Kementrian Lembaga: PGRI

Ketua Harian DPP PKB Apresiasi Program Makan Bergizi Gratis

Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Surabaya resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar anak-anak sekolah dan keluarga prasejahtera.

Program ini dilaksanakan serentak di lima sekolah perwakilan, yakni TK Yasporbi, SD Taquma, SMPN 13 Surabaya, SMAN 10 Surabaya, dan SMK PGRI 1 Surabaya, dengan target pelaksanaan selama satu tahun penuh.

Ketua Harian DPP PKB, Ais Shafiyah Asfar, mengapresiasi langkah ini dan menilai program tersebut sebagai wujud upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Menurutnya, program ini memberikan solusi terhadap permasalahan gizi yang berpengaruh langsung pada kualitas pendidikan.

“Masalah gizi bukan hanya soal kesehatan, tapi juga masa depan. Anak-anak yang kekurangan gizi sulit berkonsentrasi di sekolah, sulit mencapai potensi terbaiknya. Program ini hadir untuk memastikan mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi generasi emas,” ujar Ais, Selasa (14/1/2025).

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, sekitar 41 persen anak sekolah di Indonesia pergi ke sekolah dalam keadaan lapar, sementara 58 persen memiliki pola makan yang tidak sehat. Tantangan ini juga dirasakan di Surabaya, sehingga program MBG diharapkan mampu memberikan dampak positif, baik bagi pendidikan maupun kesehatan anak-anak.

Program ini tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga mendukung ekonomi lokal dengan melibatkan masyarakat dalam penyediaan bahan pangan berbasis lokal.

“Ini bukan hanya soal memberi makan anak-anak, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang mendukung. Dengan melibatkan masyarakat, kita membantu anak-anak kita sekaligus mendorong perekonomian daerah,” tambah Ais yang juga menjabat sebagai anggota Komisi D DPRD Surabaya ini.

Ais menambahkan inspirasi program ini juga merujuk pada keberhasilan inisiatif serupa di tingkat nasional dan global. Di tingkat nasional, program seperti PMTAS sejak 1997 hingga Progas yang didukung World Food Programme (WFP) sejak 2017 telah terbukti meningkatkan kehadiran siswa, menurunkan angka putus sekolah, dan memperbaiki prestasi akademik.

Sementara di tingkat global, India berhasil menjangkau lebih dari 120 juta anak dengan program makan siang gratis berkat dukungan hukum yang kuat.

Ais juga mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto atas komitmennya memastikan akses makanan bergizi bagi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Menurutnya, langkah ini sangat strategis untuk menjawab permasalahan gizi sekaligus membangun kualitas hidup bangsa.

“Saya apresiasi betul Bapak Presiden Prabowo bersama dengan para menko dan menterinya, beliau dapat merumuskan dan menjalankan program yang luar biasa ini. Maju terus Indonesiaku!” tegasnya. [asg/but]

14/01/2025 14:46
Khofifah Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Surabaya: Investasi untuk Generasi Emas

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa, meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di dua sekolah di Surabaya, yakni SMK PGRI 1 dan SMAN 10, pada Senin (13/1/2025). Program ini diluncurkan untuk mendukung pemenuhan gizi siswa dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi emas Indonesia.

Khofifah, yang juga merupakan Cagub Jatim terpilih, mengapresiasi pelaksanaan program MBG di Surabaya, yang menurutnya telah memenuhi standar gizi sesuai pedoman para ahli.

“Program ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar siswa, terutama dalam hal gizi. Hal ini berkaitan langsung dengan kesehatan, kemampuan akademik, dan daya saing generasi muda Indonesia,” ujar Khofifah.

Ia juga menyoroti pentingnya implementasi program ini sebagai bagian dari upaya menyongsong visi Indonesia Emas 2045. “Dengan suplai gizi yang cukup, kita berharap ada peningkatan pada kecerdasan anak-anak kita, baik di daerah terpencil maupun perkotaan, agar kelak mampu bersaing di tingkat global,” tambahnya.

Khofifah menjelaskan bahwa beberapa daerah seperti Bangkalan dan Sidoarjo telah menjadi model pelaksanaan program MBG. Ia mencontohkan fasilitas di Bangkalan yang dilengkapi dapur sehat dengan pengawasan ahli gizi, serta gudang penyimpanan representatif di Sidoarjo untuk bahan makanan kering maupun basah.

“Hari ini giliran Surabaya, dan saya melihat kesiapan fasilitas di SMA dan SMK sudah sangat baik. Semua didukung oleh standar yang telah ditentukan, mulai dari perencanaan menu hingga pengawasan kualitas bahan makanan,” katanya.

Dalam kunjungannya ke SMAN 10 Surabaya, Khofifah menyampaikan harapannya agar program MBG ini berkelanjutan sebagai investasi jangka panjang untuk generasi mendatang. Menurutnya, kecukupan gizi akan berdampak positif terhadap kesehatan dan prestasi belajar siswa.

Kepala Sekolah SMAN 10, Teguh Santoso, menyebut sebanyak 1.166 siswa telah terdaftar sebagai penerima manfaat program tersebut. Menu hari pertama berupa chicken teriyaki yang diminati siswa. “Menu yang disajikan dirancang sesuai selera anak muda dan telah disesuaikan kandungan gizinya dengan panduan dari Badan Gizi Nasional,” jelas Teguh.

Untuk memastikan keamanan, pihak sekolah juga telah mendata siswa yang memiliki alergi terhadap bahan makanan tertentu. “Kami ingin memastikan setiap siswa menerima manfaat program ini dengan aman dan sesuai kebutuhan masing-masing,” tambahnya.

Khofifah optimis program MBG dapat menjadi contoh bagi daerah lain. “Ini adalah investasi untuk generasi mendatang. Dengan pemenuhan gizi yang baik, anak-anak kita akan tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan siap bersaing secara global. Jawa Timur bisa menjadi teladan dalam pelaksanaan program ini,” tutupnya. [tok/beq]

13/01/2025 17:17
Ramai Bahasan Soal Menu Makanan Kurang Enak, Disdik Kota Bandung Klaim Program MBG Disambut Antusiasme Siswa

JABAR EKSPRES – Berseliweran di jagat maya soal menu makan bergizi gratis (MBG) yang dinilai kurang cocok oleh beberapa siswa, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung klaim hal tersebut tak terjadi di wilayah kota kembang.

Plt Kepala Disdik Kota Bandung, Tantan Syurya Santana menyebut, hal itu dibuktikan lewat pelaksanaan program MBG yang telah berjalan di tiga wilayah yakni sekitar Lanud Husein, Sukajadi dan Sukamulya.

Diakuinya, tak pernah terdapat sisa makanan di sekolah-sekolah yang jadi sasaran kickoff pelaksanaan program MBG.

“Alhamdulillah, makanan selalu habis dan tidak menyisakan. Alhamdulilah juga tidak menghasilkan sampah di satuan pendidikan,” katanya saat dikonfirmasi, Jumat (10/1).

BACA JUGA: Program MBG Belum Terlaksana di Sumedang, Ketua PGRI Akui Tak Pernah Dapat Informasi dan Pemberitahuan Detil

Disinggung perluasan soal pelaksanaan program MBG ke tiap sekolah. Tantan mengungkapkan, Senin (13/1) bakal terdapat 5 Kecamatan baru yang akan melaksanakan program tersebut.

Kelimanya yakni Kecamatan Arcamanik, Coblong, Antapani, Andir dan Batununggal lewat dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Giji (SPPG) yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat.

“Itu masing-masing dapur melayani 3.000 hingga 3.500. Lima kecamatan di kali tiga ajah, berarti sekitar 16.000 siswa yang akan mendapat makan bergizi gratis,” ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Kota Bandung menargetkan realisasi pelaksanaan program MBG di tahun 2025 mencapai 30 persen. Hal ini berkenaan dengan penjalanaan program yang dilakukan selama 5 tahun.

BACA JUGA: Pesantren di Kabupaten Bandung Keluhkan Minimnya Informasi Terkait Program MBG

“Senin nambah lagi 16.000 berarti sudah 5 persen dari total siswa Kota Bandung sebanyak 310 ribu. Mudah-mudah tahun ini targetnya bisa 30 persen,” ungkapnya.

Dirinya memastikan, pelaksanaan program MBG menyasar baik sekolah negeri maupun swasta yang ada di Kota Bandung.

“Negeri dan swasta bakal dapat program makan bergizi gratis,” tegasnya. (Dam)

10/01/2025 16:11
Makan Bergizi Gratis di Surabaya Mulai Pekan Depan, Hanya 5 Sekolah di Kecamatan Wonocolo

Surabaya (beritajatom.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menggelar uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lima sekolah perwakilan dari tiap jenjang pendidikan di kawasan Wonocolo pada Senin, 13 Januari 2025. Program ini dipimpin oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan dukungan Pemkot Surabaya dalam pengawasan distribusi.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyebutkan bahwa pihaknya baru menerima informasi terkait program ini dari BGN. Dalam uji coba tersebut, pemkot hanya bertugas memantau pelaksanaan distribusi yang sepenuhnya dikelola pusat. “Memang ada zoom (dengan Badan Gizi Nasional) baru selesai (rencana itu),” ujar Eri, Senin (6/1/2025).

Eri menegaskan bahwa dana yang disiapkan pemkot belum digunakan, sebab teknis pelaksanaan dan kendali sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. “Yang jalan pusat semua. (Dana yang pemkot siapkan) belum (terpakai). Perintahnya gimana, daerah harus gimana nanti kita akan jalan, sekarang semua masih dipegang (kendali) pusat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh, merinci lima sekolah yang menjadi sasaran uji coba tersebut, yaitu PG/TK Yasporbi, SD Taquma, SMPN 13 Surabaya, SMAN 10 Surabaya, dan SMK PGRI 1. Total sasaran mencakup lebih dari tiga ribu siswa. “Tadi kan pertemuan sama BGN, nanti kan pelaksanaan sana, menjadi fokus kecamatan Wonocolo,” kata Yusuf.

Mekanisme distribusi, menu makanan, hingga penunjukan sekolah ditentukan langsung oleh BGN. Pemkot Surabaya hanya bertugas sebagai penerima manfaat dari program ini. “Kita hanya penerima manfaat jadi teknis menu dan lain-lain yang nentukan BGN,” tambahnya.[asg/kun]

07/01/2025 17:24
DPD: Gubernur dipilih DPRD jangan terburu-buru

Saya berharap kita tidak terburu memilih alternatif itu hanya karena biaya mahal.

Semarang (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta usulan gubernur kembali dipilih oleh DPRD jangan terburu-buru diputuskan, tetapi harus dipertimbangkan dengan benar-benar matang.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Dr. Muhdi di Semarang, Senin, mengingatkan bahwa alasan biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang besar jangan menjadi satu-satunya pertimbangan.

“Sebagaimana wacana Pak Prabowo ke depan pemilihan kepala daerah cukup DPRD. Saya berharap kita tidak terburu memilih alternatif itu hanya karena biaya mahal,” katanya.

Menurut dia, mahalnya biaya penyelenggaraan pilkada langsung memang perlu ada evaluasi, tetapi tidak lantas kemudian menjadikannya kembali ke sistem Orde Baru.

“Mari evaluasi kenapa menjadi mahal sehingga jawabannya kita punya alternatif yang cukup,” kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah itu.

Artinya, kata dia, tidak boleh kemudian pilihan yang diambil justru membuat apa yang selama ini diperjuangkan dengan penuh pengorbanan pada Era Reformasi menjadi sia-sia.

“Tidak boleh mengambil atau meniadakan sesuatu yang sementara ini kita bersama perjuangkan, yakni hak rakyat secara langsung memilih kepala daerah. Jadi, tidak begitu mudah diserahkan DPRD,” katanya.

Seandainya ternyata pemilihan gubernur oleh DPRD menjadi alternatif, kata dia, tentunya harus melalui evaluasi yang mendalam juga untuk memastikan apa yang terjadi pada zaman dahulu tidak terulang.

“Kalau itu (gubernur dipilih DPRD, red.) pun menjadi alternatif, kita harus evakuasi betul, analisis, apakah tidak akan kembali sama seperti Orde Baru?” katanya.

Oleh karena itu, Muhdi memastikan bahwa Komite I DPD RI akan terus mengawal pembahasan wacana tersebut, termasuk dengan menggelar FGD (focus group discussion) di daerah-daerah untuk menjaring masukan.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan gagasan tentang perbaikan sistem politik di Indonesia karena berbiaya tinggi dan tidak efisien jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Hal itu disampaikannya dalam sambutannya pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.

Prabowo juga mengusulkan agar ke depan pemilihan kepala daerah melalui DPRD masing-masing sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya.

“Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya,” katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

06/01/2025 21:21
Makan Siang Gratis Perdana di Bojonegoro Siapkan 3.000 Porsi

Bojonegoro (beritajatim.com) – Pelaksanaan program Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dalam menyediakan makan siang gratis mulai berjalan di Kabupaten Bojonegoro. Perdana, makan siang bergizi gratis menyediakan 3.000 porsi bagi pelajar, balita, dan ibu hamil.

Sebanyak 3.000 porsi makan sehat dan bergizi gratis untuk anak-anak dari tingkat PAUD hingga SMA/SMK serta ibu hamil itu difokuskan di Dapur Sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Taman Rajekwesi Bojonegoro, Senin (6/1/2025).

Dapur Sehat SPPG Taman Rajekwesi yang pertama ini dibangun diatas tanah milik TNI Angkatan Darat, lokasinya tidak jauh dari Markas Kodim 0813 Bojonegoro tepatnya berada di Taman Rajekwesi Kelurahan Klangon Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro.

“Dapur Sehat ini akan menyediakan sekitar 3.000 porsi makanan bergizi per hariya. Makanan sehat dan bergizi tersebut akan didistribusikan bagi pelajar, balita dan ibu hamil diwilayah Kabupaten Bojonegoro,” ujar Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim.

Disampaikan juga bahwa untuk rencana jangka panjang, pihaknya akan menambah lebih banyak Dapur Sehat yang akan dibangun secara bertahap dan tersebar diberbagai titik untuk melayani ratusan ribu penerima manfaat program yang terdiri dari pelajar, balita dan ibu hamil diwilayah Kabupaten Bojonegoro.

Pembangunan dapur sehat untuk program tersebut rencananya akan dibangun sebanyak 86 titik di seluruh kecamatan. Jumlah itu untuk mengcover sekitar 240 ribu siswa. Kemudian ada juga tambahan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sebagai upaya penanganan stunting, balita dan ibu hamil.

“Jadi totalnya kita akan menyiapkan kurang lebih 125 titik Dapur Sehat,” kata Letkol Czi Arief Rochman Hakim dalam Launching Operasional Dapur Sehat SPPG Taman Rajekwesi yang dihadiri oleh Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto dan DPRD Bojonegoro serta instansi terkait.

Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto mengapresiasi adanya program makan sehat dan bergizi gratis yang sangat luar biasa dari bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dengan harapan program ini bisa bermanfaat menambah gizi untuk daya tahan tubuh bagi anak-anak dalam proses belajar.

“Pemkab Bojonegoro siap mendukung program makan sehat bergizi, dan juga siap menyediakan tempat untuk pendirian dapur sehat dalam rangka mendukung program pemerintah mengentaskan kemiskinan, menurunkan stunting, yang tentunya juga akan memberikan dampak yang sangat positif bagi Kabupaten Bojonegoro secara nasional,” ujar Adriyanto,

Senada, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdullah Umar, juga turut mengapresiasi atas kolaborasi yang dilakukan oleh Kodim 0813 dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk bersama-sama dalam mendukung program pemerintah tersebut.

“Kita berharap, program dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subiyanto ini betul-betul dilaksanakan secepatnya untuk menciptakan generasi-generasi bangsa yang berkualitas, juga akan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan,” pungkasnya.

