Xcloud.id

Kementrian Lembaga: PGRI

  • Meski Sedih, Puluhan Siswa SMK Wlingi Blitar Rela Musnahkan Knalpot Brong Miliknya

    Meski Sedih, Puluhan Siswa SMK Wlingi Blitar Rela Musnahkan Knalpot Brong Miliknya

    Blitar (beritajatim.com) – Puluhan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI Wlingi Kabupaten Blitar rela memusnahkan knalpot brong miliknya sendiri usai terjerat operasi Zebra Semeru 2025.

    Meski sedih namun 37 siswa tersebut rela membawa knalpot brong yang dibelinya dengan uang ratusan ribu untuk dilindas oleh alat berat, ekskavator.

    Pemusnahan knalpot brong ini disaksikan langsung oleh jajaran Satlantas Polres Blitar bersama para guru SMK PGRI Wlingi. Sebelum dimusnahkan para siswa yang ketahuan menggunakan knalpot brong itu juga dipertemukan dengan orangtuanya.

    Puluhan siswa itu pun langsung diminta untuk memperbaiki sepeda motornya sesuai standar di depan orangtuanya masing-masing. Langkah ini sengaja ditempuh pihak Satlantas Polres Blitar dan SMK PGRI Wlingi agar mereka sadar dan tak lagi menggunakan knalpot brong.

    “Kami mengimbau para pelajar untuk lebih disiplin berkendara. Keselamatan adalah hal utama, karena pelajar merupakan generasi penerus yang harus kita jaga,” ucap Kasat Lantas Polres Blitar, AKP Rio Angga, Kamis (27/11/2025).

    Sebagai bentuk edukasi dan apresiasi, para siswa yang telah melengkapi kendaraan sesuai standar diberikan helm dan jas hujan oleh petugas. Langkah ini diharapkan menumbuhkan kesadaran berlalu lintas yang aman dan tertib sejak dini.

    “Kami mengimbau para pelajar untuk lebih disiplin berkendara. Keselamatan adalah hal utama, karena pelajar merupakan generasi penerus yang harus kita jaga,” tegasnya.

    Penertiban ini tidak hanya berhenti pada penindakan. Pihak sekolah menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung Operasi Zebra Semeru 2025 dan mencegah aksi balap liar di kalangan siswanya. Sebagai tindakan tegas dan edukatif, puluhan knalpot brong yang disita dari para siswa langsung dimusnahkan di lokasi.

    Dalam sebuah pemandangan yang memberikan efek jera, knalpot-knalpot tidak standar tersebut dilindas hingga pipih menggunakan ekskavator. Selain itu, para siswa diwajibkan membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mengulangi pelanggaran lalu lintas.

    Sutjiati, Koordinator BK SMK PGRI Wlingi, menyambut baik inspeksi mendadak ini. “Bagi kami sangat membantu, karena tidak semua anak-anak tanpa kesadaran dirinya melakukan hal tersebut karena usia pelajar masih pengen eksis,” katanya.

    “Kami sangat berterima kasih karena inspeksinya mendadak sekali, kami ikut terkejut. Tentunya ini membantu memberikan contoh kepada siswa yang lain. Ini untuk pembelajaran,” lanjutnya.

    Ia juga menambahkan bahwa sekolah sebenarnya telah melarang penggunaan knalpot brong dengan aturan hanya motor standar dan lengkap yang boleh parkir di area dalam sekolah. “Kebetulan mereka parkir di luar sekolah,” pungkasnya. [owi/suf]

  • Begini Cara Kampus di Jember Perangi Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, Dosen Pun Jadi Sasaran Surabaya 26 November 2025

    Begini Cara Kampus di Jember Perangi Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, Dosen Pun Jadi Sasaran Surabaya 26 November 2025

    Begini Cara Kampus di Jember Perangi Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, Dosen Pun Jadi Sasaran
    Tim Redaksi
    JEMBER, KOMPAS.com
    – Potensi dosen menjadi pelaku kekerasan seksual (KS) dengan posisi kuasa yang kuat membuat kampus-kampus di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menciptakan lingkungan aman.
    Universitas PGRI Argopuro (Unipar) Jember menjadi salah satu kampus yang secara terbuka mengakui rekam jejak kelam masa lalu ketika masih bernama IKIP PGRI Jember.
    Kampus swasta tersebut lantas berupaya keras memperbaiki budaya lama melalui
    sosialisasi pencegahan

    kekerasan seksual
    yang menyasar seluruh unsur civitas akademika, tak hanya mahasiswa tapi juga pimpinan hingga dosen.
    Banyak perilaku kekerasan yang dinormalisasi bahkan tak dianggap sebagai KS, menunjukkan bahwa pemahaman terhadap bentuk-bentuk KS masih minim.
    Ketua Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Unipar, Fanatus Syamsiyah, mengatakan bahwa pengakuan atas masa lalu ini bukan untuk membuka luka lama.
    Hal tersebut menjadi pengingat penting mengapa pencegahan harus menyeluruh dan tidak berhenti pada mahasiswa.
    “Banyak orang menganggap cat calling atau menjawil tubuh mahasiswa itu bukan kekerasan, padahal itu jelas bentuk kekerasan,” tegasnya, Rabu (26/11/2025).
    Dikatakan, baru tahun ini pimpinan yayasan, rektorat, para dekan, kaprodi, seluruh dosen, serta tenaga kependidikan mendapatkan pelatihan langsung soal KS di lingkungan kampus.
    Fana menegaskan bahwa pencegahan tidak akan efektif jika hanya membidik mahasiswa, sebab struktur relasi kuasa di kampus membuat dosen dan pimpinan justru memiliki potensi lebih besar menjadi pelaku.
    “Pimpinan dan dosen harus menjadi teladan, karena apa yang dilihat mahasiswa jauh lebih berdampak daripada teori,” ujarnya.
    Ia menambahkan, masih banyak tindakan kekerasan yang dianggap wajar karena telah dinormalisasi sejak lama di lingkungan sosial maupun akademik.
    Karena itu, menurutnya, seluruh civitas akademika wajib paham bentuk-bentuk kekerasan agar tidak ada lagi pembenaran atau dalih ketidaktahuan.
    “Dengan sosialisasi ini, tidak ada lagi alasan tidak tahu,” kata Fanatus.
    Dalam penanganan kasus, Unipar mengacu pada Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 yang memungkinkan penerapan sanksi mulai dari teguran tertulis hingga pencopotan jabatan struktural, jika direkomendasikan oleh Satgas.
    “Sebagus apa pun Satgasnya kalau tidak didukung keberpihakan pimpinan, sama saja percuma,” ucapnya.
    Di luar sistem internal, Unipar juga menggandeng Gerakan Peduli Perempuan (GPP) Jember serta LBH Jentera Perempuan Indonesia untuk pendampingan korban.
    Kolaborasi ini memastikan korban dapat memilih jalur nonlitigasi maupun litigasi.
    “Kami memastikan korban mendapatkan pendampingan sesuai keinginannya,” tutur Fana.
    Sementara itu, dosen Prodi PAUD Unipar, Hendri Siswono, mengakui baru pertama kali mendapatkan pelatihan tentang KS.
    Menurutnya, sosialisasi yang didapatkan membuka mata banyak dosen bahwa KS tidak selalu berbentuk kontak fisik, tetapi bisa juga melalui relasi kuasa, ancaman, hingga media sosial.
    “Dengan sosialisasi ini kami jadi tahu apa saja yang termasuk kekerasan dan bagaimana menyikapinya,” kata Hendri.
    Ia juga mengakui bahwa pengetahuannya tentang kekerasan nonfisik selama ini sangat terbatas.
    “Cat calling itu apa, saya belum tahu,” ungkapnya.
    Hendri menilai diseminasi informasi kepada dosen sangat penting karena dosen berinteraksi intens setiap hari dengan mahasiswa dan berpotensi menjadi pihak yang tidak hanya mencegah tetapi juga tanpa disadari jadi pelaku.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Peringati Hari Guru, Bupati Tuban Sebut Guru Adalah Sosok Terdepan

    Peringati Hari Guru, Bupati Tuban Sebut Guru Adalah Sosok Terdepan

    Tuban (beritajatim.com) – Memperingati Hari Guru, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., menyampaikan ucapan penuh penghormatan kepada seluruh guru yang bertepatan dengan HUT ke-80 PGRI dengan mengusung tema utama “Guru Hebat Indonesia Kuat”.

    Mas Lindra sapaan Bupati Tuban mengatakan bahwa peran guru sangat selaras dengan misi Kabupaten Tuban untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal.

    “Guru adalah sosok terdepan yang menjaga nilai, merawat karakter, dan memupuk kecerdasan generasi muda Tuban. Sebab, dari tangan para guru, lahir generasi Tuban yang berakhlak, berbudaya, dan percaya diri menghadapi masa depan,” ujar mas Lindra, Selasa (25/11/2025).

    Menurutnya, meski di tengah perubahan zaman yang cepat, guru tetap menjadi cahaya yang menuntun arah dan didalamnya setiap proses pembelajaran, terdapat cinta yang merawat, keteladanan yang menguatkan, dan kesabaran yang menumbuhkan.

    “Guru tidak hanya mengajar, tetapi merawat semesta. Semesta pengetahuan, semesta karakter, dan semesta harapan yang ada dalam diri setiap anak. Itulah cinta yang membentuk masa depan Tuban,” kata Mas Lindra.

    Pihaknya juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban untuk terus menghadirkan kebijakan yang memprioritaskan kualitas guru dan proses pendidikan yang humanis. Serta, misi Pemkab Tuban tentang pembangunan SDM berkualitas tidak mungkin terwujud tanpa guru. Oleh karenanya, ia akan terus memperkuat dukungan terhadap pengembangan kompetensi, peningkatan kesejahteraan, serta ruang-ruang inovasi bagi para pendidik.

    “Mari kita memuliakan guru dengan tindakan nyata, menghormati pengabdian mereka dan memastikan anak-anak kita tumbuh dengan nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal, Selamat Hari Guru Nasional dan HUT ke-80 PGRI. Guru Hebat, Indonesia Kuat. Mari terus merawat semesta dengan cinta,” tutup mas Lindra. [dya/ian]

  • Melacak Sebab Turunnya Minat Anak Muda untuk Jadi Guru Nasional 25 November 2025

    Melacak Sebab Turunnya Minat Anak Muda untuk Jadi Guru Nasional 25 November 2025

    Melacak Sebab Turunnya Minat Anak Muda untuk Jadi Guru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ada penurunan minat dari kaum muda terhadap profesi guru, pekerjaan mulia yang sering disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.
    Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan
    Guru
    Republik Indonesia (PB
    PGRI
    ), Unifah Rosyidi, mengatakan berdasarkan hasil survei PGRI, hanya 11 persen anak yang tertarik menjadi guru.
    Dari persentase tersebut juga anak muda yang berminat bukan karena suka rela ingin menjadi guru, tetapi karena tidak ada pilihan lain selain memilih profesi tersebut.
    “Jadi berdasarkan survei sederhana yang kita (PGRI) bikin hanya 11 persen anak muda yang tertarik jadi guru,” kata Unifah kepada
    Kompas.com
    , 8 November 2025 lalu.
    Data lain juga menunjukkan penurunan minat akan profesi guru.
    Mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi penurunan signifikan jumlah pendaftar di jurusan
    pendidikan
    dalam lima tahun terakhir.
    Pada tahun 2018, jumlah mahasiswa baru di program studi keguruan mencapai 15 persen dari total pendaftar perguruan tinggi.
    Namun, angka ini menyusut menjadi hanya 9 persen pada tahun 2023.
    Tren ini mengindikasikan semakin berkurangnya minat generasi muda untuk meniti karier sebagai pendidik.
    Apa masalahnya sehingga anak muda enggan memilih profesi ini sebagai masa depan mereka?
    Pengamat pendidikan, Doni Kusuma, menilai profesi mulia tersebut sudah tidak diminati anak muda karena masa depan yang dinilai tidak menjanjikan.
    Di samping itu, minimnya apresiasi terhadap guru juga dinilai jadi sebab profesi itu tak lagi menarik di mata anak muda.
    “Masih banyak masalah pendidikan yang perlu diperbaiki, terutama dari sisi guru, perlu ada usaha untuk mengembalikan martabat profesi guru sehingga profesi mulia ini dapat menjadi pilihan bagi anak-anak muda,” kata Doni kepada
    Kompas.com
    , Senin (24/11/2025).
    Dia menilai pemerintah perlu membuat skema kebijakan yang jelas untuk guru. Mulai dari guru negeri hingga swasta, serta guru ASN dan honorer, termasuk apresiasi dan insentif yang memumpuni atas jasa dan dedikasi guru.
    “Pemerintah perlu membuat skema kebijakan penggajian untuk guru, baik guru negeri maupun swasta, terutama untuk para guru tidak tetap dan honorer agar memperoleh penghargaan profesi secara baik,” ungkap dia.
    Menurut Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi, rendahnya minat anak muda terhadap profesi guru disebabkan karena beberapa faktor yang dibuat oleh pemerintah salah satunya kesejahteraan guru.
    “Pertama kesejahteraan, kedua dari status yang tidak jelas, ketiga dari karier yang tidak jelas juga. Dan keempat kepastian hidup masa depan itu enggak ada yang namanya jaminan keamanan, jaminan sosial itu enggak ada,” kata Unifah kepada Kompas.com, Senin (8/9/2025).
    Menurt Unifah, pemerintah saat ini hanya berbicara manis bahwa guru adalah profesi mulia namun dalam pelaksanaanya masih banyak guru yang belum sejahtera. Dia menilai hal itu berdampak secara tidak langsung dengan penurunan minat anak muda untuk menjadi guru.
    “Jadi tugasnya yang mulia itu hanya indah diucapkan. Begitu diuraikan dalam bentuk program dan masa depan mereka menganggapnya sebagai beban,” ujarnya.
    Tak hanya itu, ada banyaknya pejabat yang sering blunder dengan ucapannya terkait kesejahteraan guru semakin menunjukkan tidak komitmennya pemerintah dalam mensejahterakan guru.
    Oleh karena itu, Unifah nilai pemerintah harus mengubah pola pikirnya bahwa guru adalah profesi mulia dan layak untuk mendapatkan kesejahteraan.
    “Mengubah
    mindset
    bahwa pendidikan itu penting dimulai dari guru,” ungkapnya.
    Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti juga menilai guru-guru yang berada di daerah 3T tidak luput dari masalah kesejahteraan. Dibalik tembok pemisah yang tinggi, mereka dinilai perlu segera diberikan insentif khusus untuk menunjang profesinya.
    “Baik negeri maupun swasta, baik ASN maupun yang bukan ASN, harus mendapat perhatian dengan memberikan insentif khusus yang memadai, perumahan yang layak maupun jaminan keamanan di wilayah tersebut,” kata Esti kepada
    Kompas.com
    , Senin (24/11/2025).
    Menurut dia, dalam RUU Revisi UU Sisdiknas perlu adanya pasal khusus yang mengatur hal ini sebagai upaya memastikan kesejahteraan dan keamanan guru dalam melaksanakan tugasnya.
    “Masih banyak guru-guru relawan di daerah terpencil 3T yang perlu mendapat perhatian khusus,” lanjut dia.
    Di sisi lain, nasib guru honorer juga perlu perhatian. Keterbatasan anggaran sekolah terkadang membuat para guru honorer tidak mendapatkan kesejahteraan yang baik.
    “Guru Honorer masih banyak yang memiliki gaji rendah karena keterbatasan anggaran di sekolah. Sekolah negeri hanya bisa mengalokasikan 20 persen dari dana BOSP untuk honor,” ujarnya.
    “Untuk sekolah swasta maksimal 40 persen, dengan syarat-syarat tertentu, semestinya gaji guru minimal adalah UMR di wilayah setempat,” tegasnya.
    Doni menilai, kualitas pendidikan di Indonesia perlu berbenah secara menyeluruh. SDM-SDM yang unggul dibutuhkan dalam upaya mendorong generasi muda di bidang sains dan matematika.
    Menurut dia, sains dan matematika sangat penting dan menjadi dasar pengembangan dan inovasi di masa depan. Jika ini tidak dipenuhi, inovasi di tanah air akan sulit berkembang, di sisi lain akan semakin banyak masyarakat yang memilih studi ke luar negeri untuk menempuh pendidikan tersebut.
    “Kualitas pendidikan belum memuaskan. Apalagi sains dan matematika tidak banyak menjadi pilihan anak-anak Indonesia dalam mengembangkan karirnya,” kata dia.
    “Padahal, ilmu-ilmu dasar ini penting untuk pengembangan dan penemuan keilmuan inovasi di masa depan,” tambah Doni.
    Doni menegaskan bahwa keberadaan guru honorer merupakan dampak langsung dari kebijakan pemerintah yang melakukan moratorium pengangkatan guru PNS selama hampir dua dekade terakhir.
    Menurutnya, keputusan untuk menghentikan rekrutmen guru PNS dalam jangka waktu begitu panjang menciptakan kekosongan tenaga pendidik yang kemudian diisi oleh guru honorer dengan kondisi kerja yang tidak layak.
    “Guru honorer ada karena kesalahan pemerintah yang melakukan moratorium pengangkatan guru PNS selama 20 tahun terakhir,” kata Doni.
    Ia menekankan bahwa penyelesaian masalah ini tidak boleh dilakukan setengah-setengah.
    Doni menilai mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) adalah jalan yang paling tepat dan harus menjadi solusi utama untuk memastikan guru mendapatkan status dan hak yang layak.
    Doni berharap pemerintah mempercepat penyelesaian masalah ini agar dunia pendidikan tidak lagi dibebani oleh ketidakpastian status guru yang selama ini bekerja dengan dedikasi tinggi, namun tanpa kepastian kesejahteraan.
    “Masalah guru honorer harusnya dituntaskan melalui mekanisme P3K, dan tidak boleh ada lagi guru kontrak honorer yang menindas guru,” lanjut dia.
    Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti, ada sejumlah persoalan masih membayangi pelaksanaan kebijakan Kemdikdasmen, terutama terkait kondisi kerja guru yang dinilai belum sesuai harapan.
    Dia menilai, kebijakan saat ini belum sepenuhnya menjawab problem mendasar yang mereka hadapi di lapangan.
    Beban administrasi yang menumpuk, perubahan kurikulum yang terlalu sering, serta ketidakmerataan kesejahteraan dan profesionalisme menjadi keluhan utama.
    Selain itu, guru juga menghadapi minimnya pelatihan yang relevan, penempatan tenaga pendidik yang tidak seimbang, hingga isu kompetensi yang tidak ditangani dengan baik oleh sistem.
    “Guru juga berharap adanya kebijakan yang melindungi profesi mereka, memastikan fasilitas yang setara di semua sekolah, dan tidak membedakan sekolah negeri dan swasta,” kata Esti kepada Kompas.com, Senin (24/11/2025).
    Pada peringatan hari guru tahun lalu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, total anggaran kesejahteraan guru untuk tahun 2025 kini mencapai angka Rp 81,6 triliun atau meningkat sebanyak Rp 16,7 triliun.
    “Anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN naik pada tahun 2025 menjadi Rp 81,6 triliun. Naik Rp 16,7 triliun untuk kesejahteraan guru,” kata Prabowo di puncak
    Hari Guru Nasional
    , Kamis (28/11/2024) lalu.
    Dia juga menegaskan akan meningkatkan kesejahteraan guru ASN dan non-ASN dengan meningkatkan tunjangan sertifikasi.
    “Hari ini saya agak tenang berdiri di hadapan para guru karena saya bisa menyampaikan bahwa kita walaupun baru berkuasa satu bulan. Kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan,” ujarnya.
    Berdasarkan data Dirjen GTKPG Kemendikdasmen, pemerintah sudah menggelontorkan berbagai bentuk insentif untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Antara lain, Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), dan Dana Tambahan Penghasilan (DTP).
    Adapun aneka tunjangan guru tersebut menindaklanjuti pidato Presiden pada Hari Guru Nasional Tahun 2024, dimana tunjangan untuk guru non ASN yang semula Rp 1,5 juta per bulan telah dinaikkan menjadi Rp 2 juta per bulan dan disalurkan langsung ke rekening guru.
    Selain tunjangan Profesi Guru juga diberikan tunjangan Khusus untuk guru di daerah 3T, pemerintah melalui Kemendikdasmen juga memberikan Bantuan Insentif dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk guru.
    Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG), Profesor Nunuk Suryani, menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan bantuan berbagai program mulai dari kompetensi hingga tunjangan.
    Dia mengatakan, hal tersebut adalah komitmen Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya disampaikan pada puncak peringatan Hari Guru tahun lalu. Dia menegaskan bahwa komitmen tersebut kini mulai terrealisasi.
    “Alhamdulillah, semua yang disampaikan oleh Pak Presiden setahun yang lalu itu semuanya sudah terealisasi,” ujar Nunuk di Jakarta, Senin (24/11/2025).
    Dia mengatakan, bahwa seluruh program yang dijalankan GTK memiliki tujuan utama yakni meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi serta memperkuat kompetensi untuk mewujudkan guru profesional.
    Salah satu terobosan besar tahun ini adalah penyaluran tunjangan guru yang kini langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru, sehingga lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran.
    “Sekarang ini tujangan guru sudah langsung dialirkan ke rekening Guru. Meskipun kita juga tahu masih banyak masalah ya terkait dengan penyaluran tujangan ke rekening guru karena ada aturan-aturan yang masih dipedomani untuk tahun 2025,” kata dia.
    Meski mekanisme telah diperbaiki, Nunuk mengakui bahwa masih terdapat beberapa kendala penyaluran tunjangan karena aturan yang berlaku.
    “Misalnya aturan bahwa ada aturan terkait dengan penyaluran tujangan ini di Kemenkeu yang mana saat itu masih di triwulan, sementara ini kita berusaha tahun 2026 penyaluran tujangan bisa setiap bulan,” tambahnya.
    Namun demikian, pemerintah berupaya agar mulai tahun 2026, penyaluran tunjangan dapat dilakukan setiap bulan, sehingga guru tidak lagi menunggu lama untuk menerima haknya.
    “Beberapa aturan memang tidak bisa diubah secara cepat, meskipun saat itu kita berhasil mengubah aturan di awal dan pertengahan tahun untuk memungkinkan penyaluran langsung ke rekening guru,” tambahnya.
    Dia mengatakan bahwa pihaknya menargetkan pada 2025 hingga puncaknya tahun 2028, seluruh guru yang memenuhi syarat akan menerima tunjangannya tanpa kendala.
    “Harapan kami, mulai 2025 hingga 2028 tidak ada lagi keluhan terkait penyaluran tunjangan,” tegasnya.
    Meski pemerintah telah menyisihkan berbagai insentif, muncul cerita yang memilukan dari seorang guru yang viral di sosial media.
    Ia membagikan foto slip gaji yang ia terima selama satu bulan mengajar. Dalam unggahan yang beredar di media sosial, guru honorer tersebut memperlihatkan selembar slip gaji yang menunjukkan bahwa ia hanya membawa pulang Rp 66.000 untuk satu bulan kerja.
    Unggahan itu memicu keprihatinan publik karena memperlihatkan betapa kecilnya apresiasi terhadap tenaga pengajar honorer.
    Slip gaji tersebut dibagikan melalui akun Threads Instagram @akangguru pada Senin (17/11/2025).
    Dalam foto yang diunggah tampak rincian honor yang seharusnya diterima sang guru sebesar Rp 516.000, terdiri dari 15 jam mengajar dengan tarif Rp 20.000 per jam (Rp 300.000) dan biaya transportasi 27 kali sebesar Rp8.000 (Rp 216.000).
    Namun, jumlah itu berkurang drastis lantaran adanya potongan cicilan koperasi sebesar Rp 450.000 yang harus dibayarkan setiap bulan.
    Akibatnya, nominal yang ia bawa pulang hanya tersisa Rp 66.000. Dalam slip tersebut juga tercantum bahwa honor itu adalah untuk bulan Oktober 2025 dan diterima pada 5 November 2025, lengkap dengan tanda tangan bendahara pengelola honor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RPS Tuban Gelar Pelatihan Jurnalisme Kekinian untuk Mahasiswa

    RPS Tuban Gelar Pelatihan Jurnalisme Kekinian untuk Mahasiswa

    Tuban (beritajatim.com) – Ronggolawe Press Solidarity (RPS) Tuban kembali menggelar Pelatihan Jurnalisme Kekinian di Kampus Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban. Kegiatan ini juga diikuti mahasiswa dari IAINU Tuban dan Universitas Sunan Bonang.

    Ketua RPS Tuban, Khoirul Huda, menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk menyiapkan generasi jurnalis muda yang adaptif, kreatif, dan kompeten menghadapi arus digital yang semakin dinamis.

    “Hari ini diikuti sebanyak 35 mahasiswa dari Unirow, IAINU Tuban, dan Universitas Sunan Bonang. Tujuannya sebagai bagian dari upaya mencetak jurnalis kompeten di era digital,” ujar Khoirul Huda, Senin (24/11/2025).

    RPS Tuban saat menggelar kegiatan pelatihan Jurnalisme Kekinian di Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban.

    Ia menambahkan, derasnya tantangan media sosial dan maraknya disinformasi membuat penguatan kapasitas jurnalis muda menjadi hal penting.

    “Selama ini kami rutin melatih pelajar SMA. Tahun ini kami menyasar mahasiswa agar lebih siap menggantikan peran kami di masa depan,” imbuhnya.

    Menurut Khoirul, jurnalis tidak hanya menyampaikan informasi, namun juga menjalankan fungsi kontrol sosial dan edukasi. Di era digital, praktik jurnalisme pun semakin bersinggungan dengan influencer, buzzer, hingga konten kreator.

    “Harapannya, kehadiran komunitas pers kampus seperti LPM Waskita (Unirow) dan LPM Makibra (IAINU) dapat memperkuat ekosistem jurnalistik mahasiswa di Tuban,” tambah jurnalis Harian Bhirawa tersebut.

    Sementara itu, Wakil Rektor 3 Unirow Tuban, Suantoko, mengapresiasi RPS dan seluruh peserta atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, ruang pembelajaran mahasiswa tidak cukup hanya terjadi di dalam kelas.

    “Banyak alumni LPM Waskita Unirow Tuban yang kini menjadi jurnalis di Tuban, Bojonegoro, Lamongan, hingga Rembang. Ini bukti nyata pentingnya pers kampus,” ujarnya.

    Ia juga mengingatkan mahasiswa agar bijak menggunakan media sosial, mengingat ada etika dan regulasi yang harus dipatuhi.

    “Kalian adalah role model. Selepas pelatihan ini harus ada dampak langsung dan dampak penyerta bagi lingkungan kalian,” tegasnya. (dya/but)

     

     

     

  • Bupati Mojokerto Tekankan Pentingnya Deep Learning untuk Cetak Generasi Unggul

    Bupati Mojokerto Tekankan Pentingnya Deep Learning untuk Cetak Generasi Unggul

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra mendorong para pelajar di Bumi Majapahit agar mampu menjadi agen pencipta perubahan di masa mendatang. Harapan itu disampaikannya saat membuka Workshop Implementasi Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) dengan Pemanfaatan Digital.

    Di hadapan ratusan guru yang hadir di Gedung Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Sooko, Gus Bara (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa pelajar hanya dapat berkembang menjadi generasi unggul jika para tenaga pendidik mampu memberikan pengajaran secara menyeluruh, mulai dari literasi dasar hingga literasi digital dan teknologi.

    “Kita ingin menyiapkan generasi yang bukan hanya mampu mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga menjadi pencipta perubahan. Kita pastikan bahwa anak-anak Mojokerto tidak hanya cakap dalam literasi dasar, tetapi juga unggul dalam literasi digital, literasi data, serta literasi teknologi,” ungkapnya, Sabtu (22/11/2025).

    Menurutnya, peningkatan kualitas SDM adalah fokus penting dalam pembangunan daerah. Hal itu sudah tercermin dalam misi kedua Pemkab Mojokerto yang menekankan upaya mewujudkan SDM tangguh, cerdas, terampil, produktif, dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.

    Dalam kesempatan tersebut, Gus Barra juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan program deep learning yang dinilai selaras dengan arah pembangunan yang tengah ditempuh pemerintah daerah. Ia kemudian menegaskan tiga komitmen Pemkab Mojokerto untuk memperkuat ekosistem pendidikan modern dan adaptif.

    “Saya ingin menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk terus mendorong penguatan kapasitas guru dalam penggunaan teknologi digital, penyediaan infrastruktur yang mendukung pembelajaran digital secara bertahap dan berkelanjutan, serta kolaborasi antara pemerintah, sekolah, komunitas pendidikan, dan dunia usaha,” katanya.

    Di hadapan sekitar 450 guru dan tenaga pengajar, Gus Barra kembali mengajak para pendidik untuk terus bekerja dengan dedikasi demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia mengajak seluruh pendidik dan tenaga kependidikan untuk terus bekerja dengan penuh keikhlasan, meningkatkan kompetensi, mengembangkan inovasi, dan memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik.

    Kegiatan ini sendiri digelar PGRI Kabupaten Mojokerto. Deep learning sendiri merupakan metode pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam, penguasaan kompetensi, dan keterlibatan aktif siswa. Mengutip penjelasan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti, terdapat tiga prinsip utama dalam proses deep learning.

    Mindful, yakni belajar dengan kesadaran penuh dan saling menghormati; meaningful, yaitu menemukan makna dan manfaat ilmu; serta joyful, yaitu pembelajaran yang menyenangkan dan memberikan penghargaan atas setiap proses penemuan. [tin/kun]

  • Mendikdasmen Saksikan Penganugerahan Jatim Berkinerja Pendidikan Terbaik, Khofifah: Barometer Pendidikan Nasional

    Mendikdasmen Saksikan Penganugerahan Jatim Berkinerja Pendidikan Terbaik, Khofifah: Barometer Pendidikan Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan kategori Daerah dengan Kinerja Pendidikan Terbaik Nasional dari Dewan Pendidikan Provinsi se-Indonesia 2025.

    Penganugerahan penghargaan tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti pada Rakernas V Dewan Pendidikan dan Seminar Dewan Pendidikan Provinsi se-Indonesia di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Kamis (20/11/2025).

    Penghargaan tersebut diserahkan Ketua Forum Dewan Pendidikan se-Indonesia Prof. Junaidi kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang diwakili oleh Sekda Prov. Jatim Adhy Karyono.

    Selain diikuti Para Kepala Balai Kementerian, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, Rakernas V Dewan Pendidikan Indonesia tersebut juga turut dihadiri anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Dr. Rasiyo, Ketua MKKS SMA, SMK, SLB negeri dan swasta, Ketua PGRI Jawa Timur dan IGI Jawa Timur.

    Sebagai bentuk apresiasi, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi pengakuan nasional atas upaya berkelanjutan Pemprov Jatim dalam menjaga mutu dan pemerataan pendidikan di bumi Majapahit.

    “Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja bersama seluruh ekosistem pendidikan Jawa Timur yang terus berkomitmen memperkuat layanan pendidikan dari kota hingga pelosok. Inilah yang menjadikan Jatim konsisten menjadi barometer pendidikan nasional,” kata Khofifah.

    Komitmen Jatim dibidang pendidikan lanjut Khofifah, dibuktikan dengan anggaran pendidikan yang jauh melampaui aturan nasional yakni mencapai 32% atau lebih besar 12% dari mandatory spending.

    “Mandatory spending nasional mewajibkan alokasi 20 persen untuk pendidikan, tetapi di Jawa Timur kita aokasikan 32 persen dari APBD. Ini adalah bentuk komitmen kami bahwa pendidikan harus menjadi prioritas utama. Karena hanya dengan penguatan kualitas layanan pendidikan, kita bisa memastikan tidak ada satu pun anak Jatim yang tertinggal,” tegasnya.

    Lebih lanjut ia menjelaskan, ekosistem pendidikan Jatim terus menunjukkan penguatan dari tahun ke tahun. Setiap program pendidikan berdampak pada mutu dan kualitas siswa maupun guru. Hal ini terlihat dari banyaknya siswa yang diterima di universitas negeri melalui jalur prestasi.

    Data SNBP 2025 menunjukan, sebanyak 27.994 siswa Jatim dinyatakan lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 dan diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Bahkan Jatim menempati peringkat pertama secara nasional dengan persentase 26,35 persen dari total siswa yang diterima masuk PTN.

    Di sisi lain, Jatim juga mencatat jumlah inovasi pendidikan terbanyak di Indonesia, termasuk pada tahun 2025 yang mencapai 27.464 inovasi dari para insan pendidikan.

    Tak hanya itu, Jatim juga memperluas kerja sama internasional termasuk kolaborasi dengan National Institute of Education (NIE)-NTU dan ITE College West Singapura, yang memperkuat kapasitas pendidikan guru maupun institusi sekolah.

    “Kemitraan internasional ini menjadi penguat ekosistem pendidikan kita agar semakin berdaya saing global,” ujarnya.

    Untuk jenjang SMA, Pemprov Jatim juga menjalankan program Double Track yang memberikan keterampilan tambahan bagi siswa. Hingga kini, program tersebut telah melahirkan ribuan pelaku usaha muda, lebih dari 1.200 produk entrepreneurship, serta omzet penjualan siswa yang mencapai miliaran rupiah.

    “Double Track membuktikan bahwa siswa SMA juga bisa menjadi pelaku usaha muda yang kreatif dan mandiri,” katanya

    Sementara untuk jenjang SMK, Jatim memperkuat transformasi pendidikan melalui penerapan teaching factory, pengembangan BLUD SMK, sertifikasi global, serta perluasan kemitraan industri baik di dalam maupun luar negeri. Upaya tersebut bertujuan menjadikan SMK di Jatim berstandar kelas dunia.

    Pemprov Jatim juga terus meningkatkan kapasitas guru melalui program PROTEG yang dikembangkan bersama ITS. Program ini mempersiapkan guru menghadapi era ekonomi digital, pemasaran modern, hingga inovasi pembelajaran.

    Selain itu, Jatim mengedepankan prinsip pendidikan inklusif melalui perluasan sekolah inklusi, penguatan SLB, dukungan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, serta optimalisasi pendataan anak tidak sekolah secara real-time.

    Program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan (SIKAP) juga digerakkan untuk memperkuat pembelajaran berbasis hidroponik, aquaponik, urban farming, hingga wirausaha pangan di sekolah.

    Khofifah menegaskan bahwa seluruh upaya tersebut berpijak pada komitmen utama bahwa tidak boleh ada satu pun anak di Jawa Timur yang tertinggal.

    “Segala ikhtiar ini adalah bagian dari perjalanan panjang menyiapkan generasi muda Jawa Timur menuju Indonesia Emas 2045. Penghargaan ini menjadi penguat komitmen kita untuk terus bergerak lebih baik, menuju gerbang baru Nusantara,” pungkasnya.

    Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti menyampaikan, penghargaan yang diberikan oleh Forum Dewan Pendidikan se-Indonesia kepada Jatim sangat tepat.

