Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • 3 Kali Layanan Bank DKI Bermasalah hingga Direktur IT Dicopot

    3 Kali Layanan Bank DKI Bermasalah hingga Direktur IT Dicopot

    Jakarta –

    Nasabah Bank DKI sempat mengeluhkan tidak bisa bertransaksi sejak malam takbiran atau 30 Maret 2025. Masalah ini ternyata berujung pada pencopotan Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono

    Keluhan itu ramai disampaikan di media sosial Twitter atau X. Ada juga warga yang melapor ke aplikasi JakOne Mobile.

    Tidak sedikit nasabah yang menyampaikan kekecewaannya. Hal itu dikarenakan mereka tidak bisa menggunakan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji yang dicairkan lewat Bank DKI.

    Menanggapi berbagai keluhan nasabah di media sosial, Bank DKI menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Bank DKI menyebut permasalahan tersebut karena adanya pemeliharaan sistem.

    “Terkait dengan pemeliharaan sistem, Bank DKI menyampaikan bahwa pemeliharaan sistem tersebut dilakukan dengan tujuan untuk peningkatan keandalan serta penguatan keamanan sistem yang dimiliki,” ujar Manajemen Bank DKI.

    Permasalahan ini sampai ke telinga Pramono Anung selaku Gubernur Jakarta. Pramono pun merespons dengan tegas.

    Direktur IT Diberhentikan

    Gubernur Jakarta Pramono Anung (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)

    Pramono Anung seketika bereaksi. Ia membebastugaskan Amirul Wicaksono yang dinilai bertanggungjawab atas permasalahan ini.

    “Jadi untuk itu saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang,” kata Pramono saat rapat terbatas dengan Direksi Bank DKI di Balai Kota Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Ia turut meminta jajarannya tak ikut campur masalah tersebut. Sebab, ia ingin warga percaya bahwa Pemprov DKI Jakarta melayani warganya dengan baik.

    “Laporkan ke Bareskrim (Badan Reserse Kriminal), proses hukum, karena ini sudah keterlaluan. Nggak mungkin nggak melibatkan orang dalam,” lanjutnya.

    Di sisi lain, ia pun mewanti-wanti agar kejadian tersebut tak terulang kembali. “Kejadian di Bank DKI ini bukan pertama kali. Ini sudah ketiga kali dan kejadiannya hampir serupa. Di mana IT tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik. Terus terang ada kebocoran. Jumlah angkanya yang tahu direksi Bank DKI,” kata Pramono, Rabu (9/4).

    Pramono pun telah meminta lembaga independen internasional untuk melakukan audit, tracing, dan monitoring. Hal ini guna mengetahui ke mana saja kebocoran dana itu.

    “Nanti tentunya, selain Bank DKI, Bareskrim pasti akan segera mengetahui ini. Karena yang namanya apa pun tentang jejak digital uang lari ke mana saja. Dalam sistem sekarang pasti kelihatan,” tuturnya.

    Pramono menunjuk Direktur Umum Agus Haryoto Widodo untuk mengisi jabatan Direktur IT. Keputusan ini berlaku sejak Selasa (8/4).

    Halaman 2 dari 2

    (isa/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rute Jaklingko Mau Diperluas hingga Tangerang, Buka Wacana Penggratisan 15 Golongan – Page 3

    Rute Jaklingko Mau Diperluas hingga Tangerang, Buka Wacana Penggratisan 15 Golongan – Page 3

    Sebagai informasi, 15 golongan tersebut adalah sebagai berikut:

    1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya

    2. Tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta

    3. Peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP)

    4. Karyawan swasta tertentu atau pekerja dengan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) melalui Bank DKI

    5. Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

    6. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

    7. Penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu

    8. Penerima Beras Keluarga Sejahtera (Raskin) yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek)

    9. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

    10. Veteran Republik Indonesia

    11. Penyandang disabilitas

    12. Penduduk lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun

    13. Pengurus masjid (marbot)

    14. Pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

    15. Juru Pemantau Jentik (Jumantik)

  • Pemprov DKI buka pelatihan kerja di kelurahan

    Pemprov DKI buka pelatihan kerja di kelurahan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membuka kegiatan pelatihan kerja bagi masyarakat Jakarta yang masih menganggur yang berlokasi di seluruh kelurahan.

    “Ada namanya pelatihan langsung ke kelurahan-kelurahan. Melalui mobile training unit (MTU),” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi DKI Jakarta, Hari Nugroho di Jakarta, Rabu.

    Oleh karena itu, dia menginstruksikan kepada pihak kelurahan untuk mendata warga yang masih berstatus pengangguran dan memetakan minat warga untuk bekerja.

    “Orang yang masih menganggur di kelurahan-kelurahan, saya minta datanya berapa orang untuk dipetakan minatnya apa mereka. Tidak semua kelurahan minatnya sama,” kata Hari.

    Menurut dia, kegiatan pelatihan ini memiliki kuota 10 orang. Para peserta nantinya dilatih sesuai dengan minatnya selama 20 hari dan diharapkan nantinya bisa menjadi tenaga kerja yang cakap.

    “Ini upaya Pemprov DKI Jakarta membantu warga agar siap bekerja sekaligus menekan angka pengangguran. Jadi, kami langsung ke lapangan langsung. Daripada mereka ke pusat pelatihan kerja kami, kami proaktif jemput bola,” ujar dia.

    Selain pelatihan kerja untuk menekan angka pengangguran, Pemprov DKI Jakarta mulai tahun ini juga mengadakan bursa kerja di kecamatan setiap bulan. Bursa kerja ini nantinya diadakan di gelanggang olahraga (GOR) untuk mendekatkan aksesibilitas warga sekitar ke bursa kerja.

    Adapun merujuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran (TA) 2024, di bidang ketenagakerjaan, tercatat sebanyak 1.669 pencari kerja berhasil memperoleh pekerjaan melalui bursa kerja yang diselenggarakan di lima wilayah kota administrasi.

    Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun sebesar 0,32 persen pada Agustus 2024 dibandingkan Agustus 2023. TPT Agustus 2024 sebesar 6,21 persen, sementara pada Agustus 2023 6,53 persen.

    TPT merupakan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perjalanan penduduk gunakan moda transportasi publik capai 20 persen

    Perjalanan penduduk gunakan moda transportasi publik capai 20 persen

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik pada tahun 2024 mencapai 20,97 persen dan angka ini sesuai dengan target yang ditetapkan.

    “Tercapainya target perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik yang mencapai 20,97 persen, dengan peningkatan titik integrasi antarmoda menjadi 26 titik,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di Jakarta Pusat, Rabu.

    Hal ini dia kemukakan saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta.

    Pramono mengatakan, tercapainya target perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik sejalan dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) berupa penyediaan 6.565 unit armada angkutan umum yang melayani 3,9 juta penumpang per hari.

    Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga mencatat terdapat sekitar 6,64 persen rasio jalur pedestrian yang dilengkapi fasilitas pendukung pada lokasi transportasi massal pada tahun 2024 dan 97,30 persen jalan diketahui dalam kondisi terpelihara.

    Lalu, kaitannya dengan transportasi massal, Pramono juga menyampaikan terkait progres pembangunan MRT Fase 2A Bundaran HI-Kota yang mencapai 84,45 persen per Desember 2024.

    Proyek pembangunan MRT Fase 2A Bundaran HI ke Kota sepanjang 5,6 kilometer. Terdapat tiga paket pekerjaan yang berjalan di sini yaitu paket kontrak CP 201, CP 202 dan CP 203.

    Adapun Bundaran HI-Monas merupakan bagian CP 201 dan yang mencapai pembangunan tertinggi dari ketiga CP.

    Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menyatakan, pihaknya akan membahas LKPJ yang disampaikan Gubernur Pramono secara intensif melalui komisi-komisi yang ada. Pihak legislatif juga akan mengawal hasilnya agar berdampak positif bagi masyarakat Jakarta.

    “Secara khusus, laporan ini telah diaudit oleh BPK. Jadi, kami sudah menerima hasil auditnya. Selanjutnya, kita akan melihat dampak langsung kepada masyarakat dari serapan anggaran dalam rapat-rapat komisi,” katanya.

    Hasilnya juga akan dirangkum dalam laporan masing-masing fraksi dan disampaikan dalam Rapat Paripurna berikutnya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengawasan taman harus diperketat ketika dibuka 24 jam

    Pengawasan taman harus diperketat ketika dibuka 24 jam

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Khoirudin menyatakan bahwa pengawasan taman yang dibuka untuk umum 24 jam perlu diperketat agar tidak dijadikan arena negatif.

    “Kita harus dukung taman-taman dibuka 24 jam, karena memang ada warga masyarakat yang membutuhkan lokasi itu untuk ‘refreshing’ di malam hari,” kata Khoirudin di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, ketika taman resmi dibuka 24 jam maka perlu ada pengawasan yang lebih diperketat supaya warga merasa aman dan nyaman ketika berkunjung pada malam hari.

    Khoirudin mengatakan, pengawasan tersebut juga dilakukan untuk memastikan kawasan taman tidak digunakan sebagai arena yang negatif.

    Pengawasannya harus ketat. “Jangan sampai tempat itu dijadikan arena yang negatif. Saya ‘support’ bahkan kalau perlu ditambah lagi taman yang dibuka 24 jam,” ujarnya.

    Sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyebutkan penambahan waktu operasional 10 taman di Jakarta ditujukan untuk mendukung target Pemprov DKI Jakarta menciptakan 500 ribu lapangan kerja pada 2025.

    Menurut dia, penambahan jam operasional yang akan segera dieksekusi dapat membuka lahan dan peluang bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berdagang.

    “Taman di Jakarta ini cuma sampe jam 6 sore, malamnya gelap gulita. Nah jadi kenapa kita enggak manfaatkan itu?. Karena untuk juga membuka lapangan kerja kembali lagi,” katanya.

    Pemprov DKI Jakarta bercita-cita membuka 500 ribu lapangan kerja. “Jadi termasuk UMKM itu juga adalah lapangan kerja,” kata Rano kepada wartawan di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu (5/4).

    Ke-10 taman itu di antaranya Eco Park Tebet, Lapangan Banteng, Taman Langsat dan Taman Menteng.

    “Ada enam taman yang buka 24 jam, empat taman yang buka sampai jam 10 malam,” kata pria yang biasa disapa Bang Doel ini.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ Siap Disalurkan, Cek Nama Kamu di Link Resmi Ini

    Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ Siap Disalurkan, Cek Nama Kamu di Link Resmi Ini

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memastikan bahwa penyaluran Bantuan Sosial (bansos) Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) untuk tahun 2025 sudah dimulai sejak Maret lalu untuk tahap pertama, dan ke depannya bakal diberikan secara rutin setiap bulan mulai April 2025.

    Bansos ini mencakup tiga jenis program utama yang sudah dikenal masyarakat, yaitu Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).

    Baca juga : Alhamdulilah 5 Bansos ini Siap Cair April 2025

    Setiap penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan.

    Nominal ini diharapkan cukup membantu untuk kebutuhan harian, apalagi bagi mereka yang memang masuk dalam kategori rentan.

    Untuk pencairan tahap pertama, warga yang lolos verifikasi sudah menerima dana sekaligus untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2025.

    Nah, mulai bulan April, bantuan akan disalurkan setiap bulan langsung ke rekening penerima, tanpa perlu menunggu akumulasi seperti sebelumnya.

    Ini tentu kabar gembira karena pencairannya jadi lebih teratur dan cepat diterima.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyampaikan bahwa langkah ini diambil agar penerima tak perlu repot lagi berurusan dengan bank keliling atau menunggu lama pencairan dana.

    Ia mengatakan, “Insyaallah, dimulai bulan April, seluruh penerima bantuan akan diserahkan setiap bulan. Agar para penerima bantuan tidak lagi berhubungan dengan bank keliling.”

    Cek Apakah Kamu Penerima Bansos PKD?

    Buat kamu yang penasaran apakah termasuk penerima bantuan PKD tahun ini, gak perlu bingung.

    Kamu bisa cek sendiri secara online lewat laman resmi milik Pemprov DKI Jakarta berikut ini (https://siladu.jakarta.go.id)

    Cukup masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kamu, nanti sistem akan langsung menampilkan status penerimaanmu.

    Kalau kamu kesulitan akses internet atau lebih nyaman bertanya langsung, bisa juga melakukan pengecekan melalui Pendamping Sosial (Pendamsos) di kelurahan tempat tinggal kamu atau ke Kantor Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) DKI Jakarta.

    Syarat dan Proses Seleksi Penerima Bansos PKD

    Proses verifikasi penerima dilakukan dengan ketat dan menyeluruh menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

  • Tingkat kehadiran ASN Jakarta capai 93 persen di hari pertama kerja

    Tingkat kehadiran ASN Jakarta capai 93 persen di hari pertama kerja

    Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno bersalaman dengan para ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka halalbihalal di Balaikota, Jakarta, Selasa (8/4/2025). ANTARA/Pemprov DKI Jakarta

    Tingkat kehadiran ASN Jakarta capai 93 persen di hari pertama kerja
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 09 April 2025 – 08:53 WIB

    Elshinta.com – Tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai 93,44 persen di hari pertama kerja, Selasa (8/4), setelah libur dan cuti bersama nasional dalam rangka perayaan Hari Nyepi dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, dalam keterangan resmi, Rabu mengatakan, sebanyak 5,15 persen ASN tidak hadir dengan keterangan sah, seperti cuti tahunan, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti sakit dan alasan sah lainnya.

    Sementara itu, 1,41 persen ASN tercatat tidak hadir tanpa keterangan. ASN yang tidak hadir tanpa keterangan sah akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

    “Prosesnya diawali dengan pemeriksaan oleh atasan langsung. Jika terbukti bersalah, pegawai tersebut akan dikenakan sanksi disiplin,” kata dia.

    Ia menegaskan, BKD DKI Jakarta terus memantau dan memastikan kehadiran pegawai agar pelayanan publik berjalan secara optimal. BKD juga menjamin tugas kedinasan dan pelayanan tetap berlangsung sebagaimana mestinya, karena setiap perangkat daerah bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya masing-masing.

    “Kepatuhan terhadap peraturan diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif,” kata Chaidir.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memberlakukan kebijakan bekerja dari mana saja (work from anywhere/WFA) sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)Nomor 3 Tahun 2025. Merujuk surat edaran tersebut, WFA bagi ASN diperpanjang hingga 8 April 2025 dari semula 3–5 April 2025.

    Kebijakan tersebut diambil untuk menjamin produktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta memperhatikan kelancaran, keamanan dan keselamatan mobilitas masyarakat selama arus balik pada masa hari libur nasional Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

    Adapun libur Lebaran pada 31 Maret 2025 dan 1 April 2025 serta cuti bersama lebaran jatuh pada 2 hingga 7 April 2025.

    Sumber : Antara

  • Ketua DPRD desak cari penyebab gangguan sistem perbankan Bank DKI

    Ketua DPRD desak cari penyebab gangguan sistem perbankan Bank DKI

    Kita sayangkan juga di momen yang sangat orang membutuhkan layanan bank online. Namun, Bank DKI mengalami permasalahan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendesak agar segera dicari penyebab permasalahan gangguan sistem perbankan yang terjadi di Bank DKI karena sudah meresahkan nasabah.

    “Sebabnya harus dicari dan diselesaikan,” kata Khoirudin di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, gangguan yang terjadi pasti menimbulkan tanda tanya bagi para nasabahnya. Oleh karena itu, perusahaan daerah tersebut harus segera mencari penyebab agar pelayanan kembali normal.

    Khoirudin juga menyayangkan gangguan yang terjadi pada bank milik Pemprov DKI Jakarta terjadi saat masyarakat, terutama nasabah sedang membutuhkan transaksi yang cepat apalagi di saat Lebaran 2025.

    “Kita sayangkan juga di momen yang sangat orang membutuhkan layanan bank online. Namun, Bank DKI mengalami permasalahan,” ujarnya.

    Dengan terjadinya permasalahan tersebut, dia mengaku juga merasakan dampaknya dan terpaksa menggunakan layanan perbankan lainnya.

    Oleh karena itu, Khoirudin berharap agar permasalahan tersebut dapat segera teratasi dalam waktu dekat dan kejadian serupa diharapkan tidak lagi terjadi di kemudian hari.

    “Sangat merasakan dampaknya. Kita sangat kesulitan melakukan transfer online,” katanya.

    Sebelumnya, Bank DKI Jakarta memastikan bahwa tidak ada serangan haker atas gangguan sistem perbankan sejak 29 Maret 2025 dan dipastikan semua dana nasabah aman.

    “Dari evaluasi yang dilakukan Bank DKI, kami sudah memeriksa mendalam belum ada indikasi serangan haker,” kata Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo.

    Agus memastikan bahwa tidak ada kesengajaan dalam gangguan sistem perbankan yang terjadi sejak 29 Maret 2025 itu.

    Ia menjelaskan bahwa gangguan sistem perbankan dikarenakan sistem pengamanan internal Bank DKI pada waktu itu secara otomatis mengaktifkan fitur pemulihan.

    “Fitur itu sebagai langkah proteksi untuk memastikan stabilitas layanan dan keamanan transaksi seluruh nasabah,” ujarnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kadis Perhubungan DKI Jakarta Sebut Tak Ada Kepadatan Ekstrem Selama Momen Angkutan Lebaran 2025

    Kadis Perhubungan DKI Jakarta Sebut Tak Ada Kepadatan Ekstrem Selama Momen Angkutan Lebaran 2025

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

    TRIBUNJAKARTA.COM, CILINCING – Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengeklaim tidak ada kepadatan ekstrem dalam momen Angkutan Lebaran 2025.

    Kondusifitas dalam volume mobilitas masyarakat di momen arus mudik dan arus balik lebaran ini terjadi berkat beberapa faktor, terutama penerapan kerja dari manapun alias work from anywhere (WFA) yang diberlakukan Pemprov DKI Jakarta di momen Idulfitri 1446 Hijriah.

    “Baik, dari hasil evaluasi kami dalam pelaksanaan Angkutan Lebaran tahun 2025, ini semuanya berjalan sangat baik,” kata Syafrin saat menghadiri Lomba Mancing di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (8/4/2025).

    Pada lebaran kemarin, pemerintah memperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025.

    Itu benar terjadi, tapi disebutkan Syafrin tak ada lonjakan ekstrem dalam hal pergerakan masyarakat menuju ke kampung halamannya masing-masing.

    “Tidak terjadi puncak ekstrem dan bisa kita lihat keseluruhan matra, baik itu darat, laut, dan udara serta perkeretaapian itu terselenggara dengan baik,” ucapnya.

    Penerapan WFA menjadi salah satu cara ampuh menekan lonjakan pergerakan masyarakat selama masa lebaran.

    Dengan kelonggaran terkait lokasi kerja, banyak pekerja yang berdomisili di Jakarta bisa memanfaatkan libur yang lebih awal untuk pulang kampung lebih dulu.

    Hal ini membuat tren perjalanan pemudik menjadi terurai dan tidak terpusat di satu tanggal tertentu.

    “Artinya bahwa masyarakat sudah mulai libur pada tanggal 22, terakhir bekerja adalah 21 dan dengan pola ini maka arus mudik itu terdistribusi normal sejak tanggal 22 ke tanggal 29, bahkan 30 Maret kemarin,” ucap Syafrin.

    Nihilnya lonjakan ekstrem pergerakan pemudik juga terjadi pada momen arus balik.

    Syafrin bilang, dengan ditambahkannya waktu WFA bagi pekerja pemerintah pada khususnya, masih ada sisa hari untuk melakukan perjalanan balik ke Jakarta tanpa harus berdesakan di jalan.

    “Ada tambahan work from anywhere pada tanggal 8 April hari ini dan itu menyebabkan distribusi arus balik juga terdistribusi normal. Memang berdasarkan data terjadi puncak arus balik pada tanggal 6 April kemarin,” kata dia.

    “Tetapi sama dengan arus mudik, puncak arus balik itu juga tidak terjadi puncak arus balik ekstrem, artinya dari sisi kapasitas jalan, angkutan umum, perkeretaapian itu masih menampung,” pungkas Syafrin.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Hari Pertama Kerja Setelah Libur Lebaran, ASN DKI Jakarta Tak Hadir 2,37 Persen 

    Hari Pertama Kerja Setelah Libur Lebaran, ASN DKI Jakarta Tak Hadir 2,37 Persen 

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, angka ketidakhadiran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI pada hari pertama kerja mencapai 2,37 persen.

    Pada hari pertama kerja ini, Pemprov DKI Jakarta menerapkan sistem kerja fleksibel sehingga para ASN diizinkan untuk bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA).

    “Ketidakhadiran (ASN) di DKI Jakarta pada hari ini walaupun boleh work from anywhere itu 2,37 persen. Ini angkanya kecil sekali,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Kecilnya angka ASN yang tak hadir ini disebut Pramono menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada warganya sejak hari pertama kerja setelah libur Lebaran.

    Adapun ketentuan soal WFA ini diatur dalam Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 3 Tahun 2025.

    Dalam aturan itu dijelaskan bahwa hari ini para ASN diizinkan untuk WFA.

    “Tetapi kalau melihat antusiasme dan juga kami sudah mendapat laporan bahwa di Jakarta ini orang sudah siap untuk bekerja,” tuturnya.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya