendidikan,” ujarnya, dikutip Sabtu (30/8/2025).

    ASSA 2025 menghadirkan dewan juri kredibel, antara lain Prof. Dr. Unifah Rosyidi (Ketua Umum PB PGRI), Prof. Dr. Ir. Richardus Eko Indrajit (Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia), dan Riko Gunawan (Products & Solutions Director Acer Indonesia).

    Kehadiran sederet juri tersebut memastikan penilaian berjalan objektif dan berstandar tinggi.

     

  • 5 Ini Link CCTV untuk Pantau Demo Mahasiswa di Depan DPR 25 Agustus 2025 Megapolitan

    5 Ini Link CCTV untuk Pantau Demo Mahasiswa di Depan DPR 25 Agustus 2025 Megapolitan

    Ini Link CCTV untuk Pantau Demo Mahasiswa di Depan DPR 25 Agustus 2025
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Aksi unjuk rasa mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indraprasta PGRI dijadwalkan berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).
    Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki mengatakan, demonstrasi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dengan koordinator lapangan Abdul Wahid Kaliki, Raka Abimanyu, dan Ade Pratama.
    “Jumlah massa sekitar 80 orang. Mereka menyampaikan aspirasi terkait RUU Perampasan Aset,” ujar Ruslan saat dihubungi
    Kompas.com
    , Senin.
    Dalam orasinya, para mahasiswa menuntut agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan.
    Mereka juga menyerukan agar pemerintah bersih dari praktik korupsi, oligarki, politik dinasti, serta menolak komersialisasi pendidikan.
    Untuk mengamankan jalannya aksi, sebanyak 452 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, serta Polsek jajaran diturunkan di sekitar lokasi.
    Masyarakat yang ingin memantau langsung situasi demonstrasi di kawasan DPR/MPR RI bisa mengakses siaran CCTV yang disediakan melalui tautan berikut:
    Dengan tautan tersebut, publik bisa memantau kondisi lalu lintas maupun perkembangan jalannya aksi tanpa harus berada langsung di lapangan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Demo Mahasiswa 25 Agustus di DPR, Begini Desakannya Megapolitan

    3 Demo Mahasiswa 25 Agustus di DPR, Begini Desakannya Megapolitan

    Demo Mahasiswa 25 Agustus di DPR, Begini Desakannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indraprasta PGRI dikabarkan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).
    Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki menyebutkan, aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dengan koordinator lapangan Abdul Wahid Kaliki, Raka Abimanyu, dan Ade Pratama.
    “Jumlah massa sekitar 80 orang. Mereka menyampaikan aspirasi terkait RUU Perampasan Aset,” kata Ruslan saat dihubungi
    Kompas.com,
    Senin.
    Dalam orasinya, para mahasiswa menuntut agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan.
    Mereka juga menyerukan agar pemerintah bersih dari praktik korupsi, oligarki, politik dinasti, serta menolak komersialisasi pendidikan.
    Untuk mengamankan jalannya aksi, kepolisian menurunkan 452 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, serta Polsek jajaran.
    Hingga berita ini diturunkan,
    Kompas.com
    masih berupaya mendapatkan informasi dari pihak kepolisian maupun Dinas Perhubungan terkait adanya pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan DPR/MPR RI.
    Belakangan ini heboh seruan untuk menggelar aksi demo di depan gedung DPR RI pada Senin, 25 Agustus 2025.
    Seruan aksi 25 Agustus 2025 tersebut beredar viral di media sosial sejak hebohnya anggaran tunjangan anggota DPR RI yang disebut-sebut mengalami kenaikan di tengah ekonomi masyarakat yang lesu.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pernyataan Sri Mulyani soal Guru Beban Negara, Wijaya PGRI: Berlebihan dan Menyakitkan

    Pernyataan Sri Mulyani soal Guru Beban Negara, Wijaya PGRI: Berlebihan dan Menyakitkan

    Rasio murid dan guru secara nasional memang relatif baik di angka 16:1, tetapi distribusinya tidak merata. “Hingga kini, banyak guru yang harus mengajar lintas mata pelajaran karena keterbatasan tenaga pendidik di pelosok,” ujar Wijaya.

    Dia bahkan menyebut, pengabdian guru di lapangan memperlihatkan fakta berbeda dari stigma “beban negara”.

    Di Sigi, Sulawesi Tengah, guru SMPN 16 mendaki bukit dan mengunjungi rumah siswa hingga tiga kali seminggu karena ketiadaan internet dan listrik.

    Di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, seorang guru honorer bernama Rudi Hartono setiap hari menyeberangi sungai dengan rakit bambu, bahkan menggendong muridnya ketika arus deras agar mereka tetap bisa bersekolah.

    Sementara di Lebak, Banten, Jubaedah sudah 30 tahun berjalan kaki menembus jalan hutan, meski pernah terperosok jurang, demi memastikan anak-anak di desanya tetap belajar.

    Selain itu, pemerintah sebenarnya sudah menetapkan tunjangan khusus setara satu kali gaji pokok bagi guru yang bertugas di daerah sangat tertinggal. Namun realisasi di lapangan masih menghadapi kendala, baik dari segi distribusi anggaran maupun ketepatan sasaran.

    “PGRI mendesak pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pernyataan publik,” tegas Wijaya.

    Alih-alih melontarkan ucapan yang merendahkan martabat dan menyakiti guru, kebijakan seharusnya diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan, percepatan pengangkatan honorer menjadi ASN PPPK, serta pemenuhan hak-hak guru sesuai amanat Undang-Undang.

  • Bertemu Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei, Puan Bahas Isu Perempuan dan Perlindungan PMI

    Bertemu Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei, Puan Bahas Isu Perempuan dan Perlindungan PMI

    JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menggelar pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Nasional Republik Demokratik Timor Leste, Maria Fernanda Lay di Gedung DPR, Jakarta. Selain Ketua Parlemen Timor Leste, Puan juga bertemu Ketua Majelis Legislatif Brunei Darussalam, HE. Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman Bi Dato Setia Haji Mohamed Taib.

    Pertemuan bilateral antara Puan dengan Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei Darussalam dilakukan secara terpisah di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, 16 Agustus, siang.

    Pertemuan ini merupakan kunjungan kehormatan setelah Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei Darussalam hadir dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 15 Agustus, bersama sejumlah Ketua Parlemen ASEAN lainnya.

    Kedua pimpinan parlemen itu juga memenuhi undangan makan malam bersama Puan dan jajaran DPR, semalam.

    “Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk bertemu secara resmi dengan ibu Ketua Parlemen Timor Leste, Ibu Maria Fernanda Lay dan Yang Mulia Pehin Dato Abdul Rahman Taib, pada kunjungannya ke Jakarta, setelah kemarin kita menikmati gala dinner,” ujar Puan dalam keterangannya, Sabtu, 16 Agustus.

    “Saya ucapkan sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Ibu (Ketua Parlemen Timor Leste) di Jakarta, dan kesediaan bapak Ketua (Parlemen Brunei) memenuhi undangan saya untuk menghadiri acara dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80,” sambungnya.

    Dalam pertemuannya dengan Ketua Parlemen Timor Leste, Puan mengatakan kedua negara memiliki kesamaan nilai sebagai negara yang menjunjung demokrasi, hak asasi manusia, dan rule of law. Ia juga menilai kedua negara perlu terus bekerja sama untuk memajukan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan.

    “Kedua negara juga perlu memajukan kerja sama internasional, dan mendorong penyelesaian perang dan konflik. Perdamaian merupakan pra-syarat agar kita dapat melaksanakan pembangunan di negara kita,” katanya.

    Puan menyatakan, Indonesia terus mendukung Timor Leste yang akan memperoleh keanggotaan penuh ASEAN pada Oktober 2025 serta mendukung Parlemen Timor Leste menjadi anggota tetap di AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly). Pada pertemuan ini, Ketua Parlemen Maria Fernanda Lay meminta dukungan Indonesia atas keanggotaan Timor Leste di ASEAN.

    Lebih lanjut, keduanya membicarakan isu perempuan. Sebagai sesama pimpinan parlemen perempuan, Puan mengajak Maria Fernanda Lay untuk bekerja sama dalam konteks pemberdayaan perempuan, terutama untuk aktif di dunia politik.

    “Kita tentu dapat menjadi inspirasi bagi para perempuan muda untuk masuk ke dunia politik. Karena dengan masuk ke dunia politik, Perempuan dapat berkontribusi menyelesaikan permasalahan di negara kita,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR RI itu.

    Puan berharap, kerjasama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Timur Leste semakin meningkat seiring dengan perdagangan bilateral kedua negara pada tahun 2024 mencapai yang mencapai US$ 391 juta, tumbuh 12 persen dari tahun 2023.

    “Dalam kesempatan ini, saya mendorong finalisasi Bilateral Investment Treaty antara Indonesia dan Timor Leste segera diselesaikan. Hal ini guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan dalam mendorong iklim usaha yang berkelanjutan,” sebut Puan.

    Sementara saat bertemu dengan Ketua Majelis Legislatif Brunei Darussalam, HE. Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman Bi Dato Setia Haji Mohamed Taib, Puan menyinggung mengenai kerja sama ekonomi.

    Puan sangat mengapresiasi CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) antara Indonesia dan Brunei sejak tahun 2020, yang berkontribusi pada peningkatan perdagangan bilateral. Apalagi neraca perdagangan kedua negara pada tahun 2024 yaitu USD 655 juta, atau tumbuh 30 persen sejak tahun 2020.

    “Oleh karena itu, kita perlu terus mendorong peningkatan perdagangan kedua negara,” ucapnya.

    “Saya berpandangan kita dapat mengeksplorasi sektor dan komoditi yang berpotensi untuk hubungan ekonomi, termasuk perdagangan produk halal (makanan dan minuman), ketahanan energi, pertanian dan perikanan,” imbuh Puan.

    Dalam kesempatan tersebut, Puan juga meminta dukungan parlemen Brunei Darussalam bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di sana. Di sisi lain, Ketua Perlemen Pehin mengakui kontribusi pekerja Indonesia dalam pembangunan di Brunei.

    Puan pun menilai perlu peran parlemen untuk mempercepat finalisasi Memorandum of Understanding (MoU) penempatan dan pelindungan PMI sektor domestik di Brunei. Di mana saat ini terdapat sekitar 45.000 WNI yang bekerja di berbagai sektor di Brunei, terutama di bidang konstruksi dan rumah tangga.

    “MoU ini akan memperkuat perlindungan baik bagi pekerja migran Indonesia dan juga warga Brunei sebagai penerima pekerja,” jelas Puan.

    Mengingat pentingnya penguatan kerja sama kedua parlemen, DPR RI telah membentuk Kelompok Persahabatan Bilateral Parlemen (GKSB) dengan Parlemen Timor Leste dan Parlemen Brunei Darussalam pada masa jabatan 2024-2029.

    Puan pun berharap kedua negara, baik Indonesia-Timor Leste maupun Indonesia-Brunei Darussalam dapat meningkatkan hubungan antar masyarakat (people-to-people contact). Puan juga mendorong lebih besarnya kerja sama di bidang pariwisata dan pendidikan, melalui pertukaran mahasiswa/ pelajar, pengajar, serta penelitian bersama.

    “Hingga tahun 2024, tercatat lebih 10.000 mahasiswa Timor Leste menempuh pendidikan di Indonesia. Saya berharap lulusan Timor Leste dari Indonesia dapat menjadi jembatan untuk mempererat hubungan kedua negara,” ungkap Puan.

    “Saya juga mengapresiasi pelaksanaan kerja sama antara institusi Pendidikan Indonesia dan Brunei Darussalam yang telah berjalan sangat erat,

    Salah satunya melalui Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei (PGGMB) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI),” kata Puan.

  • Madrasah dan Pesantren harus diikutkan program sekolah gratis

    Madrasah dan Pesantren harus diikutkan program sekolah gratis

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Dina Masyusin menyebutkan sekolah madrasah dan pondok pesantren harus dilibatkan dalam program sekolah swasta gratis yang sedang dirancang Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

    “Saya mohon Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Kemenag atau perwakilan di Jakarta agar regulasinya dibuat,” ujar Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Dina Masyusin di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, saat ini, eksekutif dan legislatif DKI tengah merumuskan regulasi untuk mengeksekusi program sekolah swasta gratis.

    Namun, Dina menekankan bahwa regulasi itu juga harus mencakup lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah dan pondok pesantren, meskipun berada di bawah kewenangan berbeda.

    Dina mengingatkan bahwa koordinasi menjadi kunci penting mengingat madrasah dan pesantren berada di bawah pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta, bukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

    Menurut dia, banyak warga Jakarta yang menyekolahkan anaknya di madrasah dan pesantren, dan mereka juga berhak mendapatkan manfaat dari program sekolah gratis yang akan diberlakukan pada tahun ajaran 2026.

    “Ini dilakukan supaya pondok pesantren dan madrasah menjadi bagian dari sekolah gratis di Jakarta tahun 2026,” ujarnya.

    Program sekolah gratis yang digagas Pemprov DKI bersama DPRD menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh warga Jakarta, tanpa terkecuali.

    Selain itu, Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta juga telah dibentuk. Pansus ini terus bekerja maksimal untuk menghasilkan rekomendasi dan akomodasi yang dibutuhkan masyarakat.

    Rekomendasi Pansus ini akan menjadi acuan pemerintah dalam merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.

    Nantinya akan ditambah klausul yang menerangkan terkait pendidikan gratis di sekolah swasta.

    “Kami berharap regulasi final nantinya benar-benar inklusif, tidak hanya untuk sekolah negeri dan swasta umum, tetapi juga lembaga pendidikan keagamaan yang jumlahnya cukup signifikan di wilayah DKI Jakarta,” kata Anggota Pansus Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta ini.

    Saat ini Pemprov DKI telah menguji coba sekolah gratis dengan memilih 40 sekolah swasta berikut daftarnya;

    Jenjang SD

    1. SD Bhakti Luhur, Petogogan, Jakarta Selatan.
    2. SDS Bina Pusaka, Koja, Jakarta Utara.

    Jenjang SMP

    1. SMP Muhammadiyah 32, Keagungan, Jakarta Barat.
    2. SMP Al Inayah, Kedoya Utara, Jakarta Barat.
    3. SMP Triwibawa, Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat.
    4. SMP Trisula Perwari 2, Paseban, Jakarta Pusat.
    5. SMP Trisula Perwari I Jakarta, Pasar Manggis, Jakarta Selatan.
    6. SMP Yaspia, Rawa Terate, Jakarta Timur.
    7. SMP Sejahtera, Pademangan Barat, Jakarta Utara.
    8. SMP Darul Maarif, Semper Timur, Jakarta Utara.
    9. SMP Al Hasanah, Sukabumi Utara, Jakarta Barat.
    10. SMP Yakpi I DKI Jaya, Pademangan Barat, Jakarta Utara.

    Jenjang SMA

    1. SMA Lamaholot, Rawa Buaya, Jakarta Barat.
    2. SMAS Budi Murni 2, Kedoya Selatan, Jakarta Barat.
    3. SMAS At Taqwa Jakarta, Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat.
    4. SMAS Taman Madya I Jakarta, Serdang, Jakarta Pusat.
    5. SMA Plus Khadijah Islamic School, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
    6. SMAS Muhammadiyah 12 Jakarta, Kayu Manis, Jakarta Timur.
    7. SMA Teladan 1 Jakarta, Susukan, Jakarta Timur.
    8. SMAS Gita Kirti 2, Sunter Jaya, Jakarta Utara.
    9. SMAS Al Khairiyah Jakarta, Lagoa, Jakarta Utara.
    10. SMAS Wijaya Kusuma, Rambutan, Jakarta Timur.

    Jenjang SMK

    1. SMKS Citra Utama, Tegal Alur, Jakarta Barat.
    2. SMKS Maarif Jakarta, Grogol, Jakarta Barat.
    3. SMKS At Taqwa Jakarta, Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat.
    4. SMKS Taman Siswa 2, Kemayoran, Jakarta Pusat.
    5. SMKS PGRI 15 Jakarta, Petukangan Utara, Jakarta Selatan.
    6. SMKS Cyber Media, Pancoran, Jakarta Selatan.
    7. SMK Gapura Merah Putih, Ciganjur, Jakarta Selatan.
    8. SMKS Cipta Karya Jakarta, Kayu Manis, Jakarta Timur.
    9. SMK Bina Nusa Mandiri, Ciracas, Jakarta Timur.
    10. SMKS Fajar Indah, Pademangan Barat, Jakarta Utara.
    11. SMKS Sari Putra, Semper Barat, Jakarta Utara.
    12. SMKS YP IPPI Petojo, Petojo Utara, Jakarta Pusat.
    13. SMK Katolik Saint Joseph, Kenari, Jakarta Pusat.
    14. SMK Jagakarsa, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
    15. SMKS YPK-Kesatuan, Manggarai, Jakarta Selatan.
    16. SMKS Laboratorium Jakarta, Pondok Kopi, Jakarta Timur.

    Jenjang Sekolah Luar Biasa

    1. SLB B-C Alfiany, Cengkareng Barat, Jakarta Barat.
    2. SLB BC Abdi Pratama, Munjul, Jakarta Timur.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Musisi Jalanan Bakal Disalurkan ke Kafe, Pengamen: Setuju asal Pendapatannya Jelas Megapolitan 28 Juli 2025

    Musisi Jalanan Bakal Disalurkan ke Kafe, Pengamen: Setuju asal Pendapatannya Jelas Megapolitan 28 Juli 2025

    Musisi Jalanan Bakal Disalurkan ke Kafe, Pengamen: Setuju asal Pendapatannya Jelas
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Sejumlah
    pengamen
    jalanan di Kota
    Bogor
    menyambut baik rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menertibkan para pengamen dan menyalurkannya ke taman kota atau kafe.
    Alfarizi (21), salah satu pengamen yang biasa “manggung” dari satu angkot ke angkot lain, menilai, program pembinaan itu bisa menjadi jalan keluar bagi pengamen yang kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap.
    “Menurut saya bagus sih dibina kayak gitu, diberi pekerjaan. Apalagi kalau dikasih pekerjaan di alun-alun, sapu-sapu, kayak gitu. Saya setujulah,” kata Alfarizi saat ditemui, Senin (28/7/2025).
    Ia menyebut, lokasi dan waktu kerja bukan menjadi masalah utama selama ada kejelasan pendapatan.
    Bahkan, Alfarizi mengaku siap meninggalkan dunia jalanan jika mendapat pekerjaan formal dengan upah layak untuk menafkahi keluarganya.
    “Kalau misalnya jamnya diatur, ya enggak apa-apa. Lebih menentu juga penghasilannya,” ujarnya.
    Alfarizi mengatakan, keterbatasan pendidikan menjadi hambatan utamanya masuk ke sektor kerja formal.
    “Kalau mau kerja kan kerja susah. Enggak ada ijazah, saya cuma lulusan SMP. Dulu SMP di PGRI 1. Lulus sih, tapi ya gitu, mentok,” ucapnya.
    Hal serupa disampaikan Rizky (26), pengamen lain yang biasa beraksi di kawasan Cimahpar. Ia mengaku mendukung program tersebut asalkan musisi jalanan tetap diberi ruang berekspresi.
    “Setuju aja sih, yang penting jelas. Kalau bisa tetap dibolehin main musik, tapi tempatnya aman, enggak usah lari-larian tiap lihat Satpol PP,” ujar Rizky.
    Menurut dia, banyak pengamen sebenarnya ingin hidup stabil dan tidak terus bergantung pada penghasilan dari uang receh. Namun, stigma terhadap para musisi jalanan membuat mereka kerap kesulitan mencari pekerjaan.
    “Kadang kalau melamar kerja, orang udah
    ilfeel
     (hilang
    feeling
    ) aja denger kita bekas ngamen. Padahal kita juga bisa kerja kalau dikasih kesempatan. Makanya saya sih dukung banget kalau ada pelatihan atau kerjaan dari pemerintah,” katanya.
    Rizky berharap program penertiban yang digagas Pemkot Bogor bukan sekadar memindahkan pengamen dari satu tempat ke tempat lain.
    “Kalau asal ditertibin tapi enggak ada solusinya, ya percuma. Tapi kalau ada jalannya, ya kita ikutin,” ujar dia.
    Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyebut sekitar 400 pengamen untuk diberikan pelatihan, izin tampil resmi, dan wadah berkarya.
    Dari jumlah itu, hanya sekitar 200 orang yang dipilih melalui proses seleksi untuk mendapatkan fasilitas tampil di ruang-ruang publik.
    Pemkot Bogor berharap kesejahteraan musisi jalanan dapat meningkat dan mereka memiliki peluang hidup yang lebih layak.
    “Sudah sekitar 130 orang (pengamen) yang kita daftarkan kerja padat karya. Namun, karena terlalu banyak sehingga itu butuh proses,” ujar Jenal, Kamis (24/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Alumni dan Dosen UGM, USM, IPB, ITB, Undip, Unpad, dan UI, Diskon Naik Kereta Hingga 2028, Cek Kampusmu

    Alumni dan Dosen UGM, USM, IPB, ITB, Undip, Unpad, dan UI, Diskon Naik Kereta Hingga 2028, Cek Kampusmu

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengumumkan diskon 10% bagi dosen dan mahasiswa yang masih aktif di tingkat universitas.

    Setiap kampus yang terpilih memiliki batas waktu tertentu untuk menggunakan diskon dengan rentang tahun 2026,2027, hingga 2028. Selain itu, alumni maupun tenaga pendidik aktif harus memenuhi syarat dan ketentuan agar pengajuan diskon bisa diklaim.

    Daftar Universitas untuk Dosen dan Tenaga Pendidik Aktif

    1.      Universitas Sebelas Maret (UNS): Diskon berlaku s.d 17-07-2026

    2.      Universitas Indonesia (UI): Diskon berlaku s.d 03-11-2026

    3.      Universitas Gadjah Mada (UGM): Diskon berlaku s.d 12-08-2026

    4.      Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS): Diskon berlaku s.d 23-12-2026

    5.      Institut Pertanian Bogor (IPB): Diskon berlaku s.d 20-04-2028

    6.      Universitas Negeri Yogyakarta (UNY): Diskon berlaku s.d 20-04-2028

    7.      Universitas Airlangga (UNAIR): Diskon berlaku s.d  16-03-2028

    8.      Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED): Diskon berlaku s.d 23-04-2028

    9.      Universitas Negeri Semarang (UNNES): Diskon berlaku s.d 17-07-2026

    10.  Universitas Semarang (USM): Diskon berlaku s.d 16-03-2028

    11.  Universitas Brawijaya (UB): Diskon berlaku s.d 03-02-2027

    12.  Universitas Presiden (President University): Diskon berlaku s.d 20-10-2026

    13.  Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto (UIN SAIZU): Diskon berlaku s.d 03-02 2027

    14.  Universitas Darussalam Gontor (UNIDA GONTOR): Diskon berlaku s.d 25-02-2027

    15.  Universitas Kristen Maranatha: Diskon berlaku s.d 14-05-2028

    16.  Universitas PGRI Madiun (UNIPMA): Diskon berlaku s.d 18-05-2028

    17.  Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC): Diskon berlaku s.d 19-05-2028

    18.  Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ): Diskon berlaku s.d 20-05-2028

    19.  Universitas Islam Negeri Walisongo: Diskon berlaku s.d 19-06-2028

    20.  Pondok Pesantren Al Rosyid: Diskon berlaku s.d 27-05-2027

    21.  Pondok Pesantren Al Fatimah: Diskon berlaku s.d 27-05-2027

    22.  Universitas Kristen Duta Wacana: Diskon berlaku s.d 06-07-2028

    23.  Universitas Padjadjaran (UNPAD): Diskon berlaku s.d 24-07-2028

    24.  Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun (PPI): Diskon berlaku s.d 24-07-2028

     

    Daftar alumnus universitas yang dapat diskon KAI 

    1.      Universitas Sebelas Maret (UNS): Diskon berlaku s.d 16-09-2027

    2.      Universitas Gadjah Mada (UGM): Diskon berlaku s.d 12-08-2026

    3.      Institut Teknologi Bandung (ITB): Diskon berlaku s.d 17-07-2026

    4.      Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS): Diskon berlaku s.d 03-12-2026

    5.      Institut Pertanian Bogor (IPB): Diskon berlaku s.d 20-04-2028

    6.      Universitas Negeri Yogyakarta (UNY): Diskon berlaku s.d 20-04-2028

    7.      Universitas Airlangga (UNAIR): Diskon berlaku s.d 16-03-2028

    8.      Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED): Diskon berlaku s.d 19-12-2026

    9.      Universitas Diponegoro (UNDIP): Diskon berlaku s.d 25-02-2028

    10.  Universitas Negeri Semarang (UNNES): Diskon berlaku s.d 17-07-2026

    11.  Universitas Negeri Malang (UM): Diskon berlaku s.d 14-08-2026

    12.  Universitas Semarang (USM): Diskon berlaku s.d 16-03-2028

    13.  Polban Poltek ITB: Diskon berlaku s.d 29-01-2027

    14.  Universitas Brawijaya (UB): Diskon berlaku s.d 03-12-2026

    15.  Universitas Islam Negeri Walisongo: Diskon berlaku s.d 19-06-2028

    16.  Pondok Pesantren Al Rosyid: Diskon berlaku s.d 27-05-2027

    17.  Pondok Pesantren Al Fatimah: Diskon berlaku s.d 27-05-2027

    18.  Universitas Jember (UNEJ): Diskon berlaku s.d 15-05-2028

    19.  Universitas Presiden (President University): Diskon berlaku s.d 20-11-2026

    20.  Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto (UIN SAIZU): Diskon berlaku s.d 03-02-2027

    21.  AMIKOM: Diskon berlaku s.d 25-02-2027

    22.  Universitas Trisakti: Diskon berlaku s.d 09-05-2028

    23.  Universitas Kristen Maranatha: Diskon berlaku s.d 14-05-2028

    24.  Universitas PGRI Madiun (UNIPMA): Diskon berlaku s.d 18-05-2028

    25.  Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC): Diskon berlaku s.d 19-05-2028

    26.  Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ): Diskon berlaku s.d 20-05-2028

    27.  Universitas Kristen Duta Wacana: Diskon berlaku s.d 06-07-2028

    28.  Universitas Indonesia: Diskon berlaku s.d 06-07-2028

    29.  Akademi Ilmu Statistik/Sekolah Tinggi Ilmu Statistik: Diskon berlaku s.d 06-07-2028

    30.  Universitas Padjadjaran (UNPAD): Diskon berlaku s.d 24-07-2028

    31.  Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun (PP): Diskon berlaku s.d 24-07-2028

     

    Tata Cara Pengajuan Diskon untuk Civitas Academica dan Alumni:

    1.      Proses registrasi reduksi hanya dapat dilayani di customer service on station, untuk dilakukan verifikasi data;

    2.      Untuk civitas academica, menunjukkan KTP dan kartu bukti diri asli sebagai dosen dan tenaga pendidik yang masuk berlaku dan tercantum Nomor Induk Pegawai (NIP) atau Nomor Induk Kepegawaian (NIK);

    3.      Untuk alumni, menunjukan KTP dan kartu anggota alumni asli/kartu anggota alumni digital sebagai keluarga alumni perguruan tinggi yang masih berlaku yang tercantum nomor keanggotaannya/ijazah.

     

    Syarat untuk mendapatkan diskon KAI:

    1.      Pemberian reduksi sebesar 10% untuk perjalanan KA menengah dan jarak jauh, pada kelas layanan eksekutif, bisnis, dan ekonomi;

    2.      Pembeliaan tiket reduksi hanya dapat dilakukan pada aplikasi Access by KAI;

    3.      Berlaku hanya untuk dosen dan tenaga pendidik yang masih aktif, serta ikatan alumni perguruan tinggi yang terdaftar;

    4.      Bagi dosen dan tenaga pendidik, wajib memiliki kartu bukti diri sebagai dosen dan tenaga pendidik yang tercantum dalam Nomor Induk Pegawai (NIP) atau Nomor Induk Kepegawaian (NIK);

    5.      Bagi anggota alumni perguruan tinggi (alumni), wajib memiliki kartu anggota alumni (kartu anggota digital yang tercantum dalam nomor keanggotaannya/ijazah;

    6.      Registrasi reduksi dengan menunjukan kartu bukti diri dosen dan tenaga pendidik, kartu anggota alumni/ijazah disertai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk proses input NIK;

    7.      Bukti identitas asli yang digunakan wajib masih berlaku sesuai hak atas reduksi;

    8.      Pada kereta api sama, 1 (satu) penumpang hanya berhak atas 1 (satu) tiket dengan tarif reduksi;

    9.      Tarif reduksi tidak berlaku pada perjalanan kereta api lokal, tarif khusus, tarif promosi, priority, imperial, luxury, panoramic, compartment atau kereta wisata lainnya;

    10.  Pada saat proses boarding dan pemeriksaan di atas KA, wajib menunjukkan identitas asli atas hak reduksi tersebut.

  • Pemerhati Pendidikan Harap Formasi Guru Dibuka di Seleksi CPNS 2025

    Pemerhati Pendidikan Harap Formasi Guru Dibuka di Seleksi CPNS 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025 dikabarkan segera dibuka.

    Apa saja formasinya?

    Hingga kini, belum ada formasi CPNS 2025. Pasalnya, informasi mengenai CPNS 2025 hingga kini belum ada informasi resmi.

    Meski begitu, Pemerhati Pendidikan, Suarman berharap formasi guru diadakan. Jika memang seleksi CPNS 2025 dibuka.

    “Berdasarkan hasil perjuangan PGRI pusat, pasti sangat menaruh harapan Penuh untuk dibuka CPNS untuk guru,” kata eks Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Makassar dua periode itu kepada fajar.co.id, Jumat (25/7/2025).

    Saat ini, ia mengungkapkan PGRI memperjuangkan agar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjq (PPPK) untuk menjadi PNS.

    “Walaupun sementara ini PGRI berjuang untuk pengalihan PPPK untuk menjadi PNS,” terangnya.

    Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum mengumumkan melalui kanal resminya. Kepala Badan Kepala Negara (BKN), Prof Zudan Arif Fakrulloh, juga mengaku belum tahu apakah CPNS 2025 dibuka atau tidak.

    “Belum tahu,” singkat Zudan melalui pesan WhatsApp kepada Fajar.co.id, Kamis, (24/7/2025).

    Meski begitu, website Situs Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menginformasikan seleksi ASN segera dibuka. Bahkan menyerukan untuk menyiapkan dokumen.

    Adapun pendaftar seleksi CPNS 2025 dapat mulai mengecek informasi lengkap proses pendaftaran seleksi CPNS melalui situs resmi https://sscasn.bkn.go.id.

    Pada situs resmi tersebut, telah terpampang dengan narasi sebagai berikut:

    “Persiapan Seleksi ASN 2025 Telah Dimulai! Segera Persiapkan Dokumen Anda dan Ikuti Informasi Resmi dari BKN dan Instansi Terkait,” demikian keterangan di laman SSCASN. (Arya/Fajar)

  • DPD Perjuangkan Nasib PPPK Paruh Waktu, Pengangkatan Rampung Paling Lambat Oktober 2025

    DPD Perjuangkan Nasib PPPK Paruh Waktu, Pengangkatan Rampung Paling Lambat Oktober 2025

    FAJAR.CO.ID — Pertemuan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memberi angin segar bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sudah diangkat maupun dalam proses pengangkatan.

    Wakil Ketua Komite I DPD RI, Muhdi, mengaku akan terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPANRB untuk memperjuankan aspirasi PPPK.

    “Kami koordinasi dengan MenpanRB dan BKN agar semuanya benar-benar diselesaikan tahun 2025. Dari 1,17 juta formasi ASN PPPK, pengangkatannya diselesaikan paling lambat Oktober 2025. Kalaupun setelah Oktober hanya untuk pengangkatan ASN PPPK paruh waktu, tetapi tetap di tahun 2025,” kata Muhdi.

    Penjelasan tentang tenggat waktu pengangkatan PPPK itu disampaikan Komite I DPD usai pertemuan langsung dengan Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7).

    Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah itu pun mengakui banyaknya keluhan dari PPPK di daerah, termasuk dari daerah pemilihan Jawa Tengah yang dilaporkan kepadanya.

    “Di antaranya adalah relokasi/mutasi guru ASN PPPK formasi 2021, 2022; pengangkatan ASN PPPK formasi 2024; termasuk menyangkut pengangkatan PPPK paruh waktu; dan pencantuman gelar,” ucapnya.

    DPD RI mendorong agar pengangkatan honorer yang tidak mendapatkan formasi menjadi PPPK Paruh Waktu bisa selesai Oktober 2025.

    “Kami mendorong agar yang paruh waktu diupayakan selesai Oktober 2025 juga, setidak-tidaknya tidak jauh dari Oktober, paling tidak tetap di 2025. Karena kami khawatir akan muncul tuntutan-tuntutan setelah yang dapat formasi sudah semua menerima SK (surat keputusan).” ujar.