    Secara kinerja, Jatim dinilainya terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, termasuk dalam pelaksanaan TKA di mana Jatim menjadi yang terbaik secara nasional.

    Lebih lanjut disampaikannya, program-program pendidikan Jatim sangat berdampak terhadap kualitas dan mutu pendidikan sehingga banyak prestasi yang diraih Jatim baik dari sekolah, guru dan siswa. Hal ini konsisten di setiap tahunnya meraih peringkat terbaik nasional.

    “Apa yang dilakukan Jawa Timur ini bukan hanya memenuhi standar nasional, tetapi melampauinya. Data, inovasi, dan capaian siswa semuanya menunjukkan bahwa Jatim adalah benchmark pendidikan nasional saat ini. Karena itu apresiasi dari Forum Dewan Pendidikan se-Indonesia ini sangat layak diberikan,” katanya. [tok/beq]

  • Dua Guru Luwu Utara Kembali Aktif Jadi ASN, Ini Besaran Akumulasi Gaji yang Bakal Diterima

    Dua Guru Luwu Utara Kembali Aktif Jadi ASN, Ini Besaran Akumulasi Gaji yang Bakal Diterima

    Rasnal menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya memberi perhatian besar terhadap nasib guru yang berhadapan dengan persoalan hukum dan administrasi.

    “Saya berterima kasih kepada Bapak Presiden yang begitu peduli terhadap guru. Ternyata benar, beliau sangat concern,” ucap Rasnal.

    Ia juga berterima kasih kepada sejumlah pejabat yang ikut membantu penyelesaian kasusnya, seperti Mensesneg Hadi Prasetyo, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta jajaran kementerian lainnya. Dukungan berbagai pihak itulah yang menurutnya membuat proses rehabilitasi berlangsung cepat.

    Di daerah, Rasnal menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan yang sigap menindaklanjuti keputusan pusat. Ia melihat seluruh kejadian ini sebagai ujian kesabaran.

    “Ini skenario Allah. Tidak boleh saling menyalahkan. Semua ini rangkaian yang ditentukan untuk menguji keimanan kami,” ujarnya.

    Ia juga berterima kasih kepada Pemkab Luwu Utara, PGRI Luwu Raya, dan PGRI Luwu Utara yang terus mendampingi. Rasnal memastikan siap kembali mengajar dan menyebut PGRI telah menyiapkan penyambutan sebagai bentuk apresiasi.

    “Terima kasih teman-teman PGRI, utamanya PGRi Luwu raya, dan terkhusus Luwu Utara. Dengan segala kebanggaan saya kepada ketuanya, setelah dia yakin kami tidak bersalah, maka dia berjuang menyampaikan kepada guru-guru bahwa harus memperjuangkan teman kami yang tidak bersalah,” ucapnya.

    Sementara itu, Abdul Muis menilai Pemprov Sulsel merespons surat rehabilitasi dari pemerintah pusat dengan sangat cepat. Baginya, pengaktifan kembali status kepegawaian mereka merupakan bukti keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat kecil.

    “Ini luar biasa. Pemprov, terutama Bapak Gubernur, berpihak kepada orang-orang kecil,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa penerbitan SK pemberhentian sebelumnya tidak keliru secara prosedural karena dasar hukumnya sudah berkekuatan tetap.

    “Kami tidak pernah menyalahkan Gubernur. Justru kami berterima kasih, karena lewat tanda tangan beliau kami akhirnya bertemu Presiden,” katanya.

    Kepada para pendukung dan guru-guru yang selama ini menyuarakan solidaritas, Abdul Muis meminta agar polemik dihentikan. Menurutnya, semua tuntutan telah dipenuhi setelah terbitnya Keppres rehabilitasi.

    “Hentikan polemik ini. Tempatkan Gubernur pada posisi yang benar secara hukum,” tegasnya.

  • Terungkap, LSM Pelapor Ternyata Alumni SMAN 1 Luwu Utara, Bahkan Pernah Diajar Rasnal Makassar 15 November 2025

    Terungkap, LSM Pelapor Ternyata Alumni SMAN 1 Luwu Utara, Bahkan Pernah Diajar Rasnal Makassar 15 November 2025

    Terungkap, LSM Pelapor Ternyata Alumni SMAN 1 Luwu Utara, Bahkan Pernah Diajar Rasnal
    Editor
    LUWU UTARA, KOMPAS.com
    – Faisal Tanjung ternyata alumni Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Luwu Utara.
    Ia melaporkan dua guru
    SMAN 1 Luwu Utara

    Rasnal
    dan Abdul Muis.
    Laporannya ke Polres Luwu Utara terkait pungutan dana komite Rp 20.000 per orangtua siswa.
    Akibatnya
    Rasnal dan Abdul Muis
    sempat mendekam dalam tahanan dan dipecat dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
    Beruntung Prabowo Subianto turun tangan dan membatalkan pemecatan keduanya.
    Faisal Tanjung merupakan aktivis dari Lembaga Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) Luwu Utara.
    Bahkan Faisal Tanjung pernah diajar oleh Rasnal.
    Fakta bahwa pelapor adalah mantan murid diungkap oleh Muhammad Alfaraby Rasnal, anak kandung Rasnal.
    “Faisal Tanjung ini juga Alumni Smansa Lutra (SMAN 1 Luwu Utara), tahun 2012 jurusan IPS. Dan muridnya bapak juga,” ujar Alfaraby, Jumat (14/11/2025).
    Faisal mengusut kasus ini setelah mendapat keterangan dari Feri salah satu siswa SMAN 1 Luwu Utara.
    “Kenapa bisa muncul masalah, karena ada salah satu siswa bernama Feri, notabenenya dia sering bergaul dengan LSM. Nah dia sampaikanlah, ke Faisal Tanjung,” bebernya.
    Kasus yang viral ini memicu gelombang dukungan, termasuk unjuk rasa dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Luwu Utara dan rapat dengar pendapat di DPRD Sulawesi Selatan.
    Setelah 5 tahun mencari keadilan, perjuangan kedua guru ini mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto.
    Sebelumnya, Faisal Tanjung mengatakan, pada Jumat, dirinya dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terkait laporannya.
    Faisal menjelaskan, laporan tersebut didasarkan pada informasi seorang siswa, yang mengaku adanya pungutan di sekolah.
    Ia juga menyebut menerima bukti berupa pesan dari salah satu guru yang meminta siswa segera melunasi dana komite sebelum pembagian rapor.
    “Ada pesan di grup kelas XII Mipa 1 waktu itu. Gurunya mengingatkan siswa untuk bayar komite sebelum pembagian rapor. Di chat itu seolah-olah pembagian rapor tidak berjalan lancar kalau komite tidak dibayar,” kata Faisal.
    Menurut Faisal, ia kemudian mendatangi rumah Abdul Muis untuk meminta penjelasan secara langsung.
    “Saya datangi Pak Muis untuk menanyakan hal itu. Dia bilang itu sumbangan, bukan pungutan. Saya tanya, kalau sumbangan kenapa dipatok Rp 20.000 per siswa? Dia jawab itu hasil kesepakatan orang tua,” ucapnya.
    “Setahu saya, sumbangan itu diperbolehkan, tapi dalam bentuk barang, bukan uang dengan nominal tertentu,” tambahnya.
    Faisal mengaku kedatangannya saat itu murni untuk klarifikasi.
    Namun, ia menilai respons yang diterima justru membuat dirinya merasa “ditantang”.
    “Saya datang baik-baik, tapi malah dibilang, kalau merasa ada pelanggaran, silakan laporkan. Jadi saya laporkan,” ujarnya.
    Faisal juga mempertanyakan tudingan yang berkembang setelah putusan pengadilan dan proses rehabilitasi muncul.
    “Saya melapor berdasarkan informasi yang saya dapat. Kalau akhirnya dinyatakan bersalah di pengadilan, berarti laporan saya tidak salah. Tapi kenapa saya yang disalahkan?” ujarnya lagi.
    Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul
    Guru vs Mantan Siswa, Faisal Tanjung Pelapor 2 Guru Dipecat Ternyata Alumni SMAN 1 Lutra
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ribuan Guru dan Siswa Siap Jemput "Pahlawan Sekolah" Rasnal dan Abdul Muis di Luwu Sulsel Makassar 15 November 2025

    Ribuan Guru dan Siswa Siap Jemput "Pahlawan Sekolah" Rasnal dan Abdul Muis di Luwu Sulsel Makassar 15 November 2025

    Ribuan Guru dan Siswa Siap Jemput “Pahlawan Sekolah” Rasnal dan Abdul Muis di Luwu Sulsel
    Editor
    LUWU UTARA, KOMPAS.com
    – Guru dan siswa SMAN 1 Luwu Utara menyiapkan penyambutan meriah kedatangan Rasnal dan Abdul Muis.
    Keduanya akan dijemput ribuan guru dan siswa di perbatasan Luwu dan Luwu Utara, Selasa (18/11/2025).
    “Penjemputan Selasa siang. Batal penjemputan Senin karena mau ketemu dulu Pak Rasnal dan Pak Muis dengan Gubernur,” ujar Jusman, Ketua Media Infokom PGRI Luwu Utara.
    Selain Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Luwu Utara, para guru dan siswa
    SMAN 1 Luwu
    Utara juga akan turut menyambut keduanya.
    Prosesi penyambutan di lingkungan sekolah akan digelar pada Selasa (18/11/2025), sebagai bentuk kegembiraan keluarga besar sekolah atas dipulihkannya status Aparatur Sipil Negara (ASN)
    Rasnal dan Abdul Muis
    .
    “Kami senang sekali dengan dipulihkannya status ASN Pak Rasnal dan Pak Muis. Kegembiraan itu akan kami ungkapkan lewat penyambutan pada hari Selasa,” ujar Guru SMAN 1 Luwu Utara, Isnandar, saat ditemui di Masamba, Sabtu (15/11/2025).
    Meski Rasnal kini tidak lagi mengajar di SMAN 1 Luwu Utara, Isnandar memastikan pihak sekolah tetap mengundangnya untuk hadir karena kasus yang menimpa keduanya berawal dari sekolah yang berada di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba itu.
    “Saya sudah hubungi Pak Rasnal kemarin, dan beliau siap hadir pada prosesi penyambutan di sekolah,” katanya.
    Isnandar juga membocorkan sejumlah rangkaian acara yang akan digelar di SMAN 1 Luwu Utara.
    “Nanti kami akan sambut dengan tarian Paduppa. Kemudian Kepala Sekolah, atau yang mewakili, akan memasangkan baju Korpri kepada keduanya,” jelasnya.
    Kasus yang menjerat Rasnal dan Abdul Muis bermula dari polemik dana komite sekolah.
    Saat itu, pihak sekolah meminta sumbangan sukarela sebesar Rp20 ribu per bulan kepada orang tua siswa untuk membantu pembayaran insentif guru honorer.
    Namun, salah satu LSM melaporkan adanya dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengelolaan dana tersebut.
    Laporan itu membuat mantan Kepala SMAN 1 Luwu Utara, Rasnal, serta Bendahara Komite, Abdul Muis, ditetapkan sebagai tersangka.
    Keduanya sempat ditahan di Rutan Masamba dan menerima Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Gubernur Sulsel.
    Keputusan itu memicu penolakan dari kalangan guru.
    PGRI Luwu Utara menggelar aksi unjuk rasa menuntut keadilan, menilai kebijakan tersebut tidak proporsional.
    Pada Rabu (12/11/2025), Rasnal dan Abdul Muis bersama PGRI Luwu Utara mengadukan nasib mereka ke DPRD Sulsel, kemudian bertolak ke Jakarta untuk menemui Presiden.
    Presiden Prabowo menyetujui rehabilitasi dan memulihkan status ASN keduanya.
    Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul
    Ribuan Guru dan Siswa Siap Jemput ‘Pahlawan’ Sekolah Rasnal dan Abdul Muin di Batas Luwu – Lutra
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.