Xcloud.id

Kementrian Lembaga: PGRI

  • PGRI Dukung Penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa Kembali Diberlakukan di SMA

    PGRI Dukung Penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa Kembali Diberlakukan di SMA

    Jakarta, Beritasatu.com – Rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengembalikan sistem penjurusan IPA, IPS, dan bahasa di sekolah menengah atas (SMA) pada tahun ajaran 2025/2026 mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan praktisi pendidikan.

    Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi menyatakan, sistem penjurusan sangat penting agar siswa dapat memperdalam ilmu sesuai minat dan bakat masing-masing. Ia menilai pembelajaran tanpa penjurusan justru dapat membuat siswa kehilangan fokus.

    “Harapan agar siswa menguasai semua ilmu memang baik, tetapi jika mereka tidak siap, justru tidak mendapatkan pemahaman mendalam. Dengan adanya penjurusan IPA, IPS, dan bahasa, siswa bisa menjadi ahli di bidang yang diminatinya,” ujar Unifah.

    Senada dengan itu, praktisi pendidikan Heriyanto menilai pelaksanaan penghapusan penjurusan di lapangan tidak berjalan efektif. Menurutnya, siswa masih kesulitan menentukan profesi sejak awal kelas XI.

    “Contohnya, siswa yang bercita-cita menjadi dokter bisa melepaskan mata pelajaran fisika, lalu fokus ke biologi dan kimia. Namun, jika di kelas XII berubah minat ke jurusan teknik, mereka kehilangan dasar fisika,” jelas Heriyanto.

    Ia juga menyoroti kurangnya sinkronisasi antara pendidikan SMA dan perguruan tinggi. Beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) masih mewajibkan mata kuliah dasar seperti fisika, kimia, dan biologi pada tahun pertama, meskipun jurusan mahasiswa tidak berhubungan langsung dengan ilmu tersebut.

    “Begitu juga untuk peminatan IPS. Siswa yang ingin jadi akuntan bisa saja melepas geografi atau sosiologi, padahal jika nanti beralih ke jurusan hukum, kedua pelajaran itu penting di perguruan tinggi,” tambahnya.

    Guru geografi SMA Pangudi Luhur II Servasius Bekasi Ignasius Sudaryanto juga mendukung rencana penjurusan. Ia menyebutkan, banyak siswa yang salah pilih mata pelajaran peminatan dan mengalami ketidaksesuaian saat masuk kuliah.

    “Sekolah juga kesulitan membagi jam mengajar karena ada mata pelajaran yang peminatnya sedikit. Ini berpengaruh terhadap jam kerja guru dan sertifikasi. Sebaliknya, ada juga pelajaran yang terlalu banyak peminat,” jelasnya.

    Menurut Sudaryanto, dengan sistem penjurusan SMA seperti sebelumnya, siswa bisa lebih fokus belajar, dan sekolah lebih mudah dalam mengelola tenaga pendidik.

  • Cerita Warga saat Gempa Kota Bogor : Kopi Belum Sempat Diminum

    Cerita Warga saat Gempa Kota Bogor : Kopi Belum Sempat Diminum

    JABAR EKSPRES – Rangga (23) warga Komplek PGRI, Kedung Halang, Kota Bogor, merasakan langsung gempa yang terjadi pada Kamis (10/4) malam.

    Ia bercerita, sebelum gempa berkukuatan 4,1 magnitudo itu, ia tengah santai sejenak diatas rumah lantai dua miliknya.

    Lalu ia menyeduh kopi untuk dinikmati sambil bersantai, tiba-tiba rumahnya goyang dan panik keluar dari rumah.

    BACA JUGA:Bogor Diguncang Gempa Sebanyak Lima Kali, Begini Penjelasan dari BMKG!

    “Lagi ngopi di atas rumah terus goyang kirain belum makan. Eh ga lama pada teriak gempa gempa gempa, mana kopi baru jadi kan belum diminum,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (11/4).

    Selain merasakan gempa, Rangga bersama kelurganya pun mendengar suara gemuruh yang keluar dari dasar tanah.

    Bahkan, pasca gempa dangkal yang lokasi di Kota Bogor ini, Rangga tak nyenyak tidur, kwatir gempa susulan datang.

    “Akhirnya lari ke bawah, ke luar rumah, terus ga tidur tuh sampe setengah 12 an, takut ada gempa lagi,” pungkasnya.

    BACA JUGA:Dalam Sepekan, BMKG Laporkan 30 Kejadian Gempa di Jabar dan Sekitarnya

    Sementara itu, Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor mencatat ada 14 laporan rumah rusak akibat gempa bumi, Kamis (10/4) malam.

    Gempa dengan magnitudo 4,1 itu terletak pada koordinat 6.62 LS dan 106.8 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 2 km Tenggara Kota Bogor pada kedalaman 5 kilometer.

    “Laporan yang masuk ke kami 14 rumah, itu rata-rata dingdingnya retak dan ada juga plafon yang copot,” tuturnya.

    Berdasarkan data yang diterima BPBD Kota Bogor dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) ada tiga kali gempa terjadi di wilayah Kota Bogor.

    “Info yang kami terima dari BMKG kalo tidak salah pukul 23.00 WIB itu ada yang magnitudo 1,9, 1,7, dan 1,6 kurang lebih 3 kali gempa,” pungkasnya.

  • PGRI Beri Anugerah Pahlawan Pendidikan untuk Guru Rosalia yang Tewas Ditembak KKB di Papua

    PGRI Beri Anugerah Pahlawan Pendidikan untuk Guru Rosalia yang Tewas Ditembak KKB di Papua

    Ketua PGRI Flores Timur, Ketua PGRI Flores Timur mengatakan Rosalia adalah sosok guru yang tak kenal lelah dalam mengabdikan dirinya untuk pendidikan, meskipun di tempat yang jauh dan penuh risiko.

    Keberaniannya dalam mendidik anak-anak di Papua Pegunungan hingga mati di tangan KKB, patut menjadi teladan bagi seluruh tenaga pendidik di Indonesia.

    “Rosalia adalah guru yang patut menjadi teladan bagi seluruh tenaga pendidik di Indonesia,” kata Maksi.

    PGRI Flores Timur akan terus memperjuangkan hak-hak guru di daerah-daerah terpencil agar mendapatkan perlindungan yang lebih baik.

    Ia berharap kejadian tragis yang menimpa Rosalia tidak terjadi lagi di masa mendatang.

    “Semangat Rosalia akan terus hidup dalam ingatan kami. Selamat jalan, Ibu Guru Rosalia, semoga pengabdian dan perjuanganmu menjadi cahaya bagi generasi penerus bangsa,” ucapnya.

  • Disambut Isak Tangis, Jenazah Guru Korban Serangan KKB Tiba di NTT

    Disambut Isak Tangis, Jenazah Guru Korban Serangan KKB Tiba di NTT

    Jakarta –

    Jenazah serangan KKB, Rosalina Barek Sogen (30) tiba di Bandara Gewayantana Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga dan kerabat.

    Dilansir detikBali, jenazah tiba pada Selasa (25/3/2025) pukul 14.23 Wita. Jenazah Rosalina disambut langsung oleh Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen dan Wakil Bupati Flores Timur, Ignasius Boli Uran beserta pimpinan OPD setempat di Bandara Gewayantana Larantuka.

    Rosalina juga diterima oleh aparat gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) cabang Flores Timur datang mengenakan pakaian warna khaki dan meyakinkan lagu Guru Pahlawan Tanpa Tanda Jasa.

    Ratusan motor dan mobil mengular di sepanjang jalan. Suasana duka menyelimuti keluarga. Isak tangis memecah hening jalan sunyi Larantuka tersebut.

    Bupati Flores Timur, Anton Doni Dihen, sempat menangis saat memberikan kata sambutan di depan Kantor Bupati Flores Timur.

    (rdp/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Penantian Panjang Guru Honorer di Bandung Barat Pupus, Curhat ke Bupati Jeje Sulit

    Penantian Panjang Guru Honorer di Bandung Barat Pupus, Curhat ke Bupati Jeje Sulit

    JABAR EKSPRES – Rasa sedih, sakit dan kecewa terus dirasakan oleh 889 guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun di berbagai wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB).

    Bagaimana tidak, pasca diterbitkannya Kepmenpan RB Nomor 15 dan 16 Tahun 2025 sempat menjadi angin segar bagi mereka. Namun, harapan itu pupus setelah Pemda KBB hanya menyediakan kuota 40 orang untuk PPPK.

    Para guru honorer ini, menaruh harapan besar kepada Pemkab Bandung Barat yang sudah menyanggupi penambahan kuota PPPK demi membuka kesempatan kepada tenaga honorer negeri yang sudah lulus passing grade tapi tertunda karena formasi tidak tersedia.

    BACA JUGA: PWI Bandung Barat Kecam Dugaan Intimidasi Wartawan oleh Ajudan Jeje Ritchie

    Langkah itu diambil sebagai solusi untuk menyelesaikan nasib mereka yang selama ini masih menggantung.

    “Kami menaruh harapan besar kepada Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail untuk bisa memperbaiki masa depan para guru honorer,” ungkap Nurjaman (36), salah seorang guru honorer, Selasa (18/3/2025).

    Selain menjadi guru honorer, Nurjaman juga menjabat sebagai Ketua Forum Persatuan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Bandung Barat. Menurutnya, organisasi ini sudah bersurat resmi agar bisa audensi dengan orang nomor satu di Kabupaten Bandung Barat (KBB) ini.

    BACA JUGA: Sungai Cimeta Meluap, Puluhan Rumah di Cipatat Bandung Barat Terendam Banjir

    Namun, hingga saat ini, pihaknya belum mendapat jawaban pasti dari orang nomor satu di Bandung Barat.

    “Kami sudah menyurati pak bupati pada 24 Februari 2025 lalu. Tapi memang sampai hari ini belum mendapat jawaban. Mudah-mudahan saja ada jawaban, sehingga kami bisa menyampaikan aspirasi ke pak bupati,” katanya.

    Menurutnya, surat resmi dilayangkan tidak hanya ke Bupati Bandung Barat, tapi juga ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) KBB, namun belum ada respons maupun jawaban hingga saat ini.

    “Tapi sama, baik pak bupati maupun PGRI KBB belum memberikan jawaban atas surat yang kami layangkan. Padahal kami hanya sekadar menyampaikan nasib kami, tak lebih dari itu,” keluh guru honorer asal Cikalongwetan ini.

  • Legislator minta kasus pelecehan seksual di SMK PGRI 5 diusut tuntas

    Legislator minta kasus pelecehan seksual di SMK PGRI 5 diusut tuntas

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Justin Adrian Untayana meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mengusut kasus tuntas pelecehan seksual yang terjadi di SMK PGRI 5 Kalideres, Jakarta Barat.

    “Kejadian ini sangat disayangkan dan membuat korban yang terdampak trauma,” kata Justin saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Justin mengaku menerima laporan bahwa terjadi kasus pelecehan seksual terhadap 40 siswi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) 5 Kalideres.

    Ia meminta kasus tersebut mendapatkan atensi yang penuh dari Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta karena korbannya bukan hanya satu saja.

    Justin menyayangkan sikap pihak sekolah dan Disdik yang lambat serta lalai dalam menangani kasus pelecehan seksual di sekolah tersebut.

    *Disdik seharusnya bergerak lebih cepat. Kasus-kasus pelecehan seksual tidak bisa ditoleransi dan harus diusut dengan segera,” katanya.

    Pihak sekolah juga harusnya bersikap kooperatif dalam upaya pihak penegak hukum menyelidiki dan menindak para pelaku.

    Justin menegaskan bahwa pelaku pelecehan seksual tidak mengenal usia sehingga setiap pelaku tetap harus diproses dan dihukum.

    Kemudian, ia juga menekankan kalau pelecehan seksual dalam segala bentuknya tetap merupakan suatu kejahatan.

    “Siapa pun itu, pelaku pelecehan seksual harus dihukum untuk memberikan keadilan kepada para korban,” ujarnya.

    Ia meminta agar pihak penegak hukum terus memproses kasus pelecehan yang dialami para siswi di SMK PGRI 5 Kalideres. Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta siap untuk memberikan pengawalan terhadap kasus ini.

    “Proses hukumnya harus terus berjalan. Para pelaku harus tetap ditindak, sekalipun hanya ada satu korban yang melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh oknum guru mereka,” katanya.

    Sebelumnya, Suku Dinas Pendidikan (Sudindik) Wilayah I Jakarta Barat melakukan evaluasi terhadap jajarannya terkait kasus dugaan pelecehan yang dilakukan oleh seorang oknum guru terhadap murid di SMK PGRI 5 Jakarta di Kalideres.

    Kepala Sudindik Wilayah I Jakbar Diding Wahyudin menyebutkan evaluasi tersebut melibatkan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) tingkat kota dan Kepolisian.

    “Kami telah memanggil orang tua dan siswa, termasuk oknum guru yang melakukan dugaan pelecehan seksual. Kemudian kita evaluasi,” kata Diding Jumat (8/3).

    Oknum guru yang diduga melakukan pelecehan terhadap murid sudah mengundurkan diri dari sekolah. “Yang bersangkutan sudah ‘closing’. Dia mengundurkan diri setelah sebelumnya membuat surat pernyataan,” ujar Diding.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kabar Terbaru Penundaan Pengangkatan CPNS, Menpan RB: Sudah Lapor ke Presiden, Segera Terbit Inpres – Halaman all

    Kabar Terbaru Penundaan Pengangkatan CPNS, Menpan RB: Sudah Lapor ke Presiden, Segera Terbit Inpres – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kabar terbaru mengenai penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 datang langsung dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini. 

     

    Dalam sebuah pernyataan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025), Rini mengungkapkan bahwa keputusan penundaan tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

     

    “Sudah saya laporkan ke Presiden,” kata Rini singkat, meskipun ia tidak merinci tanggapan Presiden Prabowo terkait keputusan tersebut.

     

    Namun, ketika ditanya lebih lanjut, Rini lebih banyak membahas soal topik lain, yakni Sekolah Rakyat, dan menghindari pertanyaan soal pengangkatan CPNS.

     

    “Kan tadi ngomongnya soal Sekolah Rakyat,” ujar Rini sambil tersenyum.

     

     

    Rini enggan menjelaskan lebih lanjut perihal isu penundaan pengangkatan CPNS ini. 

     

    Ia pun langsung bergegas menuju mobilnya. Namun, menurut Rini, nantinya akan ada instruksi presiden (Inpres) yang akan diumumkan.

     
     
    “Sudah dilaporkan. Nanti akan ada instruksi presiden,” katanya seraya langsung menutup pintu mobilnya.

     

     

    Di tengah kabar penundaan ini, aksi protes dari sejumlah Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan PPPK juga tengah memanas.

     

    Mereka dijadwalkan menggelar unjuk rasa di Gedung DPR, Jakarta, pada siang hari yang sama, untuk menuntut peninjauan kembali keputusan tersebut. 

    Dalam poster ajakan aksi yang beredar di media sosial, salah satunya oleh akun Asosiasi GTT PGRI Kabupaten Jember (@asosiasi_pgri_jember), demonstrasi ini akan digelar di tiga lokasi: Gedung DPR RI, Kantor Menpan RB, dan Istana Negara.

     

    Aksi ini dilatarbelakangi oleh penundaan pengangkatan CASN dan PPPK yang berdampak pada lebih dari satu juta calon pegawai.

     

     

    CPNS PPPK DEMONSTRASI – Raslina, calon ASN PPPK yang menangis dihadapan anggota DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) karena kecewa dengan penundaaan pengankatan CPNS hasil seleksi 2024 yang diputuskan Menpan RB dan DPR RI. CPNS dan PPPK Sultra mendatangi gedung DPRD Sultra, mereka berunjuk rasa soal penundaan pengangkatan CASN tersebut, Senin (10/3/2025). (TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)

     

    Salah satu tuntutan mereka tertulis jelas dalam poster: “Mendesak Menpan RB untuk segera mencabut surat edaran tentang penyesuaian jadwal pengangkatan CASN/PPPK TA 2024.”

     

     

    Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi II DPR, Rini Widyantini menjelaskan bahwa penundaan ini bertujuan untuk memastikan penataan dan penempatan ASN yang lebih optimal, guna mendukung program prioritas pembangunan nasional.

     

    Selain itu, beberapa daerah juga mengajukan permintaan penyesuaian jadwal seleksi, yang akhirnya disetujui oleh pemerintah.

     

    Sebagai dampaknya, pengangkatan CPNS dijadwalkan ulang pada Oktober 2025, sementara PPPK akan dilaksanakan pada Maret 2026. 

     

    “Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026,” ujarnya.

  • DPD desak pengangkatan PPPK tidak ditunda

    DPD desak pengangkatan PPPK tidak ditunda

    Semarang (ANTARA) – Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Muhdi mendesak pemerintah tidak menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pegawai negeri sipil (PNS) tahun ini.

    “Penundaan pengangkatan ASN, PPPK khususnya, walaupun diumumkan dengan penyesuaian adalah pengingkaran atas komitmen kebijakan pemerintah sendiri dan UU ASN yang menegaskan tahun 2024 adalah batas akhir non-ASN bekerja di instansi pemerintah,” katanya saat dikonfirmasi dari Semarang, Senin.

    Sebelumnya, diinformasikan oleh pemerintah bahwa pengangkatan CASN PNS diundur dari semula Maret tahun ini menjadi Oktober 2025, sedangkan untuk CASN PPPK menjadi Maret 2026.

    Menurut dia, berbagai alasan yang disampaikan sulit dipahami, kecuali alasan efisiensi sehingga kesulitan menyediakan anggaran.

    Sebab, kata dia, pengangkatan sebagian CASN PPPK paruh waktu saja sudah membuat kecewa, apalagi ditambah ditunda pengangkatannya.

    “Semakin kecewa dan menderita hati CASN PPPK. Apalagi yang usianya mendekati BUP (Batas Usia Pensiun). Bahkan, banyak yang usianya tinggal dua tahun dari BUP sehingga dengan ditundanya pengangkatan menjadi Maret 2026, tinggal satu tahun masa kerjanya,” kata Anggota DPD RI berasal dari Jawa Tengah itu.

    Ia mengaku tidak dapat mengerti karena Komite I DPD RI baru saja menggelar rapat kerja dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dihadiri kepala, wakil kepala dan jajaran pimpinan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada 24 Februari 2025.

    Pada rapat kerja itu, kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng itu, Kepala BKN melaporkan pengangkatan ASN akan berjalan sesuai rencana.

    Bahkan, dilaporkan untuk peserta tahap I dari 676.482 CASN PPPK penuh waktu dan sebanyak 671.667 orang sudah mengisi daftar riwayat hidup (DRH), sedangkan seleksi tahap II untuk formasi ASN PPPK yang tersisa formasi 329.671 sudah masuk masa sanggah dan dijadwalkan Mei 2025 pengumuman, kemudian Juni 2025 pengisian DRH. Tetapi, 10 hari berikutnya diumumkan penundaan dengan berbagai alasan.

    “Sulit dipercaya, dan kalau bukan atas kebijakan presiden atau sepengetahuannya, apalagi kalau tidak sepengetahuan Presiden, atau apapun kenyataannya, maka kami mendesak agar Bapak Presiden Prabowo mencabut kebijakan penundaan atau penyesuaian pengangkatan ASN PPPK dan CPNS dengan mengembalikan pada kebijakan awal,” katanya.

    Kalaupun menunda, ia mengatakan, cukup 1-2 bulan dan seandainya surat keputusan (SK) pengangkatan mau disamakan dengan tahap II untuk CASN PPPK maka paling lambat Agustus 2025 sebagai hadiah HUT RI.

    Ia mendapat aspirasi dan tangisan dari CASN Dapil Jateng dan semua daerah di Indonesia yang terpukul dengan putusan pemerintah atas penundaan di tengah sebagian besar sedang menjalani ibadah puasa Ramadhan menyongsong Idul Fitri, dengan sedikit senyum bahagia menanti SK sebagai ASN yang seharusnya segera diterima.

    “Karena itu, pengangkatan CASN PPPK dan PNS mesti segera dilakukan, dan kalau masih butuh penyesuaian bukan tahun depan untuk PPPK dan Oktober untuk PNS,” katanya.

    Jika penundaan tetap dilakukan, kata dia, tidak saja semakin memperpanjang penderitaan CASN, khususnya PPPK dari non-ASN yang sudah lama menderita bekerja dengan honor sekadarnya dan status tidak pasti, tetapi juga menyakiti dan memukul secara psikologis, yang bagi CASN guru di tengah siswanya mulai menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Mereka sangat membutuhkan kepastian pengangkatannya sebagai ASN PPPK yang sebenarnya mereka terpaksa menerima bukan sebagai ASN PNS yang diimpikan, namun akhirnya diterima bahkan ada yang sementara paruh waktu,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

  • CASN dan PPPK Demo di Istana dan DPR Siang Ini – Halaman all

    CASN dan PPPK Demo di Istana dan DPR Siang Ini – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan menggelar unjuk rasa di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/3/2025) siang ini.

    Demo ini terkait dengan penundaan pengangkatan CASN dan PPPK. 

    Dilihat dari poster ajakan aksi yang beredar di media sosial, salah satunya diposting oleh akun Asosiasi GTT PGRI Kabupaten Jember @asosiasi_pgri_jember.

    Aksi akan digelar di tiga titik yakni di  gedung DPR RI, Menpan RB, dan Istana Negara. 

    Dalam poster tersebut tertulis “Mendesak Menpan RB untuk segera mencabut surat edaran tentang penyesuaian jadwal pengangkatan CASN/PPPK TA 2024, nasib 1 juta lebih CPNS/CPPPK dipertaruhkan.” 

    Aksi ini akan dilaksanakan mulai pukul 8.30 WIB sampai dengan selesai. 

    Belakang Gedung DPR RI menjadi titik kumpul peserta aksi yang akan mengenakan atasan putih dan celana hitam sebagai dress code. 

    Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan sebanyak 894 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demo tersebut.

    Menurut Susatyo, para personel itu bakal disebar ke sejumlah titik. 

    Massa diharapkan dapat menyampaikan aspirasinya dengan tertib. 

    Di sisi lain, pengamanan akan dilakukan oleh polisi secara humanis. 

    Pengunduran Pengangkatan CASN 

    Seperti diketahui pemerintah menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) yang lolos seleksi dalam rekrutmen CASN dan PPPK 2024. 

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini menyatakan, langkah ini diambil untuk memastikan penataan dan penempatan ASN berjalan optimal. 

    “Dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung program prioritas pembangunan,” ujar Rini dalam rapat bersama Komisi II DPR di Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Rabu (5/3/2025). 

    “Dan menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh,” imbuhnya.

    Penundaan ini juga mempertimbangkan usulan dari beberapa daerah yang meminta penyesuaian jadwal seleksi. 

    Oleh karena itu, Menpan RB dan Komisi II DPR menyepakati pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan dilakukan pada Oktober 2025. 

    Sedangkan, pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dijadwalkan pada Maret 2026. 

    “Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026,” ujarnya.

    Pemerintah memastikan bahwa semua peserta yang telah lolos seleksi CASN tetap akan diangkat sebagai ASN. 

    “Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN,” kata Rini.    

    Menpan RB juga menegaskan hal ini sudah diputuskan bersama Komisi II DPR.

    Selain itu, keputusan ini bukan bentuk penundaan, melainkan langkah penyelesaian agar semua peserta yang lolos dapat diangkat tanpa hambatan. 

    “Bukan ditunda sebenarnya, tapi mau menyelesaikan supaya semuanya bisa terangkat,” ujarnya.    

    Selain itu, Rini membantah bahwa keputusan ini diambil karena alasan efisiensi anggaran. 

    Sumber: Tribunnews.com/Kompas.TV

     

     

  • Tindak Lanjut Kasus Oknum Guru Diduga Lecehkan Murid SMK di Jakarta Barat – Halaman all

    Tindak Lanjut Kasus Oknum Guru Diduga Lecehkan Murid SMK di Jakarta Barat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kejadian dugaan pelecehan yang melibatkan seorang guru di SMK DI Kalideres, Jakarta Barat, baru-baru ini memicu kepanikan di kalangan siswa dan masyarakat.

    Pihak sekolah telah mengambil langkah tegas dengan memecat oknum guru berinisial O yang diduga melakukan pelecehan terhadap muridnya.

    Apa yang Terjadi dengan Dugaan Kasus Pelecehan di SMK Kalideres?

    Kasus ini mulai terungkap ketika sejumlah siswa melaporkan tindakan yang tidak pantas dari guru tersebut.

    Menurut Dennis Wibowo, pengacara sekolah, surat pemecatan sudah disiapkan sebelum siswa melakukan aksi unjuk rasa.

    “Jadi gini, sebelum terjadi aksi demo, sebenarnya pihak sekolah sudah menyiapkan surat pemecatan oknum guru tersebut,” kata Dennis Wibowo, Jumat (7/3/2025), dilansir Kompas.com.

    Namun, keputusan pemecatan tersebut belum sempat disosialisasikan kepada siswa, yang menyebabkan ketidakpuasan dan kerugian komunikasi.

    Akibatnya, para siswa melakukan demonstrasi dengan tuntutan agar guru tersebut segera dipecat.

    Bagaimana Reaksi Siswa Terhadap Kejadian Ini?

    Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh siswa sempat berujung ricuh.

    Beberapa siswa melempar botol air mineral dan meneriakkan kata-kata kasar.

    Dennis mencurigai bahwa ada pihak lain yang mungkin menggerakkan aksi tersebut, mengingat situasi yang memanas di tengah ketidakpuasan siswa.

    Dalam perkembangan selanjutnya, pihak sekolah juga berencana melaporkan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ke Polres Metro Jakarta Barat, karena identitas kepala sekolah yang tersebar di media sosial berpotensi menimbulkan ancaman.

    Di sisi lain, aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut kini telah kembali normal setelah pihak berwenang turun tangan untuk menangani kasus ini.

    Tanggapan Dinas Pendidikan

    Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Sarjoko, memberikan keterangan mengenai kejadian ini.

    Ia menyebutkan, kasus ini sudah dimediasi dan keluarga siswa meminta agar oknum guru yang terlibat diberhentikan.

    “Prinsipnya permasalahan ini sudah dimediasi dan pihak keluarga menuntut guru dengan inisial O tersebut diberhentikan,” kata Sarjoko saat dikonfirmasi Warta Kota, Kamis (6/3/2025).

    Sarjoko mengungkapkan, guru tersebut telah mengundurkan diri pada tanggal 25 Februari 2025 setelah menerima laporan tentang tindakan tak menyenangkan terhadap siswa perempuan.

    Diketahui, beberapa siswi melaporkan adanya sentuhan fisik yang tidak pantas dari oknum guru.

    Sebelumnya, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pendalaman mengenai laporan tersebut, Kapolsek Kalideres, Kompol Arnold Julius Simanjuntak, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi.

    Ia menyebutkan bahwa laporan awal hanya berupa informasi lisan dari salah satu murid.

    Namun, pihaknya sudah meminta keterangan terhadap beberapa perwakilan dari pihak sekolah, salah satunya kepala sekolah. 

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Oknum Guru di Kalideres Jakbar Lakukan Pelecehan, Pelaku Ngaku Bercanda Lalu Mengundurkan Diri dan WartaKotalive.com dengan judul Viral Guru BK di SMK PGRI Kalideres Diduga Lecehkan Siswa, Disdik Buka Suara

    (Tribunnews.com/Suci Bangun DS, WartaKotalive.com/Nuri Yatul Hikmah, TribunJakarta.com/Elga Hikari Putra, Kompas.com)

     

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).