Berikut daftar penerima program makan bergizi gratis sejumlah 2.996 sasaran:

1. RA Al Mansur Klangon 127 siswa
2. SMP Muhammadiyah 2 Bojonegoro 50 siswa
3. SMAS Muhammadiyah 1 Bojonegoro 40 siswa
4. Pos Paud Gading Klangon 10 siswa
5. Ponpes Birrul Walidain Klangon 35 santri
6. SDN Klangon 1 sejumlah 26 siswa
7. SMK Dharma Wirawan sejumlah 19 siswa
8. SLB Putra harapan 142 siswa
9. SDN Ledok Kulon 3 sejumlah 45 siswa
10. TK PGRI Ledok Kulon sejumlah 2 siswa
11. SMP Islam Bojonegoro 30 siswa
12. SMP Katolik Santo Tarsisius sejumlah 86 siswa
13. SDN sumbang 1 sejumlah 60 siswa
14. SLBN Sumbang 105 siswa
15. SMAN 2 Bojonegoro sejumlah 976 siswa
16. SDN Ledok Wetan 1 sejumlah 97 siswa
17. SDN Kauman 1 sejumlah 502 siswa
18. SDN Kauman 2 sejumlah 290 siswa
19. TK Kartika IV-47 sejumlah 73 siswa
20. Posyandu kelurahan Klangon sejumlah 130 sasaran
21. Posyandu Kelurahan sejumlah Ledok Wetan 151 sasaran.

[lus/beq]

06/01/2025 17:27
Kejari Ponorogo Panggil Kadispendik Jatim, Ini Respon Kajati Jatim

Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Mia Amiati memberikan respon terkait pemanggilan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo pada Jumat (27/12/2024) lalu.

Mia mengatakan, pemanggilan Aries terkait penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan dana BOS SMK PGRI 2 Ponorogo oleh Kejari Ponorogo. Aris diperiksa sebagai saksi karena dana BOS SMK PGRI 2 Ponorogo bersumber dari APBD Dispendik Jatim.

Saat ditanya apakah ada rencana mengambil alih proses hukum kasus tersebut ke Kejati Jatim, Mia menyatakan penanganan kasus tersebut merupakan wewenang dari Kejari Ponorogo.

“Tidak ada (penarikan penanganan perkara) karena itu produk dari teman-teman Kejari Ponorogo dan Kajari beserta timnya dapat menangani perkara ini dengan baik,” ujar Mia, Kamis (2/1/2025).

Perlu diketahui, setelah absen pada pemanggilan pertama, kehadiran Aries di Bumi Reog ini berkaitan dengan pemeriksaan sebagai saksi atas dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK PGRI 2 Ponorogo pada tahun anggaran 2019-2024.

Kasi Intelijen Kejari Ponorogo, Agung Riyadi, mengonfirmasi kehadiran Aries setelah sebelumnya Kejari melayangkan surat pemanggilan kedua pada Senin (23/12/2024).

“Benar, yang bersangkutan telah hadir memenuhi panggilan kami pada Jumat lalu,” ujar Agung saat dikonfirmasi, Senin (30/12/2024) lalu.

Agung menyebutkan bahwa pemeriksaan berlangsung sejak siang hingga sore hari, tetapi enggan membeberkan detail materi pemeriksaan. “Pemeriksaan sudah dilakukan, tetapi terkait substansi materinya belum dapat kami sampaikan karena masih dalam proses penyidikan,” jelasnya.

Pada pemanggilan pertama yang dijadwalkan Rabu (4/12/2024), Aries Agung Paewai tidak hadir. Menurut Agung, ketidakhadiran Aries saat itu disebabkan adanya agenda pelantikan pejabat di tingkat provinsi. [uci/beq]

02/01/2025 09:32
Dipanggil Sebagai Saksi Kasus Penyimpangan Dana Bos SMK 2 PGRI Ponorogo, Ini Kata Kadindik Jatim

Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Pramita Kusumaningrum

PONOROGO, TRIBUNJATIM.COM – Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Jawa Timur, Aries Agung Paewai dipanggil ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo.

Agung dipanggil sebagai saksi dalam kasus penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK 2 PGRI Ponorogo oleh korps Adhyaksa ini.

Kadindik Jatim, Aries Agung Paewai pun tidak menampik pemanggilan Kejari Ponorogo. “Iya (dipanggil ke Kejari),” ungkapnya melalui pesan WhatsApp, Selasa (31/12/2024),

Dia menjelaskan bahwa di Kejari Ponorogo, dirinya diminta keterangan terkait dana BOS. Dia kemudian menjelaskan bahwa dana BOS adalah anggaran dari pemerintah pusat

“Dana BOS kan anggaran dari pemerintah pusat lewat kementerian pendidikan langsung ke Sekolah. Penggunaannya oleh sekolah termasuk KPA nya adalah kepala Sekolah. Hanya itu saja,” katanya.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Kabupaten Ponorogo, Agung Riyadi, menjelaskan bahwa kadindik jatim diperiksa pada Jum’at (27/12/2024). Namun sayang Agung tidak mau blak-blakan materi apa yang dipertanyakan.

“Terkait materi pemeriksaan belum bisa saya jelaskan, yang pasti terkait mekanisme dana BOS,” katanya saat dikonfirmasi, Tribunjatim.com.

Agung menegaskan bahwa Kandindik Jatim dilakukan pemeriksaan sejak siang hingga sore. Pemeriksaan itu dipenuhi Kadindik Jatim setelah dilayangkan surat pemanggilan kedua oleh kejaksaan.

Untuk total saksi, sampai saat ini kasus dugaan penyimpangan dana BOS SMK 2 PGRI Ponorogo itu, penyidik kejaksaan telah memanggil 23 orang saksi untuk dimintai keterangan.

Di antaranya Kadindik Jatim, Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Candindik) wilayah Ponorogo-Magetan periode 2020-2022 dan periode 2022-2023, internal sekolah, serta sejumlah pihak terkait lainnya.

Sedangkan total barang bukti kendaraan yang disita masih sama, yakni 10 unit bus, dan tiga kendaraan roda empat. Dari jumlah itu, tujuh unit bus dititipkan di gudang penitipan barang bukti milik Kejaksaan Tinggi (Kejati).

Sekedar diketahui, Kejari Ponorogo menggeledah SMK 2 PGRI Ponorogo Kantor Cabdindik Jatim Wilayah Ponorogo-Magetan dan kantor salah satu penyedia ATK. Penggeledahan ini kaitannya dengan dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Penggeledahan dilakukan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dana BOS 2019 sampai 2024. Dimana selama 5 tahun, dana tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Mereka mengamankan beberapa dokumen terkait pencairan dana BOS kemudian laporan pertanggungjawaban dan ada beberapa komputer, laptop.

Kasus ini bergulir karena ada aduan dari dari masyarakat. Bahwa ada kerurigaan penyalahgunaan dana BOS dari tahun 2019. Pada aduan tidak menyebutkan tahun 2019 sampai tahun berapa.

Kejari tidak mau menjadi celah, sehingga dilakukan penyelidikan BOS dari tahun 2019 sampai 2024.

Penggeledahan yang dilakukan karena dalam masa penyidikan ditemukan adanya penggunaan dana bos yg tidak sesuai dengan peruntukannya.

Saat ini pemeriksaan terhadap saksi masih terus dilakukan. Pun tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka dalam kasus tersebut.

31/12/2024 17:56
Update Kasus Penyimpangan Dana Bos SMK 2 Ponorogo, Kejari Panggil Kadindik Jatim

Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Pramita Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Ponorogo terus mendalami kasus dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK 2 PGRI Ponorogo.

Baru-baru ini Kejari Ponorogo memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Jawa Timur, Aries Agung Paewai.

Orang nomor satu di dunia pendidikan Jatim memenuhi panggilan Kejari.

Aries diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penyimpangan dana BOS SMK 2 PGRI Ponorogo.

“Sudah kami panggil dan periksa sebagai saksi,” ungkap Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Kabupaten Ponorogo, Agung Riyadi, Selasa (31/12/2024).

Agung menjelaskan bahwa kadindik jatim diperiksa pada Jum’at (27/12/2024). Namun sayang Agung tidak mau blak-blakan materi apa yang dipertanyakan.

“Terkait materi pemeriksaan belum bisa saya jelaskan, yang pasti terkait mekanisme dana BOS,” katanya saat dikonfirmasi, Tribunjatim.com.

Agung menegaskan bahwa Kandindik Jatim dilakukan pemeriksaan sejak siang hingga sore. Pemeriksaan itu dipenuhi Kadindik Jatim setelah dilayangkan surat pemanggilan kedua oleh kejaksaan.

Untuk total saksi, sampai saat ini kasus dugaan penyimpangan dana BOS SMK 2 PGRI Ponorogo itu, penyidik kejaksaan telah memanggil 23 orang saksi untuk dimintai keterangan.

Di antaranya Kadindik Jatim, Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Candindik) wilayah Ponorogo-Magetan periode 2020-2022 dan periode 2022-2023, internal sekolah, serta sejumlah pihak terkait lainnya.

Sedangkan total barang bukti kendaraan yang disita masih sama, yakni 10 unit bus, dan tiga kendaraan roda empat. Dari jumlah itu, tujuh unit bus dititipkan di gudang penitipan barang bukti milik Kejaksaan Tinggi (Kejati).

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Jawa Timur, Aries Agung Paewai membenarkan dirinya telah dipanggil Kejari Ponorogo.

“Hanya dimintai keterangan saja terkait dana BOS. Sebagai saksi,” pungkasnya melalui pesan singkat WhatsApp.

Sekedar diketahui, Kejari Ponorogo menggeledah SMK 2 PGRI Ponorogo Kantor Cabdindik Jatim Wilayah Ponorogo-Magetan dan kantor salah satu penyedia ATK. Penggeledahan ini kaitannya dengan dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Penggeledahan dilakukan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dana BOS 2019 sampai 2024. Dimana selama 5 tahun, dana tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Mereka mengamankan beberapa dokumen terkait pencairan dana BOS kemudian laporan pertanggungjawaban dan ada beberapa komputer, laptop.

Kasus ini bergulir karena ada aduan dari dari masyarakat. Bahwa ada kerurigaan penyalahgunaan dana BOS dari tahun 2019. Pada aduan tidak menyebutkan tahun 2019 sampai tahun berapa.

Kejari tidak mau menjadi celah, sehingga dilakukan penyelidikan BOS dari tahun 2019 sampai 2024

Penggeledahan yang dilakukan karena dalam masa penyidikan ditemukan adanya penggunaan dana bos yg tidak sesuai dengan peruntukannya.

Saat ini pemeriksaan terhadap saksi masih terus dilakukan. Pun tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka dalam kasus tersebut.

31/12/2024 16:13
Kadisdik Jatim Akhirnya Penuhi Panggilan Kejari Ponorogo

Ponorogo (beritajatim.com) – Setelah absen pada pemanggilan pertama, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo pada Jumat (27/12/2024). Kehadiran Aries di Bumi Reog ini berkaitan dengan pemeriksaan sebagai saksi atas dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK PGRI 2 Ponorogo pada tahun anggaran 2019-2024.

Kasie Intelijen Kejari Ponorogo, Agung Riyadi, mengonfirmasi kehadiran Aries setelah sebelumnya Kejari melayangkan surat pemanggilan kedua pada Senin (23/12/2024).

“Benar, yang bersangkutan telah hadir memenuhi panggilan kami pada Jumat lalu,” ujar Agung saat dikonfirmasi, Senin (30/12/2024).

Agung menyebutkan bahwa pemeriksaan berlangsung sejak siang hingga sore hari, tetapi enggan membeberkan detail materi pemeriksaan. “Pemeriksaan sudah dilakukan, tetapi terkait substansi materinya belum dapat kami sampaikan karena masih dalam proses penyidikan,” jelasnya.

Pada pemanggilan pertama yang dijadwalkan Rabu (4/12/2024), Aries Agung Paewai tidak hadir. Menurut Agung, ketidakhadiran Aries saat itu disebabkan adanya agenda pelantikan pejabat di tingkat provinsi.

“Saat itu, alasan yang bersangkutan adalah ada pelantikan pejabat di provinsi, sehingga belum dapat memenuhi panggilan,” kata Agung.

Selain Aries, Kejari Ponorogo juga sudah memeriksa dua mantan Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jawa Timur wilayah Ponorogo-Magetan. Mereka adalah Nurhadi Hanuri, yang menjabat pada periode 2020-2022, dan Lena, yang menjabat pada periode 2022-2023.

Sebagai bagian dari penyidikan, Kejari Ponorogo juga telah menyita barang bukti berupa 13 kendaraan yang diduga terkait dengan kasus ini. Barang bukti tersebut meliputi 10 unit bus dan 3 unit mobil. Kejari Ponorogo berkomitmen mengusut tuntas perkara ini untuk memastikan dana pendidikan digunakan sesuai peruntukannya. [end/but]

30/12/2024 17:28