Fahira Idris Rekomendasikan 5 Pengendalian Inflasi untuk BPS DKI Jakarta
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Anggota
DPD RI
daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta
Fahira Idris
menyampaikan lima rekomendasi pengendalian
inflasi
kepada Badan Pusat Statistik (
BPS
) DKI Jakarta.
Dia mengungkapkan, sebagai bagian dari Tim Pengendalian
Inflasi
Daerah (TPID), BPS DKI Jakarta telah memainkan peran yang sangat krusial dalam menyediakan data statistik yang akurat, tepat waktu, dan relevan untuk perumusan kebijakan
pengendalian inflasi
.
“Dalam kunjungan kerja (kunker) pengawasan pengendalian inflasi ini, kami mengapresiasi konsistensi BPS DKI Jakarta dalam menyajikan data bulanan yang menjadi rujukan utama TPID, pemprov, dan
stakeholder
lainnya,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (11/4/2025).
Dia mengatakan itu dalam kunker ke Kantor BPS Provinsi Jakarta, Kawasan Salemba, Jakarta Pusat (10/4) yang diterima langsung Kepala Kantor BPS Provinsi DKI Jakarta Nurul Hasanudin.
Sebagai informasi, inflasi Jakarta pada Maret 2025 mencapai 2,00 persen
month to month
(mtm), dengan inflasi tahunan berada pada angka 1,02 persen
year on year
(yoy) yang masih dalam kategori terkendali dan bahkan sedikit lebih rendah dari rata-rata nasional 1,03 persen yoy.
Inflasi Maret 2025 di Jakarta bersumber dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
Sementara itu, deflasi terjadi pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya.
Dalam pertemuan itu, Fahira menyampaikan lima rekomendasi dalam upaya pengendalian
inflasi di Jakarta
.
Pertama, meningkatkan pemanfaatan data BPS dalam menyusun strategi intervensi jangka pendek dan menengah yang dilakukan TPID.
Dalam hal ini, TPDI dapat mengidentifikasi kelompok pengeluaran, wilayah, dan komoditas yang paling rentan terhadap lonjakan harga.
“Pemanfaatan data spasial harga yang dapat menunjukkan distribusi tekanan inflasi di wilayah tertentu, terutama hingga tingkat kecamatan dapat menjadi
early warning system
inflasi,” ujarnya.
Kedua
, peningkatan diseminasi data. Saat ini, penyajian data inflasi BPS sudah cukup baik. Namun, dia berharap terdapat visualisasi interaktif, seperti
dashboard
digital, infografis, dan peta tematik, setidaknya hingga level kecamatan.
Fahira menilai, hal itu akan lebih mudah diakses publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam memantau dinamika harga.
Selain itu, para camat atau lurah dapat melakukan intervensi berbasis data di wilayahnya masing-masing.
Ketiga
, memperkuat survei khusus atau survei pelengkap terhadap daya beli dan konsumsi rumah tangga.
Senator Jakarta itu menjelaskan, BPS dapat melakukan survei, misalnya usai Idul Fitri, untuk memahami seberapa besar tekanan inflasi berdampak pada kehidupan nyata masyarakat.
“Survei tidak hanya dari sisi harga, tetapi juga dari aspek frekuensi konsumsi dan substitusi barang,” ungkapnya.
Menurutnya, survei semacam itu berguna mengukur efektivitas program subsidi dan pasar murah terhadap daya beli masyarakat rentan.
Keempat
, penguatan sinergi antara BPS, Bank Indonesia, dan Pemprov DKI Jakarta dalam membangun sistem informasi inflasi berbasis lokasi dan komoditas.
Fahira mencontohkan, sistem itu dapat dibentuk seperti
dashboard
digital terpadu yang menyajikan data stok, harga, distribusi, dan indikator sosial-ekonomi terkait.
“Sistem tersebut dapat memperkuat respons kebijakan yang cepat, adaptif, dan kontekstual, terutama dalam merespons fluktuasi musiman atau gangguan pasokan,” katanya.
Kelima
, pengusulan untuk program edukasi publik mengenai pemahaman data statistik, indikator ekonomi, dan cara membaca tren harga, khususnya melalui media sosial, kanal BPS, atau kerja sama dengan komunitas lokal.
“Literasi statistik yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, sekaligus meningkatkan partisipasi dalam pengawasan harga-harga di pasaran,” jelas Fahira.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta
-
/data/photo/2024/11/17/6739bf0858761.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Fahira Idris Rekomendasikan 5 Pengendalian Inflasi untuk BPS DKI Jakarta
Megapolitan
11 April 2025")
Fahira Idris Rekomendasikan 5 Pengendalian Inflasi untuk BPS DKI Jakarta Megapolitan 11 April 2025
-
Pemprov DKI janji KJP Plus tersalurkan 100 persen pada akhir April
Bank DKI perlu waktu untuk mencetaknya
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjanjikan dana bantuan sosial (bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I Tahun 2025 dapat tersalurkan 100 persen paling lambat akhir April ini.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat, mengakui saat ini sebanyak 9 persen anak belum menerima dana bansos yang dicairkan tiga bulan sekaligus yakni Januari hingga Maret.
“Dari 707.662 (penerima) itu, masih kurang lebih 9 persen yang belum tersalurkan. Ini khususnya adalah penerima baru. Akhir bulan ini bisa selesai tersalurkan semuanya,” ujar dia.
Adapun penerima baru KJP Plus Tahap I Tahun 2025 tercatat sebanyak 126.729 orang, sementara itu sebanyak 580.893 orang merupakan penerima lanjutan.
Khusus untuk penerima baru, kata Sarjoko, Bank DKI masih menyiapkan keperluan administrasinya seperti buku tabungan, kartu ATM, dan lainnya.
“Penerima baru itu yang perlu disiapkan bulu tabungannya, ATM-nya. Itu karena posisinya kan ribuan. Bank DKI perlu waktu untuk mencetaknya,” kata dia.
Lalu, mengenai ada atau tidaknya dampak dari permasalahan sistem layanan yang sempat dialami Bank DKI sejak 29 Maret lalu, Sarjoko tak mau berkomentar banyak.
“Kemarin kami langsung koordinasi dengan Bank DKI. Intinya mereka juga akan melakukan percepatan untuk melakukan pencetakan rekeningnya,” ujar dia.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian meminta Pemprov DKI Jakarta membenahi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar penerima KJP Plus merupakan benar-benar orang yang berhak.
Dia lalu mengusulkan adanya pembatasan penerima KJP Plus dalam satu keluarga. Dalam satu keluarga, sambung dia, sebaiknya tak semua anak mendapatkan dana bansos.
“Sepertinya dibutuhkan juga pembatasan. Satu keluarga, dua anak, sehingga sebarannya akan lebih baik. Jangan sampai ada yang anaknya enam, keenamnya minta KJP, akhirnya yang lain tidak kebagian,” ujar dia.
Menurut Justin, diperlukan regulasi-regulasi tambahan untuk memperbaiki sebaran dan memperbaiki juga kualitas pendataan dana bansos terutama KJP Plus.
“Kualitas pendataan kita sangat buruk juga. Seringkali yang dulunya tidak mampu, sekarang sudah mampu, masih dapat juga. Yang dulunya tidak punya kendaraan, sekarang sudah punya mobil, masih dapat juga (bansos),” katanya.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025 -
PWNU DKI apresiasi sikap tegas Gubernur tanggapi layanan Bank DKI
Ini menunjukkan keseriusan Pemprov dalam meningkatkan public trust (kepercayaan publik)
Jakarta (ANTARA) – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta mengapresiasi sikap tegas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang langsung mencopot Direktur IT Bank DKI menyusul terganggunya layanan digital Bank DKI beberapa waktu lalu.
Ketua PWNU DKI Jakarta KH. Samsul Ma’arif menilai keputusan Gubernur Pramono Anung merupakan respons positif terhadap keluhan warga atas layanan bank pelat merah milih Pemprov DKI Jakarta itu.
“Kami mengapresiasi tindakan responsif Pak Gubernur dalam menerima masukan dari warga. Ini menunjukkan keseriusan Pemprov dalam meningkatkan public trust (kepercayaan publik),” katanya lewat keterangan di Jakarta, Jumat.
Menurutnya, pelayanan publik di berbagai sektor perlu diperbaiki bercermin pada layanan prima yang diberikan pemadam kebakaran (damkar) sebagai contohnya.
Ia juga menekankan bahwa terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Pelayanan prima harus menjadi contoh, dan ini adalah hasil kerja keras bersama antara pemimpin dan rakyatnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, PWNU DKI juga menegaskan dukungan penuh terhadap upaya reformasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
“NU sebagai organisasi selalu berada di belakang, mendukung segala kebijakan terkait perbaikan tata kelola, reformasi birokrasi di segala lini,” tegasnya.
PWNU DKI juga mendorong percepatan rotasi dan penyegaran kinerja birokrasi.
Samsul Ma’arif mengatakan upaya rotasi untuk penyegaran kinerja Pemprov DKI termasuk pemenuhan jenjang karier ASN, harus segera dilakukan agar tidak ada lagi posisi yang hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
“Kinerja ideal harus dicapai,” imbuhnya.
Sebelumnya, dalam rapat tertutup bersama Bank DKI, Selasa (8/4), Pramono meminta Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono dibebastugaskan sebagai buntut terjadinya masalah dalam layanan Bank DKI beberapa waktu lalu.
Pramono menyebut permasalahan layanan di bank tersebut sudah terjadi tiga kali dan kejadiannya hampir serupa.
Nasabah Bank DKI mengeluh tak bisa melakukan transaksi online sejak malam takbiran Idul Fitri 1446 Hijriah atau 30 Maret 2025.
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025 -
Pembukaan taman 24 jam diharapkan dapat tingkatkan perekonomian warga
Langkah Pemprov DKI Jakarta ini dapat berdampak signifikan terhadap masalah pengangguran di ibu kota
Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Bun Joi Phiau mengungkapkan pembukaan beberapa taman selama 24 jam diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Warga yang selama ini kesulitan mencari pekerjaan atau bahkan dipecat dari tempatnya bisa kembali mencari nafkah di tempat-tempat yang akan dibuka nantinya,” kata Bun di Jakarta, Kamis.
Ia juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempersiapkan taman-taman yang rencananya akan ditambah waktu operasionalnya dalam rangka mendukung UMKM.
Menurut Bun, taman-taman yang nantinya akan ditambah jam operasionalnya untuk memfasilitasi kegiatan UMKM perlu disiapkan mulai dari keamanannya secara umum dan tempat-tempat pedagangnya secara spesifik.
Ia menjelaskan bahwa program pembukaan taman dicanangkan oleh Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, sebagai bagian dari upaya untuk menggerakkan roda perekonomian, khususnya dalam menciptakan 500 ribu lapangan pekerjaan baru.
“Langkah Pemprov DKI Jakarta ini dapat berdampak signifikan terhadap masalah pengangguran di ibu kota. Niatnya bagus dan tujuannya mendesak di tengah-tengah kondisi perekonomian yang sulit seperti ini,” ujarnya.
Akan tetapi, kata Bun, infrastruktur-infrastruktur yang ada di taman harus ditingkatkan terlebih dahulu supaya bisa menunjang kegiatan UMKM seperti dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta lanjut dia, harus memastikan keamanannya. Sistem CCTV yang menjadi aset penting dalam mengawasi kawasan tamannya harus ditambah.
“Pemprov DKI Jakarta harus memastikan setiap sudut yang rawan terjangkau oleh pandangannya,” katanya.
Bun juga menekankan pentingnya aspek kebersihan untuk dijaga supaya kegiatan berdagang tidak mengotori fasilitas-fasilitas umum yang ada dan merusak estetika tamannya.
“Pemprov DKI Jakarta juga harus memastikan kebersihan taman-tamannya. Di satu sisi, warga harus memahami bahwa mereka perlu membuang sampah kepada tempatnya,” katanya.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025 -
Gubernur DKI soroti beban operasional JIV yang ditanggung Jakpro
agar Jakpro mengembangkan area di sekitar Velodrome untuk meningkatkan pendapatan yang bisa dipakai menutup biaya operasional
Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyoroti beban biaya operasional Jakarta International Velodrome (JIV) yang masih ditanggung sepenuhnya oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Saat meninjau langsung JIV di Jakarta Timur, Pramono mengusulkan agar Jakpro mengembangkan area di sekitar Velodrome untuk meningkatkan pendapatan yang bisa dipakai menutup biaya operasional.
“Saya mengatakan kepada Direktur Utama Jakpro, apa yang bisa dikembangkan di Velodrome ini yang fasilitasnya dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, supaya overhead (beban) dari Velodrome ini bisa ditutup dari tempat itu,” kata Pramono saat dijumpai di Velodrome, Jakarta Timur, Kamis.
Lebih lanjut Pramono juga meminta Jakpro untuk mencontoh pengelolaan Gelora Bung Karno (GBK) yang berhasil mengubah kondisi keuangan fasilitas olahraga tersebut.
Saat menjabat sebagai Sekretaris Kabinet, Pramono mencatat bahwa sebelumnya GBK mengalami kerugian. Namun, setelah dilakukan pembenahan dan komersialisasi beberapa fasilitas, GBK kini mampu menghasilkan keuntungan yang konsisten.
“Dulu GBK selalu bukunya merah, tapi sejak dilakukan pembenahan, kemudian beberapa tempat dikomersialkan dan dikelola secara profesional, sekarang ini GBK bukunya selalu biru. Nah, belajar dari itu,” kata Pramono.
Ia pun mengusulkan agar Jakpro mempertimbangkan berbagai fasilitas tambahan di sekitar Velodrome, seperti lintasan lari (jogging track), yang kini sedan tren.
“Saya ingin Velodrome ini dipikirkan apa yang bisa dikembangkan di tempat ini. Selain sarana latihan bersepeda, apakah juga hal-hal lain, tentunya di sekeliling Velodrome ini kalau memang ada mari kita kembangkan bersama-sama,” jelas Pramono.
Sementara itu, Presiden Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) Raja Sapta Oktohari mengapresiasi kunjungan Pramono dan menyatakan bahwa Velodrome Jakarta telah menjadi salah satu fasilitas terbaik di dunia.
Dijelaskan Raja Sapta, Velodrome telah digunakan dalam berbagai kejuaraan internasional seperti Asian Games, Asia Championship, dan World Championship.
Ia berharap kunjungan Pramono bisa meningkatkan sarana dan prasarana Velodrome.
“Velodrome ini bisa digunakan lebih banyak lagi. Bukan hanya peningkatan para atlet Indonesia untuk menuju Olimpiade berikutnya, tetapi juga atlet-atlet dunia bisa datang di sini, bisa berlatih di sini dan lebih banyak lagi kegiatan yang akan diadakan di Jakarta Velodrome,” ungkap Raja Sapta.
Sementara itu, Direktur Utama Jakpro, Iwan Takwin, menjelaskan Jakpro sedang merencanakan pengembangan area sekitar Velodrome untuk mengoptimalkan pendapatan dari berbagai kegiatan non-sepeda.
“Ini ada kawasan lima hektar kurang lebih, ada beberapa ruang, ini nanti akan kita utilisasi untuk istilah bisnisnya adalah non-fareboxnya. Jadi kegiatan-kegiatan di luar sepeda terutama, seperti entertainment, kemudian kuliner atau F&B, dan fasilitas hospitality yang lain,” kata Iwan.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025 -
Pramono akan cek langsung masalah di Kampung Susun Bayam
urusan Kampung Susun Bayam seharusnya sudah selesai beberapa waktu lalu saat dirinya melakukan penyerahan kunci secara simbolis pada 6 Maret lalu
Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjanjikan akan mengecek langsung soal keluhan warga Kampung Bayam yang belum bisa menghuni Kampung Susun Bayam (KSB).
Sebab menurutnya urusan Kampung Susun Bayam seharusnya sudah selesai beberapa waktu lalu saat dirinya melakukan penyerahan kunci secara simbolis pada 6 Maret lalu.
“Saya akan cek sendiri,” kata Pramono saat dijumpai di Jakarta Timur, Kamis.
Lebih lanjut, Pramono menjelaskan, warga Kampung Bayam dibagi menjadi dua kelompok yakni Kelompok Furqon dan Kelompok Gugun.
Menurutnya, Kelompok Furqon sudah selesai sementara Kelompok Gugun dalam waktu dekat akan segera diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Sebelumnya, warga Kampung Bayam mengaku masih belum bisa menghuni Kampung Susun Bayam di kompleks Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.
Padahal, warga Kampung Bayam dijanjikan bisa menghuni KSB tempat itu sebelum Idul Fitri 1446 Hijriah atau Lebaran 2025.
Ketua Kelompok Tani Bayam Madani, Muhammad Furqon, mengaku tidak mengetahui pasti alasan belum diizinkan menghuni KSB. Padahal kata dia seluruh persyaratan yang diminta oleh Jakpro selaku pengelola sudah dia penuhi.
“Belum (bisa menghuni KSB) ini. Nggak tahu apa yang dimainkan Jakpro,” kata Furqon.
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama wakilnya Rano Karno menggelar seremonial penyerahan kunci hunian KSB ke perwakilan warga Kampung Bayam pada Kamis, 6 Maret 2025.
Warga Kampung Bayam merupakan korban pembebasan lahan dari proyek pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Mereka dijanjikan oleh Pemprov DKI menghuni KSB yang dibangun di lahan sebelah JIS.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025 -
Dukung Pramono-Rano Semasa Kampanye, Ketum Jakmania Diky Soemarno Kebagian Jatah Stafsus
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Ketua Umum Jakmania, Diky Soemarno, kebagian jatah menjadi staf khusus (stafsus) Gubernur Jakarta Pramono Anung.
Informasi ini diperoleh saat Gubernur Pramono Anung menjamu para pemain dan staf Persija Jakarta di Balai Kota Jakarta siang tadi.
Selama acara tersebut, Diky terlihat mengenakan tanda pengenal pegawai Pemprov DKI Jakarta.
Tanda pengenal atau id card itu pun langsung dicopot begitu acara halalbihalal Pramono dengan skuad Persija berakhir.
Pentolan Jakmania ini pun kemudian mengakui dirinya kini diberi kepercayaan sebagai stafsus Gubernur Pramono Anung.
Hal ini disampaikan Diky saat dimintai keterangan oleh awak media terkait acara Persija dengan Pramono di Balai Kota siang tadi.
“Ini sebagai apa dulu? Stafsus apa Ketua Umum Jakmania nih?” ucapnya, Kamis (10/4/2025).
Meski demikian, Diky tak menjelaskan lebih lanjut posisinya di stafsus bentukan Pramono.
Sebagai informasi tambahan, selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pramono bakal dibantu oleh 15 orang stafsus.
Orang nomor satu di Jakarta ini pun menunjuk pakar lingkungan dan tata kelola air dari Universitas Indonesia, Firdaus Ali sebagai Koordinator Stafsus.
Beberapa nama, seperti ahli tata kota Nirwono Jogo hingga eks stafsus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Prastowo masuk dalam tim kecil yang akan Pramono.
Meski demikian, baik Pramono maupun Wagub Rano Karno tak pernah mengumumkan secara resmi susunan stafsusnya.
Diky sendiri semasa kampanye Pilkada Jakarta 2024 memang lebih condong mendukung pasangan Pramono Anung-Rano Karno ketimbang Ridwan Kamil-Suswono maupun Dharma-Kun Wardana.
Dalam beberapa kesempatan, Diky pun blak-blakan mendukung Pramono-Rano ketimbang kandidat lainnya.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
-
Pemprov DKI Jakarta melalui Bapenda Hadirkan Akses Digital SPPT PBB, Ini 3 Kanalnya! – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik.
Sebagai pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak setiap tahunnya, PBB turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menyadari hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus berkomitmen agar masyarakat mendapatkan kemudahan layanan perpajakan.
Salah satunya adalah dengan menghadirkan akses yang lebih praktis untuk memperoleh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
SPPT ini adalah surat resmi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberitahukan besaran pajak terutang yang harus dibayarkan para wajib pajak.
Kabar baiknya, sekarang masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pelayanan pajak untuk mendapatkan SPPT. Dalam rangka mempermudah layanan pajak bagi masyarakat, Bapenda DKI Jakarta telah menyediakan tiga cara praktis untuk mengakses SPPT PBB secara digital.
Dapatkan SPPT kini lebih mudah tanpa antre
Kini, para wajib pajak dapat mengakses SPPT secara online tanpa harus mengantre melalui tiga kanal berikut:
1. Melalui email
Wajib pajak yang sudah terdaftar akan menerima e-SPPT PBB secara otomatis setiap tahunnya melalui email yang sesuai saat pendaftaran.
Cukup periksa kotak masuk (inbox) atau folder spam untuk melihat email yang berisi tautan akses SPPT.
2. Melalui situs resmi pajak online (login)
Untuk mengakses informasi dan layanan secara lengkap, kamu dapat berkunjung ke situs pajak online yaitu https://pajakonline.jakarta.go.id/.
Berikut adalah langkah-langkah untuk mengakses SPPT online melalui situs pajak online:
Masuk ke situs pajakonline.jakarta.go.id dan login menggunakan akun terdaftar.
Klik menu “Jenis Pajak”, kemudian pilih “PBB”.
Masuk ke “Riwayat Pengunduhan e-SPPT”.
Klik ikon unduh untuk melihat dan mengunduh SPPT yang dibutuhkan.3. Melalui Pajak Online Tanpa Login (PAJOL)
Untuk Warga Jakarta yang ingin akses yang lebih cepat tanpa harus memiliki akun, bisa menggunakan layanan PAJOL (Pajak Online Jakarta) melalui situs https://pajakonline.jakarta.go.id/esppt. Berikut langkah-langkahnya;
Buka laman pajakonline.jakarta.go.id/esppt.
Klik tombol hijau untuk memulai pengecekan.
Masukkan Nomor Objek Pajak (NOP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Klik “Cari” untuk menampilkan daftar nilai SPPT yang dibutuhkan.Itulah tiga cara praktis yang disediakan oleh Bapenda agar kamu dapat mengakses informasi SPPT PBB kapan saja dan di mana saja secara lebih mudah, tanpa antrean dan tanpa batasan waktu.
Hadirnya tiga kanal ini merupakan bagian dari komitmen Bapenda DKI Jakarta dalam menyediakan layanan perpajakan yang modern, efisien dan ramah pengguna agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan kota Jakarta.
-
Pemprov DKI beri insentif PBB-P2 guna wujudkan keadilan perpajakan
pemerintah juga berkewajiban menyesuaikan beban pajak agar lebih adil dan proporsional dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberikan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diatur melalui Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025.
Kebijakan yang berlaku mulai 8 April 2025 ini merupakan wujud kepedulian Pemprov DKI Jakarta terhadap keadilan perpajakan. Kebijakan insentif yang diberikan untuk PBB-P2 di tahun 2025 yakni Pembebasan Pokok PBB-P2, Pengurangan Pokok PBB-P2 Tahun Pajak 2025, Keringanan Pokok PBB-P2, dan Pembebasan Sanksi Administratif.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati mengatakan dalam keterangannya, Kamis, pajak daerah berperan penting dalam kehidupan bernegara sebagai sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai segala keperluan daerah Provinsi DKI Jakarta.
“Namun, pemerintah juga berkewajiban menyesuaikan beban pajak agar lebih adil dan proporsional dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat,” ujar Lusiana.
Lusiana menyampaikan adanya insentif PBB-P2 tahun 2025 ini merupakan bentuk dukungan Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi beban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta meningkatkan kepatuhan pajak.
“Sehingga optimalisasi penerimaan pajak daerah dapat berjalan tanpa membebani wajib pajak secara berlebihan,” katanya.
Adapun kebijakan insentif yang diberikan untuk PBB-P2 di tahun 2025 adalah sebagai berikut:
1) Pembebasan Pokok PBB-P2
Melalui kebijakan pembebasan pokok PBB-P2, masyarakat bisa mendapatkan pembebasan sebesar 100% untuk Tahun Pajak 2025. Adapun syarat untuk mendapatkan insentif ini yaitu:
A. Rumah tapak dengan NJOP maksimal Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atau rumah susun dengan NJOP maksimal Rp.650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah)
B. Wajib Pajak orang pribadi
C. Jika memiliki objek lebih dari satu, maka yang dibebaskan hanya satu objek dengan NJOP paling tinggi
D. NIK sudah tervalidasi di akun Pajak Online.
2) Pengurangan Pokok PBB-P2 Tahun Pajak 2025
Insentif ini diberikan secara otomatis oleh sistem yang terdiri dari:
• Pengurangan sebesar 50% dari PBB-P2 terutang tahun 2025 bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kriteria pembebasan pokok.
• Pengurangan sebesar nilai tertentu agar kenaikan PBB-P2 yang harus dibayar tidak melebihi 50 persen dari tahun pajak 2024.
3) Keringanan Pokok PBB-P2
Keringanan pokok PBB-P2 yaitu bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat apabila ingin membayarkan PBB-P2-nya. Besaran keringanan yang didapatkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
A. PBB-P2 tahun pajak 2025
• Keringanan 10 persen untuk periode pembayaran mulai tanggal 8 April – 31 Mei 2025.
• Keringanan 7,5 persen untuk periode pembayaran 1 Juni – 31 Juli 2025.
• Keringanan 5 persen untuk periode pembayaran 1 Agustus – 30 September 2025.
B. PBB-P2 tahun pajak 2020 – 2024
• Keringanan 5 persen untuk periode pembayaran mulai 8 April sampai 31 Desember 2025.
C. PBB-P2 tahun pajak 2013 – 2019
• Keringanan 50 persen untuk periode pembayaran 8 April sampai 31 Desember 2025.
D. PBB-P2 tahun pajak 2010 – 2012
• Keringanan 25 persen diberikan sebagai tambahan atas keringanan pokok berdasarkan Pergub Nomor 124 Tahun 2017 untuk periode pembayaran 8 April sampai 31 Desember 2025.
4) Pembebasan Sanksi Administratif
A. Pembebasan sanksi administratif berupa bunga angsuran
• Diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran angsuran PBB-P2 pada periode 8 April sampai 31 Desember 2025.
B. Pembebasan sanksi administratif berupa bunga terlambat bayar juga diberikan untuk periode pembayaran 08 April sampai dengan 31 Desember 2025
• Diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 tahun pajak 2013 sampai tahun 2024
• Diberikan kepada wajib pajak yang telah melunasi pokok PBB-P2 sebelum berlakunya Keputusan Gubernur ini, tetapi masih dikenakan sanksi administratif dan belum dilakukan pembayaran, baik yang sudah maupun yang belum diterbitkan surat tagihan pajak daerah atau keputusan pengurangan sanksi administratif.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025 -
Gubernur Pramono Tak Hafal Pemain Persija? 2 Nama ‘Asing’ Tiba-tiba Disebut: Ada Gonzales dan Gustav
TRIBUNJAKARTA.COM – Momen Gubenur Jakarta, Pramono Anung tiba-tiba salah menyebut nama pemain Persija Jakarta mendapatkan perhatian lebih.
Pramono diduga salah menyebutkan nama pemain setelah mendapatkan kunjungan staf dan pemain Persija Jakarta di kantornya di Balai Kota Jakarta, pada Kamis (10/4/2025).
Dalam sesi jumpa pers yang dilakukan, dua nama asing yang tak ada di dalam tim tiba-tiba disebut oleh politisi senior PDIP tersebut.
Kedua nama pemain yang tidak ada di tim yakni Gonzales dan Gustav tiba-tiba disinggung oleh Pramono.
Kejadian tersebut terekam kamera wartawan dalam sesi jumpa pers yang dilakukan di Balai Kota Jakarta.
“Orang-orang seperti Ridho, Ferarri, Witan, Simic, Gonzales dan Gustav, itu akan tetap bisa bermain secara maksimal di Persija,” ujar Pramono Anung dikutip TribunJakarta dari tayangan video yang diunggah YouTube Kompas TV, Kamis (10/4/2025).
Kesalahan penyebutan nama pemain itu bermula dari Pramono menyingungg bantuan yang akan diberikan Pemprov DKI.
Orang nomor satu di Jakarta ini menjanjikan bakal maksimal membantu Persija menjadi lebih berprestasi di musim depan.
KLIK SELENGKAPNYA:Penggawa Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Mencari Bocah Kenneth yang Gagal Mendapatkan Jersey Miliknya di SUGBK. Ayah Kenneth Bersyukur.
Satu di antaranya dengan memberikan prioritas kepada Persija bermain di Jakarta International Stadium (JIS).
Hal ini bisa membuat Persija Jakarta tak perlu lagi bermain kandang di luar Jakarta.
Tak hanya itu, Pemprov DKI, disebut Pramono, bakal memberikan keringanan pajak tontonan sebesar 60 persen kepada Persija.
Sehingga diharapkan Persija bisa memperoleh penghasilan lebih dari setiap tiket yang terjual saat laga kandang.
PERSIJA BERTEMU GUBERNUR – Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno saat berfoto bersama para pemain dan staf Persija Jakarta, Kamis (10/4/2025). (TRIBUNJAKARTA.COM/Dionisius Arya Bima Suci)
“Nanti sponsorship juga kami bantu. Mudah-mudahan dengan semangat ini, Persija akan menjadi lebih baik, kualitasnya menjadi lebih baik,” tuturnya.
Lebih lanjut, Pramono menyebut, sengaja mengundang Persija untuk mempersiapkan tim kebanggaan ibu kota ini mengarungi kompetisi Liga Indonesia 2025/2026.
“Biasanya Persija ke Balai Kota membawa piala, kali ini Persija kita persiapkan untuk membawa piala di kemudian hari,” kata Pramono.
Dalam kunjungan itu, para penggawa Macan Kemayoran ini disambut di ruang Balairung Balai Kota Jakarta.
Sejumlah pemain Persija di antaranya Andritany, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Ondrej Kudela, Marko Simic, Gustavo Almeida, hingga sejumlah nama besar lainnya tampak hadir dalam pertemuan tersebut.
Suasana hangat terlihat saat Manajer Persija Bambang Pamungkas memperkenalkan satu per satu para staf dan pemain kepada Pramono-Rano.
Bambang Pamungkas pun menyinggung target besar yang dititip Gubernur Pramono Anung untuk bisa membawa Persija Jakarta lebih berprestasi dalam dua tahun ke depan.
“Biasanya Persija ke sini untuk nganterin piala. Kita diundang buat makan siang, tujuannya adalah untuk nantinya datang lagi mengantar piala,” kata pria yang akrab disapa Bepe itu.
Manajer tim Persija Jakarta, Bambang Pamungkas (Istimewa)
Menurut Bepe, Jakarta dan Persija tak akan bisa dipisahkan.
Pemprov DKI Jakarta dan Persija Jakarta harus selalu bersinergi untuk bisa mewujudkan impian besarnya di tahun 2027 dan 2028.
“Tahun 2027 Jakarta berusia 500 tahun, kita diberi waktu 2 tahun untuk mencapai jaura di tahun 2027. Sementara Persija di tahun 2028 akan berusia 100 tahun,” katanya.
“Ini adalah hal sinergi, semoga dengan adanya suport dari Gubernur membuat kita lebih baik ke depan, dan kita bisa main full home di Jakarta, sehingga kita bisa dapat poin maksimal dan berjuang di jalur juara,” tuturnya.
(TribunJakarta)
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.
Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya