Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

  • Jepang sediakan 148 ribu lowongan kerja untuk Indonesia 

    Jepang sediakan 148 ribu lowongan kerja untuk Indonesia 

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyebut Jepang menyediakan 148 ribu lowongan kerja untuk Indonesia dan Jakarta punya peluang mengirimkan tenaga kerjanya ke negara tersebut.

    “Jepang memberikan satu kuota yang cukup besar untuk Indonesia, hampir 148.000. Kalau Jakarta bisa mengambil 10.000, harus mulai kita inventarisasi hari ini,” kata dia usai membuka acara “Job Fair Jakarta Goes to Campus Universitas Trisakti” di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa.

    Rano mengatakan, untuk memasuki pasar kerja internasional, calon pekerja harus menguasai sejumlah kemampuan termasuk bahasa asing.

    Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya mengumpulkan tenaga kerja sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dan menyalurkan mereka ke lapangan kerja yang membutuhkan.

    “Kami menginventarisasi untuk program tahun depan dan kami bisa menyalurkan calon tenaga kerja yang lulus, bahwa bekerja itu bukan hanya di Jakarta tapi bisa kita sediakan lapangan pekerjaan di luar negeri,” kata Rano.

    Berbicara lowongan kerja, dia mengatakan, Pemprov DKI membutuhkan sebanyak 11 ribu tenaga pemadam kebakaran atau petugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat).

    Sejumlah kompetensi pun menjadi syarat untuk diterima menjadi petugas Gulkarmat. Yang luar biasa tenaga kerja pemadam kebakaran di Jakarta ini menjadi dinas yang paling favorit.

    “Masalah Jakarta ada apa-apa lapor ke pemadam kebakaran, bahkan ada suami-istri bertengkar, anaknya lapor ke pemadam kebakaran,” kata Rano.

    Pemprov DKI Jakarta mengadakan kegiatan bursa kerja di Universitas Trisakti. Ini menjadi kampus pertama sebagai lokasi kegiatan bursa kerja.

    “Hari ini bursa kerja memang kami pilih masuk ke dalam kampus, karena tentu saja segmen tentang lapangan pekerjaan yang ada tentu dengan ‘segmented’ yang berbeda,” ujar Rano.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Selasa pagi, Kualitas udara Jakarta tak sehat bagi kelompok sensitif

    Selasa pagi, Kualitas udara Jakarta tak sehat bagi kelompok sensitif

    Jakarta (ANTARA) – Kualitas udara di DKI Jakarta, berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada Selasa pagi termasuk kota dengan kondisi tidak sehat bagi kelompok sensitif.

    Berdasarkan pantauan pada pukul 07.30 WIB, Indeks Kualitas Udara atau Air Quality Index (AQI) berada di angka 124 dengan angka partikel halus (particulate matter/PM) 2.5 berada di angka 51 mikrogram per meter kubik.

    Angka tersebut menempatkan Jakarta pada peringkat 12 kota dengan kualitas udara buruk dunia.

    Adapun kota dengan kualitas udara terburuk di dunia adalah Al-Manamah, Bahrain dengan indeks kualitas udara di angka 1.115. Kemudian di urutan kedua diikuti Hanoi, Vietnam di angka 187. Selanjutnya di urutan ketiga diikuti Lahore, Pakistan di angka 166, lalu di urutan keempat ada Shenzhen, China di angka 163.

    Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta bakal meniru kota-kota besar dunia seperti Paris dan Bangkok dalam menangani polusi udara yakni dengan menyediakan lebih banyak Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) yang saat ini baru berjumlah 111 stasiun.

    Pemprov DKI Jakarta menargetkan memiliki 1.000 sensor udara berbiaya rendah (low-cost sensors) agar pemantauan lebih luas dan akurat.

    Penyampaian data polusi udara ke depan harus lebih terbuka agar intervensi penanganan secara berkelanjutan bisa lebih efektif.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ancaman bagi pelanggar uji emisi kendaraan berat di Jakarta

    Ancaman bagi pelanggar uji emisi kendaraan berat di Jakarta

    Pemprov DKI Jakarta gelar operasi gabungan penegakan hukum pelanggar uji emisi kendaraan berat. Foto: DLH DKI Jakarta

    Ancaman bagi pelanggar uji emisi kendaraan berat di Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Senin, 14 April 2025 – 20:42 WIB

    Elshinta.com – Para pemilik kendaraan berat atau Heavy-duty Vehicles seperti truk dan bus yang mengabaikan kewajiban uji emisi di Jakarta akan menghadapi ancaman serius yaitu pidana kurungan hingga enam bulan atau denda maksimal Rp 50 juta. Ancaman ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, demikian dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Elshinta dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Langkah tegas ini merupakan strategi penegakan hukum terhadap pemilik kendaraan berat, khususnya kendaraan berbahan bakar diesel, yang tidak memenuhi ambang batas emisi gas buang. Ini merupakan salah satu upaya mengendalikan pencemaran udara di Jakarta.

    Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, para pemilik kendaraan berat seperti truk dan bus yang mengabaikan kewajiban uji emisi di Jakarta dan terjaring dalam Operasi Gabungan Penegakan Tindak Pelanggar Uji Emisi, akan menghadapi ancaman serius yaitu pidana kurungan hingga denda. “Pelanggarannya termasuk kategori Tindak Pidana Ringan (Tipiring),” tegas Asep.

    Operasi gabungan ini akan dilaksanakan mulai Selasa (15/4/2025) besok,  di wilayah DKI Jakarta dengan melibatkan berbagai pihak, diantaranya Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, dan Polda Metro Jaya. Total lebih dari 40 personel gabungan akan diterjunkan pada setiap operasi.

    “Kami akan terus memperketat pengawasan terhadap kendaraan berat seperti truk, trailer dan bus yang masuk kategori heavy duty vehicle. Komitmen ini dilakukan untuk mengendalikan polusi udara dari sumber bergerak,” ungkap Asep.

    Dalam setiap operasi akan disiagakan uji emisi mobile untuk menguji kepatuhan kendaraan terhadap standar emisi. Selain itu, akan dilaksanakan Sidang Tipiring bagi pelanggar yang terbukti tidak lolos uji emisi untuk dijatuhi hukuman.

    Direktur Indonesia untuk Clean Air Asia, Ririn Radiawati Kusuma mengungkapkan dukungannya atas langkah pengendalian kualitas udara dari sumber bergerak ini. Dia mengungkapkan berdasarkan kajian tahun 2022 yang dilakukan oleh Profesor Puji Lestari dari Insitut Teknologi Bandung, tercatat sektor transportasi menyumbang 44,7% untuk polutan PM2.5 di Jakarta. Dari sektor transportasi ini, 32% adalah dari heavy duty vehicle atau kendaraan berbahan bakar diesel.

    “Jadi pengetatan emisi dari truk dan kendaraan berat sudah sejalan dengan kajian yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Emisi dari kendaraan berat berbahan bakan diesel juga menjadi sumber polutan yang besar untuk SO2 dan NO2 yang merupakan prekusor dari PM2.5, yaitu masing-masing  56% dan 48%,” kata Ririn.

    Penulis: Vivi Trisnavia/Ter

     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Tamhut Jakbar terus matangkan persiapan Taman Wijaya Kusuma Cengkareng

    Tamhut Jakbar terus matangkan persiapan Taman Wijaya Kusuma Cengkareng

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Barat terus mematangkan persiapan Taman Wijaya Kusuma, Cengkareng yang bakal dibuka hingga malam hari.

    Kepala Suku Dinas Tamhut Jakarta Barat, Dirja Kusuma di Jakarta, Senin, mengatakan persiapan yang dilakukan meliputi sarana dan prasarana dan sumber daya manusia (SDM), seperti penambahan kamera pengawas (CCTV) dan petugas keamanan.

    “Kita memperbanyak CCTV dan merekrut petugas keamanan,” katanya.

    Taman Wijaya Kusuma, kata Dirja, masuk daftar taman yang oleh Pemprov DKI Jakarta akan dibuka hingga malam hari.

    “Taman Wijaya Kusuma itu masuk taman lingkungan yang akan beroperasi sampai pukul 22.00 WIB. Bukan 24 jam,” ujar Dirja.

    Selain penambahan tersebut, Sudin Tamhut Jakarta Barat juga akan bersinergi dengan pihak kelurahan dan kecamatan serta pengurus RT/RW dalam membantu pengawasan dan aktivitas masyarakat di Taman Wijaya Kusuma.

    “Rencananya, kami melibatkan masyarakat sekitar taman untuk pengadaan pelaku UMKM pada setiap Sabtu dan Minggu. Saat ini masih dalam pendataan,” tuturnya.

    Taman Wijaya Kusuma yang berada di Jalan Wijaya Kusuma, RT 07/RW 12 Kelurahan Duri Kosambi, memiliki sejumlah fasilitas seperti lintasan joging, taman bermain anak, bangku taman, lapangan olahraga dan kolam retansi.

    Selain itu, kata Dirja, taman seluas kurang lebih 13.826 meter persegi juga dilengkapi dengan mushala, pos jaga, CCTV, toilet, lampu penerang dan WiFi.

    “Masyarakat memanfaatkan taman ini untuk berolahraga, seperti futsal, voli, badminton, senam pound fit, dan sebagainya. Ada juga komunitas Pramuka dan seni tari tradisional,” tuturnya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perda jaringan utilitas minta segera diterbitkan untuk penataan kota

    Perda jaringan utilitas minta segera diterbitkan untuk penataan kota

    Jakarta (ANTARA) – Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris mengatakan bahwa peraturan daerah (perda) jaringan utilitas mendesak untuk segera diterbitkan dalam rangka menata Jakarta menuju kota global.

    “Kami melihat ini (perda jaringan utilitas) sangat mendesak untuk dilakukan percepatan,” kata Afan di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, saat ini penataan sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT) perlu dilakukan oleh Jakarta sebagai upaya menjadi kota global.

    Afan mengatakan bahwa ketika pembangunan SJUT tidak segera dilakukan, maka akan timbul beragam permasalahan di antaranya kemacetan.

    Ia menjelaskan, ketika tidak ada SJUT, maka setiap kali ada sambungan kabel baru akan menimbulkan kemacetan karena mereka menutup dan menggali jalan untuk menyambung kabel.

    “Ada pemeliharaan digali. Ada yang pasang kabel baru digali lagi. Jadi, saya yakin masyarakat bukan cuma capek melihatnya. Tapi capek merasakan macetnya,” ujarnya.

    Selain kemacetan yang ditimbulkan oleh semrawutnya jaringan utilitas, lanjut Afan, ada juga permasalahan genangan yang disebabkan kesemrawutan kabel. Dan itu menjadikan peraturan daerah terkait jaringan utilitas sangat mendesak.

    Sementara dari sisi kesehatan, dengan adanya kemacetan yang ditimbulkan maka penanganan kesehatan seperti penyakit stroke bisa terkendala.

    “Orang mungkin berpikir apa hubungannya dengan kesehatan. Kita tahu ada beberapa penyakit itu yang perlu penanganan amat sangat segera. Contoh orang stroke, dia punya golden time itu hanya 3 jam. Kita bisa bayangkan kalau di satu ruas ada beberapa titik galian, itu menyebabkan kemacetan yang luar biasa,” katanya.

    Dengan kondisi seperti itu, Pemprov DKI Jakarta meminta kepada Pansus DPRD terkait jaringan utilitas agar dapat segera menyetujui raperda menjadi perda agar penataan SJUT mempunyai kekuatan hukum.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kadin imbau nasabah tak kosongkan rekening di Bank DKI

    Kadin imbau nasabah tak kosongkan rekening di Bank DKI

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengimbau agar nasabah tidak terprovokasi ajakan untuk mengosongkan rekening di Bank DKI.

    Terlebih, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo telah menjamin keamanan data dan dana nasabah dalam proses pemulihan sistem.

    Sarman dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan, saat ini Bank DKI merupakan salah satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) terbesar di Indonesia, sehingga memiliki peran penting dalam perputaran ekonomi dan pembangunan di Jakarta.

    “Bank DKI bukan hanya sekedar tempat menyimpan uang nasabah. Namun bank tersebut juga berperan dalam pembangunan dan perputaran ekonomi di Jakarta. Karena Bank DKI juga mempunyai berbagai program sosial untuk masyarakat seperti pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) yang telah terbukti menjadi penopang ekonomi negeri ini. Khususnya Jakarta,” ujarnya.

    Oleh karena itu, dia menilai ajakan untuk mengosongkan rekening di Bank DKI yang beredar di media daring dan media sosial bukanlah suatu hal yang bijak karena akan berdampak kerugian yang lebih besar terhadap perekonomian Jakarta dan berimplikasi pada ekonomi masyarakat sendiri.

    Terlebih, Gubernur DKI Jakarta dan Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo berkali-kali menegaskan bahwa data dan dana nasabah tetap aman selama perbaikan sistem transaksi tengah dilakukan.

    Dia menambahkan, bahwa apa yang tengah dialami Bank DKI mungkin bisa saja terjadi bahkan pernah dialami bank lain. Hal itu menjadi pengalaman yang harus diantisipasi dunia perbankan di kemudian hari, terutama terkait sistem transaksi.

    “Siapapun pasti tidak mengharapkan hal ini terjadi. Bukan hanya nasabah, namun juga Pemprov DKI Jakarta. Namun, untuk melihat masalah ini kita harus bijak. Bagaimanapun Bank DKI harus tetap menjadi bank kebanggaan warga Jakarta,” kata Sarman.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bank DKI Berperan Bangun Ekonomi Jakarta, Kadin: Pengosongan Rekening Hanya Merugikan Masyarakat 

    Bank DKI Berperan Bangun Ekonomi Jakarta, Kadin: Pengosongan Rekening Hanya Merugikan Masyarakat 

    TRIBUNJAKARTA.COM – Wakil Ketua Umum Kadin Pusat Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, berharap nasabah tidak terprovokasi dengan ajakan untuk mengosongkan rekening Bank DKI. Terlebih Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung telah menjamin keamanan data dan dana nasabah di proses pemulihan sistem. 

    Menurut Sarman, saat ini Bank DKI merupakan salah satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) terbesar di Indonesia. Sehingga memiliki peran penting dalam perputaran ekonomi dan pembangunan di Jakarta. 

    “Bank DKI bukan hanya sekedar tempat menyimpan uang nasabah. Namun bank tersebut juga berperan dalam pembangunan dan perputaran ekonomi di Jakarta. Karena Bank DKI juga mempunya berbagai program sosial untuk masyarakat seperti pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) yang telah terbukti menjadi penopang ekonomi negeri ini. Khususnya Jakarta,” ungkap Sarman, Minggu (13/4/2025). 

    Karenanya ia menilai ajakan untuk mengosongkan rekening Bank DKI yang beredar di media daring dan media sosial bukanlah suatu hal yang bijak.

    Ia menilai, hal itu akan berdampak kerugian yang lebih besar terhadap perekonomian Jakarta dan berimplikasi pada ekonomi masyarakat sendiri. 

    “Kita sama-sama mengetahui bahwa Bank DKI itu bank satu-satunya milik Pemprov DKI Jakarta. Di mana melalui bank tersebut, Pemprov DKI Jakarta menggulirkan berbagai program sosial berupa bantuan sosial. Seperti Kartu Jakarta Pinter (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ) bahkan bantuan permodalan kepada UMKM juga dilakukan melalui Bank DKI. Jadi saya kira ajakan mengosongkan rekening Bank DKI bukanlah suatu hal yang bijak dan tidak perlu ditanggapi,” imbuhnya. 

    Terlebih, dikatakan Sarman, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, berkali-kali menegaskan bahwa data dan dana nasabah tetap aman selama perbaikan sistem transaksi tengah dilakukan. 

    “Saya mengpresiasi langkah tegas dan cepat Gubernur DKI dan Direksi Bank DKI dalam mengambil sikap menyatakan menjamin bahwa data dan dana nasabah aman. Sehingga dengan pernyataan tersebut setidaknya ada jaminan data dan nasabah tetap aman. Sehingga nasabah tidak perlu khawatir,” tegasnya.

    Lebih lanjut Sarman menyatakan, bahwa apa yang tengah dialami Bank DKI mungkin bisa saja terjadi bahkan pernah dialami bank lain. Hal ini menjadi pengalaman yang harus diantisipasi dunia perbankan di kemudian hari. Terutama terkait sistem transaksi.  

    “Siapapun pasti tidak mengharapkan hal ini terjadi. Bukan hanya nasabah, namun juga Pemprov DKI Jakarta. Namun untuk melihat masalah ini kita harus bijak. Bagaimanapun Bank DKI harus tetap menjadi bank kebanggaan warga Jakarta,” pungkasnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsAppChannel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya.

  • Kadin Imbau Nasabah Tak Terprovokasi Ajakan Kosongkan Rekening Bank DKI

    Kadin Imbau Nasabah Tak Terprovokasi Ajakan Kosongkan Rekening Bank DKI

    Jakarta –

    Wakil Ketua Umum Kadin Pusat Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, berharap nasabah tidak terprovokasi ajakan untuk mengosongkan rekening Bank DKI. Terlebih Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung telah menjamin keamanan data dan dana nasabah di proses pemulihan sistem.

    Menurut Sarman, saat ini Bank DKI merupakan salah satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) terbesar di Indonesia, sehingga memiliki peran penting dalam perputaran ekonomi dan pembangunan di Jakarta.

    “Bank DKI bukan hanya sekedar tempat menyimpan uang nasabah. Namun bank tersebut juga berperan dalam pembangunan dan perputaran ekonomi di Jakarta. Karena Bank DKI juga mempunya berbagai program sosial untuk masyarakat seperti pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) yang telah terbukti menjadi penopang ekonomi negeri ini. Khususnya Jakarta,” ungkap Sarman dalam keterangannya, Senin (14/4/2025).

    Karenanya, ia menilai ajakan untuk mengosongkan rekening Bank DKI yang beredar di media daring dan media sosial bukanlah suatu hal yang bijak. Hal itu akan berdampak kerugian yang lebih besar terhadap perekonomian Jakarta dan berimplikasi pada ekonomi masyarakat sendiri.

    “Kita sama-sama mengetahui bahwa Bank DKI itu bank satu-satunya milik Pemprov DKI Jakarta. Di mana melalui bank tersebut, Pemprov DKI Jakarta menggulirkan berbagai program sosial berupa bantuan sosial. Seperti Kartu Jakarta Pinter (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ) bahkan bantuan permodalan kepada UMKM juga dilakukan melalui Bank DKI. Jadi saya kira ajakan mengosongkan rekening Bank DKI bukanlah suatu hal yang bijak dan tidak perlu ditanggapi,” imbuhnya.

    Terlebih, dikatakan Sarman, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, berkali-kali menegaskan data dan dana nasabah tetap aman selama perbaikan sistem transaksi tengah dilakukan.

    “Saya mengpresiasi langkah tegas dan cepat Gubernur DKI dan Direksi Bank DKI dalam mengambil sikap menyatakan menjamin bahwa data dan dana nasabah aman. Sehingga dengan pernyataan tersebut setidaknya ada jaminan data dan nasabah tetap aman. Sehingga nasabah tidak perlu khawatir,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Sarman menyatakan, bahwa apa yang tengah dialami Bank DKI mungkin bisa saja terjadi bahkan pernah dialami bank lain. Hal ini menjadi pengalaman yang harus diantisipasi dunia perbankan di kemudian hari. Terutama terkait sistem transaksi.

    “Siapapun pasti tidak mengharapkan hal ini terjadi. Bukan hanya nasabah, namun juga Pemprov DKI Jakarta. Namun untuk melihat masalah ini kita harus bijak. Bagaimanapun Bank DKI harus tetap menjadi bank kebanggaan warga Jakarta,” pungkasnya.

    (anl/ega)

  • Legislator PSI Soroti Tarif Air di Jakarta Naik, Minta Perubahan Pergub

    Legislator PSI Soroti Tarif Air di Jakarta Naik, Minta Perubahan Pergub

    Jakarta –

    Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta, Francine Widjojo, menyoroti permasalahan kenaikan tarif air PAM Jaya di Jakarta. Francine mendorong persoalan itu segera dituntaskan sebagai bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 mendatang.

    “LKPJ tahun 2025 harus memperhatikan pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah seperti diatur dalam Pasal 19 Permendagri 18 Tahun 2020, khususnya terkait tarif air PAM Jaya dalam Kepgub 730 Tahun 2024 yang bermasalah, sedangkan Kepgub ini adalah peraturan pelaksana dari Pergub 37 Tahun 2024,” kata Francine kepada wartawan, Minggu (13/4/2025).

    Francine menilai kenaikan tarif air Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya yang dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 37 tahun 2024 bermasalah baik dari segi formil dan materil. Dia mengatakan tidak ada landasan hukum dalam aturan tersebut.

    “Kenaikan tarif air minum PAM Jaya dalam Kepgub 730 Tahun 2024 cacat formil karena tidak memiliki landasan hukum. Pasalnya, tidak ditemukan adanya Kepgub di tahun 2023 yang mengatur tarif batas atas dan tarif batas bawah air minum dengan tarif Rp 21.000 hingga Rp 23.000/m3,” lanjutnya.

    “Pada saat yang bersamaan, kami juga menemukan bahwa kenaikan tarif air minum ini memiliki cacat materil. Pelanggan-pelanggan apartemen dan kondominium yang seharusnya berada di kelompok pelanggan hunian K II ditempatkan di kelompok pelanggan industri/niaga K III,” sambung Francine.

    Menurut Francine, kekeliruan PAM Jaya dalam menentukan unit apartemen dan kondominium sebagai pelanggan K III itu menyebabkan terjadinya kenaikan tarif air drastis hingga 71,3 persen. Adapun kenaikan tarif ini sangat membebani penghuni apartemen dan kondominium.

    “Para pelanggan di kelompok K III diharuskan membayar air minum dengan tarif lebih mahal dari tarif batas atas yang berlaku, yaitu di rentang Rp 21.500/m3 hingga Rp23.000/m3,” ujarnya.

    Lebih parah daripada itu, kenyataannya PAM Jaya menagih penghuni apartemen Mediterania Marina Residence di Ancol dengan biaya yang lebih tinggi lagi.

    Francine mengingatkan Ancol merupakan salah satu pelanggan terbesar PAM Jaya sekaligus mitra dalam sinergi BUMD. Namun, dia menilai PAM Jaya malah menetapkan tarif air yang sangat tinggi untuk kawasan Ancol sehingga merugikan penghuni apartemen di sana dan dapat berdampak pada keberlangsungan bisnis-bisnis yang berada di kawasan Ancol.

    Ia mengusulkan Pemprov DKI Jakarta mengubah Keputusan Gubernur (Kepgub) 730 Tahun 2024 selambat-lambatnya tahun ini agar tidak merugikan warga Jakarta dan memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

    “Kami merekomendasikan Kepgub 730 Tahun 2024 yang merupakan peraturan pelaksana dari Pergub 37 Tahun 2024 diubah selambat-lambatnya tahun ini agar menjadi bagian dari LKPJ 2025. Pemprov DKI Jakarta harus ingat bahwa air merupakan kebutuhan dasar dan vital bagi warga Jakarta,” pungkas Francine.

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Legislator minta Pemprov DKI evaluasi sejumlah proyek pembangunan

    Legislator minta Pemprov DKI evaluasi sejumlah proyek pembangunan

    Ilustrasi – Pekerjaan perbaikan jalan di Ruas Tol Jakarta-Cikampek oleh PT Jasamarga Transjawa Tol. ANTARA/Pradita Kurniawan Syah

    Legislator minta Pemprov DKI evaluasi sejumlah proyek pembangunan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 12 April 2025 – 22:01 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPRD DKI Jakarta Tri Waluyo meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera mengevaluasi proyek-proyek pembangunan yang tidak berjalan sesuai harapan dan mengganggu arus lalu lintas.

    “Ada beberapa proyek pembangunan yang tidak berjalan dan sangat mengganggu arus lalu lintas,” kata anggota DPRD DKI Jakarta Tri Waluyo di Jakarta, Sabtu.

    Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengingatkan proyek pembangunan yang ada di Jakarta seharusnya memiliki kepastian waktu pelaksanaan dan penyelesaiannya yang disampaikan melalui informasi di lokasi proyek sehingga warga mengetahuinya.

    “Kami minta Pemprov DKI Jakarta menyikapi ini jika itu proyek yang menggunakan APBD Jakarta maka harus ada kepastian,” kata dia.

    Tri mengaku termasuk yang menjadi korban keberadaan proyek pembangunan di  kawasan Penjaringan yang membuat jarak tempuh semakin lama.

    “Biasanya saya hanya membutuhkan waktu 45 menit ke kantor tetapi dengan adanya proyek tersebut jarak tempuh yang dilalui bisa dua jam,” kata dia.

    Ia meminta Pemprov DKI Jakarta harus mencari penyebab proyek yang mengganggu lalu lintas tersebut mulai dari pemanggilan pengawas hingga melakukan monitoring untuk memastikan seluruh proyek berjalan dengan baik.

    “Ini kendala dimana, apa yang menyebabkan proyek tersebut tidak berjalan,” kata dia.

    Apalagi  proyek tersebut berbatasan dengan jalan Proyek Strategis Nasional (PSN)) yang harusnya berjalan dengan baik dan ada kepastian waktu penyelesaiannya.

    “Ini tentu kewenangan dari kementerian terkait agar proyek ini berjalan sesuai kajian yang ada,” kata dia.

    Menurut dia adanya proyek pembangunan di sejumlah titik di Jakarta  berdampak terhadap kapasitas jalan yang kian terbatas sementara jumlah kendaraan terus bertambah.

    “Masyarakat yang terdampak tentunya membutuhkan kepastian,” kata dia.

    Sejumlah proyek pembangunan  yang memberikan dampak terhadap kelancaran lalu lintas di antaranya di Penjaringan Jakarta Utara, Cikini Jakarta Pusat, dan Tebet Jakarta Selatan.

    Sumber : Antara