Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Gubernur DKI Pramono Bakal Fasilitasi Pendatang Baru Terima Pelatihan Kerja tapi dengan Syarat

    Gubernur DKI Pramono Bakal Fasilitasi Pendatang Baru Terima Pelatihan Kerja tapi dengan Syarat

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Jakarta kedatangan penduduk baru usai lebaran idul fitri 2025. Hal itu didapatkannya berdasarkan laporan dari Dinas Dukcapil DKI.

    Meski begitu pihaknya hanya melakukan pendataan terhadap para pendatang tersebut dan menegaskan tidak menyelenggarakan operasi yustisi.

    Akan tetapi, Pemprov DKI Jakarta berharap agar pendatang tersebut memang sudah dibekali kemampuan tertentu untuk dapat bersaing dan mempersilakan mencari pekerjaan di Jakarta.

    “Yang kami lakukan adalah kemudian mendata yang datang, kemudian meminta mereka kalau sudah mempunyai keahlian tertentu, keterampilan tertentu, maka apakah ikut pelatihan, atau mendaftar, mencari pekerjaan dipersilakan,” kata Pramono usai acara halal bihalal di Balaikota DKI dihadiri Wakil Gubernur DKI Rano Karno, Selasa, 8 April 2025.

    Meski demikian, Pramono menyebut bahwa pihaknya tetap menyediakan semacam pelatihan keterampilan untuk warga agar memiliki kemampuan guna bersaing pekerjaan. Dia mengatakan latihan keterampilan yang nanti akan diadakan bisa diadakan di tingkat wilayah kecamatan, kelurahan.

    Kendati Pramono memberikan syarat yaitu warga yang pindah sudah terdata identitasnya di Jakarta.

    “Intinya adalah Jakarta terbuka bagi siapa saja, tetapi kami mengharapkan siapapun yang datang tentunya tetap membawa suasana kedamaian, kerukunan dan juga hal-hal yang sudah baik yang ada di DKI Jakarta,” ujarnya.

    Di sisi lain, Pramono tidak menepis bahwa terjadi tren penurunan angka pendatang baru di Jakarta selama tiga tahun terakhir. Meski apakah tahun ini juga angkanya turun atau naik, Pramono masih menunggu data terbaru.

    “Salah satu faktor penyebabnya adalah mungkin ketika itu orang beranggapan bahwa Jakarta, ibu kota, segera pindah. Dan juga memang sekarang ini pemberhataan pembangunan kan tidak hanya terpusat di Jakarta, juga terjadi di mana-mana,” kata Pramono.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • ASN DKI Jakarta, Pengecualian WFA Bagi Pegawai Pelayanan Publik dan Lapangan – Halaman all

    ASN DKI Jakarta, Pengecualian WFA Bagi Pegawai Pelayanan Publik dan Lapangan – Halaman all

    Ringkasan Berita:

    Pada Selasa (8/4/2025), ASN DKI Jakarta diizinkan bekerja dari mana saja (Work From Anywhere), kecuali bagi yang bekerja di pelayanan publik dan lapangan.

    ASN yang bertugas langsung kepada masyarakat atau yang membutuhkan kehadiran fisik dikecualikan dari kebijakan WFA.

    Surat edaran juga mencakup fleksibilitas jam kerja, dengan penyesuaian di setiap unit kerja yang tidak dapat melaksanakan tugas secara digital.

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kebijakan Work From Anywhere (WFA) pada Selasa (8/4/2025), setelah libur Hari Raya Nyepi dan Idulfitri.

    Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh ASN, melainkan dengan pengecualian bagi pegawai yang bekerja di unit pelayanan publik atau memiliki tugas yang memerlukan kehadiran fisik di lapangan.

    Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 10/SE/2025 yang diterbitkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta pada 5 April 2025.

    Surat edaran ini berisi penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan PNS pasca libur nasional dan cuti bersama.

    Pengecualian bagi ASN yang Bekerja di Pelayanan Publik

    Surat edaran tersebut juga menegaskan bahwa ASN yang bertugas di sektor pelayanan publik atau yang pekerjaannya memerlukan kehadiran fisik tidak dapat melakukan WFA.

    Pengecualian ini berlaku untuk pegawai yang bekerja di unit-unit yang memberikan dukungan operasional langsung kepada masyarakat, serta bagi ASN yang memberikan pelayanan secara terus-menerus selama 24 jam.

    PNS (TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)

    Fleksibilitas Jam Kerja di Pemprov DKI Jakarta

    Selain WFA, Pemprov DKI Jakarta juga menerapkan fleksibilitas jam kerja untuk ASN, sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 28/SE/2023.

    Namun, ASN yang tidak dapat bekerja secara digital atau memerlukan interaksi langsung tetap harus hadir di tempat kerja sesuai jam kerja yang ditentukan, mulai pukul 07.30 WIB.

    Penerapan Kebijakan dan Penyesuaian di Setiap Unit Kerja

    Para kepala perangkat daerah diminta untuk menyesuaikan pelaksanaan tugas kedinasan ASN, khususnya bagi unit-unit yang tidak dapat melaksanakan tugasnya secara jarak jauh.

    Dengan demikian, kebijakan ini mengutamakan penyesuaian untuk memastikan kelancaran pelayanan publik.

  • Legislator DKI apresiasi respons cepat Pemprov tangani banjir

    Legislator DKI apresiasi respons cepat Pemprov tangani banjir

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Bun Joi Phiau memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang bergerak cepat untuk menangani daerah yang terendam banjir.

    “Kami mengacungi jempol kepada respons Pemprov DKI Jakarta terhadap hujan dan banjir yang terjadi,” kata Bun di Jakarta, Senin.

    Bun mengaku sudah berkomunikasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta untuk memastikan infrastruktur dan personel pengendalian banjir bekerja secara optimal di lapangan.

    Karena, kata dia, berkat respon yang cepat maka genangan air di beberapa tempat bisa lebih cepat dikeringkan dan surut, sehingga tidak terlalu lama mengganggu aktivitas masyarakat.

    “Semua pasukan biru bekerja keras, meskipun masih momen lebaran di mana seharusnya semua berlibur. Dedikasi ini harus kita apresiasi karena menunjukkan komitmen terhadap publik yang dilayani,” ujarnya.

    Kendati demikian, masih ada beberapa hal lainnya yang perlu ditingkatkan supaya mitigasi dalam penanganan banjir dapat berjalan lebih baik lagi ke depannya.

    Ke depan, tambah dia, arah pembangunan infrastruktur banjir harus diarahkan untuk menyediakan konstruksi yang dapat terus memperlancar lajunya air dan penyerapan air di Jakarta.

    “Kali-kali harus terus dikeruk. Kemudian, ruang terbuka hijau perlu ditambah. Selanjutnya, jaringan saluran-saluran air juga perlu diperluas,” katanya.

    Pemprov DKI Jakarta juga diharapkan bisa meningkatkan kemampuan ibu kota memitigasi bencana banjir yang disebabkan baik oleh hujan lokal maupun kiriman dari daerah ke depannya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dishub Jakarta: WFA Diperpanjang, Tak Ada Puncak Arus Balik Ekstrem – Page 3

    Dishub Jakarta: WFA Diperpanjang, Tak Ada Puncak Arus Balik Ekstrem – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mencatat puncak arus balik di tujuh terminal di Jakarta terjadi pada 5 April 2025 atau H+4 Lebaran.

    “Total penumpang itu tertinggi pada tanggal 5 April,” kata Syafrin di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Senin (7/4/2025), seperti dilansir dari Antara.

    Data tersebut diperoleh dari tujuh terminal di Jakarta pada Minggu sore, 6 April, atau pada H+5 Lebaran 2025. Data untuk 6 April masih dihitung dan diperkirakan masih ada kemungkinan eskalasi.

    Pemprov DKI Jakarta berupaya memastikan seluruh warga yang tiba di setiap terminal mendapatkan akses mudah ke angkutan lanjutan menuju tujuan masing-masing, sehingga mereka tidak perlu menunggu lama di terminal.

    Pemprov DKI Jakarta juga memastikan kesediaan fasilitas pendukung di terminal, seperti ruang tunggu, toilet, dan mushola.

    Syafrin menjelaskan, perpanjangan waktu kerja dari mana saja (WFA) menyebabkan tidak adanya puncak arus balik yang ekstrem tahun ini karena para penumpang telah terdistribusi secara lebih merata.

    Ia mencontohkan data puncak arus mudik pada 28 Maret 2025 yang mengalami penurunan 0,4 persen dibandingkan dengan puncak arus mudik pada Lebaran 2024. Puncak arus balik pada 5 April juga tercatat turun 22 persen lebih rendah dibandingkan dengan puncak arus balik pada 15 April 2024.

    “Artinya, tidak ada puncak balik ekstrem. Mereka memilih masih ada waktu, kita mundurkan kembalinya,” kata Syafrin.

    “Karena memang tujuan pemerintah untuk menambahkan waktu work from anywhere adalah terdistribusi normal orang balik dan kemudian tidak ada puncak ekstrem di layanan angkutan Lebaran tahun ini,” tambahnya.

  • Bayar listrik awal bulan, PLN ingin pemudik tenang

    Bayar listrik awal bulan, PLN ingin pemudik tenang

    ilustrasi pembayaran tagihan PLN

    Bayar listrik awal bulan, PLN ingin pemudik tenang
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 06 April 2025 – 16:38 WIB

    Elshinta.com – PLN UID Jakarta Raya mengajak seluruh pelanggan untuk membayar listrik di awal bulan. Dengan membayar listrik lebih awal, pelanggan dapat menikmati perjalanan mudik dengan tenang tanpa khawatir akan tagihan listrik yang tertunda, demikian dikutip dari keterangan tertulis dari PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, yang diterima Elshinta, Minggu (6/4/2025) siang.

    General Manager PLN UID Jakarta Raya, Lasiran, menyampaikan bahwa pembayaran listrik di awal bulan merupakan langkah bijak untuk menghindari keterlambatan pembayaran yang dapat mengganggu kenyamanan selama mudik.

    “Kami memahami bahwa mudik adalah momen penting bagi masyarakat untuk berkumpul dengan keluarga. Oleh karena itu, kami mengimbau pelanggan untuk membayar listrik lebih awal agar perjalanan mudik lebih nyaman dan tenang,” ujar Lasiran.

    Lasiran juga menambahkan bahwa PLN UID Jakarta Raya telah menyediakan berbagai kemudahan pembayaran listrik melalui aplikasi PLN Mobile dan berbagai kanal pembayaran lainnya.

    “Dengan kemudahan yang kami sediakan, pelanggan dapat membayar listrik kapan saja dan di mana saja. Cukup unduh aplikasi PLN Mobile, lakukan registrasi, dan pilih menu pembayaran listrik. Kami berharap langkah ini dapat membantu pelanggan menikmati mudik tanpa rasa khawatir,” tambahnya.

    Demi memudahkan pelanggan, pembayaran listrik melalui PLN Mobile dapat dilakukan menggunakan berbagai metode pembayaran, termasuk melalui bank, e-wallet, dan merchant seperti Indomaret, Alfamart, dan kantor pos.

    “Kami selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. Bayar listrik lebih awal adalah salah satu cara untuk memastikan kenyamanan selama mudik,” tutup Lasiran.

    PLN UID Jakarta Raya berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan dan memastikan kenyamanan selama masa mudik. Dengan membayar listrik di awal bulan, pelanggan dapat fokus menikmati waktu bersama keluarga tanpa gangguan.

    Seperti diketahui, PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya adalah salah satu unit di bawah PT PLN (Persero) yang menjalankan fungsi pendistribusian listrik sampai ke pelanggan. PLN mengusung agenda Transformasi dengan aspirasi Green, Lean, Innovative, dan Customer Focused demi menghadirkan listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik.

    Mengimplementasikan aspirasi tersebut yang dengan tetap mendukung program Pemprov DKI Jakarta, PLN UID Jakarta Raya melengkapi dengan Jakarta Smart Electricity (JSE) 3.0 dengan 6 pilar yaitu Smart Services, Smart Business, Smart Infrastructure, Smart Living, Smart Mobility, dan Smart Sustainibility. PLN dapat dihubungi melalui aplikasi PLN Mobile yang tersedia di PlayStore atau AppStore.

    Penulis: Vivi Trisnavia/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • JakCard Bank DKI dipakai di sejumlah tempat wisata saat libur Lebaran

    JakCard Bank DKI dipakai di sejumlah tempat wisata saat libur Lebaran

    Jakarta (ANTARA) – Penggunaan JakCard Bank DKI telah digunakan atau dipakai di sejumlah tempat wisata di Jakarta termasuk di Taman Margasatwa Ragunan selama periode musim libur Lebaran 2025.

    Manajemen Bank DKI, dalam keterangan tertulisnya, Minggu, mengatakan bahwa penggunaan JakCard sepanjang libur Lebaran secara operasional telah berjalan baik dan lancar.

    Bank DKI memprakirakan jumlah transaksi JakCard akan terus meningkat seiring dengan peningkatan kunjungan masyarakat maupun wisatawan yang akan menghabiskan waktu hingga akhir periode liburan mendatang.

    Dengan JakCard, pengunjung dapat bertransaksi secara efisien tanpa perlu mengeluarkan uang tunai atau antre panjang di loket tiket.

    “Pakai JakCard jadi lebih praktis, nggak perlu antre lama buat beli tiket. Tinggal tap, langsung masuk. Lebih cepat dan nyaman buat yang bawa anak kecil seperti saya,” kata Rina, warga Pasar Minggu dalam wawancara di Taman Margasatwa Ragunan.

    “Saya dari Bandung dan ternyata masuk Ragunan pakai JakCard gampang banget. Bisa beli langsung di dekat pintu masuk, terus tinggal tap. Lebih rapi dan modern,” ujar Dewi, warga asal Bandung.

    Sebagai informasi, JakCard Bank DKI dapat digunakan untuk pembayaran tiket masuk tempat wisata yang dikelola Pemprov DKI Jakarta, di antaranya Monas, Taman Margasatwa Ragunan, Ancol dan museum yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.

    JakCard juga dapat digunakan untuk kebutuhan pembayaran transportasi terintegrasi di Jakarta, mulai dari JakLingko, Transjakarta, Commuter Line, MRT Jakarta, LRT Jakarta dan LRT Jabodebek.

    Layanan top-up JakCard Bank DKI kini dapat dilakukan melalui aplikasi Tokopedia dan aplikasi JakOne Mobile Bank DKI dengan perangkat yang didukung oleh fitur NFC maupun Kantor Cabang Bank DKI.

    ​​​​​Dengan pemanfaatan JakCard di sektor pariwisata, Bank DKI turut mendukung program pemerintah dalam mendorong transaksi non-tunai (cashless society).

    Selain itu, JakCard juga sebagai alat pembayaran dan wujud komitmen Bank DKI dalam menghadirkan solusi transaksi pembayaran yang mendukung gaya hidup modern masyarakat, yang cepat, aman dan efisien.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Omzet UMKM di Jakarta Anjlok 30 Persen selama Lebaran 2025, Ini Penjelasan Pemprov DKI

    Omzet UMKM di Jakarta Anjlok 30 Persen selama Lebaran 2025, Ini Penjelasan Pemprov DKI

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Dinas Perindustrian Perdagangan  Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta mengungkapkan omzet UMKM anjlok hingga 30 persen selama momen Idulfitri 1446 Hijriah.

    Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta Elizabeth Ratu Rante Allo berdalih, omzet anjlok lantaran sebagian besar masyarakat mudik ke kampung halaman mereka masing-masing.

    “Ketika menjelang dan/atau hingga Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah tiba, omzet pengusaha UMKM mengalami penurunan, meskipun tidak secara signifikan. Penurunan omzet disebabkan oleh adanya kegiatan mudik ke tempat asal,” ucapnya saat dikonfirmasi, Minggu (6/4/2025).

    Anak buah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini juga tak menampik adanya penurunan daya beli masyarakat yang turut mempengaruhi anjloknya omzet UMKM.

    “Mudik dan silaturahmi ke rumah saudara yang dilakukan oleh masyarakat DKI Jakarta mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap pelaku UMKM,” ujarnya.

    “Terlebih kondisi masyarakat DKI Jakarta yang didominasi oleh masyarakat pendatang,” tambahnya menjelaskan.

    Meski demikian, Ratu juga menerangkan bahwa selama bulan suci Ramadan omzet UMKM binaan JakPreneur juga mengalami peningkatan.

    Hal ini tidak terlepas dari peran aktif Pemprov DKI yang rutin menggelar acara bazaar selama bulan suci Ramadan.

    “Hal demikian turut didukung oleh beragam fasilitas yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui bazaar maupun pameran yang cukup intens di bulan Ramadan,” kata dia.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Destinasi Wisata Favorit saat Libur Lebaran, Puncak Pengunjung Ragunan Capai 102.000 Lebih 

    Destinasi Wisata Favorit saat Libur Lebaran, Puncak Pengunjung Ragunan Capai 102.000 Lebih 

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Taman Margasatwa Ragunan (TMR) jadi salah satu destinasi wisata favorit selama libur lebaran 2025.

    Pada Rabu (2/4/2025) kemarin, jumlah pengunjung TMR bisa menembus angka 102.000 orang.

    “Pada Rabu kemarin, di hari kedua kami buka terjadi puncak, pengunjung kita mencapai 102.000 lebih pengunjung,” ucap Kepala Humas TMR Wahyudi Bambang dalam keterangannya dikutip Minggu (5/4/2025).

    Untuk mendukung transaksi keuangan selama libur lebaran ini, JakCard Bank DKI telah digunakan di sejumlah tempat wisata favorit di Jakarta salah satunya Ragunan. 

    Penggunaan JakCard sepanjang libur Lebaran secara operasional telah berjalan dengan baik dan lancar.

    Manajemen Bank DKI juga menyampaikan peningkatan jumlah transaksi di tempat wisata sejalan dengan peningkatan aktivitas berlibur masyarakat, serta menunjukkan minat masyarakat menggunakan transaksi non-tunai di tempat wisata yang cukup tinggi.

    Lebih lanjut Bank DKI memperkirakan jumlah transaksi JakCard akan terus meningkat seiring dengan peningkatan kunjungan masyarakat maupun wisatawan yang akan menghabiskan waktu hingga akhir periode liburan mendatang. 

    Dengan JakCard, pengunjung dapat menikmati pengalaman berwisata yang lebih praktis dan efisien tanpa perlu mengeluarkan uang tunai atau antre panjang di loket tiket.

    Sebagai informasi, JakCard Bank DKI dapat digunakan untuk pembayaran tiket masuk tempat wisata kelolaan Pemprov DKI Jakarta, di antaranya Monas, Taman Margasatwa Ragunan, Ancol dan museum yang dikelola Pemprov DKI Jakarta. 

    JakCard juga dapat digunakan untuk kebutuhan pembayaran transportasi terintegrasi di Jakarta, mulai dari JakLingko, Transjakarta, Commuter Line, MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan LRT Jabodebek.

    Layanan top-up JakCard Bank DKI kini dapat dilakukan melalui aplikasi Tokopedia dan aplikasi JakOne Mobile Bank DKI dengan perangkat yang didukung oleh fitur NFC, maupun Kantor Cabang Bank DKI.

    Dengan pemanfaatan JakCard di sektor pariwisata, Bank DKI turut mendukung program pemerintah dalam mendorong transaksi non-tunai (cashless society), dan memberikan solusi yang lebih efisien bagi warga Jakarta dalam menikmati waktu luang bersama keluarga. 

    JakCard sebagai alat pembayaran, dan wujud komitmen Bank DKI dalam menghadirkan solusi transaksi pembayaran yang mendukung gaya hidup modern masyarakat, yang cepat, aman, dan efisien.  

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Satpol PP: Jukir liar di Monas disebabkan parkiran kurang memadai

    Satpol PP: Jukir liar di Monas disebabkan parkiran kurang memadai

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan mengungkapkan maraknya juru parkir (jukir) liar di sekitar kawasan Monas, Jakarta Pusat disebabkan karena lahan parkir yang kurang memadai.

    “Jukir liar yang ada di Monas kan karena permasalahan di Monas itu memang enggak tersedia lahan parkir yang memadai,” ungkap Satriadi kepada wartawan usai acara lebaran di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu malam.

    Selain lahan parkir yang tidak memadai, animo pengunjung kawasan Monas yang sangat tinggi juga menyebabkan munculnya jukir liar.

    “Jadi memang eforia masyarakat juga membeludak gitu kan. Mereka butuh tempat parkir,” ungkapnya.

    Menurut Satriadi, ketersediaan lahan parkir di area Monas yang kurang memadai itu menjadi kesempatan jukir liar beroperasi.

    “Kalau memang misalkan ada pungli dari jukir itu biasanya memang karena tempat parkirnya tidak tersedia. Dia menggunakan jalur-jalur depan (sekitar Monas) untuk parkir,” ungkap Satriadi.

    Sebelumnya, marak beredar video mengenai banyaknya wisatawan yang mengunjungi Monas kena sanksi penggembosan ban karena parkir sembarang. Mereka merupakan korban jukir liar yang berkeliaran di sekitar kawasan Monas.

    Padahal, Pemprov DKI Jakarta sudah mengimbau masyarakat untuk memarkir kendaraan mereka di lokasi resmi jika tidak ingin kena sanksi oleh petugas Dishub DKI Jakarta.

    Satpol PP DKI Jakarta pun telah menertibkan sekitar tujuh orang juru parkir liar di wilayah Jakarta Pusat.

    “Yang sudah diangkut dari jukir liar, ada tujuh orang,” kata Satriadi.

    Adapun khusus untuk kegiatan malam ini di Monas, Satpol PP menurunkan 300 personel untuk melakukan pengawasan.

    “Nah untuk itu memang saat ini kita sudah antisipasi. Kita siapkan sekitar 300 personel. Untuk melakukan pengawasan kendaraan dan mengatur lalu lintas yang ada. Jangan sampai menjadi kemacetan,” ungkap Satriadi.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

  • Selain Kompetensi Bersaing di Jakarta, Pramono Ungkap Syarat Mutlak Bagi Para Pendatang

    Selain Kompetensi Bersaing di Jakarta, Pramono Ungkap Syarat Mutlak Bagi Para Pendatang

    TRIBUNJAKARTA.COM – Arus balik musim lebaran 2025 sudah mulai terjadi. Jakarta akan dibanjiri para pendatang yang hendak mengadu nasib.

    Pemprov Jakarta menyatakan Jakarta terbuka untuk semua.

    Namun, selain harus siap bersaing, para pendatang dituntut memenuhi satu syarat mutlak.

    Tak Ada Operasi Justisi

    Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, memastikan tidak akan ada operasi yustisi untuk menghadapi para pendatang.

    “Masyarakat yang mau datang ke Jakarta silakan, kami enggak akan ada operasi justisia, karena Jakarta ini milik bersama,” ucapnya, Jumat (4/4/2025).

    Sebagai informasi, operasi justisia ini marak diterapkan di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

    Meski demikian, operasi justisia sudah dihapus Pemprov DKI Jakarta sejak era Gubernur Anies Baswedan.

    “Sebetulnya memang diamati dari tahun 2018 yang namanya operasi justisia itu sudah tidak diadakan di Jakarta,” ujarnya.

    Doel menambahkan, saat ini tren urbanisasi justru marak terjadi di daerah lain di sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

    “Karena rata-rata mereka tinggalnya di, bahasanya agak di pinggir. Kenapa? Tentu kalau Jakarta kan semuanya lebih mahal daripada di pinggir. Nah itu yang terjadi sekarang,” tuturnya.

    15.000 Pendatang Diprediksi Serbu Jakarta

    Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) memprediksi, jumlah pendatang baru yang tiba di Jakarta setelah libur lebaran mencapai 15.000 jiwa.

    “Untuk tahun 2025, pendatang baru diprediksi sekitar 10.000 sampai 15.000 jiwa,” ucap Kepala Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin saat dikonfirmasi, Rabu (2/4/2025).

    Anak buah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini bilang, angka tersebut lebih rendah dibandingkan jumlah pendatang pada 2024 silam.

    ”Jumlah pendatang ke Jakarta dalam kurun waktu terakhir memang mengalami penurunan,” ujarnya.

    Pada 2023 silam, jumlah pendatang baru di Jakarta setelah Lebaran mencapai 25.931 orang.

    Angka ini kemudian turun drastis di tahun 2024 lalu dengan jumlah pendatang tercatat sebanyak 16.207 orang.

    Budi pun mengingatkan kepada para pendatang untuk tetap melapor dan mengurus dokumen kependudukan agar tidak ada masalah di kemudian hari.

    “Pastikan identitas kependudukan (KTP) sudah sesuai domisili, jika belum segera lakukan pembaharuan agar ke depan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tuturnya.

    “Kemudian, laporkan diri sebagai penduduk pendatang jika memang tinggal di Jakarta kurang dari satu tahun,” sambungnya.

    Syarat Mutlak Pendatang

    Sementara itu, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan, ada satu syarat bagi para pendatang di Jakanrta.

    Satu syarat itu adalah kartu identitas. Pendatang harus memiliki KTP

    Kata Pramono, KTP merupakan syarat awal seseorang untuk bekerja atau melakukan banyak hal di Jakarta.

    “Kami tidak akan menerapkan operasi yustisia, tetapi yang diterapkan adalah siapapun yang akan masuk Jakarta harus mempunyai identitas.”

    “Harus punya identitas, kalau tidak punya identitas kan tidak bisa untuk bekerja dan sebagainya,” kata Pramono di program Sapa Indonesia Malam,  Kompas TV, tayang Selasa (1/4/2025).

    Pramono mengatakan, telah memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk mengecek identitas para pendatang.

    “Maka Dukcapil kami minta untuk melakukan menyelenggarakan siapun yang akan itu dicek untuk identitasnya. Bukan yustisia kemudian orang suruh balik. Enggak, Jakarta terbuka bagi siapa saja,” jelasnya.

    Pramono mengakui dirinya pun pendatang di Jakarta, namun berhasil mencapai level tertinggi di sisi pemerintahan.

    “Saya pribadi dulu juga pernah mengadu nasib ke Jakarta, sekarang jadi gubernur. Jadi orang juga harus diberikan kesempatan yang adil bagi siapa saja.”

    “Siapapun yang datang ke Jakarta harus dengan kapasitas kapabilitas untuk bisa bekerja dalam standar dan level Jakarta, supaya itu dipersiapkan jangan sampai kemudian begitu masuk ke Jakarta enggak tahu apa-apa,” pungkasnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya