Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

Sepeda Bakal Melintas di JLNT Casablanca, Komunitas Kecam Rencana Pramono Gelar Silaturahride

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar Silaturahride bersama ratusan pesepeda pada Sabtu (19/4/2025) besok mendapat kecaman dari Koalisi Mobilitas Berkelanjutan.

Adapun koalisi ini merupakan gabungan dari sejumlah komunitas, seperti Bike to Work (B2W), Road Safety Association, Koalisi Pejalan Kaki, dan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal.

Kecaman dilayakan lantaran kegiatan tersebut akan melintas di Jalan Layang Non Tol (JLNT) Casablanca yang notabene merupakan jalan yang dilarang dilintasi oleh sepeda dan sepeda motor.

Hendro Subroto, perwakilan dari B2W Indonesia menjelaskan, pihaknya bersama Road Safety Association sebelumnya diundang oleh Dishub untuk membahas pelaksanaan ‘Silaturahride with Mas Pram’ pada Kamis (10/4/2025) kemarin.

Saat itu, pihak Dishub memaparkan bahwa kegiatan tersebut akan melintasi JLNT Casablanca.

“Saat itu juga, kami menyampaikan penolakan keras terhadap penggunaan JLNT Casablanca sebagai rute sepeda dalam acara ini,” ucapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (16/4/2025).

Hendro menerangkan, penolakan itu disampaikan bukan tanpa dasar, sebab, regulasi menerangkan larangan sepeda melintas di JLNT atas dasar keselamatan.

Gubernur Pramono Anung kecewa dengan sikap arogan Satpol PP saat membubarkan aksi Piknik Melawa’ di Gerbang Pancasila. Politikus senior PDIP ini bilang, tak seharusnya personel Satpol PP membubarkan paksa massa aksi yang tengah berunjuk rasa.

Ironisnya, Dishub DKI justru melanggar aturan itu dan memberikan rekomendasi kegiatan Silaturahride digelar di JLNT Casablanca dengan solusi menutup penuh jalan tersebut untuk rombongan pesepeda.

“Kami tidak ingin menjadi bagian dari normalisasi pelanggaran hukum atas nama seremoni ini,” ujarnya.

Acara ini pun disebutnya justru menghidupkan kembali anggapan bahwa bersepeda hanya untuk kelompok tertentu.

Padahal, yang dibutuhkan adalah membanhun budaya transportasi berkelanjutan yang inklusif dan aman.

Hendro pun menyayangkan hal ini dan menyinggung janji Gubernur Pramono semasa kampanye dulu yang ingin menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah bagi pesepeda.

“Kini beliau malah ikut mendesain pelanggaran hukum dengan gaya yang terbungkus bersepeda sport, hashtag, kebanggaan di strava, serta moment epic photo dan drone shoot di kawasan JLNT (Casablanca) yang dikelilingi gedung bertingkat,” tuturnya.

Sementara itu, Founder Road Safety Association Rio Oktaviano mengatakan, pihaknya lebih berorientasi pada keselamatan jalan secara keseluruhan dan jangka panjang.

Untuk itu, Road Safety Association dengan tegas menolak kegiatan ‘Silaturahride with Mas Pram’ digelar dengan melewati JLNT Casablanca.

“Apabila acara ini diberlakukan, maka akan menjadi preseden buruk dalam konsistensi keselamatan jalan, masyarakat pengguna sepeda motor dan pesepeda akan menganggap bahwa melewati JLNT ini boleh,” kata Rio.

Aktivis Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus menambahkan, pihaknya bukan bermaksud ingin menentang acara yang digelar Pemprov DKI Jakarta.

Namun, ia ingin kegiatan tersebut dilakukan tanpa melanggar lalu lintas.

“Kami menentang segala bentuk pelanggaran hukum yang dibungkus dalam gimmick populis, karena ketika hukum bisa dinegosiasikan untuk kepentingan simbolik, makan yang rusak bukan hanya marka jalan, tetap juga kepercayaan publik terhadap pemimpinnya,” ucapnya.

Adapun sikap Koalisi Mobilitas Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Menolak keras penggunaan JLNT Casablanca sebagai rute kegiatan bersepeda.

2. Mengecam normalisasi pelanggaran hukum oleh pejabat publik yang semestinya menjadi teladan.

3. Menyesalkan proses perencanaan kegiatan yang tidak partisipatif dan tidak menghargai masukan komunitas.

4. Menyerukan agar Pemprov Jakarta kembali kepada arah kebijakan transportasi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Sebagai informasi tambahan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana menggelar ’Silaturahride with Mas Pram’ pada Sabtu (19/4/2024) pagi.

Dalam acara tersebut, Gubernur Pramono bakal gowes keliling Jakarta bareng kurang lebih 400 pesepeda.

Acara ini akan dimulai dan berakhir di kantor Gubernur Pramono di Balai Kota Jakarta.

Untuk memastikan acara ini berjalan lancar, Dishub DKI Jakarta bakal melakukan penutupan jalan secara situasional.

(TribunJakarta)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

16/04/2025 09:56
Prioritas uji emisi kendaraan berat di Jakut dan Jakbar

Operasi gabungan Penegakan Kepatuhan Uji Emisi Kendaraan Berat Berkelanjutan di Jakarta, Selasa (15/4/2025). Foto: DLH DKI Jakarta

Pemprov DKI Jakarta gelar operasi gabungan Penegakan Kepatuhan Uji Emisi Kendaraan Berat Berkelanjutan

Prioritas uji emisi kendaraan berat di Jakut dan Jakbar
Dalam Negeri
Editor: Nandang Karyadi
Rabu, 16 April 2025 – 06:08 WIB

Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Ditlantas Polda Metro Jaya menggelar Operasi Gabungan Penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara di seluruh wilayah Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Dikutip dari keterangan tertulis, Kepala Sub Kelompok Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Tyana Brotoadi menyampaikan, operasi gabungan dilakukan di seluruh wilayah Jakarta. Dan, difokuskan di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat, karena banyaknya konsentrasi heavy duty vehicles yang melintas di ruas jalan pada wilayah tersebut.

“Kendaraan berat atau heavy duty vehicles seperti truk dan bus menyumbang polusi udara terbesar pada sumber emisi bergerak. Maka dari itu, kami melakukan penegakan hukum uji emisi dengan proritas tersebut,” tutur Tyana.

Ia menjelaskan, operasi gabungan dilakukan memastikan para pemilik usaha yang memiliki kendaraan berat tidak abai merawat kendaraannya. Setiap kendaraan diwajibkan mengukuti uji KIR dan memastikan lulus uji emisi secara berkala.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengungkapkan, operasi gabungan penataan uji emisi kendaraan berat ini menggunakan dasar hukum Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

“Pemilik kendaraan yang baku mutu emisinya melewati ambang batas yang dipersyaratkan diancam pidana kurungan hingga enam bulan atau denda maksimal Rp 50 juta. Ini berdasarkan Pasal 41 ayat (2),” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Indonesia untuk Clean Air Asia, Ririn Radiawati Kusuma mengungkapkan dukungannya atas langkah pengendalian kualitas udara dari sumber bergerak ini. Berdasarkan kajian tahun 2022 yang dilakukan oleh Profesor Puji Lestari dari lnstitut Teknologi Bandung (ITB), tercatat sektor transportasi menyumbang 44,7% untuk polutan PM2.5 di Jakarta. Dan 32% adalah dari heavy duty vehicle atau kendaraan berbahan bakar diesel.

“Jadi pengetatan emisi dari truk dan kendaraan berat sudah sejalan dengan kajian yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Emisi dari kendaraan berat berbahan bakan diesel juga menjadi sumber polutan yang besar untuk SO2 dan NO2 yang merupakan prekusor dari PM2.5, yaitu masing-masing 56% dan 48%. Dari data tersebut, kebijakan ini akan secara signifikan mengurangi polusi udara dari sektor transportasi,” kata Ririn.

Penulis: Vivi Trisnavia/Ter

Sumber : Radio Elshinta

16/04/2025 06:41
Nyaris Makan Korban, Identitas Pencuri 15 Pelat Besi JPO di Daan Mogot Jakarta Dikantongi Polisi

PIKIRAN RAKYAT – Polisi ungkap telah mengantongi identitas pencuri pelat besi anak tangga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Informasi ini diperoleh dari keterangan sejumlah saksi.

“Kami sudah periksa saksi yang melihat, kami sudah dapatkan ciri-ciri pelaku,” kata AKP Aprino Tsamara selaku Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan. Terkait hukumannya, Aprino mengutarakan tak bisa menjaganya. Melainkan hanya bisa membinanya.

Sebabnya, kerugiannya di bawah Rp2,5 juta. Ia pun menjelaskan berkas kasus tersebut tetap diajukan ke pengadilan meski pelakunya tak akan ditahan.

JPO tersebut berada di dekat SPBU Daan Mogot. Sebanyak 15 pelat besi di jembatan ini dicuri sehingga membahayakan pengguna. Kejadian pencurian ini bukan yang pertama.

Nurhayati menjadi salah satu korbannya. Pedagang kaki lima ini menceritakan kakinya terperosok saat melewatinya. “Saya tak sadar kalau tangga udah hilang, bolong gitu, terus kaki saya masuk ke lubangnya.” ujarnya. Beruntung, ia tak terluka.

Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung turut menanggapi pencurian tersebut. Ia menegaskan akan menindaklanjuti kasus tersebut.

Pramono pun mengutarakan bahwa pencurian di fasilitas umum bukan hal baru di Jakarta. Ia menambahkan kota ini memang menarik, sehingga selalu ada yang bisa dicuri. “Kasusnya juga sama, pencurian. Memang, apa ya, Jakarta ini kadang-kadang terlalu menarik, ada yang kemudian dicuri,” ujarnya.

Agar kejadian tersebut tak terulang kembali, Pemprov DKI Jakarta akan memasang CCTV di sejumlah lokasi strategis. Selain itu, akan menempatkan petugas keamanan di lokasi tersebut.

Wagub Jakarta Rano Karno menjelaskan bahwa Pemprov DKI akan memasang CCTV di 30 ribu titik. Anggarannya mencapai Rp380 miliar. Pemasangannya di taman telah dilaksanakan. Sedangkan pemasangannya di RT dan RW dimulai tahun depan.

Pria yang akrab disapa Bang Doel ini meminta juga kepada masyarakat untuk turut mengawasi. “Mereka (masyarakat) dapat ikut mengawasi JPO sekaligus menjaganya,” katanya.

Kasus pencurian pelat besi di Jembatan Penyeberangan Orang di Daan Mogot menjadi viral, setelah akun Instagram @lbj_jakarta menggugah kondisinya. Fasilitas umum ini bolong di beberapa bagian bawahnya karena tak ada anak tangga.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

16/04/2025 01:45
DKI buka rekrutmen untuk kebutuhan 1.652 PPSU

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

DKI buka rekrutmen untuk kebutuhan 1.652 PPSU
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 15 April 2025 – 21:56 WIB

Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal membuka rekrutmen untuk kebutuhan 1.652 petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tingkat kelurahan.

“Prosesnya pasti transparan, bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), serta pungutan liar (pungli),” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, proses pengadaan petugas PPSU telah diatur secara ketat melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ia menilai, regulasi ini menjadi dasar dalam penerimaan penyedia jasa perorangan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

“Pelaksanaan pengadaan PPSU dilakukan oleh masing-masing kelurahan dengan mengedepankan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing secara adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel,” ujar Chaidir.

Ia menyampaikan, proses rekrutmen akan diumumkan secara terbuka melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), untuk menjamin kepastian dalam memberikan peluang yang sama bagi semua calon penyedia jasa yang memenuhi syarat.

Tak hanya soal transparansi, Pemprov DKI Jakarta juga menegaskan komitmennya terhadap inklusivitas dalam pemberdayaan masyarakat.

Ia menyebut, dengan adanya Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 267 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan, pihaknya memberikan ruang kepada masyarakat luas dengan latar belakang pendidikan beragam.

Chaidir menjelaskan, sosialisasi aturan tersebut telah dilakukan pada 11 April 2025 dan dikoordinasikan oleh Biro Pemerintahan bersama seluruh Tim Pengendalian PJLP, termasuk para pejabat pembuat komitmen di tingkat kelurahan.

Ia menambahkan, rekrutmen ini juga memberikan ruang pemberdayaan yang adil bagi warga. Calon pelamar dengan pendidikan minimal Sekolah Dasar atau yang dapat membaca dan menulis tetap diberikan kesempatan. Diutamakan yang memiliki KTP Provinsi DKI Jakarta.

“Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik sekaligus membuka lapangan kerja bagi warga Jakarta yang membutuhkan,” kata Chaidir.

Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, hingga April 2025, jumlah total petugas PPSU di DKI Jakarta diperkirakan berkisar antara 10.687 hingga 18.960 orang. Perkiraan ini didasarkan pada jumlah kelurahan di Jakarta yang mencapai 267, dengan masing-masing kelurahan memiliki sekitar 40 hingga 70 petugas PPSU.

Sumber : Antara

15/04/2025 22:58
Legislator akui banyak penerima KJP terkendala dengan Bank DKI

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengakui menerima laporan bahwa banyak penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus terkendala antara lain tidak dapat membeli barang-barang kebutuhan pendidikannya dengan menggunakan Bank DKI.

“Sampai dengan saat ini, banyak penerima KJP Plus yang tidak bisa membayar belanja keperluannya dengan menggunakan Bank DKI,” kata Elva di Jakarta, Selasa.

Elva menjelaskan, banyak laporan yang masuk bawa para penerima KJP tidak bisa membayar menggunakan bank milik daerah itu.

Padahal, katanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah memulai pencairan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2025 ini sejak tanggal 8 April 2025.

Masalah tersebut kata Elva, menambah satu lagi catatan hitam dalam rekor pelayanan Bank DKI yang sudah bermasalah sejak bulan puasa sebelum Lebaran tahun ini.

“Kalau sudah begini, lagi-lagi nasabah atau penggunanya yang dirugikan dan kehidupannya menjadi terganggu,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pencairan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2025 ini dilaksanakan secara bertahap dan menyasar sebanyak 707.622 peserta didik yang berada di berbagai rentang pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD) sampai dengan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM).

“Kami ingin mengingatkan Bank DKI dan Pemprov DKI Jakarta bahwasanya ini merupakan masalah yang serius. Tidak seharusnya pencairan dana KJP Plus terkendala karena menyangkut keperluan dasar banyak orang, yaitu pendidikan,” katanya.

Elva meminta agar pimpinan Bank DKI segera mengatasi kendala tersebut dan mengevaluasi layanannya, sehingga kejadian serupa bisa dihindari di kemudian hari.

“Kami juga ingin Bank DKI untuk menjawab keresahan ini supaya masyarakat bisa kembali percaya bahwasanya uangnya, terutama dana KJP Plus aman disimpan di sana,” katanya.

Sebelumnya, pada akhir Maret 2025, aplikasi JakOne Mobile milik Bank DKI mengalami gangguan layanan. Meskipun demikian, Gubernur Pramono Anung dan manajemen Bank DKI memastikan bahwa dana dan data nasabah tetap aman.

Sebagai tindak lanjut, Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono, diberhentikan dari jabatannya

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

15/04/2025 20:34
Pemprov Jakarta Akan Pasang 30 Ribu CCTV, Anggarannya Hampir Rp380 Miliar

PIKIRAN RAKYAT – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan bahwa Pemerintah Daerah akan memasang hampir sebanyak 30 ribu Closed-Circuit Television (CCTV) di seluruh RT hingga RW di Jakarta. Rano mengatakan anggaran untuk pengadaan CCTV itu ditaksir mencapai Rp380 miliar.

“Oh iya, itu akan kita pasang CCTV, Karena itu menjadi program kita. Cuman memang untuk wilayah yang di luar ini kita, Mungkin anggaran tahun depan. Karena itu memang banyak, hampir 30 ribu titik CCTV yang akan kita pasang. Barangkali kalau ditotal hampir Rp380 miliar,” kata Rano Karno usai meninjau Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, Selasa, 15 April 2025.

Dikatakan Rano, jumlah RT/RW di Jakarta sebanyak 30.418. Dia mengatakan bahwa pemasangan CCTV menjadi salah satu janji kampanye ketika Pilgub Jabar 2024 silam.

Politisi PDIP itu mengatakan saat ini taman di Jakarta sudah mulai dipasang CCTV dan barulah pada tahun depan yang untuk RT maupun RW itu.

“Itu kecil untuk Jakarta (anggaran Rp380 miliar), itu jumlah RT/RW se-Jakarta, 30.418, saya masih ingat karena itu kampanye kita. Kita udah mulai di taman-taman. Bila kita pasang CCTV. Nah untuk yang RT dan RW, tahun depan karena masuk di program,” kata Rano.

Menindaklanjuti hilangnya besi JPO di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, Pemprov DKI Jakarta diinstruksikan agar memasang CCTV di sejumlah JPO yang rawan terjadi pencurian.

Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat, Khairul Imam menjelaskan, tangga JPO yang bolong tersebut disebabkan beberapa pelat besi telah dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Pihaknya juga telah melakukan perbaikan dan penambalan besi tangga sebanyak 15 anak tangga, dengan mengerahkan 10 personel Pasukan Kuning.

“Kali ini merupakan penambalan yang ketiga kalinya dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Penambalan sudah dilakukan secara permanen atau las mati, namun oknum pencuri selalu menemukan cara untuk membongkar dan membawa kabur pelat-pelat besi itu,” kata Khairul Imam.

Khairul, meminta warga untuk lebih peduli dan mengawasi seluruh JPO, khususnya di sepanjang Jalan Daan Mogot untuk mengantisipasi kembali terjadinya pencurian dengan melaporkan kepada petugas apabila melihat pelaku pencurian.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

15/04/2025 18:27
Sinyal Kuat Nissan X-Trail e-Power Meluncur di Indonesia

Jakarta –

Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI) memberikan sinyal kuat akan meluncurkan Nissan X-Trail e-Power di Tanah Air. Kendaraan tersebut sebelumnya sempat mendarat di dalam negeri untuk dijajal sejumlah awak media nasional.

Head of Sales and Product Planning PT Nissan Motor Distributor Indonesia, Bima Aristantyo, melempar kode X-Trail e-Power akan meluncur sebentar lagi. Dia meminta doa agar kendaraan itu bisa dikenalkan secepatnya.

“Ini yang menarik ya nanti akan kita informasikan dalam waktu dekat buat teman-teman dari media, mohon doanya ya, kan kemarin udah nyoba nih dari Desember yang tahun lalu dari beberapa teman media juga udah kita coba,” ujar Bima saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (15/4).

Nissan X-Trail e-Power Foto: Luthfi Anshori/detikOto

Lebih jauh, Bima menegaskan, kendaraan tersebut mendapat sambutan baik dari publik. Itulah mengapa, unitnya hanya menunggu waktu untuk kemudian dipasarkan di Indonesia.

“Overall antusiasmenya sangat amat positif nanti dalam waktu dekat akan kita informasikan mengenai kalender berikutnya untuk launching product,” kata dia.

Sebagai catatan, Nissan X-Trail e-Power dibekali mesin 1.500 cc, turbo, dengan teknologi e-Power generasi kedua. Pada sistem hybrid e-Power, sistem penggeraknya memakai motor elektrik. Sementara mesin konvensional hanya bertugas untuk menyuplai daya ke komponen baterai, yang kemudian diteruskan ke motor elektrik.

Motor elektrik Nissan X-Trail Nissan e-Power bisa mengeluarkan tenaga maksimal 204 PS (201 dk) dan torsi 330 Nm di roda depan dan tenaga maksimal 136 PS (134 dk) dan torsi 195 Nm pada motor elektrik di roda belakang.

Sebelumnya, sinyal X-Trail dijual di Indonesia muncul dari kode yang tercantum di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Pemprov DKI Jakarta ada dua kode baru mobil Nissan di kategori minibus. Tercantum dua kode X-Trail terbaru, yakni XTRAIL EPWR VCTRB VE dan XTRAIL EPWR VCTRB VL. NJKB-nya adalah Rp 468 juta dan Rp 492 juta.

(sfn/dry)

15/04/2025 17:38
Kemendagri apresiasi kolaborasi Jakarta-Lampung tingkatkan layanan

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengapresiasi kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan Pemprov Lampung dalam mengembangkan potensi daerah serta meningkatkan pelayanan publik.

Hal itu disampaikan Tomsi dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Lampung di Gedung Balairung DKI Jakarta, Selasa.

“Atas nama Kementerian Dalam Negeri, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kedua pemerintahan provinsi yang telah melaksanakan kerja sama kolaborasi,” kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, kerja sama tersebut merupakan wujud nyata dari semangat otonomi daerah yang kondusif dan produktif.

Lebih lanjut, Tomsi menyadari bahwa tantangan pembangunan tidak dapat diselesaikan secara sektoral, sehingga dibutuhkan kerja sama yang kuat.

Oleh karena itu, upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Lampung merupakan langkah maju dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan responsif.

“Semoga kolaborasi ini dapat melahirkan suatu program-program yang konkret,” harapnya.

Dia mengatakan Kemendagri akan terus memantau keberhasilan dari kerja sama tersebut. Ia berharap kerja sama ini dapat mendukung kemajuan yang berkelanjutan, sehingga nantinya bisa ditiru oleh provinsi lain.

Dengan demikian, terbangun kemajuan bersama yang didasari oleh semangat gotong royong secara berkelanjutan.

Sebagai informasi, penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Penandatanganan juga dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

15/04/2025 16:38
Pemprov DKI segera tindaklanjuti besi JPO yang hilang di Daan Mogot

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/4/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

Pemprov DKI segera tindaklanjuti besi JPO yang hilang di Daan Mogot
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Selasa, 15 April 2025 – 15:15 WIB

Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjanjikan segera menindaklanjuti hilangnya sejumlah besi pada anak tangga jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Daan Mogot, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

“Memang itu dicuri dan kami segera tindak lanjuti,” tegas Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa.

Pramono mengakui sudah menerima laporan, ia juga sudah memerintahkan jajarannya untuk memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV) di lokasi kejadian.

Pramono menjelaskan hal itu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang lagi karena yang dirugikan tidak hanya pemerintah tetapi juga warga yang selama ini menggunakan JPO.

Menurut Pramono, pencurian fasilitas umum bukanlah hal baru yang terjadi di Jakarta. Ia mencontohkan kasus pencurian lampu di kawasan Semanggi yang sempat membuat area tersebut gelap gulita.

Pramono menyampaikan sebelumnya wilayah Semanggi pernah tampak bercahaya dan menyala dengan indah, namun kemudian gelap gulita karena lampunya mendadak hilang.

“Kasusnya juga sama, pencurian. Memang, apa ya, Jakarta ini kadang-kadang terlalu menarik, ada yang kemudian dicuri,” kata Pramono.

Sebagai langkah pencegahan, Pemprov DKI Jakarta berencana akan memasang CCTV di berbagai titik dan menempatkan petugas keamanan untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Sebelumnya, sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram @lbj_jakarta menunjukkan kondisi tangga JPO Daan Mogot yang berlubang akibat hilangnya beberapa besi anak tangga.

Dalam video tersebut, tampak warga menuruni tangga dengan sangat hati-hati agar tidak terperosok. Mereka terlihat fokus menatap setiap pijakan, memastikan kaki tidak salah langkah.

JPO tersebut berada tidak jauh dari SPBU Vivo Daan Mogot dan Halte Busway Jelambar. Pada Senin (14/4/2025), sejumlah petugas Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat sudah mendatangi JPO tersebut.

Petugas membawa dua mobil dinas berisi kompresor, tiga lembar pelat besi ukuran 2×1 meter, gerinda, dan peralatan lainnya.

Mereka juga menutup jalan agar pejalan kaki atau angkutan tidak melintas, sambil terlihat memperbaiki anak tangga yang bolong.

Sumber : Antara

15/04/2025 16:27
15 Golongan yang Berhak Dapat Transportasi Umum Gratis DKI Jakarta, Ini Syarat dan Caranya!

PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan program transportasi gratis untuk 15 golongan masyarakat. Program ini berlaku untuk layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

Program juga merupakan bagian dari prioritas 100 hari kerja pertama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Golongan yang Berhak Dapat Transportasi Gratis

Berikut adalah daftar 15 golongan yang berhak mendapatkan layanan transportasi gratis di Jakarta:

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya Tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta Peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Karyawan swasta tertentu atau pekerja dengan gaji UMP melalui Bank DKI Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tim Penggerak PKK Penduduk dengan KTP Kepulauan Seribu Penerima Beras Keluarga Sejahtera (Raskin) di Jabodetabek Anggota TNI dan Polri Veteran Republik Indonesia Penyandang disabilitas Lansia (usia di atas 60 tahun) Pengurus masjid (marbot) Pendidik dan tenaga kependidikan PAUD Juru Pemantau Jentik (Jumantik) Cara Mendapatkan Transportasi Publik Gratis di Jakarta

Untuk memperoleh layanan transportasi publik gratis, setiap golongan masyarakat harus melakukan pendaftaran menggunakan kartu tertentu, yaitu Kartu Layanan Gratis Transjakarta (TJ Card) atau Jakcard Combo, sesuai dengan golongan masing-masing.

Kartu ini diberikan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 133 Tahun 2018, yang mengubah Pergub Nomor 160 Tahun 2016 mengenai layanan Transjakarta gratis dan bus gratis bagi masyarakat tertentu.

Cara Mendaftar Berdasarkan Golongan:

– Golongan 1–6: Wajib mendaftar ke Bank DKI untuk mendapatkan Jakcard Combo. Dokumen yang diperlukan adalah KTP, Kartu Keluarga (KK), dan pasfoto.

– Golongan 7–15: Mendaftar secara online melalui situs resmi Transjakarta untuk mendapatkan TJ Card. Dokumen yang diperlukan adalah KTP, KK, pasfoto, dan dokumen pendukung sesuai kategori.

Setelah mendaftar dan lolos verifikasi, pemohon akan diberitahu mengenai jadwal dan lokasi pengambilan kartu.

Penggunaan Kartu

Kartu yang diperoleh bisa digunakan untuk layanan Transjakarta, MRT, dan LRT secara gratis.

Informasi Pendaftaran

Untuk informasi lebih lanjut, pendaftaran dapat dilakukan dengan mengunjungi kantor cabang Bank DKI terdekat, atau menghubungi contact center Transjakarta di nomor 1500-102 atau melalui akun Instagram @pt_transjakarta.

Syarat Khusus Berdasarkan Golongan:

Lansia: KTP DKI Jakarta Disabilitas: KTP nasional dan bukti rekam medis Veteran: KTP dan Kartu Veteran Penerima Raskin: KTP dan Kartu Keluarga Sejahtera aktif Warga Kepulauan Seribu: KTP setempat Marbot: KTP dan SK Dewan Masjid Indonesia tahun berjalan PAUD: KTP dan SK mengajar tahun berjalan Jumantik: KTP dan SK Jumantik tahun berjalan TNI/Polri: KTP, foto berseragam, dan kartu anggota aktif

Dengan mengikuti prosedur ini, masyarakat yang memenuhi syarat dapat menikmati layanan transportasi publik gratis di Jakarta. ***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

15/04/2025 15:11

Kementrian Lembaga: Pemprov DKI Jakarta

Syarat Khusus Berdasarkan Golongan: